Tindak Pidana Korupsi Dalam Proyek Reboisasi

TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PROYEK REBOISASI

A. PENDAHULUAN.

Latar BelakangLatar belakang perkara tindak pidana korupsi dalam proyek

reboisasi yang dilakukan oleh AT dapat diperoleh dari data-data yang ada di lapangan,

sebagai berikut :

a) AT selaku Kepala Resort Polisi Hutan Kecamatan Fatuleu Kupang diberi tugas

sebagai staf pelaksana Tekhnis Proyek Reboisasi dengan SK PimPro Reboisasi

dan Pengadaan bibit Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).Selain tugas tersebut

AT juga dengan dasar perintah lisan atasan Pelaksana Proyek Reboisasi JS

ditugaskan membantu Bendaharawan pembantu membayar upah pekerja

lapangan proyek.

b) Selaku pembantu Bendaharawan AT membagi-bagikan upah pekerja yang

besarnya sama rata tanpa kwitansi tanda terima dari masing-masing

pekerja,mengingat pada waktu pembayaran AT tidak diberi kwitansi dari

Bendaharawan.Baru beberapa bulan kemudian AT menerima kwitansi-kwitansi

dari SM selaku Bendaharawan pembantu untuk ditandatangani oleh pekerja-

pekerja dibawah pengawasan AT.Kwitansi-kwitansi tersebut didalamnya

tercantum jumlah uang yang diterima masing-masing pekerja.Jumlah uang yang

tercantum dalam kwitansi lebih besar dari jumlah uang yang nyata diterima oleh

pekerja.Kwitansi-kwitansi yang diterima oleh AT ternyata tidak mungkin lagi

ditanda tangani oleh masing-masing pekerja.Karena itu AT sendirilah yang

menandatangani kwitansi-kwitansi tersebut.

c) Oleh karena ada selisih antara jumlah uang yang dibayarkan kepada para pekerja

dengan jumlah uang yang ia terima,maka AT menitipkan sisa pembayaran upah

tersebut kepada SM,akan tetapi AT tidak pernah menerima bukti dari SM,AT

akan meminta kembali uang titipannya,jika ia akan membayar upah

pekerjaPermintaan AT tersebut oleh SM dibuatkan tanda bukti pembayaran

panjar.

d) Selain itu juga ada pemotongan 10% atas penerimaan dana Proyek setiap

Triwulan tidak dicatat oleh SM.Namun dibukukan sedemikian rapi sehingga

laporan keuangan sesuai dengan keadaan di lapangan.

e) Pelaksanaan Proyek Reboisasi seyogyanya dilaksanakan sendiri oleh pihak

pelaksana atau oleh Dinas Kehutanan dengan membayar upah pekerja secara

harian dengan perhitungan harian orang kerja.Namun di lapangan pekerjaan

proyek diborongkan kepada petani sekitar lokasi Proyek dengan upah

RP.5000,- sampai dengan RP.20.000,- perorang selama 2 sampai 3 tahun

dibeberapa lokasi Proyek pekerja tidak dibayar dengan imbalan diizinkan untuk

menanam palawija diantara sela-sela tanaman Reboisasi tetapi diharuskan

menyediakan sendiri bibit Reboisasi.

f) Kenyataannya admiidtrasi keuangan pelaksanaan Proyek Reboisasi dilakukan

sesuai perintah/petunjuk Atasan Pelaksana Proyek dengan persetujuan Pimpina

Proyek Reboisasi.

g) Perhitungan terakhir penggunaan dana Proyek sesuai dengan sasaran hanya

sebesar Rp.11.632.500,- sedangkan dana yang disediakan Rp.244.721.229,-

Dengan demikian dana Proyek yang menguap sebesar Rp.213.103.779,-.

B. PERMASALAHAN.

Berdasarkan data-data yang ada di lapangan tersebut diatas, maka dapat diketahui

permasalahan pokok dalam perkara dimaksud adalah tentang adanya dugaan

keturutsertaan dalam penyalahgunaan wewenang oleh AT selaku Kepala Resort Polisi

Hutan Kecamatan Fatuleu Kupang dengan LJL selaku Pemimpin Proyek Reboisasi di

Kabupaten Kupang dan SK selaku Bendahara Pembantu pada proyek dimaksud dalam

kurun waktu antara tahun anggaran 1977/1978 sampai dengan 1982/1983 di kantor

Resort Polisi Hutan Kecamatan Fatuleu Kupang, yang dilakukan dengan cara tidak

melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam proyek tersebut, sebagai berikut :

1) Tidak melaksanakan pengelolaan proyek secara swakelola, namun justru

diborongkan kepada para petani di sekitar lokasi proyek.

2) Mengijinkan para petani melakukan penanaman dengan sistem tumpang sari

di lahan pada lokasi proyek sebagai upah/imbalan dalam bekerja pada proyek

dimaksud, padahal ketentuannya tidak memperbolehkan hal tersebut.

3) Dari keseluruhan dana proyek yang berjumlah Rp. 244.721.229,- ternyata

yang digunakan sebenarnya dalam proyek adalah hanya Rp. 11.632.500,-

sehingga terdapat selisih Rp. 213.103.779,- yang digunakan untuk kepentingan

AT dan Atasan proyek tersebut, yaitu LJL.

Penyalahgunaan wewenang tersebut memenuhi unsur delik tindak pidana korupsi

sebagaimana dimaksud dalam UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi maupun delik pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 374 dan 415 KUHP.

C. FAKTA-FAKTA.

Berdasarkan pelaksanaan proses penyidikan, penuntutan dan pengadilan perkara

dimaksud, diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut :

a) Fakta Hukum.

1. KUHP dan KUHAP.

KUHP.

Berdasarkan ketentuan pidana yang terdapat dalam KUHP, didapatkan

fakta-fakta bahwa perbuatan AT memenuhi unsur delik pidana, sebagai

berikut :

1) Pasal 415 KUHP. Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan

menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara

waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang

disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu

diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai

pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana

penjara paling lama tujuh tahun.

2) Pasal 374 KUHP. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang

penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja

atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam

dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

3) Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang

turut serta melakukan perbuatan;

Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan

menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,

ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan,

sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya

melakukan perbuatan.

4) Pasal 64 ayat (1) KUHP. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun

masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada

hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai

satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika

berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok

yang paling berat.

KUHAP.

Berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang terdapat dalam KUHAP,

didapatkan fakta-fakta bahwa dalam persidangan perkara tersebut,

terjadinya permohonan kasasi oleh Penuntut Umum, dilatar belakangi oleh

pandangan Penuntut Umum bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Kupang telah salah menerapkan suatu ketentuan hukum atau tidak

menerapkan sebagaimana mestinya. Pasal-pasal KUHAP yang terkait

maupun dijadikan dasar dalam pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum

adalah sebagai berikut :

1) Pasal 248 ayat (1) Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi

yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas

hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah

menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat

tanda terima.

2) Pasal 248 ayat (3) Alasan yang tersebut pada ayat (1) dan ayat (2)

adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) undang-

undang ini.

3) Pasal 253 ayat (1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh

Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :

a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau

diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut

ketentuan undang-undang;

c. apakab benar pengadilan telah melampaui batas

wewenangnya.

4) Pasal 244 Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat

terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa

atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi

kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

2. UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 3 Tahun 1971

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, didapatkan fakta-fakta bahwa

perbuatan AT memenuhi unsur delik pidana dalam undang-undang tersebut,

sebagai berikut :

a. Pasal 1 ayat (1). Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah : Barang

siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak

langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

b. Pasal 28. Barangsiapa melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud

Pasal 1 ayat (1) sub a, b, c, d, e dan ayat (2) Undang-undang ini, dihukum

dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjaraselama-lamanya 20

tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 3 0 (tiga puluh) juta rupiah. Selain

dari pada itu dapat dijatuhkan juga hukuman tambahan tersebut dapat Pasal 34

sub a, b, dan c undang-undang ini.

b) Fakta Konkrit.

1. Penyidikana. AT (tersangka) selaku Kepala Polisi Hutan Kecamatan

Fatuleu dan Staf Pelaksana Tekhnis Proyek Reboisasi dan Pengadaan Bibit

Reboisasi diangkat berdasarka SK PimPro Reboisasi dan Pengadaan Bibit

Reboisasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tugas :

a). Membantu Atasan Pelaksana Proyek untuk mengatur dan mengawasi

pelaksanaan Proyek termasuk membina/membimbing secara tekhnis

pelaksanaan Proyek.

b) Membantu Bendaharawan Pembantu melakukan pembayaran upah

kepada karyawan.

c) Membantu menyelesaikan Surat Pertanggung Jawab (SPJ) Proyek

Reboisasi berupa daftar pembayaran upah pekerja untuk ditandatangani oleh

Ketua Kelompok Kerja sesuai dengan upah yang telah dibayarkan.

2. Pelaksanaan. Proyek dimana AT selaku Staf Pelaksana Proyek telah

melakukan perbuatan dengan memperkerjakan petani disekitar lokasi dengan

upah secara borongan yang tidak sesuai dengan rencana yaitu secara

Swakelola dengan system upah harian menurut perhitungan harian orang kerja

sesuai dengan ketentuan dalam buku biaya standart pekerjaan-pekerjaan pada

kegiatan Reboisasi dan Penghijauan Departemen Pertanian.Di beberapa lokasi

proyek AT telah memperkerjakan petani sekitar dengan tanpa upah tetapi

dengan imbalan diizinkan menanam tanaman semusim disela-sela tanaman

bibit Proyek Reboisasi atau system tumpang sari.Bahkan kepada petani atau

pekerja dibebani untuk mengadakan bibit Reboisasi sendiri.AT selama

pelaksanaan tugasnya telah menerima dana sebesar Rp.244.721.299,- selama 6

(enam) tahun anggaran (1977/1978 s.d 1982/1983). Dana mana digunakan

hanya Rp.11.632.500,-.

c) Saksi-saksi : FP,MN,Ny.JTM,LJL,dan SK.

d) Barang bukti :

1) 1 (satu) bidang tanah 5000m2 di Desa Nun Kurus.

2) 1 (satu) bidang tanah sawah 5000m2 di Desa Nun Kurus.

3) 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di Kelurahan Oeba.

4) Uang tunai Rp.2.330.000,-

5) 5 (lima) bundel SPJ Proyek 1977/1978-1982/1983.

6) 1 (satu) bundle Kwitansi panjar.

7) 1 (satu) bundle Kwitansi panjar.

8) 1 (satu) bundle daftar pembayaran PHL.

9) 1 (satu) bundle surat pembayaran tanah di Kelurahan Oeba.

D. DAKWAAN DAN PENUNTUTAN

Atas dasar BAP yang diajukan oleh Penyidik kemudian Penuntut Umum

menyusun Surat Dakwaan dengan uraian dakwaan berlapis,sebagai berikut :

a) Primair. Bahwa Terdakwa baik bersama-sama dengan LJL Pemimpin

Pelaksana Proyek Reboisasi di Kabupaten Kupang dan SK Bendahara

Pembantu pada waktu-waktu yang hari dan tanggal sudah tidak dapat

ditentukan lagi dengan pasti diantara tahun 1977 sampai dengan tahun

1983,setidak-tidaknya dalam kurun waktu tahun anggaran 1977/1978

sampai dengan tahun anggaran 1982/1983 dikantor Resort Polisi Hutan

kecamatan Fatuleu,Kabupaten Kupang setidak-tidaknya pada tempat lain

dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang ,terdakwa dengan

maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan,telah

menyalahgunakan kewenangan ,kesempatan atau sarana yang ada padanya

karena jabatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan

keuangan Negara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan cara sebagai

berikut :Terdakwa dalam jabatannya sebagai Kepala Resort Polisi Hutan

Kecamatan Fatuleu atau sebagai Staf Pelaksana Tekhnis Proyek Reboisasi

ataupun sebagai petugas Lapangan Reboisasi (PLR) di Kecamatan Fatuleu

yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Proyek Reboisasi dan

Pengadaan Bibit Reboisasi Provinsi NTT No.4/Penunt/B.I/III/1978 tanggal 2

September 1978,No.1/Penunt/ B.I /I/III/79 dan

No.2/Reb/Penunt/B.I/I/2/III/1980 tanggal 15 Oktober 1980,dalam jabatan

tersebut terdakwa bertugas dan berwenang dan berkewajiban antara lain :

1) Membantu Pimpinan Pelaksana Proyek untuk mengatur dan mengawasi

pelaksanaan proyek termasuk membina/membimbing secara tekhnis

pelaksanaan proyek.

2) Membantu Bendaharawan Pembantu melakukan pembayaran upah

kepada karyawan.

3) Membantu menyelesaikan Surat Pertanggung Jawab (SPJ) Proyek

Reboisasi berupa daftar pembayaran upah pekerja untuk ditanda tangani

oleh Ketua Kelompok Kerja sesuai dengan biaya yang telah

dibayarkan.Namun pelaksanaannya, karena hendak menguntungkan diri

sendiri atau orang lain atau suatu badan, terdakwa telah melakukan perbuatan-

perbuatan yang bertentangan dengan kewenangan dan kewajibannya, seperti

yang telah ditentukan dalam rencana operasional bahwa pekerja Proyek

Reboisasi di NTT termasuk RPH Fateleu. Dilaksanakan secara Swakelola

dengan menggunakan system bayar harian yang maksudnya pekerja

proyek / Dinas Kehutanan dengan cara mengupah pekerja dengan upah harian

yang menurut perhitungan Hari Orang Kerja sesuai dengan standar biaya yang

ditentukan dalam Buku Biaya Standar Pekerjaan pada Kegiatan. Reboisasi dan

Penghijauan Departemen Pertanian, dan di dalam buku rencana operasional,

pada system tersebut ditentukan pula bahwa para pekerja yang menerima upah

harian tersebut tidak diperkenankan untuk menanam tanaman sela berupa

tanaman palawija atau tanaman semusim di lokasi proyek atau diantara

tanaman pokok karena pemilihan system tanaman dengan cara bayar harian

dilakukan karena lokasi proyek untuk berwilayah tandus yang miskin unsur

haranya, tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa telah mengizinkan para

pekerja proyek yang umumnya para petani di sekitar lokasi proyek untuk

menanam tanaman semusim seperti jagung, padi dan kacang-kacangan di

dalam lokasi proyek serta hasilnya boleh dinikmati sendiri oleh yang

menanam seperti layaknya pada system tumpang sari dimana pada system

demikian Negara / Proyek tidak membayar biaya kerja karena telah diimbangi

dengan boleh menikmatinya tanaman tumpang sari yang ditanam di lokasi

proyek / tanah milik Negara, demikian pula kepada para pekerja di lokasi

yang tanamannya ditentukan untuk ditanami dengan pohon rimba campuran

(johar) dengan selingan tanaman lamtoro, terdakwa menyuruh supaya bijinya

diusahakan sendiri oleh para pekerja sedang untuk pembuatan tanaman

sejenisnya penanamannya harus melalui persemaian dananya disiapkan

sendiri oleh proyek yaitu untuk wilayah RPH Fatuleu dalam tahun anggaran

1977 / 1978 sampai dengan 1980 / 1981 disediakan dana sebesar Rp.

17.423.429,- berdasarkan cara-cara kerja yang dilakukan terdakwa seperti

tersebut diatas terdakwa dapat memanfaatkan tenaga para petani yang bekerja

di proyek Reboisasi dengan biaya yang sangat minim karena para pekerja

tersebut hanya dibayar perorangan sebesar Rp. 500,- sampai Rp. 20.000,-

untuk pekerjaan pembuatan tanaman dan pemeliharaan tanaman di suatu

tempat / lokasi selama dua atau tiga tahun bahkan terdapat beberapa tempat

sperti di Tasel, Naibliu, Sillu dan sebagainyaupah kerjanya tidak dibayar sama

sekali oleh terdakwa, sehingga dari sejumlah dana proyek Reboisasi untuk

keperluan pekerjaan pengadaan benih, pembuatan persemaian, pemeliharaan

tanaman ke I dan ke II yang terdakwa terima dari Bendaharawan Pembantu

sebanyak sekitar Rp. 244.721.229,- selama 6 (enam) tahun anggaran (dari

tahun anggaran 1977 / 1978 sampai dengan 1982 / 1983) yang digunakan

sesuai dengan tujuannya hanya sekitar Rp. 11.632.500,- setidak-tidaknya

sekitar jumlah tersebut, sedangkan selebihnya yaitu sekitar Rp.213.103.779,-

yang seharusnya terdakwa setor kembali kepada Negara melalui

Bendaharawan Pembantu sebagai dananya tidak digunakan telah terdakwa

gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa atau orang lain atau suatu

badan antara lain digunakan untuk :

1) Membeli sebuah kendaraan Truck Merk Colt diesel Mitsubishi;

2) Membeli sebidang sawah luas 1 (satu) ha Di Desa Nun Kurus;

3) Membeli sebidang tanah dikelurahan Oeba Kupang.

Sedangkan selebihnya lagi digunakan untuk kepentingan-kepentingan

lainnya yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan proyek Reboisasi di

RPH Fatuleu, yang mana akibat dari perbuatan terdakwa tersebut secara

langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau

perekonomian negara sebesar Rp.213.103.779,- setidak-tidaknya dalam

jumlah lain selain jumlah tersebut. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam

dengan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) b jo Pasal 28 Undang-undang No.3

tahun 1971 Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 65 Pasal 55 ayat (1) KUHP.

b) Subsidair. Bahwa ia terdakwa pada waktu-waktu dan tempat tersebut pada

dakwaan Primair, secara berturut-turut dan berulangkali sebagai suatu

perbuatan berlanjut, baik bersama-sama dengan LJL/pemimpin

pelaksanaan proyek Reboisasi Kupang dan SK/Bendaharawan Pembantu

Proyek Reboisasi Kabupaten Kupang yang perkaranya diajukan tersendiri

ataupun masing-masing secara sendiri-sendiri, sebagai pegawai negeri atau

orang lain yang secara tetap ataupun untuk sementara waktu ditugaskan untuk

menjalankan sesuatu pekerjaan yang bersifat umum, yang dengan sengaja

menggelapkan atau membiarkan uang atau surat-surat berharga yang berada

di bawah kekuasaannya karena jabatannya digelapkan atau diambil oelh

orang lain ataupun memberikan bantuaanya kepada orang lain tersebut,

perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :Terdakwa seorang

Pegawai Negeri pada Kantor Cabang Dinas Kehutanan Provinsi NTT di

Kupang dengan jabatan Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) Kecamatan

Fatuleu yang berdasarkan jabatan itu ia diangkat pula sebagai Staf

Pelaksana Tehknis Proyek Reboisasi dan pengadaan Bibit Reboisasi ataupun

sebagai Petugas Lapangan Reboisasi (PLR) di Fatuleu yang diangkat

berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Proyek Reboisasi Provinsi NTT

Nomor : 4/Penunt/B.I./III/1978 tanggal 12 September 1978, Nomor :

1/Penunt/B.I./III/79 dan Nomor: 2/Reb/Penunt/ B.I./2/III/1980 tanggal 15

Oktober 1980 ; dalam jabatan tersebut terdakwa diberi tugas dan kewenangan

untuk mengatur, mengawasi, dan memberi bimbingan tekhnis dalam

pelaksanaan kegiatan proyek Reboisasi di Kecamatan Fatuleu, disamping itu

pula oleh Pemimpin Pelaksana terdakwa ditugaskan untuk membantu

Bendaharawan Pembantu Proyek Reboisasi dalam melakukan pembayaran

biaya kerja bagi para pekerja proyek reboisasi di wilayah kerjanya Fatuleu

kemudian mempertanggungjawabkan keuangan proyek berupa mengirim

kepada Pemimpin Pelaksana/Bendaharawan pembantu Daftar Pembayaran

Upah Kerja yang telah ditanda tangani oleh para pekerja yang menerima

pembayaran beserta kwitansi pembayaran jenis kegiatan yang ditanda tangani

oleh Ketua Kelompok Kerja, atas dasar tugas dan tanggung jawab yang ada

pada terdakwa tersebut maka dalam waktu 6 (enam) tahun anggaran yaitu

pada tahun anggaran 1977/1978 sampai 1982/1983 ia telah menyerahkan

uang. Proyek Reboisasi untuk pembayaran biaya pekerjaan pengadaan benih,

persemaian benih, pembuatan tanaman, pemeliharaan tanaman dan

pengadaan sarana reboisasi seluruhnya sebanyak Rp. 224.721.299,- setidak-

tidaknya sekitar jumlah tersebut, dari jumlah tersebut yang terdakwa

gunakan untuk membayar upah kerja kepada para pekerja yang

mengerjakan pekerjaan proyek Reboisasi hanya sebanyak sekitar Rp.

11.632.500,- sisa yaitu sekitar Rp.213.103.779,- seharusnya terdakwa

setoReboisasi untuk pembayaran biaya pekerjaan pengadaan benih,

persemaian benih, pembuatan tanaman, pemeliharaan tanaman dan pengadaan

sarana reboisasi seluruhnya sebanyak Rp. 224.721.299,- setidak-tidaknya

sekitar jumlah tersebut, dari jumlah tersebut yang terdakwa gunakan untuk

membayar upah kerja kepada para pekerja yang mengerjakan pekerjaan

proyek Reboisasi hanya sebanyak sekitar Rp. 11.632.500,- sisa yaitu

sekitar Rp.213.103.779,- seharusnya terdakwa setor kembali kepada

Negara melalui Bendaharawan Pembantu Proyek Reboisasi namun hal itu

tidak dilakukan tetapi tanpa hak telah terdakwa gunakan di luar tujuannya

setidak-tidaknya secara melawan hukum terdakwa miliki untuk antara lain :

1) Membeli sebuah kendaraan Truck Merk Colt Diesel Mitsubishi;

2) Membeli sebidang sawah luas 1 (satu) ha di Desa Nun kurus;

3) Membeli sebidang tanah di Kelurahan Oeba Kupang.

Sedangkan selebihnya telah digunakan untuk kepentingan lainnya, yang

tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Proyek Reboisasi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 55 ayat

(1) jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 415 KUHP jo Pasal 1 ayat (1) c Undang-

undang No. 3 tahun 1971.

c) Lebih Subsidair. Bahwa ia terdakwa pada waktu-waktu dan tempat yang sama

seperti tersebut pada dakwaan primair, secara berturut-turut dan berulangkali

sebagai suatu perbuatan berlanjut, baik bersama-sama dengan LJL/Pemimpin

Pelaksana dan SK/Bendaharawan Pembantu Proyek Reboisasi di Kabupaten

Kupang yang perkaranya diajukan tersendiri ataupun masing-masing

bertindak sendiri-sendiri. Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan

hukum memiliki atau menguasai uang proyek reboisasi yang seharusnya

digunakan untuk membayar biaya pekerja proyek reboisasi di Resort Polisi

Hutan Kecamatan Fatuleu berupa mambayar upah kerja kepada para pekerja

yang mengerjakan pekerjaan pengadaan benih, persemaian benih,

pembuatan tanaman, pemeliharaan tanaman dan pengadaan sarana

reboisasi sebanyak Rp.213.103.779,- setidak-tidaknya dalam jumlah lain

selain jumlah tersebut, yang mana uang sejumlah itu berada dalam

kekuasaannya bukan karena jabatan melainkan keberadaannya karena ada

kaitannya dengan pekerjaan terdakwa atau karena pencahariannya atau

karena mendapat upah untuk itu, dalam hal ini dalam kedudukannya sebagai

Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) maupun sebagai Petugas Lapangan

Reboisasi (PLR) di Kecamatan Fatuleu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan

dengan cara-cara yang sama seperti yang disebutkan pada dakwaan Subsidair

di atas.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 374

jo Pasal 55 (1) jo Pasal 64 (1) KUHP.Selanjutnya setelah mengikuti

persidangan dengan mendengar keterangan saksi-saksi, barang-barang bukti

dan keterangan terdakwa sendiri, akhirnya Penuntut Umum menyimpulkan

bahwa terdakwa AT terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan

melakukan tindak pidana secara bersama-sama. Namun demikian Penuntut

Umum tidak secara tegas dakwaan mana yang dapat dibuktikan dalam

persidangan dari dakwaan-dakwaan yang disusunnya.Dalam tuntutannya

Penuntut Umum memenuhi kepada Majelis Hakim agar :1) Menyatakan

terdakwa AT terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak

pidana “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berulangkali

sebagai perbuatan berlanjut”2) Memidana oleh karena itu dengan pidana

selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- Subsidair 6

(enam) bulan kurungan, serta membayar ganti kerugian kepada Negara

sebesar Rp.20.00,-3) Memidana pula untuk membayar biaya perkara

Rp.5.000,-4) Barang bukti berupa :

a) 1 (satu) bidang tanah 50 x 100m2 di Desa Nun Kurus dengan batas sebelah

utara Bernabas Skau, barat Samuel Tsy, selatan Simon Benyamin, utara

saluran air;

b) 1 (satu) bidang tanah sawah 50 x 100 m2 di Desa Nun Kurus dengan batas

sebelah timur dengan Oranis Tanone, barat Saul Benyamin, selatan Simon

Benyamin dan utara Tosoa Beyamin;

c) 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Kelurahan

Oeba dengan batas-batas sebelah utara dengan J. Hanu, Timur E. Pattipollohy,

selatan J. Hanu dan barat L. S Wariyaka, dirampas untuk negara;

d) Uang tunai Rp.2.330.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

e) 5 (lima) bundel SPJ Proyek reboisasi tahun anggaran 1977/1978 –

1981/1982;

f) 4 (empat) buah bundel rencana Operasional proyek reboisasi tahun

anggaran 1978/1979 sampai 1982/1983 :

(1) 1 (satu) bundel Kwitansi panjar;

(2) 1 (satu) bundel Kwitansi panjar;

(3) 1 (satu) bundel daftar pembayaran Pegawai Harian Lepas;

(4) 1 (satu) bundel surat pembelian tanah di kelurahan Oeba dilampirkan

dalam berkas perkara.

E. PEMBELAAN.

Dalam uraian perkara tindak pidana kasus korupsi dalam proyek reboisasi oleh

AT yang ada dalam buku Prof. Dr. H. R. Abdussalam, SIK, SH, MH dan Zen

Zanibar MZ, SH, MH tidak terdapat materi pembelaan terhadap AT, sehingga

tidak dicantumkan dalam uraian analisis ini.

F. PUTUSAN PENGADILAN.

Dalam persidangan perkara dimaksud, AT diputus bebas oleh Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Kupang, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Kasasi ke

Mahkamah Agung dan AT dinyatakan bersalah namun dilepaskan dari segala

tuntutan karena adanya alasan pemaaf yang menghapuskan pidananya.

Selengkapnya, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dan Mahkamah

Agung adalah sebagai berikut :

a. Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 12 September 1989

No.33/Pid/B/1989/PN.KpgMajelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang

memperhatikan hasil pemeiksaan dalam persidangan dengan mendengar

keterangan saksi –saksi,barang-barang bukti,keterangan Terdakwa AT dan

tuntutan Penuntut Umum pada akhirnya menyimpulkan dan memutuskan :

1) Menyatakan AT : Umur 44 tahun,lahir di Barat Rote,jenis kelamin laki-

laki,kebangsaan Indonesia,Agama Kristen Protestan,pekerjaan Pegawai Dinas

Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kupang alamat Desa

Camplong I,Kecamatan Fatuleu,Kabupaten Kupang tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan telah bersalah melakukan tidak pidana korupsi sebagaimana yang

didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

2) Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan.

3) Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan,kedudukan dan harkat serta

martabatnya.

4) Menetapkan Barang bukti berupa :

a) 1 (satu) bidang tanah 50 x 100m2 di Desa Nun Kurus dengan batas

sebelah utara Bernabas Skau, barat Samuel Tsy, selatan Simon Benyamin,

utara saluran air;

b) 1 (satu) bidang tanah sawah 50 x 100 m2 di Desa Nun Kurus dengan

batas sebelah timur dengan Oranis Tanone, barat Saul Benyamin, selatan

Simon Benyamin dan utara Tosoa Beyamin;

c) 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di

Kelurahan Oeba dengan batas-batas sebelah utara dengan J. Hanu, Timur

E. Pattipollohy, selatan J. Hanu dan barat L. S Wariyaka, dirampas untuk

negara;

d) Uang tunai Rp.2.330.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

e) 5 (lima) bundel SPJ Proyek reboisasi tahun anggaran 1977/1978 –

1981/1982;

f) 4 (empat) buah bundel rencana Operasional proyek reboisasi tahun

anggaran 1978/1979 sampai 1982/1983 ;

(1) 1 (satu) bundel Kwitansi panjar;

(2) 1 (satu) bundel Kwitansi panjar;

(3) 1 (satu) bundel daftar pembayaran Pegawai Harian Lepas;

(4) 1 (satu) bundel surat pembelian tanah di kelurahan Oeba;

Semuanya dikembalikan kepada yang berhak.

(5) Menetapkan ongkos perkara dibebankan kepada Negara

b. Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 April 1993 Reg.No.2425

K/Pid/1989Oleh karena putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Kupang seperti

amarnya telah dikutip diatas menyatakan terdakwa AT dibebaskan dari segala

dakwaan.Maka Penuntut Umum menyatakan kasasi ke Mahkamah Agung melalui

kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang.Adapun alasan atau keberatan Penuntut

Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut sebagai berikut:

1)Perbuatan terdakwa yang menyimpang dinilai sebagai melaksanakan

perintah atasan, juga secara administrasi terdakwa menilai tidak bertanggung

jawab atas administrasi yang dibuat oleh Bendaharawan Pembantu proyek dan

Atasan Pelaksana Proyek,hal ini alasan penghapus pidana yang merupakan

alasan pemaaf atau pembenar pada diri terdakwa.Dengan pertimbangan ini

seharusnya putusan Pengadilan Negeri Kupang bebunyi “dilepas dari segala

tuntutan hukum”,bukannya “dibebaskan dari segala dakwaan dengan kata lain

terdakwa harus diputus sebagai pembebasan tidak murni” karenanya dapat

dimintakan kasasi.

2)Dalam pertimbangannya hakim Pengadilan Negeri Kupang telah

salah menerapkan suatu ketentuan hukum atau menerapkan tidak sebagaiman

mestinya.

a)Salah satu pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kupang yang

menjadikan hapusnya tanggung jawab pidana adalah perintah atasan terdakwa

yaitu PINLAK Proyek LJL.Sebagai atasan Proyek ia terikat rencana operasional

yang merupakan satu-saunya Pedoman Pelaksanaan Proyek Reboisasi,dengan

demikian saksi LJL tidak dapat mengubah atau membuat kebijaksanaan yang

menyimpang dari Rencana Operasional tanpa ada persetujuan dari Menteri

Kehutanan.Juga PINLAK tidak dapat mengubah cara pembayaran keuangan

proyek yang dilaksanakan sendiri oleh Bendaharawan yang

bersangkutan.Perintah atasan yang tidak ada kewenangannya adalah perintah

yang bersifat melawan hukum bila perintah demikian dilaksanakan

bawahannya berarti melaksanakan perintah yang bersifat melawan hukum dan

tetap bertanggung jawab atas akibat yang timbul.

b)Apa yang dikemukakan diatas jika dikaitkan dengan pertimbangan

hakim Pengadilan Negeri Kupang nyatalah terdakwa bukan termasuk pelaku

yang secara sah menjalankan perintah atasan,karena perintah atasan tersebut

bukan termasuk wewenang atasannya,dalam hal ini saksi LJL selaku Atasan

Pelaksana Proyek Reboisasi dan Pengadaan Bibit Reboisasi.Dengan demikian

pertimbangan itu merupakan kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian.

c)Dalam pertimbangan lain terdakwa dinyatakan tidak terbukti sengaja

menciptakan suasana administrasi keuangan proyek yang menyimpang dari

petunjuk administrasi proyek reboisasi maupun rencana operasional.

Tanggung jawab keuangan proyek Reboisasi benar merupakan tanggung

jawab Bendahara Pembantu serta Atasan Pelaksana Proyek,namun hal itu

pertanggungjawaban administrasi/formal belaka,sedang materialnya siapapun

pejabat yang terkait dengan surat pertanggungjawaban kebenaran keuangan

proyek.Secara material terdakwa tidak terlepas dari tanggung jawab keuangan

Proyek Reboisasi,karena langsung menerima uang proyek dari Bendaharawan

Pembantu.Dan selayaknya terdakwa mengetahui maksud perbuatan kwitansi-

kwitansi penerimaan uang proyek itu dibuat dan dimintakan tanda tangan kepada

nama-nama sesuai dengan yang disebutkan terdakwa kepada Bendaharawan

Pembantu.

3) Dalam putusannya hakim Pengadilan Negeri Kupang tidak

mempertimbangkan :

a) Bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp.109.561.685,-

masing-masing sebesar Rp.43.000.000,- dari saksi SK dan sebesar

Rp.66.561.685,- dari saksi Ny.JTM.

b) Keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dimana mereka umumnya

tidak pernah menerima uang Proyek Reboisasi dari terdakwa.

c) Adanya fakta selama menjabat Kepala Resort Polisi Hutan terdakwa

hanya mempergunakan uang sebesar Rp.15.949.500,-

d) Siapa yang bertanggungjawab atas keuangan Proyek Reboisasi lebih

kurang Rp.93.512.185,- yang berada dalam kekuasaan terdakwa.Karena hakim

Pengadilan Negeri Kupang tidak mempertimbangkan fakta-fakta diatas,berarti

hukum pembuktian tidak diterapkan sebagaiman mestinya,akibatnya pembuktian

secara materil tidak dapat dicapai dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang.

4) Cara mengadili tidak menurut ketentuan Undang-undang.Surat

dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa disusun secara primair,subsidair.Dalam

pembuktian salah tidaknya seseorang lebih dulu dibuktikan apakah perbuatan

terdakwa telah memenuhi unsure dari pasal yang didakwakan.Tetapi hakim

Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya tidak membahas unsur-unsur dari

dakwaan primair sampai lebih subsidair,serta membuktikan unsur-unsur dakwaan

yang bersangkutan tidak terbukti,sehingga yang diambil lebih banyak

ditentukan keyakinan semata-mata bukan berdasarkan alat bukti yang sah

menurut Undang-undang.Bahwa putusan Pengadilan Negeri mengandung cacat

hukum maksud pembuatan kwitansi-kwitansi penerimaan karena tidak jelas amar

putusan barang bukti berupa uang sebesar Rp.2.230.000,- dimana dalam amar

putusannya dinyatakan dikembalikan kepada berhak tanpa menegaskan siapa

yang berhak.Apabila dikembalikan kepada saksi FP dan MN sebagai pekerja

proyek kiranya tidak tepat,karena sudah dapat imbalan palawija dan tanaman

semusim lainnya yang mereka tanam tumpang sari di lokasi proyek.Bila

dikembalikan kepada terdakwa menimbulkan kekeliruan yang fatal karena uang

itu adalah uang negara.Majelis hakim Mahkamah Agung yang diketuai oleh

Bismar Siregar dengan hakim anggota H.Syafar Luthan,SH dan Bambang

Soemedhy,SH memeriksa berkas-berkas permohonan kasasi Penuntut

Umum.Dalam pertimbangan-pertimbangan majelis hakim memperhatikan Pasal

67 jo Pasal 244 KUHAP,yaitu bahwa putusan yang tidak dapat diajukan

permohonan Banding dapat dimintakan kasasi.Disamping itu majelis juga

berpendapat bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum meskipun tanpa dasar

kuasa dari Jaksa Agung untuk mengajukan permohonan kasasi,dianggap

sebagai permohonan kasasi pihak (Partij Cassatie).Berikutnya majelis menimbang

keberatan-keberatan Penuntut Umum.Atas keberatan-keberatan Penuntut

Umum,majelis berpendapat bahwa keberatan yang diuraikan dalam huruf 1 dapat

dibenarkan karena menurut pendapat majelis,Pengadilan Negeri telah salah

menerapkan hukum.Adapun alasan majelis hukum Mahkamah Agung

didasarkan pada pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan bukan atas

kemauan sendiri melainkan ksrena perintah atasan atau menjalankan tugas dari

atasannya,yaitu Atasan Pelaksana Proyek.Dengan demikian yang bertanggung

jawab adalah atasan terdakwa.Oleh karena itu majelis berpendapat putusan

Pengadilan Negeri Kupang harus dibatalkan.Selanjutnya mengadili sendiri

perkara ini dengan keputusan sebagai berikut :1)Mengabulkan permohonan

kasasi dari pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Kupang tersebut;2) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 5

September 1989 No.33/Pib/B/1989/PN.Kpg;3)Menyatakan terdakwa AT terbukti

melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut

dilakukan atas perintah atasan;4)Menyatakan AT dilepaskan dari segala

tuntutan hukum;5) Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan,kedudukan

dan harkat serta martabatnya;6)Menetapkan Barang-barang bukti berupa : (seperti

dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang), semuanya dikembalikan kepada yang

berhak;7) Menetapkan ongkos perkara dibebankan kepada Negara.III.

PEMBAHASANBerdasarkan analisis yang dilakukan oleh Prof. Dr. H. R.

Abdussalam, SIK, SH, MH dan Zen Zanibar MZ, SH, MH terhadap perkara

dimaksud didapatkan kesimpulan bahwa alasan Penuntut Umum dalam pengajuan

kasasi perkara dimaksud cenderung mendasarkan pada yurisprudensi yang ada

bahwa putusan bebas didasarkan atau sebenarnya merupakan putusan lepas

dari segala tuntutan, yang dalam perkara ini dikarenakan adanya alasan pemaaf

bagi AT, namun dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang

memutuskan AT tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari segala dakwaan

sehingga menyebabkan Penuntut Umum mengajukan kasasi. Selanjutnya setelah

permohonan kasasi Penuntut Umum diperiksa oleh Majelis Hakim Mahkamah

Agung, diputuskan bahwa AT dinyatakan bersalah namun dibebaskan dari segala

tuntutan karena adanya alasan pemaaf , dalam hal ini Mejelis Hakim Mahkamah

Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a

KUHAP.Selanjutnya, kami akan melakukan analisis dari sisi lain, sebagaimana

yang telah ditentukan oleh Prof. Dr. H. R. Abdussalam, SIK, SH, MH, melalui

pembahasan sebagai berikut :A.Pembahasan Fakta Hukum dan

PenyidikanBedasarkan fakta hukum yang dipersangkakan pada tahap penyidikan

terhadap AT, menurut kami dapat dianalisa sebagai berikut :1. Berdasarkan hasil

penyidikan tidak dapat mengungkap lebih dalam tentang unsur ”kesengajaan”

dari AT dalam melakukan tindak pidana dimaksud. Unsur tersebut penting untuk

diungkap dari tersangka AT oleh penyidik karena untuk menentukan apakah AT

benar-benar melakukan tindak pidana tersebut di bawah kekuasaan LJL/Atasan

Proyek ataukah memang AT murni bekerja sama dengan LJL dikarenakan

AT pun mendapatkan keuntungan pribadi dari korupsi dana proyek reboisasi

tersebut. Hal ini penting untuk membuktikan unsur subyektif dari pasal-pasal

yang dipersangkakan penyidik kepada AT.2. Berdasarkan hasil penyidikan pula,

tidak didapatkan fakta tentang bagaimana reaksi AT ketika menerima perintah

dari LJL untuk menyalahgunakan wewenangnya serta sampai seberapa jauh

perintah LJL tersebut kepada AT, apakah disertai oleh ancaman tertentu dari LJL

kepada AT, misalnya AT akan dipindahtugaskan apabila tidak mengikuti perintah

LJL atau ancaman lainnya yang menjadikan AT tidak kuasa menolak perintah

LJL. Hal ini penting dikarenakan apabila misalnya LJL tidak memberikan

perintah yang menggunakan ancaman dan AT langsung setuju melakukan

perintah tersebut tanpa melakukan upaya penolakan sedikit pun, maka tidak dapat

dikatakan AT memiliki alasan pemaaf karena melakukan tindap pidana

dimaksud. Demikian sebaliknya, jika AT sudah berusaha menolak perintah LJL

namun ancaman LJL menjadikan AT tidak kuasa menolaknya, maka At dapat

dianggap memiliki alasan pemaaf walaupun melakukan tindak pidana tersebut.

Hal ini penting terkait dengan penggunaan alasan pemaaf untuk menghapuskan

pidana seorang tersangka, dalam hal ini AT.3. Berdasarkan hasil penyidikan,

tidak dijelaskan secara detail tentang penggunaan uang yang diduga telah

dikorupsi oleh LJL dan AT, yang berjumlah Rp. 213.103.779,- maupun darimana

atau milik siapa barang bukti yang disita dalam perkara tersebut, sehingga tidak

diketahui hubungan antara penggunaan uang hasil korupsi dengan berbagai

barang buktinya terutama aset-aset yang diduga hasil pembelian dengan uang

hasil korupsdi proyek tersebut. Hal ini penting untuk mendukung pembuktian

terhadap unsur obyektif dalam pasal-pasal yang dipersangkakan oleh penyidik

kepada AT.4. Berdasarkan hasil penyidikan, tidak didapatkan fakta tentang

seberapa jauh ”keturutsertaan” AT dalam tindak pidana tersebut terhadap LJL,

apakah mulai dari perencanaan sampai penggunaan uang hasil korupsi ataukah

sebatas menerima perintah sebagaimana yang terungkap di dalam penyidikan,

penuntutan dan persidangan perkara tersebut. Hal ini terkait dengan pembuktian

pasal 55 ayat (1) KUHP yang dipersangkakan penyidik kepada AT.

G. Pembahasan Fakta Hukum dan Dakwaan serta Penuntutan.

Berdasarkan fakta hukum yang ada dalam perkara tersebut dikaitkan dengan

materi dakwaan dan penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum atas perkara

tindak pidana kasus korupsi dalam proyek reboisasi oleh AT, dapat dianalisa

sebagai berikut :1. Dalam dakwaannya, Penuntut Umum tidak dapat menjelaskan

tentang sebab AT menyalahgunakan wewenang, apakah murni atas

perintah/petunjuk LJL ataukah atas inisiatif AT sendiri, khususnya mengenai

penggunaan sistem borongan dan mengijinkan petani melakukan sistem

penanaman secara tumpang sari.2. Dalam dakwaan juga tidak dijelaskan secara

detail tentang penggunaan uang hasil korupsi. Penjelasan hanya dilakukan secara

global, dengan mengaitkan penggunaan uang hasil korupsi secara keseluruhan

dengan pembelian : (1) membeli sebuah kendaraan Truck Merk Colt diesel

Mitsubishi; (2) membeli sebidang sawah luas 1 (satu) ha Di Desa Nun Kurus; dan

(3) membeli sebidang tanah dikelurahan Oeba Kupang; serta (4) sedangkan

selebihnya lagi digunakan untuk kepentingan-kepentingan lainnya yang tidak ada

hubungannya dengan pekerjaan proyek Reboisasi di RPH Fatuleu. Dalam hal ini

tidak jelas aset itu dibeli oleh siapa dan diperuntukkan atau dimiliki oleh siapa,

bahkan pada poin ke-4 tidak dijelaskan secara detail tentang ”berapa jumlah

yang digunakan untuk kepentingan-kepentingan lainnya tersebut ?” atau ”untuk

kepentingan-kepentingan apa saja uang tersebut digunakan ?”.3. Demikian juga

terkait dengan pasal utama yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan

subsidair dan lebih subsidair masih menggunakan pasal 415 KUHP dan pasal 374

KUHP, padahal pada dakwaan primair sudah menggunakan pasal-pasal dalam UU

No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang notabene

merupakan lex specialis jika dibandingkan dengan KUHP yang merupakan lex

generalis. Sehingga menurut pendapat kami, dakwaan subsidair dan lebih

subsidair tidak perlu dilakukan oleh Penuntut Umum, namun cukup dakwaan

primair saja karena mengingat azas lex specialis derogat lex generalis.

Disamping itu, pada dasarnya, esensi pasal 415 KUHP dan 374 KUHP tersebut

sama dengan pasal 1 ayat (1) b jo pasal 28 UU No. 3 Tahun 1971, sehingga cukup

pasal dalam UU No. 3 Tahun 1971 tersebut saja yang dibuktikan secara maksimal

oleh Penuntut Umum sebagaimana upaya pembuktian yang dilakukan penyidik

yaitu mengacu ke pasal 1 ayat (1) b jo pasal 28 UU No. 3 Tahun 1971 dikaitkan

dengan keturutsertaan (vide pasal 55 KUHP) ; perbuatan yang berlanjut /

voortgezette handelling (vide pasal 64 KUHP) ; dan perbarengan tindak

pidananya / concursus realis / meedaadse samenloop (vide pasal 65

KUHP).C.Pembahasan Fakta Hukum dan PembelaanDalam uraian perkara tindak

pidana kasus korupsi dalam proyek reboisasi oleh AT yang ada dalam buku

Prof. Dr. H. R. Abdussalam, SIK, SH, MH dan Zen Zanibar MZ, SH, MH tidak

terdapat materi pembelaan terhadap AT, sehingga tidak dilakukan analisis atas

fakta hukum yang didapat dikaitkan dengan pembelaannya.D.Pembahasan Fakta

Hukum dan Putusan PengadilanBerdasarkan fakta hukum yang ada dalam perkara

tersebut dikaitkan dengan materi putusan pengadilan atas perkara tindak pidana

kasus korupsi dalam proyek reboisasi oleh AT, dapat dianalisa sebagai berikut :1.

Menurut kami, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang tidak tepat

dengan membebaskan AT dari segala tuntutan karena berdasarkan hasil

penyidikan didapatkan fakta bahwa AT turut menikmati keuntungan hasil

korupsi dana proyek tersebut, yang antara lain digunakan untuk : (1) membeli

sebuah kendaraan Truck Merk Colt diesel Mitsubishi; (2) membeli sebidang

sawah luas 1 (satu) ha Di Desa Nun Kurus; dan (3) membeli sebidang tanah

dikelurahan Oeba Kupang; serta (4) sedangkan selebihnya lagi digunakan untuk

kepentingan-kepentingan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan

proyek Reboisasi di RPH Fatuleu.2. Menurut kami, alasan pemaaf bagi AT

dikarenakan AT melakukan tindak pidana dimaksud atas perintah atasan yang

dijadikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang untuk menyatakan

bahwa AT terbukti tidak bersalah dan membebaskan AT dari segala dakwaan

adalah tidak tepat, karena walaupun AT melakukan tindak pidana tersebut atas

perintah LJL, namun AT juga menikmati hasil korupsi tersebut, sehingga AT

selayaknya dinyatakan bersalah.3. Menurut kami, putusan hasil pemeriksaan

kasasi perkara tersebut oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung yang menyatakan

bahwa AT bersalah sudah tepat, namun tentang putusan membebaskan AT dari

segala tuntutan tidak tepat karena walaupun AT melakukan tindak pidana tersebut

atas perintah LJL namun secara obyektif terdapat fakta bahwa AT juga menikmati

hasil korupsi tersebut.4. Menurut kami, seharusnya sebagian barang bukti

dalam perkara dimaksud yang diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut,

terkait dengan tindak pidana tersebut atau sebagai sarana dalam melakukan tindak

pidana tersebut tidak dikembalikan oleh Majelis Mahkamah Agung kepada yang

berhak, karena barang bukti tersebut dibeli dengan uang hasil korupsi sehingga

selayaknya dirampas oleh negara.

H. KESIMPULAN DAN SARANA

KesimpulanBerdasarkan hasil analisa terhadap fakta hukum dan fakta

konkrit atas perkara tindak pidana korupsi dalam proyek reboisasi yang dilakukan

AT tersebut diatas, maka dapat disimpulkan hasil analisa tersebut sebagai berikut

1. Hasil penyidikan terhadap perkara AT tersebut belum optimal,

dikarenakan belum didapatkan fakta lebih lanjut dan detail mengenai unsur

”kesengajaan” AT, seberapa jauh ”keturutsertaan” AT, pakah ada upaya

penolakan perintah LJL oleh AT, dll.

2. Dalam pelaksanaan penuntutan terhadap AT oleh Penuntut Umum

seharusnya tidak dilakukan dakwaan dengan dakwaan subsidair dan lebih

subsidair karena unsur-unsur pidana yang digunakan dalam dakwaan subsidair

maupun lebih subsidair memiliki esensi yang sama dengan unsur-unsur pidana

yang digunakan dalam dakwaan primair yang merupakan ketentuan lex specialis

jika dibandingkan dengan unsur-unsur pidana dalam dakwaan subsidair dan lebih

subsidair yang merupakan ketentuan lex generalis.

3. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang tidak tepat dengan

menyatakan AT terbukti tidak bersalah dan dibebaskan dari segala dakwaan

karena sebenarnya terdapat fakta yang memberatkan AT yaitu AT turut

menikmati hasil tindak pidana tersebut untuk kepentingan pribadinya.4. Putusan

Majelis Hakim Mahkamah Agung sudah tepat dengan menyatakan bahwa

AT terbukti bersalah, namun tidak tepat jika membebaskan AT dari segala

tuntutan dengan mendasarkan pada adanya alasan pemaaf berupa fakta bahwa AT

melakukan tindak pidana tersebut atas perintah atasannya LJL.B.

SaranBerdasarkan kesimpulan hasil analisa perkara tindak pidana korupsi dalam

reboisasi yang dilakukan AT, maka saran yang kami ajukan dalam penanganan

perkara dimaksud adalah sebagai berikut (dengan asumsi bahwa saran ini

dilakukan pada saat penanganan perkara tersebut, bukan saat ini) :1. Penyidik

seharusnya melakukan upaya pembuktian lebih berfokus terhadap unsur-unsur

obyektif atas unsur-unsur pidana pasal-pasal yang dipersangkakan kepada AT

sehingga walaupun AT memberikan alasan bahwa AT melakukan tindak pidana

tersebut atas perintah atasannya LJL, namun alasan itu dapat dibantah dengan

adanya unsur ”kesengajaan” AT yang turut menikmati uang hasil korupsi proyek

tersebut. 2. Penuntut Umum seharusnya tidak berhenti melakukan upaya hukum

terhadap AT yang dinyatakan terbukti bersalah namun dibebaskan dari segala

tuntutan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. Penuntut Umum dapat

melakukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali walaupun dalam

perkara tersebut AT diputuskan bebas dari segala tuntutan oleh Majelis Hakim

Mahkamah Agung, yang mana seharusnya tidak dapat diajukan peninjauan

kembali jika mengacu pada ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHAP. Namun

peninjauan kembali tersebut mungkin dilakukan dalam perkara AT, seperti

halnya yang terjadi dalam kasus pembunuhan Munir, dimana pihak Penuntut

Umum mengajukan upaya peninjauan kembali terhadap terdakwa Pollycarpus

dalam perkara pembunuhan berencana terhadap Munir sebagaimana dimaksud

dalam pasal 340 KUHP walaupun Pollycarpus dibebaskan oleh Majelis Hakim

Mahkamah Agung pada tahap kasasi atas dakwaan tersebut. Pertimbangan yang

dapat digunakan oleh Penuntut Umum dalam mengajukan peninjauan kembali

(PK) dapat kami analogikan dengan dasar hukum yang digunakan pada

peninjauan kembali dalam kasus Munir (sumber : buku ”Risalah Kasus Munir :

Kumpulan Catatan dan Dokumen Hukum”, Penerbit : KASUM (Komite Aksi

Solidaritas untuk Munir), Tahun 2007, halaman 283-285), sebagai berikut :a.

Dasar Formil Pengajuan PK oleh Jaksa Penuntut Umum 1) Dalam KUHAP tidak

ada larangan bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk mengajukan PK.2) Terdapat

yurisprudensi tentang permohonan PK oleh JPU kepada MA yaitu dalam perkara

atas nama terdakwa Muchtar Pakpahan (Putusan Mahkamah Agung (MA) No.

55/PK/Pid/1996, tanggal 25 Oktober 1996) terhadap permintaan peninjauan

kembali jaksa atas putusan kasasi MA No. 395/K/Pid/1996 dan perkara atas

nama terdakwa Ram Gulumal alias V Ram (Putusan MA No. 3PK/Pid/2001,

tanggal 2 Agustus 2001) serta perkara atas nama terdakwa Soetiyawati alias Ahua

binti Kartaningsih (Putusan MA No. 15PK/Pid/2006, tanggal 19 Juni 2006),

dimana MA menerima permohonan PK dari JPU tersebut walaupun dalam

perkara pokoknya, terdakwa diputus bebas dari segala tuntutan dalam tahap

kasasi.3) Pasal 21 UU No. 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman mengatur

bahwa terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat

dimintakan PK ke MA dalam perkara perdata dan pidana oleh ”yang

berkepentingan”. Istilah ”yang berkepentingan” ini dapat ditafsirkan oleh Jaksa

bahwa disamping terdakwa maupun ahli warisnya, juga termasuk pihak

Kejaksaan. (Catatan : saat ini JPU dapat menggunakan UU No. 4 Tahun 2004

sebagai dasar PK sebagaimana dalam kasus Munir, khususnya berdasarkan

ketentuan pasal 23 ayat (1) yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang

bersangkutan dapat mengajukan PK kepada MA).4) Ketentuan diatas sejalan

dengan pasal 263 ayat (3) KUHAP yang mengatur bahwa PK dapat diajukan bila

dakwaan telah dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan,

dalam hal ini AT terbukti bersalah tetapi tidak dipidana karena adanya alasan

pemaaf. b. Dasar Materil Pengajuan PK oleh Jaksa Penuntut Umum Putusan

Majelis Hakim MA dalam perkara AT yaitu : (1) mengabulkan permohonan

kasasi dari pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Kupang tersebut; (2) membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang

tanggal 5 September 1989 No.33/Pib/B/1989/PN.Kpg; (3) menyatakan

terdakwa AT terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan

kepadanya,tetapi perbuatan tersebut dilakukan atas perintah atasan.Berdasarkan

putusan tersebut Majelis Hakim MA sependapat dengan JPU bahwa AT

bersalah, namun tetap dibebaskan dari segala tuntutan karena adanya alasan

pemaaf berupa fakta bahwa AT melakukan tindak pidana tersebut karena

perintah atasan. Melalui PK ini, seharusnya JPU dapat membuktikan bahwa

alasan pemaaf tersebut dapat terhapuskan karena AT pun turut menikmati uang

hasil korupsi proyek tersebut untuk kepentingan pribadi AT.3. Majelis Hakim PN

Kupang maupun MA seharusnya mempertimbangkan adanya fakta bahwa AT

turut menikmati uang hasil korupsi proyek tersebut, sehingga terhadap AT

terdapat unsur ”kesengajaan” dalam ”keturutsertaannya” melakukan tindak pidana

tersebut bersama-sama atasannya LJL, bukan sekedar atas perintah atasannya LJL

yang bersifat memaksa sehingga AT dapat dinyatakan bersalah dalam perkara

tersebut.4. Dalam pengajuan permohonan PK hendaknya JPU Kejaksaan Negeri

Kupang mendapat kuasa dari Jaksa Agung.