TENTANG PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK DI … · sosialisasi peraturan menteri desa, pdt dan transmigrasi nomor 11 tahun 2017 tentang penataan persebaran penduduk di kawasan ... (permendesa

SOSIALISASI

PERATURAN MENTERI DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK DI KAWASAN TRANSMIGRASI

DIREKTORAT PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK

Jakarta, 17-18 April 2018

PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK

(PERMENDESA, PDT DAN TRANSMIGRASI, Nomor:

11/2017)

1, RUANG

3, ORANG

2, BANGUNAN

DIMENSI PENYELENGGARAAN PROGRAM TRANSMIGRASI

REGULASI PENDUKUNG PROGRAM

TRANSMIGRASI

BISNIS PROSES KEMENTERIAN, DITJEN

PKP2TRANS DAN DIREKTORAT

PERTURAN MENTERI DESA, PDT DAN

TRANSMIGRASI NOMOR 11 TAHUN 2017

1

2

3

OUTLINE PAPARAN

REGULASI PENDUKUNG PROGRAM TRANSMIGRASI

1

LANDASAN HUKUM DAN TUGAS POKOK KEMENTERIAN DESA, PDT & TRANSMIGRASI

LANDASAN HUKUM:

• Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 ;

• Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;

• Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara; dan

• Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

TUGAS KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI:

• Berdasarkan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2015, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

1) pembangunan desa dan kawasan perdesaan, 2) pemberdayaan masyarakat desa, 3) percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan 4) transmigrasi.

5

Kementerian Desa PDTT

Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

(PPMD)

Ditjen Pembangunan Kawasaan Perdesaan

(PKP)

Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal

(PDT)

Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu

(PDTu)

Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2TRANS)

Pembangunan Kawasan

Transmigrasi (PKTRANS)

Badan

Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan

Informasi

(Balilatfo)

Itjen Setjen

SOTK KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI

(Permendesa No. 6 Tahun 2015)

Staf Ahli Menteri Bidang :

1. PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN

2. PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

3. PENGEMBANGAN WILAYAH

4. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

5. HUKUM

DITJEN. PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI

DIT.BINA POTENSI KAWASAN TRANSMIGRASI

DIT. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN

PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

DIT. PENYEDIAAN TANAH TRANSMIGRASI

DIT. PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI

DIT. PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK

SET. DITJEN

SOTK KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI (Permendes No. 6 Tahun 2015) SOTK KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI (Permendes No. 6 Tahun 2015)

8

Melaksanakan penyiapan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan di bidang

penyiapan perpindahan, penyiapan

calon transmigran dan penduduk

setempat, pelayanan perpindahan,

serta penataan dan adaptasi

TUGAS

TUGAS DAN FUNGSI *) DIT. PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK

a. Penyiapan perumusan kebijakan

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan

c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria

d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;

f. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga.

FUNGSI

*)Permen Desa, PDT dan Transmigrasi RI No 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,

PDT dan Transmigrasi

di bidang penyiapan perpindahan, penyiapan calon transmigran

dan penduduk setempat, pelayanan perpindahan serta penataan

dan adaptasi;

UU SEKTOR UU SEKTOR

1. UU No. 5/1960

tentang Pokok-

pokok Agraria

2. UU No. 41/1999

tentang Kehutanan

3. UU NOMOR 6

TAHUN 2014

TENTANG DESA

3. UU No. 26/2007

tentang Penataan

Ruang

4. UU No. 52/2009

tentang

Kependudukan

5. dll

DALAM BINGKAI

UU No. 32/2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU NO. 17/2007 TENTANG RPJPN 2005-2025

PP No 3 Tahun 2014

DENGAN BERBAGAI PERATURAN TURUNANNYA ( PEREMENDESA NO 11/2017), NAWACITA

UU 29/2009 TENTANG

PERUBAHAN ATAS UU NO. 15/1997

TENTANG KETRANSMIGRASIAN

KETENTUAN REGULASI PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI

BISNIS PROSES KEMENTERIAN, DITJEN, DIREKTORAT PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK

2

Lo Kemendesa (PERMENDESA, PDT DAN TRANSMIGRASI NOMOR 20 TAHUN 2015)

PKP2TRANS

BISNIS PROSES LEVEL 1 (L1)

PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI

( SK DIREKTUR JENDERAL PKP2TRANS NOMOR: 83/2016 tentang PENETAPAN BISNIS PROSES LEVEL (LI)

PERATURAN MENTERI DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK DI KAWASAN TRANSMIGRASI

3

SISTIMATIKA PERMENDESA, PDT DAN TRANSMIGRASI NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK DI KAWASAN TRANSMIGRASI

BAB ISI

I KETENTUAN UMUM

II PERSYARATAN (SEBAGAI TRANSMIGRAN DAN PENDUDUK DI KAWASAN

TRANSMIGRASI)

III TAHAPAN PELAKSANAAN PENDUDUK SETEMPAT DI KAWASAN

TRANSMIGRASI

IV PELAKSANAAN FASILITAS PERPINDAHAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRAN

V PEMBATALAN DAN PENGGANTIAN TRANSMIGRAN DI SATUAN PERMUKIMAN

VI PELAPORAN

VII PENDANAAN

VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

IX KETENTUAN PENUTUP

KETENTUAN PERSYARATAN TRANSMIGRAN DAN PENGECUALIANNYA

( AMANAN PSL 10 AYAT 5 UU NO 15 TAHUN 1997)

KETENTUAN SELEKSI ADMINISTRASI DAN TEKNIS

( AMANAH PSL 88 PP NO 3 TAHUN 2014)

KETENTUAN FASILITASI PERPINDAHAN DAN

PENEMPATAN TRANSMIGRAAN

(AMANAH PSL 93 , PP NOMOR 3 TAHUN 2014)

BAB I Ketentuan Umum

• Transmigrasi adalah Perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan

kesejahteraan dan menetap di kawasan Transmigrasi;

• KAWASAN TRANSMIGRASI adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai

permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan

berupa WPT atau LPT;

• PERMUKIMAN TRANSMIGRASI adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari

satuan permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha

transmigran.

Kawasan Transmigrasi

tipologi penduduk

tujuan

sasaran

Pindah

menetap

dibangun dengan program

tahun jamak

Kawasan Trans berkembang

menjadi Kawasan Perkotaan

Baru

Meningkatkan

kesejahteraan

Pasal 1 s.d 3 PERMEN 11 Th. 2017

Penduduk di Kawasan Transmigrasi (SP Pugar) yang dapat memperoleh perlakuan

sebagai Transmigran

1. Warga Negara Indonesia;

2. Berkeluarga (Surat Nikah dan Kartu Keluarga), kecuali tenaga kerja yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan meliputi tenaga kependidikan, tenaga paramedik, tenaga pembina keagamaan, ASN yang dialih-tugaskan, tenaga motivator dan sejenisnya ;

3. Berusia produktif antara :

• 19 tahun sampai dengan 49 tahun.

• Usia 48 tahun sampai 55 tahun untuk anggota TNI atau Polisi yang sudah memasuki masa purnabakti sesuai dengan yang tertera dalam KTP.

4. Berbadan sehat;

5. Memiliki semangat dan tekat kuat yang dinyatakan dgn Surat Pernyataan (Pakta integritas);

6. Memiliki Sertifikat Pelatihan dari lembaga pelatihan yang berwenang;

7. Belum pernah bertransmigrasi ;

8. Lulus seleksi.

BAB II Persyaratan

Penduduk yang memiliki tanah dan memiliki rumah

Penduduk yang memiliki tanah tetapi tidak memiliki rumah

Penduduk yang memiliki tanah tetapi tidak memiliki rumah

1. Memiliki KTP di permukiman setempat

2. Berkeluarga (Surat Nikah/ Surat Keterangan Perkawinan/ Pernyataan Tokoh Adat dan Agama setempat)

3. Sudah tinggal menetap paling singkat 2 Tahun (Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa)

Pasal 4 s.d 7 PERMEN 11 Th. 2017

Lanjutan...

a. Penataan Penduduk Setempat

(1) Keseimbangan jumlah penduduk dan kualitas

penduduk dengan daya dukung alam dan daya

tampung

(2) Menjamin penduduk setempat yang bertempat tinggal

di SP-Pugar

(3) Harmonisasi hubungan sosial, ekonomi dan budaya

masyarakat.

b. Tahapan Pelaksanaan Penduduk Setempat;

(1) Verifikasi

(2) Penegasan hak atas bidang tanah

(3) Penunjukan tempat tinggal dan tanah

(4) Pelatihan

Lanjutan...

BAB III

Tahapan Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat di

Kawasan Transmigrasi

c. Pelatihan

(1) Dilaksanakan untuk mewujudkan kompetensi

sesuai dengan standar yang ditetapkan;

(2) Materi diberikan sesuai dengan pola usaha

pokok yang dikembangkan pada SP yang

bersangkutan.

Pasal 8 s.d 19 PERMEN 11 Th. 2017

BAB IV

Pelaksanaan Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan Transmigran

Pasal 20 s.d 72 PERMEN 11 Th.2017

Lanjutan...

Tujuan

Memenuhi kebutuhan SDM guna mewujudkan keseimbangan antara jumlah penduduk dan kualitas penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan Memberi kesempatan SDM untuk memperoleh aset tempat tinggal, tempat bekerja dan peluang berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan

Mendukung terwujudnya harmonisasi hubungan sosial emonomi dan budaya seluruh penduduk di kawasan transmigrasi

6. Penempatan dan Adaptasi Lingkungan

7. Kesiapan Perpindahan dan Penempatan Transmigran

1. Pelayanan Informasi

2. Pelayanan Pendaftaran

3. Pelayanan Pelatihan Calon Transmigrasi

4. Penetapan Transmigrasi

5. Pelayanan Perpindahan

FASILITASI PERPINDAHAN &

PENEMPATAN TRANSMIGRASI

& Seleksi

Pelayanan Pendaftaran

Calon Transmigran 1. Pendaftaran secara langsung melalui Kantor

Desa/ Kelurahan domisili pendaftar atau Kantor

SKPD yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang transmigrasi Kab/ Kota

terdekat;

2.Pendaftaran secara daring melalui saluran

internet dengan mengisi format dalam sistem

daring dan mengunggah (upload) dokumen

berupa:

Formulir Permohonan Bertransmigrasi

KTP Kepala Keluarga

Kartu Keluarga

Pasal 25 s.d 31 PERMEN 11 Th. 2017

Pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi

teknis dapat ditetapkan sebagai calon

transmigran dan penetapan jumlah

CaTrans sama dengan jumlah program

perpindahan dari daerah Kab/ Kota

tahun bersangkutan ditambah 10 (sepuluh) persen sebagai cadangan.

Pasal 40 PERMEN 11 Th. 2017

Penetapan calon transmigran yang mendapatkan

sertifikat pelatihan dapat ditetapkan sebagai

transmigran oleh Bupati/ Walikota berlaku paling

lama 5 (lima) tahun sejak penempatan di SP.

Pasal 45 PERMEN 11 Th. 2017

PENYIAPAN

CALON TRANS

Fasilitasi pat yang prima, catrans layak pindah (socially acceptable and

skilled)

• Pemberian informasi

• Pendaftaran

• Seleksi administrasi

• Seleksi teknis

• Pelatihan

• Penetapan trans

• Penyerasian rencana

perpindahan

• Adm perpindahan (SPP)

• Adm STP

• Pelayanan administrasi

perpindahan

• Pelayanan penampungan

• Pelayanan kesehatan

• Bantuan perbekalan

dan/atau

• Pelayanan pengangkutan

• Serah terima transmigran

• Penampungan

• Penetapan tempat tinggal

dan lahan atau ruang usaha

• Bimbingan adaptasi

lingkungan

PENYIAPAN

PERPINDAHAN

PERPINDAHAN PENATAAN & ADAPTASI

LINGKUNGAN

Catrans kompeten – pindah serasi

kompeten – siap pindah

VISI: Transmigran yang

ditempatkan berkualitas

Berita acara yang ditanda tangani oleh Kepala Desa atau petugas yang diberi kewenangan

serta paling sedikit 3 orang wakil transmigran.

Berdasarkan berita acara, Bupati / Walikota menerbitkan Surat Keterangan Penghunian Rumah (SKPR) dan Surat Keterangan Bagi

Tanah (SKBT)

Lanjutan...

Seleksi

Teknis

Trans di SP

Pemberian informasi

Perbekalan dan Kesehatan

Seleksi

administrasi

Pendaftaran

Penetapan

Catrans

Penampungan

Trans Cadangan

ALUR UTAMA FASILITASI PEPRINDAHAN DAN

PENEMPATAN TRANSMIGRAN

Penetapan

Trans

Pelatihan

Penempatan

Pemberangkatan

Penduduk

Lanjutan...

Transmigran ditempatkan di SP dibatalkan statusnya

sebagai transmigran, jika :

(1) Tidak mengelola aset produksi bantuan

pemerintah;

(2) Meninggalkan SP selama 60 hari;

(3) Melalaikan kewajiban sebagai transmigran;

(4) Menelantarkan tempat tinggal dan fasilitas yang

diberikan oleh pemerintah;

(5) Memindah-tangankan tanah yang diberikan oleh

pemerintah.

Lanjutan...

Transmigran yang dibatalkan statusnya

akan diganti dengan transmigran

pengganti.

BAB V

PEMBATALAN DAN PENGGANTIAN

TRANSMIGRAN DI SATUAN PERMUKIMAN Pasal 73 s.d 76

PERMEN 11 Th. 2017

PEMBATALAN STATUS DITETAPKAN OLEH BUPATI/ WALIKOTA

PELAPORAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK DI KAWASAN TRANSMIGRASI

BUPATI/WALIKOTA

PELAPORAN

GUBERNUR PELAPORAN

MENTERI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG URUSAN KETRANSMIGRASIAN

BAB VI. PELAPORAN

SETIAP TAHUN

ATAU SEWAKTU-

WAKTU

DIPERLUKAN

SUMBER PENDANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)

SUMBER PENDANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

SUMBER PENDANAAN

SUMBER-SUMBER LAIN YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT

BAB VII. PENDANAAN

PRINSIP : EFEKTIF, EFISIEN,

AKUNTABEL, TRANSPARAN,

BERKELANJUTAN

BAB VIII. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi;

(2) Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi di wilayahnya.

(1) Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan penataan persebaran

penduduk di kawasan transmigrasi kepada Gubernur paling lambat

15 hari sejak penataan persebaran penduduk selesai;

(2) Gubernur melaporkan pelaksanaan penataan persebaran penduduk

di kawasan transmigrasi kepada Menteri paling lambat 15 hari sejak diterima laporan Bupati/Walikota.

LAMPIRAN

s/d T-5 T-4 T-3 T-2

PERSIAPAN DAN PERENCANAAN

Garis kegiatan Pembangunan Kawasan

Garis kegiatan Pengembangan Kawasan

KIE

1

2 CAD

TANAH 3

Studi RKT

GUB

BUPATI/

WALKOT

MEN

KONSEP

RKT KT DISYAHKAN

RR-SKP

RD-KPB

Kejelasan status

tanah

Hsl Konso-lidasi

HPL

Investasi

Konservasi

PENYELESAIAN STATUS TANAH

PENYELESAIAN STATUS TANAH

KIE

KIE KELOMPOK:

MASY SEKITAR

PEMDA

K/L

BADAN USAHA

LSM

MEDIASI KSAD KAB/KOTA

MEDIASI KSAD ANTAR PROV

PENYUSUNAN

RTSP /Pusat

SKP/SP di KPB

PENEGASAN KPD MAS TEMPATAN

LAYANAN INVESTASI

PERJANJIAN KSAD ANTA KAB/KOTA

IPT

4

5

Penilaian dan

Pengesahan

DASAR SUNGRAM

&BANG SP

Ps 15

Ps 17

Ps 34 s/d 37

T-1 T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5

SUNGRAM BANGKIMKIMPAT PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN

Estafet dari Pembangunan ke Pengembangan

TAHAP PENYESUAIAN

(18 bln)

untuk mewujudkan masyarakat

yang mampu beradaptasi dengan

lingkungan fisik dan sosial

PENYUSUNAN DAN

PENGINTE-GRASIAN

PROGRAM

Bang Fisik SP

PAT dan

ADAPTASI

TAHAP PEMANTAPAN

(18 bln)

untuk mewujudkan masyarakat

yang mampu memenuhi kebutuhan

hidup dari hasil produksi yang

dikembangkan

TAHAP KEMANDIRIAN

(2 tahun)

untuk mewujudkan masyarakat yang sudah

terlibat secara langsung maupun tdk

langsung dalam produksi sektor unggulan

Can Bang SP

Can Bang Pst SKP

Can Bang KPB/SKP

Sungram SP tahap Pemantapan

Sungram SP tahap Kemandirian

Sungram SP tahap Penyesuaian

Sungram Bang Pst SKP

Pengembangan Pusat SKP

Pengembangan KPB

Pengembangan SKP

Pengembangan Kawasan

Sungram Bang

KPB/SKP

Can Bang Kawasan Sungram Bang

Kawasan

Pengk Kapling Sertipikasi Tanah

Mitigasi Lingk Pemantauan dan Pengembangan Kelembagaan Lingkungan

PENYUSUNAN RENCANA

PENGEMBANGAN

Perenc.Sarpras

kawasan

Perenc.Pengemb.masyarak

at

ALUR PROSES

PELAKSANAAN FASILITASI PEPRINDAHAN DAN

PENEMPATAN TRANSMIGRAN

PENDAFSI LEGITIMASI PENAMPUNGAN PENGANGKUTAN SATUAN

PERMUKIMAN

1. Memberikan layanan

pendaftaran

2. Mencatat dalam buku

pendaftaran

3. Membuat laporan hasil

pendaftaran

4. Melakukan seleksi

5. Menetapkan hasil seleksi

6. Merekomendasikan hasil

seleksi

7. Mengusulkan persetujuan

Kadinas

8. Mengesahkan hasil seleksi

PELATIHAN

Sebelum berangkat

• Penetapan status

transmigran

• Pencabutan status

Catrans

• Penetapan status trans

pengganti

Setelah di lokasi

• Penetapan status

transmigran

• Pencabutan status trans

• Penetapan trans

pengganti

1. Memeriksa ulang berkas

administrasi transmigran

2. Layanan makan 3 x sehari

& sarana air bersih

3. Memberikan layanan

kesehatan & kebersihan

4. Pembekalan akhir

5. Memberikan peralatan

perbekalan

6. Pengarahan tentang

perjalanan

1. Koordinasi dengan

pelaksana angkutan

2. Menyampaikan jadwal &

jumlah KK kepada

pelaksana angkutan

3. Mengecek jumlah/ sarana

angkutan

4. Mengecek barang bawaan

transmigran

5. Menyiapkan petugas

pengawal

6. Menyiapkan BA serah

terima trans

7. Menyusun jadwal

pengawalan

1. Menyiapkan penyambutan tokoh

masyarakat

2. Mengundi rumah

3. Pemberian alat pertanian &

pertukangan

4. Memberikan makan 3 hari masa

adaptasi

5. Dinamika kelompok Datju & Dasal

6. Memberikan bantuan saprodi

7. Menunjukan rumah hasil undian

kpd trans

8. Membantu trans menempati

rumah

9. Memberikan kartu identitas

penduduk setempat

10. Penetapan status trans

Lanjutan...

OPERASIONALISASI TRANSMIGRASI

MEMBANGUN KAWASAN

MENYIAPKAN SUMBER DAYA MANUSIA

KERJASAMA DUA PEMDA DENGAN

KEPENTINGAN BERBEDA

??????????

KERJASAMA MENGELOLA SUMBER DAYA (BUMI, AIR,

DAN KANDUNGAN DIDALAMNYA) UNTUK

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN,

PERSATUAN & KESATUAN BANGSA

Kemendes, PDTTrans harus menjadi regulator, mediator, pengendali , dan pengawas yang obyektif

Tersedia regulasi yang adil dan realistis (27 Permen, 2 Perber, dan 1 Perpres)

Selalu hadir setiap ada masalah antar dua pihak

Memberikan sanksi tegas kpd pihak yang melanggar kesepakatan dan memberikan penghargaan kpd yang konsisten

Koordinasi dengan K/L lain Pemprov hrs mampu koord Pemkab/Kota

HASIL CAN SKP

HASIL KONSOLIDASI

SP BARU

SP PUGAR

KIM BARU

KIM PUGAR VERIFIKASI PENEGASAN

HASIL RTSP PAT TRANS

HASIL BANG SP

STP

DA

HASIL PROSES SEBELUM KEGIATAN PENATAAN

PERSEBARAN PENDUDUK

TIDAK SESUAI

SESUAI SESUAI

BLM SESUAI

PENUN JUKAN

PELATIHAN

MUSYAWARAH

PAT PS-PIN

P4TRANS

TAHAPAN PELAKSANAAN PENATAAN PENDUDUK SETEMPAT

PROSES FASPINTRANS DIMUNGKINKAN

MUSYAWARAH PENYESUAIAN

VISI, MISI PRESIDEN & NAWACITA VISI

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

TUJUH (7) MISI PRESIDEN

1 Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

2 MEWUJUDKAN MASYARAKAT MAJU, BERKESEIMBANGAN DAN DEMOKRATIS BERLANDASKAN NEGARA HUKUM;

3 Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara Maritim;

4 MEWUJUDKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA YANG TINGGI, MAJU DAN SEJAHTERA;

5 MEWUJUDKAN BANGSA YANG BERDAYA-SAING;

6 Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;

7 Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

No NAWA CITA (9 AGENDA STRATEGIS PRIORITAS)

1 MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA NEGARA.

2 Membuat Pemerintah Tidak Absen dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya.

3 MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN.

4 Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5 MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA.

6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

7 MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENG-GERAKKAN SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK.

8 Melakukan revolusi karakter bangsa.

9 Memperteguh Kebhinekaan Dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia.

3

8

7

4

2

5

34

ARAH KEBIJAKAN BIDANG TRANSMIGRASI DALAM RPJMN 2015-2019 (Perpres 2/2015)

35

ARAH KEBIJAKAN: 1. Penyiapan Kawasan Transmigrasi 2. Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi Pengembangan

TUJUAN: • pembangunan dan pengembangan satuan permukiman dan desa di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah

tertinggal, daerah terpencil dan pulau-pulau terluar serta di daerah strategis cepat tumbuh. • percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru yang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan

ekonomi wilayah untuk mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan baru di Kawasan Transmigrasi.

SASARAN STRATEGIS: • Terbangun dan berkembangnya 144 kawasan yang berfokus pada 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan

Pengembangan (SKP) yang merupakan pusat pengolahan hasil pertanian/ perkebunan/peternakan /perikanan serta mendukung sasaran kemandirian pangan nasional, dan;

• Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi kota kecil/kota kecamatan dengan berkembangnya industri pengolahan sekunder dan perdagangan.

5. 000 Desa Berkembang

2. 000 Desa Mandiri

Pelatihan Masyarakat Desa

BALI LATFO

PKTrans

Pengembangan Pusat Pertumbuhan Baru

(Kawasan Transmigrasi) - 20 Kota Terpadu Mandiri

PPMD

74.093 Desa (20.166 Desa

Tertinggal, 51.022 Desa Berkembang, 2.905 Desa

Berkembang) - Dana Desa

-- Pendamping Desa

-- Bumdesa

57 Kab. Rawan Pangan 58 Kab. Rawan Bencana dan Pasca Konflik

29 Pulau Kecil dan Terluar -Pengembangan Aquaculture Estate

di Pulau Kecil Terluar 41 Kab. Perbatasan (187 Lokasi Prioritas)

-Pengembangan Investasi di Kawasan Perdesaaan dan Kawasan Perbatasan

PDTU

PDT

122 Kabupaten - Pengembangan Produk

Unggulan di Kawasan Perdesaan

di Daerah Tertinggal

PKP2T

Penyiapan SP (281 SP Baru, 1.874 SP Pugar,

4.237 SP Tempatan) - Pembangunan Transmigrasi di

Kawasan Perbatasan

PKP

108 Kawasan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan

- 2.000 Desa Mandiri - BUM Desa

- Pengembangan Agriculture Estate

PROGRAM UNGGULAN

UKE I, KEMENDESA

JUMLAH DESA: 74.093

PETA SEBARAN KAWASAN TRANSMIGRASI

38

KOTA-KOTA KECIL DI INDONESIA YANG TUMBUH DAN BERKEMBANG DARI KAWASAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI

2 Ibukota Provinsi, 104 Kab/Kota, 383 Kec,

1.183 Desa definitif dari 3.053 SP.

39

64 Angkatan 1.930 Orang

64 Angkatan 1.937 Orang

50 Angkatan 1.500 Orang

44 Angkatan 1.785 Orang

68 Angkatan 2.140 Orang

55 Angkatan 2.130 Orang

BLM PEKANBARU

BBPLM JAKARTA

BBLM YOGYAKARTA

BLM DENPASAR

BLM BANJARMASIN

BLM MAKASSAR

RENCANA PELATIHAN MASYARAKAT Th. 2018

500 ANGKATAN = 16.266 ORANG

BLM AMBON

85 Angkatan 2.550 Orang

BLM JAYAPURA

71 Angkatan 2.294 Orang

40

NO PROGRAM PELATIHAN

OUTPUT T O T A L

KETERANGAN

KPMD BUMDesa CATRANS MASYARAKAT HUKUM ADAT

HIDROPONIK PRU/PRUKADES

Jumlah Angktn Jumlah Peserta Jumlah Angktn Jumlah Peserta Jumlah Angktn Jumlah Peserta Jumlah Angktn Jumlah Peserta Jumlah Angktn Jumlah Peserta Jumlah Angktn Jumlah Peserta AKT PESERTA

1

BBPLM JAKARTA

23 685 23 690 4 135 - - 3 90 11 330 64 1.930

2 BBLM YOGYAKARTA

20 600 21 630 8 257 - - 4 120 11 330 64 1.937

3 BLM PEKANBARU

20 800 20 800 4 90 1 40 2 80 8 320 55 2.130

4 BLM BANJARMASIN

16 688 14 600 5 128 1 40 1 44 7 285 44 1.785

5 BLM MAKASSAR

23 920 16 320 18 330 - - 3 90 8 270 68 2.140

6 BLM DENPASAR

20 600 14 415 2 80 - - 5 165 8 240 49

1.500

7 BLM AMBON

50 1.500 10 300 - - - - 5 150 20 600 85 2.550

8 BLM JAYAPURA

1.040 350 140 600 704 71 2.294

T O T A L 6.833 4.105 1.160 80 1.339 3.079 500 16.266

RENCANA PROGRAM PELATIHAN MASYARAKAT DI BALAI BESAR / BALAI LATIHAN MASYARAKAT

TAHUN 2018

40

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (UU No. 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11)

Urusan Pemerintahan Absolut, menjadi kewenangan Pem. Pusat

• Politik LN, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan Fiskal Nasional, Agama

Urusan Pemerintahan Umum, menjadi

kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan

Urusan Pemerintahan Konkuren

• Menjadi dasar dalam pelaksanaan Otonomi Daerah

• Urusan Pem Konkuren yg menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN (UU No. 23 th 2014 Pasal 12)

Urusan Pemerintahan Wajib

Pelayanan Dasar: Pendidikan, Kesehatan, Pek.

Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat

dan Kaw Permukiman, Tramtib Umum dan Linmas,

serta Sosial

Non Pelayanan Dasar:

- Tenaga Kerja, Pemberdy Perempuan & Perlind., Pangan, Pertanahan, AnakLingk Hidup,

Adm Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Pemberdayaan Masy dan Desa, Pengend Penduduk &

KB, Perhubungan, Komunikasi & Informatika, Koperasi &

UKM, ..........dst

Urusan Pemerintahan Konkuren

Urusan Pemerintahan Pilihan:

- Kelautan & Perikanan

- Pariwisata

- Pertanian

- Kehutanan

- Energi dan Sumberdaya Mineral

- Perdagangan

- Perindustrian

- Transmigrasi

KEWENANGAN PENYUSUNAN NORMA, STANDAR,

PROSEDUR, KRITERIA (NSPK) (UU No. 23 th 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 16)

Pem Pusat dlm menyelenggarakan Urs Pem Konkuren berwenang:

- Menetapkan NSPK

- Melaksanakan binwas terhadap Urs Pem yg menjadi kewenangan Drh

NSPK berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yg ditetapkan Pem Pusat sebagai Pedoman dlm penyelenggaraan Urs Pem Konkuren

TERIMA KASIH