PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEJAK DINI …

ALPEN: Jurnal Pendidikan DasarVolume 1, No. 1, Januari-Juni 2017

pISSN 2580-6890eISSN 2580-9075

17

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEJAK DINI UNTUKMENINGKATKAN MORALITAS BANGSA

Moh. Zainol AriefUniversitas Wiraraja

[email protected]

ABSTRAK

Permasalahan yang menjadi benalu bahkan terus menjadi pusat perhatian seluruh Negara didunia adalah tindak pidana korupsi yang sampai detik ini belum menepukan titik terang dalammemberantas dan menanggulanginya,. Negara Indonesia termasuk kedalam Negara terkorup danmasih sulit dalam menanggulangi korupsi, bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia, salah satu buktiyaitu dengan adanya romusa dan pemberian upeti terhadap penguasa, sehingga dibutuhkan suatulangkah untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi yang semakin meraja lela darilapisan paling bawah sampai puncak kepemimpinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji danmenganalisa penanggulangan terjadinya korupsi dimulai dari diri sendiri, lingkungan sekolah,masyarakat serta berbangsa dan bernegara. Pendekatan permasalahan dalam mengkaji penelitian inimenggunakan pendekatan Normatif, pendekatan normatif dilakukan dengan menganalisis normatertulis yang mengarah pada reorientasi system pemidanaan di Indonesia. Pendidikan anti korupsidini sebagai langkah awal terhadap penanganan kasus korupsi yang bermula dari diri sendiri baikdalam jangka panjang pendidikan anti korupsi dini diharapkan mampu mewujudkan pemerintahanyang bersih dan bebas dari KKN, mampu memberikan pola pikir baru terhadap generasi muda salahsatu yang bisa menjadi gagasan baik dalam kasus korupsi sebagai penerapan anti korupsi dalampendidikan karakter bangsa di Indonesia, khususnya ditujukan bagi mahasiswa.Karena padadasarnya mereka adalah agen perubahan bangsa dalam perjalanan sejarah bangsa.

Kata kunci : Penaggulanga Tindak Pidana Korupsi, Moralitas.

Tindak pidana korupsi di Indonesiakhususnya telah mengakar dari tingkatbawah sampai tingkatan tertinggi dipemerintahan, hal tersebut menjadikecemasan yang tidak kunjungmenemukan penyelesaian sehinggaberakibat pada merosotnya kepercayaanmasyarakat terhadap system peradilan diIndonesias.

Upaya penanggulangan tindakpidana korupsi dibutuhkan penegakanhukum yang sangat tegas sehinggapermasalahan korupsi dapat terselesaikandan tidak muncul bibit-bibit baru sebagaipenerus pelaku korupsi. Tindak pidanakorupsi masih marak dan terusberkelanjutan karena rendahnya moralitassetiap pemegang kebijakan dan kurangnya

kesadaran pribadi tentang bahaya korupsi.Pemberian sanksi pidana mati dalamsystem pemidanaan di Negara Indonesiamasih belum mampu mencegah tindakpidana korupsi karena mengakar danmembudaya.

Upaya pencegahan tindak pidanakorupsi harus secepatnya dilakukanterlebih pada lingkungan eksekutif ataupemerintahan dimana instansi ataupemerintahan sudah mendapatkanpengawasan ketat guna menanggulangipenyalahgunaan anggaran Negara yangberakibat pada tindak pidana korupsi,dibutuhkan peran serta masyarakat dalammelakukan pengawasan terhadap kinerjapegawai dilingkungan pemerintahanuntuk mencegah terjadinya tindak pidana


pISSN 2580-6890eISSN 2580-9075

18

korupsi selain itu pengawasan dari pihakpemerintah yang dilakukan oleh BadanPengawas Keuangan (BPK) harusdilakukan secara berkesinambungan agarmengurangi penyimpangan-penyimpangan keuangan oleh pihakeksekutif yang memiliki peranan dalampemerintahan.

Penanggulangan yang harusdilakukan dalam memberantas tindakpidana korupsi harus melihat kearahpenanggulangannya dalam prespektifjangka panjang dimana perlu adanyakerjasama baik dari masyarakat maupunpemerintah dalam memberikanpengetahuan sedini mungkin tentangbahaya tindak pidana korupsi sehinggapara generasi muda memahami danmengetahui dampak terjadinya tindakkorupsi karena generasi muda merupakanpenerus cita-cita bangsa yang dapatmerubah suatu keadaan pada tatarankesejahteraan kedepannya dan akanmenggantikan kedudukan para penjabatyang ada pada saat ini. Generasi muda saatini sangat mudah terpengaruh denganlingkungan di sekitarnya karenaemosional yang labil dan pergaulandisekitar mereka yang mengakibatkansetiap tindakan akan mereka tiru. Olehkarena itu untuk penanggulangan danpencegahan tindak pidana korupsi harusdimulai sejak dini karena pendidikan dariusia dini mampu membuat fondasi ataudasar yang kuat serta kokoh agar penerusbangsa memiliki wawasan kebangsaanyang mengarah pada ketahanan nasionalterhadap bahaya korupsi yang semakinmeningkat karena perkembanganteknologi yang semakin maju, sehinggadibutuhkan kesiapan mental generasimuda untuk terlibat sedini mungkin dalammemperbaiki pola pikir terhadap bahaya

tindak pidana korupsi yang bisa membawakehancuran dan kesenjangan socialdisuatu Negara.

Berdasarkan latarbelakang yangdijabarkan sebelumnya maka penelitimengangkat sebuah judul penelitiandengan judul “Penanggulangan TindakPidana Korupsi Sejak Dini UntukMeningkatkan Moralitas Bangsa”

Rumusan masalah yang dijadikanobjek kajian berdasarkan latarbelakangadalah penanggulangan bagaimana tindakpidana korupsi dimulai dari diri sendiri,lingkungan sekolah, masyarakat sertaberbangsa dan bernegara?

Tujuan penulisan dalammemecahkan permasalahan adalah untukmengkaji serta menganalisispenanggulangan terjadinya korupsidimulai dari diri sendiri, lingkungansekolah, masyarakat serta berbangsa danbernegara.

Pendekatan masalah dilakukandengan menggunakan pendekatanperundang-undangan yang menganalisaberbagai aturan yang berkaitan dengankebijakan sesuai isu hukum yang terjadimengenai penanggulangan tindak pidanakorupsi sejak dini.

PEMBAHASANMenurut perspektif hukum, tindak

pidana korupsi memiliki suatu makna dandijelaskan dalam Undang-Undang Nomor31 Tahun 1999 yang dirubah ke Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi memilikiberbagai macam perbuatan yang diaturdalam undang-undang korupsi baikprilaku, sikap dan tindakan. Undang-Undang tentang korupsi tersebutmengisaratkan berbagai bentuk perbuatan


pISSN 2580-6890eISSN 2580-9075

19

yang mengarah kepada tindakan dimanatindakan tersebut dapat dikenai pidanaterkait korupsi.

Prilaku yang menyimpang dariaturan perundang-undangan khususnyaperaturan tentang tindak pidana korupsiadalah perbuatan yang dilakukan satuorang atau lebih dengan menghalalkansegala cara untuk memperolehpembenaran dari suatu perbuatan dalammengendalikan dan mempengaruhibahkan memprofokasi suatu tindakanseseorang yang berakibat padaketimpangan social antara masyarakatbaik kalangan atas dan kalangan bawahsemakin terjadi jarak yang sangat jelas.

Jika kita melihat sejarah dari periodeke periode dan belajar sejarah terbuktigenerasi muda memegang kunci utamapembentukan pola pikir bangsa dalammembentuk suatu karakter atau sikap sertakekuatan perubahan yang lebih baikkedepannya, hal tersebut membuktikanbahwa generasi muda memiliki suatupower atau kekuatan yang mampumelakukan suatu perubahan yang sangatbaik dalam menanggulangi terjadinyatindak pidana korupsi pada bangsa ini.Sumpah pemuda memberikan suatuwacana dan cara pandang bahkan inspirasitanpa batas terhadap gerakan perjuangankemerdekaan pada bangsa ini khususnyaNegara Indonesia. Cara pandang generasimuda mampu meningkatkan gairah semuakalangan untuk turut sertamempertahankan keutuhan NegaraKesatuan Republik Indonesia dariberbagai bentuk penindasan danpenjajahan dari Negara asaing.

Era millennium saat ini sertakedepannya baik dalam jangka waktudekat maupun panjang yang menjadipenghalang atau lawan rakyat Indonesia

pada khususnya yaitu tindak pidanaKorupsi, pada dasarnya bahwa tindakpidana korupsi sudah sedemikian sistemikdan kian terstruktur dari golongan atassampai golongan terbawah sekalipun,maksudnya dari pejabat pemerintahansampai pelaku usaha mampu melakukantindakan yang bisa merugikan keuanganNegara, hal-hal seputar tindak pidanakorupsi sering kita dengar dan bahkanmenimbulkan kehawatiran yang sangatmenghawatirkan jika tindakan tersebuttidak dapat ditanggulangi dan dicegahsebab yang merasakan dampak dariperbuatan tersebut bukan hanya satu orangatau dua orang saja tetapi seluru rakyat dinegara Indonesia, bukan itu saja jikatindak pidana korupsi tidak dapatdiselesaikan maka hal yang sangat burukdapat terjadi yaitu krisis kepercayaan danmenimbulkan polemik seperti demo,kerusuhan bahkan kemiskinan yangsemakin meningkat.

Pemerintah dalam mengendalikansetiap kebijakan tidak akan terlepas dariperanan generasi muda dimana generasimuda memiliki tugas penting untuk danvital dalam memperbaiki kondisipemerintahan saat ini dalam mencegahtindak pidana korupsi, generasi mudaharus diberikan bekal kematangan dalammengendalikan dan meminimalisisr angkakejahatan dibidang keuangan Negara yangberdampak pada kesejahteraan seluruhrakyat Indonesia.

Dibutuhkan kesadaran oleh setiaplapisan masyarakat tidak hanya darikalangan atas saja melainkan dari atassampai bawah karena tanpa adanyakesadaran setiap orang akan melakukantindakan diluar kewenangannya sebagaiwarga Negara Indonesia, yang sangatpenting pada usia dini murid atau siswa


pISSN 2580-6890eISSN 2580-9075

20

harus dibekali keilmuan atau wawasantentang moralitas, dengan perbaikanmoralitas sejak dini akan berdampak padasikap dan prilaku yang nantinya akanmencerminkan jiwa kebangsaan danNasionalisme yang mapu merubah carapandang tentunya agar lebih baikkedepannya.

Pendidikan anti korupsi sejak dinimenurut Adami, Chazawi (2008) yaitupeningkatan kesadaran tentang bahayatindak pidana korupsi dan kesadarantentang nilai moral yang harus dilakukandan dilaksanakan untuk menjaga prilakusehingga tidak bertentangan dengantujuan yang dicita-citakan NegaraIndonesia yang berdasarkan pancasilasehingga menghasilkan kedamaian dankemakmuran bagi seluruh rakyatIndonesia, pendidikan sedini mungkinbertujuan agar generasi penerus mampuuntuk senantiasa jujur dan bertanggungjawab terhadap apa yang menjaditanggungjawab dan apa yang telahdilakukannya.

Perubahan kearah yang lebih baikdibutuhkan kerja keras disemua sektorpemerintahan terutamanya di duniapendidikan harus mengajarkan danmengutamakan yang namanya moralitassehingga menghasilkan nilai-nilai moralkearah perbaikan cara pandang prilakusetiap warga khususnya generasi mudadalam melaksanakan setiap tindakan agartidak bertentangan dengan nilai-nilai yangbersumber pada Pancasila dan UUD 1945.

Pemerintahan dalam memperbaikidibutuhkan sarana dan prasarana yangmemadai khususnya dibidang pendidikanyang bermoral, moralitas dalam mencetaknilai moral sebagai langkah awal dalammewujudkan pemerintahan yang bersih

dalam memberantas tindak pidana korupsiyang terjadi disegala lini.

Peranan pemerintah dalammenyelesaikan permasalahan yangmengakar khususnya tindak pidanakorupsi dibutuhkan penanganan khususyaitu peningkatan kesadaran danpeningkatan penyadaran seluruh lapisanmasyarakat khususnya generasi muda baikdari kalangan Sekolah dasar, sekolahpertama, menengah maupun kalanganmahasiswa sebagai generasi perubahan.Penanganan tindak pidana korupsi sangatdibutuhkan dalam menyelesaikanketimpangan social yang terjadi dengandukungan generasi muda nantinya akanberdampak pada kebijakan kinerja instansipenegak hukum dalam memberantastindak pidana korupsi.

Prilaku Warga Negara Indonesiayang menjunjung nilai-nilai hukum dannilai pancasila harus mampu menjagaprilaku dan sikap dan tidak merugikanorang lain selain itu harus patuh terhadapaturan yang berlaku maka dari itu sejakdini kita harus mengajarkan tentangdisiplin waktu sehingga mampumenggerus atau mengurangi adanyatindak pidana korupsi waktu danselanjutnya bisa meningkat kepada halyang lebih besar karena kurangnyadisiplin dan tidak memilikinya moralitassebagai penerus bangsa.

Penyelesaian tindak pidana sejakdini merupakan suatu tindakan yangmengarah terhadap pemberantasan tindakpidana korupsi, apabila pencegahantersebut dapat berjalan dengan baik makasecara nyata perubahan yang dicita-citakan akan tercapai dengan baik bahkanmampu membawa kesejahteraan bagimasyarakat secara utuh.


pISSN 2580-6890eISSN 2580-9075

21

Menurut Evi Hartanti, (2005: 43)dibutuhkan pengawasan sosial yangdilakukan untuk menanggulangi adanyatindak pidana korupsi baik olehpemerintah maupun masyarakat.

Masyarakat harus mampumendukung terciptanya pemerintahanyang bersih dan mampu memberikansumbangsih dalam jalannya rodapemerintahan guna terselenggaranyapemerintahan yang bebas dari tindakankolusi, korupsi dan nepotisme selain itudibutuhkan landasan yang kuat danpemberian sanksi yang akan diberikanterhadap pelaku tindak pidana korupsisehingga memiliki Efek Jera.

Pemberantasan tindak pidanakorupsi dibutuhkan pelaksanaan yangnyata tidak hanya selogan saja terlebihdalam pengambilan keputusan dalampemberian sanksi pidana terhadap pelakutindak pidana korupsi, dengan penindakantanpa pandang bulu oleh penegak hukummaka secara tidak langsung aparatpenegak hukum telah mempersempitkinerja oknum atau pelaku dalammelakukan tindak kejahatan sertamembuka ruang terhadap aparat penegakhukum untuk lebih independen dalampengambilan keputusan.

Penyelesaian tindak pidana korupsimenurut Lilik Mulyadi, (2007) yang harusdilakukan oleh pemerintah sehinggatindak pidana korupsi mampu di berantasdan tidak membudaya baik dari kalanganterendah sampai kalangan tertinggi.

Penanggulangan tindak pidanakorupsi harus ada campurtangan rakyatdimana harus memiliki kesadaran dansaling bahu-membahu dalam melakukanpengawasan terhadap jalannya rodapemerintahan dan setiap kebijakanpemerintah dengan kata lain masyarakat

harus bisa membantu memberikansumbangsih pemikiran terhadap setiapkinerja pemerintah dalam memperbaikidan meningkatkan kesejahteraan rakyatsecara berkesinambungan atauberkelanjutan.

Seorang pejabat harus beranimenerima sanksi atas tindakan yangdilakukannya bukan lari daritanggungjawab setelah melakukankesalahan atau tindak pidana khususnyakorupsi.

Arah kebijakan yang baik olehpemerintah juga harus bisa melakukanperubahan kepemimpinan dankepengurusan baik di dalam pemerintahanmaupun non pemerintahan secara berkalauntuk mengantisipasi terjadinya tindakpidana korupsi, dibutuhkan pengawasanyang ekstra terhadap seluruh aparaturpemerintahan sebagai pemangku jabatandalam menjalankan pemerintahansehingga menciptakan aparaturpemerintah yang jujur dan berwibawa.

Pemerintah harusnya mengambillangkah dalam menyelesaikan tindakpidana korupsi, bukan hanya dari sisigenerasi muda saja akan tetapi harusberani menindak setiap pelaku danmemberikan sanksi yang berat agar parapelaku tindak pidana korupsi jera bahkanpara aparat pemerintahan yang lain tidakmelakukan perbuatan serupa, karenasekecil apapun perbuatan korupsi apabiladilakukan secara terus menerus maka akanmenimbulkan kehancuran bagi NegaraIndonesia tercinta.

Untuk penanggulangan tindak pidanakorupsi juga harus dilakukan pendataankepemilikan asset pribadi terhadap semuapegawai pemerintah sehingga dapatdiketahui seberapa besar kekayaan yangdimiliki oleh setiap pegawai pemerintah


pISSN 2580-6890eISSN 2580-9075

22

selain itu pendataan kekayaan terhadapaparatur pemerintahan juga berdampakterhadap adanya cap negatif olehmasyarakat bahwa setiap pejabat pastimelakukan tindak pidana korupsi.Penanggulangan tindak pidana korupsisebenarnya mendapatkan respon yangsangat baik dari seluruh lapisanmasyarakat akan tetapi pada kenyataannyasekarang ini masih banyaknya tebang pilihdalam pengambilan keputusan terhadappelaku tindak pidana korupsi apalagipelaku masih menjabat dipemerintahan.

KESIMPULANPenanggulangan tindak pidana

korupsi diperlukan kerjasama dariberbagai pihak, oleh karena itu maka yangharus dilakukan penyelenggaraanpemahaman terhadap bahaya korupsikepada seluruh generasi muda merupakanbenteng untuk melindungi generasi mudaagar mampu mengendalikan danmemposisikan dirinya sebgai suatukekuatan dalam pencegahan tindak pidanakorupsi.

Pemahaman terhadap bahayakorupsi khususnya terhadap generasimuda pada dewasa ini perlu digalakkansebagai langkah awal dalammenanggulangi tindak pidana korupsiserta untuk meningkatkan kesadaranseluruh warga masyarakat dalampelaksanaan pemerintahan yang baik demiterwujudnya good government sehinggaberdampak pada terwujudnya pancasilayang dicita-citakan oleh Bangsa Indonesiakarena pedidikan merupakan tonggakdemokrasi yang andil dalam halpencegahan korupsi baik dalam duniapendidikan maupun diluar duniapendidikan.

Pemahaman terhadap generasi mudakhususnya di usia dini terhadap dampakyang mengglobal adanya tindak pidanakorupsi diharapkan mampu meningkatkancara pandang dan pemahaman agarpencegahan dan penanggulangan bahayakorupsi dapat ditangani sedemikian rupa,dengan sasaran generasi muda diharapkanjuga mampu meminimalisir bahkanmengikis pemikiran yang mengarah padahal-hal negative khususnya tindak pidanakorupsi.

SaranSetiap prilaku menyimpang perlu

disikapi dengan pemikiran yang mendasardan menyeluruh khususnya para pelakutindak pidana korupsi sehingga dalammengantisipasi diperlukan kasih sayangdari orang tua sebagai pengampu generasimuda untuk turut serta membina danmembimbing agar memiliki suatu prinsiphidup terhadap prilaku korupsi yangmampu menghancurkan Negara KesatuanNegara Republik Indonesia selain itupemerintah memformulasikan danmenggalakkan program kekhususantindak pidana korupsi guna memberikanlandasan yang kokoh dalam setiappengambilan keputusan disetiap jenjangtingkatan pendidikan.

Dalam jenjang yang lebih tinggiPendidikan Anti Korupsi (PAK) harusmampu mendorong generasi muda untukturut serta tidak terlibat dalam kasuskorupsi terlebih berdiam diri mengetahuiterjadinya pelanggaran kasus korupsikarena berdiam diri terhadap terjadinyatindak pidana korupsi sama dengan turutserta melakukan tindak pidana korupsi,disisi lain diperlukan juga wadah bagiseluruh masyarakat khususnya generasimuda untuk terlibat langsung dalam


pISSN 2580-6890eISSN 2580-9075

23

proses pembaharuan hukum pidana yangarahnya pada pemberantasan korupsi.

Daftar BacaanBuku :Barda Nawawi Arief, 2010. Penegakan

Hukum dan Kebijakan HukumPidana dalam PenanggulanganKejahatan, Semarang:Kencana.

Chazawi Adami, 2008. HukumPembuktian Tindak PidanaKorupsi, Alumni, Bandung,

Lilik Mulyadi, 2007. Tindak PidanaKorupsi Di Indonesia Normatif,Teoritis, Praktik, danMasalahnya, Alumni, Bandung,

Peter Mahmud Marzuki. 2010. PenelitianHukum. Kencana Prenada MediaGrop. Jakarta.

Undang-UndanganUUD 1945 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP)Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UU No 31Tahun 2001 Pemberantasan TindakPidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2002Tentang Komisi PemberantasanTindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999Tentang Penyelenggaraan NegaraYang Bersih Dan Bebas DariKorupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEJAK DINI …

Documents