TENTANG MENTERI KEUANGAN, dengan Undang-Undang … · tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. 13. Tembaku Iris yang selanjutnya disebut

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

MENTERII<:EUANGANI,E·PUI3LH< INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 203/PMK.011/2008

TENTANG

TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

MENTERI KEUANGAN,

bahwa dalam rangka melaksanakan keten~an Pasal5 ayat (5) UndangUndang Nomor 11 Tahun 1995 tentangCukai sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, perIu menetapkanPeraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Cukai HasH Tembakau;

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2. Keputusan Presiden Nomor 20jP Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF CUKAIHASIL TEMBAKAU.

BABIKETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.

2. Pengusaha Pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik.

MENTERII<EUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

3. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakaurajangan yang dibalut dengan kertas dengan ciua dilinting, untukdipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahanpembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

4. Sigaret Kretek Mesin yang selanjutnya disingkat SKM adalahsigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih,atau bagiannya, baik asH maupun tiruan tanpa memperhatikanjumlahnya yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan,pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untukpenjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai,seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.

5. Sigaret Putih Mesin yang selanjutnya disingkat SPM adalah sigaretyang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih,kelembak, atau kemenyan yang dalam pembuatannya mulai daripelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasanuntuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai,seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.

6. Sigaret Kretek Tangan yang selanjutnya disingkat SKT adalahsigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih,atau bagiannya, baik asH maupun tiruan tanpa memperhatikanjumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai daripelintingan, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran,sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.

7. Sigaret Kretek Tangan Filter yang selanjutnya disingkat SKTFadalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengancengkih, atau bagiannya, baik asH maupun tiruan tanpamemperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannyamulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalamkemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita .cukai, tanpa menggunakan mesin.

8. Sigaret Putih Tangan yang selanjutnya disingkat SPT adalahsigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengancengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam prosespembuatannya mulai dari pelintingan, pengemasan dalamkemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pitacukai, tanpa menggunakan mesin..

9. Sigaret Putih Tangan Filter yang selanjutnya disingkat SPTFadalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuridengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam prosespembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter,pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampaidengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.

MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA

10. Sigaret Kelembak Menyan yang selanjutnya disebut KLM adalahsigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembakdan/ atau kemenyan asH maupun tiruan tanpa memperhatikanjumlahnya.

11. Cerutu yang selanjutnya disebut CRT adalah hasil tembakau yangdibuat dari lembaran-Iembaran daun tembakau diiris atau tidak,dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau,untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahanpembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

12. Rokok Daun atau Klobot yang selanjutnya disebut KLB adalahhasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung(klobot), .atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai,tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yangdigunakan dalam pembuatannya.

13. Tembaku Iris yang selanjutnya disebut TIS adalah hasil tembakauyang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai,tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yangdigunakan dalam pembuatannya.

14. Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang selanjutnya disingkatHPTL adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakauselain yang disebut dalam angka 4 sampai dengan angka 13 yangdibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi danseIera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti ataubahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

15. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnyadisebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukaiatau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dilingkungan Direktorat Jenderal Beadan Cukai.

16. Importir Barang Kena Cukai berupa hasil tembakau yangselanjutnya disebut Importir adalah orang pribadi atau badanhukum yang memasukkan barang kena cukai berupa hasiltembakau ke dalam daerah pabean.

17. Batasan harga jual eceran per batang atau gram adalah rentangharga jual eceran per batang atau gram atas masing-masing jenishasil tembakau produksi golongan Pengusaha Pabrik hasiltembakau dan Importir yang ditetapkan Menteri.

18. Harga Transaksi Pasar adalah besaran harga transaksi penjualanyang terjadi pada tingkat konsumen akhir.

19. Produksi Pabrik adalah produksi dari masing-masing jenis hasiltembakau yang dihitung berdasarkan dokumen pemesanan pitacukai.

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

20. Batasan Jumlah Produksi Pabrik adalah batasan produksi darimasing-masing jenis hasil tembakau yang dihitung berdasarkandokumen pemesanan pita cukai, dalam satu tahun takwimsebelum Tahun Anggaran berjalan.

21. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.22. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Beadan Cukai.

23. Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea danCukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakantugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Cukai.

BABII

PENGGOLONGANPENGUSAHAPABRIK

Pasal 2

(1) Pengusaha Pabrik hasil tembakau dikelompokkan dalam golonganpengusaha berdasarkan masing-masing jenis dan jumlah produksihasil tembakau, sesuai Batasan Jumlah Produksi Pabriksebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan MenteriKeuangan ini.

(2) Penyesuaian kenaikan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakauwajib dilakukan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau pada saatProduksi Pabrik dalam tahun takwim yang sedang berjalan telahmelampaui Batasan Jumlah Produksi Pabrik yang berlaku bagigolongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau yang bersangkutan.

(3) Dalam hal hasil produksi dalam satu tahun takwim kurang dari .Batasan Jumlah Produksi Pabrik yang berlaku bagi golonganPengusaha Pabrik hasil tembakau, Pengusaha Pabrik hasiltembakau dapat mengajukan permohonan untuk penurunangolongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau kepada KepalaKantor.

(4) Permohonan untuk penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasiltembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan palinglambat bulan Januari tahun takwim berikutnya sebelum dokumenpemesanan pita cukai pertama kali diajukan.

(5) Atas permohonan untuk penurunan golongan Pengusaha Pabrikhasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) KepalaKantor menetapkan keputusan menerima atau menolakpermohonan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama10 (sepuluh) hari terhitung sejak permohonan diterima secaralengkap.


(6) Dalam hal permohonan untuk penurunan golongan PengusahaPabrik hasH tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dikabulkan, Kepala Kantor menerbitkan keputusan penurunangolongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau.

(7) Dalam· hal permohonan untuk penurunan golongan PengusahaPabrik hasH tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (3)ditolak, Kepala Kantor memberikan surat dengan menyebutkanalasan penolakan.

(8) Penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasH tembakausebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan untuk satutingkat lebih ·rendah dari golongan Pengusaha Pabrik hasHtembakau sebelumnya.

BABIII

TARIFCUKAI

Pasal 3

(1) Tarif cukai hasH tembakau ditetapkan dengan menggunakanjumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram hasHtembakau.

(2) Penetapan tarif cukai hasH tembakau sebagaimana dimaksuddalam ayat (1)didasarkan:

a. golongan pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1);dan

b. Batasan harga jual eceran per batang atau gram yangditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4

(1) Penetapan Batasan harga jual eceran per batang atau gram dantarif cukai per batang atau gram setiap jenis hasH tembakau darimasing-masing golongan Pengusaha Pabrik hasHtembakau adalahsebagaimana ditetapkim dalam Lampiran II Peraturan MenteriKeuangan ini.

(2) Untuk dapat digolongkan dalam penetapan tarif cukai per batangatau gram sebagaimana dimaksud pada ayat (1)untuk setiap jenishasH tembakau ditentukan berdasarkan jenis, jumlah produksi,dan:


a. harga jual eceran yang ditetapkan berdasarkan ketentuansebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini danmasih berlaku, yang ditetapkan oleh Kepala Kantor kecualiharga jual eceran hasil tembakau yang diberikan kepadakaryawan Pabrik dan pihak ketiga;

b. harga jual eceran yang diberitahukan oleh Pengusaha Pabrikhasil tembakau untuk hasil tembakau merek baru; atau

c. harga jual eceran yang mengalami kenaikan.

Pasal 5

(1) Untuk penggolongan dalam Batasan harga jual eceran per batangatau gram, hasil akhir perhitungan harga jual eceran per batangatau gram dilakukan pembulatan ke atas dalam kelipatan Rp 1,00(satu rupiah).

(2) Harga jual eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)huruf b atau huruf c dibulatkan ke atas dalam kelipatan Rp 25,00(dua puluh lima rupiah) per kemasan.

Pasal 6

Harga jual eceran merek baru dari Pengusaha Pabrik hasil tembakauatau Importir tidak boleh lebih rendah dari harga jual eceran yangmasih berlaku atas merek hasil tembakau yang dimilikinya dalamsatuan batang atau gram untuk jenis hasil tembakau yang sarna.

Pasal 7

Tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ayat(2) masing-masing Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importirditetapkan oleh Kepala Kantor dengan menerbitkan keputusanmengenai penetapan tarif cukai hasil tembakau.

Pasal 8

(1) Keputusan mengenai penetapan tarif cukai hasil tembakausebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dinyatakan batal, apabilaselama lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut Pengusaha Pabrikhasil tembakau atau Importir yang bersangkutan:

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

a. tidak pernah merealisasikan pemesanan pita cukainya denganmenggunakan dokumen pemesanan pita cukai; atau

b. tidak pernah merealisasikan ekspor hasH tembakaunyadengan menggunakan dokumen pemberitahuan pengeluaranbarang kena cukai yang belum dHunasi cukainya dari pabrikhasH tembakau untuk tujuan ekspor.

(2) Untuk dapat menggunakan kembali penetapan tarif cukai hasHtembakau atas merek hasH tembakau yang dinyatakan batalsebagaimana dimaksud pada ayat (I), Pengusaha Pabrik hasHtembakau atau Importir harus mengajukan kembali permohonanmengenai penetapan tarif cukai sesuai dengan ketentuan yangberlaku.

(3) Pengusaha Pabrik hasH tembakau atau Importir tidak dapatmenurunkan harga jual eceran yang masih berlaku atas merekhasH tembakau yang dimilikinya.

Pasal 9

(1) Dalam hal Harga Transaksi Pasar telah melampaui Batasan hargajual eceran per batang atau gram diatasnya, Pengusaha Pabrikhasil tembakau atau Importir mengajukan penyesl,1aian tarif cukai.

(2) Dalam hal Harga Transaksi Pasar berada pada posisi Batasanharga jual eceran per batang atau gram tertinggi pada masingmasing jenis hasH tembakau telah melampaui 5% (lima persen)dari harga jual eceran yang berlaku atau· harga yang tercantumdalam pita cukai, Pengusaha Pabrik hasH tembakau atau Importirwajib mengajukan permohonan penyesuaian kenaikan harga jualeceran sebagai dasar perhitungan PPN hasil tembakau.

(3) ApabHa berdasarkan hasH pemantauan Pejabat Bea dan Cukaipada wilayah dan dalam periode pemantauan tertentu kedapatanHarga Transaksi Pasar telah melampaui Batasan harga jual eceranper batang atau gram sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan/ atau telah melampaui 5% (lima persen) dari harga jual eceranyang berlaku atau harga yang tercantum dalam pita cukaisebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Cukai atas namaDirektur Jenderal memberitahukan hal tersebut kepada PengusahaPabrik hasH tembakau atau Importir yang bersangkutan dengansurat pemberitahuan.


(4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggalpenerimaan surat pemberitahuan sebagaimaria dimaksud padaayat. (3), Pengusaha Pabrik hasil tembakau, Importir, ataukuasanya tidak memberikan sanggahan atau mengajukanpermohonan, Direktur Cukai atas nama Direktur Jenderalmemberitahukan hal tersebut kepada Kepala Kantor untukmelakukan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau.

Pasal10

Tarif cukai dan batasan harga jual eceran terendah per batang ataugram untuk setiap jenis hasil tembakau yang diimpor adalahsebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan MenteriKeuangan ini.

BABIVKETENTUANLAIN-LAINDAN KETENTUANPERALIHAN

Pasalll

Harga jual eceran per batang atau gram untuk setiap jenis hasiltembakau untuk tujuan ekspor ditetapkan sarna dengan harga jualeceran per batang atau gram untuk setiap jenis hasil tembakau darijenis dan merek hasil tembakau yang sarna, yang ditujukan untukpemasaran di dalam negeri.

Pasal12

(1) Kepala Kantor wajib melakukan penagihan atas kekuranganperhitungan pembayaran cukai dan pungutan negara lainnya,yang pelaksanaan pemungutannya dibebankan kepada DirektoratJenderal Beadan Cukai, yang terjadi akibat:a. kenaikan golongan Pengusaha Pabrik sebagaimana dimaksud

dalam Pasa12 ayat (2);dan/ atau

b. penggolongan harga jual eceran per batang atau gramsebagaimana dimaksud dalam Pasa14 ayat (1).

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Atas kekurangan perhitungan pembayaran sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak dikenai sanksi administrasi berupadenda.

Pasal13

Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ayat (1),Lampiran IIsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dan Lampiran IIIsebagaimana dimaksud dalam Pasal10, merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasiltembakau diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal15

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, Kepala Kantormenetapkan tarif cukai untuk masing-masing harga jual eceran yangmasih berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor43/KMK04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif CukaiHasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK04/2007,berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal16

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, PeraturanMenteri Keuangan Nomor 43/PMK04/2005 tentang Penetapan HargaDasar Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor134/PMK04/2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal17

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal1 Februari2009.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumumanPeraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam BeritaNegara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta.pada tanggal 9 Desernber 2008

JY.1ENTERI KEUANGAN

ttd.

SE.I MULYANI INDRAWATI

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIALAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

2'OJ /PMK.Oll/2.0.D.8. TENTANG TARIFCUKAI HASIL TEMBAKAU

GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU

Pengusaha PabrikBatasan Jumlah Produksi Pabrik

No.

I

Urut JenisGolongan

ILebih dari 2 milyar batang1.

SKMII

Tidak lebih dari 2 milyar batang

I

Lebih dari 2 milyar batang2.

SPMII


I

Lebih dari 2 milyar batang

3.

. SKT atau SPT IILebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 milyar

batanp;III

Tidak lebih dari 500 juta batang

I

Lebih dari 2 milyar batang4.

SKTF atau SPTFII


5.

TIS TanpaTanpa batasan jumlah produksiGolongan

6.

KLM atau KLB TanpaTanpa batasan jumlah produksiGolongan

7.

CRT TanpaTanpa batasan jumlah produksiGolongan

8.

HPTL TanpaTanpa batasan jumlah produksiGolongan

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN IIPERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORZQ3 /PMK.Oll/.20.08.. TENTANG TARIFCUKAI HASILTEMBAKAU

BATASAN HARGA JUAL ECERAN DAN TARIF CUKAI PER BATANG ATAU GRAMHASIL TEMBAKAU·BUATAN DALAM NEGERI

Golongan pengusaha pabrikTarif cukaiNo.

hasH tembakauBatasan harga jual eceranper batangUrut per batang atau gram

atau gram]enis Golongan

Lebih dari Rp 660Rp290

ILebih dari Rp 630 sampai dengan Rp 660 Rp280

1.

SKM Paling rendah Rp 600 sampai dengan Rp 630Rp260


IILebih dari Rp 380 sampai dengan Rp 430 Rp175

Paling rendah Rp 374 sampai dengan Rp 380Rp135



2.

SPM Paling rendah Rp 375 sampai dengan Rp 450Rp185

Lebih dariRp 300Rp170






3.SKT atau SPT Lebih dari Rp 379 Rp90



IIIPaling rendah Rp 234 Rp40



4.

SKTF atau SPTF Paling rendah Rp 600 sampai dengan Rp 630Rp260




Tanpa


5.TIS Lebih dari Rp 149 sampai dengan Rp 250Rp19

Golongan Paling rendah Rp 40 sampai dengan Rp 149Rp5

6.

KLBTanpaLebih dari Rp 250 Rp25

GolonganPaling rendah Rp 180 sampai dengan Rp 250Rp18

7.

KLMTanpaPaling rendah Rp 180

Rp17Golongan

Lebih dari Rp 100.000Rp 100.000

Tanpa

Lebih dari Rp 50.000 sampai dengan Rp 100.000Rp 20.000

8.CRT Lebih dari Rp 20.000 sampai dengan Rp 50.000Rp 10.000

Golongan Lebih dari Rp 5.000 sampai dengan Rp 20.000Rp1.200

Paling rendah Rp 275 sampai dengan Rp 5.000Rp250

9.

HPTLTanpaPaling rendah Rp 275 Rp100

Golongan

Kepal

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SIn MULYANI INDRAWATI

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IIIPERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR20.3 ..... .jPMK.Oll/20.08. TENTANG TARIFCUKAI HASILTEMBAKAU

TARIF CUKAI DAN HARGA JUAL ECERAN MINIMUM

HASIL TEMBAKAU YANG DIIMPOR

No. Jenis Hasil TembakauBatasan HJE terendah. Tarif Cukai per

Urutper batang atau grambatang atau gram

1.SKM Rp 661Rp 290

2.

SPM Rp 601Rp290

3.

SKT atau SPT Rp 591Rp200

4.

SKTF atau SPTF Rp 661Rp290

5.

TIS Rp 251Rp21

6.

KLB Rp 251Rp25

7.

KLM Rp 180Rp17

8.

CRT Rp 100.000Rp 100.000

9.

HPTL Rp 275Rp100

Kepal

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

TENTANG MENTERI KEUANGAN, dengan Undang-Undang … · tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. 13. Tembaku Iris yang selanjutnya disebut

Documents