10 BAB II TINJAUAN TEORI DAN METODOLOGI Bab II ini memuat uraian tentang teori-teori, standar yang digunakan untuk mendukung studi seperti teori tentang zonasi, pengertian zonasi, jenis zonasi serta standar-standar atau kebijakan-kebijakan tentang zona kawasan pemukiman dan zona kawasan perdagangan jasa, dll. Dalam bab ini juga dibahas metodologi dan tahapan penelitian. 2.1 Tinjauan Teori 2.1.1 Beberapa Pengertian o Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya (Departemen PU 2006). o Kawasan adalah kesatuan geografis yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta mempunyai fungsi utama tertentu (Departemen PU 2006). o Blok Peruntukkan adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata (seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan
Tinjauan Teori, Kebijakan dan Metodologi yang digunakan dalam Skripsi Penyusunan Peraturan Zonasi Kawasan Koridor Parakan-Pondok Benda, Pamulang - Kota Tangerang Selatan
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
10
BAB II TINJAUAN TEORI DAN METODOLOGI
Bab II ini memuat uraian tentang teori-teori, standar yang digunakan untuk
mendukung studi seperti teori tentang zonasi, pengertian zonasi, jenis zonasi serta
standar-standar atau kebijakan-kebijakan tentang zona kawasan pemukiman dan
zona kawasan perdagangan jasa, dll. Dalam bab ini juga dibahas metodologi dan
tahapan penelitian.
2.1 Tinjauan Teori
2.1.1 Beberapa Pengertian
o Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang
udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,
tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan
memelihara kelangsungan hidupnya (Departemen PU 2006).
o Kawasan adalah kesatuan geografis yang batas dan sistemnya ditentukan
berdasarkan aspek fungsional serta mempunyai fungsi utama tertentu
(Departemen PU 2006).
o Blok Peruntukkan adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-
kurangnya oleh batasan fisik yang nyata (seperti jaringan jalan, sungai,
selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan (ekstra) tinggi, pantai, dan
lain-lain), maupun yang belum nyata (rencana jaringan jalan dan rencana
jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota)
(Departemen PU 2006).
o Persil adalah bidang lahan yang telah ditetapkan batas-batasnya sesuai
dengan batas kepemilikan lahan secara hukum/legal di dalam blok atau
subblok (Departemen PU 2006).
o Zona adalah kawasan yang memiliki fungsi dan karakteristik lingkungan
dan/atau ketentuan peruntukan yang spesifik (Departemen PU 2006).
o Zonasi adalah pembagian lingkungan kota ke dalam zona-zona dan
menetapkan pengendalian pemanfaatan ruang atau memberlakukan
11
ketentuan hukum yang berbeda-beda (Barnett, 1982: 60-61; So,
1979:251).
o Klasifikasi Zonasi adalah jenis dan hirarki zona yang disusun berdasarkan
kajian teoritis, kajian perbandingan, maupun kajian empirik untuk
digunakan di daerah yang disusun Peraturan Zonasinya (Departemen PU
2006).
Klasifikasi zonasi merupakan perampatan (generalisasi) dari kegiatan atau
penggunaan lahan yang mempunyai karakter dan/atau dampak yang
sejenis atau yang relatif sama (Departemen PU 2006).
o Peraturan Zonasi, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor : 20/Prt/M/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail
Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota. Peraturan zonasi
(zoning regulation) adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan
pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk
setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci
tata ruang (Departemen PU 2006).
Di beberapa negara zoning dikenal dalam berbagai istilah, seperti land
code, code ordinance, zoning resolution, development code, zoning zode,
4. Prasarana, ketentuan mnimum eksterior, serta standar-standarnya;
5. Pengendalian (eksternalitas negatif, insentif dan disinsentif, perijinan,
pengawasan, penertiban).
6. Adminstrasi (kelembagaan, prosedur, dan penetapan peraturn daerah).
Peraturan Zonasi berfungsi sebagai panduan mengenai ketentuan teknis
pemanfaatan ruang dan pelaksanaan pemanfaatan ruang, serta pengendaliannya.
Jika dijabarkan berdasarkan komponen dan cakupan peraturan zonasi, maka
fungsi peraturan zonasi adalah:
a. Sebagai perangkat pengendalian pembangunan
Peraturan zonasi yang lengkap akan memuat prosedur pelaksanaan
pembangunan sampai ke tata cara penertibannya.
b. Sebagai pedoman penyusunan rencana operasional
Peraturan Zonasi dapat menjadi jembatan dalam penyusunan rencana tata
ruang yang bersifat operasional, karena memuat ketentuan-ketentuan
Gambar 2.2Kedudukan peraturan zonasi dalam sistem penataan ruang
kota
Sumber: Departemen PU Tahun 2010
16
tentang penjabaran rencana yang bersifat makro ke dalam rencana yang
bersifat sub makro sampai pada rencana yang rinci.
c. Sebagai panduan teknis pengembangan tapak/pemanfaatan lahan
Peraturan Zonasi mencakup panduan teknis untuk pengembangan atau
pemanfaatan tapak yang mencakup penggunaan lahan, intensitas
pembangunan, tata massa bangunan, prasarana minimum, dan standar
perencanaan.
2.1.4 Kelengkapan Peraturan Zonasi
Peraturan Zonasi terdiri dari:
a. Zoning text/zoning statement/legal text:
Berisi aturan-aturan (regulation).
Menjelaskan tentang tata guna lahan dan kawasan, permitted and
conditional uses, minimum lot requirements, standar
pengembangan, administrasi pengembangan zoning.
b. Zoning map:
Berisi pembagian blok peruntukan (zona), dengan ketentuan aturan
untuk tiap blok peruntukan tersebut.
Menggambarkan peta tata guna lahan dan lokasi tiap fungsi lahan
dan kawasan.
2.1.5 Teknik Pengaturan Zonasi
Teknik pengaturan zonasi dapat dipilih dari berbagai alternatif dengan
mempertimbangkan tujuan pengaturan yang ingin dicapai. Setiap teknik
mempunyai karakteristik, tujuan, konsekuensi dan dampak yang berbeda. Oleh
karena itu, pemilihannya harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Alternatif
teknik pengaturan zonasi yang dapat diterapkan antara lain dapat dilihat pada
Tabel 2.1.
17
Tabel 2.1 Alternatif teknik pengaturan zonasi
No. Alternatif teknik pengaturan
zonasi
Pengertian
1 Bonus/Insentive Zoning Izin peningkatan intensitas dan kepadatan pembangunan (tinggi bangunan, luas lantai) yang diberikan kepada pengembang dengan imbalan penyediaan fasilitas publik (arcade, plaza, pengatapan ruang pejalan, peninggian jalur pejalan atau bawah tanah untuk memisahkan pejalan dan lalu-lintas kendaraan, ruang bongkar-muat off-street untuk mengurangi kemacetan dll) sesuai dengan ketentuan yang berlalu.
2 Performance Zoning Ketentuan pengaturan pada satu atau beberapa blok peruntukan yang didasarkan pada kinerja tertentu yang ditetapkan. Performace zoning harus diikuti dengan standar kinerja (performance standards) yang mengikat (misalnya tingkat LOS (Level of Service, Tingkat Pelayanan) jalan minimum, tingkat pencemaran maksimum, dll).
3 Fiscal Zoning Ketentuan/aturan yang ditetapkan pada satu atau beberapa blok peruntukan yang berorientasi kepada peningkatan PAD.
4 Special Zoning Ketentuan ini dibuat dengan spesifik sesuai dengan karakteristik setempat (universitas, pendidikan, bandar udara) untuk mengurangi konflik antara area ini dan masyarakat sekelilingnya dengan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan area tersebut. Umumnya untuk menjaga kualitas lingkungan (ketenangan, kelancaran lalu-lintas dan sebagainya).
5 Exclusionary Zoning Ketentuan/aturan pada satu/beberapa blok peruntukan yang menyebabkan blok peruntukan tersebut menjadi ekslusif. Ketentuan ini mengandung unsur diskriminasi (misalnya, penetapan luas persil minimal 5000m2 menyebabkan masyarakat berpenghasilan rendah tidak dapat tinggal dalam blok tersebut).
6 Contract Zoning Ketentuan ini dihasilkan melalui kesepakatan antara pemilik properti dan komisi perencana (Dinas Tata Kota atau TKPRD/BKPRD) atau lembaga legislatif (DPRD) yang dituangkan dalam bentruk kontrak berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
7 Negotiated Development Pembangunan yang dilakukan berdasarkan negosiasi antarstakeholder
8 TDR (Transfer Of Development Right)
Ketentuan untuk menjaga karakter kawasan setempat. Kompensasi diberikan pada pemilik yang kehilangan hak
18
membangun atau pemilik dapat mentransfer/menjual hak membangunnya (bisasanya luas lantai bangunan) kepada pihak lain dalam satu distrik/kawasan.
9 Design/Historic Preservation Ketentuan-ketentuan pemanfaatan ruang dan elemen lainnya (keindahan, tata informasi dll) untuk memelihara visual dan karakter budaya, bangunan dan kawasan masyarakat setempat yang ditetapkan dalam peraturan-perundangan pelestarian.
10 Overlay Zone Satu atau beberapa zona yang mengacu kepada satu atau beberapa peraturan zonasi (misalnya kawasan perumahan di kawasan yang harus dilestarikan akan merujuk pada aturan perumahan dan aturan pelestarian bangunan/kawasan).
11 Floating Zone Blok peruntukan yang diambangkan pemanfaatan ruangnya, dan penetapan peruntukannya didsarkan pada kecenderungan perubahannya/perkembangannya, atau sampai ada penelitian mengenai pemanfaatan ruang tersebut yang paling tepat.
12 Flood Plain Zone Ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan banjir untuk mencegah atau mengurangi kerugian.
13 Conditional Uses Seringkali disebut sebagai pemanfaatan khusus, merupakan izin pemanfaatan ruang yang diberikan pada suatu zona jika kriteria atau kondisi khusus zona tersebut memungkinkan atau sesuai dengan pemanfaatan ruang yang diinginkan.
14 Growth Control Pengendalian ini dilakukan melalui faktor faktor pertumbuhan seperti pembangunan sarana dan prasarana melalui penyediaan infrastruktur yang diperlukan, mengelola faktor ekonomi dan sosial hingga politik.
Sumber: Departemen PU Tahun 2010
2.2 Kebijakan dan Standar
2.2.1 Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
Berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2007, pengendalian pemanfaatan
ruang diselenggarakan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian
insentif dan disinisentif, serta pengenaan sanksi. Hal ini berbeda dengan Undang-
undang Penataan Ruang yang lama, pengendalian pemanfaatan ruang
diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap
pemanfaatan ruang. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan
dalam bentuk pelaporan, pemantauan, dan evaluasi. Sedangkan penertiban
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Pengaturan Pembinaan Pelaksanaan Pengawasan
Perencanaan Pemanfaatan Pengendalian
Program
Pembiayaan
Peraturan zonasi
Perizinan
Insentif & Disinsentif
Pengenaan Sanksi
19
diselenggarakan dalam bentk pengenaan sanksi. Untuk lebih jelasnya, substansi
penyelenggaraan penataan ruang dapat dilihat pada Gambar 2.3.
2.2.2 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
Dalam peraturan ini diatur mengenai penataan kegiatan perdagangan, sebagai
berikut:
1. Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, harus memperhatikan
hal-hal sebagai berikut:
Lokasi pendirian wajib mengacu RTRWK dan RDTR, termasuk
Peraturan zonasinya.
Batasan luas lantai penjualan toko modern adalah sebagai berikut:
a. Minimarket ≤ 400 m2
Gambar 2.3Substansi penyelenggaraan penataan ruang
Sumber: UU No 26 Tahun 2007
20
b. Supermarket 100 m2 – 5.000 m2
c. Hypermarket ≥ 5.000 m2
d. Departement Store ≥ 400 m2
e. Perkulakan ≥ 5.000 m2
Sistem penjualan dan jenis barang dagangan toko modern adalah
sebagai berikut:
a. Minimarket, supermarket dan hypermarket menjual secara eceran
banrang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah
tangga lainnya;
b. Departement store menjual secara eceran barang konsumsi
utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan
barang berdasarkan jenis kelamin dan/ tingkat usia konsumen; dan
c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.
Pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib:
a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat,
keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah
yang ada di wilayah yang bersangkutan;
b. Memperhatikan jarak antara hypermarket dengan pasar tradisional
yang telah ada sebelumnya;
c. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1
(satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m2 luas lantai
penjualan pusat perbelanjaan dan/ atau toko modern; dan
d. Menyediakan fasilitas yang menjamin pasar yang bersih, sehat
(hygienis), aman, tertib dan nyaman.
Penyediaan areal parkir dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara
pengelola pasar tradisional dengan pihak lain.
Berikut ini ketentuan penataan kegiatan perdagangan yang terkait dengan
lokasional:
1. Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sisten jaringan
jalan arteri atau kolektor primer atau sekunder.
2. Hypermarket dan pusat perbelanjaan:
21
a. Hanya boleh berlokasi pada atau akses sistem jaringan jalan arteri
atau kolektor; dan
b. Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan
di dalam kota/perkotaan.
3. Supermarket dan departement store:
a. Tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan;
b. Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam
kota/perkotaan.
4. Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk
sistem jaringan jalan lingkuangan pada kawasan pelayanan lingkungan
(perumahan) di dalam kota/perkotaan.
5. Pasar tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan,
termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan
pelayanan bagian kota/kabupaten atau lokal atau lingkungan (perumahan)
di dalam kota/perkotaan.
2.2.3 Perda No. 15 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Tangerang Selatan
Dalam kebijakan RTRW Kota ditetapkan ketentuan mengenai zonasi, yang dapat
dilihat pada Tabel 2.2.
2.2.4 Permen PU No.41/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya
Ketentuan umum ini berisi fungsi utama, kriteria umum, dan kaidah perencanaan
kawasan budi daya.
A. Kawasan peruntukan permukiman
1. Fungsi utama
Kawasan peruntukan permukiman memiliki fungsi antara lain:
a) Sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung
peri kehidupan dan penghidupan masyarakat sekaligus menciptakan
interaksi sosial;
b) Sebagai kumpulan tempat hunian dan tempat berteduh keluarga serta
sarana bagi pembinaan keluarga.
22
Struktur Ruang
Materi Yang DiaturMateri Yang Diatur Materi Yang
DiaturMateri Yang Diatur Materi Yang
DiaturSub-Pusat Pelayanan Kota (SPK)
Kecamatan Pamulang, fungsi sebagai kegiatan pelayanan umum, perdagangan dan jasa dan perumahan kepadatan tinggi
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa skala kota, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana olah raga, sarana transportasi dan telkomunikasi, sarana rekreasi dan RTH;
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi rumah susun atau apartemen, rumah toko atau rumah kantor, dan kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa; dan
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi industri, bengkel alat berat, dan kegiatan-kegiatan yang mengganggu enyamanan serta menimbulkan pencemaran.
1. KDB paling tinggi sebesar 60 (enam puluh) persen;
2. KLB maksimal 7,2 (tujuh koma dua); dan
3. KDH paling rendah sebesar 10 (sepuluh) persen.
1. pelayanan pendidikan untuk sekolah lanjutan pertama dan lanjutan atas;
2. pelayanan kesehatan berupa puskesmas;
3. pelayanan umum berupa kantor kecamatan;
4. pelayanan ibadah berupa masjid;
5. pelayanan keamanan berupa kantor polisi/polsek;
6. pelayanan sosial berupa bagian dari kantor kecamatan;
7. pelayanan budaya berupa bagian dari kantor kecamatan;dan
8. pelayanan ekonomi berupa pasar kecamatan.
berupa sebuah kawasan subpusat pelayanan kota atau menyebar dengan jarak relative dekat dan mudah dicapai; dan mempunyai aksesibilitas tinggi
Pusat Lingkungan (PL)Kelurahan Pondok Benda
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa skala lokal, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana olah raga, sarana transportasi dan telkomunikasi, sarana rekreasi dan RTH;
1. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen;
2. KLB maksimum 4 (empat); danKDH paling rendah sebesar 10 (sepuluh) persen.
1. pelayanan pendidikan untuk sekolah dasar;
2. pelayanan kesehatan berupa poliklinik;
3. pelayanan umum berupa kantor kelurahan;
4. pelayanan
berupa sebuah kawasan atau menyebar dengan jarak relatif dekat dan mudah dicapai; dan dilengkapi dengan sarana perparkiran.
Tabel 2.2Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang Kota Tangerang Selatan
23
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi rumah susun atau apartemen, rumah toko atau rumah kantor, dan kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa; dan
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi industri, bengkel alat berat, dan kegiatan-kegiatan yang mengganggu kenyamanan serta menimbulkan pencemaran.
ibadah berupa masjid;
5. pelayanan sosial berupa bagian dari kantor kelurahan;
6. pelayanan budaya berupa bagian dari kantor kelurahan;dan
7. pelayanan ekonomi berupa pertokoan.
Sumber: Lampiran XXIIa Perda Kota Tangerang Selatan No 15 Tahun 2011
2. Kriteria umum dan kaidah perencanaan:
a) Ketentuan pokok tentang perumahan, permukiman, peran masyarakat, dan
pembinaan perumahan dan permukiman nasional mengacu kepada
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Permukiman dan Surat Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana
Wilayah Nomor 217/KPTS/M/2002 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP);
b) Pemanfaatan ruang untuk kawasan peruntukan permukiman harus sesuai
dengan daya dukung tanah setempat dan harus dapat menyediakan
lingkungan yang sehat dan aman dari bencana alam serta dapat
memberikan lingkungan hidup yang sesuai bagi pengembangan
masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan
hidup;
c) Kawasan peruntukan permukiman harus memiliki prasarana jalan dan
terjangkau oleh sarana tranportasi umum;
d) Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan peruntukan permukiman harus
didukung oleh ketersediaan fasilitas fisik atau utilitas umum (pasar, pusat
24
perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana air bersih, persampahan,
penanganan limbah dan drainase) dan fasilitas sosial (kesehatan,
pendidikan, agama);
e) Tidak mengganggu fungsi lindung yang ada;
f) Tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
g) Dalam hal kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun
(lisiba), penetapan lokasi dan penyediaan tanah; penyelenggaraan
pengelolaan; dan pembinaannya diatur di dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan
Siap Bangun yang Berdiri Sendiri.
3. Ketentuan teknis
Karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan:
a) Topografi datar sampai bergelombang (kelerengan lahan 0 - 25%);
b) Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh
penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air
antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari;
c) Tidak berada pada daerah rawan bencana (longsor, banjir, erosi, abrasi);
d) Drainase baik sampai sedang;
e) Tidak berada pada wilayah sempadan sungai/ pantai/ waduk/ danau/ mata
air/ saluran pengairan/ rel kereta api dan daerah aman penerbangan;
f) Tidak berada pada kawasan lindung;
g) Tidak terletak pada kawasan budi daya pertanian/penyangga;
h) Menghindari sawah irigasi teknis.
B. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa
1. Fungsi utama
Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa memiliki fungsi antara lain:
a) Memfasilitasi kegiatan transaksi perdagangan dan jasa antar masyarakat
yang membutuhkan (sisi permintaan) dan masyarakat yang menjual jasa
(sisi penawaran);
b) Menyerap tenaga kerja di perkotaan dan memberikan kontribusi yang
dominan terhadap PDRB.
2. Kriteria umum dan kaidah perencanaan:
25
a) Peletakan bangunan dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung
disesuaikan dengan kebutuhan konsumen;
b) Jenis-jenis bangunan yang diperbolehkan antara lain:
bangunan usaha perdagangan (eceran dan grosir): toko, warung, tempat
perkulakan, pertokoan, dan sebagainya;
bangunan penginapan: hotel, guest house, motel, dan penginapan
lainnya;
bangunan penyimpanan dan pergudangan: tempat parkir, gudang;
bangunan tempat pertemuan: aula, tempat konferensi;
bangunan pariwisata/rekreasi (di ruang tertutup): bioskop, area bermain.
c) Pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan perdagangan dan jasa
diperuntukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan tetap
memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang
berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi
lingkungan hidup.
3. Ketentuan teknis
Karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan:
a) Tidak terletak pada kawasan lindung dan kawasan bencana alam;
b) Lokasinya strategis dan mudah dicapai dari seluruh penjuru kota;
c) Dilengkapi dengan sarana antara lain tempat parkir umum, bank/ATM, pos
polisi, pos pemadam kebakaran, kantor pos pembantu, tempat ibadah, dan
sarana penunjang kegiatan komersial serta kegiatan pengunjung; Terdiri
dari perdagangan lokal, regional, dan antar regional.
Kriteria dan batasan teknis:
a) Pembangunan hunian diijinkan hanya jika bangunan komersial telah
berada pada persil atau merupakan bagian dari Izin Mendirikan Bangunan
(IMB);
b) Penggunaan hunian dan parkir hunian dilarang pada lantai dasar di bagian
depan dari perpetakan, kecuali untuk zona-zona tertentu;
c) Perletakan bangunan dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung
disesuaikan dengan kelas konsumen yang akan dilayani;
26
d) Jenis-jenis bangunan yang diperbolehkan antara lain:
bangunan usaha perdagangan (ritel dan grosir): toko, warung, tempat
perkulakan, pertokoan;
bangunan penginapan: hotel, guest house, motel, hostel, penginapan;
bangunan penyimpanan: gedung tempat parkir, show room, gudang;
bangunan tempat pertemuan: aula, tempat konferensi;
bangunan pariwisata (di ruang tertutup): bioskop, area bermain.
2.2.5 SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan
Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang selain berfungsi sebagai tempat
berteduh dan melakukan kegiatan sehari-hari dalam keluarga, juga berperan besar
dalam pembentukan karakter keluarga. Sehingga selain harus memenuhi
persyaratan teknis kesehatan dan keamanan, rumah juga harus memberikan
kenyamanan bagi penghuninya, baik kenyamanan thermal maupun psikis sesuai
kebutuhan penghuninya.
A. Persyaratan lokasi
Lokasi lingkungan perumahan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Lokasi perumahan harus sesuai dengan rencana peruntukan lahan yang diatur
dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setempat atau dokumen
perencanaan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah setempat,
dengan kriteria sebagai berikut:
a) Kriteria keamanan, dicapai dengan mempertimbangkan bahwa lokasi
tersebut bukan merupakan kawasan lindung (catchment area), olahan
pertanian, hutan produksi, daerah buangan limbah pabrik, daerah bebas
bangunan pada area Bandara, daerah dibawah jaringan listrik tegangan
tinggi;
b) Kriteria kesehatan, dicapai dengan mempertimbangkan bahwa lokasi
tersebut bukan daerah yang mempunyai pencemaran udara di atas
ambang batas, pencemaran air permukaan dan air tanah dalam;
27
c) Kriteria kenyamanan, dicapai dengan kemudahan pencapaian
(aksesibilitas), kemudahan berkomunikasi (internal/eksternal, langsung
atau tidak langsung), kemudahan berkegiatan (prasarana dan sarana