TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK AKAD …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/137/jtptiain... · Bapak Dr. H. Imam Yahya, ... SH, MH, selaku pembimbing II ... 15. Bapak

1

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP

PRAKTEK AKAD BAWON

(Studi Kasus Di Desa Gemulung Kelurahan Kwangen kec. Gemolong

Kab. Sragen)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelas Sarjana Strata 1

dalam Ilmu Syariah

Oleh :

IKA NUR HANDAYANI

NIM 082311052

JURUSAN MUAMALAH

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2012

2

3

4

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab,

penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak

berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain

atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini

tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain,

kecuali informasi yang terdapat dalam

referensi yang dijadikan sebagi bahan rujukan.

Semarang, 10 Juni 2012

Deklarator,

(Ika Nur Handayani)

Nim 082311052

5

ABSTRAK

Praktek pengupahan buruh tani dengan akad Bawon di Desa Gemulung Kel.

Kwangen Kec. Gemolong Kab. Sragen merupakan bentuk akad ijarah antara

pemilik sawah dengan buruh tani. Ketika musim panen tiba pemilik sawah

meminta buruh tani untuk memanenkan padi di sawah.

Upah yang mereka peroleh bukanlah berupa uang melainkan berupa padi

yang berbeda harganya, tergantung jenis dan musimnya. Keseluruhan hasil

panen ditimbang, kemudian dibagi delapan, dan seperdelapannya itu upah

diberikan untuk buruh tani. Jika sawah mendapatkan hasil padi yang banyak

maka mereka mendapatkan upah yang banyak pula, tetapi jika hasil padinya

sedikit, merekapun mendapatkan upah sedikit juga. Selain itu, Tergantung

juga dengan jumlah buruh tani yang memanennya. Karena seperdelapan dari

hasil panen tadi dibagi dengan jumlah buruh tani yang ada. Melihat fenomena

ini, penulis tertarik untuk menelitinya dengan mengacu kepada pokok

masalah sebagai berikut; Bagaimana praktek pengupahan buruh tani dengan

akad Bawon di Desa Gemulung, Kel. Kwangen, Kec. Gemolong, Kab.

Sragen? Dan Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktek

pengupahan buruh tani dengan akad Bawon di Desa Gemulung, Kel.

Kwangen, Kec. Gemolong, Kab. Sragen?

Skripsi ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi

dalam pengumpulan datanya. Sedangkan untuk menganalisis data yang telah

terkumpul, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yakni sebuah

metode yang dipakai untuk menggambarkan secara obyektif pelaksanaan


Kwangen, Kec. Gemolong Kab. Sragen. Setelah memperoleh gambaran

praktek pengupahan dengan akad Bawon kemudian dianalisis menurut

pandangan hukum islam kaitannya dengan teori Ijarah.

Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa praktek pengupahan buruh

tani dengan akad Bawon yang dilakukan di Desa Gemulung, Kel. Kwangen,

Kec. Gemolong, Kab. Sragen ini sudah menjadi tradisi. Dari pembayaran

upah, diawal akad tidak diketahui nominal upahnya berapa. Walaupun

nampaknya pembayaran upahnya mengandung unsur ketidakjelasan karena

belum diketahui berapa jumlah keseluruhan hasil panennya. Namun pemilik

sawah sudah dapat memperkirakan hasil panen yang akan diperoleh dan

berapa banyak upah yang harus diberikan dan buruhpun telah rela atas upah

yang diberikan. Mereka tidak terpaksa dan bukan karena keterpaksaan. Maka

upah buruh tani dengan hasil panen ini dibolehkan dalam hukum Islam.

6

MOTTO

$yγ •ƒ r'≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ# u Ÿω (#þθè=à2ù's? Ν ä3s9≡ uθøΒr& Μ à6 oΨ ÷� t/ È≅ ÏÜ≈ t6 ø9$$Î/ HωÎ) βr& šχθä3s?

¸ο t≈ pg ÏB tã <Ú# ts? öΝ ä3ΖÏiΒ 4 Ÿωuρ (# þθè=çFø) s? öΝ ä3|¡à�Ρr& 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝ ä3Î/ $VϑŠ Ïmu‘ ∩⊄∪

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

( QS. An-Nisa’: 29 )1

1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya Al-Jumanatul Ali, Bandung:

CV. Penerbit J-ART, 2005, hal. 84

7

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang yang telah memberi

arti dalam perjalanan hidupku:

1. Untuk Bapak dan Ibu saya tercinta ( Darno dan Sulastri ), SERTA

IBUNDAKU TERSAYANG, Yamtati (Alm.)… Inilah sebagian dari

perjuanganku untuk meraih cita-cita.

2. Untuk Adik-adikku tersayang ( Dwi Prasetyo, Nova dan Niken ) yang

selalu membuatku tersenyum,

3. Untuk Budhe Parwati, Pakde Sabar, Mas Agus, Mb Dian, Mb Desi, Mb

Tari, Mb Evi. Semoga ini bisa menjadikan bukti kesungguhan

ponakanmu untuk mencapai harapan yang lebih cerah.

4. Untuk Sahabatku ( Fenty dan Kuroh ) yang selalu menjadi tempat

curahan hati dikala penulis suka dan duka. Inilah wujud dari jerih

payahku untukmu shobat.

5. Untuk seseorang yang selalu dihatiku, yang selalu menyertai disetiap

langkahku dan selalu memberiku dorongan untuk mewujudkan sebuah

harapan dan cita-cita.

6. Sahabat-sahabatku kelas MUB semuanya.

7. Sahabat-sahabatku Posko Dara Manis.

8. Pembaca yang budiman, semoga kita dapat mengambil hikmah dari apa

yang telah Allah berikan kepada kita semua.

8

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq

dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada nabi

Muhammad SAW, para keluarga, dan pengikutnya.

Skripsi yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP

AKAD BAWON (Studi Kasus di Desa Gemulung, Kel. Kwangen Kec.

Gemolong Kab. Sragen). Ini telah disusun dengan sungguh-sungguh guna

memperoleh gelar Sarjana I (satu) di IAIN Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan

saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat

terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih sebanyak-

banyaknya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag, selaku Rektor IAIN Walisongo

Semarang.

2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah

IAIN Walisongo Semarang.

3. Bapak Mohammad Arifin, S. Ag, M. Hum, selaku Katua Jurusan

Muamalah.

4. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M. Ag, selaku dosen pembimbing 1 serta

Ibu Nur Hidayati Setyani, SH, MH, selaku pembimbing II yang telah

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan

pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.

5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Walisongo

Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan, sehingga

penulis mampu menyesaikan penulisan skripsi.

6. Seluruh Pegawai Perpustakaan Fakultas Syariah dan Institut yang

senantiasa memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama

menyusun skripsi.

9

7. Bapak Kepala Kelurahan Kwangen Bapak Supri Hariyanto, SE dan

semua stafnya serta masyarakat yang telah membantu penulis untuk

meneliti obyek pembahasan dalam skripsi ini.

8. Kedua orang tua saya tercinta atas segala kasih sayang, pengorbanan

dan kesabarannya.

9. Adik-adikku tercinta; Dwi Prastyo, Nova, Niken, kalian adalah

semangat hidupku.

10. Bude Parwati sekeluarga; Mb Dian, Mb Desi, Mb Tari, Mb Evi, Mz

Agus, terimakasih atas segala nasehat dan pengorbangannya

membantu penulis sampai detik ini.

11. Pakde Sabaryanto sekeluarga atas jerih payahnya membantu penulis

dari awal kuliah sampai akhir.

12. Om Arif sekeluarga, terima kasih atas nasehatnya.

13. Sahabat karibku; Fenty dan Kuroh, terima kasih kalian selalu ada

untukku, menjadikanku saudara sampai detik ini, aku berharap

persahabatan kita tetap terjalin untuk selamanya.

14. Teman dan sahabat penulis kelas MUB angkatan 2008; Anis, Isti, Ana

Maratun, Sofi, Yuli, Nurma, Jannah, Masulah, Purwanto, Endro,

Heru, Ilyas dan seluruh mahasiswa IAIN Walisongo Semarang.

15. Bapak dan Ibu Kost Anggur Ijo, Irvan, Maulana, Huda, Om Tholib,

Bule Ani, Sofi.

16. Kawan-kawan kost Anggur Ijo; Mb Dian, Mb Tin, Mb Hidayah, Mb

Umi, Mb Uun, Mb Riska, Mila, Risty, Danty, Citra, Ningkis, Lina

terima kasih buat semuanya.

17. Sahabat-sahabat HMI Komisariat Syariah, Mas Japrax, Haryanto,

Rizal, Malikha, Datul, Romdhon, dan Senior HMI; Kanda Habibi,

Kanda Saifuddin, Kanda Wahyu Nugroho, Kanda Munir, Yunda

Novia dll.

18. Sahabat Orda IKHLAS; Mz Mannan, Mz Sugeng, Mz Himam, mz

Kharis, Mz Nasron, Imut, Najib, Idhol, Dani, Fahmi, Ifa, Nadzir,

Umi, Tri, Sri Wardani, dll,

10

19. Tim KKN POSKO 50; Pak Kordes (Afif), Pak Aji, Pak Opick, Bu Tri,

Bu Tin, Nida, Ria, Pak Ridho, Ida, Fajri, Ricky, Pak Ahfas,

kebersamaan dan canda tawa kalian akan selalu jadi kenangan sampai

kapanpun.

20. Untuk pujaanku, terimakasih atas semua pengorbanannya selama ini,

membantu dan membimbing penulis menyesaikan skripsi ini.

21. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu

selama penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan, namun penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat

bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin


Penulis,

(Ika Nur Handayani)

Nim 082311052

11

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ......................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN ....................................................................... iii

HALAMAN DEKLARASI ............................................................................ iv

HALAMAN ABSTRAK ............................................................................... v

HALAMAN MOTTO ................................................................................... vi

HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................... vii

HALAMAN KATA PENGANTAR ............................................................. viii

DAFTAR ISI .................................................................................................. xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ........................................................ 1

B. Perumusan Masalah .............................................................. 5

C. Tujuan Penelitian .................................................................. 5

D. Telaah Pustaka ...................................................................... 6

E. Metode Penelitian ................................................................. 10

F. Sistematika Penulisan Skripsi ............................................... 13

BAB II : KETENTUAN UMUM TENTANG UPAH

A. Pengertian Upah .................................................................... 16

A.1. Pengertian upah secara umum ..................................... 16

A.2. Upah menurut Hukum Islam ......................................... 18

12

B. Dasar Hukum Upah ............................................................... 21

C. Syarat dan Rukun Upah ........................................................ 25

D. Macam-macam Upah ............................................................ 28

E. Hak Menerima Upah ............................................................. 29

F. Pembatalan dan Berakhirnya Upah ....................................... 31

G. Upah menurut Fatwa DSN-MUI ........................................... 34

BAB III : PELAKSANAAN AKAD BAWON DI DESA

GEMULUNG KEL. KWANGEN KEC. GEMOLONG,

KAB. SRAGEN

A. Monografi dan Demografi Kelurahan Kwangen, Kec.

Gemolong, Kab. Sragen ........................................................ 41

B. Pelaksanaan Sistem Bawon di Desa Gemulung, Kel.

Kwangen, Kec. Gemolong, Kab. Sragen .............................. 48

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD

BAWON DI DESA GEMULUNG, KEL. KWANGEN

KEC. GEMOLONG, KAB. SRAGEN

1. Orang yang melakukan akad (Aqidain) ................................ 60

2. Penetapan upah/harga ........................................................... 65

3. Sighat (ijab dan qabul ........................................................... 66

4. Obyek ijarah ......................................................................... 66

13

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan ........................................................................... 70

B. Saran....................................................................................... 71

C. Penutup .................................................................................. 71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang

lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak interaksi yang

dilakukan agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Disinilah hubungan timbal

balik antara individu satu dengan yang lainnya dapat terjalin dengan baik.

Hubungan ini dapat dilakukan dalam segala bentuk kegiatan usaha dalam

bidang kehidupan; baik itu politik, keamanan, kesehatan, pendidikan,

hukum, ekonomi, dan sebagainya. Di bidang ekonomi, banyak hubungan

yang bisa dilakukan, diantaranya: jual-beli, pinjam-meminjam, hutang-

piutang, gadai, sewa-menyewa, dan sebagainya. Kegiatan usaha yang

dilakukan manusia diatas merupakan kumpulan dari transaksi-transaksi

yang mengikuti suatu tatanan tertentu. Salah satu kegiatan usaha manusia

adalah transaksi yang menyangkut suatu obyek tertentu, baik obyek

berupa barang maupun jasa.

Sewa menyewa adalah salah satu bentuk transaksi ekonomi.

Dalam Islam sewa menyewa disebut dengan ijarah. Sewa menyewa atau

ijarah disini bukan hanya pemanfaatan barang tetapi juga pemanfaatan

tenaga atau jasa yang disebut upah mengupah.

Ijarah berasal dari kata ajru yang berarti iwadhu (pengganti). Dan

tsawab (pahala) disebut juga dengan ajru (upah). Dalam syara’, ijarah

15

adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.2 Tidak

semua harta boleh diakadkan ijarah atasnya. Obyek ijarah harus

diketahui manfaatnya secara jelas, dapat diserahterimakan secara

langsung, pemanfaatannya tidak bertentangan dengan hukum syara’,

obyek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda dan

harta benda yang menjadi obyek ijarah adalah harta yang bersifat

isti’maly.3 Untuk terpenuhinya transaksi ijarah harus ada mu’jir dan

musta’jir, yaitu orang yang memberikan upah dan yang menerima upah.

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan

mendapatkan imbalan dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing

tidak akan dirugikan. Sehingga terciptalah suatu keadilan diantara

mereka. Dalam QS. Al-Jaatsiyah: 22, Allah berfirman:

t,n=yz uρ ª!$# ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ Èd,pt ø:$$Î/ 3“t“ ôfçGÏ9 uρ ‘≅ ä. ¤§ø� tΡ $yϑÎ/ ôM t6 |¡Ÿ2

öΝ èδuρ Ÿω tβθßϑn=ôà ãƒ ∩⊄⊄∪

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan

agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan

mereka tidak akan dirugikan.(Qs. Al-Jaatsiyah: 22)4

Ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja

sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi. Jika

ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya

sumbangsih mereka hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan.

2 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hal. 203. 3 Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Mu’amalah Kontekstual, Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2002, hal.184 4 Ibid. Hal. 501

16

Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan

berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam kerjasama produksi.

Dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang

telah dikerjakannya.5

Desa Gemulung adalah desa petani yang sebagian besar

penduduknya menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian padi.

Namun tidak semua penduduk memiliki lahan untuk bertani, melainkan

mereka hanya bekerja jika dibutuhkan pemilik sawah untuk membantu

menanam maupun di saat memanen saja.

Pada saat padi mulai menguning maka padi di sawah siap untuk di

panen. Untuk itu pemilik sawah membutuhkan jasa orang lain untuk

membantu memanennya. Mulai dari ngerit6 sampai padi terpisah dari

jerami dan bisa dimasukkan dalam karung. Selain ngerit, tenaganya

buruh tani dibutuhkan untuk ngerek7.

Upah yang mereka peroleh bukanlah berupa uang melainkan

berupa padi yang berbeda harganya, tergantung jenis dan musimnya.

Keseluruhan hasil panen ditimbang, kemudian dibagi delapan, dan

seperdelapannya itu upah diberikan untuk buruh tani. Jika sawah

mendapatkan hasil padi yang banyak maka mereka mendapatkan upah

yang banyak pula, tetapi jika hasil padinya sedikit, merekapun

5 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti

Wakaf, 1995, hal 361 6 Ngerit adalah istilah yang biasa disebut warga Gemulung Kel. Kwangen yaitu

memotong padi dari akarnya dengan menggunakan alat sabit. 7 Ngerek adalah istilah yang biasa disebut oleh warga. Kwangen yaitu memisahkan

padi dari batang dan daunnya dengan menggunakan alat bantu.

17

mendapatkan upah sedikit juga. Selain itu, Tergantung juga dengan

jumlah buruh tani yang memanennya. Karena seperdelapan dari hasil

panen tadi dibagi dengan jumlah buruh tani yang ada.

Berbeda ketika menanam padi, pemilik sawah membayar buruh

tani untuk menanam padi dengan uang berkisar antara Rp 35.000-Rp

40.000 per harinya. Meskipun kisaran bayaran upah saat menanam padi

bisa jadi saja lebih kecil dibanding upah saat panen. Namun disini ada

kepastian jumlah upah yang akan diterima oleh buruh tani tersebut.

Dalam hadits riwayat Abu Daud dari Sa’ad Bin Abi Waqqash r.a

melarang pemberian upah berupa hasil pertanian, ia berkata:

��ء�� آ#�� " � ي ا�رض �� ا��ا�� ا��رع و

#�0، 1#�0"� ر��ل ا, .�-� ا, ��+* وا�* و��( �� ذ�' وأ �"� أن

.� 9ه7 أو5�61" �ی0

“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertanian;

maka, Rosulullsh melarang kami melakukan hal tersebut dan

memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”8

Berdasarkan gambaran diatas, karena cukup penting, maka

penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam pada sebuah penelitian yang

berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK

AKAD BAWON (Studi Kasus di Desa Gemulung, Kel. Kwangen,

Kec. Gemolong, Kab. Sragen).”

8 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin dkk dari “Fiqhus

Sunnah”, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, Cet. 1, hal. 204

18

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek pengupahan buruh tani dengan akad Bawon di

Desa Gemulung, Kel. Kwangen, Kec. Gemolong, Kab. Sragen?

2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktek pengupahan

buruh tani dengan akad Bawon di Desa Gemulung, Kel. Kwangen,

Kec. Gemolong, Kab. Sragen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek pengupahan buruh tani

dengan akad Bawon di Desa Gemulung, Kel. Kwangen, Kec.

Gemolong, Kab. Sragen.

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap

pengupahan buruh tani dengan akad Bawon di Desa Gemulung,

Kel. Kwangen, Kec. Gemolong, Kab. Sragen.

D. Telaah Pustaka

Permasalahan dalam sistem pengupahan bukanlah hal yang baru

untuk diangkat dalam sebuah penelitian skripsi maupun dam penulisan

literatur lainnya. Sebelumnya telah banyak buku-buku atau karya ilmiah

lainnya yang membahas tentang pengupahan, diantaranya yaitu:

19

Dalam bukunya “Doktrin Ekonomi Islam”, Afzalur Rahman

membahas tentang upah. Dia membahas permasalahan sekitar upah

diantaranya; pentingnya upah, penetapan upah, tingkat upah, kestabilan

upah, dan upah menurut pandangan Islam secara umum.

Bukunya Hendi Suhendi yang berjudul “Fiqh Muamalah” juga

membahas tentang upah dalam pekerjaan, ketentuan bayar upah dan hak

menerima upah bagi musta’jir serta pandangan para ulama mengenai

upah.

Dalam sebuah penelitian yang berbentuk Skripsi karya Thoriq

Sholikhul Karim (2101306), yang berjudul “Analisis Hukum Islam

Terhadap Sistem Upah Karyawan (Studi Kasus PT. Karya Toha Putra

Semarang).” Dalam skripsinya, penulis membahas tantang Sistem upah

karyawan PT. Karya Toha Putra Semarang yang diselenggarakan atas

dasar golongan yang meliputi golongan I, II, III dan IV yang sistem

penghitungannya memiliki kesamaan. Namun ada aspek yang tidak bisa

dipublikasikan. Hal ini penulis mengindikasikan bahwa sistem upah di

PT. Karya Toha Putra Semarang tidak seluruhnya sesuai dengan hukum

Islam.9

Tulisan yang berbentuk skripsi juga yang berjudul “Tinjauan

Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Upah Karyawan di Masjid Agung

Jawa Tengah” oleh Afifah Nurul Jannah (042311196). Membahas

tentang bagaimana sistem pengupahan di Masjid Agung Jawa Tengah.

9 Thoriq Sholikhul Karim, Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Karyawan

(Studi Kasus PT. Karya Toha Putra Semarang), Skripsi Sarjana Fakultas Syariàh Jurusan

Muàmalah, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syariàh IAIN Walisongo Semarang, 2006

20

Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa Masjid Agung Jawa Tengah

dalam memberikan upah sudah sesuai dengan hukum Islam, yaitu

memberikan gaji sesuai dengan pekerjaan masingmasing karyawan

dengan tetap memperhatikan hak-hak yang lain seperti upah lembur,

uang insentif, dana sosial, jaminan kesehatan, dsb.10

Penelitian Daimatus Sa’adah (052311195) dalam bentuk skripsi

yang berjudul “Pelaksanaan Upah Jasa Mapak Kapal Di Tempat

Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten

Rembang.” Dalam skripsi ini penulis memaparkan pelaksanaan upah jasa

mapak kapal di TPI Tasikagung. Dalam pengupahan itu, rukun dan

syarat ijarah telah dipenuhi, maka ijarah mapak kapal ini sah menurut

hukum Islam. Adapun pembayarannya yang tidak jelas karena harus

disesuaikan dengan perolehan kapal bukanlah hal yang menjadi masalah

bagi kedua belah pihak. Walaupun nampaknya pembayaran upahnya

mengandung unsur ketidakjelasan namun juragan sudah dapat mengukur

berapa banyak upah yang harus diberikan dan buruhpun telah rela atas

upah yang diberikan. Mereka tidak terpaksa dan bukan karena

keterpaksaan. Dengan adanya prinsip kebersamaan inilah maka upah jasa

mapak kapal ini telah sesuai dengan hukum Islam.11

10 Afifah Nurul Jannah, Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Upah

Karyawan di Masjid Agung Jawa Tengah, Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah Jurusan

Mu’amalah, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari’ah IAINWalisongSemarang, 2009 11 Daimatus Sa’adah, “Pelaksanaan Upah Jasa Mapak Kapal Di Tempat

Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, Skripsi

Sarjana Fakultas Syariah Jurusan Mu’amalah, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari’ah

IAIN Walisongo Semarang, 2009

21

Penelitian Vivin Asysyifa' (052311044), yang berjudul “Analisis

Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Upah Karyawan Harian

(Studi Kasus Di Industri Pengecoran Logam “Prima Logam” Desa

Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten).” Dalam penelitian

ini memfokuskan terhadap pelaksanaan penundaan pembayaran upah

dikarenakan terpaksa. Dalam islam tidak membenarkan jika majikan

menunda pembayaran upah buruhnya, sedangkan majikan mampu

melunasinya pada saat itu. Akan tetapi penundaan pembayaran upah

yang terjadi di industri "Prima Logam" tidak ada unsur kesengajaan

dilihat dari penyebab penundaan pembayaran upah, oleh karena itu

penundaan pembayaran upah yang terjadi di industri "Prima Logam"

dibolehkan karena dlorurot. Dalam perjanjian sewa menyewa tidak ada

satu dalil pun yang mengharamkanya. Ketidakadaan dalil yang

mengharamkanya sudah cukup dijadikan sebagai dasar bahwa sewa

menyewa dengan uang kembali itu halal.12

Penelitian Rifatul Munawaroh (052311104) dalam bentuk skripsi

yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pengupahan

Karyawan Di Perusahaan Umum Damri Semarang.” Penelitian ini

bermaksud untuk mengkaji tentang bagaimana hukum Islam dan hukum

positif menyoroti masalah pelaksanaan pengupahan karyawan di

Perusahaan Umum Damri Semarang. Kesimpulan bahwa gaji yang

12 Vivin Asysyifa', “Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Upah

Karyawan Harian (Studi Kasus Di Industri Pengecoran Logam “Prima Logam”Desa

Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten)”. Skripsi Sarjana Fakultas Syariah

Jurusan Mu’amalah, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang,

2009

22

diberikan oleh Perusahaan Umum DAMRI Semarang belum sesuai

dengan hukum positif dan Islam yaitu dalam Islam ada dua konsep upah

yaitu adil dan layak.13

Meskipun semua hasil penelitian skripsi diatas sudah banyak yang

membahas masalah pengupahan, namun tidak menutup kemungkinan

bagi penulis untuk melakukan penelitian masalah pengupahan dari sudut

pandang yang berbeda. Karena disini penulis akan membahas

ketidakjelasan upah dan bagaimana pembayaran upah buruh tani dengan

akad Bawon di Desa Gemulung, Kel. Kwangen, Kec. Gemolong, Kab.

Sragen.

Dan skripsi-skripsi yang sudah ada nantinya bisa penulis jadikan

khazanah dan acuan bagi penulis dalam penyelesaian skripsi. Oleh

karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK AKAD

BAWON (Studi Kasus di Desa Gemulung, Kel. Kwangen, Kec.

Gemolong, Sragen)”

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum Doctrinal,

suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan

13

Rifatul Munawaroh, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pengupahan

Karyawan Di Perusahaan Umum Damri Semarang”. Skripsi Sarjana Fakultas Syariah

Jurusan Mu’amalah, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang,

2009

23

asas atau doktrin hukum positif yang berlaku.14

Dalam penelitian ini

peneliti bekerja secara analitis induktif. Prosesnya bertolak dari

premise berupa norma hukum positif yang diketahui dan berakhir

(sementara) pada penemuan asas-asas hukum atau doktrin.15

Sebagai

usaha untuk menemukan hukum in concreto. Norma-norma hukum in

abstracto diperlukan mutlak sebagai premise mayor, sedangkan fakta-

fakta yang relevan dalam perkara (legal facts) dipakai sebagai premise

minor. Melalui proses silogisme akan diperoleh sebuah konklusi, yaitu

hukum in concreto.16

Proses search and research dalam penemuan hukum in

concreto melalui tahapan:17

1. Proses yang dikenal sebagai searching for the relevant facts, yang

terkandung di dalam perkara hukum yang tengah dihadapi

(sebagai bahan premise minor); dalam hal ini permasalahan yang

penulis angkat adalah praktek pengupahan buruh tani dengan

menggunakan akad Bawon, yang mana dalam pemberian upah

bukan berupa uang melainkan hasil panen padi yang ditentukan

porsinya diawal akad yaitu satu banding delapan.

2. Proses searching for the relevant abstract legal prescriptions,

yang terdapat dan terkandung dalam gugus hukum positif yang

berlaku (sebagai bahan premise mayor). Dalam hal ini penulis

14

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar, Ed. 1,

Cet. 6, Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 86 15 Ibid. 16 Ibid, hal. 91-92 17 Ibid.

24

mengkaji menggunakan hukum islam yang berkaitan dengan

pengupahan yaitu akad Ijarah.

Dalam kerangka penelitian ini, seluruh teknik yang berkaitan

dengan permasalahan yaitu: bagaimana cara menemukan fakta-fakta

yang relevan serta bagaimanna cara menemukan hukum in concreto

yang tepat.18

Adapun yang menjadi subyek penelitian di sini adalah Prektek


Kwangen, Kec. Gemolong, Kab. Sragen.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah

subjek dari mana data dapat diperoleh.19

Secara umum dalam sebuah

penelitian biasanya sumber data dibedakan antara data primer dan data

sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari

subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat

pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi

yang dicari.20

Data ini diperoleh langsung dari masyarakat Desa

Gemulung, Kel. Kwangen, Kec. Gemolong, Kab. Sragen melalui

wawancara dengan beberapa tokoh agama, pemilik sawah, buruh

18 Ibid. 19 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik), Jakarta: PT

Rineka Cipta, Cet. Ke-8, 1989, hal. 102 20 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hal. 91

25

tani serta perangkat desa setempat terkait dengan permasalahan

yang penulis angkat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain,

tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.21

Data sekunder itu merupakan sumber yang mampu memberikan

informasi tambahan yang dapat memperkuat data pokok.22

Sumber

sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang

menjelaskan tentang pengupahan, baik berupa buku, majalah,

koran, website dan lainnya yang berhubungan dengan pengupahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjawab masalah penelitian, diperlukan data yang

akurat di lapangan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan

obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian lapangan ini, penulis

menggunakan beberapa metode:

a. Observasi

Yaitu metode penelitian dengan pengamatan yang dicatat secara

sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.23

Dalam

hal ini penulis akan mengobservasi praktek akad Bawon serta

pelaksanaan pada saat buruh tani memanen padi di Desa

Gemulung, Kel. Kwangen, Kec. Gemolong, Kab. Sragen. Sehingga

21 Ibid. 22 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995,

hal. 8 23 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004, hal. 151

26

diketahui apa saja tugas dari pada buruh tani ini untuk memanen

padi dari pemilik sawah sampai penghitungan pembagian upah

buruh tani.

b. Wawancara

Yaitu cara yang digunakan oleh seseorang untuk tujuan tertentu,

mencoba untuk mendapatkan keterangan/pendapat secara lisan

dengan seorang responden dengan bercakap-cakap langsung

dengan seorang itu.24

Dalam hal ini penulis akan melakukan

wawancara dengan beberapa tokoh agama di Desa Gemulung,

pemilik sawah, buruh tani serta perangkat desa setempat terkait

dengan permasalahan yang penulis angkat yaitu pengupahan buruh

tani dengan akad Bawon.

c. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan

sebagainya.25

Dalam hal ini buku-buku yang penulis telusuri yaitu

buku yang relevan dengan permasalahan terhadap pengupahan

buruh tani dengan akad ijarah serta Fatwa DSN-MUI tentang

ijarah.

4. Analisis Data

Secara garis besar, analisis yang digunakan dalam penelitian ini

menggunakan metode Diskriptif Analisis, yakni sebuah metode

24 Suharsimi Arikunto, op.cit., hal. 132-133 25 Ibid. hal. 206

27

analisis mendiskripkan suatu situasi atau area populasi tertentu

bersifat factual secara sistematis dan akurat.26

Sebagian besar hasil

analisis penelitian kualitatif berupa buku-buku, kertas kerja atau

makalah, bahan presentasi atau rencana bertindak.27

Pada tahapan awal peneliti mencari fakta-fakta yang ada

relevansinya dengan pengupahan buruh tani dengan menggunakan

akad Bawon melalui observasi dan wawancara. Kemudian berlanjut

pada tahapan berikutnya dimana peneliti mencari gagasan hukum

yang sesuai ada kaitannya terhadap pengupahan. Setelah data

terkumpul maka penulis akan melakukan analisis data dari hasil

lapangan dan akan diketahui bagaimana kedudukan hukum Akad

Bawon dalam khasanah Fiqh Muamalah.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan hasil penelitian ini, penulis akan

menguraikannya dalam lima bab secara berurutan agar lebih mudah

untuk dipahami sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan.

Dalam bab ini meliputi latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka,

metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

26 Sudarwan Danim, op. cit, hal. 41 27 Ibid. Hal. 210

28

Bab II : Sistem Upah Dalam Hukum Islam

Bab ini memberikan gambaran umum tentang

pengertian upah secara umum dan upah menurut

pandangan hukum islam, dasar hukum Ijarah atas

pekerjaan, syarat dan rukunnya ijarah atas pekerjaan,

macam-macam upah, hak menerima upah serta

pembatalan dan berakhirnya ijarah atas pekerjaan.

Penulis juga akan memaparkan ketentuan Ijarah dari

fatwa DSN-MUI.

Bab III : Pelaksanaan Pengupahan Buruh Tani Dengan Akad

Bawon di Desa Gemulung, Kel. Kwangen, Kec.

Gemolong, Kab. Sragen

Bab ini menggambarkan keadaan monografi dan

demografi Desa Gemulung, Kel. Kwangen, serta data

mata pencaharian masyarakat Desa Gemulung, Kel.

Kwangen, Kec. Gemolong, Kab. Sragen. Penulis juga

akan menggambarkan proses dari awal sampai akhir

pelaksanaan pengupahan buruh tani dengan

menggunakan Akad Bawon di Desa Gemulung, Kel.

Kwangen, Kec. Gemolong, Kab. Sragen.

29

Bab IV: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bawon di

Desa Gemulung, Kel. Kwangen, Kec. Gemolong,

Kab. Sragen

Bab ini sebagai inti dari penulisan skripsi, penulis akan

menganalisis praktek pengupahan buruh tani dengan

akad Bawon di Desa Gemulung, Kel. Kwangen, Kec.

Gemolong, Kab. Sragen menurut pandangan hukum

islam.

Bab V: Merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini,

diantaranya: 1. Kesimpulan yang merupakan hasil

pemahaman, penelitian, dan kajian terhadap pokok

masalah, 2. Saran-saran, dan yang terakhir adalah

penutup.

30

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG UPAH

A. Pengertian Upah

1. Pengertian Upah Secara Umum

Pengertian upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah

uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau

sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk

mengerjakan sesuatu seperti gaji.28

Sedangkan definisi upah menurut Undang-Undang No. 13

tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tercantum pada pasal 1 ayat 30

yang berbunyi :

”Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari

pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang

ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja,

kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk

tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu

pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”29

Upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia

melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan sesuatu. Jika

dipandang dari sudut nilainya upah dibedakan menjadi dua: upah

nominal, yaitu jumlah yang berupa uang. Dan upah riil, yaitu

banyaknya barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang itu.30

28 W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Ed. III, Cet. Ke 3,

Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hal. 1345 29 Undang-Undang Ketenagakerjaan Lengkap, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika,

2007, hal. 5 30 Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta: Djambatan, 2003, hal.

130

31

Sedangkan menurut PP No. 5 tahun 2003, upah memiliki arti

hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai

imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa

yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan dan dibayarkan menurut

suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-

undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.31

Dari beberapa devinisi diatas dapat penulis simpulkan bahwa

upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk

uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu

pekerjaan atau jasa yang telah ditetapkan menurut suatu persetujuan

dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja.

Sepertinya Undang-Undang hanya berlaku pada wilayah

formal saja, dimana buruh mendapatkan upah secara rutin. Undang-

Undang mengatur perjanjian kerja antara buruh dan pengusaha yang

sesuai dengan peraturan perundangan. Sedangkan pada wilayah non

formal hanya menggunakan kebiasaan yang berlaku yang tidak

mengacu pada Undang-Undang. Kesejahteraan buruh pada wilayah

formal menjadi perhatian pemerintah sehingga ditetapkan kebijakan-

kebijakan pengupahan. Pada wilayah ini buruh mendapatkan

perlindungan dalam pekerjaannya. Sedangkan pada wilayah non

formal seperti halnya buruh tani, buruh tidak mendapatkan

31 PP No. 5 Tahun 2003 tentang UMR pasal 1 point b.

32

perlindungan karena Undang-Undang atau peraturan pemerintah tidak

memberikan regulasi.

2. Upah Menurut Hukum Islam

Pembahasan upah dalam hukum islam terkategori dalam

konsep ijarah. Sedangkan ijarah sendiri lebih cenderung membahas

masalah sewa-menyewa. Oleh karena itu, untuk menemukan

pembahasan terkait upah dalam islam relatif sedikit.

Dalam istilah fiqh ijarah berarti upah, jasa atau imbalan.32

Secara terminologi, menurut hukum Islam ijarah itu diartikan sebagai

suatu jenis akad33

untuk mengambil manfaat dengan jalan

penggantian.34

Menurut fuqoha Hanafiyah35

, ijarah adalah transaksi terhadap

suatu manfaat dengan imbalan. Menurut fuqoha Syafi'iyah36

, ijarah

32 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hal. 228 33 Akad adalah perikatan, perjanjian dan pemufakatan yaitu pertalian ijab dan

qobul yang sesuai dengan kehendak syari’at yang berpengaruh pada obyek perikatan. (lihat

dalam bukunya: M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Ed. 1,. Cet. 1,

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 101)

Para ulama fiqh menetapkan bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syarat

akan mempunyai kekuatan hokum yang mengikat terhadap pihak yang melakukan akad atau

transaksi. Sebagaimana firman Allah :

$ yγ •ƒ r'≈ tƒ š Ï%©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u (#θ èù÷ρ r& ÏŠθ à)ãèø9$$ Î/ …….

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu…….(Al-

Maidah:1) 34 Chairuman Pasaribu S. K. Lubis, Hokum Perjanjian Dalam Islam, Cet. 1,

Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996, hal. 52 35 Imam Hanafi, beliau lahir di Kufah, 80 H/699 M dan meninggal di Baghdad,

150 H/767 M. Beliau adalah ulama mujtahid dalam bidang. Nama lengkapnya Abu Hanifah

Nu’man Bin Sabit. Imam Abu Hanifah digelari Ahlur Ro’yi karena ia lebih banyak memakai

argumen akal daripada ulama lainnya. Ia juga banyak memakai Qiyas dalam menetapkan

suatu hokum. Beliau meninggalkan banyak karya seperti kitab Al-Fara’id, Asy-Syurut, dan

Al-Fiqh Al Akbar (lihat: Ensiklopedia Islam, Jilid 2, hal.79 )

33

adalah transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu, bersifat bisa

dimanfaatkan dengan suatu imbalan tertentu. Menurut fuqaha

Malikiyah37

dan Hanabilah38

, Ijarah adalah pemilikan manfaat sesuatu

yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.39

Sedang M. Hasbi Ash Shiddieqy40

mengartikan ijarah ialah

penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat

dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.41

Menurut Syafi’i Antonio ijarah adalah akad pemindahan hak

guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa

diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.42

36 Imam Syafi’i, beliau lahir di Gaza, Palestina, 150 H/767 M dan meninggal di

Fustat, Cairo, Mesir, 204 H/20 Januari 820). Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad

Bin Idris As-Syafi’i. Beliau adalah seorang ulama Mujtahid terkenal di bidang fiqh. Hasil

karyanya antara lain: Ar-Risalah (kitab Ushul Fiqh), Al-Umm (kitab yang memuat masalah-

masalah fiqh), Ikhtilaf Al-Hadis (kitab yang berkaitan dengan ilmu hadis) dan masih banyak

kitab-kitab lainnya. ( lihat: Ensiklopedia Islam, Jilid 4, hal. 326) 37 Imam Maliki, nama lengkapnya adalah Malik Bin Anas Bin Malik Bin Abi

Amir Al-Asbahi. Imam Malik adalah seorang ahli Hadis dan Fiqh. Ia dipandang sebagai

Rawi Hadist Madinah yang paling terpercaya dan Sanad (sumbernya) paling terpercaya.

Imam Malik menghasilkan sebuah karya monumental yang sampai sekarang dapat dibaca

dan dipelajari, yaitu kitab Al-Muwatta’.(lihat: Ensiklopedia Islam, Jilid 3, hal.142). 38 Imam Hanbali, Beliau dilahirkan dikota Baghdad, kota yang terkenal sebagai

gudang ilmu pengetahuan. Nama lengkapnya adalah Ahmad Bin Hanbal atau Imam Hanbali.

Salah satu kitab yang beliau tulis adalah kitab Al-Musnad, kitab ini berisikan kumpulan hadis

yang diriwayatkan ahmad dari para rawi atau periwayat Siqat (kuat dan terpercaya). (lihat: Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, Ensiklopedia Islam, Jilid 2, Jakarta: PT. Ichtiar Baru

Van Hoeve, 1993, hal. 85) 39 M. Ali, Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Ed. 1,. Cet. 1, Jakarta:

PT Raja Grafindo Persada, 2003. hal. 227-228 40 Hasbi Ash-Shiddieqy (lahir di Lhokseumawe, 10 Maret 1904, wafat pada

tanggal 9 Desember 1975). Beliau adalah Seorang ulama dan cendikiawan muslim, ahli ilmu

Fiqh, Hadis, Tafsir, dan ilmu kalam, penulis yang produktif dan pembaharu (Mujaddid) yang

terkemuka dalam menyeru kepada umat agar kembali ke Al-Quran dan Sunah Rosulullah

SAW. Nama aslinya Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Kata Ash-Shiddieqy menistimbatkan

namanya kepada nama Abu Bakar As-Siddiq. (lihat: Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam,

Ensiklopedia Islam, Jilid 2, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993, hal. 94). 41 M. Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqih Islam, Semarang: Pustaka Rizki

Putra, Cet. 1, 1997, hal. 428. 42 Muhammad Syafi’i A., Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Cet. 1, Jakarta:

Gema Insani Pres, 2001, hal. 117

34

Ada perbedaan terjemahan kata ijarah dari bahasa Arab ke

bahasa Indonesia, antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna

operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti “seorang

Mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah,

sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti para karyawan

bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam dua

minggu, atau satu kali dalam sebulan, dalam bahasa Arab upah dan

sewa disebut ijarah.43

Dari pengertian diatas terlihat bahwa yang dimaksud dengan

sewa-menyewa itu adalah pengambilan manfaat sesuatu benda, jadi

dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan

lain peristiwa sewa-menyewa ini yang berpindah hanyalah manfaat

dari benda yang disewakan tersebut, manfaat itu dapat berupa manfaat

barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya pemusik, bahkan

dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.

Dalam istilah hokum islam, pemilik yang menyewakan

manfaat sesuatu disebut Mu’ajir, adapun pihak yang menyewa disebut

Musta’jir, dan sesuatu yang diambil manfaatnya disebut Ma’jur.

Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat tersebut

disebut Ajarah atau Ujrah.44

43 H. Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

2002, hal. 113. 44 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin dari “Fiqhus

Sunnah”, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, Cet. 1, hal. 203

35

Dapat disimpulkan bahwa ijarah atau sewa-menyewa adalah

suatu akad/perjanjian untuk memiliki manfaat tertentu dari suatu

barang atau jasa dengan pengganti upah/imbalan atas pemanfaatan

barang/jasa tersebut.

B. Dasar Hukum Ijarah Atas Pekerjaan

Dalam Al Qur’an, ketentuan tentang upah tidak tercantum secara

terperinci. Namun pemahaman upah dicantumkan dalam bentuk

pemaknaan tersirat, seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah

ayat 233 yang berbunyi,

* ßN≡ t$ Î!≡ uθø9 $# uρ z ÷èÅÊ öãƒ £ èδy‰≈ s9 ÷ρr& È÷, s!öθ ym È÷n=ÏΒ% x. ( ô yϑÏ9 yŠ# u‘ r& βr& ¨Λ É ãƒ sπ tã$|Ê §9 $# 4 ’ n?tãuρ ÏŠθä9 öθpR ùQ $# … ã&s! £ ßγ è% ø—Í‘ £ åκ èEuθó¡Ï. uρ Å∃ρã÷èpR ùQ $$Î/ 4 Ÿω ß#=s3è? ë§ø� tΡ �ωÎ) $yγ yèó™ ãρ 4 Ÿω

§‘ !$ŸÒè? 8ο t$ Î!≡ uρ $yδÏ$ s!uθÎ/ Ÿωuρ ×Šθä9 öθtΒ … çµ ©9 Íν Ï$ s!uθÎ/ 4 ’ n?tãuρ Ï^ Í‘# uθø9 $# ã≅ ÷V ÏΒ y7 Ï9≡ sŒ 3 ÷βÎ* sù

# yŠ# u‘ r& »ω$ |ÁÏù tã <Ú# ts? $uΚåκ ÷] ÏiΒ 9‘ ãρ$t±s?uρ Ÿξsù yy$oΨ ã_ $yϑÍκ ö< n=tã 3 ÷βÎ) uρ öΝ ›?Š u‘ r& βr&

(# þθãèÅÊ ÷0tIó¡n@ ö/ ä. y‰≈ s9 ÷ρr& Ÿξsù yy$uΖã_ ö/ ä3ø‹n=tæ # sŒÎ) Ν çFôϑ=y™ !$Β Λ ä ø‹s?# u Å∃ρá4 ÷èpR ùQ $$Î/ 3 (#θà) ¨?$# uρ ©!$# (# þθßϑn=ôã $# uρ ¨βr& ©!$# $oÿÏ3 tβθè=uΚ÷ès? ×0? ÅÁt/ ∩⊄⊂⊂∪

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun

penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan

kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan

cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar

kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena

anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban

demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan

kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas

keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka

tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut

36

yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah

Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Baqarah: 233)45

Ayat tersebut menerangkan bahwa setelah seseorang

mempekerjakan orang lain hendaknya memberikan upahnya. Dalam hal

ini menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang yang dipekerjakan.

Jadi yang dibayar bukan harga susunya melainkan orang yang

dipekerjakannya.

$s) n=sÜΡ$$sù #Lym !# sŒ Î) !$u‹s?r& Ÿ≅ ÷δr& >π tƒ ös% !$yϑyèôÜ tGó™ $# $yγ n=÷δr& (# öθt/ r' sù βr& $yϑèδθà� Íh‹ ŸÒãƒ

# y‰y uθsù $pκ< Ïù # Y‘# y‰É` ß‰ƒ Ìãƒ βr& 0Ùs)Ζtƒ … çµ tΒ$s%r'sù ( tΑ$s% öθs9 |M ø⁄ Ï© |Nõ‹y‚−Gs9 Ïµø‹n=tã

# \ô_r& ∩∠∠∪

“Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada

penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri

itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian

keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir

roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau

kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".

(QS. Al-Kahf: 77)46

Dalam Qs. Az-Zukhruf: 32 juga menerangkan,

óΟ èδr& tβθßϑÅ¡ø) tƒ |M uΗ÷q u‘ y7 În/ u‘ 4 ß øt wΥ $oΨ ôϑ|¡s% Ν æηuΖ÷� t/ öΝ åκ tJt±Š ÏèΒ ’ Îû Íο 4θuŠ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# 4 $uΖ÷è sùu‘ uρ öΝåκ |Õ÷èt/ s− öθsù <Ù÷èt/ ;M≈ y_u‘ yŠ x‹Ï‚−Gu‹ Ïj9 Ν åκ ÝÕ÷èt/ $VÒ÷èt/ $wƒ Ì÷‚ß™ 3 àM uΗ÷q u‘ uρ

y7 În/ u‘ ×0ö? yz $£ϑÏiΒ tβθãèyϑøg s† ∩⊂⊄∪

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah

menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan

dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian

45 Departemen Agama RI, op. cit. hal. 38 46 Ibid. hal. 303

37

yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat

mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik

dari apa yang mereka kumpulkan.(Qs. Az-Zukhruf: 32)47

Lafadz “sukhriyyan” yang terdapat dalam ayat diatas bermakna

“saling menggunakan”. Menurut Ibnu Katsir, lafadz ini diartikan dengan

“supaya kalian bisa saling mempergunakan satu sama lain dalam hal

pekerjaan atau yang lain, karena diantara kalian saling membutuhkan

satu sama lain”. Terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berada

dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian, orang tersebut bisa

mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi, salah

satunya dengan akad Ijarah atau sewa-menyewa.48

Dalam QS. Ath-Thalaq ayat 6 menerangkan,

£ èδθãΖÅ3ó™ r& ô ÏΒ ß] ø‹ym Ο çGΨ s3y™ ÏiΒ öΝä. Ï‰÷` ãρ Ÿωuρ £ èδρ•‘ !$ŸÒè? (#θà) ÍhŠ ŸÒçGÏ9 £Íκ ö< n=tã 4 βÎ) uρ £ ä. ÏM≈ s9 'ρé& 9≅ ÷Ηxq (#θà) Ï�Ρr'sù £Íκ ö< n=tã 4®Lym z ÷èŸÒtƒ £ ßγ n=÷Ηxq 4 ÷βÎ* sù z ÷è|Ê ö‘ r& ö/ ä3s9

£ èδθè?$t↔ sù £ èδu‘θã_é& ( (#ρãÏϑs?ù& uρ /ä3uΖ÷� t/ 7∃ρã÷èoÿÏ3 ( βÎ) uρ ÷Λ än ÷0| $yès? ßì ÅÊ ÷0äI|¡sù ÿ… ã&s!

3“t÷zé& ∩∉∪

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal

menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka

untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang

sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka

nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan

(anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan

jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan

(anak itu) untuknya.(Qs. Ath-Thalaq: 6)49

47 Ibid. hal. 492 48 Dimyauddin Djuwaini, loc. cit 49

Departemen Agama RI, op. cit, hal. 560

38

ôM s9$s% $yϑßγ1 y‰÷n Î) ÏM t/ r'≈ tƒ çν öÉfø↔ tGó™ $# ( 0χÎ) u0ö? yz Ç tΒ |Nöyfø↔ tGó™ $# ‘“Èθ s) ø9 $#

ßÏΒF{ $# ∩⊄∉∪

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah

ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang

yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah

orang yang kuat lagi dapat dipercaya."(Qs. Al-Qashash: 26)50

Ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa as bertemu

dengan kedua putri Nabi Ishaq, salah seorang putrinya meminta Nabi

Musa as untuk disewa tenaganya guna menggembala domba. Kemudian

Nabi Ishaq as bertanya tentang alasan permintaan putrinya tersebut. Putri

Nabi Ishaq mengatakan bahwa Nabi Musa as mampu mengangkat batu

yang hanya bisa diangkat oleh sepuluh orang, dan mengatakan ‘karena

Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja

(pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya’. Cerita ini

menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana

pembayaran upah itu dilakukan.51

Landasan sunnahnya dapat dilihat pada sebuah hadits yang

diriwayatkan Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

. أ�A�ا ا�@+� أ@�? �<= أن ی>;� �� *

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering,”

(H.R. Ibnu Majah)52

50

Ibid. vol.10, cet. 4, 2006, hal. 333 51 Dimyauddin Djuwaini, op. cit. hal. 156 52

DSN MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional, Cet. 4, Ciputat: Gaung

Persada, 2006, hal. 57

39

Landasan ijma’nya adalah semua umat bersepakat, tidak ada

seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ini, sekalipun ada

beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu

tidak dianggap.53

C. Rukun dan Syarat Ijarah Atas Pekerjaan

a. Rukun Akad Ijarah

Menurut Hanafiah, rukun Ijarah hanya satu, yaitu ijab54

dan

qobul55

, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan yang

menyewakan.56

Sedangkan menurut jumhur Ulama, rukun Ijarah itu

ada empat, yaitu:57

1. ‘Aqid, yaitu mu’ajir (orang yang menyewakan) dan musta’jir

(orang yang menyewa).

2. Shighat, yaitu ijab dan qabul, shigat akad harus menggunakan

kalimat yang jelas. Dapat dilakukan dengan lisan, tulisan dan

atau isyarat.58

Akad dapat diubah, diperpanjang dan atau

dibatalkan berdasarkan kesepakatan.59

53 Hendi Suhendi, op. cit. hal. 117 54 Ijab adalah pernyataan melakukan ikatan (lihat dalam bukunya M. Ali, Hasan,

Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Ed. 1,. Cet. 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2003, Hal. 101) 55 Qobul adalah pernyataan menerima ikatan (ibid) 56 Ahmad Wardani M, Fiqh Muamalat, Ed. 1, Cet.1, Jakarta: Amzah, 2010. Hal.

320 57 Ibid, Hal. 321, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Ed. Rev, pasal 295,

Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), 2009, hal. 86-

87 58 Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, Pasal 296 Ayat 1 dan 2, hal. 87 59 Ibid. Pasal 297

40

3. Ujrah, pemberian upah yang dipaparkan dalam Kompilasi

Hukum Ekonomi Islam dapat berupa uang, surat berharga, dan

atau benda lain berdasarkan kesepakatan.60

4. Ma’jur, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa

dan tenaga dari orang yang bekerja.

Penggunaan ma’jur harus dicantumkan dalam akad Ijarah.61

Apabila penggunaan ma’jur tidak dinyatakan secara pasti

dalam akad, maka ma’jur digunakan berdasarkan aturan umum

dan kebiasaan.62

b. Syarat sahnya Ijarah atas pekerjaan

Untuk sahnya Ijarah harus dipenuhi beberapa syarat yang

berkaitan dengan ‘Aqid (pelaku), Ma’qud ‘Alaih (objek), Ujrah

(upah) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

1. Persetujuan kedua belah pihak, mereka menyatakan

kerelaannya untuk melakukan akad Ijarah. Apabila salah

seorang diantaranya merasa terpaksa melakukan akad itu,

maka akadnya tidak sah.63

Dasarnya adalah Firman Allah

dalam QS. An-Nisa’: 29.

60 Ibid. Pasal 307 ayat 1, hal. 89 61 Ibid. Pasal 304 ayat 1, hal. 88 62 Ibid. Pasal 304 ayat 2 63 Nasrun Haroen, op. cit. Hal. 232

41

$yγ •ƒ r'≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ# u Ÿω (# þθè=à2ù's? Ν ä3s9≡ uθøΒr& Μ à6 oΨ ÷� t/ È≅ ÏÜ≈ t6 ø9$$Î/

HωÎ) βr& šχθä3s? ¸ο t≈ pg ÏB tã <Ú# ts? öΝ ä3ΖÏiΒ 4 Ÿωuρ (# þθè=çFø) s? öΝ ä3|¡à�Ρr& 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝ ä3Î/ $VϑŠ Ïmu‘ ∩⊄∪

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-

suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu;

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(Qs. An-Nisa’:29)64

Untuk kedua pihak yang berakad, menurut ulama

Syafi’iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal.

Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal,

seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau

diri mereka sebagai buruh, maka akadnya tidak sah. Akan tetapi

ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang

yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak

yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad Ijarah. Namun,

mereka mengatakan, apabila seorang anak yang mumayyiz

melakukan akad Ijarah terhadap harta atau dirinya, maka akad itu

baru sah apabila disetujui oleh walinya.65

2. Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak

menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak

jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka ijarah tidak sah.

64 Departemen Agama RI, op. cit. hal. 84 65 Nasrun Haroen. loc. cit.

42

Kejelasan tentang objek akad Ijarah bisa dilakukan dengan

menjelaskan:

a. Objek manfaat, penjelasan objek manfaat bisa dengan

mengetahui benda yang disewakan. Apabila seseorang

mengatakan: “saya sewakan kepadamu salah satu dari dua

rumah ini”, maka akad Ijarah tidak sah, karena rumah mana

yang disewakan belum jelas.

b. Masa manfaat, penjelasan tentang masa manfaat diperlukan

dalam kontrak rumah tinggal beberapa bulan atau tahun, kios

atau kendaraan, misalnya beberapa hari disewa.66

c. Benda yang disewakan disyaratkan kekal (zat)-nya hingga

waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

d. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah

menurut syara’ bukan hal yang dilarang.67

3. Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak,

baik dalam sewa-menyewa barang ataupun dalam upah-

mengupah.68

.

D. Macam-macam Upah

Dilihat dari segi obyeknya, akad ijarah dibagi oleh para ulama

fiqh menjadi dua macam yaitu ijarah atas manfaat dan ijarah atas

pekerjaan.

66 Ahmad Wardi M. op. cit, hal. 322-323 67 Hendi Suhendi, op. cit. hal. 118 68 Ibid.

43

1. Ijarah atas manfaat. Dalam ijarah ini, obyeknya adalah

manfaat dari suatu benda.69

Seperti sewa-menyewa rumah,

toko, kendaraan, pakaian dan perhiasan.70

Akad sewa-

menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti rumah

untuk tempat tinggal, toko dan kios untuk tempat berdagang,

mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian dan perhiasan

untuk dipakai. Adapun manfaat barang yang diharamkan maka

tidak boleh disewakan karena barangnya diharamkan. Dengan

demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang

diharamkan seperti bangkai dan darah.71

2. Ijarah yang atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah.

Obyek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.72

Yaitu

dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu

pekerjaan. ijarah semacam ini dibolehkan apabila jenis

pekerjaanya itu jelas seperti karya pemusik, arsitek bangunan,

desainer, dan lainnya. Ijarah seperti ini ada yang bersifat

pribadi, seperti menggaji pembantu rumah tangga, dan yang

bersifat serikat, seseorang atau sekelompok orang yang

menjual jasnya untuk kepentingan orang banyak, seperti

tukang jahit, tukang ojek dan buruh pabrik.73

69 Ahmad Wardi M, op. cit. hal. 329 70 M. Ali Hasan, op. cit. hal. 236 71 Ahmad Wardi M. hal. op. cit. hal. 330 72 Ibid. hal. 236 73 Nasrun Haroen, op. cit. hal. 236

44

E. Hak Menerima Upah

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran

upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan

lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai

pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Secara umum

dalam ketentuan Al-Quran yang ada keterkaitannya dengan penentuan

upah dijumpai dalam firman allah:

* ¨βÎ) ©!$# ããΒù'tƒ ÉΑ ô‰yèø9 $$Î/ Ç≈|¡ômM}$# uρ Ç›!$tGƒ Î) uρ “ÏŒ 4†n1öà) ø9 $# 4‘ sS ÷Ζtƒ uρ Ç tã Ï!$t±ósx� ø9 $# Ìx6Ψ ßϑø9 $# uρ Äøöt7 ø9 $# uρ 4 öΝ ä3Ýà Ïètƒ öΝ à6 ¯=yè s9 šχρã©. x‹s? ∩⊃∪

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran

kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”(QS. An-Nahl: 90)74

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat

dikemukakan bahwa Allah memerintahkan pemberi pekerjaan (majikan)

untuk berlaku adil, bijksana dan dermawan kepada pekerjanya.

Menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara

berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam

Syafi’i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri.75

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat berikut:76

1. Pekerjaan telah selesai.

74

Departemen Agama RI, op. cit. hal. 278

75 Hendi Suhendi, op. cit. Hal. 121 76 Sayyid Sabiq, op. cit. hal. 210

45

Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat

jasa telah selesai dilakukan.

2. Mendapat manfaat, jika ijarah dalam bentuk barang. Apabila ada

kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada

selang waktu, akad tersebut menjadi batal.

3. Ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat. Jika masa sewa

berlaku, ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat pada masa

itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.

4. Mempercepat pembayaran sewa atau kompensasi atau sesuai

kesepakatan kedua belah pihak sesuai dalam hal penangguhan

pembayaran.

Dari beberapa pengertian dan ketentuan diatas nampak bahwa

pembahasan Ijarah lebih banyak bertumpu pada ketentuan yang

mengarah kepada sewa-menyewa manfaat barang. Sedangkan

pembahasan mengenai pemanfaatan jasa manusia hanya sedikit saja. Hal

ini disebabkan ruang lingkup pembahasan fiqih Mu‘amalah hanya

meliputi al-mal (harta), al-huquq (hak-hak) kebendaan, dan hukum

perikatan (al-aqad). Namun tidak menutup kemungkinan sistem Ijarah

ini juga digunakan pada sistem ujrah.

F. Pembatalan dan Berakhirnya Upah

Jika salah satu pihak (pihak yang menyewakan atau penyewa)

meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal,

asal yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa masih ada. Sebab

46

dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya

digantikan oleh ahli waris. Demikian juga halnya dengan penjualan

obyek perjanjian sewa menyewa yang tidak menyebabkan putusnya

perjanjian yang diadakan sebelumnya. Namun demikian, tidak menutup

kemungkinan pembatalan perjanjian (pasakh) oleh salah satu pihak jika

ada alasan atau dasar yang kuat.77

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya sewa menyewa

adalah disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1) Terjadinya aib pada barang sewaan

2) Rusaknya barang yang disewakan

3) Rusaknya barang yang diupahkan

4) Terpenuhinya manfaat yang di akadkan

5) Penganut Mazhab Hanafi menambahkannya dengan uzur.78

Pembatalan akad ijarah dapat dilakukan secara sepihak, karena

ada alasan yang berhubungan dengan pihak yang berakad ataupun obyek

sewa itu sendiri. Akad ini bisa berhenti, karena ada keinginan dari salah

satu pihak untuk mengakhirinya. Atau juga karena obyek sewa yang

rusak dan sudah tidak mampu mendatangkan manfaat bagi penyewa.79

Apabila akad ijarah telah berakhir, pihak penyewa wajib

mengembalikan barang sewa. Jika berupa barang berbentuk harta

bergerak, maka wajib menyerahkan kepada pemiliknya. Jika sewanya

77 Chairuman S K. Lubis, op. cit, hal.148. 78 Ibid. hal. 149 79 Dimyauddin Djuwaini, op. cit. hal. 161

47

berupa barang dalam bentuk harta tidak bergerak wajib dikembalikan

dalam keadaan kosong.80

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad sewa-menyewa atau

Ijarah akan berakhir apabila:

a. Obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang

hilang.

b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sewa telah berakhir.

Apabila yang disewakan itu adalah rumah, maka rumah itu

dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu

adalah jasa seseorang, maka itu berhak menerima upahnya. Kedua

hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.81

Menurut Mazhab Hanbali, manakala ijarah telah berakhir,

penyewa harus mengangkat tangannya, dan tidak ada kemestian untuk

mengembalikan atau menyerahterimakannya, seperti barang titipan,

karena ijarah merupakan akad yang tidak menuntut jaminan, sehingga

mesti mengembalikan dan menyerahterimakannya. Mazhab Hanbali ini

dapat diterima, sebab dengan berakhirnya jangka waktu yang ditentukan

dalam perjanjian sewa-menyewa, maka dengan sendirinya perjanjian

sewa-menyewa yang telah diikat sebelumnya telah berakhir, dan tidak

diperlukan lagi suatu perbuatan hokum untuk memutuskan hubungan

sewa-menyewa, dan dengan terlewatinya jangka waktu yang

80 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin. op. cit. hal.

215 81 Ibid, hal. 237

48

diperjanjikan, otomatis hak untuk menikmati kemanfaatan atas benda itu

kembali kepada pihak pemilik (yang menyewakan).82

Menurut Madzhab Hanafi, akad ijarah dapat berakhir apabila

salah satu pihak meninggal dunia, karena manfaat tidak dapat diwariskan.

Berbeda dengan jumhur ulama, akad tidak dapat berakhir (batal) karena

manfaat dapat diwariskan.83

Akibat hukum dari sewa-menyewa adalah jika sebuah akad sewa-

menyewa sudah berlangsung, segala rukun dan syaratnya dipenuhi, maka

konsekuensinya pihak yang menyewakan memindahkan barang kepada

penyewa sesuai dengan harga yang disepakati. Setelah itu masing-masing

mereka halal menggunakan barang yang pemiliknya dipindahkan tadi

dijalan yang dibenarkan.84

G. Upah Menurut Fatwa DSN-MUI

Sistem pengupahan dalam islam juga diatur di dalam fatwa

Dewan Syari’ah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan

tentang pembiayaan ijarah, Dewan Syari’ah Nasional setelah

menimbang:

1. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat sering

memerlukan pihak lain melalui akad ijarah, yaitu pemindahan hak

guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan

82 Chairuman Pasuribu S. K. Lubis, op. cit. hal. 59-60 83 Muh. Ali Hasan. op. cit. hal. 237 84 Chairuman Pasaribu S. K. Lubis, op. cit, hal. 53-55

49

pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan

kepemilikan barang itu sendiri.

2. Bahwa masyarakat sering juga memerlukan jasa pihak lain guna

melakukan pekerjaan tertentu dengan pembayaran upah (ujrah/fee)

melalui akad ijarah.

3. Bahwa kebutuhan akad ijarah kini dapat dilayani oleh lembaga

keuangan syariah (LKS) melalui akad pembiayaan ijarah.

4. Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran islam, DSN

memandang perlu menentukan fatwa tentang akad ijarah untuk

dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat:

1. Firman Allah QS. Al-Zukhruf: 32

óΟ èδr& tβθßϑÅ¡ø) tƒ |M uΗ÷q u‘ y7 În/ u‘ 4 ß øtwΥ $oΨ ôϑ |¡s% ΝæηuΖ÷� t/ öΝ åκ tJt±Š ÏèΒ ’ Îû Íο 4θuŠ ysø9 $#

$u‹ ÷Ρ‘‰9 $# 4 $uΖ÷èsù u‘ uρ öΝ åκ |Õ÷èt/ s− öθsù <Ù÷èt/ ;M≈ y_u‘ yŠ x‹Ï‚−Gu‹ Ïj9 Ν åκ ÝÕ÷è t/ $VÒ÷èt/

$wƒ Ì÷‚ß™ 3 àM uΗ÷q u‘ uρ y7 În/ u‘ ×0ö? yz $£ϑÏiΒ tβθãè yϑøg s† ∩⊂⊄∪

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami

telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam

kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian

mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar

sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain.

dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka

kumpulkan.”

50

2. Firman Allah QS. Al-Baqarah: 233

÷βÎ) uρ…. öΝ ›?Š u‘ r& βr& (#þθãèÅÊ ÷0tIó¡n@ ö/ ä. y‰≈ s9 ÷ρr& Ÿξsù yy$uΖã_ ö/ ä3ø‹n=tæ # sŒ Î) Ν çFôϑ=y™

!$Β Λä ø‹s?# u Å∃ρá4 ÷èpR ùQ $$Î/ 3 (#θà) ¨?$# uρ ©!$# (#þθßϑ n=ôã $# uρ ¨βr& ©!$# $oÿÏ3 tβθè= uΚ÷ès? ×0? ÅÁt/

“…Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain,

Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan

pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada

Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu

kerjakan.”

3. Firman Allah QS. Al-Qashash: 26

ôM s9$s% $yϑßγ1 y‰÷n Î) ÏM t/ r'≈ tƒ çν öÉfø↔ tGó™ $# ( 0χÎ) u0ö? yz Ç tΒ |Nöyfø↔ tGó™ $#

‘“Èθs) ø9 $# ßÏΒF{ $# ∩⊄∉∪

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku

ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena

Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk

bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat

dipercaya.”

4. Hadis riwayat ‘Abd Ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id

Al-Khudri, Nabi Saw bersabda:

� ا�CD @� أ@+�ا 1�+��* أ@�?.

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah

upahnya.”

5. Hadis riwayat Abu Daud dari Sa’d Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

�� ء آ#�� " � ي ا�رض �� ا��ا�� ا��رع و

�"� #�0، 1#�0"� ر��ل ا, .�-� ا, ��+* وا�* و��( �� ذ�' وأ

.أن " �ی�0 9ه7 أو5�61

51

“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil

pertanian; maka, Rosulullah melarang kami melakukan hal

tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan

emas atau perak.”

6. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr Bin ‘Auf:

� ا�K �@ L�-M� +� ا��+� إE�G�. �H��م E�� أو أE �=E�ا

0Nو�O �� وا��ن� .( إO�H�E�N��م H��E أو أE �=E�ا

“Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali

perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalallkan

yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat

kereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau

mengharamkan yang haram.

7. Ijma’ ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa-menyewa.

8. Kaidah fiqh:

.ا�.= �1 ا�� ت اR�5E إ�H أن یل� د�+= �� تG�ی�0�

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan

kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

L� �M��م �� @7� ا�T � �U��درء ا

“Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus

didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.”

Memperhatikan:

Pendapat peserta rapat pleno Dewan Syari’ah Nasional pada hari

kamis, tanggal 8 Muharram 1421/13 April 2000 menetapkan fatwa

tentang pembiayaan ijarah.

Rukun dan syarat ijarah:

52

1. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qobul berupa pernyataan dari

kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau

dalam bentuk lain.

2. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi

sewa/pemberi jasa, dan peyewa/pengguna jasa.

3. Obyek akad ijarah, yaitu:

a. Manfaat barang dan sewa, atau

b. Manfaat jasa dan upah

Selanjutnya dalam fatwa tersebut juga mengatur mengenai

ketentuan obyek ijarah, diantaranya adalah:

1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau

jasa.

2. Manfaat barang atau jasa harus yang bisa dinilai dan dapat

dilaksanakan dalam kontrak.

3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak

diharamkan).

4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai

dengan syariah.

5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk

menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan

mengakibatkan sengketa.

53

6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk

jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau

identifikasi fisik.

7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar au

upah nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat.

Sesuatu yang dapat dijadikan harga (tsaman) dalam jual-beli

dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah.

8. Pembiayaan sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat

lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.

9. Kelenturan (fleksibility) dalam menentukan sewa atau upah

dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketentuan mengenai kewajiban LKS dan nasabah dalam

pembiayaan ijarah:

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau

jasa:

a. Menyediakan barang yan disewakan atau jasa yang

diberikan.

b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.

c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang

disewakan.

2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau

jasa:

54

a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab

untuk menjaga keutuhan barang serta

menggunakannya sesuai akad (kontrak).

b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya

ringan (tidak materiil).

c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena

pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan dalam

menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas

kerusakan tersebut.

Adapun ketentuan lain mengenai pembiayaan ijarah adalah:

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi

perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilaksanakan

melalui badan arbitrasi syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan

melalui musyawarah.85

85 Fatwa DSN MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional, Cet. 4, Ciputat:

Gaung Persada, 2006, hal. 55-61

55

BAB III

PELAKSANAAN AKAD BAWON DI DESA GEMULUNG,

KELURAHAN KWANGEN, KECAMATAN GEMOLONG, SRAGEN

A. Monografi dan Demografi Kelurahan Kwangen, Kec. Gemolong,

Kab. Sragen

1. Keadaan Monografi Kelurahan Kwangen

Kelurahan Kwangen merupakan salah satu bagian dari

wilayah Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. Kelurahan

Kwangen memiliki luas wilayah ± 276 Ha, dari luas wilayah tersebut

Kelurahan Kwangen terdiri dari ±203 Ha tanah sawah, ±64,86 Ha

tanah kering. Tanah untuk fasilitas umum ada ±8,14 Ha digunakan

untuk lapangan olah raga ±1 Ha, pemakaman umum ±0,75 Ha serta

sungai dan jalan ±6,39 Ha. Keadaan tanah berada pada ketinggian

130 m diatas permukaan air laut.

Kelurahan Kwangen terdiri dari 3 Lingkungan, 7 Desa, 3

Rukun Warga (RW) dan 20 Rukun Tetangga (RT). Adapun batas-

batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Girimargo Kecamatan

Miri.

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Ngembat Padas.

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Gemolong.

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jeruk Kecamatan Miri.

56

Letak wilayah Kelurahan Kwangen berada paling dekat

dengan Ibukota Kecamatan. Jarak ke Ibukota Kecamatan terdekat

adalah 2,5 km dengan lama tempuh 15 menit. Sedangkan jarak ke

Ibukota Kabupaten terdekat adalah 32 km dengan lama tempuh 60

menit menggunakan kendaraan sepeda motor.86

2. Keadaan Demografi Kelurahan Kwangen

Demografi Kelurahan Kwangen Kec. Gemolong Kab.

Sragen pada bulan Januari 2010 adalah sebagai berikut: Jumlah

penduduk Kelurahan Kwangen berdasarkan daftar Mapping

Kelurahan Kwangen 2010 adalah sebanyak 3.853 orang. Terdiri dari

1.898 orang laki-laki dan 1.955 orang perempuan dengan jumlah

Kepala Keluarga sebanyak 1.071 KK. Jumlah keluarga miskin ada

294 KK, jumlah balita ada 263 anak serta 3 anak mengalami gisi

buruk.87

Seluruh penduduk Kelurahan Kwangen beragama dan tidak

seorangpun yang tidak menganut kepercayaan. Sebagian besar

penduduknya itu beragama Islam. Adapun jumlah penganut agama

Islam adalah 3.813 orang, penganut agama Kristen 37 orang,

penganut agama Katholik 1 orang, penganut agama Hindu 4 orang.

86 Laporan Monografi Keadaan Tahun 2010, data dari Kantor Kelurahan Kwangen

Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen 87 Mapping Kelurahan Kwangen Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen Tahun

2010

57

Selanjutnya berdasarkan data jumlah penduduk menurut kelompok

usia, yaitu sebagai berikut:

Usia 0 s/d 1 tahun : 62 jiwa






Usia diatas 60 tahun : 452 jiwa.88

Penduduk di Kelurahan Kwangen mengutamakan

pendidikan. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya jumlah penduduk

usia sekolah yang berhasil menamatkan pendidikannya setaraf

dengan SMU dan kemudian melanjutkan ke Perguruan Tinggi (D3,

S1). Berikut ini penulis paparkan klasifikasi penduduk menurut

pendidikan mereka:89

Buta huruf : - jiwa

Belum sekolah : 437 jiwa

Tidak tamat SD : 37 jiwa

Tamat SD : 1053 jiwa

Tamat SLTP : 966 jiwa

Tamat SLTA : 950 jiwa

88 Ibid 89 Laporan Demografi tahun 2010 di Kelurahan Kwangen Kecamatan Gemolong

Kabupaten Sragen.

58

Tamat akademik/PT : 143 jiwa

Sarjana : 169 jiwa

Mata pencaharian yang dimiliki masyarakat di Kelurahan

Kwangen kebanyakan adalah karyawan swasta namun disisi lain ada

yang bertani baik itu buruh tani maupun bertani milik sendiri.

Sebagian besar sawah para petani di Kelurahan Kwangen merupakan

sawah irigasi dengan tiga kali musim tanam yakni dua kali musim

tanam padi dan sekali musim tanam palawija. Jenis sawah lain

adalah sawah tadah hujan sehingga para petani hanya bisa bertanam

dimusim hujan. Dalam satu tahun sawah tadah hujan ini hanya bisa

ditanami sebanyak dua kali yaitu padi dimusim tanam pertama dan

palawija dimusim tanam kedua.

Untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat

Kelurahan Kwangen tersebut dengan lebih jelas, tabel berikut ini

akan mendeskripsikan tentang mata pencaharian mereka sebagai

berikut :

Jenis mata pencaharian penduduk pada tahun 2010:

No. Mata Pencaharian Jumlah

1 Buruh tani 592 jiwa

2 Petani 310 jiwa

3 Pedagang 60 jiwa

4 PNS 109 jiwa

5 TNI/POLRI 27 jiwa

59

6 Penjahit 8 jiwa

7 Montir 5 jiwa

8 Sopir 51 jiwa

9 Karyawan swasta 2207 jiwa

10 Tukang kayu 5 jiwa

11 Tukang batu 20 jiwa

12 Guru swasta 27 jiwa

13 Pemulung/rosok 41 jiwa

14 Belum kerja 391 jiwa

Jumlah 3853 jiwa

Sumber data: Laporan Demografi tahun 2010 di Kelurahan Kwangen

Dalam bidang pertanian, penulis paparkan luas lahan para

petani di Kelurahn Kwangen yaitu sebagai berikut:

Tanaman yang ditanami mereka adalah:

Tanaman padi : 202 ha

Tanaman jagung : 5 ha

Tanaman kacang tanah : 10 ha

Kedelai : 2 ha

Sarana dan prasarana pertanian yang dapat dimanfaatkan

petani sebagai berikut:

Sumur pantek : 450 buah

Waduk/Bendungan : - buah

Embung/Dam : 1 buah

60

Sungai : 1 buah

Mesin bajak/Traktor : 15 buah

Pompa air/Disel : 357 buah

Kelembagaan petani yang ada di kelurahan Kwangen.

No. Kelompok tani Jumlah anggota lokasi

1 Tani mantep 31 orang Nglangak

2 Makmur abadi 26 orang Kwangen

3 Sumber tani 25 orang Sampir

4 Ngundi rejeki 51 orang Gemulung

5 Jasa tani 45 orang Candirejo

Sumber data: Laporan Demografi tahun 2010 di Kelurahan

Kwangen

Berikut penulis paparkan data produk hasil pertanian di

Kelurahan Kwangen. Mayoritas hasil pertanian dari padi di

Kabupaten Sragen memiliki kualitas baik karena struktur tanahnya

rata dan pengairan lancar.

Produk hasil pertanian Kelurahan Kwangen

No. Komoditas Luas tanam (ha) Produksi (ton/ha)

1 Padi 196 7,5

2 Jagung Hibrida 5 6,2

3 Kacang Tanah 5 5

4 Melon dan Cabai 3 5

Sumber data: Laporan Demografi tahun 2010 di Kelurahan Kwangen

61

Selain bertani, masyarakat di Kelurahan Kwangen juga

memiliki Jenis usaha/home industri. Berikut penulis paparkan data

jenis usaha dari Kelurahan Kwangen.

Produk tempe/tahu : 11 orang

Produk roti/kue : 2 orang

Home industri penjahit : 6 orang

Home industri mebel : 3 orang

Bakso/mie : 4 orang

Warung/toko kelontong : 28 orang

Pemulung : 48 orang

Pengusaha rosok : 3 orang

Bengkel : 3 orang

Berikut penulis tunjukkan struktur organisasi pemerintahan

Kelurahan Kwangen Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen yang

sampai sekarang masih memiliki kewajiban di Kantor Kelurahan.

Dari Mapping Kelurahan yang diberikan kepada penulis merupakan

data tahun 2010. Tidak mencantumkan data terbaru dan memang

belum diganti sehingga penulis mencari data lansung dari Staf

Kantor Kelurahan.

62

Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Kwangen90

B. Pelaksanaan Sistem Bawon di Desa Gemulung, Kel. Kwangen, Kec.

Gemolong, Kab. Sragen

Setiap perilaku manusia tidak pernah lepas dari bantuan orang lain,

demikian juga praktek pengupahan buruh tani di desa Gemulung

Kelurahan Kwangen Kec. Gemolong Kab. Sragen ini. Untuk memenuhi

kebutuhan sehari-hari mereka bekerja membanting tulang dengan bekerja

sebagai buruh tani meski mendapatkan upah berupa padi yang baru

diketahui upahnya setelah pekerjaannya selesai untuk memanen.

90 Diambil dari papan Struktur Organisasi di Kantor Kelurahan Kwangen

Kecamatan Gemolong Kab. Sragen

Kepala Kelurahan

Supri Haryanto, SE

Sekretaris kel.

H. Suratno

Kasi Pem.

Ismiyati

Kasi Trantib

H. Sudarno

Kasi Kesra

H. Wakidi

Kasi Yanum

Parmin, S.Sos,MM

Kaling I

Hasan Rifangi

Kaling II

Sularto Kaling III

Suparno

63

1. Pihak yang bersangkutan

Dalam pelaksanaan upah buruh tani ini ada dua pihak yang terlibat,

yaitu:

a. Pemilik sawah

Pemilik sawah adalah orang yang memiliki hak penuh atas

tanah sawahnya untuk ditanami padi, kacang, jagung ataupun

tanaman palawija lainnya. Pada saat tanah sawah siap untuk

ditanami ataupun siap untuk memanen itu pemilik sawah biasanya

meminta bantuan kepada buruh tani untuk membantu

menyelesaikan pekerjaannya di sawah. Karena pemilik sawah

tidak mungkin bisa menyelesaikan sendiri baik pada saat

menanam ataupun memanen.

b. Buruh tani

Buruh tani adalah orang yang melakukan pekerjaan untuk

menyesaikan pekerjaan pemilik sawah, dalam hal ini memanen

padi. Pada saat padi siap untuk dipanen, pemilik sawah mulai

mencari buruh tani untuk membantunya memanen. Biasanya

untuk memanen padi itu membutuhkan waktu 3-4 hari tergantung

luas lahan sawahnya dan jumlah buruh tani yang bekerja.

Semakin banyak buruh tani yang bekerja semakin cepat pula

memanen padinya.

64

2. Mekanisme

Menjadi buruh tani merupakan pilihan masyarakat desa

Gemulung Kelurahan Kwangen setelah tidak terserap pada wilayah

formal. Wilayah informal memang selalu menjadi pilihan kedua bagi

orang yang tidak terserap dalam wilayah formal. Buruh tani

dijadikan pilihan masyarakat desa Gemulung Kel. Kwangen setelah

dirasa tidak ada pekerjaan lain. Seperti yang diungkapkan oleh

Bapak Darno selaku buruh tani.91

Selain itu menjadi buruh tani juga

merupakan pekerjaan yang dapat menghasilkan uang yang lumayan.

Hal ini diungkapkan oleh Bapak Tukirin, Bapak Mandrim, Bapak

Paino dan Mas Pingat.92

Bagi masyarakat Kwangen, akad Bawon sudah menjadi

keharusan yang ada setiap kali masa panen padi. Menurut kepala

lingkungan Bapak Sularto, “Dengan akad Bawon ini, pekerja dan

pemilik sawah sama-sama mendapat kebaikan/keuntungan. Bagi

pekerja, ia menikmati beras/padi meski tidak memiliki lahan sawah

untuk menanam padi, sehingga dapat memenuhi sebagian kebutuhan

keluarga. Sedangkan bagi pemilik sawah, ia merasa terbantu untuk

merampungkan panen padi yang dimiliki. Sejauh ini tidak ada

masyarakat yang mengadu ke perangkat desa terkait persoalan akad

91 Wawancara dengan Bapak Darno pada tanggal 10 April 2012 92 Wawancara dengan Bapak Tikirin pada tanggal 11 April 2012, Bapak Mandrim,

Bapak Paino tanggal 10 April 2012 dan Mas Pingat tanggal 12 April 2012

65

Bawon. Itu artinya kedua belah pihak tidak ada yang merasa

dirugikan.” 93

Perjanjian kerja dengan buruh tani ini dilakukan tidak secara

tertulis. Karena memang dasarnya tidak ada perjanjian yang rumit,

hanya sebuah kesepakatan untuk bekerja ketika waktu panen telah

tiba. Dalam kesepakatan tersebut pun tidak dibahas secara mendetail

tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. Menurut penuturan

Bapak Gimin sebagai pemilik sawah, yang penting hak dan

kewajiban masing-masing pihak bisa terpenuhi. Hak pemilik sawah

adalah memperoleh pelayanan jasa dari buruh untuk memanen padi

di sawahnya. Adapun kewajibannya adalah memberikan upah

kepada para buruh dan memberi sarapan dan makan siang selama

bekerja. Hak buruh tani tentu mendapatkan upah dari pemilik sawah

dan kewajibannya yaitu bekerja untuk pemilik sawah memanenkan

padi di sawah sampai selesai hingga bisa diketahui hasil keseluruhan

panen dan selanjutnya dibagi seperdelapan. Seperdelapan dari

keseluruhan hasil panen itulah upah untuk para buruh.

Berikut akan penulis jabarkan proses memanen padi, yaitu

sebagai berikut:

93 Wawancara dengan Kepala Lingkungan II Bapak Sularto pada tanggal 28 Juni

2012

66

1. Ngerit

Ngerit adalah istilah orang jawa dalam proses memanen padi

yang maksudnya adalah memotong tanaman padi mendekati

akar. Yang nantinya tanaman padi menjadi mudah untuk diambil

padinya.

2. Tanaman padi yang telah dipotong dikumpulkan

Padi yang telah di rit, kemudian dikumpulkan menjadi dua

tumpukan tanaman padi di kanan dan di kiri alat yang dipakai

untuk ngerek padi. Tujuannya agar tanaman padi tadi bisa

segera di-‘erek.

3. Ngerek

Untuk merontokkan padi dari batang dan daunnya, maka

dilakukan perontokkan dengan menggunakan alat perontok,

nama alatnya itu adalah Dos. Tanaman padi yang telah

terkumpul dibagian kanan dan kiri Dos kemudian salah satu

buruh menjalankan dos, dari kanan dan kiri Dos ada buruh tani

yang menyalurkan tumpukan kecil dari tanaman padi tadi untuk

di’erek agar padi terpisah dari batang dan daunnya.

4. Pengayaan

Padi yang telah di’erek akan rontok terpisah dari batang dan

daunnya. Namun masih harus dilakukan tahap pengayaan.

Karena padi tadi masih terdapat potongan daun-daun yang ikut

67

tercampur ditumpukan padi yang telah di’erek. Agar hasil padi

lebih bersih maka dilakukan tahap pengayaaan.

5. Padi dimasukkan dalam karung

Padi yang telah diayak, tahap selanjutnya adalah memasukkkan

padi tersebut kedalam karung.

6. Pengangkutan

Karung-karung yang telah berisi padi kemudian dibawa ke

pinggir jalan raya. Buruh tani biasa membawa karung-karung

padi dengan cara dipikul dan ada yang digendong. Setelah

sampai di pinggiran jalan raya, karung-karung padi tadi diangkut

menggunakan mobil bak untuk diantarkan ke rumah pemilik

sawah.

7. Penimbangan

Karung-karung padi yang sudah diangkut sampai di rumah

pemilik sawah, tahap selanjutnya yaitu penimbangan. Agar bisa

segera diketahui jumlah keseluruhan hasil panen padi tersebut.

8. Pembagian upah

Pembagian upah buruh tani dilakukan setelah tahap

penimbangan selesai. Dari hasil penimbangan tadi mulai

dihitung nominal upah buruh taninya berapa. Total hasil panen

dibagi delapan, seperdelapan dari hasil panen kemudian dibagi

lagi jumlah burunya ada berapa. Barulah diketahui berapa

perolehan upah buruh tani.

68

Dalam perjanjian itu disepakati juga untuk pemberian upah

berupa padi dengan pembagian seperdelapan yang biasanya di

masyarakat desa menyebutnya dengan Bawonan. Menurut kepala

Kelurahan Bapak Supri Hariyanto, SE, beliau mengatakan bahwa

sistem Bawon ini sudah menjadi kebiasaan para petani desa sehingga

masyarakat tinggal mengikuti saja kebiasaan pengupahan itu sampai

sekarang. Asal tidak merugikan kedua belah pihak, sistem

pengupahan seperti ini boleh-boleh saja menurut beliau.94

Jika

dibandingkan dengan pengupahan berupa uang memang tidak terlalu

jauh. Tetapi pemberian upah dengan menggunakan padi ini baru

diketahui jumlahnya setelah selesai memanen. Jadi diawal akad

hanya disepakati pembagiannya saja yaitu seperdelapannya adalah

upahnya buruh tani.

Menurut pendapat dari tokoh Agama setempat, Bapak

Syarukan mengatakan bahwa akad bawon adalah akad yang sudah

menjadi tradisi. Masyarakat sudah melaksanakan akad ini turun-

temurun. Masyarakat awam hanya melihat adanya kemanfaatan bagi

dirinya selaku pekerja dan bagi pemilik sawah. Bisa saya katakan,

bahwa para pekerja tidak peduli akad ini sah atau tidak menurut

hukum islam. Yang penting bagi mereka para pekerja ini sudah ada

saling memahami dan rela (istilahnya ‘antaraadhin) diantara pekerja

dan pemilik sawah. Pertimbangan yang lain yaitu tidak ada yang

94 Hasil wawancara dengan Bapak Supri Hariyanto selaku Kepala Kelurahan

Kwangen pada Tanggal 15 Mei 2012

69

merasa dirugikan dalam pelaksanaan akad bawon ini. Jadi menurut

saya, akad Bawon ini boleh-boleh saja dilakukan.95

Jenis padi yang diberikan sebagai upah tidak pasti, tergantung

perolehan sawah. Terkadang memperoleh padi berkualitas dan

bagus, terkadang memperoleh padi yang sebaliknya. Harga jual

padipun berbeda pada setiap musim. Terkadang harga jual padi

tinggi, terkadang harga jual padi rendah. Jenis dan harga tersebut

mempengaruhi pendapatan upah buruh. Semakin mahal jenis padi

yang dipanen, maka semakin banyak juga upah yang didapat.

Dengan kata lain upah yang diterima oleh buruh tidak pasti atau

tidak jelas besarannya.

Menurut Bapak Trisno bahwa upah akan diberikan setelah

selesai memanen semua hasil padinya. Jika tanaman padi yang di

sawah sebelum dipanen itu dalam keadaan ambruk, buruh tani

biasanya meminta upah berupa uang. Alasannya karena kerjanya

lebih sulit dan membahayakan jika ada ular atau tikus sawah.

Menurut beliau mendapatkan upah berupa padi dirasa ada enaknya

dan ada tidak enaknya. Enaknya jika sawah mendapatkan hasil

banyak maka upah yang diterima juga banyak. Tidak enaknya jika

sawah tidak memperoleh hasil maka perolehnya upah sedikit padahal

sudah bekerja dengan susah payah.96

Sedangkan menurut penuturan

95 Wawancara dengan tokoh Agama setempat, Bapak Syarukan pada tanggal 28

Juni 2012 96 Wawancara dengan Bapak Trisno pada tanggal 11 April 2012

70

Ibu Painem mendapatkan upah berupa padi dirasa sama saja, karena

upahnya sama paling beda sedikit dengan upah berupa uang.97

Upah berupa padi sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan

oleh para petani di Kelurahan Kwangen. Menurut Bapak Sagiman,

sebenarnya lebih enak menggunakan uang karena dapat diberikan

dengan pasti, tapi karena sudah menjadi kebiasaan di Kelurahan

Kwangen maka kami harus mengikutinya.98

Menurut Mas Pingat,

Bapak Paino, Ibu Painah, Mbah Mandrim, Mbah Tukirin sebagai

para buruh lebih senang sistem upah dengan menggunakan padi. Hal

ini dikarenakan upah akan semakin banyak jika padi yang dihasilkan

juga banyak. Kalaupun sawah tidak mendapatkan hasil banyak dan

mendapatkan upah yang sedikit itu sudah menjadi resiko pekerjaan

dan harus diterima. Jadi pekerjaan sebagai buruh ini sistem kerjanya

adalah pemilik sawah memberi perintah kepada buruh tani untuk

membantunya memanen hasil pertaniannya kemudian diberikan

upah dengan padi.99

Berikut ini adalah contoh pelaksanaaan pengupahan buruh

tani dengan akad Bawon yang terjadi di Kelurahan Kwangen

Kecamatan Gemolong Kab. Sragen.

97 Wawancara dengan Ibu Painem tanggal 11 April 2012 98 Wawancara dengan Bapak Sagiman tanggal 11 April 20012 99 Wawancara dengan Mas Pingat tanggal 12 April 2012, Bapak Paino, Mbah

Mandrim tanggal 10 April 2012, Ibu Painah dan Mbah Tukirin tanggal 11 April 2012

71

1. Bapak Slamet

Pada saat padi Bapak Slamet siap untuk dipanen, jauh-jauh hari

beliau telah mencari buruh tani di Kelurahan Kwangen untuk

membantunya memanen hasil padinya. Beliau mendapat enam

orang buruh tani yang menyanggupi untuk memanen padi di

sawah beliau. Pada saat itu proses memanen padi memerlukan

waktu sampai dua hari dengan hasil keseluruhan padinya adalah

15Kwintal atau 1500 Kg. Upah buruh tani diberikan dari

hitungan seperdelapannya 1500 Kg adalah 187,5 Kg. Dari angka

187,5 Kg dihitung upah per-orangnya jadi dibagi banyaknya

jumlah buruhnya ada berapa sehingga diperoleh upah satu orang

buruhnya adalah 31,25 Kg.100

2. Bapak Jamin

Bapak Jamin memiliki buruh tani 4 orang, beliau menghendaki

buruh tani memanenkan padinya sampai selesai dan disepakati

oleh para buruh dengan pemberian upah seperdelapan dari hasil

panen. Setelah selesai dipanen, keseluruhan hasil padi ditimbang

dan diketahui jumlahnya ada tujuh Kwintal atau 700 Kg. Dari

situ dihitung bagian untuk buruhnya yaitu 700 Kg dibagi

delapan diperoleh 87,5 Kg. Upah per orangnya berarti 87,5 Kg

dibagi empat diperoleh 21,9 Kg.101

100 Wawancara dengan Bapak Slamet pada tanggal 11 April 2012 101 Wawancara dengan Bapak Jamin pada tanggal 10 April 2012

72

3. Bapak Jumadi

Bapak Jumadi termasuk orang yang kaya di Kelurahan

Kwangen beliau memiliki lahan sawah yang cukup luas, hasil

padinya selalu banyak dan bagus. Saat musim panen tiba, beliau

mempersiapkan segala keperluan untuk para buruh taninya.

Buruh tani merasa senang bekerja dengan bapak Jumadi karena

beliau yang dermawan. Jadi ketika hasil keseluruhan panen telah

dibagi seperdelapan, kemudian ditambah dua karung padi.

Kemaren waktu saya wawancara dengan beliau, waktu masa

panen terakhir beliau memperoleh hasil 1,2 ton. Buruh taninya

ada delapan orang. Dari hasil pembagian seperdelapannya

diperoleh 150 Kg. Kemudian beliau menambahkan dua karung

padi yang beratnya 60 Kg. Sehingga jumlah upah bertambah

menjadi 210 Kg. Dari itu dibagi delapan orang buruh diketahui

upah satu orang buruhnya yaitu 26,25 Kg.102

4. Bapak Trisno

Bapak Trisno memiliki lahan sawah yang tidak terlalu luas,

meskipun demikian beliau membutuhkan bantuan buruh tani

untuk memanenkan padinya. Pada musim panen terakhir

kemarin ternyata tanaman padi beliau itu banyak yang ambruk

karena terkena angin dan terguyur hujan. Dari buruh tani

menghendaki untuk diberi upah berupa uang saja karena hasil

102 Wawancara dengan Bapak Jumadi pada tanggal 10 April 2012

73

memanen padi yang ambruk itu lebih sulit dan melelahkan.

Memotong tanaman padi yang ambruk harus ekstra hati-hati

kalau ada ular atau hewan lainnya yang tiba-tiba keluar dari

balik tanaman padi tersebut. Untuk pemberian upah berupa uang

disepakati upah pada umunya berapa di Kelurahan Kwangen,

Kisarannya mulai dari Rp 35.000 sampai Rp 40.000

perharinya.103

103 Wawancara dengan Bapak Trisno pada tanggal 11 April 2012

74

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK AKAD BAWON

DI DESA GEMULUNG KELURAHAN KWANGEN KEC.

GEMOLONG KAB. SRAGEN

Upah selalu menjadi masalah tersendiri bagi para buruh. Baik pada

wilayah formal maupun informal. Buruh pada wilayah formal mungkin lebih

beruntung daripada buruh pada informal. Mereka tidak mendapat

perlindungan dari siapapun, karena tidak ada regulasi untuk buruh pada

wilayah informal.

Pekerjaan buruh tani adalah pekerjaan yang terdapat pada sektor

informal dimana tidak ada Undang-Undang yang mengaturnya. Peraturan

yang digunakan dalam pekerjaan ini adalah adat kebiasaan. Namun tidak

semua adat kebiasaan membawa suatu kebaikan dalam masyarakat. Keadilan

yang seharusnya menjadi dasar utama dalam hubungan timbal balik terkadang

diabaikan. Dalam Hadis riwayat Abu Daud dari Sa’ad Ibn Abi Waqqash, ia

berkata:

��ء�� آ#�� " � ي ا�رض �� ا��ا�� ا��رع و

#�0، 1#�0"� ر��ل ا, .�-� ا, ��+* وا�* و��( �� ذ�' وأ �"� أن " �ی�0

.9ه7 أو5�61

“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertanian;

maka, Rosulullsh melarang kami melakukan hal tersebut dan

memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”104

104 Sayyid Sabiq. loc. cit.

75

Melihat hadits diatas kemudian Bagaimana hukum islam melihat

pekerjaan buruh tani ini, sudah sesuaikah dengan hukum islam? maka penulis

akan menganalisisnya dari segi syarat dan rukunnya agar diketahui kejelasan

hukumnya.

Sistem pengupahan yang dilakukan adalah hal yang sudah menjadi

kebiasaan di beberapa daerah di Sragen. Ketika peneliti mewawancarai

sebagian dari para buruh tani, mereka mengatakan lebih menyukai sistem

pengupahan yang seperti ini walaupun harus menanggung resiko. Pengupahan

yang seperti ini tidak tetap, terkadang memperoleh hasil yang banyak.

Apalagi ketika musim panen tiba upah yang didapatkan pun banyak karena

padi yang diperoleh pun banyak. Meskipun nampaknya pengupahan ini

seperti pengupahan yang spekulatif karena upah didasarkan pada hal yang

masih belum jelas perolehannya, Namun demikian yang terpenting adalah

antara buruh tani dan pemilik sawah telah saling ikhlas dan ridlo dalam

memberikan dan menerima upah.

Menurut penulis sistem pengupahan ini bukanlah sistem ujrah murni.

Tetapi pengupahan ini biasa disebut dengan sistem Bawon, yaitu pembagian

upah menuai padi berdasarkan banyak sedikitnya padi yang dipotong. Yang

berarti berpengaruh pada banyak dan sedikitnya tenaga yang dikeluarkan.

Semakin banyak padi yang dipotong maka semakin banyak tenaga yang

dikeluarkan dan semakin banyak pula upah yang didapat oleh buruh. Sistem

bawon ini adalah sebagai bentuk kearifan lokal yang berlandaskan keadilan.

76

Sistem ini diterapkan oleh masyarakat jawa pedesaan yang masih memegang

prinsip-prinsip kebersamaan.

Bawon merupakan salah satu prinsip kebersamaan dalam menikmati

rezeki, kendati seberapa kecil rezeki itu akan dibagi. Selain itu prinsip

dasarnya menghendaki agar semua orang memiliki penghidupan yang sama.

Sistem Bawon memberikan upah kepada buruh tani dengan perbandingan 1:8.

satu bagian untuk buruh dan delapan bagian untuk petani pemilik. Upah ini

didapatkan dari perhitungan seberapa besar padi yang dipotong. Dalam

memanen, upah yang diberikan kepada buruh tani sesuai dengan berapa

banyak hasil yang didapat dari sawah.

Sebelum memanen padi, terjadi kesepakatan antara pemilik sawah

dengan buruh tani dalam pemberian upah berupa padi. Karena kebanyakan

upah diberikan dalam bentuk uang. Upah dengan menggunakan padi ini

belum jelas. Artinya belum jelas karena disini berapa besar nominal yang

didapat belum bisa diketahui. Secara umum dalam ketentuan Al-Qur’an ada

kaitannya dalam penentuan upah yang dapat dijumpai dalam firman Allah:

¨βÎ) ©!$# ããΒù'tƒ ÉΑ ô‰yèø9 $$Î/ Ç≈ |¡ômM}$# uρ Ç› !$tGƒ Î) uρ “ÏŒ 4†n1öà) ø9 $# 4‘ sS ÷Ζtƒ uρ Ç tã

Ï!$t±ósx� ø9 $# Ìx6Ψ ßϑø9 $# uρ Äøöt7 ø9 $# uρ 4 öΝ ä3Ýà Ïètƒ öΝ à6 ¯=yès9 šχρã©. x‹s? ∩⊃∪

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran

kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”(QS. An-Nahl: 90)105

105

Departemen Agama RI, loc. Cit.

77

Harga setiap jenis padi berbeda, harga tiap musim berbeda, Tentu saja

hal ini sangat berpengaruh pada hasil yang didapatkan buruh. Buruh tidak

mengetahui berapa upah yang akan didapat. Jika harga jual beras tinggi maka

upah yang diperoleh banyak, jika harga beras rendah maka upah yang

diperoleh sedikit.

Di dalam ajaran Islam, syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi

oleh para pihak yang berakad yaitu pertama, tidak menyalahi hukum islam

yang disepakat, maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak

bukan perbuatan yang melawan hukum islam, sebab perjanjian yang

bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah. Kedua, harus

sama ridho dan ada pilihan, maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para

pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu

masing-masing pihak ridho atau rela akan isi perjanjian tersebut atau dengan

perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.

Persetujuan kedua belah pihak, mereka menyatakan kerelaannya untuk

melakukan akad. Apabila salah seorang diantaranya merasa terpaksa

melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.106

Dasarnya adalah Firman

Allah dalam QS. An-Nisa’: 29.

$yγ •ƒ r'≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ# u Ÿω (# þθè=à2ù's? Ν ä3s9≡ uθøΒr& Μ à6 oΨ ÷� t/ È≅ ÏÜ≈ t6 ø9$$Î/ HωÎ) βr&

šχθä3s? ¸ο t≈ pg ÏB tã <Ú# ts? öΝ ä3ΖÏiΒ 4 Ÿωuρ (# þθè=çFø) s? öΝ ä3|¡à�Ρr& 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝ ä3Î/

$VϑŠ Ïm u‘ ∩⊄∪

106 Nasrun Haroen, op. cit. Hal. 232

78

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan

yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah

kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang

kepadamu.”(Qs. An-Nisa’: 29)107

Ketiga, harus jelas dan gamblang, maksudnya apa yang diperjanjikan

oleh para pihak harus terang atau jelas tentang apa yang menjadi isi perjanjian

sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak

tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.108

Dengan

demikian maka perjanjian kerja yang dilakukan oleh pihak pemilik sawah

dengan buruh tani sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut hukum

Islam dan memenuhi pula syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUH

Perdata yaitu:

1. ”Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

3. Suatu hal tertentu.

4. Suatu sebab yang halal.”109

Dalam melakukan kegiatan mu’amalah, banyak hal yang harus

diperhatikan berkaitan sah dan tidaknya akad mu’amalah yang dilakukan.

Akad yang sah dapat dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat-syarat akad

tersebut. Dalam tahapan transaksi ini dapat dilihat pemenuhan rukun dan

syarat pengupahan sesuai hukum Islam, oleh karena itu melalui tahapan ini

107 Departemen Agama RI, op. cit. hal. 84 108 Chairudin Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, op. cit, hal. 3 109 Soebekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ed. Revisi,

Jakarta: Pradnya Paramita, 1995, hal. 339

79

penulis akan menganalisis beberapa hal termasuk dalam pemenuhan rukun

dan syarat pengupahan.

1. Orang yang melakukan Akad (Aqidain)

Adapun syarat dan rukun yang terdapat dalam pengupahan

adalah adanya muàjir dan musta`jir. Muàjir yaitu orang yang

memberikan upah dan musta’jir orang yang menerima upah. Dalam

pekerjaan ini pemilik sawah adalah sebagai muàjir. Dimana dia

menyewa atau menggunakan jasa buruh untuk melakukan pekerjaan

memanen padi. Musta`jir adalah orang yang menerima upah untuk

melakukan sesuatu. Dalam hal ini yang disebut musta`jir adalah para

buruh tani. Dimana mereka mendapat upah atas pekerjaan yang telah

dilakukannya, yakni memanen padi. Untuk muàjir dan musta`jir

disyaratkan harus baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf

(mengendalikan harta) dan saling meridhoi.110

Orang yang melakukan akad ijarah disyaratkan telah baligh dan

berakal sehat. Bagi anak yang telah mumayyiz diperbolehkan

melakukan akad dengan izin dari walinya.111

Syarat lain bagi orang

yang melakukan akad adalah adanya kerelaan dari masing-masing

pihak, jika terdapat unsur paksaan maka akad sewa menyewa tersebut

tidak sah.112

Dalam praktek pengupahan buruh tani di Desa

Gemulung, Kel. Kwangen Kec. Gemolong Kab. Sragen, rukun dan

110 Hendi Suhendi, op. cit. 117

111 M. Ali Hasan, op. cit, hal. 231 112 Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, op. cit, hal. 53

80

syarat di atas telah terpenuhi. Masing-masing pihak yang melakukan

akad adalah orang-orang yang telah baligh dan berakal sehat. Mereka

juga mengadakan akad berdasarkan inisiatif mereka sendiri dengan

kerelaan dan tanpa paksaan dari pihak lain.

2. Penetapan upah/harga

Upah ditetapkan sesuai kebiasaan yang berlaku di desa yaitu

sistem Bawon. Upah/harga sewa dalam sewa menyewa disyaratkan

harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Jelas dan tertentu dalam hal ini

adalah jelas nilai dari harga sewa tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk

menghindari perselisihan dikemudian hari. Dalam praktek

pengupahan buruh tani dengan hasil panen di Desa Gemulung, Kel.

Kwangen Kec. Gemolong Kab. Sragen kelihatannya diawal akad

seperti ada ketidakjelasan dalam pemberian upah. Karena diawal

hanya menyebutkan pemberian upahnya dari seperdelapan hasil

panen. Dari situ akan diketahui berapa nominal upahnya buruh setelah

selesai memanen. Namun jika dilihat dan ditelusuri dari hasil

wawancara penulis dengan buruh tani dan pemilik sawah, bahwa porsi

pembagian upah satu banding delapan itu sudah dirasa adil, dari buruh

tani menyadari bahwa pemilik sawah sudah mengeluarkan biaya yang

cukup banyak untuk menanam hingga memanen. Sekiranya porsi satu

banding delapan itu sudah adil menurut kedua belah pihak.

3. Sighat (ijab dan qabul)

81

Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai ijab dan qobul

karena keduanya merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad.

Pada prinsipnya makna akad adalah kesepakatan dua kehendak.

Seperti halnya yang terjadi pada jasa memanen padi antara pemilik

sawah dengan buruh tani.

Ijab dan qabul dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan

ucapan yang nama pihak pertama yaitu pemilik sawah meminta

kepada pihak kedua untuk memanenkan padi di sawahnya sampai

selesai dengan upah berupa padi. Dalam praktek pengupahan buruh

tani dengan Akad Bawon di Desa Gemulung, Kel. Kwangen Kec.

Gemolong Kab. Sragen, ijab dan qabul dinyatakan oleh kedua belah

pihak dengan kata-kata yang jelas menunjukkan kesepakatan atau

persetujuan diantara mereka. Dengan demikian hemat penulis dalam

pemenuhan rukun dan syarat dari ijab dan qabul dalam pelaksanaan

pengupahan buruh tani dengan Akad Bawon di Desa Gemulung, Kel.

Kwangen Kec. Gemolong Kab. Sragen tidak bertentangan dengan

hukum Islam.

4. Obyek ijarah

Rukun ijarah yang berikutnya adalah adanya obyek ijarah.

Adapun syarat obyek ijarah adalah pekerjaan tersebut harus jelas

batas waktunya, pekerjaan tidak berupa kewajiban pihak musta’jir

sebelum berlangsung akad ijarah, seperti membayar hutang,

mengembalikan pinjaman, menyusui anak, dll, ataupun bukan

82

merupakan perbuatan ibadah. Adapun jasa buruh tani tidak termasuk

pekerjaan yang telah disebutkan.

Dalam transaksi ijarah tersebut ada yang harus menyebutkan

pekerjaan yang dikontrakkan saja, semisal menjahit, atau

mengemudikan mobil sampai ke tempat ini, tanpa harus menyebutkan

waktunya. Ada juga yang harus menyebutkan waktu yang dikontrak

saja, tanpa harus menyebutkan takaran kerjanya, semisal: "Aku

mengontrakkan kamu selama satu bulan, untuk menggali sumur atau

pipa" tanpa harus mengetahui takaran kerjanya, maka, orang tersebut

harus menggalinya selama satu bulan, baik galian tadi akhirnya dalam

atau dangkal. Ada juga yang harus disebutkan waktu dan

pekerjaannya, misalnya membangun rumah, membuat saringan atau

mengebor minyak dan sebagainya. Oleh karena itu, tiap pekerjaan

yang tidak bisa diketahui selain dengan menyebutkan waktunya, maka

waktunya harus disebutkan. Karena transaksi ijarah itu harus berupa

transaksi yang jelas, sebab tanpa menyebutkan waktu pada beberapa

pekerjaan itu, bisa menyebabkan ketidakjelasan. Dan bila pekerjaan

tersebut sudah tidak jelas, maka hukumnya tidak sah.

Dilihat dari segi obyek ijarah, jasa buruh tani telah memenuhi

syarat hukum Islam karena jenis pekerjaannya telah jelas meskipun

waktu pekerjaan tidak dijelaskan secara detail namun dengan

kebiasaan yang telah ada membuat mereka mengetahui detail

pekerjaannya. Pekerjaan buruh tani ini pun bukan merupakan

83

pekerjaan ibadah dan bukan pekerjaan yang telah menjadi kewajiban

pihak musta’jir.

Pelaksanaan upah jasa buruh tani ini diperbolehkan menurut

hukum Islam, meskipun nampaknya upah yang diterima mengandung

unsur ketidakjelasan namun pemilik sawah sudah dapat mengukur

berapa banyak upah yang harus diberikan kepada buruh. Buruh juga

telah rela dengan upah yang didapatkannya. Prinsip kebersamaan dan

keadilan serta saling membutuhkan ini telah dapat dirasakan oleh

masing-masing pihak. Dimana buruh sebagai orang yang

dimanfaatkan jasanya mendapatkan upah sesuai dengan apa yang telah

dikerjakannya. Sedangkan pemilik sawah tidak bisa memanen sendiri

padinya. Dengan bantuan buruh tani, pemilik sawah tinggal menunggu

hasil panennya tiba sampai rumah atas jasa buruh tani. Selain itu upah

dengan sistem bawon ini juga sudah menjadi kebiasaan yang berlaku

di masyarakat dan kebiasaan bisa menjadi hukum.

84

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap

Praktek Akad Bawon” (Studi Kasus Di Desa Gemulung, Kel. Kwangen

Kec. Gemolong Kab. Sragen), maka penulis menarik kesimpulan sebagai

berikut:

1. Dalam sistem Bawon, diawal telah terjadi kesepakatan antara

pemilik sawah dengan buruh tani dalam pemberian upah berupa

padi. Upah buruh tani ini berupa padi yang besarannya ditentukan

oleh seberapa banyak padi yang telah dipanen. Meskipun demikian

diawal telah terjadi kesepakatan pembagian upah dari hasil panen

padi yaitu satu banding delapan dari seluruh hasil panen. Satu bagian

untuk buruh tani dan delapan bagiannya pemilik sawah.

2. Praktek pengupahan buruh tani berupa padi yang dilakukan di Desa

Gemulung, Kel. Kwangen, Kec. Gemolong, Kab. Sragen. Dalam

pelaksanaan pengupahan menggunakan sistem Bawon ini sudah

menjadi tradisi di desa tersebut. Dari pembayaran upah, diawal akad

tidak diketahui nominal upahnya berapa. Walaupun nampaknya

pembayaran upahnya mengandung unsur ketidakjelasan karena

belum diketahui berapa jumlah keseluruhan hasil panennya. Namun

pemilik sawah sudah dapat memperkirakan hasil panen yang akan

diperoleh dan berapa banyak upah yang harus diberikan dan

85

buruhpun telah rela atas upah yang diberikan. Mereka tidak terpaksa

dan bukan karena keterpaksaan. Maka pengupahan buruh tani

dengan akad Bawon ini dibolehkan dalam hukum Islam.

B. Saran-saran

Sebaiknya ada sistem pengupahan yang lebih baik, dimana segala

bentuk kerja dan upah ditentukan dengan baik agar lebih jelas. Alangkah

baiknya jika upah yang diberikan berupa uang. Sehingga diketahui

diawal akad berapa jumlah upah yang diperoleh buruh. Meskipun dari

buruh sendiri sebenarnya tidak merasa keberatan dengan upah berupa

hasil panen.

C. Penutup

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan

rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima

kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama

mengerjakan skripsi sederhana ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini

masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik

dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi-skripsi berikutnya.

Terima kasih. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semuanya.

86

DAFTAR PUSTAKA

Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2, Yogyakarta: PT. Dana

Bhakti Wakaf, 1995

Ahmad, Wardani M, Fiqh Muamalat, Ed. 1, Cet.1, Jakarta: Amzah, 2010

Antonio, Muhammad Syafi’i, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Cet. 1,

Jakarta: Gema Insani Pres, 2001

Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik),

Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. Ke-12, 1989

Ash Shiddieqy, M. Hasbi, Hukum-Hukum Fiqih Islam, Semarang: Pustaka

Rizki Putra, Cet. 1, 1997

Asysyifa', Vivin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran

Upah Karyawan Harian (Studi Kasus Di Industri Pengecoran

Logam “Prima Logam”Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper,

Kabupaten Klaten)”. Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Jurusan

Mu’amalah, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN

Walisongo Semarang, 2009

Azwar, Saifuddin, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997

Danim, Sudarwan, Menjadi Peneliti Kualitatif, Bandung : CV. Pustaka Setia,

2002

Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya Al-Jumanatul Ali,

Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005

Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, Ensiklopedia Islam, Jilid 2, Jakarta: PT.

Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993

Djuwaini, Dimyauddin, Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 2008

Fatwa DSN-MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional, Cet. 4,

Ciputat: Gaung Persada, 2006

Hadi, Sutrisno, Metodologi Research, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004

87

Hasan, M. Ali, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Ed. 1. Cet. 1,

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003

Haroen, Nasrun, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Jannah, Afifah Nurul, Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Upah

Karyawan di Masjid Agung Jawa Tengah, Skripsi Sarjana Fakultas

Syari’ah Jurusan Mu’amalah, Semarang: Perpustakaan Fakultas

Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2009

Karim, Thoriq Sholikhul, Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Upah

Karyawan (Studi Kasus PT. Karya Toha Putra Semarang), Skripsi

Sarjana Fakultas Syariàh Jurusan Muàmalah, Semarang:

Perpustakaan Fakultas Syariàh IAIN Walisongo Semarang, 2006

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam

Dan Masyarakat Madani ( PPHIMM ), Ed. Rev. 2009

Lubis, Chairuman Pasaribu S. K., Hokum Perjanjian Dalam Islam, Cet. 1,

Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996

Mas’adi, Ghufron A, Fiqh Mu’amalah Kontekstual, Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada, 2002

Munawaroh, Rifatul, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan

Pengupahan Karyawan Di Perusahaan Umum Damri Semarang”.

Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Jurusan Mu’amalah, Semarang:

Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2009

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2003 Tentang UMR

Sabiq, Sayyid, Fiqh Sunnah, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin dkk dari

“Fiqhus Sunnah”, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, Cet. 1

Sa’adah, Daimatus, “Pelaksanaan Upah Jasa Mapak Kapal Di Tempat

Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tasikagung Kecamatan Rembang

Kabupaten Rembang, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Jurusan

Mu’amalah, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari’ah IAIN

Walisongo Semarang, 2009

Subekti, Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ed. Revisi,

Jakarta: Pradnya Paramita, 1995

88

Suhendi, H. Hendi, Fiqih Muamalah, Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2002

Supomo, Imam, Pengantar Hukum Perburuan, Jakarta: Djambatan, 2003

Suryabrata, Sumadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, Cet. Ke-11, 1995

Undang-Undang Ketenagakerjaan Lengkap, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 2,

2007

W.J.S. Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai

Pustaka, 1976

Wawancara dengan Kepala Kelurahan Kwangen Bapak Supri Hariyanto, SE

pada tanggal 17 April 2012

Wawancara dengan Bapak Slamet, Pemilik sawah pada tanggal 11 April 2012

Wawancara dengan Bapak Jamin, Pemilik sawah pada tanggal 10 April 2012

Wawancara dengan Bapak Trisno, Pemilik sawah pada tanggal 11 April 2012

Wawancara dengan Bapak Gimin, Pemilik sawah pada tanggal 11 April 2012

Wawancara dengan Bapak Jumadi, Pemilik sawah pada tanggal 10 April

2012

Wawancara dengan Bapak Tukirin, Buruh tani pada tanggal 11 April 2012

Wawancara dengan Bapak Mandrim, Buruh tani pada tanggal 10 April 2012

Wawancara dengan Bapak Paino, Buruh tani pada tanggal 10 April 2012

Wawancara dengan Bapak Sagiman, Buruh tani pada tanggal 11 April 2012

Wawancara dengan Ibu Painem, Buruh tani pada tanggal 11 April 2012

Wawancara dengan Bapak Pingat, Buruh tani pada tanggal 12 April 2012

Wawancara dengan Bapak Darno, Buruh tani pada tanggal 10 April 2012

Wawancara dengan Ibu Painah, Buruh tani pada tanggal 11 April 2012

89

Wawancara dengan Tokoh Agama di Desa Gemulung Bapak Syarukan pada

tanggal 28 Juni 2012

Wawancara dengan Kepala Lingkungan II Bapak Sularto pada tanggal 28

Juni 2012

90

Lampiran-Lampiran

Padi di sawah di daerah Desa Kwangen yang telah siap untuk di panen.

Padi siap panen

91

Para buruh tani “ngerit” padi di sawah milik Bapak Jamin

Buruh tani sedang mengumpulkan padi yang telah dipotong.

92

Padi telah terkumpul

Para buruh tani sedang “ngerek” padi dengan bantuan alat yang

namanya Dos.

93

Padi yang sudah selesai dierek dimasukkan dalam karung.

Lahan sawah yang setelah selesai dipanen.

94

WAWANCARA DENGAN PEMILIK SAWAH

1. Bagaimana sistem pengupahan bapak kepada para buruh tani?

Semua hasil panen dibagi delapan, hasil dari pembagian itu tadi

seperdelapannya untuk upah buruh. Jika hasil padinya jelek atau ambruk

tu mbak, buruh tani minta upah dengan uang ± Rp 50.000/hari dan tenaga

buruh laki-lakinya ± 60.000/hari.

2. Bagaimana perjanjian yang dibuat dengan buruh tani?

Perjanjian dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak mbak.

3. Siapa pencetus sistem pengupahan berupa hasil panen tersebut pak?

Tidak tau saya mbak, yang jelas desa ini sudah lama mbak memakai

sistem bawon ini.

4. Mengapa bapak memakai sistem pengupahan berupa hasil panen?

Ya cucuk kok mbak, sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan oleh buruh.

5. Apakah menurut bapak sistem pengupahan berupa hasil panen sudah

sesuai?

Sudah mbak.

6. Apakah sistem pengupahan seperti itu menguntungkan bagi bapak atau

justru merugikan?

Menguntungkan keduanya mbak, karena kalau tidak ada buruh ya saya

rugi kok mbak.

Sragen, 11 April 2012

Pemilik sawah

(Bapak Trisno)

95

WAWANCARA DENGAN BURUH TANI

1. Apa alasan saudara memilih pekerjaan sebagai buruh tani?

Karena tidak ada kerjaan yang lain mbak, ya upahnya juga bisa disimpan

buat makan besok mbak menunggu musim panen berikutnya.

2. Bagaimana perjanjian yang disepakati dengan pemilik sawah?

Semua hasil panen dibagi seperdelapan mbak. Hasil seperdelapan tadi

untuk upah buruh. Gitu mbak.

3. Apa keuntungan yang saudara peroleh dari pekerjaan ini?

Mendapatkan upahnya itu tho mbak, kan bisa buat makan sekeluarga.

4. Permasalahan apa yang timbul dari pekerjaan saudara sebagai buruh tani?

Kendalanya kalau hujan mbak, kerjanya tidak maksimal. Kalau pana

masih bisa kuat karena sudah biasa.

5. Bagaimana cara mendapatkan upahnya? Berapa upah yang saudara

peroleh?

Semua hasil panen dibagi delapan mbak, hasil dari pembagian itu tadi

seperdelapannya sebagai upah buruh. Ya kalau upah yang saya peroleh

tidak mesti mbak, kadang dapat 20 kg padi, pernah dapat upah sampai 50

kg padi mb.

6. Apakah upah yang saudara terima sudah sesuai dengan pekerjaan yang

telah anda lakukan?

Sudah mbak, kadang malah bisa dapat upah lebih banyak. Ya cucuk lah

mbak kalau pakai hasil panen daripada upah pakai uang.

7. Menurut anda sudah adilkan sistem pengupahan yang diterapkan?

96

Adil mbak. Karena pemilik sawah modalnya juga besar. Upah segitu

menurut saya sudah adil.

8. Apakah saudara menginginkan adanya sistem pengupahan yang lain?

Kenapa?

Tidaklah mbak, karena lebih enak kalau upah pakai hasil panen. Karena

kalau hasil panen itu bisa disimpan untuk bahan makan mbak.


Buruh tani

(Bapak Tukirin)

97

WAWANCARA DENGAN PEMILIK SAWAH

1. Bagaimana sistem pengupahan Bapak kepada para buruh tani?

Keseluruhan hasil panen dibagi delapan mbak, terus hasil dari pembagian

itu tadi satu bagiannya untuk upah buruh. Misalnya hasil panen 800 kg.

Kemudian dibagi seperdelapan jadi 100 kg, nah 100 kg ini upahnya

buruh mbak. Seandainya buruhnya ada lima orang ya 100 kg tadi dibagi

lima orang, jadinya upah yang diperoleh yaitu 20 kg per orangnya.

2. Bagaimana perjanjian yang dibuat dengan buruh tani?

Perjanjian dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak mbak. Dan kedua

belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan mbak.

3. Siapa pencetus sistem pengupahan berupa hasil panen tersebut pak?

Saya kurang paham mbak, masyarakat sudah melaksanakan sistem

bawon ini turun-temurun mbak.

4. Mengapa bapak memakai sistem pengupahan berupa hasil panen?

Ya karena sudah menjadi keharusan mbak, sudah umumnya seperti itu.

Yang jelas saya dengan buruh sama-sama mendapatkan keuntungan.

5. Apakah menurut bapak sistem pengupahan berupa hasil panen sudah

sesuai?

Sudah mbak.

6. Apakah sistem pengupahan seperti itu menguntungkan bagi bapak atau

justru merugikan?

98

Menguntungkan keduanya mbak, karena kalau tidak ada buruh ya saya

rugi kok mbak.


Pemilik sawah

(Bapak Jamin)

99

WAWANCARA DENGAN BURUH TANI

1. Apa alasan saudara memilih pekerjaan sebagai buruh tani?

Ya kalau waktu panen kayak gini mbak, saya kerja jadi buruh tani, tapi

usai panen ya saya tidak kerja mbak. Makanya saya seneng waktu panen

tiba.

2. Perjanjian yang disepakati dengan pemilik sawah?

Perjanjian bawonan itu mbak. Semua hasil panen dibagi seperdelapan.

Hasil seperdelapan tadi untuk upah buruh. Gitu mbak.

3. Apa keuntungan yang saudara peroleh dari pekerjaan ini?

Mendapatkan upahnya mbak, kan bisa buat makan sekeluarga.

4. Permasalahan apa yang timbul dari pekerjaan saudara sebagai buruh tani?

Kendalanya kalau hujan mbak, kerjanya tidak maksimal. Kalau panas

masih bisa kuat karena sudah biasa.

5. Bagaimana cara mendapatkan upahnya? Berapa upah yang saudara

peroleh?

Sistem poro wolu mbak atau dikenale Bawonan. Ya kadang dapet banyak

kadang ya sedikit mbak. Tergantung hasil panennya.

6. Apakah upah yang saudara terima sudah sesuai dengan pekerjaan yang

telah anda lakukan?

Sudah mbak, kadang malah bisa dapat upah lebih banyak.

7. Menurut anda sudah adilkan sistem pengupahan yang diterapkan?

Adil mbak. Justru saya malah senang dapet upah padi dari pada uang.

100

8. Apakah saudara menginginkan adanya sistem pengupahan yang lain?

Kenapa?

Tidaklah mbak. Sistem Bawon ini sudah bagus.


Buruh tani

(Bapak Mandrim)

101

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ika Nur Handayani

Tempat / Tgl lahir : Sragen, 12 Mei 1989

Alamat asal : Ds. Gemulung RT: 10, RW: IV, Kelurahan

Kwangen, Kec. Gemolong, Kab. Sragen

Alamat Sekarang : Ringinsari, No. 8, Gang: II, RT/ RW: 01/ 09,

Kel. Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Semarang

No. Telp : 085 728 522 977

Kebangsaan : Indonesia

Status : Belum Menikah

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan : SI IAIN Walisongo Semarang

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP

PRAKTEK AKAD BAWON (Studi Kasus di Desa

Gemulung, Kel. Kwangen, Kec. Gemolong, Kab.

Sragen)

Jenjang Pendidikan :

1. Tamatan SDN 1 Kragilan, Gemolong Lulus Tahun 2001 (Berijazah)

2. Tamatan SLTP Muhammadiyah 9 Gemolong, Lulus Tahun 2004

(Berijazah)

3. Tamatan SMA Muhammadiyah 2 Gemolong, Lulus Tahun 2007

(Berijazah)

4. Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang Jurusan

Muamalah/Hukum Ekonomi Islam, Lulus Tahun 2012 (Berijazah)

102

Pengalaman Organisasi :

1. Wasekum Kabid Gender HMI Komisariat Syariah IAIN Walisongo

Semarang

2. Bendahara Umum HMI Komisariat Syarih IAIN Walisongo Semarang

3. Pengurus Organisasi Daerah Ikatan Mahasiswa Lintas Solo-Semarang

(IKHLAS)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya

untuk bisa digunakan sebagaimana mestinya.


Saya yang bersangkutan,

( Ika Nur Handayani )

NIM. 082311052

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK AKAD …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/137/jtptiain... · Bapak Dr. H. Imam Yahya, ... SH, MH, selaku pembimbing II ... 15. Bapak

Documents