tenggelamnya kri matjan tutul dalam operasi stc-9 dan ...

TENGGELAMNYA KRI MATJAN TUTUL

DALAM OPERASI STC-9 DAN PENGARUHNYA TERHADAP

KONSOLIDASI KEKUATAN MILITER INDONESIA

TAHUN 1961-1963

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 dalam Ilmu Sejarah

Disusun Oleh:

Rufal Febrian

NIM. 13030112190100

FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2017

ii

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya, Rufal Febrian, menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi ini adalah

asli hasil karya saya sendiri dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai

pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan baik Strata Satu

(SI), Strata Dua (S2), maupun Strata Tiga (S3) pada Universitas Diponegoro

maupun perguruan tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari

penulis lain baik yang dipublikasikan maupun tidak telah diberikan penghargaan

dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari karya

ilmiah/skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya pribadi sebagai

penulis.

Semarang, 8 Juni 2017

Penulis,

Rufal Febrian

13030112190100

iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Tan Hana Wighna Tan Sirna”

KOPASKA

Dipersembahkan untuk:

Keluarga tercinta,

sahabat, teman

seperjuangan.

vi

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi yang berjudul “Tenggelamnya KRI Matjan Tutul Dalam Operasi STC-9

Dan Pengaruhnya Terhadap Konsolidasi Kekuatan Militer Indonesia Tahun 1961-

1963”. Selain itu tidak lupa penulis panjatkan shalawat serta salam kepada

junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang memberikan syafaatnya kepada

ummat yang begitu dicintainya dan yang telah membawa kita ke zaman yang

terang benderang. Khusus kepada kedua orang tua penulis yang senantiasa

memberikan dukungan, baik moral maupun moril, penulis ucapkan terima kasih

banyak atas semuanya.

Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk dapat memenuhi salah satu persyaratan

guna memperoleh gelar sarjana strata-1 dalam Ilmu Sejarah. Pada saat penulisan

skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan berupa pengajaran, arahan,

kritikan, dan pengalaman dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin

mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis

dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan ini izinkanlah penulis menyebutkan satu

per satu orang yang telah berjasa dalam penyelesaian skripsi ini :

1 Mama, Ayah, Ridho, dan Ersa yang telah memberikan semangat dan

dukungan selama ini.

2 Dr. Danang Respati Puguh, M.Hum selaku Ketua Departemen Ilmu Sejarah

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro.

3 Dr. Indriyanto, S.H, M.Hum selaku dosen pembimbing yang memiliki konsen

terhadap pembahasan sejarah militer yang telah memberi bimbingan dan

arahan kepada penulis.

4 Seluruh dosen Program Studi Ilmu Sejarah yang telah memberikan ilmu

pengetahuan dan mengajarkan banyak hal kepada penulis selama masa

perkuliahan.

vii

5 Terima kasih penulis sampaikan kepada staf tata usaha dan staf perpustakaan

Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro.

6 Penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan

angkatan 2012 di Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya

Universitas Diponegoro, serta teman-teman satu bimbingan skripsi yang telah

berjuang bersama-sama selama proses bimbingan dan penyelesaian skripsi.

7 Ucapan terimakasih juga penulis tujukan kepada Moh.Annas selaku dosen

kuliah subuh yang telah bersedia menjadi mentor dan pemberi pencerahan

dalam penulisan skripsi ini, kepada teman-teman yang telah berjuang bersama

yang tergabung dalam tim Penggerak Pesantren Maritim diantaranya:

Hanifah, Lisnur Siti Faridah, Firman Adi Laksono, Kudus Purnomo, Hanifah,

Dian Pangestu, Farid Fardon, Arif Syaefudin, Ichsan Nurfaiz Rusdi, Achmad

Rahdian Umar, Okik Bagus Saputra, Haryanto, Dinka Syafiq. Kepada teman-

teman Perimendung yang selalu menghibur dengan cara mengajak mendaki

gunung untuk merefreshingkan otak diantaranya: Julius Christian Prabowo,

Srie Adhimas Dwi P, Duta Aulia, Gumelar Teguh.

8 Terimakasih kepada Aprilia Putri Utami yang selalu setia dan tidak pernah

lelah untuk memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.

9 Kepada semua pihak yang telah membantu pembuatan skripsi ini dalam hal

memberikan semangat baik secara langsung dan tidak langsung.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini penulis banyak

melakukan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran

yang membangun bagi penulis untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini

dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Semarang, 8 Juni 2017

Penulis

viii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iii

HALAMAN PERSETUJUAN iv

HALAMAN PENGESAHAN v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI

viii

DAFTAR SINGKATAN x

DAFTAR ISTILAH xiii

DAFTAR GAMBAR xvi

DAFTAR TABEL xvii

DAFTAR LAMPIRAN xviii

RINGKASAN xix

SUMMARY xx

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang dan Permasalahan 1

B. Ruang Lingkup 5

C. Tujuan Penelitian 7

D. Tinjauan Pustaka 7

E. Kerangka Pemikiran 11

F. Metode Penelitian 13

G. Sistematika Penulisan 15

BAB II USAHA PEMERINTAH INDONESIA DALAM 19

PEMBEBASAN IRIAN BARAT

A. Diplomasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia 19

1. Diplomasi di bidang Politik 23

2. Diplomasi di bidang Ekonomi 27

3. Diplomasi di bidang Militer 30

B. Resolusi Belanda dalam Sidang Majelis Umum PBB 34

ix

C. Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional-KOTI 42

Pemirbar

D. Operasi Gugus Tugas KRI Matjan Tutul 49

BAB III OPERASI STC-9 ANGKATAN LAUT INDONESIA 53

A. Terbentuknya Operasi STC-9 53

B. Strategi dan Taktik 58

C. Rencana Operasi 62

D. Pelaksanaan Operasi STC-9 64

1. Peristiwa Pertempuran Laut Aru 72

15 Januari 1962

2. Gugurnya Komodor Yos Sudarso 81

3. Kebocoran Informasi Operasi STC-9 86

BAB IV DAMPAK TENGGELAMNYA KRI MATJAN TUTUL 89

TERHADAP KONSOLIDASI KEKUATAN

MILITER INDONESIA

A. Pencopotan Jabatan KSAU Suryadharma 89

B. Pelaksanaan Operasi Komando Mandala Dipercepat 98

C. Penguatan Angkatan Laut dalam Operasi Mandala 109

1. Kesatuan Tempur Angkatan Laut Mandala 113

2. Operasi-operasi Angkatan Laut Mandala 119

BAB V SIMPULAN 123

DAFTAR PUSTAKA 126

LAMPIRAN 133

xiii

DAFTAR ISTILAH

Abstain : Tidak menggunakan hak pilih. Negara

yang tidak menggunakan hak suara dalam

penghitungan suara di PBB

De facto : Pengakuan berdasarkan fakta. Kenyataan

berdasarkan fakta terhadap wilayah Irian

Barat

De Jure : Pengakuan berdasarkan hukum.

Kenyataan berdasarkan hukum terhadap

wilayah Irian Barat

Self Determination : Penentuan nasib sendiri terhadap wilayah

Irian Barat

Nederlands Nieuw Guinea : Masuknya Irian Barat menjadi bagian

negara Belanda

Gun Boat Diplomacy : Melakukan diplomasi dengan

menggunakan kekuatan Angkatan Laut

yang menyiratkan ancaman perang

terhadap negara Belanda

Dekolonisasi : Tercapainya kemerdekaan bagi negara

koloni. Belanda memberikan

kemerdekaan kepada wilayah Irian Barat

Initiating Directive : Perintah yang langsung dibuat oleh

Pemerintah Indonesia mengenai tugas

pokok terhadap pelaksanaan operasi

tanpa adanya perundingan dengan

bawahan

Klandestine : Penyusupan yang dilakukan oleh

angkatan perang Indonesia

Bargaining Position : Posisi tawar-menawar yang dilakukan

Pemerintah Indonesia dalam usaha

melakukan diplomasi kepada Belanda

Grand Strategy : Strategi nasional yang dibentuk oleh

Panglima Tertinggi Presiden Sukarno

Total Black Out : Pelayaran yang dilakukan oleh keempat

MTB dengan berlindung pada

Kegelapan dalam meningkatkan

xiv

kesiagaan

Rendesvous : Tempat berkumpul. Titik kumpul atau

titik pertemuan oleh keempat MTB

dalam perjalanan menuju daratan Irian

Barat

Silent Landing Operation : Operasi pendaratan secara rahasia yang

dilakukan oleh angkatan bersenjata

Indonesia

Naval Warfare : Perang dengan mengandalkan kekuatan

Angkatan Laut Indonesia

Refueling : Pengisian bahan bakar yang dilakukan

oleh keempat MTB

Take Off : Lepas landas. lepas landas yang

dilakukan oleh Pesawat Hercules C-130

Briefing : Komunikasi tatap muka sebelum

menjalankan tugas. Pengarahan sebelum

melaksanakan kegiatan penyusupan

menuju daratan Irian Barat

Silent Raid : Serangan secara diam-diam yang

dilakukan oleh angkatan bersenjata

Indonesia

Zig-Zag : Arah berkelok-kelok. Gerakan

membentuk huruf “Z” yang dilakukan

untuk menghindar dari kejaran kapal

perang Belanda oleh KRI Harimau

Selection Board : Papan seleksi mengenai anggota perang

yang akan di demobilisasi

Naval Campaign : Kampanye Angkatan Laut yang

didasarkan terhadap sifat dan wilayah

Irian Barat

Rivalitas : Permusuhan

Ex Officio : Jabatan seseorang pada lembaga tertentu

karena tugas dan kewenangannya pada

lembaga lain. Jabatan seseorang kepala

staf yang otomatis menjabat sebagai

menteri

Ready Up To The Minute : Pernyataan bersiap setiap saat yang

xv

dikemukakan oleh KSAU Suryadharma

Joint Operational Command : Perintah operasional bersama yang

dilakukan secara gabungan oleh

angkatan bersenjata Indonesia

Show Of Force : Unjuk kekuatan. Pengunjukan kekuatan

yang dilakukan oleh Angkatan Laut

Indonesia

Refrein Point : Titik menahan diri yang dilakukan oleh

Angkatan Laut dalam melakukan laporan

agar tidak ada yang mengetahui

x

DAFTAR SINGKATAN

ADLA : Angkatan Darat Mandala

ALLA : Angkatan Laut Mandala

ALRI : Angkatan Laut Republik Indonesia

APRI : Angkatan Perang Republik Indonesia

ATA : Angkatan Tugas Amphibi

AULA : Angkatan Udara Mandala

AURI : Angkatan Udara Republik Indonesia

BKR : Badan Keamanan Rakyat

Depertan : Dewan Pertahanan Nasional

DK : Daerah Kumpul

DM : Droogdok Maatschappij

DMS : Droogdok Maatschappij Surabaya

DVP : Demokratische Volks Partij

EPANG : Eenheida Partij Nieuw Guinea

Establisemen

FNPIB : Front Nasional Pembebasan Irian Barat

Gerwani : Gerakan Wanita Indonesia

GKS : Gabungan Kepala Staf

IMP : Industriele Maatschappij Palembang

KKO : Komando Korps Operasi

KKS : Kesatuan Kapal Selam

KKTT : Kesatuan Kapal Cepat Torpedo

KLM : Koninklijke Luchvaart Mmatschappij

KMB : Konferensi Meja Bundar

Kodam : Komando Daerah Militer

xi

Kodamar : Komando Daerah Maritim

Kohanudgab : Komando Pertahanan Udara Gabungan

KOLA : Komando Mandala

Korud : Komando Regional Udara

KOTI : Komando Operasi Tertinggi

Kowatkat : Komando Perawatan Kapal Tjepat

KRI : Kapal Republik Indonesia

KSAL : Kepala Staf Angkatan Laut

KSAU : Kepala Staf Angkatan Udara

KUAL : Kesatuan Udara Angkatan Laut

KUE : Kena U Embay

KUTP : Kursus Ulangan dan Tambahan Perwira

LCVP : Landing Craft, Vehicle, Personeel

Maatschappij

MBAD : Markas Besar Angkatan Darat

MBAL : Markas Besar Angkatan Laut

MBAU : Markas Besar Angkatan Udara

MKN : Menteri Keamanan Nasional

MKO : Markas Komando Operasi

MTB : Motor Torpedo Boat

Nasakom : Nasionalis, Agama, Komunis

NATO : North Atlantic Treaty Organization

NISE : Nederlands Indonesische Scheepvaart

NISHM : Nederland Indonesie Steenkolen Handel

Maatschappij

NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pangti : Panglima Tertinggi

Parna : Partai Nasional

xii

(Suatu Organisasi Masyarakat Papua)

Paskomartu : Pasukan Komando Armada Tugas

PAU : Pangkalan Angkatan Udara

PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa

Pemirbar : Pembebasan Irian Barat

Perchriscra : Persatuan Christen Islam Raja Ampat

PG : Pasukan Gerilya

PONG : Persatuan Orang Nieuw Guinea

Poskopan : Pos Komando Depan

PR : Penyapu Ranjau

RH : Radio Holland

RPKAD : Resimen Pasukan Komando Angkatan

Darat

Satgas : Satuan Tugas

SDW : Semarang Dock-Works

SK : Surat Keputusan

SSM : Sama-Sama Manusia

STC-9 : Satuan Tugas Chusus 9

SUAD : Satuan Unit Angkatan Darat

TNI : Tentara Nasional Indonesia

Trikora : Tri Komando Rakyat

Tugis : Tugas Istimewa

VPV : Veerenigde Prauwen Veeren

xvii

DAFTAR TABEL

Tabel: Halaman

2.1 Spesifikasi Mesin dan Persenjataan 52

KRI Matjan Tutul

3.1. Nama-nama pahlawan yang gugur bersama 78

tenggelamnya KRI Matjan Tutul

3.2. Daftar anak buah KRI Matjan Tutul yang ditawan 79

Belanda

xvi

DAFTAR GAMBAR

Gambar: Halaman

2.1 Pengumandangan Tri Komando Rakyat 46

oleh Presiden Sukarno tanggal 19 Desember 1961.

2.2 Penandatanganan Tri Komando Rakyat oleh 46

Presiden Sukarno.

2.3 KRI Macan Tutul dalam Pertempuran Laut Aru. 50

3.1 KRI Multatuli yang digunakan sebagai Kapal 67

Markas Angkatan Laut.

3.2 Skema jalannya Pertempuran Laut Aru 79

15 Januari 1962.

4.1 Personil Staf Komando Mandala 103

Pembebasan Irian Barat.

4.2 Panglima Mandala Mayjen Suharto 112

bersama Staf Angkatan Laut Mandala (ALLA).

xviii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran: Halaman

A. Front Nasional 121

B. Nasionalisasi Perusahaan Belanda 123

C. Telaah Staf Operasi “B” 127

D. Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional 133

E. Pembentukan KOTI 134

F. Pembentukan Komando Mandala 136

G. Petunjuk Operasi infiltrasi besar-besaran 138

xix

RINGKASAN

Skripsi ini berjudul Tenggelamnya KRI Macan Tutul Dalam Operasi STC-9 Dan

Pengaruhnya Terhadap Konsolidasi Kekuatan Militer Indonesia Tahun 1961-

1963. Beberapa permasalahan yang akan dikaji yaitu: 1) Bagaimana latar

belakang terbentuknya Operasi STC-9 yang dilakukan oleh Angkatan Perang

Republik Indonesia. 2) Bagaimana pelaksanaan Operasi STC-9 dalam usaha

Pembebasan Irian Barat. 3) Bagaimana dampak tenggelamnya KRI Macan Tutul

terhadap konsolidasi kekuatan militer Indonesia. Untuk mengkaji permasalahan

tersebut digunakan metode sejarah kritis yang terdiri dari empat tahapan, yaitu: a)

heuristik, mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah, baik sumber

primer maupun sumber sekunder. b) kritik sumber, proses yang dilakukan untuk

mendapatkan otentsitas dan kredibilitas sumber. c) interpretasi menafsirkan dan

menyusun antara fakta satu dengan lainnya. d) historiografi, proses penulisan

kembali peristiwa sejarah. Dengan demikian, dalam penulisan skripsi ini

menggunakan pendekatan sejarah militer dan ilmu politik untuk mengkaji strategi

perang yang digunakan oleh Angkatan Laut Indonesia dalam upaya Pembebasan

Irian Barat dan menganalisis unsur-unsur politik dalam hal kebijakan-kebijakan

yang diputuskan oleh Pemerintah Indonesia dalam usaha pembebasan Irian Barat.

Terjadinya peristiwa tenggelamnya KRI Macan Tutul ini diawali dari

perebutan kekuasaan terhadap wilayah Irian Barat antara Indonesia dengan

Belanda. Pemerintah Belanda yang tetap mempertahankan wilayah Irian Barat

sebagai wilayah kekuasaannya menyebabkan Pemerintah Indonesia menempuh

langkah diplomasi dengan didukung pengerahan kekuatan militernya pada akhir

tahun 1961. Presiden Sukarno sebagai Komando Tertinggi Pembebasan Irian

Barat memerintahkan Gabungan Kepala Staf (GKS) mulai menyusun rencana

operasi militer menyerbu Irian Barat. Angkatan Perang Republik Indonesia

(APRI) kemudian membentuk Operasi STC-9 (Satuan Tugas Chusus-9) pada awal

tahun 1962 yang bertujuan untuk membentuk kantong-kantong gerilya di wilayah

Irian Barat dengan cara mendaratkan pasukan bersenjata yang terdiri dari putera-

putera asli Irian Barat secara rahasia. Operasi STC-9 dilaksanakan melalui laut

dengan menggunakan tiga MTB (Motor Torpedo Boat) milik Angkatan Laut

Indonesia yang digunakan untuk mengangkut para infiltran ke daratan Irian Barat.

Pada saat perjalanan menuju daratan Irian Barat, ketiga MTB tersebut diketahui

keberadaannya oleh pesawat terbang Belanda dan kemudian disergap oleh kapal

perang Belanda di Laut Aru. Situasi tersebut menjadi menegangkan setelah

pesawat terbang Belanda menembak salah satu MTB dan disusul dengan

tembakan dari kapal perang Belanda. Ketiga MTB kemudian diperintahkan untuk

mundur untuk menyelamatkan diri karena kondisi persenjataan yang tidak

memadai, namun perintah itu tidak dituruti oleh Komodor Yos Sudarso, ia malah

memerintahkan KRI Macan Tutul menyerang balik kapal perang Belanda untuk

melindungi kedua MTB lainnya. Tindakan tersebut kemudian menyebabkan

tenggelamnya KRI Macan Tutul dan gugurnya Komodor Yos Sudarso pada

tanggal 15 Januari 1962 di Laut Aru.

xx

Peristiwa pertempuran yang terjadi di Laut Aru itu mengakibatkan

Angkatan Perang Republik Indonesia mengadakan koreksi terhadap kinerja

KSAU Suryadharma karena dianggap tidak mendukung Operasi STC-9 dengan

memberikan perlindungan udara. Selain itu Angkatan Perang Republik Indonesia

kemudian mempersiapkan segala kekuatan militer untuk mendukung Komando

Mandala yang dipercepat pelaksanaannya pada bulan Maret 1962.

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang dan Permasalahan

Setelah diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia (RI) pada tanggal

17 Agustus 1945, Presiden Sukarno dalam pidato yang disiarkan melalui radio

tanggal 23 Agustus 1945, menegaskan bahwa kedaulatan wilayah Indonesia

adalah sama seperti wilayah bekas Hindia Belanda, yaitu meliputi wilayah

Sumatera, Jawa, Borneo, Sulawesi, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku, dan dari

Sabang sampai Merauke.1 Sehubungan dengan itu, pada tanggal 3 Juli 1946

diadakannya Rapat Rakyat di Yogyakarta untuk membahas mengenai kekuasaan

terhadap seluruh wilayah Indonesia. Dalam rapat tersebut kemudian dihasilkan

Petisi Rakyat yang berisi pernyataan bahwa hanya Republik Indonesia yang

berkuasa secara sah memegang kedaulatan terhadap wilayah di seluruh Indonesia,

namun pada kenyataannya petisi tersebut ternyata tidak berhasil membuat

Indonesia berkuasa sepenuhnya terhadap seluruh wilayah yang dimilikinya. Hal

ini disebabkan karena pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, pihak Sekutu

hanya memberikan kekuasaan atas Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, dan

Maluku saja, sementara itu kekuasaan atas West Nieuw Guinea (Irian Barat) telah

lebih dulu diserahkan kepada Belanda. Dengan berkuasanya Belanda di wilayah

Irian Barat menjadikan seluruh wilayah Indonesia belum sepenuhnya merdeka.2

Melihat kondisi tersebut, masalah kekuasaan terhadap wilayah Irian Barat

terus menjadi polemik berkepanjangan antara Indonesia dengan Belanda. Perang

dan diplomasi antara kedua belah pihak terjadi silih berganti yang selalu berakhir

1Koentjaraningrat, dkk, Irian Jaya: Mengemban Masyarakat Majemuk

(Jakarta: Djambatan, 1994), hlm.72.

2Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia

(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 21.

2

pada ketidakpuasan kedua belah pihak.3 Dalam Konferensi Meja Bundar (KMB)

yang dilaksanakan di Den Haag pada tahun 1949, Pemerintah Belanda mengakui

kemerdekaan Indonesia atas bekas wilayah Hindia Belanda, kecuali Irian Barat.4

Permasalahan mengenai kekuasaan terhadap Irian Barat rencananya akan

diselesaikan melalui perundingan antara Indonesia dan Belanda dalam jangka

waktu setahun setelah tanggal penyerahan kedaulatan kepada Indonesia.5

Sejak penyerahan kedaulatan kepada Indonesia, Pemerintah Belanda di Irian

Barat kemudian mempersiapkan masyarakat Irian Barat untuk menentukan

pilihannya sendiri. Pemerintah Belanda secara eksplisit mendukung kemerdekaan

Irian Barat dan berangsur-angsur memimpin jalannya proses dekolonisasi untuk

menuju sebuah negara merdeka. Sikap Belanda tersebut menjadikan masalah Irian

Barat menjadi agenda kerja rutin bagi kabinet yang sedang memerintah di

Indonesia. Sementara itu, situasi dunia yang diliputi ketegangan akibat Perang

Dingin6 juga ikut mempengaruhi opini publik internasional mengenai status

wilayah ini. Dalam usaha untuk menyelesaikan masalah tersebut, pihak Indonesia

berharap agar PBB dapat segera mengeluarkan resolusi dengan tujuan mendesak

Belanda agar bersedia membicarakan kembali mengenai status Irian Barat. Untuk

mengantisipasi jika terjadi kegagalan dalam usaha yang dilakukan PBB, Presiden

3A. H. Nasution, Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 11 (Bandung:

Angkasa, 1979), hlm. 5.

4Jim Elmslie, “Irian Jaya in the 1990’s Economic Expansion and West

Papuan Nationalism” (Tesis MA University Sydney, 1995), hlm. 7.

5Notosoetardjo, Dokumen-dokumen Konferensi Meja Bundar (Jakarta:

Endang Jakarta, 1956), hlm. 69.

6Terjadinya perebutan pengaruh terhadap negara di Timur Tengah dan Asia

Tenggara (salah satunya yaitu Indonesia) oleh Amerika Serikat dan Uni Sovyet

sebagai negara pemenang dalam Perang Dunia II, yang dilakukan dengan cara

memberikan bantuan kepada negara tersebut dalam bidang politik, ekonomi, dan

militer. Wardaya, Baskara. T, Indonesia Melawan Amerika: Konflik Perang

Dingin 1953-1963, (Yogyakarta, Galang Press, 2008), hlm. 238.

3

Sukarno kemudian mengancam bahwa Indonesia akan mengambil langkah-

langkah yang dapat menggoncangkan dunia.7

Jangka waktu setahun sesuai dengan kesepakatan awal pada KMB

menjadikan masalah Irian Barat semakin berlarut-larut. Pemerintah Belanda

dengan nekad terus berusaha untuk mempertahankan wilayah sengketa tersebut,

sementara usaha Indonesia membawa persengketaan ini agar bisa dibicarakan

dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menemui

kegagalan. Kegagalan tersebut disebabkan oleh pelaksanaan perhitungan suara di

PBB pada akhir November tahun 1957 yang menunjukkan 41 negara mendukung,

29 negara menentang, dan 11 negara abstain. Hasil perhitungan suara tersebut

artinya masih kurang 14 suara agar bisa mencapai duapertiga jumlah negara

anggota untuk mengangkat persengketaan Irian Barat masuk dalam agenda Sidang

Majelis Umum PBB.8

Awal Desember tahun 1957, Indonesia akhirnya menempuh jalan lain untuk

menyelesaikan permasalahan Irian Barat, Uni Indonesia-Belanda yang bertujuan

untuk membentuk suatu komisi yang anggotanya wakil-wakil dari Indonesia dan

Belanda yang bertugas untuk menyelediki masalah Irian Barat sesuai hasil KMB

secara sepihak dibatalkan oleh pemerintah Indonesia. Langkah keras ini berlanjut

dengan pengusiran sekitar 50.000 warga negara Belanda serta

dinasionalisasikannya semua milik Belanda yang tertinggal di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, pihak Belanda tetap menolak untuk menyelesaikan

permasalahan Irian Barat dengan cara damai yaitu dengan cara berunding melalui

Sidang Majelis Umum PBB, pada pertengahan April 1960 mereka justru

mengumumkan mengenai diperkuatnya pertahanan Irian Barat dengan

mendatangkan sebuah kapal induk, penambahan jumlah pasukan infantri, serta

diperbantukannya satu skuadron pesawat jet tempur, selain memperkuat

pertahanan di Irian Barat, Pemerintah Belanda juga mengumumkan rencana

7M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern. Terjemahan Dharmono

Hardjowidjono (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991), hlm. 393-394.

8A. Dahana, Indonesia Dalam Arus Sejarah Jilid 7 (Jakarta : P.T Ichtiar

Baru Van Hoeve), hlm. 27.

4

pembentukan Negara Papua. Langkah semacam ini jelas tidak akan meredakan

ketegangan antara Indonesia dengan Belanda, bahkan memaksa pihak Indonesia

semakin mengambil langkah tegas. Hal ini dibuktikan pada pertengahan Agustus

1959 di tengah-tengah pidato memperingati Proklamasi Kemerdekaan Indonesia,

Presiden Sukarno menyatakan putusnya hubungan diplomatik antara kedua

negara.9

Demi tercapainya revolusi, Presiden Sukarno kemudian memanfaatkan isu

Perang Dingin untuk memperoleh perlengkapan perang dari Uni Soviet.

Walaupun perjuangan untuk mengintegrasikan Irian Barat ditempuh melalui jalur

diplomatik, namun demi keefektifan pelaksanaannya didukung oleh infiltrasi

militer dan ancaman perang terbuka.10 Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya

instruksi yang terkenal dengan nama Trikora (Tri Komando Rakyat) di tahun

1961, yang isinya adalah gagalkan pembentukan negara Boneka Papua,

pengibaran bendera merah putih di Irian Barat, dan bersiap-siap untuk mobilisasi

umum.11

Dengan dikeluarkannya Komando Trikora, maka konfrontasi total terhadap

Belanda dalam rangka pembebasan Irian Barat dimulai dan selanjutnya

ditindaklanjuti dengan pengerahan angkatan perang yang diwujudkan dalam

pembentukan Komando Mandala. Dalam persiapannya segera direncanakan dan

dikerjakan secara simultan mulai dari latihan, penyiapan pangkalan tempur hingga

pengiriman satuan penyelidik dan satuan infiltrasi ke daratan Irian Barat.12

Langkah Indonesia dalam pengerahan angkatan perang ini berhasil

membentuk opini publik di forum internasional seperti PBB. Dalam situasi Perang

9Julius Pour, Laksamana Sudomo, Mengatasi Gelombang Kehidupan

(Gramedia Widiasarana Indonesia, 1997), hlm.89.

10Laporan ICG Asia No. 23 Jakarta/Brussles, “Indonesia: Ending

Repression In Irian Jaya”. Dipublikasikan tanggal 20 September 2001 dalam

http://www.papuaweb.org.

11Kansil Yulianto, Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia

(Jakarta: Erlangga, 1998), hlm. 72.

12Kelompok Kerja Staf Angkatan Bersenjata, Sejarah Singkat Perjuangan

Bersenjata Bangsa Indonesia (Jakarta, 1964), hlm. 152.

5

Dingin, perbedaan opini publik antara dua blok yang bertikai dapat dikatakan

menjadi modal awal bagi Indonesia. Pengerahan persenjataan yang diperoleh dari

Uni Sovyet secara besar-besaran menimbulkan kecemasan pihak Belanda maupun

Amerika Serikat, ditambah lagi berkali-kali Presiden Sukarno menegaskan bahwa

tekad Indonesia untuk memasukan Irian Barat sebagai bagian dari wilayah

Indonesia telah bulat dan tidak bisa ditawar lagi, jika terpaksa akan ditempuh jalur

kekerasan.13

Tekad Indonesia tersebut makin dimantapkan dengan dilaksanakannya

operasi infiltrasi yang tergabung dalam Operasi STC-9 (Satuan Tugas Chusus-9).

Operasi ini dilakukan dengan dukungan dari seluruh Angkatan Perang Republik

Indonesia untuk mendaratkan pasukan bersenjata di daratan Irian Barat. Dalam

pelaksanaannya, Operasi STC-9 yang dilaksanakan melalui laut ini

mengakibatkan terjadinya peristiwa “Pertempuran Laut Aru” antara kapal perang

Indonesia dengan kapal perang Belanda, peristiwa ini mengakibatkan

tenggelamnya KRI Macan Tutul dan gugurnya Komodor Yos Sudarso.14

Tenggelamnya KRI Macan Tutul dan gugurnya Komodor Yos Sudarso

menyebabkan konstelasi politik militer di Jakarta menjadi berubah. Hal ini

merupakan pengaruh atas Pertempuran Laut Aru terhadap konsolidasi kekuatan

militer Indonesia. Pentingnya melihat perubahan tersebut, menjadi hal yang

sangat menarik dalam kajian historis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam skripsi ini permasalahan

yang diajukan adalah. Pertama, bagaimana latar belakang terbentuknya Operasi

STC-9 yang dilakukan oleh Angkatan Perang Republik Indonesia. Kedua,

bagaimana pelaksanaan Operasi STC-9 dalam usaha Pembebasan Irian Barat.

13Pidato Presiden Sukarno, “Membebaskan Irian Barat dengan Segala

Jalan”, disampaikan dalam wisuda lulusan Akademi Pembangunan Nasional di

Yogyakarta, 18 Maret 1962.

14David Webster, “...Sampai Merauke. The Struggle of West New Guinea,

1960-1962” (Tesis MA Program Sejarah Universitas British Columbia,

Vancouver, 1962), hlm.39.

6

Ketiga, bagaimana dampak tenggelamnya KRI Matjan Tutul terhadap konsolidasi

kekuatan militer Indonesia.

B. Ruang Lingkup

Historiografi membutuhkan adanya ruang lingkup untuk membatasi luasnya

pembahasan dan analisis agar analisis ini terarah sesuai dengan rumusan masalah

yang telah ditetapkan. Penulisan skripsi ini menerapkan beberapa pembatasan,

yaitu batasan lokalitas atau batasan geografis, batasan temporal, dan batasan

keilmuan. Lebih lengkapnya, ketiga batasan tersebut dapat diuraikan sebagai

berikut.

Scope spatial atau ruang lingkup geografi membatasi kajian geografis dari

sisi atau tempat terjadinya peristiwa. Batasan spatial yang digunakan dalam

penulisan ini yaitu nasional, karena dalam peristiwa ini mencakup banyak

melibatkan unsur negara sehingga menyebabkan dinamika dalam stabilitas

nasional. Kota Jakarta merupakan Pangkalan Komando Perawatan Kapal Tjepat

(Kowatkat), di daerah pinggir teluk Jakarta dan khususnya di daerah Tanjung

Priok yang dijadikan tempat pemberangkatan awal dalam melaksanakan tugas

khusus. Keterkaitan berbagai daerah mengenai peristiwa tersebut sangat

kompleks, sebagai contoh di daerah Maluku khususnya di Laut Aru adalah daerah

yang dijadikan sebagai tempat melaksanakan operasi pembebasan Irian Barat. 15

Ruang lingkup temporal menjadi batasan waktu dalam kajian skripsi ini,

yaitu dari tahun 1961-1963. Pemilihan tahun tersebut didasarkan karena, pada

tahun 1961 dijadikan awal waktu penelitian dengan alasan pada tahun 1961 terjadi

peristiwa perintah Presiden Sukarno melalui Trikora tanggal 19 Desember 1961,

yang isinya adalah gagalkan pembentukan negara Boneka Papua, pengibaran

bendera merah putih di Irian Barat, dan bersiap untuk mobilisasi umum.

Kemudian 1963 dijadikan batas akhir dalam penelitian ini dengan alasan mulai

dari 1 Mei 1963, wilayah Irian Barat secara de facto maupun de jure telah masuk

15Julius Pour, Konspirasi Dibalik Tenggelamnya KRI Matjan Tutul (Jakarta:

P.T Kompas Media Nusantara, 2011), hlm.1.

7

ke dalam kekuasaan Republik Indonesia setelah melewati masa peralihan antara

Badan Pemerintahan Sementara PBB dengan Pemerintahan Indonesia.

Ruang lingkup keilmuan dari skripsi ini adalah sejarah militer dan politik.

Sejarah militer digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis suatu strategi

perang yang dilakukan oleh Angkatan Laut dalam upaya pembebasan Irian Barat.

Adapun lingkup sejarah politik karena penelitian ini juga menganilisis unsur-

unsur politik dalam hal kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah

dalam usaha pembebasan Irian Barat.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan dan batas ruang lingkup di atas,

untuk memperjelas fokus analisis, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut,

yang pertama, menjelaskan latar belakang terbentuknya Operasi STC-9 yang

dilakukan oleh angkatan perang Indonesia. Kedua, mendeskripsikan pelaksanaan

Operasi STC-9 dalam usaha Pembebasan Irian Barat. Ketiga, menganalisis

dampak tenggelamnya KRI Matjan Tutul terhadap perjuangan Pembebasan Irian

Barat.

D. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa kegunaan dari tinjauan pustaka antara lain, menghindari terjadinya

penulisan dan analisis yang sama antar peneliti dalam merekonstruksi peristiwa

sejarah. Penulisan mengenai militer serta dampaknya bagi masyarakat Indonesia

sudah banyak dilakukan. Berbagai disiplin ilmu dan berbagai sudut pandang

penelitian, serta beragamnya latar belakang penelitian tentang kemiliteran di

Indonesia, hal ini memberikan penggambaran dinamis mengenai militer di

Indonesia. Sejarah militer adalah sejarah yang bersudut pandang kemiliteran yang

diabadikan dalam bentuk catatan obyektif, akurat, deskriptif, dan interpretatif.

Kedalaman dan keluasannya mencakup masalah-masalah ideologi, politik,

ekonomi, sosial, budaya, dan militer.16

16A. Iskandar, Sejarah Militer dan Gunanya, dalam Majalah Widya Yudha

No.33/1978, hlm. 18.

8

Hasil analisis dan penelitian atau buku-buku mengenai militer yang sangat

beragam, memberikan panduan dalam pengembangan penelitian. Dalam penulisan

skripsi ini ada beberapa referensi sumber berupa buku yang akan ditinjau dalam

penulisan ini.

Buku yang pertama adalah karya Julius Pour yang berjudul Konspirasi

Dibalik Tenggelamnya KRI Matjan Tutul.17 Buku ini menjelaskan bagaimana

awal terbentuknya Operasi STC-9 yang dipimpin oleh Kolonel Sudomo dengan

menurunkan tiga MTB (Motor Torpedo Boat) dan jalannya operasi STC-9 yang

menyebabkan terjadinya peristiwa Pertempuran Laut Aru dan gugurnya Komodor

Yos Sudarso.

Karya Julius Pour ini memiliki beberapa kelebihan, di antaranya adalah

penjelasan mengenai operasi infiltrasi yang dilakukan oleh Angkatan Darat

sebelum dilaksanakannya Operasi STC-9, gambaran mengenai keinginan dari

Komodor Yos Sudarso untuk ikut dalam pendaratan para infiltran di wilayah Irian

Barat, dan penjelasan mengenai komando operasi yang tidak dipersiapkan secara

matang dalam pelaksanaan Operasi STC-9.

Relevansi buku Konspirasi Dibalik Tenggelamnya KRI Matjan Tutul

terhadap skripsi ini yaitu, buku ini dapat memberikan gambaran mengenai

masalah yang menyebabkan terjadinya peristiwa Pertempuran Laut Aru. Masalah

ini dibuktikan dengan adanya kebocoran informasi mengenai rencana operasi

yang akan dilaksanakan. Selain itu juga dijelaskan bahwa tidak ada bantuan dari

Angkatan Udara dalam pelaksanaan Operasi STC-9 tersebut.

Perbedaan antara buku karya Julius Pour dengan skripsi ini yaitu,

pembahasan dalam buku ini diawali dari penjelasan mengenai pelaksanaan

Operasi STC-9 sampai dengan terjadinya peristiwa Laut Aru, kemudian

dilanjutkan dengan pembahasan mengenai siapa yang terlebih dulu menyerang

dalam pertempuran Laut Aru, diakhiri dengan pembahasan mengenai

pengkhianatan yang terjadi dalam peristiwa Laut Aru. Berbeda dengan skripsi ini

yang pembahasannya dimulai dari usaha Pemerintah Indonesia dalam pembebasan

17Julius Pour, Konspirasi Dibalik Tenggelamnya KRI Matjan Tutul (Jakarta:

P.T Kompas Media Nusantara, 2011).

9

Irian Barat yang dilakukan dengan langkah diplomasi di bidang politik, ekonomi,

dan militer, dilanjutkan penjelasan mengenai resolusi Belanda mengenai

penentuan nasib sendiri terhadap wilayah Irian Barat, diakhiri dengan pembahasan

mengenai dampak internal yang ditimbulkan dari peristiwa Pertempuran Laut Aru

khususnya terhadap konsolidasi kekuatan militer Indonesia.

Buku kedua berjudul Trikora Pembebasan Irian Barat18, merupakan buku

yang memaparkan secara detail perjuangan Trikora dari sejak dimulainya

persiapan seperti usaha Pemerintah Indonesia dalam perjuangan diplomasi,

konfrontasi hingga penyelesaian masalah Irian Barat dengan cara membentuk

Komando Mandala. Dalam penyusunannya karya setebal 423 halaman tersebut

digunakan sumber-sumber tertulis dan non-tertulis, baik berupa buku-buku, arsip

maupun wawancara dengan pelaku.

Kelebihan yang dimiliki oleh buku ini yaitu pembahasan mengenai latar

belakang dikeluarkannya Trikora yang memicu terjadinya konfrontasi terhadap

Belanda, pembentukan Komando Mandala, operasi-operasi infiltrasi, hingga

penyerahan wilayah Irian Barat kepada Indonesia. Bagi Indonesia, perjuangan

Trikora merupakan perpaduan upaya diplomasi dan pengerahan kekuatan militer

dengan dukungan rakyat. Secara kronologis, pengiriman pasukan-pasukan pilihan

tersebut memiliki kapasitas sebagai pembuka jalan bagi operasi militer yang lebih

besar.

Relevansi buku Trikora Pembebasan Irian Barat terhadap skripsi ini adalah

memuat penjelasan mengenai keterlibatan Angkatan Perang Republik Indonesia

(APRI) dalam Trikora dari perencanaan sampai penyelesaian dan mencoba

membuktikan bahwa militer Indonesia mampu membangun kekuatan besar dalam

tempo singkat serta merencanakan dan melaksanakan opersai-opersai militer

gabungan dengan dukungan rakyat luas.

Perbedaan antara buku Trikora Pembebasan Irian Barat dengan skripsi ini

yaitu, pembahsan dalam buku ini lebih memfokuskan kepada penjelasan

mengenai keseluruhan kegiatan dari pelaksanaan Komando Trikora yang

18Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, Trikora Pembebasan Irian Barat

(Jakarta: Mabes ABRI, Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, 1995).

10

diperintahkan oleh Presiden Sukarno. Pada bab pertama memuat penjelasan

mengenai lahirnya Komando Trikora yang membahas persiapan fisik dan rencana

operasional yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan operasi-operasi

infiltrasi yang dilakukan sebelum dikeluarkannya Komando Trikora. Bab kedua

memuat penjelasan menganai pembentukan Komando Mandala yang membahas

strategi dan rencana operasi yang akan dilakukan dalam Komando Mandala. Bab

ketiga memuat penjelasan mengenai persiapan dan pengerahan kekuatan militer

dalam Komando Mandala. Bab keempat memuat penjelasan mengani pelaksanaan

kampanye Komando Mandala yang akan dilakukan dalam fase infiltrasi, fase

eksploitasi, dan fase konsolidasi. Bab kelima memuat penjelasan mengenai tahap

konsolidasi pemantapan kekuasaan di Irian Barat setelah penyerahan kekuasaan

wilayah Irian Barat kepada Indonesia. Berbeda dengan skripsi ini yang

pembahasannya lebih memfokuskan pada penjelasan mengenai pelaksanaan

Operasi STC-9 yang dilakukan oleh ketiga angkatan bersenjata dalam usahanya

untuk melakukan operasi infiltrasi ke wilayah Irian Barat. Pelaksanaan tersebut

meliputi beberapa pembahasan seperti, latar belakang terbentuknya Operasi STC-

9, strategi dan taktik yang akan digunakan dalam Operasi STC-9, rencana operasi

dalam Operasi STC-9, dan pelaksanaan Operasi STC-9 yang mengakibatkan

tenggelamnya KRI Macan Tutul dan gugurnya Komodor Yos Sudarso di Laut

Aru, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai dugaan kebocoran Operasi STC-

9. Selain itu skripsi ini juga membahas mengenai dampak yang ditimbulkan oleh

tenggelamnya KRI Macan Tutul dan gugurnya Komodor Yos Sudarso terhadap

konsolidasi kekuatan militer Indonesia dalam usaha pembebasan Irian Barat.

Buku ketiga berjudul Sedjarah Operasi-Operasi Pembebasan Irian Barat,

karya M. Cholil.19 Buku setebal 98 halaman dan terbagi dalam empat bab ini

membahas persoalan-persoalan di sekitar sengketa Irian Barat menurut persepsi

Indonesia, mulai dari konfrontasi di segala bidang, pembentukan Komando

Mandala, pelaksanaan operasi infiltrasi, persiapan Operasi Jayawijaya hingga

penyerahan Irian Barat kepada Indonesia.

19M. Cholil, Sedjarah Operasi Pembebasan Irian Barat (Jakarta: Pusat

Sejarah ABRI, 1971).

11

Dokumen berupa arsip-arsip militer yang mendasari penyusunan buku ini

telah memberikan kelebihan sekaligus kekurangan pada buku ini. Kelebihan dari

buku ini yaitu pembahasan mengenai strategi militer Indonesia dipaparkan secara

detail. Kekurangannya yaitu data yang disajikan terkesan kurang obyektif, karena

hanya berasal dari satu pihak saja.

Relevansi buku ini yaitu memberikan pembahasan tentang persiapan serta

kegiatan tempur yang dilakukan APRI dalam melaksanakan konfrontasi militer.

Selain itu buku ini banyak menerangkan secara detail operasi-operasi khusus yang

dilaksanakan Angkatan Laut selama operasi pembebasan Irian Barat terutama

yang di bawah Komando Mandala.

Perbedaan antara buku karya M. Cholil dengan skripsi ini adalah buku ini

lebih banyak membahas mengenai persoalan-persoalan mengenai Irian Barat

menurut persepsi Indonesia, seperti pengakuan kekuasaan secara de facto dan de

jure antara Indonesia dengan Belanda, selain itu langkah-langkah yang dibentuk

oleh Indonesia dalam upaya pembebasan Irian Barat. Berbeda dengan skripsi ini

yang membahas awal mula timbulnya persoalan-persoalan mengenai Irian Barat

sampai dengan penyelesaian kekuasaan terhadap Irian Barat melalui berbagai cara

yang akhirnya dimenangkan oleh Indonesia.

Buku keempat adalah Indonesia Dalam Arus Sejarah jilid 7 tahun 2012,20

yang ditulis oleh A. Dahana. Dalam buku ini memuat 20 artikel yang mengulas

mengenai sejarah Indonesia pada periode 1945 sampai menjelang orde baru ketika

terjadi perubahan-perubahan fundamental dalam sejarah Indonesia.

Kelebihan yang dimiliki oleh buku ini yaitu pembahasan dalam buku ini

cukup luas dan memiliki sudut pandang yang berbeda-beda dalam setiap bab,

karena dalam buku ini terdapat banyak penulis terkenal yang memberikan

penjelasn mengenai kondisi Indonesia pasca revolusi baik dalam bidang politik,

ekonomi, militer, seni, pendidikan, dll. Relevansi buku Indonesia Dalam Arus

Sejarah terhadap skripsi ini yaitu, buku ini memberikan penjelasan mengenai

20A. Dahana, Indonesia Dalam Arus Sejarah Jilid 7 (Jakarta: P.T Ichtiar

Baru Van Hoeve).

12

pelaksanaan Demokrasi Terpimpin yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan

pembahasan mengenai Komando Trikora Pembebasan Irian Barat.

Perbedaan antara buku karya A. Dahana dengan skripsi ini yaitu, buku ini

lebih memfokuskan pada pembahasan mengenai sejarah Indonesia pasca revolusi

yang diawali penjelasan mengenai perubahan yang terjadi dari RIS menjadi

NKRI, kondisi Indonesia tahun 1950, kegelisahan pasca perang, Trikora dan

Dwikora, diakhri dengan pembahasan mengenai kudeta Gerakan 30 September.

Berbeda dengan skripsi ini yang lebih memfokuskan pada pembahasan mengenai

usaha dari Pemerintah Indonesia dalam membebaskan Irian Barat dari tahun

1961-1963 yang dibuktikan dalam pelaksanaan Operasi STC-9 dan menghasilkan

suatu dampak terhadap konsolidasi kekuatan militer Indonesia.

Karya kelima adalah artikel dari Karseno yang berjudul Dinamika Politik

Indonesia Dalam Perjuangan Diplomasi Pembebasan Irian Barat. Artikel ini

memuat penjelasan mengenai usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia

dalam pembebasan Irian Barat yang dilakukan melalui strategi politik baik secara

diplomasi maupun secara konfrontasi.

Kelebihan yang dimiliki artikel ini yaitu pembahasan dalam tesis ini

mencakup berbagai usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan

Pemerintah Belanda dalam mempertahankan wilayah Irian Barat sebagai bagian

dari kekuasaannya. Selain itu artikel ini juga memuat pembahasan mengenai

dampak dari konflik Irian Barat terhadap kebijakan politik luar negeri.

Relevansi artikel ini terhadap skripsi ini yaitu, artikel ini memberikan

gambaran mengenai perjuangan Pemerintah Indonesia dalam pembebasan Irian

Barat yang dilakukan melalui strategi diplomasi, dan respon dari dunia

internasional mengenai langkah yang diambil oleh Pemerintah Indonesia tersebut.

Perbedaan antara artikel karya Karseno dengan skripsi ini yaitu pembahasan

dalam artikel karya karseno sebagian besar fokus terhadap perjuangan dari

Pemerintah Indonesia dalam pembebasan Irian Barat dilakukan melalui strategi

diplomasi yang diawali penjelasan mengenai munculnya konflik antara Indonesia

dengan Belanda dalam masalah Irian Barat, dilanjutkan dengan konflik yang

terjadi dan dampaknya terhadap kebijakan politik luar negeri, strategi diplomasi

13

perjuangan pembebasan Irian Barat, pembebasan Irian Barat pada masa

Demokrasi Terpimpin. Berbeda dengan skripsi ini yang pembahasannya lebih

memfokuskan pada penjelasan mengenai usaha Pemerintah Indonesia dalam

pembebasan Irian Barat yang dilakukan melalui diplomasi di bidang militer

dibuktikan dengan pelaksanaan Operasi STC-9 yang menyebabkan terjadinya

peristiwa Laut Aru. Selain itu skripsi ini juga memuat penjelasan mengenai

dampak yang ditimbulkan dari peristiwa Laut Aru terhadap konsolidasi kekuatan

militer Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Langkah yang sangat penting dalam membuat suatu analisis dalam rekonstruksi

sejarah adalah dapat menyajikan suatu kerangka pemikiran yang mencakup

penggunaan berbagai konsep dan teori yang akan dipakai dalam membantu

jalannya penelitian dan analisis itu.21

Mengacu dari pandangan di atas, untuk menganilisis peranan KRI Macan

Tutul dalam perjuangan pembebasan Irian Barat akan digunakan konsep perang.

Menurut Karl Von Clausewitz, perang hanyalah merupakan kelanjutan politik

dengan sarana-sarana lain.22 Perang bukan saja tindakan politik, tetapi juga

merupakan instrumen nyata dari politik yang mempunyai tujuan politik melalui

kekerasan senjata untuk memenangkan suatu tujuan. Disini kesiapan militer

sangat menentukan keberhasilan dari suatu rencana perang.23

Sebuah tindakan politik dalam tataran praktisnya sangat ditentukan oleh

kekuasaan politik. Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan politik adalah

kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan umum (pemerintah) yang

menyangkut terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan

21Sartono Kartodirjo, Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah

(Jakarta: P.T.Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm.2.

22Karl Von Clausewitz, On War. Diterjemahkan dari bahasa Jerman oleh

G.J Mattjijs Jolles (Washington DC: Infantry Journal Press, 1950), hlm 16.

23A. Hasnan Habib, dkk, Perang Militerisme dan Tantangan Perdamaian

(Salatiga: Satya Wacana University Press 1994), hlm 14.

14

pemegang kekuasaan sendiri. Dalam membedakan kekuasaan politik sebagai

bagian dari kekuasaan sosial, Ossip K Flechteim membagi kekuasaan politik

menjadi dua, yaitu: 24

a. Kekuasaan politik sebagai bagian dari kekuasaan sosial yang secara khusus

terwujud dalam negara (kekuasaan negara atau state power), seperti lembaga-

lembaga pemerintahan, DPR, Presiden dan sebagainya.

b. Kekuasaan politik sebagai bagian dari kekuasaan sosial yang ditujukan

kepada negara. Seperti aliran-aliran dan asosiasi-asosiasi yang bersifat politik

maupun yang pada dasarnya tidak menyelenggarakan kegiatan politik.

Jika dilihat dari konsep-konsep tersebut, maka penggunaan kekuatan militer

dalam perjuangan pembebasan Irian Barat merupakan bagian dari kekuasaan

sosial yang dimiliki oleh negara demi tercapainya suatu tujuan. Dalam perjuangan

untuk menjadikan de facto wilayah Irian Barat sebagai bagian dari Indonesia,

upaya diplomatik telah disinergikan dengan tindakan militer.25

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan politik

dengan mengacu pada teori kemiliteran yang ditulis oleh beberapa peneliti.

Pendekatan ini berguna untuk menganalisis suatu perebutan kekuasaan yang

dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap wilayah Irian Barat. Usaha tersebut

dilakukan dengan cara berdiplomasi dan kemudian memasukan unsur militer

untuk mendukung langkah diplomasi tersebut.

24Kekuasaan politik merupakan sebagian dari kekuasaan sosial ditujukan

kepada negara sebagai satu-satunya pihak berwenang yang mempunyai hak untuk

mengendalikan tingkah-laku sosial dengan paksaan. Lihat Miriam Budiharjo,

Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm 37.

25Tujuan perang adalah sederhana dan tidak bersyarat, yaitu untuk

mematahkan keinginan musuh. Metode-metodenya juga sama sederhananya dan

tidak bersyarat, yaitu menimbulkan kekuatan memaksa sebesar mungkin yang

dikaitkan dengan tempat kejadian yang sangat rapuh dalam persenjataan musuh.

Sedangkan tujuan politik luar begeri bersifat relatif dan bersyarat, yaitu untuk

membelokkan, tidak untuk mematahkan keinginan pihak yang lain sejauh

diperlukan, agar dapat diselamatkannya kepentingan-kepentingan utamanya

sendiri tanpa melukai perasaan pihak-pihak lainnya. Lihat Hans J Morgenthau.

Politik Antarbangsa (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991), hlm 334-335.

15

F. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menerapkan metode penelitian sejarah, yaitu proses menguji

dan menganalisis sumber sejarah serta merupakan alat bantu bagi sejarawan

dalam melakukan analisis dalam penelitiannya. Menurut Nugroho Notosusasnto,

Metode Sejarah merupakan sekumpulan prinsip dan aturan sistematis untuk

memberikan bantuan bagi penelitian sejarah.26

Penerapan metode sejarah tersebut meliputi empat langkah, yaitu Heuristik,

Kritik Sumber, Interpretasi, dan Historiografi.

Heuristik merupakan proses ketika peneliti melakukan penelusuran,

pencarian, dan pengumpulan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan

permasalahan penelitian. Dalam skripsi yang berjudul “Tenggelamnya KRI

Macan Tutul Dalam Operasi STC-9 dan Pengaruhnya Terhadap Konsolidasi

Kekuatan Militer Indonesia Tahun 1961-1963”, jenis-jenis sumber yang

digunakan antara lain berupa buku, dokumen, artikel, jurnal, dan beberapa skripsi

yang berkaitan dengan KRI Macan Tutul maupun Angkatan Laut Republik

Indonesia seperti penyebab tenggelamnya KRI Macan Tutul dan fungsi-fungsi

ALRI secara umum dan kegiatannya pada masa pembebasan Irian Barat. Sumber-

sumber berupa dokumen dan arsip diperoleh dari Dinas Sejarah Angkatan Darat

Bandung. Sumber sekunder berupa buku-buku referensi dan majalah serta surat

kabar diperoleh dari Perpustakaan Pusat Angkatan Darat Bandung, Dinas

Penerangan Koamartim Surabaya, Museum Satria Mandala, Museum Mandala

Bakti, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah di Semarang, Arsip Nasional Republik

Indonesia (ANRI), Perpustakaan Nasional, dan Perpustakaan Pusat Universitas

Diponegoro Semarang.

Kritik Sumber meliputi Kritik Ekstern dan Kritik Intern. Kritik ekstern

berfungsi untuk menentukan otentisitas sebuah sumber sejarah. Kritik interen

berfungsi untuk menentukan kredibilitas sebuah sumber sejarah. 27 Dalam skripsi

26Nugroho Notosusanto, Masalah Penelitian Sejarah kontemporer: Suatu

Pengalaman (Jakarta: Inti Idayu Press, 1984), hlm. 24.

27G. J. Garaghan, A Guide to Historical Method (New York: Fordham

University Press, 1957), hlm. 168.

16

ini, kritik ekstern digunakan untuk meneliti keaslian sumber dari segi fisiknya,

oleh karena banyaknya dokumen yang dikeluarkan pihak militer merupakan

salinan dari aslinya, maka harus dikoroborasikan dengan sumber lainnya. Hal ini

dilakukan dengan memeriksa kondisi sumber mulai dari cover, kertas, tulisan, dan

segala bentuk yang mendeskripsikan keaslian fisik dari sumber tersebut.

Kemudian kritik intern dalam skripsi ini digunakan untuk meneliti keaslian

sumber dari segi isinya, hal ini dilakukan dengan cara menganalisis isi sumber

agar dapat dipercaya kebenarannya. Selain itu juga dilakukan pembandingan

terhadap informasi satu dengan yang lain untuk mendapatkan fakta-fakta sejarah

yang sahih.

Interpretasi merupakan penafsiran terhadap fakta sejarah dari sumber-

sumber yang ada, sehingga diperoleh pemahaman terhadap fakta tersebut. Fakta

tersebut diperoleh dari hasil kritik ekstern dan kritik intern, sehingga memudahkan

pemahaman dan analisis terhadap peristiwa sejarah. Untuk menginterpretasikan

suatu aktivitas masa lampau diperlukan sikap obyektif yang sangat tinggi dengan

meninggalkan sikap subyektif yang berlebihan. Dalam skripsi ini, tahap

interpretasi dilakukan dengan cara menganalisis fakta sejarah yang relevan dengan

Operasi STC-9 dan peristiwa Pertempuran Laut Aru kemudian disintesiskan

melalui imajinasi, penafsiran, dan teorisasi untuk mencari hubungan antara satu

fakta dengan fakta lain dalam kerangka hubungan kronologis dan kausalitas.

Dalam tahap ini penggunaan konsep-konsep dan teori-teori ilmu politik dan

sejarah militer berguna untuk membantu menjelaskan hubungan antara fakta

Operasi STC-9 dan Pertempuran Laut Aru dengan dampak yang ditimbulkan

terhadap konsolidasi kekuatan militer Indonesia.

Historiografi merupakan penulisan sejarah. Dalam tahap ini fakta-fakta yang

sudah diinterpretasikan, kemudian dipaparkan dalam bentuk tulisan sejarah

dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar dapat dipahami

dengan baik oleh para pembaca.

17

G. Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi ini terdiri dari lima bab, yang diantaranya terdiri dari masing-

masing subbab dan permasalahan.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang memuat uraian dari tujuh

subbab, yaitu latar belakang dan permasalahan, ruang lingkup, tujuan penelitian,

tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika

penulisan.

Bab dua berjudul Usaha Pemerintah Indonesia dalam Pembebasan Irian

Barat. Bab ini diawali dengan pembahasan mengenai diplomasi yang dilakukan

oleh Pemerintah Indonesia dalam usaha pembebasan Irian Barat dan dilanjutkan

dengan tiga subbab yang membahas mengenai Resolusi Belanda pada Sidang

Majelis Umum PBB, pembentukan Dewan Pertahanan Nasional dan Komando

Tertinggi Pembebasan Irian Barat, dan operasi gugus tugas KRI Macan Tutul.

Pengurutan subbab dalam bab dua ini didasari karena, usaha Pemerintah Indonesia

dalam pembebasan Irian Barat yang sebelumnya dilakukan dengan cara diplomasi

mengalami kegagalan dan kemudian dilakukan langkah selanjutnya dengan cara

diplomasi di bidang politik, ekonomi, dan militer. Menanggapi usaha Indonesia

tersebut, pihak Belanda melalui Menteri Luar Negeri Joseph Luns mengemukakan

resolusinya dalam Sidang Majelis Umum PBB, dalam resolusi tersebut pihak

Belanda memberikan kebebasan kepada masyarakat Irian Barat untuk menentukan

nasib sendiri (self determination). Sejak diadakannya resolusi Belanda tersebut,

kemudian pihak Indonesia menyusun rencana operasi militer dengan membentuk

Dewan Pertahanan Nasional (Depertan) untuk mengintegrasikan seluruh potensi

nasional dalam usaha pembebasan Irian Barat. Pada subbab terakhir dijelaskan

mengenai dimulainya era baru sebagai awal modernisasi TNI AL yang ditandai

dengan pembelian sejumlah kapal perang dari berbagai negara, kapal perang

tersebut salah satu diantaranya adalah KRI Macan Tutul yang digunakan dalam

Operasi STC-9.

Bab tiga berjudul Operasi STC-9 Angkatan Laut Indoneisa. Bab ini memuat

pembahasan mengenai awal mula terbentuknya Operasi STC-9 yang dilakukan

oleh Angkatan Laut dilanjutkan dengan pembahasan mengenai strategi dan taktik

18

operasi STC-9, rencana operasi STC-9, dan pelaksanaan Operasi STC-9.

Pengurutan subbab dalam bab tiga ini dadasari karena, pada awal terbentuknya

Operasi STC-9 hal pertama yang diperhatikan oleh Kolonel Sudomo selaku

pemimpin operasi adalah mempersiapkan unsur-unsur pendukung dalam

melaksanakan operasi tersebut. Setelah unsur-unsur tersebut terpenuhi,

selanjutnya dibahas mengenai strategi dan taktik yang akan digunakan dalam

operasi STC-9. Kemudian setelah strategi dan taktik operasi dibentuk, langkah

selanjutnya adalah penentuan rencana operasi, rencana ini menentukan pembagian

tugas kepada Angkatan Perang Republik Indonesia dalam melaksanakan Operasi

STC-9. Setelah semua persiapan selesai kemudian pada tanggal 9 Januari 1962

dimulailah pelaksanaan Operasi STC-9.

Bab empat berjudul Dampak Tenggelamnya KRI Macan Tutul dalam

Operasi STC-9 dan Pengaruhnya Terhadap Konsolidasi Kekuatan Militer

Indonesia. Bab ini memuat pembahasan mengenai pencopotan Jabatan KSAU

Suryadharma dilanjutkan dengan pembahasan mengenai pelaksanaan operasi

Komando Mandala dipercepat, dan pembahasan mengenai penguatan Angkatan

Laut dalam Operasi Mandala. Pengurutan subbab dalam bab empat ini didasari

karena, peristiwa Pertempuran Laut Aru yang menyebabkan tenggelamnya KRI

Macan Tutul dan gugurnya Komodor Yos Sudarso menimbulkan dampak

terhadap pencopotan jabatan KSAU Suryadharma yang dianggap tidak

bekrontribusi dalam pelaksanaan Operasi STC-9. Selain itu Pertempuran Laut Aru

juga menjadikan pelaksanaan operasi Komando Mandala dipercepat dari rencana

awal yang telah ditentukan. Percepatan ini juga dibuktikan dengan penguatan

Angkatan Laut untuk menunjang dalam Operasi Mandala.

Bab lima merupakan bab Kesimpulan. Bab ini merupakan jawaban dari

pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya sudah diajukan pada latar belakang

permasalahan. Jawaban tersebut dibahas secara mendalam di bab dua, bab tiga,

dan bab empat, kemudian dijelaskan secara singkat melalui kesimpulan dalam bab

lima.