Catatan Pengadaan Samsul Ramli Trainer Pengadaan Barang dan Jasa Home » Pengadaan Barang/Jasa » Terjebak dalam Pemahaman Grade Konstruksi Terjebak dalam Pemahaman Grade Konstruksi (4082 Views) January 11, 2015 1:23 pm | Published by Samsul Ramli | 9 Comments Beberapa waktu lalu seorang teman menghubungi dan bercerita bahwa paket pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakannya, mendapatkan pengaduan dari sebuah asosiasi konstruksi daerah. Pengaduan poinnya adalah karena pada persyaratan kualifikasi tidak mempersyaratkan grade K,M dan B. Yang sangat disayangkan pengaduan ini justru didukung sebuah lembaga konstruksi resmi di daerah. Pemahaman ini jamak sepertinya, tidak hanya daerah tapi juga instansi pusat. Utamanya yang basisnya non konstruksi. Bahwa untuk konstruksi harus mempersyaratkan grade didalam dokumen pengadaan. Contoh saya kutip dari sebuah pengumuman lelang di daerah : “Paket Konsultansi/Supervisi DAK Irigasi Rp 69.905.000,00 Bidang Pengawasan Rekayasa /Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air/Sub Kualifikasi K1/Grade 2” Pengumuman ini menyiratkan bahwa paket konsultansi senilai Rp 69.905.000,00 hanya bisa diikuti oleh konsultan dengan Grade K1. Lalu bagaimana jika konsultan Grade K2 melakukan penawaran? Apakah digugurkan? Mari kita lihat perbandingan pada pengumuman pelelangan beberapa Dahlan Iskan Terbukti Salah? June 16, 2015 11:50 am Published by Samsul Ramli 10 Comments Klasifikasi/Sub Klasifikasi Konstruksi dalam Pasal 19 ayat 1 huruf g June 15, 2015 10:00 am Published by Samsul Ramli 2 Comments Penawaran kurang dari 3, Negosiasi atau Evaluasi? June 3, 2015 9:00 am Published by Samsul Ramli 7 Comments ARTIKEL TERBARU To search, type and hit enter. SEARCH NOW! TRENDING #perpres 54/2010 #perpres 54 #korupsi #Perpres 70 tahun 2012 #lkpp #pengadaan #usaha kecil #pengadaan barang/jasa #perpres 4/2015 #pidana Headlines Memidanakan Pengadaan Barang/Jasa HOME DOWNLOAD PUSTAKA BUKU AGENDA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA TENTANG SAYA
10
Embed
Terjebak Dalam Pemahaman Grade Konstruksi _ Catatan Pengadaan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
20/6/2015 Terjebak dalam Pemahaman Grade Konstruksi | Catatan Pengadaan
http://samsulramli.com/?p=1570 1/10
Catatan PengadaanSamsul Ramli Trainer Pengadaan Barang danJasa
Home » Pengadaan Barang/Jasa » Terjebak dalam Pemahaman GradeKonstruksi
Terjebak dalam Pemahaman Grade Konstruksi(4082 Views) January 11, 2015 1:23 pm | Published by Samsul Ramli | 9Comments
Beberapa waktulalu seorang temanmenghubungi danbercerita bahwapaket pekerjaankonstruksi yangsedangdilaksanakannya,mendapatkanpengaduan darisebuah asosiasikonstruksi daerah.Pengaduan poinnyaadalah karena padapersyaratankualifikasi tidakmempersyaratkangrade K,M dan B.
Yang sangat disayangkan pengaduan ini justru didukung sebuah lembagakonstruksi resmi di daerah.
Pemahaman ini jamak sepertinya, tidak hanya daerah tapi juga instansipusat. Utamanya yang basisnya non konstruksi. Bahwa untuk konstruksiharus mempersyaratkan grade didalam dokumen pengadaan. Contoh sayakutip dari sebuah pengumuman lelang di daerah :
“Paket Konsultansi/Supervisi DAK Irigasi Rp 69.905.000,00 BidangPengawasan Rekayasa /Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil
Air/Sub Kualifikasi K1/Grade 2”
Pengumuman ini menyiratkan bahwa paket konsultansi senilai Rp69.905.000,00 hanya bisa diikuti oleh konsultan dengan Grade K1. Lalubagaimana jika konsultan Grade K2 melakukan penawaran? Apakahdigugurkan?
Mari kita lihat perbandingan pada pengumuman pelelangan beberapa
20/6/2015 Terjebak dalam Pemahaman Grade Konstruksi | Catatan Pengadaan
http://samsulramli.com/?p=1570 2/10
Mari kita lihat perbandingan pada pengumuman pelelangan beberapaKementerian Lembaga.
Untuk proses pelelangan pada instansi yang secara teknis berkompetendalam bidang pengadaan tidak terlihat mempersyaratkan grade, hanyamempersyaratkan klasifikasi paket pekerjaan yaitu kecil atau tidak (nonkecil).
http://lpse.lkpp.go.id
Web Full Eproc KemenPU http://pu.go.id
Sementara di Kementerian Non Teknis Konstruksi:
Untuk mendiskusikan ini mari kita kembali membuka aturan pokok tentangklasifikasi paket pekerjaan/paket usaha dan klasifikasi kualifikasi usaha.Dibeberapa artikel sudah dibahas mendalam sebenarnya, namun mungkinbelum dipahami secara mudah. Silakan akses
Ini tentang Usaha Kecil Konstruksi yang Menawar pada Paket
20/6/2015 Terjebak dalam Pemahaman Grade Konstruksi | Catatan Pengadaan
http://samsulramli.com/?p=1570 3/10
Usaha Kecil Mengerjakan Paket diatas 2,5 Milyar
Usaha Kecil dalam Paket Non Kecil
Analisa Paket Pekerjaan dan Paket Pengadaan
Usaha Kecil itu Bukan Hanya 2,5 Milyar
Paket Pengadaan dan Paket Pekerjaan
Karena sudah sangat banyak dibahas maka dalam tulisan ini pointutamanya penggunaan Grade dalam Permen PU 8/2011.
Dalam memproses paket pelelangan didasarkan pada klasifikasi paketpekerjaan. Dalam menyusun klasifikasi paket pekerjaan ditetapkanlahklasifikasi paket pekerjaan usaha kecil atau paket pekerjaan usaha nonkecil.
Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70/2012 Pasal 100ayat :
(3) Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/JasaLainnya sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus jutarupiah), diperuntukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil sertakoperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensiteknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil sertakoperasi kecil.
(3a) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk PengadaanJasa Konsultansi di bidang konstruksi, ditetapkan oleh Menteri yangmelakukan tugas pembinaan di bidang jasa konstruksi setelahdikonsultasikan kepada LKPP.
Dari ayat ini ada 2 hal yang dijelaskan yaitu tentang klasifikasi paketpekerjaan dan peruntukan. Klasifikasi paket pekerjaan terdiri dari kecildan non kecil. Kriteria paket kecil terdiri dari 2 kondisi yaitu dilihat dari nilaipaket dan kompetensi teknis.
Klasifikasi Paket Pekerjaan (Non Konsultansi)
Klasifikasi Kecil Non Kecil Non Kecil
Nilai Paket Nilai s/d 2,5Milyar
Nilai diatas 2,5Milyar
Nilai s/d 2,5Milyar
KompetensiTeknis
Sederhana(Kompetensiteknis yang
dapat dipenuhioleh UsahaMikro danUsaha Kecilserta koperasi
kecil)
Sederhana/Tinggi(Kompetensi teknis dapat/tidakdapat dipenuhioleh Usaha Mikrodan Usaha Kecilserta koperasi
Selanjutnya yang dibahas adalah peruntukan paket pekerjaan. Pasal 100ayat 3 jelas hanya menegaskan kriteria peruntukan paket pekerjaan keciladalah untuk Mikro, Kecil atau Koperasi Kecil. Ini berarti untuk paket
pekerjaan non kecil tidak dibatasi peruntukannya.
Penawaran kurang dari 3,Negosiasi atau Evaluasi?
Paparan Rakornis ReskrimPolda Kalsel 2015
BG009 versus BG004, PilihMana?
RECENT COMMENTS
Samsul Ramli on RumusKontrak Lumpsum dan HargaSatuan
Muhammad Anton Ciptady onRumus Kontrak Lumpsum danHarga Satuan
Samsul Ramli on Honor Ganda
Samsul Ramli on RumusKontrak Lumpsum dan HargaSatuan
20/6/2015 Terjebak dalam Pemahaman Grade Konstruksi | Catatan Pengadaan
http://samsulramli.com/?p=1570 4/10
pekerjaan non kecil tidak dibatasi peruntukannya.
Catatan penting Perpres 54/2010 sebagaimana diubah denganPerpres 70/2012 tidak mengatur klasifikasi paket pekerjaan untukkonsultan!
Selanjutnya kita bahas perubahan perpres 54/2010 pada Perpres 70/2012yaitu pasal 3a. Ayat 3a menjelaskan untuk konstruksi baik pelaksanaankonstruksi atau konsultan konstruksi ditetapkan oleh kementerian yangberwenang dalam pembinaan jasa konstruksi. Maka dari itu khusus untukkonstruksi bangunan, yang dinaungi oleh UU 18/1999 tentang JasaKonstruksi, kita coba refer kepada Peraturan Teknis Kementerian PU.
Permen PU 14/2013
Permen PU 7/PRT/M/2011 sebagaimana diubah dengan Permen PU14/PRT/M/2013 tentang
Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan JasaKonsultansi, Pasal 4a
1. Nilai paket pekerjaan konstruksi sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukkanbagi usaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntutkompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil.
2. Nilai paket pekerjaan Jasa Konsultansi sampai dengan Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diperuntukkanbagi usaha kecil.
3. Jasa konsultansi dapat dilakukan oleh konsultan perorangan dengannilai sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh jutarupiah).
Untuk pemaketan pekerjaan pelaksanaan konstruksi, Permen PU7/PRT/M/2011 sebagaimana diubah dengan Permen PU 14/PRT/M/2013,tidak jauh berbeda definisinya dengan Perpres 54/2010 sebagaimanadiubah dengan Perpres 70/2012.
Ketentuan tambahan hanya untuk jasa konsultan. Jika dalam Perpres54/2010 konsultan tidak diklasifikasikan paket pekerjaannya, maka untukkonstruksi bangunan diklasifikasikan juga ke dalam kecil dan non kecil.Pengklasifikasian ini sepenuhnya didasarkan pada satu kondisi yaitu nilaipaket yaitu Rp. 750.000.000,00.
Klasifikasi Paket Pekerjaan Konsultansi
Klasifikasi Kecil Non Kecil
Nilai Paket Nilai s/d 750 Juta Nilai di atas 750 Juta
20/6/2015 Terjebak dalam Pemahaman Grade Konstruksi | Catatan Pengadaan
http://samsulramli.com/?p=1570 5/10
Kemudian terkait peruntukan paket tidak ada yang berbeda antara Perpres54/2010 dengan Permen PU 14/2012.
Lalu apa hubungan pembahasan paket pekerjaan dengan 08 / PRT / M /2011 (Permen PU 8/2011) Tentang Pembagian Subklasifikasi DanSubkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi yang didalamnya mengatur grade?Mari kita kita coba lihat Permen PU 8/2011 secara seksama.
Permen PU 8/2011
Apa maksud dan tujuan dari diterbitkannya Permen PU 8/2011?Jawabannya ada pada Pasal 2.
1. Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini untukmemberikan acuan dalam pelaksanaan penerbitansertifikat usaha jasa konstruksi.
2. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:1. mewujudkan tertib pelaksanaan penerbitansertifikat usaha jasa konstruksi sesuaidengan persyaratan kemampuan badanusaha jasa konstruksi dan kompetensitenaga kerja konstruksi; dan
2. mewujudkan keselarasan pembagiansubklasifikasi bidang usaha jasa konstruksinasional dengan pembagian subklasifikasi yangberlakuinternasional.
Maka jelaslah sekarang bahwa Permen PU 8/2011 bukan untukmenentukan persyaratan paket pekerjaan dan peruntukan paket pekerjaan.Permen PU 8/2011 ditujukan untuk mengklasifikasi kualifikasi penyediadalam kaitan penerbitan sertifikat usaha.
Jadi jika Permen PU dijadikan dasar membatasi paket pekerjaan ataupenyedia yang dapat menawar pada paket pekerjaan adalah hal yang kelirusecara aturan. Gamblangnya tidak ada batasan peruntukan paket pekerjaanselain paket kecil dan paket non kecil. Tidak ada Paket K1, K2, K3, M1, M2,M3 atau B.
Permen PU 8/2011 berguna untuk kebijakan keberpihakan kepada usahakecil. Jika paket pekerjaan masuk klasifikasi paket kecil maka hanyadiperuntukkan bagi usaha mikro, kecil atau koperasi kecil. Bagaimanamenilai penyedia masuk klasifikasi usaha mikro, kecil atau koperasi kecilversi Permen PU 8/2011? Caranya adalah melihat sertifikat usahanya.Sertifikat usaha grade K atau perorangan adalah masuk dalam kategori ini.
Sedangkan untuk Paket Pekerjaan Non Kecil tidak ada pembatasankualifikasi. Batasannya adalah kemampuan administratif, teknis danpengalaman.
Paket Pekerjaan kecil dan non kecil mengatur klasifikasi barang/jasa.Sedangkan grade (P,K,M,B) mengatur tentang penyedianya.
Logika sederhana. Jika penyedia pelaksana konstruksi Grade K dibatasihanya menawar pada paket kecil maka sampai kapan pun penyedia GradeK tidak akan pernah naik kelas ke grade yang lebih tinggi. Logika ini jugasdh dipaparkan melalui logika Kemampuan Dasar (KD). Penyedia grade K3dengan pengalaman melaksanakan pekerjaan senilai 1M berhak dan layak
mengerjakan paket maksimal 3M. Rumus KD konstruksi=3 x Npt.
20/6/2015 Terjebak dalam Pemahaman Grade Konstruksi | Catatan Pengadaan
http://samsulramli.com/?p=1570 6/10
mengerjakan paket maksimal 3M. Rumus KD konstruksi=3 x Npt.
Jika di breakdown lebih lanjut maka dapat dibuat bagan berikut:
Dengan logika aturan seperti ini maka meskipun pada pelelangan konstruksitidak menyebutkan grade P,K,M atau B jika paket pelelangan tersebutadalah pekerjaan konstruksi tetap yang dijadikan dasar menilai batasankualifikasi mikro atau usaha kecil konstruksi adalah sertifikat usaha grade Patau K.
Simpulan Saya:
1. Permen PU 7/2011 sebagaimana diubah dengan Permen PU 14/2013dan terakhir diubah lagi dengan Permen PU 7/2014 mengaturtentang paket pekerjaan.
2. Permen PU 8/2011 hanya mengatur penerbitan sertifikasi usaha danpengklasifikasian bidang/sub bidang usaha.
3. Klasifikasi pengadaan barang/jasa diantaranya adalah klasifikasipaket pekerjaan (Kecil dan non kecil) dan klasifikasi kualifikasipenyedia (Mikro,Kecil,Koperasi Kecil, Menengah dan Besar).
4. Klasifikasi paket pekerjaan yang peruntukannya dibatasi olehklasifikasi kualifikasi usaha hanyalah paket pekerjaan kecil yangdiperuntukkan bagi Mikro,Kecil,Koperasi Kecil. Dalam jasa konstruksikualifikasi Mikro,Kecil,Koperasi Kecil ini dibagi dalam P,K,M,B, untuknon konstruksi seperti perdagangan ada SIUP Mikro, SIUP Kecil,SIUPMenengah dan SIUP Besar.
5. Tidak terdapat dasar yang kuat adanya paket pekerjaan kualifikasiberdasarkan grade P,K,M atau B, sebagaimana pula tidak ada paketpekerjaan SIUP Menengah, Kecil dan Besar dalam paket pengadaanbarang.
20/6/2015 Terjebak dalam Pemahaman Grade Konstruksi | Catatan Pengadaan
http://samsulramli.com/?p=1570 7/10
Categorised in: Pengadaan Barang/Jasa
Related to Terjebak dalam Pemahaman Grade Konstruksi06/16/2015 Dahlan Iskan Terbukti Salah?06/15/2015 Klasifikasi/Sub Klasifikasi Konstruksi dalam Pasal 19 ayat 1huruf g06/03/2015 Penawaran kurang dari 3, Negosiasi atau Evaluasi?05/28/2015 Paparan Rakornis Reskrim Polda Kalsel 201505/25/2015 BG009 versus BG004, Pilih Mana?05/07/2015 Menggugat Larangan Merek dalam Spesifikasi Barang/Jasa
9 Comments for Terjebak dalam Pemahaman Grade Konstruksi
Khairil Kkhai says:January 11, 2015 at 7:16 pm
Kenapa Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2000 tentangUsaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dirubahterakhir Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2010.dalam pasal 8 dijelaskan:Badan usaha jasa konstruksi yang memberikan layananjasa konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasidan kualifikasi usaha.dan yang mengeluarkan Klasifikasi dan kualifikasi adalah PermenPU. sebagaimana diterbitkannya Permen PU nomor 8 tahun 2013.
Reply
Khairil Kkhai says:January 11, 2015 at 7:32 pm
Kenapa Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2000 tentangUsaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dirubahterakhir Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2010.dalam pasal 8 dijelaskan:Badan usaha jasa konstruksi yang memberikan layananjasa konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasidan kualifikasi usaha.dan yang mengeluarkan Klasifikasi dan Kualifikasi adalah PermenPU. sebagaimana diterbitkannya Permen PU nomor 8 tahun 2011.sedangkan pada Permen PU nomor 8 tahun 201 pada pasal 18dijelaskan tentang subkualifikasi untuk Perencana, Pengawas danPelaksana Konstruksi.Berdasarkan UU No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturanperundangundangan, pasal 7 ayat 2 disebutkan peraturanperundangundangan mempunyai hierarki penjenjangan setiap jenisPeraturan Perundangundangan yang didasarkan pada asas bahwaPeraturan Perundangundangan yang lebih rendah tidak bolehbertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang lebihtinggi.Disini Jelas Perpres 54 beserta perubahnnya hrs patuh pad PP no 4tahun 2010 yang juknisnya diterbitkan melalui Permen PU no. 8tahun 2011.
Kesimpulannya: terdapat dasar yang kuat untuk memilih Pelaksanakonstruksi dengan kualifikasi berdasarkan grade P,K,M atau B.
20/6/2015 Terjebak dalam Pemahaman Grade Konstruksi | Catatan Pengadaan
http://samsulramli.com/?p=1570 8/10
January 12, 2015 at 8:33 am
Pak Khairil Kkhai: Apa yang bapak jelaskan semuanyabenar. Yang keliru adalah penempatan dan pemakaian
peraturan tersebut untuk membatasi paket pekerjaan adalahhal yang tidak tepat. Seperti saya sebutkan Permen PU bukanuntuk mengatur paket pekerjaan. Tetapi mengatur tentangsertifikasi usaha dibidang jasa konstruksi dan menetapkankualifikasi dan subkualifikasi penyedia barang/jasa. Tidak adapertentangan antara Perpres 54/2010 dengan PP dari KemenPU hanya kita saja yang sering mempertentangkan. KalauPerpres 54/2010 bertentangan denngan Permen PU 8/2011,berarti Permen PU 14/2013 juga bertentangan dengan PermenPU 8/2011. Kita harus memahami pengadaan dari runtutanproses. Menetapkan paket pekerjaan dulu (Perpres54/2010=Permen PU 14/2013) kemudian menetapkan kriteriapaket (Perpres 54/2010=Permen PU 14/2013) jika paket kecilmaka hanya dapat dilaksanakan oleh usaha mikro, kecil dankoperasi kecil (UU UMKM = UU Jaskon = Permen PU 14/2013).
Permen PU 8/2011 dibuat bertujuan untuk menilai penyediamasuk dalam kualifikasi/sub kualifikasi P,K,M,B dalam rangkapenerbitan sertifikat usaha. Ini seperti halnya penerbitan SIUPKecil, Menengah dan Besar. Jadi kaitannya dengan paketpekerjaan hanyalah sebagai alat mengukur batasan yangdisebut penyedia mikro dan kecil dalam jasa konstruksi ituadalah yang memiliki Sertifikat Usaha sub kualifikasi P dan K.Analoginya sederhana tidak ada persyaratan paket pekerjaanpengadaan barang yang mempersyaratkan paket SIUPMenengah atau Paket SIUP Besar yang ada adalah Paket Kecilatau Non Kecil.
Reply
Endra says:January 15, 2015 at 9:05 pm
Permen PU 8/2011 mengatur kompetensipenyedia barang/jasa sedangkan pangsa pasarnya diaturdalam Perpres 54/2010, jd tidak ada yg bertentangan.
Reply
Samsul Ramli says:January 16, 2015 at 7:22 am
Pak Endra: Sepakat…
Reply
kujang101 says:January 23, 2015 at 10:07 am
Pak Samsul, kalau memang tidak ada paket pekerjaan K1,K2, K3 dan seterusnya, kenapa juga harus repot2 menggolongkanklasifikasi badan usaha berdasarkan kategori tersebut? Apafungsinya? Kenapa tidak dibuat saja SBUnya Kecil dan NonKecil(demikian juga halnya dengan SIUP untuk pengadaan barang/jasa,kenapa ada SIUP Menengah?).
Yang kedua, saya sepaham, memang tidak ada aturan yang
20/6/2015 Terjebak dalam Pemahaman Grade Konstruksi | Catatan Pengadaan
http://samsulramli.com/?p=1570 9/10
melarang usaha kecil ikut lelang dengan nilai > Rp2,5 Miliar. Yangjadi pertanyaan saya adalah, kalau usaha kecil bisa ikut lelangdengan nilai > Rp2,5 M, buat apa dia repotrepot harus ubah izinusahanya ke NonKecil, sudah menghabiskan waktu dan biaya,berkurang juga kans dia untuk ikut lelang.
Reply
Samsul Ramli says:January 23, 2015 at 3:54 pm
Pak Kujang: penggolongan klasifikasi badan usahaberdasarkan kategori P,K,M,B tujuannya bukan membatasipaket pak… tapi dalam rangka menilai prestasi penyedia dankompetensi penyedia ketika akan membuat sertifikasi badanusaha konstruksi. Ini tujuan yang sama dengan dibuatnyaklasifikasi untuk perdagangan ada SIUP Mikro, Kecil, Menengahdan Besar…. tujuan besar dari Permen PU 8/2011 adalahmemetakan kompetensi usaha sehingga dapat dijadikan bahanpengembangan usaha konstruksi…. jadi bukan untukmembatasi paket pekerjaan…
Reply
edy says:March 15, 2015 at 11:48 pm
kompetensi/kualifilifakasi adalah tingkat kedalamankemampuan…grid harus singkron dgn batasan paket…semuaklasifikasi tentunya ada tujuannya….kontraktor adalah penyediajasa…berarti berbanding lurus antra kompetensi dan pekerjaannya…dalam kualifikasi yg dinilai adalah pengalaman, personil dankeuangannya…kalo gak ada grid…bagaimana mungkin K1berdasarkan SBU dgn kemampuan keuangan kecil bisa bekerjapaket non kecil…bs kacau deh
Reply
Samsul Ramli says:March 16, 2015 at 9:16 am
Pak Edy: Penilaian kemampuan keuangan yang kecildan besar ada pada tahap evaluasi bukan pada saatpemaketan. Jadi tidak bisa idvonis penyedia K1 tidak punyakemampuan keuangan kecil sebelum bertanding. Kalauternyata perbankan saja berani menggaransi bahwa penyediaK1 tersebut dapat didukung dari sisi keuangan 10% dari nilaipaket kenapa kita meragukan? Justru yang harus dikoreksinantinya adalah apakah masih pantas kedean perusahaan iniberkualifikasi K1.
Reply
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *