"e*"w law/wo-! PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWAMn PERATURAN "«« KABOTATO EMPAT LAWANG NOMOR ,55. TAHDN2015 TENTANG TATA KER.A SMSStST »" DENGAN RAHMAT TCHAN YANG MAHA ESA BUPATI EMPAT LAWANG, Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan kine.ja Per^gkat Daerah tugas yang semakm meningkat; b. bahwa untuk melakukan penataan kembali kelembasaan dengan perubahan Struktur Organisasi pada SniSSSSS SMSSKS^Dinas Kebersian ^tt C' pSrhu^TH^ T^r^ Seb^™a dimaksud Peraturan n if\ U™f b di &taS' Perlu ^enetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan OrgSsasT dan Tata Kerja Dmas Daerah Kabupaten Empat Lawang Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undan'g-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ^epuoiiK 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); .
7
Embed
TENTANG TATA KER.A SMSStST» - BPK Perwakilan Provinsi …palembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/05/Perda-No... · 2016-05-31 · Undang-Undang Nomor 1Tahun 2007 tentang Pembentukan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
"e*"w law/wo-!
PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWAMnPERATURAN"«« KABOTATO EMPAT LAWANG
NOMOR ,55. TAHDN2015
TENTANG
TATA KER.ASMSStST»"DENGAN RAHMAT TCHAN YANG MAHA ESA
BUPATI EMPAT LAWANG,
Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan kine.ja Per^gkat Daerah
tugas yang semakm meningkat;
b. bahwa untuk melakukan penataan kembali kelembasaandengan perubahan Struktur Organisasi pada SniSSSSSSMSSKS^Dinas Kebersian ^tt
C' pSrhu^TH^ T^r^ Seb^™a dimaksudPeraturan n if\ U™f b di &taS' Perlu ^enetapkanPeraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan DaerahNomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan OrgSsasT danTata Kerja Dmas Daerah Kabupaten Empat Lawang
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undan'g-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945; ^epuoiiK
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah DaerahLembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang PembentukanKabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4677);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4389);
.
8.
10.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 *•»,+. aNegara (Lembaran Neeara h££w£ t ? S- AParatur SipilNomnr k To tTu ***** KePublik Indonesia Tahun 2014£»!|r " mbaran Neg3ra RepUblik ™°ne*ia
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 **m*««„ nDaerah (Lembaran Negara RenwhHt 7 ^ ^ Pemenntahan
£=£f&S^ SSL-a«%^*»E»Perubahan Atas Undang-lndang Nomot 23 Tahun 20^1
Negara Repblik Indonesia Nomor SSs'i; Tmbalum Lembaran
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun onnv . .
Indonesia Nomo^637)';bahan Umbaran Ne«ara R^™<
Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 t. ♦Organisasi Peranekat Daerah nZLt. „ tentangIndonesia Tahun8 2007 Notor' 8^ T^nh^gara, Re?,bUkNegara Republik Indonesia Nomor 4741)J" Umbaran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007temang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi^S«S
Peaturan Daerah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Urusan yangmenjadi kewenagan Kabupaten Empat Lawang. g
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
dan
BUPATI EMPAT LAWANG
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANGPERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN DAERAHKABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR 3 TAHUN 2008TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJADINAS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
Pasal I
Kabupaten Empat Uwang Xmbanan oTrJTu °maS DaerahUwang Tahun 2008 Nomor^^uta^ba^ btrikm ^^ *"*"
I. Ketentuan Pasal 2angka IS diubah sehingga berbunyi sebagai
Pasal
*2Eu££T DaCrah fni dibCntUk DinaS Daerab Kab—
1• Dinas Pendidikan;2. Dinas Kesehatan;3. Dinas Sosial4. Tenaga Kerja dan Transimigrasr
Dinas Perhubungan Dan Komunikasi dan Informatika-Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil lnl0miatlka'Dmas Kebudayaan dan Pariwisata-Dinas Pekerjaan Umum;Dinas Pekerjaan Umum dan Cipta Karya dan Pengairan-Dmas Koperasi dan UKM- ^ngairan,Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
io* nmaS £*?***» Pangan, Perternakan, dan Perikanan-2. Dmas Kehutanan dan Perkebunan- Fenkanan,13. Dmas Pertambangan dan Energi-14. Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset;15. Dinas Kebersihan, Keindahan Kota dan Pengelolaan Pasar.
(1) b. Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagai berikut:a. Kepala Dinas
b. Sekretaris, membawahi :1. Sub bagian Kepegawaian2. Sub bagian Umum3. Sub bagian Keuangan
.c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :1. Seksi Kesehatan Dasar2. Seksi Kesehatan Rujukan; dan3. Seksi Kesehatan Khusus
d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahi :1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit2. Seksi Wabah dan Bencana; dan3. Seksi Kesehatan Lingkungan.
6.
7.
8.
8.
9.
10
e. Bidang Program dan Pengembangmembawahi : an SDM Kesehatan,
1. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan2. Seksi Diklat, Registrasi dan Akreditasi; dan3. Seksi Promkes dan Pemberdayaan
f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, membawahi1. Seksi Jaminan Kesehatan2. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan, dan3. Seksi Kefarmasian.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Gudang Farmasi.
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
o. Dinas Pasar, Kebersihan dan Keindahan Kota terdiri daria. Kepala Dinas
b. Sekretaris, membawahi :1. Subbagian Program dan Pelaporan;2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan3. Subbagian dan Anggaran.
c Bidang Kebersihan, membawahi:1. Seksi Pengelolaan Sampah; dan2. Seksi Retribusi Sampah.
d. Bidang Keindahan Kota, membawahi :1. Seksi Pertamanan; dan2. Seksi Pemakaman.
e. Bidang Pengelolaan pasar, membawahi :1. Seksi Pertamanan; dan2. Seksi Pendapatan,
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan dan DinasKebersihan, Keindahan kota dan Pengelolaan Pasar,sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II yangmerupakan bagian yang tak terpisahkan dari PeraturanDaerah ini.
:'..'
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.