teori hapus aja kawasan

TEORI PENGEMBANGAN WILAYAH

Wilayah adalah Daerah yang memiliki karakteristik yang sama baik secara

alam maupun manusia yang memiliki batas administratif yang jelas sesuai dengan

aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang yang berlaku. Perbedaan Antara

Perencanaan Wilayah Dan Perencanaan Sektoral

1. Perencanaan Wilayah

Lebih menitik beratkan pada ruang (spasial)

Perkembangan wilayah lebih di titik beratkan pada sektor ekonomi

Mengenal wilayah dengan potensi, kendala, dan masalah dari wilayah tersebut

Menggunakan asas desentrlisasi

Bertujuan untuk pembangunan wilayah

Harus ada keterpaduan antar sektoral atau lembaga

2. Perencanaan Sektoral

Perencanaan sektoral lebih menitik beratkan pada aspatial bukan keruangan

Ruang lingkup terdiri atas pertanian, industri, pertambangan, listrik, air,

perdagangan dan jasa , keuangan dan perbankan

Tidak melihat pada wilayah atau karekteristik wilayah diabaikan

Menggunakan asas dekonsentrasi (top down )

Bertujuan untuk pengembangan daerah

Tidak melihat dimensi kepentingan yang sangat penting

A. Teori-Teori Pengembangan Wilayah

Dalam mengembangan suatu wilayah diperlukannya beberapa teori-teori yang

dijadikan sebagai dasar atau acuan dalam pengembangan wilayahnya. Teori

pengembangan wilayah merupakan teori-teori yang menjelaskan bagaimana wilayah

tersebut akan berkembang, faktor-faktor yang membuat wilayah tersebut berkembang,

dan bagaimana proses perkembangannya. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan

sebagai berikut:

1. Teori Export Base

Teori ini menjelaskan bahwa tumbuh dan berkembangnya suatu wilayah

merupakan fungsi dari tumbuh dan berkembangnya aktivitas export base/basis ekspor.

Aktivitas ekonomi suatu wilayah dilihat dari aktivitas ekonomi dasar (export base)

dan aktivitas ekonomi penunjang (service).

Teori export base yaitu teori ekonomi, pertama kali dikembangkan oleh

Douglas C. North pada tahun 1955. Menurut North, pertumbuhan wilayah jangka

panjang bergantung pada kegiatan industri expornya. Suatu wilayah memiliki sektor

ekspor karena sektor itu menghasilkan keuntungan dalam memproduksi barang dan

jasa, mempunyai sumber daya yang unik untuk memproduksi barang dan jasa,

mempunyai lokasi pemasaran yang unik, dan mempunyai beberapa tipe keuntungan

transportasi. Teori Teori export base mengandung daya tarik intuitif dan

kesederhanaan, seperti halnya dianggap sebagai dasar teori, berdasarkan konsep

beberapa sektor ekonomi eksternal ke dalam wilyah untuk menstimulasikan

perubahan secara cepat perubahan pendapatan wilayah bergantung pada perubahan

permintaan ekspor.

Kekuatan utama dalam pertumbuhan wilayah adalah permintaan eksternal

akan barang dan jasa, yang dihasilkan dan diekspor oleh wilayah tersebut. Permintaan

eksternal ini mempengaruhi pengguanaan modal, tenaga kerja, dan teknologi untuk

menghasilkan komoditas ekspor. Dengan kata lain, permintaan komoditas ekspor

akan membentuk keterkaitan ekonomi, baik kebelakang (kegiatan produksi) maupun

kedepan (sektor pelayanan).

Adapun penekanan teori ini adalah pentingnya keterbukaan wilayah yang

dapat meningkatkan aliran modal dan teknologi yang dibutuhkan untuk kelanjutan

pembangunan wilayah. Teori export base mengandung daya tarik intuitif dan

kesederhanaan. Teori ini memandang bahwa pada dasarnya aktifitas ekonomi dalam

suatu wilayah terbagi menjadi aktifitas basic (suatu aktifitas ekonomi yang cenderung

menjadi aktifitas eksport) dan aktifitas lokal (aktifitas sosio-ekonomi yang melayani

aktifitas basic dianggap sebagai tumbuh-kembangnya suatu wialyah). Termasuk pula

dalam teori ini , bagaimana peran SDA dalam perencanaan wilayah. Kelemahan dari

teori ini adalah hanya mengandalkan pada satu sektor saja. Teori export base adalah:

Teori yang membahas atau membagi wilayah kedalam dua barisan yaitu sektor

basis ( ekspor) dan non basis (pendukung ekspor)

Wilayah akan berkembang bila ekspor atau memiliki sektor basis multiplier

(bangkitan ekonmi yang ditimbulkan aktivitas sektor basis sebagai

pertumbuhan wilayah)

Sedangkan sektor non basis merupakan pendukung dari sektor basis

Teori export base berasal dari teori lokasi dimana terdapat dua prinsip penting

dalam teori lokasi, yaitu :

1. Minimisasi ongkos (transport)

2. Maksimasi keuntungan

Aglomerasi merupakan keuntungan pemakaian bersama-sama input (bahan

baku) dan prasarana/infrastruktur yang sama. Terbentuknya kota dalam teori lokasi

dikarenakan oleh pemusatan kegiatan ekonomi. Terbentuknya pertumbuhan wilayah

menurut teori lokasi terdiri atas:

a. Wilayah terdiri dari satu wilayah kecil dan sifatnya (pengelompokan

masyarakat) masih bertani.

b. Adanya pengembangan sektor transportasi, ada hubungan masyarakat dengan

masyarakat lainnya (interaksi rasional), ada pengelompokan baru.

c. Perkembangan sektor transportasi antar rasional.

d. Tahap industrialisasi atau aglomerasi industri

e. Eksport-import merupakan comperative adventage (keuntungan dari wilayah )

Intra regional

Inter regional

Suatu wilayah akan berkembang dengan baik, jika wilayah tersebut mempunyai

sektor export base, sebab :

secara ekonomi keuntungannya meningkat

secara spasial akan membentuk nodal-nodal

Teori export base terdiri atas sektor basis dan sektor non basis. Dimana sektor basis

merupakan sektor penunjang yaitu :

1. industri penunjang penyediaan bahan baku

2. industri jasa perdagangan (perbankan, diklat)

3. industri penyedia industri untuk konsumsi lokal (pedagang eceran)

Keterkaitan antara sektor non basis dan basis menggunakan metode multiplier

effect yaitu bangkitan atau pengaruh yang ditimbulkan oleh sektor basis, dan sejauh

mana sektor basis mempengaruhi sektor non basis.

Gambar 2

Sektor Eksport Base

Prinsip export base adalah:

1. Suatu wilayah akan maju atau berkembang, maka wilayah tersebut akan

berorientasi pada eksport/permintaan dari luar (adanya sektor basis)

2. Adanya sektor non basis maka akan ada effect multiplier berlipat ganda,

aktivitas yang timbul dari aktivitas basis

12

3

Jenis multiplier terdiri atas:

1. Multiplier lokal yaitu keuntungan yang diperoleh daerah itu sendiri

2. Multiplier non lokal, yaitu keuntungan yang diperoleh bukan oleh daerah itu

sendiri

Wilayah berkembang karena :

1. Proses multiplier (teori economic base)

2. Proses linkage (kleterkaitan) yaitu teori input output

3. Mobilitas sektor produksi dan perdagangan antar wilayah (teori neo klasik)

4. Siklus produksi (teori siklus produksi)

5. Timbulnya wiraswasta lokal (teori lokal ekonomi development)

Kelemahan dari teori export base adalah :

1. Tidak menjelaskan keterkaitan antara satu sektor dengan sektor lainnnya,

sebab dalam export base menghitung /melihat perekonomian secara agregat

2. Tidak bisa menghitung effect yang dikeluarkan dari suatu investasi

Sumber : resume mata kuliah perencanaan wilayah

Gambar 3

Effect Multiplier

3. Di satu wilayah, perkembangannya hanya diandalkan pada sektor basis

4. Hanya melihat dari segi demand side

Menciptakan aktivitas produksi baru

Pemerintah dari wilayah lain

Permintaantenaga kerja Permintaan input2 lain

(barang, Mesin, dll)

Pengangguran yang telah ada sebelumnya di daerah tsb

Para tenaga kerja dari industri lain

Tenaga kerjadari luarwilayah

Bulak- balik(commuters)

Menimbulkan permintaanterhadap barang dan jasa

Pelayanan danbarang2 yangdiproduksikansecara lokal

Barang dan jasa dari luar wilayahlain.

Basic

Multiplier local

Cara untuk mengetahui suatu sektor masuk dalam basic atau non basic,

menggunakan lingkage system (sistem keterkaitan). Diamana lingkage system yaitu:

bersifat antar daerah, bagaimana keterkaitan antar daerah terjadi, sehingga masing-

masing daerah mampu untuk mengambil keuntungan (ekonomi) dari adanya

keterkaitan tersebut.

Penyebab adanya lingkage system adalah dari sumber daya yang diambil dari

tiap daerah terbatas, sehingga setiap wilayah tersebut harus memilih untuk

spesialisasinya pada barang dan jasa yang mempunyai keunggulan tinggi, bila

dibandingkan dengan daerah lain. Barang/jasa yang menjadi unggulan di daerah

tersebut (basis) disebut leading sector.

Sumber : resume mata kuliah perencanaan wilayah

Gambar 4

Proses Multiplier

Linkage system mempelajari tentang aliran-aliran produksi, baik barang/jasa

yang potensial, sehingga lingkage system akan mampu menjawab permasalahan

tentang bagaimana posisi potensial/aktual suatu daerah terhadap interegional,

sehingga dapat memberikan basis/ dasar untuk memunculkan aliran, baik inter-

regional maupun intra-regional dari barang/jasa untuk memperoleh perekonomian

daerah. Metoda yang digunakan dalam linkage adalah LQ (Location Quotiens)

merupakan metoda yang statis dalam membandingkan suatu daerah dengan daerah

yang lebih luas (referensi yang mencakup daerah tersebut).

Yang dibandingkan dalam LQ adalah :

1. Tenaga kerja, industri, atau sektor tertentu

2. Output/produk dari industri/sektor tertentu

asumsi daerah dalam LQ :

1. Wilayah itu sendiri (wilayah yang kecil)

2. Wilayah diluar wilayah tersebut (daerah yang lebih luas)

Keterangan :

Xa = jumlah tenaga kerja/output yang dihasilkan oleh industri atau sektor

tertentu diwilayah yang lebih kecil

Xa = jumlah total tenaga kerja/output yang dihasilkan oleh industri atau

sektor tertentu di wilayah yang lebih kecil

Xb = jumlah tenaga kerja/output yang dihasilkan oleh industri atau sektor

tertentu di wialyah yang lebih besar

Xb = jumlah total tenaga kerja/output yang dihasilkan oleh industri atau

sektor tertentu di wilayah yang lebih besar

Dimana nilai LQ :

LQ < 1 merupakan sektor non basis, daerah tersebut mempunyai ukuran

spesifikasi lebih kecil (under representatif), bila dibandingkan dengan daerah

referensinya (daerah yang lebih besar pada industri/ sektor x (sektor

penunjang)

LQ > 1 merupakan sektor basis, daerah tersebut mempunyai ukuran

spesifikasi lebih besar (over representatif), bila dibandingkan dengan daerah

referensinya (daerah yang lebih besar pada industri/ sektor x (sektor

penunjang)

LQ = 1 memiliki ukuran sama (bukan basis ataupun non basis)

2. Teori Pentahapan

Pandangan teori tersebut menekankan bahwa suatu wilayah/negara akan

mengalami pertumbuhan secara linier. Teori pentahapan ini dikembangkan oleh

sependuduk ahli ekonomi.

a. Rostow

Yang mengatakan bahwa : Pentingnya Investasi dan Inovasi. Menyatakan

bahwa suatu wilayah / negara tumbuh dan berkembang melalui tahapan/fase yang

sama, yaitu tradisionalprakondisi tinggal landastinggal landasmenuju

kematangansampai dengan tingkat konsumsi masa tinggi. Misalnya: dari pertanian

di kembangkan industri yang memerlukan investasi dan modal untuk dikembangkan

lagi menjadi perdagangan dan jasa. Dimana faktor investasinya adalah keterampilan

sedangkan modal adalah teknologi dan infrastruktur .

Teori pembangunan ekonomi ini muncul pada awalnya merupakan artikel

yang dimuat dalam Economic Journal (1956), selanjutnya dikembangkan dalam buku

yang berjudul The Stages of Economics, (1960). Teori pembangunan Rostow ini

termasuk dalam teori linier tahapan pertumbuhan ekonomi, yang memandang proses

pembangunan sebagai suatu tahap-tahap yang harus dialami oleh seluruh negara.

Proses pembangunan sebagai suatu urutan tahap-tahap yang harus dilalui oleh seluruh

negara. Industrialisasi merupakan salah satu kunci dari perkembangan

Menurut Walt W. Rostow, pembangunan ekonomi atau transformasi suatu

masyarakat tradisional menjadi suatu masyarakat modern merupakan proses yang

multidimensi. Pembangunan ekonomi bukan saja pada perubahan dalam struktur

ekonomi, tetapi juga dalam hal proses yang menyebabkan:

1) Perubahan reorientasi organisai ekonomi

2) Perubahan masyarakat

3) Perubahan penanaman modal, dari penanam modal tidak produktif ke

penanam modal yang lebih produktif

4) Perubahan cara masyarakat dalam membentuk kedudukan sesependuduk

dalam sistem kekeluargaan menjadi ditentukan oleh kesanggupan melakukan

pekerjaan

5) Perubahan pandangan masyarakat yang pada mulanya berkeyakinan bahwa

kehidupan manusia ditentukan oleh alam

Dalam dimensi ekonominya menurut Rostow, semua masyarakat

dikelompokkan ke dalam salah satu dari lima tahap pertumbuhan, yakni:

a. Masyarakat tradisional (the traditional society)

b. Prasyarat pra-lepas landas (precondition for take-off)

c. Lepas landas (take-off)

d. Tahap menuju kematangan (the drive to maturity)

e. Masyarakat berkonsumsi tinggi (the age of high mass consumption)

Konsep dasar Teori Tahapan Pertumbuhan Rostow:

1. Ada pentahapan pembangunan yang harus dilalui oleh seluruh negara:

a. Masyarakat tradisional (the traditional society) /fungsi produksi yang

terbatas, didasarkan pada teknologi dan ilmu pengetahuan yang sederhana

dan sikap masyarakat primitif, serta berpikir irasional /meliputi

masyarakat yang sedang dalam proses peralihan, yaitu suatu periode yang

sudah mempunyai prasyarat-prasyarat untuk lepas landas.

b. Prasyarat untuk take-off (Pre conditions for take-off /tinggal landas)

c. Take off /dimotori oleh teknologi industri dan pertanian, pembagunan

prasarana serta tumbuhnya kekuatan politik yang sangat peduli akan

modernisasi dan pertumbuhan ekonomi

d. Tahap menuju kematangan (drive to maturity) /didasari oleh pertumbuhan

industri yang beraneka ragam dan telah terkait dengan pasar internasional.

e. Komsumsi Masal (High Mass Consumption) /pendapatan per kapita yang

tinggi dan persoalaan telah beralih dari pertumbuhan industri ke

kesejahteraan sosial yang lebih tinggi (Walfare State).

2. Perlu peranan pemerintah pada proses tersebut (perencanaan).

Rostow membagi sektor-sektor ekonomi dalam tiga sektor pertumbuhan:

a) Sektor primer /sektor pertanian

b) Sektor Supplemen /sektor yang tumbuh sebagai pertumbuhan sektor primer

seperti pertambangan dan pengakutan.

c) Sektor tarikan (derived sector)/industri dan perumahan.

b. Douglass North

Menyatakan bahwa suatu wilayah / negara tumbuh dan berkembang

mengikuti pola definitif (tahapan yang jelas, yaitu : subsistansi ekonomi

perdagangan dan spesialisasi lokal perdagangan antar wilayahindustrilisasi

spesialisasi pada industri tersier (jasa).

c. Gunnar Myrdal

Pada pertengahan tahun 1950-an, Gunnar Myrdal (1957) melontarkan thesis

tentang keterbelakangan yang terjadi di negara-negara berkembang. Menurut Myrdal

adanya hubungan ekonomi antara negara maju dengan negara belum maju yang telah

menimbulkan ketimpangan internasional dalam pendapatan per kapita dan

kemiskinan di negara yang belum maju.

Adapun faktor utama yang menyebabkan ketimpangan ini adalah adanya

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, adanya pasar yang luas dan konsentrasi

modal keuangan di negara maju.

Kemakmuran kumulatif timbul di negara maju dan kemiskinan kumulatif

dialami rakyat di negara miskin. Dengan perkataan lain, hubungan ekonomi antara

negara maju dengan negara miskin menimbulkan efek balik (backwash effect) yang

cenderung membesar terhadap negara miskin. Myrdal (1957) mengemukakan

pemikirannya mengenai prakondisi struktural yang harus dimiliki oleh negara sedang

berkembang dalam melaksanakan proses pembangunan, antara lain adalah sebagai

berikut :

1. Sebagian besar rakyat di negara sedang berkembang berada dalam situasi

kekurangan gizi yang parah dan berada dalam kondisi yang menyedihkan baik

dalam tingkat kesehatan, fasilitas pendidikan, perumahan dan sanitasi

2. Sebagian besar rakyat di negara sedang berkembang berada dalam situasi

kekurangan gizi yang parah dan berada dalam kondisi yang menyedihkan baik

dalam tingkat kesehatan, fasilitas pendidikan, perumahan dan sanitasi.

3. Adanya struktur sosial yang sangat timpang sehingga alokasi sumber-sumber

ekonomi yang produktif sangat banyak untuk keperluan memproduksi barang-

barang mewah (conspicuos consumption).

Menurut Myrdal, upaya untuk memberantas kemiskinan di negara yang

belum maju harus dilakukan dengan campur tangan pemerintah terutama dalam

mempengaruhi kekuatan pasar bebas.

Kemudian tentang teori keunggulan komparatif yang digunakan oleh ahli

ekonomi neoklasik tidak dapat dijadikan petunjuk untuk proses alokasi sumber-

sumber ekonomi. Harus ada perlindungan atas industri-industri rakyat yang belum

berkembang dari persaingan dengan luar negeri.

3. Teori Neo klasik

Suatu negara/ wilayah berkembang berdasarkan tahapan tahapan mulai dari

tradisional pratradisional sampai pada tahap moderinisasi, dengan pemikiran dasar

bahwa mekanisme pasar berkembang untuk mencapai keseimbangan, ekonomi

merupakan aspek penting dalam pengembangannya dan proses perkembangan

ekonomi dapat diramalkan.

Dalam kaitan dengan negaranegara yang sudah berkembang. Teori

pertumbuhan ekonomi pada pertengahan abad ke-20 pada dasarnya bersumber pada

Karya Tinbergen (1942) dan Harrod (1939) kedua ahli ekonomi ini melihat bahwa

dalam pertumbuhan nasional. Modal (investasi) merupakan bagian dari output

nasional. Akan tetapi mereka mempunyai pandangan yang berbeda terhadap peran

teknologi dalam pertumbuhan nasional. Tinbergen yakin bahwa teknologi dapat

diganti (disubstitusi) oleh buruh/pegawai dan modal (capital), sedangkan Harrod

percaya bahwa buruh dan modal bersifat saling melengkapi satu dengan lainnya

(perfectly complementary to each other).

Ahli ekonomi lainnya, Kaldor (1957, 1961, 1962) mengajukan teori

pertumbuhan ekonomi pada negara-negara yang sudah maju, yang berbeda dari apa

yang dikemukakan oleh Tinbergen dan Harrod. Pada dasarnya model kaldor adalah

kombinasi dari teori Keynes tentang saving, yaitu rate of groth adalah sama dengan

produk rete keuntungan (profit rate) dan kecenderungan untuk menabung profit

tersebut (the propensity to save out of profits), dan teknologi.

Pada tahun 1954 W.A. Lewis memperkenalkan sebuah teori tentang

pembangunan ekonomi pada kotak jumlah labor yang tidak terbatas. Lewis

beragumentasi bahwa baik teori Keynes ataupun teori Neo-klasik tentang

pertumbuhan ekonomi yang ada pada saat itu tidak dapat diterapkan pada negara-

negara dengan surplus buruh yang tidak terbatas.

Basis model Lewis adalah bahwa ekonomi nasional negara-negara yang

terbelakang dapat dibagi menjadi dua sektor, yaitu tradisional (agricultire) dan

modern (industrial) sektor. Pertumbuhan dalam sektor-sektor industri dapat

menyerap surplus tenaga kerja dalam sektor pertanian, sampai terjadi suatu

keseimbangan baru (eqilibrium) dengan asumsi bahwa tingkat upah pada sektor

industri lebih tinggi dari pertanian (Lewis, 1958).

Sampai di sini, dapat dikatakan bahwa teori Neo-klasik tentang pertumbuhan

ekonomi, baik untuk negara yang sudah dan sedang berkembang, mencoba

menjelaskan saling-ketergantungan antara komponen-komponen pertumbuhan

ekonomi, seperti model, tabungan, buruh, teknologi dan pertumbuhan penduduk.

Menurut teori-teori ini, mekanisme pasar (eqilibrium mechanism) bekerja untuk

mengoreksi ketidakseimbangan (disequilibirum) masyarakat yang sedang

berkembang adalah faktor penggerak utama bagi pengembangan masyarakat tersebut

(Rimmer dan Forbes, 1982). Dalam hal ini model-model, teknik-teknik dan ideal-

ideal yang telah dikembangkan di masyarakat yang telah maju dapat digunakan untuk

masyarakat yang sedang berkembang. Kedua, pertumbuhan ekonomi merupakan

tujuan utama, dan ketiga, pengunaan teknik-teknik statistik dapat memberikan

jawaban (Mc Gee, 1978). Dalam teori neoklasik terdapat:

Terdapat istilah keseimbangan jangka panjang

Campur tangan pemerintah tidak di perlukan, karena seiring dengan

berjalannya waktu pasti akan terjadi keseimbangan antar wilayah

Teori neoklasik merupakan reaksi dari teori klasik dimana pertumbuhan

ekonomi suatu negara tergantung pada kekuatan pasar yaitu : modal (Capital), tenaga

kerja (labour), teknologi dengan rumus :

Yt = Kt

+ Lt+Tt

Keterangan :

Yt = tingkat pertumbuhan ekonomi negara tahun t

Kt = jumlah/stok modal tahun t/tingkat pertumbuhan modal

Lt = jumlah tenaga kerja tahun t

Tt = tingkat teknologi tahun t

= tingkat produksi yang dihasilkan dengan penambahan/unit kapital/

kontribusi kapital terhadap output

= tingkat produksi yang dihasilkan dengan penambahan satu unit

tenaga kerja/kontribusi tenaga kerja terhadap output

Asumsi

+ = 1

= 1 -

Yt = Kt

x L1-

Perbedaan antara klasik dan neo klasik adalah :

1. Klasik dalam hal rasio, modal dan produksi tetap/berbanding lurus

2. Neo klasik dalam hal rasio, modal dan produksi berubah tergantung berapa

besar kita memberi proporsi modal dan tenaga kerja

K

K1

K2

L1 L2 L

N2

Harord Domar (Klasik)

K2

K1

L3 L2 L

B = MP

Cobb Douglas (Neo Klasik)

K3

L1

Pertumbuhan wilayah (Regional Growth) bisa dilihat dari :

Output PDRB (satuan yang digunakan untuk menggambarkan output)

Output /tenaga kerja

Output/penduduk total

Gambar 5

Perbandingan Klasik Dan Neo Klasik

PDRB/nilai tambah dipengaruhi oleh : teknologi (peningkatan teknologi bisa

menekan ongkos produksi), modal (dari dan dalam wilayah itu sendiri atau dari luar

ilayah itu sendiri), dan tenaga kerja. Dalam konteks wilayah, output/PDRB

digambarkan dengan batasan:

Faktor produksi dalam teori neo klasik terdiri dari tenaga kerja dan modal.

Faktor yang mempengaruhi perpindahan modal adalah : biaya produksi, pajak,

fasilitas, infrastruktur, dan kelengkapan wilayah yang meliputi :

Perpindahan arus modal

Perpindahan arus tenaga kerja

Masalah yang timbul adalah : wilayah tidak selamanya sama (ada yang maju

dan ada yang terbelkang , perbedaan tingkat upah (ada yang tinggi dan ada yang

Output

(Pertumbuhan Wilayah)

Teknologi Capital Tenaga Kerja

Dalam (Investasi

Penduduk dari Dalam)

Luar (Investasi

Penduduk dari luar)

Tabungan Tingkat untuk

mengembalikan

utang

Pajak, infrastruktur,

pemasaran.

Dalam jumlah

penduduk yang

mau bekerja/usia

produktif di

wilayah tersebut

Luar

Perbedaan

upah

Gambar 6

Pertumbuhan Wilayah

rendah). Pada negara maju, pasti terdapat ketidakmerataan pembangunan pada

daerahnya sebab modal dan tenaga kerja terkonsentrasi pada satu wilayah tertentu

saja. Terdapat proses yang alami. Yaitu ada ketidakmerataan arus modal dan tenaga

kerja, serta pada suatu wilayah akan tercpai kemerataan.

Diversensi pada awal perkembangan wilayah yaitu konversensi wilayah

setelah mencapai tingkat equilibrium pada suatu titik ( tingkat upah tidak akan naik

dan kebijaksanaan pemerintah). Neo klasik sebagai mobilitas faktor produksi dan

perdagangan antar wilayah.

4. Keynessian Theory (Keseimbangan)

Model negara ditempatkan di wilayah teori pertumbuhan wilayahnya

berbicara mengenai keuntungan aglomerasi, lokasi dan pola migrasi penduduk

Terdapat campur tangan pemerintah

Teori ini lahir pada tahun 1930 untuk menjawab krisis ekonomi dunia .

Perusahaan

Negara

Rumah Tangga

Pengeluaran RT berupa konsumsi

Upah/sewa

Pajak Pajak

Pengeluaran Pemerintah Gaji

Gambar 7

Sistem Ekonomi Tertutup

Model keseimbangan yaitu pendapatan = pengeluaran dengan rumus:

Y = C + i + G + (x-m)

Keterangan :

C = konsumsi

I = Investasi

G = Government (APBD/APBN)

X = eksport

M = import

5. Commulative Causative (Keynes, Myrdal)

Berbicara tentang interfensi atau interaksi (akan ada gaya dari inti ke

pinggiran) antara wilayah inti dengan wilayah pinggiran

Verdoorn Effect : suatu wilayah yang telah berkembang akan lebih berkembang,

akumulasi dan terus menerus mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Negara

Perusahaan

Luar Negeri

Rumah Tangga

Ekspor

Import Import

Import

Gambar 8

Sistem Ekonomi Terbuka

Untuk mengetahui seberapa besar ketimpangan suatu wilayah dapat dihitung

dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

Keterangan :

Vw = ketimpangan wilayah

Yi = pendapatan perkapita daerah

Y = pendapatan perkapita negara

Fi = jumlah penduduk daerah i

n = jumlah penduduk nasional

Meningkatkan

populasi dan tenaga

kerja

Meningkatkan

pelayanan lokal

Lokasi wilayah

ekspor yang baru

Memperluas supply

lokal

Meningkatkan tenaga

kerja

Meningkatkan sektor

pelayanan

Memperluas wilayah

dengan basis keuangan

Meningkatkan

aglomerasi ekonomi

Pembangunan infrastruktur

Sumber : resume mata kuliah perencanaan wilayah

Gambar 9

Commulative Causative

6. Teori Daerah/Wilayah Inti

Friedmann (1964) menganalisis aspek-aspek tata ruang, lokasi, serta

persoalan-persoalan kebijakan dan perencanaan pengembangan wilayah dalam ruang

lingkup yang lebih general. Pusat-pusat besar pada umumnya berbentuk kota-kota

besar, metropolis atau megapolis, dikategorisasikan sebagai daerah inti, dan daerah-

daerah yang relatif statis sisanya merupakan, subsistem-subsistem yang kemajuan

pembangunannya ditentukan oleh lembaga-lembaga di daerah inti dalam arti bahwa

daerah-daerah pinggiran berada dalam suatu hubungan ketergantungan yang

substansial. Daerah inti dan wilayah pinggiran bersama-sama membentuk sistem

spasial yang lengkap.

Pada umumnya daerah-daerah inti melaksanakan fungsi pelayanan terhadap

daerah-daerah sekitarnya. Beberapa daerah inti memperlihatkan fungsi yang khusus,

misalnya sebagai pusat perdagangan atau pusat industri, ibu kota pemerintah, dan

sebagainya.

Hubungan dengan peranan daerah inti dalam pembangunan spasial,

Friedmann mengemukakan lima buah preposisi utama, yaitu sebagai berikut (N.M.

Hansen; 1972, 96-99 dalam Adisasmita; 119):

1. Daerah inti mengatur keterhubungan dan ketergantungan daerah-daerah di

sekitarnya melalui sistem supply, pasar dan daerah administrasi.

2. Daerah inti meneruskan secara sistematis dorongan-dorongan inovasi ke

daerah-daerah di sekitarnya yang terletak dalam wilayah pengaruhnya.

3. Sampai pada suatu titik tertentu pertumbuhan daerah inti cenderung

mempunyai pengaruh positif dalam proses pembangunan sistem spasial, akan

tetapi mungkin pula mempunyai pengaruh negatif jika penyebaran

pembangunan wilayah inti kepada daerah-daerah di sekitarnya tidak berhasil

ditingkatkan, sehingga keterhubungan dan ketergantungan daerah-daerah di

sekitanya terhadap daerah inti menjadi berkurang.

4. Dalam suatu sistem spasial, hirarki daerah-daerah inti ditetapkan berdasar

pada kedudukan fungsionalnya masing-masing meliputi karakteristik-

karakteristiknya secara terperinci dan prestasinya.

5. Kemungkinan inovasi akan ditingkatkan ke seluruh daerah sistem spasial

dengan cara mengembangkan pertukaran informasi.

Teori ini memiliki kelemahan yaitu :

Teori ini tidak membahas masalah pemilihan lokasi optimum industri dan

tidakpula menentukan jenis investasi apa yang sebaiknya ditetapkan di pusat-

pusat urban, oleh karena itu mereka di klasifikasikan sebagai tanpa tata ruang.

Dominannya pusat-pusat urban dapat menimbulkan dampak negatif yaitu

munculnya susunan-susunan ketergantungan dualistik menimbulkan akibat-

akibat yang mendalam bagi pembangunan nasional.

7. Model Gravitasi Sebagai Faktor Penting Penentu Lokasi

Model gravitasi adalah model yang paling banyak digunakan untuk melihat

besarnya daya tarik dari suatu potensi yang berada pada suatu lokasi. Model ini sering

di gunakan untuk melihat kaitan potensi suatu lokasi dan besarnya wilayah pengaruh

dari potensi tersebut. Dalam perencanaan wilayah, model ini sering dijadikan alat

untuk melihat apakah lokasi berbagai fasilitas kepentingan umum telah berada pada

tempat yang benar. Selain itu, apabila kita ingin membangun suatu fasilitas yang baru

maka model ini dapat digunakan untuk menentukan lokasi yang optimal. Artinya,

fasilitas itu akan digunakan sesuai dengan kapasitasnya. Model gravitasi berfungsi

ganda, yaitu sebagai teori lokasi dan sebagai alat dalam perencanaan.

Teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang (spatial order) kegiatan

ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang

potensial, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap keberadaan berbagai

macam usaha/kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial (Tarigan, 2006:77).

Terkait dengan lokasi maka salah satu faktor yang menentukan apakah suatu

lokasi menarik untuk dikunjungi atau tidak adalah tingkat aksesibilitas. Tingkat

aksesibilitas adalah tingkat kemudahan untuk mencapai suatu lokasi ditinjau dari

lokasi lain di sekitarnya (Tarigan, 2006:78). Menurut Tarigan, tingkat aksesibilitas

dipengaruhi oleh jarak, kondisi prasarana perhubungan, ketersediaan berbagai sarana

penghubung termasuk frekuensinya dan tingkat keamanan serta kenyamanan untuk

melalui jalur tersebut. Dalam analisis kota yang telah ada atau rencana kota, dikenal

standar lokasi (standard for location requirement) atau standar jarak (Jayadinata,

1999:160) seperti terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 1

Standar Jarak Dalam Kota

No Prasarana Jarak dari tempat tinggal (berjalan

kaki)

1 Pusat tempat kerjaPusat kota (dengan pasar, dan

sebagainya)Pasar lokal

20 sampai 30 menit30 sampai 45

menit km atau 10 menit

2 Sekolah Dasar km atau 10 menit

3 Sekolah Menengah Pertama 1 km atau 20 menit

4 Sekolah Lanjutan Atas 20 atau 30 menit

5 Tempat bermain anak-anak dan taman lokal km atau 20 menit

6 Tempat olah raga dan pusat lalita (rekreasi) 1 km atau 20 menit

7 Taman untuk umum atau cagar (seperti kebun

binatang, dan sebagainya 30 sampai 60 menit

Sumber: Chapin dalam Jayadinata (1999:161)

8. Teori Penempatan Lokasi Pusat Pelayanan Kota

Penempatan lokasi suatu pusat pelayanan kota pada prinsipnya harus

mempertimbangkan aspek keruangan dengan cermat. Hal tersebut berlaku bagi semua

hirarki struktur pusat pelayanan kota, mulai dari tingkat pusat kota, sub pusat kota

atau pusat bagian wilayah kota, sampai kepada pusat lingkungan, penempatan lokasi

yang tepat akan dapat mewujudkan sistem pelayanan kota yang baik dan efisien.

Secara umum, pusat pelayanan tersebut harus ditempatkan pada lokasi yang sentral.

Terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan lokasi pusat pelayanan kota,yaitu:

Pendapat Christaller (1933) dalam teori tempat pusat:

Konsumen (penduduk pengguna fasilitas) akan berusaha mencari pusat

pelayanan yang terdekat. Hal ini berarti bahwa pusat pelayanan tersebut harus

ditempatkan pada daerah kosentrasi permukiman penduduk. Setiap pusat

pelayanan akan saling terhubung oleh suatu jaringan heksagonal. Dalam konteks

dunia modern saat ini, pendapat Christaller ini dapat diartikan bahwa lokasi

pusat pelayanan kota harus sedekat mungkin dengan daerah kosentrasi

permukiman penduduk. Sementara itu, jaringan heksagonal dapat diartikan

sebagai jaringan pergerakan yang menghubungkan antara bagian wilayah kota

yang satu dengan yang lainnya. Jadi, pusat pelayanan kota harus berlokasi di

simpul-simpul pertemuan jaringan pergerakan yang satu dengan yang lainnya.

Sehingga pusat pelayanan tersebut dapat dengan mudah dicapai penduduk.

Pendapat Rushton (1979):

Lokasi yang paling optimum untuk sebuah pusat pelayanan kota adalah lokasi

yang paling mudah diakses/dicapai oleh penduduk. Terdapat beberapa kriteria

yang dapat mendefinisikan kaidah most accecible ini, seperti kriteria minimasi

jarak total, kriteria minimasi jarak rata-rata, kriteria minimasi jarak terjauh,

kriteria pembebanan merata, kriteria batas ambang, serta kriteria batas kapasitas.

B. Konsep Pertumbuhan Wilayah

Jenis konsep pertumbuhan wilayah terdiri atas :

Develop from above

Develop from below

LED (Local Economic Development)

1. Konsep Development From Above (Top Down),

Berorientasi pada kota besar, berasal dari teori neo klasik (Capital Factor)

mobilitas faktor. Jenis-jenis teori ini terdiri atas :

1. Intermediate City

2. Sistem Kota-kota

3. Backwash Effect (Penyedotan sumber daya dari desa ke kota)

4. Growth Pole , didasari oleh adanya unbalance growth.

Balance adalah cenderung membagi investasi yang sama pada setiap daerah.

Unbalance growth difokuskan pada daerah-daerah yang memiliki linkage yang besar

karena perkembangannya berbeda-beda maka investasi diarahkan pada satu titik saja.

Primate city (kota yang sangat besar) memiliki masalah yaitu kota menjadi tidak

efisien lagi, sehingga penduduk mencari rumah di pinggiran kota dan akan

membutuhkan ongkos transport yang besar untuk menuju tempat kerja serta waktu

yang relatif lama.

Penyelesaian dengan membuat intermediate city (kota kecil dan kota menengah

atau kota baru). Fungsi intermediate city yaitu agar sebaran aktivitas primate city

dapat menyebar ke intermediate city dan konsep/sistem perkotaan terpadu.

Aktivitas yang dikembangkan adalah ekonomi, sosial dan budaya, dan lain

sebagainya. Akan tetapi tidak mudah memindahkan aktivitas tersebut. Oleh karena itu

dapat melalui insentif dan disinsentif, kebijakan yang tepat serta rencana yang

komperhensif. Ide dasar intermediate city adalah menciptakan kota terpadu dan

Primate City

Kota Jenjang I

Kota Jenjang II

Gambar 10

Primate City

menciptakan keterkaitan antar kota sesuai dengan fungsinya masing-masing (tercipta

sistem koleksi dan distribusi) menghasilkan sistem perkotaan yang mencakup sistem

transportasi, termasuk didalamnya jaringan jalan regional.

Ciri utama dari Growth Pole adalah :

a. Konsep Leading Industries (perusahaan skala besar) tercipta linkage yang

sangat kuat dan efektifitas tinggi.

b. Polarisasi yaitu terciptanya aglomerasi dan memperkecil suatu sektor yang

memiliki keterkaitan dengan banyak sektor untuk mengefisiensikan prasarana.

c. Spreed Effect yaitu terjadinya perkembangan ke daerah pinggiran karena

polarisasi tidak efisiensi lagi, misalnya penyebaran penduduk ke pinggiran

kota.

Dalam growth pole pertumbuhan yang terjadi dalam suatu wilayah hanya

terjadi di titik titik tertentu . kutub-kutub pertumbuhan dengan asumsi :

a. Perkembangan wilayah tidak terjadi pada setiap tempat, hanya terjadi pada

titik-titik tertentu.

b. Wilayah berkembang karena adanya sistem transportasi

c. Perkembangan antar titik-titik tersebut tidak sama, tegantung teknologi,

komunikasi dan transportasi.

Faktor pendorong mobilitas yaitu transportasi karena perkembangannya

berbeda, maka investasi diarahkan pada satu titik saja.

Kritik yang timbul dari top down : tidak memperhatikan keunikan antar

daerah, cenderung tidak dapat mendorong partisipasi masyarakat, masyarakat

seringkali hanya dapat menerima, dan cenderung mengakibatkan polarisasi

dibandingkan spreed effect.

2. Konsep Development from below (Bottom Up)

Muncul dari pendekatan development from below, sangat memperhatikan

keunikan antar daerah (sumber daya manusia, sumber daya alam,

institusi/kelembagaan, budaya dan ekonomi), masyarakat ikut berpartisipasid alam

proses perencanaan. Prosesnya adalah sebagai berikut:

1. Masalah akses masyarakat terhadap tanah (harus ada pembahasan kepemilikan

tanah)

2. Pendekatan basic need, ada interaksi pemeritnah untuk memberikan pelayanan

kepada masyarakat yang ada di daearah pinggiran

3. Menentukan nilai tambah komoditi pertanian

4. Pemilihan teknologi, mencari bentuk-bentuk teknologi yang sesuai dengan

keunikan tiap daerah, dan bsia digunakan oleh masyarakat.

5. Infrastruktur pedesaan (jaringan jalan, listrik, dll)

6. Sektor unggulan yang akan dikembangkan

7. Keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses

pembangunan

Development from below terdiri atas konsep agropolitan yang merupakan

respon atas kegagalan dari industrialisasi konsepnya mengembangkan sektor-sektor

pertanian dengan mengembangkan konsep daya lahan dan adanya partisipasi dari

masyarakat. dengan ciri agropolitan dengan ciri agropolitan yaitu : ekpor bahan baku,

investasi dari luar negeri dan pinjaman dari luar negeri (subtitusi import) serta

investasi sektor pertanian. Pada tahun 1970-an terdapat kebijakan orientasi ekspor,

beberapa karakteristik yang dikembangkan adalah impor teknologi, low cost labour,

capital insentif, high production standard. Indikasi dari dualisme adalah:

Urbanisasi di kota-kota

Konsentrasi populasi di beberapa tempat (spasial)

Ketidakmerataan pendapatan, pengangguran tinggi dan kemiskinan

Ketergantungan dari luar negeri

3. Konsep LED (Local Economic Development)

Konsep pengembangan Local Economic Development (LED), merupakan

konsep pengembangan wilayah yaitu pembuatan Networking (jaringan) antara aktor

(Stakeholder) yang ada di pusat (Centre) dengan aktor yang ada di pinggiran atau

pedesaan (Hinterland).

Adapun untuk definisi Pembangunan Ekonomi Lokal (Local Economic

Development) lain dari para pakar/ahli sebagai berikut:

Menurut World Bank :

Pembangunan Ekonomi Lokal adalah proses dimana pemerintah lokal dan

organsisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara,

aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan

Menurut International Labour Organization (ILO):

Pembangunan Ekonomi Lokal adalah proses partisipatif yang mendorong

kemitraan antara dunia usaha dan pemerintah dan masyarakat pada wilayah

tertentu, yang memungkinkan kerjasama dalam perancangan dan pelaksanaan

strategi pembangunan secara umum, dengan menggunakan sumber daya local

dan keuntungan kompetitif dalam konteks global, dengan tujuan akhir

menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan merangsang kegiatan ekonomi.

Menurut A. H. J. Helming :

Pembangunan Ekonomi Lokal adalah suatu proses dimana kemitraan yang

mapan antara pemerintah daerah, kelompok berbasis masyarakat, dan dunia

usaha mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan pekerjaan

dan merangsang (pertumbuhan) ekonomi pada suatu wilayah tertentu.

Menekankan pada kontrol lokal, dan penggunaan potensi sumber daya manusia,

kelembagaan dan sumber daya fisik.

Menurut Bank Dunia, ILO, Blakely & Bradshaw

Pembangunan Ekonomi Lokal adalah usaha mengoptimalkan sumber daya lokal

yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal dan organisasi

masyarakat untuk mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah.

Dari sisi masyarakat, Pengembangan Ekonomi Lokal diartikan sebagai upaya

untuk membebaskan masyarakat dari semua keterbatasan yang menghambat

usahanya guna membangun kesejahteraannya. Kesejahteraan tersebut dapat diartikan

secara khusus sebagai jaminan keselamatan bagi adat istiadat dan agamanya, bagi

usahanya, dan bagi harga dirinya sebagai mausia. Semua jaminan tersebut tidak dapat

diperoleh dari luar sistem masyarakat karena tidak berkelanjutan, dan oleh karena itu

harus diupayakan dari sistem masarakat itu sendiri yang kerap kali disebut

kemandirian.

Dengan demikian, pembangunan ekonomi lokal merupakan upaya

pemberdayaan masyarakat ekonomi dalam suatu wilayah dengan bertumpukan

kepada kekuatan lokal, baik itu kekuatan nilai lokasi, sumber daya alam, sumber daya

manusia, teknologi, kemampuan manajemen kelembagaan (capacity of institutions)

maupun asset pengalaman (Haeruman, 2001).

Adapun definisi Pembangunan Ekonomi Lokal tersebut memfokuskan

kepada:

Peningkatan kandungan lokal

Pelibatan stakeholders secara substansial dalam suatu kemitraan strategis

Peningkatan ketahanan dan kemandirian ekonomi

Pembangunan bekeberlanjutan

Pemanfaatan hasil pembangunan oleh sebagian besar masyarakat lokal

Pengembangan usaha kecil dan menengah

Pertumbuhan ekonomi yang dicapai secara inklusif

Penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia

Pengurangan kesenjangan antar golongan masyarakat, antar sektor dan antar

daerah

Pengurangan dampak negatif dari kegiatan ekonomi terhadap lingkungan.

Dalam konteks mikro, Local Development Economic merupakan kritik

terhadap pendekatan growth pole dan ide dasarnya yaitu pemberdayaan masyarakat

(pengembangan wirausaha pada masyarakat lokal). Inti dari teori ini adalah

bagaimana cara menumbuhkan wiraswasta lokal, menumbuhkan/pendayagunaan

lembaga-lembaga pada tingkat lokal dan institusi lokal, yang harus diberdayakan

adalah :

lembaga keuangan (dapat memberikan kredit/pinjaman pada masyarakat

lokal)

lembaga pelatihan /balai pelatihan (memebrikan keterampilan-keterampilan

yang potensial untuk membangun daerah tersebut)

penelitian (hasil dari penelitian harus dikoordinasikan dengan lembaga

lainnya)

lembaga pemasaran

Keterangan:

Penghasil Bahan Baku

Pengumpul Bahan Baku serta

Sentra Produksi Lokal

Kota Kecil/Pusat Kegiatan Lokal

Kota Sedang/Besar (market)

Jalan & Dukungan Sapras

Batas Kws Lindung, budidaya,

dll

Quality Control

Industri Proses Produksi Hasil Produsi Market

Petani Komoditas

Hasil Panen

Gambar 11

Ilustrasi Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal

Tabel 2 Kelebihan Dan Kelemahan Pengertian Local Economic Development

No. Pembuat Definisi Fokus Kelebihan Kelemahan

1. The World Bank Meningkatkan daya saing Pertumbuhan ekonomi

yang berkelanjutan

Meningkatkan kualitas pertumbuhan

ekonomiBerorientasi

kepada pemerataan

Berorientasi bukan hanya kepada tujuan yaitu

pertumbuhan ekonomi

dan kesempatan kerja

akan tetapi juga kepada

proses

Tidak dijelaskan:

aspek kelokalannya Kelayakan lapangan kerja

bagaimana proses pelibatan

stakeholder tersebut apakah

harus partisipatif atau

tidak.aspek lokasi dimana PEL

tersebut dilaksanakan atau

terjadi.

2. Blakely dan

Bradshaw

Menciptakan lapangan pekerjaan

Berorientasi bukan hanya kepada tujuan akan tetapi

juga kepada proses

Tidak dijelaskan:

Kelayakan lapangan kerja keberlanjutan dari penciptaan

lapangan pekerjaan tersebut.

Aspek pemerataan aspek kelokalannya bagaimana proses

pelibatan stakeholder tersebut

apakah harus partisipatif atau

tidak

Tidak menjelaskan aspek lokasi

3. ILO Proses harus partisipatif Lokasi PEL pada wilayah

tertentu

Menciptakan lapangan pekerjaan yang layak

Merangsang kegiatan ekonomi

Berorientasi kepada output dan proses.

Pelibatan stakeholder harus partisipastif

Sifat kelokalan ditunjukkan dari

penggunaan sumber daya

lokalAspek lokasi

ditunjukkan bahwa PEL

dilakukan pada wilayah

tertentu.

Tidak menjelaskan keberlanjutan pembangunan

aspek pemerataan aspek lokasi dimana PEL

tersebut dilaksanakan atau

terjadi.

4. A. H. J. Helming Kemitraan antar stakeholder

Kontrol lokal Merangsang

pertumbuhan ekonomi

dan lapangan pekerjaan

Berorientasi kepada output dan proses.

Aspek lokasi ditunjukkan bahwa PEL dilakukan

pada wilayah tertentu.

Sifat kelokalan ditunjukkan dari

penggunaan sumber daya

lokal

Tidak mencantumkan keberlanjutan pembangunan

Tidak menjelaskan aspek pemerataan bagaimana proses

pelibatan stakeholder tersebut

apakah harus partisipatif atau

tidak

Kelayakan lapangan kerja tersebut

4. Konsep Pengembangan Wilayah Dari Sudut Pandang Agropolitan Dan

Selective Spatial Closure

Latar Belakang Strategi Pengembangan Wilayah dalam perspektif

Development from Below

Pendekatan konsep pengembangan wilayah yang berbasis pada kekuatan

ekonomi dan sumber daya lokal, merupakan suatu respon terhadap pendekatan yang

bersifat top-down. Mekanisme pola ketergantungan (dependency) serta struktur

hubungan produksi dan distribusi yang berbeda antara core dan periphery, yang

sangat kontras dengan pemikiran sistem integrasi pusat-pusat dalam suatu lingkup

sistem jaringan, tidak memungkinkan terjadinya proses penjalaran atau yang

dikenal dengan trickling down effects.

Berkaitan dengan dependency serta distorsi yang terjadi antara wilayah core dan

periphery (kesenjangan wilayah), Myrdall (1957), Hirschman (1958), dan

Friedmann (1966), mengatakan bahwa ekonomi wilayah yang terintregasi dan

terkait dengan basis ekonomi dunia yang tidak seimbang akan menimbulkan dua

kecenderungan fenomena. Pertama, aktivitas pembangunan yang mengarah pada

gejala polarisasi atau backwash effect. Dan kedua, leakage atas pemanfaatan sumber

daya vital suatu wilayah untuk kepentingan metropolis (core atau leading region)

maupun negara lain.

Permasalahan juga ditekankan pada kesulitan untuk menstimulate keterkaitan

ekonomi antara industri-industri di pusat dengan daerah belakangnya, serta

ketimpangan opurtunitas yang dimiliki dalam segi skala ekonomi, potensi perubahan

struktur sumber daya manusia dan teknologi oleh core dan periphery. Sehingga gejala

yang umum terjadi adalah mobilitas kapital, tenaga kerja dan sumber daya

terakumulasi di kutub-kutub pertumbuhan ( growth pole ) sementara akibat pengaruh

leakages eksternal maupun internal yang terjadi, wilayah periphery makin tertinggal.

Bertolak dari konsepsi pemikiran bahwa leakages atas proses produksi lokal

akan meminimisasi pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut, teori Development From

Below mensyaratkan adanya suatu tahapan dalam internalisasi sumber daya untuk

menghasilkan produk bagi pemenuhan konsumsi masyarakat lokal, misalnya melalui

cara pengembangan industri padat karya skala kecil. Atau secara ekstrem dapat

dikatakan melakukan perubahan di dalam institusi dan keterkaitan hubungan struktur

ekonomi. Hal ini didukung pendapat Hirschman (1957), bahwa pengembangan

wilayah atas suatu periphery hanya dapat dilakukan dengan melindunginya dari

pengaruh polarisasi wilayah. Ditinjau dari sudut pandang ekonomi wilayah, usaha

internalisasi yang dilakukan dalam bentuk komponen elemen-elemen produksi

(sumber daya maupun investasi) dimaksudkan untuk memaksimalkan efek mulitiplier

lokal terhadap sektor-sektor perekonomian wilayah melalui kontrol backwash effects

yang terjadi dengan bertumpu pada karakter dasar wilayah tersebut.

Konsep Pemikiran Development from Below

Proses internalisasi potensi lokal wilayah merupakan awal bagaimana suatu

wilayah dapat berkembang. Menurut perspektif teori ini, terdapat berbagai strategi

pendekatan pengembangan wilayah, yaitu pendekatan pengembangan territorial,

fungsional, dan pendekatan agropolitan. Secara umum pendekatan- pendekatan

tersebut memfokuskan pada upaya melepaskan diri dari ketergantungan terhadap

wilayah pusat.

Perbandingan pendekatan pengembangan wilayah berdasarkan konsep Development

from Below :

1. Hubungan (linkage) dengan Wilayah Lain

Pengembangan territorial memiliki keterkaitan terbesar terhadap wilayah lain,

dalam hal ini wilayah yang secara fungsional hirarkhinya lebih tinggi dari wilayah

tersebut, sehingga setiap perubahan yang terjadi di wilayah luar akan turut

mempengaruhi perkembangan internal region. Sedangkan pendekatan

pengembangan Agropolitan meniadakan sama sekali linkage dengan region lain.

Dalam hal ini berarti wilayah tersebut berkembang secara independen tanpa

mempengaruhi dan dipengaruhi oleh region lain.

2. Kemungkinan Wilayah Penerapan

Pengembangan territorial dan fungsional tidak mensyaratkan secara tegas potensi

tertentu yang harus dimiliki oleh suatu wilayah. Sementara itu pendekatan

pengembangan agropolitan secara tegas mensyarakatkan potensi sumber daya

alam yang tinggi, terutama bagi negara-negara yang tertinggal pembangunannya

(negara dunia ketiga).

3. Perhatian atas Aspek Penunjang

Teritorial dan fungsional terlampau fokus kepada upaya mengembangkan wilayah

tanpa mempersiapkan infrastruktur lain yang mendukung sektor tertentu yang

akan dikembangkan. Agropolitan mempersiapkan secara matang aspek-aspek lain

yang akan menunjang sektor yang dikembangkan. Misalnya untuk suatu distrik

agropolitan yang berbasis sektor pertanian, maka akan ditunjang pula dengan

sektor industri yang menghasilkan alat-alat pertanian, perdagangan yaitu

perdagangan yang memasarkan hasil-hasil industri dan pertanian itu; dan sektor

jasa lainnya yang secara keseluruhan menunjang berkembanganya sektor

pertanian.

4. Sistem Manajemen

Dalam pengembangan teritorial, keterkaitan antara pusat dan pinggiran

dimanifestasikan dengan sistem birokrasi desentralisasi dan dekonsentrasi yang

masih memungkinkan adanya interaksi kontrol-pertanggungjawaban antara pusat

dengan daerah. Sementara itu agropolitan distrik mempunyai wewenang penuh

untuk mengontrol pemanfaatan sumber daya alamnya. Pada bagian lain,

pendekatan pengembangan fungsional lebih mengalami proses birokrasi yang

kompleks.

5. Tuntutan Adanya Leading Core

Pada konsepsi pengembangan agropolitan tidak dituntut adanya leading core,

dalam artian jika semua wilayah memiliki homogenitas dalam struktur

perekonomian, konsepsi ini dapat dikembangkan. Namun, dalam pengembangan

teritorial dan fungsional, mekanisme pengembangan wilayah dapat terjadi jika

sudah terdapat leading core dalam sistem perwilayahannya.

Agropolitan dan Selecive Spatial Closure Sebagai Konsep Pengembangan

Wilayah

Agropolitan District Growth merupakan suatu kebijakan tertutup dalam

strategi pengembangan wilayah. Pada dasarnya konsep pengembangan wilayah

Agropolitan (Friedmann dan Douglass, 1976) berawal dari tingkat perkembangan

yang berbeda dan keterkaitan yang tidak simetris yang mengarah pada terjadinya

leakage sehingga menyebabkan terjadinya distorsi antara rural dan urban.

Pengembangan rural yang berkelanjutan dengan basis pemenuhan kebutuhan dasar

merupakan salah satu saran dari pendekatan Agropolitan.

Oleh karena itu dibentuk unit- unit rural- urban yang independen di dalam satu

Agropolitan District. Hubungan rural- urban dalam district tersebut didasarkan

pada keterkaitan yang saling menguntungkan, serta kesamaan peran dalam interaksi

skala territorial yang terkecil. Persepsi ini didukung oleh Taylor (1979) yang

mengatakan bahwa dalam konteks ini ukuran kota yang kecil akan mengurangi

terjadinya leakage dari wilayah agraris yang muncul akibat adanya keterkaitan antar

wilayah. Karakteristik- karakteristik dari unit- unit Agropolitan (prasyarat) yang

dapat dijadikan sebagai dasar asumsi pengembangan teori ini adalah :

1. Ukuran wilayah yang relatif kecil

2. Lokasi; terletak di hinterland negara- negara dunia ketiga

3. Kedaan sosial-budaya, politik, dan ekonomi relatif identik secara keruangan.

4. Tingkat kemandirian tinggi yang didasarkan pada partisipasi aktif masyarakat

serta kerjasama di tingkat lokal termasuk di dalamnya pemenuhan kebutuhan

dan pengambilan keputusan oleh masyarakat lokal.

5. Diversifikasi lapangan pekerjaan baik pertanian maupun non-pertanian dengan

penekanan pada pertumbuhan industrialisasi rural area

6. Adanya fungsi industri di wilayah urban-rural yang terkait pada sumber daya

dan struktur ekonomi lokal

7. Adanya teknologi yang mengacu pada pemanfaatan sumber daya lokal.

8. Jumlah penduduk berkisar antara 50.000 150.000

9. Pembatasan jarak antar unit yang memungkinkan terjadinya kecenderungan

commuting.

Upaya menghindari ketergantungan (berupa impor faktor produksi ataupun

barang-barang kebutuhan dasar basic needs) antara periphery dengan core region

diwujudkan melalui tindakan atau strategi pengembangan dalam menutup peluang

terjadinya interaksi dengan hal-hal sbb :

Adanya pengendalian ketat terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini

dilakukan dengan memberikan kesempatan sebesar-besarnya terhadap sektor

yang dapat meningkatkan kualitas lokal secara kontinyu, dan menjadi basis

ekonomi yang permanen, yang dimungkinkan untuk sektor yang memanfaatkan

sumber daya yang dapat diperbarui (renewable resources). Bentuk perhatian

lebihnya adalah dengan menyediakan fasilitas training bagi tenaga kerjanya,

pemberian subsidi, dan akses perkreditan. Sementara itu bagi sektor lainnya akan

dikembangkan ke arah yang mendukung sektor utama di atas.

Meminimasi hubungan fisik antara core region dan periphery region. Dalam hal

ini berarti pembangunan jaringan infrastruktur yang menghubungkan kedua

region tersebut tidak diperhatikan dan titik berat pembangunan infrastruktur

jaringan jalan difokuskan di dalam wilayah itu sendiri.

Adanya kebersediaan pelaku ekonomi, dalam hal ini pemilik modal untuk selalu

menginvestasikan modalnya di wilayah sendiri meskipun rate of return wilayah

lain nilainya lebih besar.

Adanya populasi yang homogen, mengingat fondasi dari agropolitan

development adalah kebudayaan asli masyarakat setempat maka wilayah tersebut

mungkin akan menerapkan kebijakan ketat atas arus migrasi masuk.

Pembangunan infrastruktur lain dan pengembangan sektor lain yang menunjang

pertumbuhan sektor utama. Dengan syarat, keterkaitan antar sektor- sektor

tersebut berada pada satu wilayah agropolitan district.

Pengembangan perencanaan pengembangan wilayah Agropolitan diarahkan pada

strategi yang pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kondisi tertentu dan

keuntungan dari penutupan wilayah, yaitu:

1. Menginternalkan efek multiplier dan pengaruh- pengaruh eksternal melalui

penekanan pada keterkaitan lokal dan fungsi yang saling melengkapi antara

pertanian dan industri sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal.

2. Kebijaksanaan penyamarataan kepemilikan aset produktif diantaranya, lahan,

modal, dan public goods, serta kebijaksanaan redistribusi pendapatan.

Regional leakage dan Bottom-Up Strategies: Menuju Strategi Selective

Spatial Closure. Konsepsi pengembangan wilayah selective spatial closure ( Stohr

dan Todtling, Some Anti-Thesis to Current Regional Development Doctrine,1979)

merupakan aplikasi pendekatan yang bersifat teritorial dan fungsional dari

Development From Below yang secara essensial didasarkan pada pemanfaatan

sumber daya wilayah yang terintegrasi pada skala keruangan yang berbeda dan

merupakan aplikasi bentuk pengembangan yang ditujukan umumnya pada wilayah

yang terbelakang ( periphery ) akibat implementasi serta pengaruh dari polarisasi

wilayah ( Lo dan Salih, 1981). Inti dari konsep, yang pada dasarnya harus

disesuaikan dengan latar belakang dan kondisi wilayah tersebut, adalah adanya

kontrol aliran faktor produksi atau kontrol hubungan eksternal yang bersifat

merugikan terhadap pengembangan wilayah. Pengembangan yang berbasiskan

teritorial ini, tetap akan memenuhi eksternal demand dan memanfaatkan sumber daya

ekternal (dari luar wilayahnya), dengan pertimbangan bahwa tingkat pemenuhan dan

pemanfaatan tersebut tidak mengurangi tingkat utilitas dari kebutuhan dasar

masyarakat lokal serta mobilisasi sumber daya wilayah yang tersedia.

Pengendalian tersebut berkaitan dengan adanya fenomena ketergantungan

(dependensi) antara wilayah periphery dengan core, maupun bentuk dependency yang

berakar dari hierarki sistem perekonomian dunia. Ketergantungan ini terwujudkan

dengan adanya beberapa sektor impor maupun ekspor yang secara langsung

mempengaruhi laju pertumbuhan wilayah tersebut. Konkritnya, semakin banyak

sektor impor maka semakin besar ketergantungan wilayah periphery terhadap wilayah

core ataupun terhadap ruang lingkup linkage skala ekonomi yang lebih luas.

Sedangkan kinerja sektor ekspor yang berlebihan berpengaruh secara langsung pada

ketersediaan sumber daya bagi pemenuhan kebutuhan lokal, dan hal ini dapat

dikatakan sebagai suatu bentuk dari backwash effect akibat pengaruh pola

dependency ekonomi.

Selective spatial closure berusaha memilah dengan mempertimbangkan tingkat

kemampuan atau kontribusi masing-masing sektor tersebut terhadap perkembangan

wilayah itu (periphery). Dalam artian, meskipun sektor yang terpilih untuk

dikembangkan tersebut memiliki kecenderungan untuk meningkatkan terjadinya

proporsi leakages ( dengan pertimbangan tidak besar pengaruhnya terhadap mobilitas

lokal sumber daya wilayah ), tetapi secara fungsional memiliki pengaruh yang lebih

besar terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah dan membangkitkan efek mulitiplier

lokal karena keterkaitannya yang tinggi, sektor tersebut dapat dimungkinkan menjadi

sektor utama yang menumpu perkembangan wilayah. Seleksi lainnya dilakukan

dengan cara melihat potensi lokal yang mungkin dikembangkan dalam hal ini dengan

menilai kemungkinan pemanfaatan faktor produksi lokal yang dapat mensubstitusi

faktor produksi yang semula menjadi input bagi salah satu sektor di periphery dan

input itu berasal dari luar (core region).

Pada perspektif dependensi, ketergantungan wilayah periphery terhadap

wilayah core dapat dihilangkan dengan memutuskan sama sekali hubungan antar

kedua wilayah tersebut. Artinya jika suatu wilayah periphery ingin berkembang,

wilayah tersebut harus memutuskan semua hubungan dengan wilayah core.

Perspektif ini berbeda dengan selective spatial closure, dimana pada perspektif ini

terjadi pemilihan hubungan, input maupun output faktor produksi.

Sebagai gambaran aplikasi konsep selective spatial closure, misalnya suatu

wilayah periphery memiliki tiga sektor pengembangan, yaitu pertanian, tekstil, dan

sepatu. Ketiga sektor tersebut memiliki hubungan dengan wilayah core. Dalam

perspektif dependensi, jika wilayah periphery ingin berkembang, maka wilayah

tersebut harus memutuskan hubungan terhadap wilayah core. Namun, teori selective

spatial closure memilah- milah sektor yang paling besar memberi kontribusi dan

dapat membangkitkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, misalnya sektor

tekstil; dengan keterkaitan sektor tersebut terhadap industri hulu dan hilir maka

sektor ini menjadi sektor utama pengembangan wilayah tersebut, walaupun terjadi

leakage dengan wilayah core.

Proses seleksi lainnya diilustrasikan melalui adanya suatu pre-condition.

Misalnya, sektor tekstil yang menjadi andalan perkembangan wilayah namun input

produksinya berupa kapital intensif yang berasal dari core region. Tindakan

pemutusan hubungan dengan wilayah pusat dapat dilakukan apabila terdapat faktor

produksi yang mensubstitusi input produksi, misalnya kapital intensif disubstitusi

dengan labor intensif apabila wilayah ini mempunyai tenaga kerja yang murah.

Proses seleksi di atas kemudian ditindaklanjuti dengan membandingkan tingkat

kemampuan masing-masing sektor untuk men-generate perkembangan wilayah.

Pada dasarnya, implementasi program di dalam kebijaksanaan selective

spatial closure didasarkan atas upaya meningkatkan taraf tingkat self sufficiency

suatu wilayah, dengan memandang peran dan posisinya di dalam kontelasi serta

hierarki sistem perwilayahan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan

adanya perkembangan ataupun perubahan bentuk pada sistem fiskal dan transfer

sumber daya (Lo dan Salih, 1981), dengan fokus utama dimana wilayah tersebut

dapat menerima beberapa pengaruh dorongan pertumbuhan dari basis ekspor melalui

filter strategi small open model economy guna menghindari ketergantungan

terhadap sistem perekonomian nasional maupun internasional (Fei dan Ranis, 1973).

Integrasi keruangan nasional kerap dinilai sebagai suatu langkah

pengembangan yang positif. Namun dari sudut pandang penganut paham selective

spatial closure, hal ini akan men-create bentuk-bentuk linkages proses produksi

yang pada akhirnya akan merugikan wilayah yang terisap. Karena itu langkah awal

yang perlu dipersiapkan di dalam membentuk pondasi wilayah yang kuat adalah

perbaikan struktur keterkaitan hubungan perekonomian, yang dilandasi interrelasi

yang seimbang antara core dan periphery serta perbaikan struktur perekonomian

wilayahnya.

Hubungan struktural dalam lingkup internasional secara langsung maupun

tidak akan mempengaruhi pemilihan kebijakan di wilayah yang lingkupnya lebih

kecil. (Lo dan Salih, Blaikie). Dengan berdasarkan pemahaman tersebut berarti

perbaikan struktur internal wilayah (dalam skala nasional) untuk mencapai tingkat

self-sufficient tidak akan efektif jika tidak disertai dengan perbaikan hubungan

eksternalnya dalam lingkup perekonomian internasional.

Langkah strategi pengembangan selanjutnya terletak pada faktor struktur

kelembagaan, yang mengarah pada tuntutan azas desentralisasi dimana fungsi

pengambilan keputusan lokal sangat essensial sifatnya. Tiga prasyarat keberhasilan

strategi pengembangan selective spatial closure menurut Boisier, adalah :

1. Pembentukan kelembagaan baru; hal ini mensyaratkan adanya sumber daya

manusia yang baru yang belum tentu ada di wilayah periphery sehingga jika

pelaksanaan pembentukan institusi ini berhasil, diperlukan pendekatan

metodologi dan teori baru yang diperoleh melalui penambahan kuantitas sumber

dayanya dan pelatihan tertentu.

2. Pemahaman yang meluas di tengah msyarakat setempat, mengenai tujuan dari

setiap aktivitas pembangunan, guna terciptanya tingkat kreativitas yang ditinggi

di tengah masyarakat. Untuk itu biasanya diperlukan suatu proyek perangsang

kreativitas dari pemerintah yang masih bernuansa top-down.

3. Membangkitkan hasil nyata dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Hal ini

sebenarnya cukup berat untuk dipenuhi sebab strategi ini memerlukan

transformasi struktural yang besar, seperti land reform, yang seringkali

menimbulkan efek terhambatnya proses produksi.

Beberapa Kritik Terhadap Konsep Agropolitan dan Selective Spatial Closure

Kritik dan Evaluasi Perspektif Agropolitan

Secara umum, konsep pengembangan agropolitan dinilai terlalu utopian. Hal ini

terlihat dalam asumsi- asumsi yang mendasarinya. Berikut ini dijabarkan beberapa

kritik terhadap asumsi- asumsi tersebut :

Salah satu asumsi konsep pengembangan Agropolitan adalah keberadaan

penduduk yang homogen/ identik. Aplikasinya berarti wilayah tersebut berhak

memilah- milah penduduk yang tinggal di region tersebut. Dalam lingkup yang

sesungguhnya, proses pemilahan itu sulit, bahkan hampir tidak mungkin, untuk

dapat diwujudkan.

Kritik lainnya adalah adanya asumsi bahwa terdapat kebersediaan individu

(pelaku investasi) wilayah lokal untuk selalu menginvestasikan modalnya di lokal

wilayah tersebut. Hal ini tidak mungkin terjadi dalam pengembangan wilayah

yang sesungguhnya, dimana setiap investor akan mempertimbangkan aspek skala

ekonomi yaitu menempatkan investasi di wilayah yang memiliki rate of return

lebih tinggi dibandingkan wilayah lain, dalam hal ini berarti tidak selalu wilayah

lokal yang menjadi pilihan investasi jika wilayah lokal tersebut tidak memiliki

rate of return yang menunjang perhitungan aspek skala ekonomi.

Kritik lain diajukan oleh sependuduk ahli, Forkenbrock, yang berpendapat

bahwa wilayah Agropolitan akan sulit berkembang karena tingkat aksesibilitas

yang rendah. Wilayah Agropolitan pada konsepnya memang tidak

mengembangkan infrastruktur ekternal, hal ini akan mengurangi tingkat

aksesibilitasnya terhadap wilayah lain, sehingga wilayah ini akan sulit

berkembang.

Adanya asumsi kontrol terhadap sumber daya, yaitu sumber daya yang memiliki

kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan wilayah akan difasilitasi dengan

berbagai insentif sedangkan sebaliknya, sumber daya yang lain dibiarkan tidak

berkembang. Sedangkan dalam pertimbangan pemilihan investasi ditinjau

keterkaitan antar sektor, dalam hal ini berarti sependuduk investor akan

menanamkan modalnya dengan melihat keterkaitan dengan sumber daya lain

yang mungkin terdapat di wilayah lain. Jika demikian berarti telah terjadi leakage,

sedangkan hal ini tidak diperbolehkan dalam konsep pengembangan wilayah

Agropolitan.

Terkait dengan teori dependensi, timbul argumen bahwa proses internalisasi,

peningkatan akses menuju pengembangan sumber daya, dan keuntungan tidak

mungkin dapat dicapai dalam kondisi terjadinya proses polarisasi dalam skala

nasional dan internasional.

Argumentasi kedua, maksimasi keuntungan spread effect tidak mungkin dapat

dicapai seluruhnya hanya dengan melalui kegiatan ekonomi lokal dikarenakan

adanya keterbatasan kekuatan dan daya saing ekonomi lokal tersebut.

Beberapa kendala yang timbul dalam implementasi kebijakan perkembangan

wilayah Agropolitan diantaranya : (Lo dan Salih, 1981)

1. Adanya penetrasi kekuatan internasional dan antar wilayah terhadap ekonomi

wilayah yang melemahkan posisi dan daya saing dari produsen lokal.

2. Tidak adanya keinginan untuk mendesentralisasikan proses pengambilan

keputusan di tingkat pemerintah lokal.

3. Keterbatasan kualitas sumber daya pengambil keputusan di tingkat lokal.

4. Tidak adanya keseimbangan aset dan distribusi pendapatan

5. Adanya berbagai kelas dalam masyarakat lokal yang kemudian mengacu pada

perbedaan akses secara sosial dan politik.

Kritik dan Evaluasi Perspektif Selective Spatial Closure

Selective Spatial Closure pada pendekatan tertentu serupa dengan konsep

Agropolitan. Hal yang membedakan dan menjadi karakteristik perspektif ini bahwa

wilayah masih membuka diri untuk melayani permintaan luar serta di dalam

memanfaatkan sumber daya dari luar (small open economy). Kritik yang muncul

sehubungan dengan hal tersebut adalah :

1. Berkaitan dengan teori dependensi bahwa suatu wilayah, dalam konstelasinya

yang lebih luas jika sudah membuka diri terhadap sistem perekonomian dunia

luar pada kenyataannya akan sulit untuk melepaskan diri dari pola keterkaitan

tersebut, sehingga tahapan proses penyeleksian sebenarnya tidak rasional karena

wilayah lokal akan terus bergantung pada wilayah lain yang tingkat

pertumbuhannya relatif lebih cepat. Satu- satunya kemungkinan untuk

melepaskan diri adalah dengan memutuskan hubungan dengan wilayah luar.

2. Proses small open economy akan membuka kemungkinan berpindahnya sumber

daya manusia lokal ke wilayah lain yang tingkat pertumbuhannya lebih cepat, hal

ini dikarenakan adanya daya tarik yang lebih tinggi (tingkat upah, penyediaan

fasilitas, dll), sehingga pengembangan ekonomi lokal tidak dapat dicapai karena

kurangnya sumber daya lokal yang merupakan prasyarat berlangsungnya

selective spatial closure.

3. Dalam tataran konsep pengembangan selective spatial closure proses

pengendalian input- output dan proses substitusi faktor produksi digambarkan

sangat mudah. Dalam tataran praktisnya, terdapat faktor lain yang dapat

menghambat proses pengendalian tersebut, misalnya adanya intervensi

pemerintah berupa kontrol terhadap faktor produksi atau penentuan alokasi faktor

produksi.

4. Wilayah dikondisikan dengan situasi tertentu sehingga kondisi pasar persaingan

sempurna, dalam hal ini antara local market dan national and international

market diabaikan, dengan demikian berarti mekanisme pasar tidak berjalan.

Konsep Agropolitan

Agropolitan dapat didefinisikan sebagai kota pertanian atau kota di daerah

lahan pertanian atau pertanian di daerah kota. Sedang yang dimaksud dengan

agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya

sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela

kegiatan pembangunan pertanian (Agribisnis) diwilayah sekitarnya. Kota agropolitan

berada dalan kawasan sentra produksi pertanian (selanjutnya kawasan tersebut

disebut sebagai kawasan Agropolitan. Kota pertanian dapat merupakan Kota

Menengah, Kota Kecil, Kota Kecamatan, Kota Perdesaan atau kota nagari berfungsi

sebagi pusat pertumbuhan ekonomi yang mendorong pertumbuhan pembangunan

pedesaan dan desa-desa hinterland di wilayah sekitarnya. Kawasan agropolitan yang

telah berkembang memliki ciri-ciri sebagai berikut .:

Mayoritas masyarakatnya memperoleh pendapat dari kegiatan agribisnis

Didominasi oleh kegiatan pertanian, termasuk didalamnya usaha industry

(pengolahan) pertanian, perdagangan hasil-hasil pertanian, perdagangan

agrobisnis hulu(sarana pertanian dan permodalan), agrowisata dan jasa

pelayanan.

Relasi antara kota dan daerah-daerah hinterlandnya bersifat interpendensi

yang harmonis dan saling membutuhkan. Kawasan pertanian mengembangkan

usaha budidaya(on farm) dan produk olahan skala rumah tangga(off farm) dan

kota menyediakan penyediaan sarana pertanian, modal, teknologi, informasi

pengolahan hasildan pemasaran hasil produksi pertanian.

Pola kehidupan masyarakatnya sama dengan kehidupan kota karena prasarana

dan sarana yang dimilikinya tidak berbeda dengan di kota. Batasan kawasan

agropolitan ditentukan oleh skala ekonomi dan ruang lingkup ekonomi bukan

oleh batasan administratif. Penetapan kawasan agropolitan hendaknya

dirancang secara lokal dengan memperhatikan realitas perkembangan

agrobisnis yang ada disetiap daerah.

Persyaratan Kawasan Agropolitan

Wilayah yang akan dikembangkan menjadi kawasan agropolitan harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Memiliki sumberdaya lahan dengan agroklimat yang sesuai untuk

mengembangkan komoditi unggulan.

Memiliki prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung

pengembangan sistem dan usaha agribisnis yaitu:

o Pasar (pasar untuk hasil pertanian, sarana pertanian, pasar jasa

pelayanan, dan gudang

o Lembaga keuangan (perbankan dan non perbankan)

o Kelembagaan petani (kelompok tani, koperasi dan asosiasi) yang

berfungsi sebagai Sentra Pembelajaran dan Pengembangan Agribisnis

(SPPA)

o Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang berfungsi sebagai Klinik

Konsultasi Agribisnis (KKA)

o Pengkajian teknologi agribisnis

o Prasarana transportasi, irigasi dan semua yang mendukung usaha

pertanian

Memiliki prasarana dan sarana umum yang memadai

Memiliki prasarana dan sarana kesejahteraan sosial (kesehatan, pendidikan,

rekreasi dan sebagainya)

Kelestarian lingkungan hidup (sumber daya alam, sosial budaya dan

keharmonisan relasi kota dan desa)

Konsep Struktur Tata Ruang Agropolitan

Secara umum struktur hirarki sistem kota-kota agropolitan dapat digambarkan

sebagai berikut :

Orde yang paling tinggi (kota tani utama) dalam lingkup wilayah agropolitan skala

besar sebagai :

Kota perdagangan yang berorientasi ekspor ke luar daerah

Pusat berbagai kegiatan final manufacturing industri pertanian (packing),stok

pergudangan dan perdagangan bursa komoditas.

Pusat berbagai kegiatan tertier agro-bisnis, jasa perdagangan, asuransi

pertanian, perbankan dan keuangan.

Pusat berbagai pelayanan (general agro-industry services) Orde kedua (pusat

distrik agropolitan) yang berfungsi sebagai :

o Pusat perdagangan wilayah yang ditandai dengan adanya pasar-pasar

grosir dan pergudangan komoditas sejenis

o Pusat kegiatan agro-industri berupa pengolahan barang pertanian jadi

dan setengah jadi serta kegiatan agro-bisnis.

o Pusat pelayanan agro-industri khusus (special agro-industry services),

pendidikan, pelatihan dan pemuliaan tanaman unggulan. Orde ketiga

(pusat satuan kawasan pertanian)

Pusat perdagangan lokal yang ditandai dengan adanya pasar harian

Pusat koleksi komoditas pertanian yang dihasilkan sebagai bahan mentah

industry

Pusat penelitian, pembibitan dan percontohan komoditas

Pusat pemenuhan pelayanan kebutuhan permukiman pertanian

Koperasi dan informasi pasar barang perdagangan

Dilihat dari sektor transportasi, adanya konsep agropolitan dapat memberikan

arahan pengembangan pembangunan jaringan jalan sesuai hirarki perkotaan, dimulai

dari pedesaan menuju kota kecil dihubungkan oleh jalan lokal. Kota kecil ini dapat

berfungsi sebagai pengumpul hasil pertanian dari pedesaan, merupakan kota orde

ketiga dalam sistem kota-kota agropolitan.

Berikutnya adalah dari kota kecil menuju kota menengah, dihubungkan oleh

jalan kolektor. Di sini kota menengah sudah berfungsi sebagai pusat grosir, yang

mengumpulkan hasil pertanian bersumber dari kota kecil, serta menjadi pusat

pelayanan kegiatan agro industri. Terakhir dari kota menengah menuju kota besar

yang dihubungkan oleh jaringan jalan arteri. Sebagai kota orde tertinggi barang yang

diangkut dari kota-kota menengah semakin banyak, sehingga dibutuhkan prasarana

jalan dan jenis kendaraan yang lebih besar. Oleh karena itu penyediaan jaringan jalan

arteri sangat diperlukan. Dengan hirarki kota dan hirarki jalan yang jelas, akan dapat

mengurangi risiko kerusakan jalan akibat penggunaan jalan yang tidak sesuai ukuran

kendaraan maupun volume kendaraan.

5. Konsep Growth Pole

Sejarah Konsep Growth Pole

Menurut Miyoshi (1997) sejarah konsep growth pole dapat dibagi dalam

beberapa tahap. Tahap pertama adalah kelahiran konsep growth pole, tahap kedua

penerapan konsep growth pole secara geografis, tahap ketiga konsep growth pole

sebagai penyebab ketidakseimbangan wilayah, dan tahap keempat, menuju perbaikan

konsep growth pole. Di Indonesia konsep growth pole juga memberikan dampak,

akan diulas pada bagian akhir sub bab ini.

Konsep growth pole atau dikenal sebagai konsep kutub pertumbuhan

dibangun oleh Perroux pada tahun 1955. Konsep ini bersumber dari faktor-faktor

aglomerasi dan teori-teori lokasi terdahulu (Glasson-Sitohang, 1977 : 153). Konsep

ini mempunyai dasar dari ekonomi makro, oleh karenanya dasar utama adalah

konsentrasi pertumbuhan ekonomi pada ruang tertentu (yang sebelumnya

digambarkan oleh Perroux pada ruang abstrak). Model struktur ruang yang muncul

sebelumnya adalah teori tempat sentral (central place theory). Model ini banyak

dikritik, dan konsep growth pole merupakan jawaban atas kritik terhadap teori tempat

sentral tersebut. Dalam praktek konsep growth pole cenderung lebih jauh daripada

dasar teoritiknya sendiri. Disebabkan karena adanya beberapa ketidakselarasan kecil

dalam karya Perroux semula, maka telah terjadi banyak kekaburan dalam literatur

yang muncul kemudian. Dalam perkembangannya terdapat banyak definisi sebanyak

pengarang yang menulis teori ini. Konsep growth pole berkembang pesat dan

digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan (disebut strategi growth pole) baik

pada negara-negara sedang berkembang pada tahun 1960an maupun negara maju,

yang menerapkan dan mendiskusikannya dengan serius pada tahun 1970an. (Miyoshi

1997 : 2)

Pada tahap kedua, penekanan konsep growth pole adalah pada penerapan

konsep growth pole dalam perencanaan wilayah yang dibahas dalam berbagai

artikel. Ahli-ahli ekonomi yang banyak membahas tentang growth pole dan

mengaitkannya dengan perencanaan wilayah antara lain Boudeville dan Hirschman

dan lain-lain. Menurut Boudeville (Miyoshi 1997 : 4) definisi growth pole adalah

satu set perluasan industri-industri yang berlokasi di suatu wilayah urban dan

menyebabkan pembangunan kegiatan ekonomi lebih jauh melalui pengaruh zonanya.

Friedmann (1966) menyatakan bahwa pola pembangunan wilayah di Amerika

seyogyanya diterapkan pada semua negara sedang berkembang. Ini berarti konsep

growth pole juga diikuti oleh banyak negara berkembang di dunia pada masa tersebut.

Gore (1984) menyimpulkan bahwa ahli ekonomi wilayah pada tahun 1960an

berkaitan dengan konsep growth pole mempunyai pandangan yang sama , antara lain

pertumbuhan terjadi secara bertahap, mereka percaya strategi growth pole dapat

mencapai berbagai tujuan kebijakan wilayah dan hubungan antar wilayah secara

empiris dapat dibuktikan kebenarannya.

Pada tahap ketiga, beberapa ahli ekonomi wilayah menjelaskan bahwa konsep

growth pole menjadi penyebab ketidakseimbangan wilayah. Seperti Stohr dan

Todtling (1977) menyusun suatu studi kasus dan menyimpulkan bahwa strategi

growth pole tidak dapat membawa pembangunan ke wilayah belakangnya

(hinterland). Strategi ini mungkin sukses dalam mengurangi disparitas interregional,

tetapi spread effect terhadap wilayah sekitarnya sangat lemah, bahkan menyebabkan

terjadinya disparitas intra-regional. Pendapat Stohr dan Todtling didukung oleh

Polenske (1988) yang menjelaskan dua pemikiran pada teoris growth pole yang

menyatakan bahwa dominasi perusahaan-perusahaan tertentu adalah faktor positif

dalam proses pembangunan, karena dibutuhkan untuk menolong sejumlah besar

penduduk, maka para teoris dependency menyatakan bahwa dominasi membawa

pengambilalihan produk surplus di suatu wilayah tidak digunakan oleh penduduk

setempat, tetapi untuk para kapitalis.

Pada tahap keempat, setelah banyak kritik dilontarkan terhadap konsep

growth pole, maka beberapa ahli ekonomi wilayah melakukan berbagai perbaikan dan

dukungan tedrhadap konsep ini. Richardson dan Richardson (1974) menyatakan

bahwa kekecewaan terhadap kebijakan pusat pertumbuhan (growth pole) pada banyak

negara bukan merupakan bukti bahwa prinsip polarisasi salah, hal ini karena adanya

optimisme yang berlebihan dan waktu yang singkat dalam menerapkan konsep ini.

Bahkan Higgins (1988) menyatakan bahwa strategi growth pole bukan kesalahan

teori Perroux, tetapi kesalahan suatu versi yang memutarbalikkan penerapan teori ini

melalui disiplin ilmu para ilmuwan tersebut.

Konsep Growth Pole

Perroux berpendapat bahwa fakta dasar dari perkembangan

spasial,sebagaimana halnya dengan perkembangan industri adalah bahwa

pertumbuhan tidak terjadi di sembarang tempat dan juga tidak terjadi secara

serentak; pertumbuhan itu terjadi pada titik-titik atau kutub-kutub perkembangan,

dengan intensitas yang berubah-ubah; perkembangan ini menyebar sepanjang

saluransaluran yang beraneka ragam dan dengan efek yang beraneka-ragam terhadap

keseluruhan perekonomian. (Glasson Sitohang, 1977 : 153).

Perroux juga mengindikasikan bahwa pembangunan harus

disebabkan/ditimbulkan oleh suatu konsentrasi (aglomerasi) tertentu bagi kegiatan

ekonomi dalam suatu ruang yang abstrak. (Miyoshi, 1997 : 3). Boudeville

mendefinisikan kutub pertumbuhan (growth pole) sebagai sekelompok industri yang

mengalami ekspansi yang berlokasi di suatu daerah perkotaan dan mendorong

perkembangan kegiatan ekonomi lebih lanjut ke seluruh daerah pengaruhnya.

(Glasson Sitohang, 1977 : 108). Ia juga membangun konsep growth pole sebagai

suatu model perencanaan yang bersifat operasional, yang menerangkan suatu kondisi

dimana pertumbuhan akan tercipta pada wilayah yang menimbulkan adanya kutub

(polarized region). Menurut Glasson (Glasson Sitohang, 1977 : 155) konsep-

konsep ekonomi dasar dan perkembangan geografik berkaitan dengan teori growth

pole, didefinisikan sebagai berikut :

Konsep leading industries dan perusahaan-perusahaan propulsip,

menyatakan pada pusat kutub pertumbuhan terdapat perusahaan-perusahan

propulsip yang besar, yang termasuk dalam leading industries yang

mendominasi unit-unit ekonomi lainnya.

Konsep polarisasi, menyatakan bahwa pertumbuhan yang cepat dari leading

industries mendorong polarisasi dari unit-unit ekonomi lainnya ke dalam

kutub pertumbuhan.

Konsep spread effect atau trickling down effect menyatakan bahwa pada

waktunya, kualitas propulsip dinamik dari kutub pertumbuhan akan

memencar keluar dan memasuki ruang di sekitarnya.

6. Konsep Central Place Theori

Konsep ini dikembangkan oleh Christaller yang mengungkapkan bahwa

dengan adanya investasi industri yang terdapat di wilayah pusat kota. dia melakukan

studi di Jerman mengenai hirarki pusat pelayanan kegiatan jasa pada tujuh tingkat

hirarki pelayanan, mulai dari desa kecil hingga kota metropolitan. Hasil dari studi ini

merupakan suatu kemajuan yang berarti bagi teori lokasi, dan bagi teori penyediaan

pusat pelayanan penduduk dimana teori ini mengungkapkan suatu titik pada suatu

kota yang memiliki peran sebagai pusat dari segala kegiatan kota. teori ini

mengungkapkan beberapa asumsi dasar tentang wilayah yaitu (Tarigan, 2005 : 79):

a. wilayah tersebut datar dan juga memiliki sumber daya alam yang merata

b. pergerakkan dimungkinkan dapat dilakukan kesegala arah

c. penduduk tersebar secara merata diseluruh wilayah dan mempunyai daya beli

yang sama

d. konsumen bertindak rasional (minimasi jarak dan minimasi biaya)

Untuk menggambarkan wilayah-wilayah yang saling bersambungan atau

saling meluaskan, Christaller memakai bentuk heksagon, lingkaran-lingkaran yang

mencerminkan wilayah-wilayah pemasaran yang saling tumpah tindih kemudian

dibelah dua dengan garis lurus. Maksudnya agar penduduk dapat berbelanja dapat

memilih tempat (kota) yang paling dekat dengan lokasi tempat tinggalnya. Dalam

teorinya , Christaller mengemukakan tiga jenis struktur heksagonal yaitu:

a. didaerah yang pusatnya ada sebuah tempat yang dikelilingi oleh enam tempat

terletak disudut-sudutnya, semuanya masing-masing sepertiganya termasuk

daerah. Jadi keseluruhannya ada 1 + 6 x 1/3 = 3. Struktur ini sesuai dengan

apa yang disebut , Christaller sebagai asas K=3.

b. Didaerah yang pusatnya ada sebuah tempat yang dikelilingi oleh enam

tempat,tetapi tidak terletak disudut-sudutnya. Setiap beban tempat ini

sepenuhnya termasuk daerah sendiri yang sepenuhnya lagi termasuk daerah

tetangga. Jadi X adalah 1 + 6 x 1/2 =4, ini disebut sebagai asas pengangkutan

K=4.

c. Didaerah yang sama, tetapi didalamnya ada tujuh tempat. Nilai

K = 6 + 1 x 1 =7, nilai ini disebut asas pemerintahan (K=7).

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pembentukkan sistem

tata ruang yang jelas ke dalam tingkat hirarki pusat-pusat, merupakan suatu

keharusan mutlak dalam wilayah bersangkutan dapat berkembang dengan cepat.

Ketidak jelasan tata ruang, terutama di wilayah yang relatif terbelakang merupakan

penyebab ketimpangan laju pertumbuhan ekonomi. Keadaan ini dapat mendorong

pertumbuhan yang tidak mengarah kepada penciptaan sistem ekonomi regional secara

terpadu, terdiri atas kota pasar yang menghubungkan pusat-pusat perdesaan dan

perkotaan.

7. Konsep Integral Fungsional Ruang

Konsep ini beranggapan bahwa sistem terpadu bergantung pada pusat

pertumbuhan yang mempunyai fungsi yang berbeda, mempunyai peranan penting

dalam memfasilitasi pengembangan penyebaran wilayah. Hal ini didasarkan bahwa di

beberapa negara berkembang pasangan utama pertumbuhan ekonomi adalah sektor

pertanian bukan sektor industri. Elemen penting dalam pengkomersilan sektor

pertanian adalah sistem permukiman yang terpadu serta berkesinambungan yang baik,

dimana lokasi-lokasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dapat dijangkau

secara efektif dan efisien, sehingga penduduk desa mempunyai akses yang kuat.

Johnson berpendapat, bahwa penempatan pusat kota secarta sistematik tidak

menjamin keberhasilan