Tgs III Manajemen (1)

TUGAS III

MANAJEMEN HUTAN

KRITERIA DAN INDIKATOR PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

TEGUH BIMANTARA

M111 13 029

LABORATORIUM KEBIJAKAN DAN KEWIRAUSAHAAN

FAKULTAS KEHUTANAN

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2015

2

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Lestari

Nama : Teguh Bimantara

Nim : M111 13 029

Kelas/Kelompok : A/3

Makalah Ini disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Lulus dalam Mata Kuliah

Manajemen Hutan

Pada

Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan Kehutanan

Fakultas Kehutanan

Universitas Hasanuddin

Makassar

2015

Mengetahui, Menyetujui,

Koordinator Asisten Asisten Pembimbing

Muh. Ichwan K, S. Hut Lenny Patayang

Tanggal Pengesahan : 20 Februari 2015

3

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................. 2

DAFTAR ISI ....................................................................................................... 3

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 4

A. Latar Belakang .................................................................................. 4

B. Tujuan ............................................................................................... 4

C. Ruang Lingkup Materi ...................................................................... 4

BAB II LANDASAN TEORI ............................................................................. 5

BAB III PEMBAHASAN ................................................................................... 10

BAB IV PENUTUP ............................................................................................ 14

A. Kesimpulan ....................................................................................... 14

B. Saran .................................................................................................. 14

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 15

LAMPIRAN .......................................................................................................... 16

4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah kehutanan untuk saat ini adalah illegal loging dan pengelolaan

hutan lestari, sehingga banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur

hukuman illegal loging dan bagaimana pengelolaan hutan lestari itu sendiri.

Illegal loging dapat dicegah dengan pengelolaan hutan lestari, dengan mengetahui

dan mengimplementasikan kriteria dan indicator dalam pengelolaan hutan lestari

tersebut.

Oleh karena itu makalah ini di buat untuk mengetahui kriteria dan

indikator dalam pengelolaan hutan lestari, khususnya pada hutan tanaman, agar

illegal loging tersebut dapat berkurang.

1.2 Tujuan

1. Untuk Mengetahui Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Lestari Pada

Hutan Tanaman.

2. Untuk Mengetahui Elemen-Elemen Pengelolaan Hutan.

1.3 Ruang Lingkup

Bettinger (2009) menyatakan bahwa kelestarian (sustainability) mengacu

pada pemeliharaan sumberdaya untuk masa depan yang tak terbatas dengan tanpa

penurunan kualitas. Implementasi konsep ini dipengaruhi oleh nilai yang dianut

masyarakat dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Kepemilikan sumberdaya dan

tujuan pengelolaan mempengaruhi bagaimana konsep kelestarian ini di

implementasikan.

5

BAB II

LANDASAN TEORI

II.1 Pengertian Pengelolaan Hutan

Menurut teori, yang dimaksud dengan pengelolaan hutan adalah sebuah

praktek penerapan prinsip-prinsip dalam bidang biologi, fisika, kimia, analisis

kuantitatif, manajemen, ekonomi, sosial dan analisis kebijakan dalam rangkaian

kegiatan membangun atau meregenerasikan, membina, memanfaatkan dan

mengkonservasikan hutan untuk mendapatkan tujuan atau sasaran yang telah

ditetapkan (Helms, 1998).

Sedangkan menurut Manan, S. 1997. Pengelolaan hutan atau manajemen

hutan adalah penerapan metoda bisnis dan prinsip-prinsip teknis kehutanan dalam

pengurusan suatu hutan. Pengelolaan hutan lestari (sustainable forest

management) adalah bentuk pengelolaan hutan yang memiliki sifat hasil yang

lestari (sustained yield) yang ditunjukkan oleh :

a. Terjaminnya keberlangsungan fungsi produksi sumber daya hutan berupa kayu

dan non kayu.

b. Terjaminnya keberlangsungan fungsi ekologis hutan.

c. Terjaminnya fungsi sosial, ekonomi dan budaya bagi masyarakat lokal.

Sehingga dapat dikatakan bahwa manajemen hutan berdasarkan

kelestarian hasil, adalah pengelolaan hutan yang mengarah kepada kontinuitas

produksi, dengan kata lain bahwa dalam waktu yang cukup dini, dapat diperoleh

suatu keseimbangan antara pertumbuhannetto (riap) dikaitkan dengan penebangan

atau pemanenan.

II.2 Konsep Kelestarian

1. Karakterisitik Sumberdaya Hutan

Hutan pada dasarnya mempunyai dua sisi yang tidak dapat dipisahkan satu

dengan yang lain, yaitu hutan sebagai sumberdaya alam dan hutan sebagai suatu

ekosistem. Hutan sebagai sumberdaya alam, dengan karakteristik, dapat

diperbaharui, mempunyai fungsi manfaat serbaguna (multi use resources),

6

beragam antara satu tempat dengan tempat lainnya (divers), potensial (berukuran

besar, sebagai populasi).Sedangkan hutan sebagai ekosistem, dengan karaktersitik,

sangat kompleks, bersifat labil (mudah terpengaruh oleh peruahan), dan beragam

(divers).

Dengan demikian, dalam memanfaatkan hutan untuk memenuhi kebutuhan

manusia dan pembangunan, maka karakteristik atau sifat hutan sebagai

sumberdaya alam dan ekosistem harus menjadi pertimbangan utama secara

proporsional.Pertumbuhan penduduk yang pesat, menyebabkan kebutuhan

terhadap lahan dan hasil hutan juga meningkat.

Peningkatan ini tidak hanya dalam jumlah (kuantitasnya), tetapi juga

dalam jenisnya serta kualitasnya. Untuk dapat memenuhi meningkatnya

kebutuhan akan hasil-manfaat tersebut, maka intensifikasi dan cara-cara

pemanfaatan hutan juga harus ditingkatkan. Dalam waktu yang bersamaan

terdapat perkembangan global yang menyertainya.

2. Konsep Kelestarian

Pada kondisi seperti diuraikan di atas, dengan mempertimbangkan sifat-

sifat hutan (sebagai SDA dan sebagai ekosistem) maka dikembangkan suatu

prinsip dasar dalam pemanfaatan hutan yang dikenal sebagai Prinsip Kelestarian

(Sustainable Principle).

Berdasarkan perkembangannya, dikenal dua prinsip kelestarian, yaitu:

prinsip hasil (yield principle), dan prinsip manajemen (management principle).

a) Prinsip Hasil (yield principle) Prinsip ini dikembangkan untuk pertama

kalinya dalam pengelolaan hutan di Jerman, dimana dalam mewujudkan

pemenuhan kebutuhan akan hasil dan manfaat hutan yang terus meningkat,

maka hasil-manfaat hutan merupakan dasar utama pengelolaan hutan.

Dengan demikian, prinsip hasil adalah prinsip dalam pengelolaan hutan

yang mendasarkan pada pertimbangan hasil yang diperoleh dari hutan

sebagai dasar utamanya. Dalam sejarah penerapannya, terdapat beberapa

bentuk prinsip hasil, yaitu (Supratman, 2009):

7

1) Prinsip hasil yang lestari (sustainable yield principle)

Pengelolaan hutan dengan prinsip hasil lestari mengupayakan hasil (yield)

yang diperoleh dari hutan kurang lebih sama dari waktu ke waktu (tahun ke tahun

atau rotasi ke rotasi). Prinsip ini dapat dicapai apabila terdapat keseimbangan

antara riap (increment) dari tegakan hutan dengan pemanenannya (harvesting).

Keseimbangan ini merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi untuk

mewujudkan kelestarian hasil.

Dengan demikian, masukan yang sangat penting dan mendasar untuk

mewujudkan tercapainya prinsip kelestarian hasil adalah besarny ariap. Riap

adalah besarnya pertambahan tumbuh dimensi pohon-tegakan (diameter, tinggi,

volume) menurut ruang dan waktu.Satuan yang sering digunakan dalam

menyatakan riap adalah m3/ha/tahun. Terdapat banyak cara untuk mengukur

besarnya riap tegakan, salahsatu yang sering dipergunakan adalah dengan

melakukan pengamatan-pengukuran secara berurutan (continuous forest

measurement) pada plot permanent (Petak Ukur Permanen = PUP).

Sehubungan dengan riap tegakan sebagai masukan yang mendasar dalam

mewujudkan kelestarian hasil, maka setiap HPH diharuskan membuat PUP di

areal bekas tebangan.Dengan mengetahui riap tegakan tinggal, maka dapat

ditentukan besarnya jangka waktu rotasite bangan (cutting cycle) dan besarnya

jatah tebang tahunan (JTT = AAC) pada rotasi kedua.

2). Prinsip hasil yang selalu meningkat (progressive yield principle)

Disamping hasil yang diperoleh dari hutan (utamanya kayu) berlangsung

kurang lebih sama dari waktu ke waktu, pengelola hutan berupaya lebih lanjut

untuk meningkatkan hasil yang diperoleh dari hutan dari waktu ke waktu. Jadi

bersifat progressif. Dengan demikian, prinsip hasil yang selalu meningkat adalah

prinsip pengelolaan hutan yang mengupayakan hasil yang akan diperoleh dari

hutan akan terus meningkat dari waktu ke waktu (tahun ke tahun, rotasi ke rotasi).

Prinsip ini dapat dicapai dengan meningkatkan potensi tegakan per satuan

luasnya, atau dengan kata lain riap tegakan harus ditingkatkan per satuan luas per

satuan waktu, melalui:

8

1. Penerapan teknik silvikultur yang tepat, misalnya melalui penjarangan

(thinning) yang tepat, pemupukan, dll.

2. Pemilihan bibit unggul melalui program-program kultur jaringan(tissue

culture), pemuliaan pohon(tree improvement), dan rekayasa teknologi

biologi (biotechnology).

3). Prinsip hasil yang maksimal (maximum yield principle)

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan terhadap hasil hutan, maka

upaya untuk mendapatkan hasil secara progressif masih belum dapat memenuhi

kebutuhan tersebut.Pada saat yang bersamaan teknologi pemanfaatan hasil hutan

juga mengalami peningkatan, yang ditopang dengan berkembangnya IPTEKS

pemanfaatan hasil hutan.

Melalui teknologi pemanfatan hasil hutan, yaitu memproses-mengolah

hasil hutan menjadi produk jadi atau setengah jadi, diharapkan nilai dari hasil

hutan akan meningkat dan maksimal. Dengan demikian, prinsip hasil maksimal

adalah prinsip pengelolaan hutan yang mengupayakan diperolehnya nilai

maksimal dari sumberdaya hutan. Untuk mendapatkan nilai maksimal tersebut,

beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah:

1) industrialisasi pengolahan hasil hutan untuk mendapatkan nilai tambah

(value added).

2) Intensifikasi pemanfaatan hasil hutan sehingga diperoleh volume hasil hutan

yang lebih besar (memperkecil volume limbah)

3) Diversifikasi pemanfaatan hasil hutan .

Dengan demikian, prinsip ini menekankan pada peningkatan nilai

dibanding peningkatan produksi hasil hutan.

b). Prinsip Manajemen Hutan Lestari (Sustainabel Forest Management)

Pengelolaan hutan seyogyanya tidak hanya mempertimbangkan kelestarian

hasil tetapi harus pula mempertimbangkan dampak dari pemanfatan hasil tersebut.

Oleh karenanya, pengelolaan hutan mempunyai dimensi yang lebih luas

(multidimentional principle). Berbeda dengan prinsip kelestarian hasil, prinsip

9

pengelolaan hutan secara lestari perlu dan harus mempertimbangkan aspek-aspek

yang lebih luas, yaitu:

a. Kelestarian sumberdaya hutan (resource security)

b. Kelestarianproduksi(cointinuity of production)

c. Kelestarian lingkungan (environment)

d. Kelestarian keanekaragaman hayati (biodiversity)

e. Kelestariansosekbudmasyarakaty(socio-economic and culute)

10

BAB III

PEMBAHASAN

Pengelolaan hutan secara lestari adalah pengelolaan hutan yang mencakup

aspek ekonomi, sosial, dan ekologi antara lain meliputi :

(a) kawasan hutan yang mantap;

(b) produksi yang berkelanjutan;

(c) manfaat sosial bagi masyarakat di sekitar hutan; dan

(d) lingkungan yang mendukung sistem penyangga kehidupan.

Dari konsep kelestarian tersebut akan tersusun kriteria dan indikator

sebuah pengelolaan hutan lestari khususnya kriteria dan indicator pengelolaan

hutan lestari pada hutan tanaman.

III.1 Kriteria dan Indikator Manajemen Hutan Tanaman Lestari

Hutan tanaman merupakan hutan yang diusahakan untuk memenuhi

kebutuhan akan kayu, dengan sifat tegakan seumur dan sejenis sesuai dengan

tujuan pengelolaan. Permudaan pada hutan tanaman cenderung permudaan

buatan.Oleh karena sifat yang sejenis dan seumur maka saat pemanenan

diperlukan metode khusus. Pemanenan hutan tanaman dilakukan dengan

pertimbangan efisiensi dan produktifitas. Ketika menyinggung suatu tegakan

khususny tegakan produksi maka harus ada aspek kelestarian (sustain) dalam

pemanenan.

Kriteria adalah suatu aspek yang dipandang penting untuk memungkinkan

penilaian atas usaha pemanfaatan hutan tanaman.Suatu kriteria diikuti oleh

serangkaian indikator yang berkaitan.Kriteria diperlukan untuk mengetahui

batasan jelas mengenai lestari pada hutan tanaman.

Indikator adalah atribut kuantitatif dan atau kualitatif dan atau deskriptif

yang apabila diukur atau dipantau secaraperiodik menunjukkan arah perubahan.

Indikator akan diperlukan untuk meninjau sejauh mana tingkat lestari pada suatu

hutan tanaman.

11

Pengelolaan hutan secara lestari adalah pengelolaan hutan yang mencakup

aspek ekonomi, sosial, dan ekologi antara lain meliputi :

(a) kawasan hutan yang mantap;

(b) produksi yang berkelanjutan;

(c) manfaat sosial bagi masyarakat di sekitar hutan; dan

(d) lingkungan yang mendukung sistem penyangga kehidupan.

Kriteria dan indikator usaha pengelolaan hutan secara lestari pada unit

manajemen usaha pemanfaatan hutan tanaman berdasarkan SK MENTERI

KEHUTANAN NO 177/Kpts-II/200 antaralain:

Kriteria 1. Prasyarat / Kepastian Kawasan hutan

a. Indikator 1.1.Kepastian kawasan Unit Manajemen HPHT/HPHTI atau

IUPHHK pada Hutan Tanaman.

b. Indikator 1.2.Komitmen pemegang hak/izin atau calon pemegang izin.

c. Indikator 1.3.Kemampuan investasi perusahaan.

d. Indikator 1.4.Kesesuaian dengan kerangka hukum, kebijakan dan

peraturan yang berlaku dalam rangka usaha pemanfaatan Hutan Tanaman.

e. Indikator 1.5.Kesesuaian tapak bagi pembangunan Hutan Tanaman.

f. Indikator 1.6.Jumlah dan kecukupan tenaga profesional dan tenaga teknis

yang diperlukan bagi pembangunan Hutan Tanaman.

g. Indikator 1.7.Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan, pelaksanaan,

pemantauan periodik, evaluasi, dan penyajian umpan balik mengenai

kemajuan pencapaian pengelolaan hutan secara lestari pada unit

manajemen HPHT/HPHTI atau IUPHHK pada Hutan Tanaman.

Kriteria 2. Produksi

a. Indikator 2.1.Penataan areal kerja.

b. Indikator 2.2.Kemampuan pembuatan tanaman.

c. Indikator 2.3.Jaminan keberhasilan tanaman.

d. Indikator 2.4.Ketersediaan bibit.

e. Indikator 2.5.Ketersediaan pasar (market) yang jelas.

f. Indikator 2.6.Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat.

12

g. Indikator 2.7.Kesehatan finansial pemegang hak/izin.

h. Indikator 2.8.Pengaturan hasil lestari.

i. Indikator 2.9.Ketersediaan prosedur dan implementasi pengendalian

kebakaran hutan.

Kriteria 3. Sosial

a. Indikator 3.1.Kejelasan penguasaan/pemilikan atas tanah di areal kerja

HPHT/HPHTI atau IUPHHK pada Hutan Tanaman.

b. Indikator 3.2.Ketersediaan mekanisme solusi konflik sosial.

c. Indikator 3.3.Ketersediaan mekanisme dan implementasi pendistribusian

manfaat.

d. Indikator 3.4.Ketersediaan mekanisme dan implementasi partisipasi

masyarakat dalam pemanfaatan Hutan Tanaman.

e. Indikator 3.5.Ketersediaan mekanisme dan implementasi peningkatan

ekonomi masyarakat setempat.

Kriteria 4. Ekologi

a. Indikator 4.1.Data mengenai kawasan lindung dalam setiap areal kerja

HPHT/HPHTI atau IUPHHK pada Hutan Tanaman.

b. Indikator 4.2.Ketersediaan prosedur dan implementasi pedoman

pengelolaan tanah secara sipil-teknis dan vegetatif untuk konservasi tanah

dan air.

c. Indikator 4.3.Perlindungan pencemaran tanah dan air akibat penggunaan

bahan kimia.

d. Indikator 4.4 Ketersediaan dan penerapan prosedur untuk

mengidentifikasikan spesies flora dan fauna yang langka (endangered),

jarang (rare) dan tercancam punah (threatened).

e. Indikator 4.5. Ketersediaan dan implementasi pedoman pengelolaan flora

dan fauna untuk : 1) Mempertahankan keberadaan hutan alam. 2)

Melindungi keberadaan flora dan fauna genting, jarang dan terancan

punah. 3) Melindungi keberadaan flora dan fauna yang merupakan

kekhasan wilayah setempat.

13

III.2 Elemen-Elemen Pengelolaan Hutan

Kriteria dan indicator pengelolaan hutan lestari tidak lepas dari elemen-

elemen pengelolaan hutan itu tersendiri. Dimana elemen-elemen tersebut terbagi

menjadi tiga yaitu :

a. Klasifikasi Lahan (Land – type Classification)

Klasifikasi lahan menggambarkan paket atau tipe-tipe lahan

menurutlokasi, potensitegakan, kerapatan, jenis, tanah, kelerengan, danatribut-

atributlahan yang lain. Disini kita membuat keputusan tentang keseragaman

(homogenitas) dan keberagaman (heterogenitas) lahan/wilayah. Mengklasifikasi

lahan kedalam unit-unit pengelolaan yang homogen memungkinkan kita untuk

menggeneralisir hasil antara areal yang diamati dan dipelajari dengan areal yang

tidak diamati tetapi mempunyai kondisi yang sama dengan areal yang diamati.

Untuk mendapatkan areal yang homogen perlu mempertimbangkan tidak hanya

karakteristik fisik dan vegetasi, tetapi juga karakteristik pembangunan.

b. Skedule kegiatan(Management activity schedule)

Skedule kegiatan menggambarkan tata waktu (timing), metode, dan

kondisi-kondisi terhadap vegetasi dan sumberdaya yang lain yang akan

dimanipulasi atau diperlakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan, mencakup:

aturan-aturan eksploitasi (logging rules), schedule penjarangan danp emanenan

hasil(timber thinning and harvest schedule), dan teknik regenerasi (regeneration

technique for the next tree crop).

c. Prediksi Pertumbuhan danHasil(Quantitiative growth and yield

projection),

Hal ini menggambarkan secara numeric berapa banyak kayu yang

diharapkan dari penebangan komersial khususnya volume yang akan ditebang

pada penjarangan dan tebangan akhir dari tegakan yang ada sekarang dan tegakan

berikutnya dari hasil regenerasi.

14

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Pengelolaan hutan secara lestari adalah pengelolaan hutan yang mencakup

aspek ekonomi, sosial, dan ekologi antara lain meliputi :

(a) kawasan hutan yang mantap;

(b) produksi yang berkelanjutan;

(c) manfaat sosial bagi masyarakat di sekitar hutan; dan

(d) lingkungan yang mendukung sistem penyangga kehidupan.

Kriteria dan indicator pengelolaan hutan secara lestari pada hutan tanaman

diatur pada SK MENTERI KEHUTANAN NO 177/Kpts-II/2003. Dari kriteria

dan indicator tersebut terdapat elemen-elemen pengelolaan hutan lestari yang

terdiri dari klasifikasi lahan, schedule kegiatan dan predeksi pertumbuhan dan

hasil.

IV.2 Saran

Dengan adanya kriteria dan indikator dalam pengelolaan hutan secra

lestari menjadi dasar acuan dalam melakukan pengelolaan hutan tersebut

pemerintah dan masyarkat harus bekerjasama agar pengelolaan tersebut berjalan

dengan baik, serta tidak semua kawasan hutan harus dirusak untuk memenuhi

kebutuhan manusia.

15

DAFTAR PUSTAKA

Allenzi. 2009. http://allenzinjiron.blogspot.com/2009/03/kriteria-dan-indikator

manajemen-hutan.html?m=1. Diaksespadahari Selasa,17 Februari 2015

pukul 15:00WITA.

Bettinger P, Boston K, Sirey JP, Grebner D. 2009. Forest Management and

Planning. Amsterdam: Academic Press.

Manan, S. 1997.Hutan RimbawandanMasyarakat. IPB Press : Bogor.

Suhendang, E. 2002.Pengantar Ilmu Kehutanan. Yayasan Penerbit Fakultas

Kehutanan : Bogor.

SupratmandanSyamsuAlam. 2009. Manajemen Hutan. Universitas Hasanuddin:

Makassar.

16

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN MENTERI NOMER : 177/Kpts-II/2003

MENTERI KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR : 177/Kpts-II/2003

TENTANG

KRITERIA DAN INDIKATOR PENGELOLAAN HUTAN SECARA LESTARI

PADA

UNIT MANAJEMEN USAHA PEMANFAATAN HUTAN TANAMAN

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 34

Tahun 2002tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan

Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, bahwa

kriteria dan indikator pengelolaan hutan secaralestari diatur lebih lanjut

dengan Keputusan Menteri;

b. bahwa berhubung dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan

Kriteria danIndikator Pengelolaan Hutan Secara Lestari Pada Unit

Manajemen Usaha PemanfaatanHutan Tanaman dengan Keputusan

Menteri Kehutanan.

17

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya

AlamHayatidanEkosistemnya;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan

PokokPengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai

DampakLingkungan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah Pusatdan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan

PenyusunanRencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan

Penggunaan Kawasan Hutan;

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang

Kedudukan,Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Departemen;

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001

tentangPembentukan Kabinet Gotong Royong;

12. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 602/Kpts-II/1998

jo.Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 622/Kpts-

II/1999 tentangAnalisisMengenai Dampak Lingkungan, Upaya

Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan

Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan;

13. Keputusan MenteriKehutananNomor 123/Kpts-II/2001

tentangOrganisasidan TataKerja Departemen Kehutanan.

18

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG KRITERIA DAN

INDIKATOR PENGELOLAAN HUTAN SECARA LESTARI PADA UNIT

MANAJEMEN USAHA PEMANFAATAN HUTAN TANAMAN

PERTAMA : Kriteria dan indikator pengelolaan hutan secara lestari pada unit

manajemen usaha pemanfaatan hutan tanaman sebagaimana pada

lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kriteria dan indikator sebagaimanadimaksudpadaamar

PERTAMA wajib dilaksanakan oleh pemegang Hak Pengusahaan

Hutan Tanaman (HPHT) / Hak Pengusahaan Hutan Tanaman

Industri (HPHTI) atau Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

(IUPHHK) pada hutan tanaman.

KETIGA : Tata cara penilaian kinerja usaha pemanfaatan hutan tanaman

dalamrangka pengelolaan hutan secara lestari ditetapkan tersendiri

dengan Keputusan Menteri.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 12 Juni 2003

MENTERI KEHUTANAN,

ttd.

MUHAMMAD PRAKOSA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ttd.

Ir. S U Y O N O

NIP. 080035380

19

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri koordinator Bidang Perekonomian;

2. Menteri Dalam negeri;

3. Gubernur Provinsi di Seluruh Indonesia;

4. Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia;

5. Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang

kehutanan didaerah Provinsi di Seluruh Indonesia;

6. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab di

bidangkehutanan di daerah Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia;

7. Kepala Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan di Seluruh Indonesia.