TENAGA KERJA, KESEMPATAN KERJA - … · Web viewAda-nya penghapusan dapat merupakan indikasi bahwa para pencari kerja tersebut telah mendapatkan pekerjaan atas usahanya sendiri atau

TENAGA KERJA, KESEMPATAN KERJADAN TRANSMIGRASI

BAB XII

TENAGA KERJA, KESEMPATAN KERJA DAN TRANSMIGRASI

A. TENAGA KERJA

1. Pendahuluan

Sehubungan dengan perkembangan ketenagakerjaan yang di-hadapi sebagaimana ditunjukkan dalam hasil Survai Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1985, maka perluasan kesempatan kerja merupakan kebutuhan yang makin mendesak dalam kurun waktu Re-pelita IV. Oleh karena itu dalam kurun waktu ini diusahakan peningkatan dan pemantapan berbagai langkah kebijaksanaan se-cara terpadu untuk mendorong perluasan kesempatan kerja, baik yang bersifat umum, sektoral, regional maupun yang bersifat khusus.

Langkah-langkah yang bersifat umum meliputi antara lain kebijaksanaan produksi, investasi, fiskal, moneter, perda-gangan, harga, upah serta berbagai kegiatan di bidang pendi-dikan dan latihan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Langkah-langkah yang bersifat sektoral diarahkan agar kebijaksanaan pembangunan di sektor tertentu seperti pertanian, industri dan jasa berorientasi kepada perluasan lapangan kerja sebesar mungkin. Langkah-langkah yang bersifat regional mencakup upa-ya untuk mendorong pertumbuhan dan perluasan lapangan kerja di setiap daerah serta pengembangan jumlah dan kualitas ang-katan kerja setempat yang tersedia. Dengan langkah-langkah yang bersifat regional tersebut diharapkan pembangunan dapat lebih memanfaatkan seluruh potensi yang ada di masing-masing daerah.

XII/3

Langkah-langkah yang bersifat khusus yang dilakukan dalam tahun-tahun selama Repelita IV ditujukan untuk mening-katkan lapangan kerja kelompok-kelompok tertentu seperti te-naga kerja usia muda, wanita, petani miskin dan sebagainya melalui berbagai kegiatan bantuan pembangunan, kegiatan padat karya, dan lain-lain. Kebijaksanaan perluasan dan pemerataan kesempatan kerja diusahakan agar dapat menjangkau setiap warga negara dan diarahkan pada pengembangan sumber daya ma-nusia dan terciptanya angkatan kerja Indonesia yang tangguh, bermutu, mampu dan siap bekerja, sehingga dapat mengisi semua jenis dan tingkat lapangan kerja dalam pembangunan nasional.

Kebijaksanaan dan langkah-langkah di bidang tenaga kerja dalam Repelita IV juga ditujukan agar struktur angkatan kerja berdasarkan pendidikan dan keahlian makin seimbang. Dalam hubungan ini angkatan kerja dengan pendidikan dan keahlian yang bersifat profesional diusahakan makin meningkat, sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Sejalan dengan itu angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian secara relatif akan makin berkurang sedangkan angkatan kerja yang bekerja di sektor industri dan jasa akan makin meningkat. Produktivitas tenaga kerja juga diusahakan makin meningkat dan tingkat pengangguran baik yang terbuka maupun yang tersembunyi meru-pakan bagian yang semakin kecil dari seluruh angkatan kerja.

Dengan demikian sesuai dengan kebijaksanaan dalam Repe-lita IV sasaran kebijaksanaan tenaga kerja yang ditempuh pada tahun 1987/88 meliputi hal-hal sebagai berikut:

Pertama, perluasan lapangan kerja dalam jumlah yang me-madai yang mampu memberi lapangan kerja kepada angkatan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran yang ada.

Kedua, pembinaan dan pengembangan angkatan kerja dalam jumlah yang sepadan dengan pertambahan angkatan kerja baru di berbagai sektor dan daerah.

Ketiga, pembinaan, perlindungan dan pengembangan angkat-an kerja yang sudah bekerja untuk meningkatkan produktivitas mereka dan mewujudkan ketenangan kerja di perusahaan-perusa-haan melalui hubungan mekanisme ketenagakerjaan yang saling menghargai, serasi antara pekerja dan pengusaha yang dijiwai oleh pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Keempat, berfungsinya pasar kerja sehingga penyaluran, penyebaran dan pemanfaatan tenaga kerja dapat terlaksana se-suai dengan kebutuhan pembangunan.

XII/4

Kelima, perencanaan tenaga kerja yang terpadu yang ditu-jukan untuk mengurangi laju pertumbuhannya serta meningkatkan mutu tenaga kerja.

2. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

Pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang ketenagaker-jaan, sesuai GBHN 1983 dan Repelita IV, terutama ditujukan untuk mengatasi pengangguran dengan jalan memperluas kesem-patan kerja dan peningkatan pembinaan ketenagakerjaan. Si-tuasi ketenaga kerjaan dalam kurun waktu Repelita IV dapat dilihat dari hasil SUPAS 1985 yang menunjukkan bahwa dari 62.457.138 angkatan kerja yang bekerja, sebanyak 34.141.809 orang (54,7%) bekerja di sektor pertanian, 9.345.210 orang (15,0%) bekerja di sektor perdagangan, 8.317.285 orang (13,3%) bekerja di sektor jasa kemasyarakatan, 5.795.919 orang (9,3%) bekerja di sektor industri pengolahan, 2.095.577 orang (3,3%) bekerja di sektor bangunan, 1.958.333 orang (3,1%) bekerja di sektor angkutan dan komunikasi, 415.512 orang (0,7%) bekerja di sektor pertambangan dan penggalian, 250.481 orang (0,4%) bekerja di sektor lembaga keuangan dan asuransi, 69.715 orang (0,1%) bekerja di sektor listrik, gas dan air, dan 67.297 orang (0,1%) bekerja di sektor lainnya.

Ditinjau dari segi pendidikan yang ditamatkan, maka jum-lah angkatan kerja yang bekerja tercatat sebagai berikut: 52.283.293 orang (83,7%) berpendidikan SD ke bawah, 4.401.470 orang (7,0%) berpendidikan SMTP, 4.975.731 orang (8,0%) ber-pendidikan SMTA dan 796.644 orang (1,3%) berpendidikan ting-kat perguruan tinggi. Perincian menurut lapangan kerja utama dan tingkat pendidikan yang ditamatkan dapat dilihat pada Tabel XII-1. Dari sejumlah 52.283.293 orang yang berpendidik- an SD ke bawah diantaranya 32.460.042 orang (62,1%) bekerja di sektor pertanian, 7.768.584 orang (14,9%) bekerja di sek tor perdagangan, 4.725.866 orang (9,0%) bekerja di sektor in dustri pengolahan, dan 3.738.603 orang (7,1%) bekerja di sektor jasa kemasyarakatan. Keadaan yang menunjukkan rendah-nya tingkat pendidikan angkatan kerja yang bekerja tersebut merupakan salah •satu faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja.

Pada Tabel XII-2 nampak, bahwa dari seluruh angkatan ker-ja yang bekerja yaitu 62.457.138 orang, sebanyak 35.804.329 orang (57,3%) bekerja antara 35-60 jam per minggu, sebanyak 14.733.956 orang (23,6%) antara 1-24 jam per minggu, sebanyak 10.882.423 orang (17,4%) antara 25-34 jam per minggu, dan si-sanya 1.036.430 orang (1,7%) bekerja 0 jam per minggu waktu

XII/5

TABEL XII – 1

ANGKATAN KERJA YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA DAN PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN,

TAHUN 1985

1)termasuk jenis lapangan pekerjaan, yang dalam SUPAS 1985diklarifikasikan “tidak terjawab” oleh responden

XII/6

TABEL XII - 2

ANGKATAN KERJA YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA,DAN JUMLAH JAM KERJA UTAMA SELAMA SEMINGGU,

TAHUN 1985

1) termasuk jenis lapangan pekerjaan, yang dalam SUPAS 1985diklarifikasikan “tidak terjawab” oleh responden

XII/7

survai dilaksanakan. Secara keseluruhan, jumlah orang yang bekerja 34 jam per minggu ke bawah sebanyak 26.652.809 orang (42,7%), dan bila diperinci menurut lapangan pekerjaan utama akan tampak sebanyak 18.700.841 orang (70,2%) berada di sek-tor pertanian, 3.067.620 orang (11,5%) bekerja di sektor per-dagangan, 2.276.655 orang (8,5%) bekerja di sektor jasa kema-syarakatan, 1.847.076 orang (6,9%) bekerja di sektor industri pengolahan, dan 306.144 orang (1,1%) bekerja di sektor bangun-an.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa keadaan ketenaga kerjaan di Indonesia hingga kini masih menghadapi ketidakse-imbangan, baik dalam penyediaan lapangan kerja produktif maupun dalam mutu tenaga kerja. Keadaan tersebut tergambar dengan banyaknya angkatan kerja Indonesia yang bekerja masih, berpendidikan SD ke bawah (83,7%). Demikian pula jika dilihat dari jam kerja, jumlah angkatan kerja yang bekerja 34 jam ke bawah per minggu juga masih cukup besar (42,7%), dimana yang bekerja di bawah 24 jam per minggu sebesar 23,6%, dan yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu sebesar 17,4%. Atas da-sar situasi ketenaga kerjaan tersebut, dalam Tahun 1987/88 sebagai bagian dari langkah-langkah kebijaksanaan dalam Repe lita IV tersebut di atas, telah ditempuh berbagai program ke-tenaga kerjaan sebagai berikut:

a. Program Pembangunan Pedesaan

Program pembangunan pedesaan merupakan salah satu ke-giatan yang bertujuan memberikan kesempatan kerja yang pro-duktif kepada tenaga.kerja penganggur dan setengah.penganggur di daerah pedesaan. Kegiatan pembangunan pedesaan yang menca-kup proyek-proyek padat karya gaya baru, bantuan pembangunan daerah tingkat dua, reboisasi dan penghijauan, terus dilan-jutkan dalam tahun keempat Repelita IV.

1) Proyek Padat Karya Gaya Baru

Sampai pada tahun keempat Repelita IV, kegiatan Proyek Padat Karya Gaya Baru (PPKGB) masih terus ditingkatkan, ter-utama dari segi mutu. Sasaran PPKGB adalah lokasi di kecamat-an-kecamatan yang tergolong miskin, padat penduduk, tingkat kegiatan ekonomi yang rendah, rawan terhadap bencana alam se-perti banjir dan kekeringan, serta sumber alam terbatas. Pe-laksanaan PPKGB dilakukan pada waktu sepi kerja, khususnya di daerah pedesaan dengan tujuan memberi lapangan kerja produktif

XII/8

dan tambahan sumber pendapatan, serta mengurangi arus perpindahan penduduk dari desa ke kota.

Selama tahun keempat Repelita IV (1987/88), pelaksanaan PPKGB diprioritaskan untuk kegiatan menanggulangi akibat ben-cana alam, khususnya banjir dan kekeringan yang melanda be-berapa propinsi. Jenis proyek yang dilaksanakan antara lain terdiri dari pembukaan jalan penghubung/jalan desa baru, sa-luran air untuk irigasi, rehabilitasi/perbaikan jalan desa yang ada, penyempurnaan/perbaikan drainase, perbaikan telaga/ embung (penampung air), pembuatan prasarana umum untuk menun-jang pembangunan tambak-tambak udang/ikan dalam rangka pe-ningkatan ekspor non migas.

Jumlah lokasi/kecamatan dan tenaga kerja yang diserap melalui pelaksanaan kegiatan PPKGB setiap tahun sampai pada tahun keempat Repelita IV terlihat pada Tabel XII-3. Bila di

TABEL XII - 3

JUMLAH LOKASI/KECAMATAN PENGERAHAN TENAGA KERJADALAM RANGKA PROYEK PADAT KARYA GAYA BARU,

1983/84 - 1987/88

1) Angka diperbaiki 2) Angka sementara

XII/9

TABEL XII - 4

HASIL PELAKSANAAN FISIK PROYEK PADAT KARYA GAYA BARU,1983/84 - 1987/88

1) Angka diperbaiki2) Angka sementara

XII/10

bandingkan dengan tahun terakhir Repelita III, maka terlihat sampai pada tahun 1985/86 pelaksanaan kegiatan PPKGB cende-rung meningkat, kemudian menurun pada tahun ketiga dan ke-empat Repelita IV. Namun pelaksanaan PPKGB secara keseluruhan selama empat tahun Repelita IV, bila dibandingkan dengan tahun terakhir Repelita III menunjukkan peningkatan, baik dalam jumlah lokasi/kecamatan maupun jumlah tenaga kerja yang terserap. Tetapi untuk tahun 1987/88, terlihat bahwa kegiatan PPKGB hanya dilaksanakan di 191 lokasi/kecamatan dengan pe-nyerapan tenaga kerja sebanyak 33.363 orang, jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun terakhir Repelita III. Hal ini antara lain karena pelaksanaan proyek diprioritaskan di lokasi kecamatan-kecamatan yang terkena bencana alam, dan jenis proyek yang dipilih diarahkan pada pembangunan yang erat kaitannya dengan usaha ekspor non migas, misalnya tambak udang.

Besarnya uang perangsang atau imbalan jasa yang diberi-kan rata-rata per hari pada tahun terakhir Repelita III se-besar Rp 800,0. Pada tahun pertama Repelita IV jumlah ini me-ningkat menjadi Rp 837,5, pada tahun kedua menjadi Rp 1000,0, dan tahun ketiga serta tahun keempat tetap sebesar Rp 1000,0. Agar lebih terasa manfaatnya, maka PPKGB dilaksanakan di pe-desaan pada waktu sepi kerja dan walaupun besarnya imbalan jasa yang diberikan kepada pekerja sedikit lebih kecil dari upah minimum yang berlaku setempat, namun jumlah peminat yang turut serta cukup banyak.

Hasil-hasil fisik yang dicapai sampai pada tahun keempat Repelita IV terlihat pada Tabel XII-4. Hasil-hasil tersebut sampai pada tahun 1985/86, khusus untuk kegiatan perbaikan/ pembuatan jalan desa, pembuatan tanggul, dan dermaga mening-kat. Pembuatan sawah baru, penghijauan, dan teraseriag me-ningkat pada tahun 1984/85 dan tahun 1986/87. Hasil-hasil fisik seluruh kegiatan yang dicapai selama empat tahun Repe-lita IV, kecuali perbaikan/pembuatan saluran pengairan ter-sier, terlihat meningkat, sedangkan khusus tahun 1987/88, terlihat jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun ter-akhir Repelita III. Hal ini disebabkan antara lain oleh ter-tundanya pelaksanaan karena musim hujan yang berkepanjangan dan berkurangnya jumlah kecamatan yang melaksanakan kegiatan PPKGB, serta diberikannya prioritas yang lebih tinggi kepada kegiatan penanggulangan bencana alam seperti yang telah dise-butkan di atas.

XII/11

2) Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat Dua

Bantuan pembangunan kepada Daerah Tingkat II (dikenal sebagai Inpres Daerah Tingkat II) diarahkan agar dapat meman-faatkan bahan lokal dan tenaga kerja yang ada di sekitar pro-yek sebanyak mungkin. Inpres Dati II ini merupakan salah satu pengejawantahan kebijaksanaan perluasan lapangan kerja yang terus dilanjutkan dan disempurnakan.

Pada Tabel XII-5 terlihat kesempatan kerja yang tercipta setiap tahun selama.empat tahun Repelita IV, yaitu masing-masing sebanyak 503.410 orang pada tahun 1984/85, 490.864 orang pada tahun 1985/86, 635.202 orang pada tahun 1986/87, dan 520.014 orang dalam seratus hari kerja pada tahun 1987/88. Dengan demikian selama empat tahun Repelita IV, secara kumu-latif program Inpres Daerah II telah berhasil menciptakan ke-sempatan kerja sebanyak 2.149.490 orang dalam seratus hari kerja.

TABEL XII - 5

JUMLAH KESEMPATAN KERJA YANG DAPAT DICIPTAKANDALAM PROGRAM INPRES KABUPATEN/KOTAMADYA,

1983/84 – 1987/88

TahunJumlah Kesempatan Kerja(dalam seratus hari kerja)

1983/84 468.608

1984/85 503.410

1985/86 490.864

1986/87 635.2,02

1987/88 5.20.0141)

1) Angka sementara sampai dengan Desember 1987

XII/12

Dari angka sementara mengenai kesempatan kerja dalam seratus hari kerja yang tercipta pada tahun keempat Repelita IV yaitu sebanyak 520.014 orang, bila dibandingkan dengan yang tercipta pada tahun terakhir Repelita III yaitu sebanyak 468.608 orang, terlihat adanya peningkatan sebesar 11%.

3) Reboisasi dan Penghijauan

Usaha-usaha lain untuk memperluas lapangan kerja dilak-sanakan melalui program reboisasi dan penghijauan. Program ini diarahkan untuk mengendalikan banjir dan erosi di musim hujan serta kekeringan di musim kemarau melalui konservasi lahan. Kegiatannya berupa pembuatan teras, check-dam dan hutan rakyat, atau penanaman tanaman tahunan lainnya yang membutuhkan tenaga kerja berketerampilan rendah yang cukup banyak. Dengan demikian masyarakat setempat, khususnya yang berketerampilan rendah dapat dimanfaatkan turut berperanserta dalam pelestarian lingkungan dan dengan menerima imbalan jasa sekaligus dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar proyek.

Pada Tabel XII-6 terlihat hubungan pelaksanaan reboisasi dan penghijauan dengan kesempatan kerja yang diciptakannya, selama empat tahun Repelita IV. Dari kegiatan reboisasi dan penghijauan, masing-masing seluas 57.307 ha dan 208.452 ha pada tahun 1984/85, 72.918 ha dan 305.408 ha pada tahun 1985/ 86, 88.864 ha dan 264.163 ha pada tahun 1986/87, serta 14.894 ha dan 72.750 ha pada tahun 1987/88, berhasil diciptakan ke sempatan kerja berjumlah sekitar 21 ribu orang pada tahun 1984/85, 29 ribu orang pada tahun 1985/86, 29 ribu orang pada tahun 1986/87 dan 6 ribu orang dalam seratus hari kerja pada tahun 1987/88. Khusus mengenai kegiatan dalam tahun keempat Repelita IV (1987/88), bila dibandingkan dengan kegiatan dalam tahun terakhir Repelita III, terlihat adanya penurunan baik dalam luas areal yang, dikerjakan, maupun dalam Jumlah kesempatan kerja yang tercipta. Hal ini antara lain.disebab-kan kegiatan pada tahun 1987/88 dikonsentrasikan di daerah aliran sungai dan dipusatkan pada pembuatan sarana penunjang, seperti unit-unit percontohan dan dam pengendali.

b. Penggunaan dan Penyebaran Tenaga Kerja

Usaha meningkatkan penyaluran, penyebaran dan pemanfaat-an tenaga kerja yang lebih baik merupakan salah satu kebijak-sanaan yang terus dilanjutkan pada tahun keempat Repelita IV. Usaha tersebut disertai dengan pembinaan dan peningkatan ke-

XII/13

TABEL XII - 6

JUMLAH KESEMPATAN KERJA YANG DAPAT DICIPTAKANDARI PROGRAM REBOISASI DAN PENGHIJAUAN,

1983/84 - 1987/88

1) Angka diperbaiki 2) Angka sementara

XII/14

terampilan bagi angkatan kerja usia muda. Selain itu juga di-kembangkan dan disempurnakan informasi ketenagakerjaan.

Program ini mencakup kegiatan pembinaan kepada mantan tenaga kerja sukarela (TKS-BUTSI) ke arah usaha mandiri, kuliah kerja nyata, pembatasan tenaga asing, dan informasi pasar kerja dan antar kerja.

1) Tenaga Kerja Sukarela - BUTSI

Sejak tahun 1985/86, kegiatan pengerahan tenaga kerja sukarela - BUTSI (TKS-BUTSI) setelah purna tugas lebih di-arahkan pada pembinaan untuk berusaha mandiri, baik bagi dirinya sendiri maupun untuk menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Pola pengerahannya diubah menjadi pola penugasan model ABRI masuk desa (AMD) dan sebagai TKS pembantu Departe-men Tenaga Kerja.

Dalam rangka membimbing dan membina para mantan TKS-BUTSI ke arah wiraswaata dan usaha mandiri, maka telah dike-rahkan para pemandu lapangan yang bertugas sebagai pembimbing dan pembina TKS-BUTSI. Para pemandu tersebut sebelumnya telah dilatih oleh Pelatih Pemandu Lapangan (PPL) dalam berbagai segi keterampilan dan kewiraswastaan guna membimbing dan mem-bina para mantan TKS-BUTSI. Dalam tahun 1986/87 telah dike-rahkan para pemandu lapangan sebanyak 30 orang dan TKS Wira-swasta sebanyak 48 orang.

Dalam tahun 1983/84 TKS-BUTSI yang direkrut dan dikerah-kan sebanyak 5.670 orang, kemudian pada tahun 1984/85 untuk sementara tidak ada pengerahan TKS-BUTSI baru. Pada tahun 1985/86 direkrut dan dikerahkan kembali sebanyak 8.752 orang, kemudian pada tahun 1986/87 dan 1987/88 tidak ada pengerahan TKS-BUTSI baru (Tabel XII-7). Pada tahun 1987/88 kegiatan lebih ditekankan pada pembinaan keterampilan dan kewiraswas-taan kepada para mantan TKS-BUTSI untuk dapat memulai ber-usaha mandiri.

Dalam rangka penyaluran para mantan TKS-BUTSI ke arah wiraswasta/usaha mandiri, sejak tahun 1985/86 sampai tahun 1987/88 telah dilatih secara selektif sebanyak 456 orang alumni TKS-BUTSI, yaitu masing-masing 349 orang latihan wiraswaata/usaha mandiri bekerja sama dengan KADIN Indonesia dan 107 orang latihan wiraswasta/usaha mandiri (Pelatihan Memulai dan Dampingan Tindak Mewujudkan Usaha Mandiri) bekerja sama

XII/15

dengan Lembaga Pembina Swadaya Maayarakat (LPSM), yaitu Lem-baga Studi Pembangunan Indonesia.

TABEL XII - 7

PENGERAHAN TENAGA KERJA SUKARELA BUTSI,1983/84 - 1987/88

T a h u n Jumlah Pengerahan(orang)

1983/84 5.670

1984/85 - 2)

1985/86 8.752

1986/87 - 2)

1987/88 - 2)

1) Angka diperbaiki2) Tidak ada pengerahan TKS-BUTSI baru

2) Kuliah Kerja Nyata

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu pelaksana-an dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian masya-rakat. KKN sebagai kegiatan intra kurikuler dilaksanakan oleh mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikannya, sehingga me-reka dapat berperanserta dalam pengabdian masyarakat dan pem-bangunan, terutama pembangunan pedesaan.

XII/16

Melalui KKN para mahasiswa mempunyai peluang dan kesem-patan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperolehnya di bangku kuliah melalui lingkungan kehidupan masyarakat pedesa-an dan sekaligus mendapatkan umpan balik pengalaman yang ber-harga bagi mahasiswa yang bersangkutan. Selain itu, para,ma-hasiswa juga dapat mengembangkan kepemimpinan dalam pelaksa-naan pembangunan, serta dapat memperkaya masukan berupa peng-galian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang ditemukan dan dialami di alam nyata pedesaan.

Selama empat tahun Repelita IV, mahasiswa yang telah mengikuti KKN setiap tahun masing-masing berjumlah 19.150 orang dalam tahun 1984/85, 19.725 orang dalam tahun 1985/86, dan 27.800 orang dalam tahun 1986/87. Dalam tahun 1987/88, kegiatan KKN masih terus dilaksanakan, tetapi tidak lagi di-koordinir oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, melain-kan dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Bila kegiatan KKN yang telah dilaksana-kan setiap tahun tersebut masing-masing dibandingkan dengan kegiatan pada tahun terakhir Repelita III yang diikuti se-jumlah 15.000 orang mahasiswa, maka terlihat adanya pening-katan jumlah mahasiswa yang mengikuti KKN.

3) Informasi Tenaga Kerja dan Antar Kerja

Informasi Tenaga Kerja memegang peranan yang sangat pen-ting dalam upaya mempertemukan pencari kerja dengan lowongan kerja agar terjadi kesesuaian antara keduanya sehingga mem-perlancar proses pendayagunaan tenaga kerja secara optimal. Agar dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama pencari kerja dan pemberi kerja, maka informasi te-naga kerja tersebut disebarluaskan pada waktu yang tepat me-lalui berbagai media massa, yaitu: radio, televisi, surat kabar, dan buletin berkala.

Selama empat tahun Repelita IV (1984/85 - 1987/88) jumlah pencari kerja setiap tahun cenderrung meningkat (Tabel XII-8), kecuali pada tahun 1985/86. Menurunnya jumlah pencari kerja pada tahun tersebut dilatar belakangi oleh adanya penurunan permintaan dan penempatan tenaga kerja yang dialami tahun 1984/85 yaitu hanya sebesar 106.640, lebih kecil dari pada tahun 1983/84 yang berjumlah 123.317. Sekalipun demikian, keadaan permintaan tenaga kerja tetap cenderung meningkat selama kurun waktu yang sama. Bila dibandingkan dengan tahun 1983/84 maka permintaan tenaga kerja pada tahun 1984/85 me-ngalami penurunan sebesar 13,52%. Pada tahun-tahun berikutnya

XII/l7

tampak lowongan kerja (permintaan tenaga kerja) yang tercipta kembali bertambah, bahkan pada tahun 1987/88 lowongan kerja meningkat 21,14% dibandingkan dengan pada tahun 1986f87.

Pola perkembangan penempatan tenaga kerja ternyata mem-punyai karakteristik yang hampir sama dengan permintaan tena-ga kerja. Bila permintaan tenaga kerja meningkat maka penem-patan juga meningkat. Jumlah tenaga kerja yang telah ditem-patkan selama empat tahun Repelita IV berturut-turut adalah sebesar 73.188 orang, 82.505 orang, 118.695 orang dan 131.530 orang. Usaha-usaha penempatan tenaga kerja tersebut belum optimal, karena tidak semua permintaan (lowongan kerja) bisa diisi oleh tenaga kerja yang tersedia. Pada tahun 1987/88 te-naga kerja yang bisa ditempatkan hanya 75% dari permintaan tenaga kerja yang berjumlah 175.813. Meskipun demikian keada-an ini masih lebih baik bila dibandingkan dengan tahun 1983/84 dimana tenaga kerja yang ditempatkan sebanyak 84.836 orang atau 68,8% dari permintaan (lowongan kerja). Belum terisinya permintaan ini disebabkan antara lain, karena tingkat kete-rampilan tenaga kerja yang mencari pekerjaan belum sesuai dengan persyaratan yang diminta; proses/prosedur seleksi pe-nerimaan kurang lancar, dan sistem informasi pasar kerja belum berfungsi sebagaimana diharapkan.

Penghapusan tampak pula cenderung meningkat. Rasio peng-hapusan setiap tahun selama Repelita IV terhadap pendaftaran berturut-turut adalah sebesar 0,39, 0,38, 0,50 dan 0,41. Ada-nya penghapusan dapat merupakan indikasi bahwa para pencari kerja tersebut telah mendapatkan pekerjaan atas usahanya sen-diri atau telah menciptakan lapangan kerja secara mandiri, misalnya dengan berwiraswasta di sektor informal. Secara ab-solut jumlah penghapusan pada tahun 1987/88, tahun keempat Repelita IV, naik hampir dua kali lipat bila dibandingkan dengan pada tahun 1983/84. Dari Tabel XII-8 juga tampak sisa pendaftaran, yaitu pencari kerja yang masih terdaftar untuk menunggu adanya lowongan kerja, ternyata dari tahun ke tahun masih cukup banyak.

Informasi pasar kerja berperan dalam menunjang kelancaran mekanisme kegiatan antar kerja. Dengan adanya informasi tenaga kerja yang lengkap, akurat dan aktual maka mobilitas tenaga kerja akan meningkat, baik mobilitas di tingkat lokal, antar daerah maupun antar negara. Oleh karena itu sistem in-formasi tenaga kerja yang kini ada terus dikembangkan dan disempurnakan.

XII/18

TABEL XII - 8

JUMLAH PENDAFTARAN, PERMINTAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJAMELALUI DEPARTEMEN TENAGA KERJA,

1983/84 - 1987/88

1) Angka diperbaiki2) Angka sementara

XII/19

Untuk mengatasi adanya kekurangan tenaga kerja di suatu daerah dilakukan penyaluran melalui mekanisme antar kerja antar daerah (AKAD) dan antar kerja lokal (AKL). Usaha meme-nuhi permintaan tenaga kerja dari luar negeri dilakukan mela-lui mekanisme antar kerja antar negara (AKAN). Kegiatan antar kerja ini dikaitkan dengan Balai Latihan Kerja (BLK) yang me-latih tenaga kerja agar mempunyai keterampilan yang sesuai dengan permintaan/lowongan kerja.

Tabel XII-9 menunjukkan bahwa perkembangan tenaga kerja yang disalurkan melalui mekanisme antar kerja selama 1984/85 - 1986/87 cenderung meningkat, berturut-turut. sebesar 130.402 orang, 148.299 orang dan 195.992 orang. Pada tahun 1987/88 jumlah tenaga kerja yang disalurkan mengalami sedikit penu-runan, yaitu hanya sebesar 182.272 orang dengan perincian 12.266 orang (AKAD), 61.092 orang (AKAN) dan 108.914 orang (AKL). Jumlah keseluruhan tenaga kerja yang ditempatkan mela-lui ketiga mekanisme antar kerja pada tahun 1987/88 tersebut lebih besar dibanding tahun 1983/84 yang berjumlah 135.209 orang.

Penyaluran tenaga kerja melalui AKAN pada tahun 1987/88 lebih kecil dari tahun sebelumnya. Hal ini berkaitan erat dengan kebijaksanaan yang ditempuh agar keterampilan tenaga kerja yang hendak dikirim ke luar negeri perlu terlebih dahu-lu ditingkatkan melalui latihan. Selain itu seleksi yang di-laksanakan makin ketat. Namun demikian pada tahun keempat Re-pelita IV secara absolut jumlah tenaga kerja yang disalurkan melalui mekanisme AKAN masih jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun 1983/84 yang hanya berjumlah 30.790 orang.

Penyaluran tenaga kerja melalui AKAD setiap tahunnya cenderung menurun. Tetapi pada tahun 1987/88 telah disalurkan 12.266 orang, tenaga kerja yang merupakan peningkatan bila di-banding tahun sebelumnya. Penyaluran tenaga kerja melalui AKL pada tahun yang sama (1987/88) berjumlah 108.914 orang, masih lebih besar dari jumlah pada tahun 1983/84.

4) Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Sesuai dengan Keppres No. 23 Tahun 1974 telah dilaksana-kan kebijaksanaan untuk memgatasi penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang pada jabatan-jabatan tertentu. Ada tiga katagori jabatan yang dibatasi bagi tenaga kerja asing. Pertama, jabatan yang sama sekali tertutup bagi tenaga kerja asing yang biasanya membutuhkan keterampilan/kemampuan

XII/20

TABEL XII - 9

JUALAH TENAGA KERJA YANG DISALURKANDALAN RANGKA AKAD, AKAN DAN AKL,

1983/84 - 1987/88

1) Angka diperbaiki 2) Angka sementara

XII/21

yang tidak begitu tinggi sehingga bisa diisi oleh tenaga kerja Indonesia. Kedua, jabatan yang diisinkan untuk waktu tertentu yang biasanya membutuhkan keterampilan tinggi dan khusus yang belum bisa diisi oleh tenaga kerja Indonesia. Pada waktunya kelak jenis jabatan ini akan tertutup bagi te-naga kerja asing apabila sudah ada tenaga kerja Indonesia yang mempunyai kemampuan/keterampilan sebagaimana dikehen-daki. Ketiga, jenis jabatan yang terbuka untuk sementara waktu yang berkaitan dengan jabatan-jabatan yang memerlukan orang-orang yang betul-betul dapat dipercaya oleh pemilik modal, misalnya manajer keuangan.

Perkembangan pelaksanaan pembatasan tenaga kerja warga negara asing pendatang. dapat dilihat pada Tabel XII-10, Grafik XII-1 dan Tabel XII-11. Selama empat tahun Repelita IV perkembangan keseluruhan pelaksanaan pembatasan penggunaan tenaga kerja asing cenderung naik. Hanya pada tahun 1986/87 pembatasan penggunaan tenaga kerja asing pendatang mengalami sedikit penurunan menjadi 4.494 jenis jabatan. Jenis jabatan yang dibatasi bagi warga negara asing pendatang ini pada tahun 1987/88 jumlahnya tetap bertahan pada posisi tersebut. Hal ini disebabkan adanya kebijaksanaan pelonggaran persya-ratan PMA agar para investor asing lebih tertarik untuk mena-namkan modalnya di Indonesia. Katagori jabatan yang diizinkan untuk waktu tertentu tidak mengalami penurunan. Hal ini meng-isyaratkan bahwa penyediaan tenaga kerja Indonesia yang ber-keterampilan cukup tinggi belum dapat mengejar baik dalam jumlah maupun macamnya, sehingga belum mampu menduduki jabat-an-jabatan tertentu yang bersifat khusus. Pada tahun 1987/88 katagori jabatan ini juga masih menempati porsi terbesar, yaitu 2.658 jenis jabatan (59,15%) dari seluruh (4.494) jenis jabatan yang dibatasi.

c. Latihan dan Keterampilan Tenaga Kerja

1) Latihan Tenaga Kerja

Latihan kerja merupakan salah satu unsur dari suatu ke-satuan usaha dan proses terpadu dalam hal transformasi tenaga kerja yang semula hanya sebagai manusia unsur "demografis" agar bisa berubah menjadi manusia yang merupakan "modal pem-bangunan" bangsa. Oleh karena itu upaya-upaya latihan kete-rampilan akan terus dikembangkan serta semakin disempurnakan baik dalam hal manajemen, teknologi, jumlah maupun mutunya.

XII/22

TABEL XII - 10

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEMBATASAN PENGGUNAAN TENAGA KERJAWARGA NEGARA ASING PENDATANG MENURUT LAPANGAN USAHA,

1983/84 – 1987/88

1) Angka sementara

XII/23

GRAFIK XII - 1

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEMBATASAN PENGGUNAAN TENAGA KERJAWARGA NEGARA ASING PENDATANG MENURUT LAPANGAN USAHA,

1983/84 – 1987/88

XII/24

(Lanjutan Grafik XII – 1)a

XII/25

(Lanjutan Grafik XII – 1)b

XII/26

(Lanjutan Grafik XII – 1)c

XII/27

(Lanjutan Grafik XII – 1)d

XII/28

TABEL XII - 11

PELAKSANAAN PEMBATASAN PENGGUNAANTENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG MENURUT LAPANCAN USAHA,

1987/88

XII/29

Latihan keterampilan lebih ditekankan bagi angkatan kerja usia muda, terutama di pedesaan, agar mereka menjadi tenaga kerja yang produktif. Selain itu latihan keterampilan juga diberikan kepada angkatan kerja yang sudah bekerja dalam rangka meningkatkan baik mutu pekerja maupun efisiensi per-usahaan. Latihan kerja juga merupakan suatu bentuk usaha dalam mengatasi kesenjangan antara permintaan tenaga kerja terampil dengan segala persyaratan/kualifikasinya dengan pe-nyediaan tenaga kerja yang kemampuannya relatif masih ter-batas. Dengan demikian perkembangan kedua sisi (permintaan/ kebutuhan dan penyediaan) tersebut secara bertahap diharapkan menuju keseimbangan sehingga semakin mendorong ke arah peman-faatan tenaga kerja secara penuh dalam rangka menunjang pem-bangunan.

Sebagaimana terlihat pada Tabel XII-12 secara keseluruh-an jumlah tenaga kerja yang dilatih di berbagai balai latihan selama empat tahun Repelita IV berturut-turut 111.582 orang, 110.610 orang, 73.711 orang dan 66.870 orang. Dalam rangka melibatkan masyarakat, khususnya dunia usaha dalam kegiatan latihan keterampilan pada tahun 1987/88 telah dilatih 22.855 orang di perusahaan atas kerjasama Pusat Latihan Kerja (PUS-LATKER) Departemen Tenaga Kerja dengan masyarakat dunia usaha (perusahaan-perusahaan swasta).

Seiring dengan usaha peningkatan keterampilan, akhir-akhir ini juga digalakkan usaha peningkatan produktivitas tenaga kerja. Strategi yang ditempuh agar usaha-usaha pening-katan produktivitas dapat berdayaguna dan berhasilguna menca-kup tiga tahap: (1) meninggikan kesadaran masyarakat akan pentingnya perbaikan produktivitas melalui program-program penyuluhan; (2) mendorong dilakukannya perbaikan produktivi-tas melalui studi pengukuran produktivitas; dan (3) menyedia-kan panduan guna memelihara perbaikan produktivitas yang telah dilakukan. Sebagai tindak lanjut dari program gerakan produktivitas dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya produktivitas maka dilakukan penyuluhan produktivitas. Penyuluhan ini dilakukan melalui berbagai ke-giatan seperti forum-forum diskusi dan seminar maupun melalui media masa seperti radio, televisi, surat kabar, dan majalah. Dalam kurun waktu Repelita IV gerakan peningkatan produktivi-tas ini mencapai puncaknya pada tahun 1986 dengan diselengga-rakannya Kongres Produktivitas Dunia ke IV di Jakarta.

Pendekatan yang telah ditempuh dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan produktivitas terdiri dari, pertama, pende-

XII/30

TABEL XII - 12

JUMLAH TENAGA KERJA YANG TELAH DILATIH DI BERBAGAI BALAI LATIHAH KERJA,

1983/84 - 1987/88

1) Angka diperbaiki2) Angka sementara3) Termasuk 22.855 orang yang dilatih di perusahaan

atas kerjasama Puslatker-Depnaker dengan perusahaan swasta

XII/31

katan manajerial yang dilakukan melalui penerapan manajemen yang tepat dan serasi bagi terwujudnya produktivitas tenaga kerja yang tinggi seperti melalui program-program pengendali-an mutu terpadu (PMT) melalui Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat perusahaan. Kedua, pendekatan teknologi melalui kebi-jakan alih dan penerapan teknologi yang berdasarkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki dengan menggunakan pende-katan perbandingan kemanfaatan dan biaya yang dilihat dari aspek sosial. Ketiga, pendekatan kewiraswastaan dan keteram-pilan. Pendekatan kewiraswastaan dimaksudkan agar meningkat-kan jumlah orang yang mampu mengambil inisiatif untuk membuka lapangan usaha. Selanjutnya meningkatnya keterampilan tenaga kerja berarti pula meningkatnya kesiapan mereka untuk diajak oleh para wiraswastawan dalam membuka lapangan kerja.

Usaha-usaha lainnya yang telah dilaksanakan, ialah mela-kukan studi pengukuran produktivitas. Studi tersebut dilaksa-nakan pada bulan Oktober 1987 sampai dengan bulan Januari 1988 oleh Dewan Produktivitas Nasional (DPN) bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Paja-jaran (UNPAD). Ruang lingkup studi masih terbatas pada sek-tor-sektor jasa (perhotelan), industri pertanian (pabrik gula) dan industri kecil (rotan).

2) Latihan Swasta

Selama empat tahun Repelita IV kebijaksanaan untuk meli-batkan peranan lembaga latihan swasta dalam usaha-usaha pe-ngembangan sumber daya manusia melalui latihan tenaga kerja terus ditingkatkan. Selain itu bagi perusahaan-perusahaan swasta dibuka pula kesempatan untuk melatih tenaga kerjanya di dalam Balai Latihan Keterampilan (BLK) yang dimiliki peme-rintah.

Usaha pembinaan lembaga latihan swasta antara lain dila-kukan melalui penataran para instruktur latihan agar keahlian dan keterampilannya meningkat, baik dalam teknik aplikasi ke-juruan maupun dalam metodologi latihan. Pada tahun keempat Repelita IV (1987/88) telah dilaksanakan penataran untuk 40 instruktur dari lembaga latihan swasta dan 40 instruktur dari pondok pesantren. Latihan keterampilan juga diberikan kepada 200 orang santri. Pada tahun tersebut 140 orang tenaga kerja telah dilatih di bidang perhotelan.

XII/32

d) Hubungan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Perluasan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja, dan hubungan industrial yang serasi merupakan kebijaksanaan pokok yang sifatnya menyeluruh di semua sektor dan merupakan bagian integral dari seluruh kebijaksanaan pembangunan.

Dalam Repelita IV, salah satu ciri yang menonjol yang terdapat di pasar kerja ialah terjadinya ketidak seimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Pertumbuhan angkatan kerja baru yang memasuki pasar kerja yang relatif tinggi dengan penyediaan kesempatan kerja yang terbatas meng-akibatkan lemahnya kedudukan pekerja. Oleh karena itu mereka perlu mendapat perlindungan seperlunya agar tenang melaksana-kan pekerjaan dan terdorong untuk bekerja lebih produktif.

Perlindungan tenaga kerja dan hubungan ketenagakerjaan yang serasi ditujukan kepada pemeliharaan, penggalangan dan peningkatan stabilitas sektor produksi barang dan jasa. Per-lindungan tenaga kerja dan hubungan ketenagakerjaan diseleng-garakan dengan atau dalam bentuk pembinaan, pengendalian, penggalangan, bimbingan dan pelayanan serta pengawasan ter-hadap kewajiban, kepentingan dan hak-hak dari semua pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan proses produksi barang dan jasa.

Kebijaksanaan di bidang pembinaan hubungan dan perlin-dungan tenaga kerja diarahkan pada pemantapan pembinaan hu-bungan industrial Pancasila, meningkatkan pengawasan norma kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja, pengaturan pengupahan, dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja mela-lui program ASTEK, Koperasi karyawan dan program-program pro-duktivitas lainnya.

1) Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Dalam Repelita IV, telah dilakukan berbagai usaha untuk meningkatkan kesadaran akan arti pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Usaha ini diselenggarakan melalui kampa-nye K3, baik di tingkat nasional maupun daerah secara ber-tahap, seperti diadakannya lomba dibidang K3. Demikian juga kegiatan-kegiatan kursus, penyuluhan, dan latihan di bidang K3 terus ditingkatkan, khususnya pada perusahaan-perusahaan skala besar dan menengah. Dengan terbentuknya Dewan K3 di tingkat daerah dan Panitia Pembina K3 di perusahaan-perusaha-an, kegiatan pembinaan terus berjalan.

XII/33

Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja baik di tingkat nasional maupun daerah telah berperan secara aktif memberikan sumbangan yang oukup berarti dalam mencapai tujuan sebagai lembaga yang berfungsi sebagai wadah dan sarana komunikasi dan konsultasi antara pekerja dan pengusaha. Usaha Keselamat--an dan Kesehatan Kerja oleh petugas-petugas pengawaa perbu-ruhan ditekankan pada upaya. penegakan hukum di tempat kerja. Pengawasan meliputi pengawasan terhadap keracunan, pengaruh radiasi, penggunaan bahan kimia, peledakan, kebakaran dan ke-celakaan-kecelakaan lain di tempat kerja. Bagi pekerja yang banyak mempekerjakan karyawan wanita diaarankan untuk meng-utamakan perlindungan terhadap tenaga kerja wanita dan anak melalui Tempat Penitipan Anak (TPA), penyediaan makanan yang bergizi, serta fasilitas-fasilitas lain yang dapat memberi waktu dan peluang dalam melaksanakan program KEJAR (bekerja sambil belajar) bagi tenaga kerja buta aksara. Usaha melaksa-nakan keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk men-cegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan kerja, agar dapat menciptakan suasana kerja yang aman, nyaman, produktif dan serasi, sesuai dengan prinsip-prinsip Hubungan Industrial Pancasila (HIP), serta menjamin adanya ketenangan usaha dan ketenangan bekerja.

Pengawasan dan penyuluhan norma-norma perlindungan kete-nagakerjaan, khususnya yang menyangkut hak dari kewajiban pe-kerja dan pengusaha terus diupayakan untuk meningkatkan kese-jahteraan tenaga kerja. Pengawasan diarahkan agar sarana Hubungan Industrial Pancasila seperti Perjanjian/Kesepakatan Kerja Bersama (PKB/KKB), Peraturan Perusahaan (PP), pengupah-an, asuransi sosial tenaga kerja dan lain-lain dapat lebih berfungsi dan berkembang.

Usaha menyebarluaskan pelaksanaan higiene perusahaan dan kesehatan kerja (hiperkes) melalui perusahaan-perusahaan, di-laksanakan melalui penataran-penataran. Sejalan dengan usaha penyebarluasan hiperkes telah diadakan kerja sama dengan Uni--versitas Indonesia dan Universitas Gajah Mada untuk melaksa-nakan pendidikan formal tingkat Pasca Sarjana. Sampai dengan tahun 1987/88 telah dihasilkan dokter hiperkes (Magister Sains) sebanyak 29 orang. Selain itu 12 orang masih dalam tahap menyelesaikan pendidikannya. Dalam rangka pendidikan non gelar D3 hiperkes dan keselamatan kerja, bekerja sama dengan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Universitas Airlangga Surabaya, telah menghasilkan lulusan sebanyak 47 orang, dan 70 orang lainnya sedang dalam penulisan karya

XII/34

tulis akhir. Penataran-penataran di bidang kesehatan kerja yang merupakan pendidikan non formal di bidang hiperkes telah dilaksanakan selama empat tahun Repelita IV, diikuti oleh sebanyak 2.053 dokter perusahaan, 739 orang manager perusahaan, 437 orang Insinyur dan Tehnisi perusahaan serta 963 orang paramedis. Laboratorium hiperkes dan kesehatan kerja yang telah dibangun di Bandung, Semarang, Denpasar, Jakarta, Medan, Surabaya, Ujung Pandang, Palembang, Padang, Balikpapan, Banjarmasin, Manado, dan Yogyakarta secara bertahap telah mulai meningkatkan usaha pelayanan bagi perusahaan-perusahaan di wilayah masing-masing.

Dalam usaha untuk melindungi pekerja terhadap bahaya ke-celakaan kerja dan untuk meningkatkan efisiensi dan produkti-vitas di perusahaan, kegiatan pengawasan K3 yang merupakan bagian dari aistem pengawasan ketenagakerjaan yang telah di-tetapkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 03 Tahun 1984, terus dilaksanakan secara selektif. Untuk memperluas jangkauan dan objek pengawasan dalam sistem pengawasan kete-nagakerjaan tersebut, maka pada pelaksanaan pemeriksaan kese-lamatan kerja dimanfaatkan tenaga ahli, dan perusahaan jasa inspeksi teknis.

Pada tahun 1987/88 pengawasan ketenagakerjaan yang di-laksanakan telah dirinci menurut pemeriksaan pertama sebanyak 15.873 kali, kontrol 7.594 kali dan pemeriksaan khusus 4.962 kali. Dengan berfungsinya Panitia Pembina Keselamatan dan Ke-sehatan Kerja dan telah mulai berkembangnya kesadaran dika-langan pekerja dan karyawan akan risiko bahaya kecelakaan kerja, jumlah frekuensi pengawasan di tempat kerja dapat di-kurangi.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran akan keselamatan dan kesehatan kerja dikalangan perusahaan, telah diadakan penyu-luhan di perusahaan-perusahaan. Penyuluhan ke perusahaan-per-usahaan dalam tahun 1987/88 telah diadakan sebanyak 146 kali dengan jumlah peserta 4.905 orang. Dalam tahun 1987/88 ter-jadi kecelakaan kerja sebanyak 7.726 kasus yang melibatkan 5.118 orang pekerja, yaitu sakit tidak masuk kerja sebanyak 2.946 orang, cacat 1.794 orang, dan meninggal dunia 378 orang. Dalam tahun 1987/88 juga terjadi kebakaran sebanyak 84 kasus yang mengakibatkan 25 orang tenaga kerja meninggal dunia, 5 orang luka parah dan 22 orang luka ringan, dengan jumlah ke-rugian seluruhnya lebih dari Rp 28 milyar.

XII/35

2) Pengaturan Pengupahan

Kebijaksanaan upah minimum dalam rangka meningkatkan ke-sejahteraan tenaga kerja dan keluarganya, terus ditingkatkan dan dilanjutkan, khususnya dalam sektor atau perusahaan yang masih memberi imbalan upah di bawah tingkat kelayakan minimum. Kebijaksanaan ini ditujukan agar perbedaan upah untuk jabatan yang sama semakin menyempit baik antar wilayah maupun antar sektor. Demikian pula perbedaan antara upah tertinggi dan terendah dalam satu sektor atau perusahaan. Untuk menekan atau mengurangi laju arus perpindahan pekerja dari pedesaan ke perkotaan, diusahakan agar tingkat upah pekerja di pedesa-an cukup menarik dan perbedaannya tidak berlebihan dibanding tingkat upah di perkotaan. Pemberian upah yang wajar merupa-kan salah,satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi pekerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya. Di samping itu kebijaksanaan pengupahan berkaitan erat dengan produktivitas kerja.

Secara kumulatif, sampai pada tahun 1987/88 perkembangan upah minimum yang ditetapkan telah mencapai 26 upah minimum regional, 69 upah minimum sektor regional, dan 550 upah mini-mum sub sektor regional. Penetapan upah minimum regional yang terendah terdapat di Nusa Tenggara Barat sebesar Rp 650,0/ hari, dan tertinggi berlaku di DKI Jakarta dan,Irian Jaya se-besar $p 1.600,0/ hari; sedangkan upah minimum regional di Pulau Batam sebesar Rp 2.450,0/hari. Upah minimum sektoral yang terendah sebesar Rp 645,0/hari untuk sektor perkebunan di Jawa Timur, dan yang tertinggi sebesar Rp 3.500,0/hari untuk sektor bangunan di Nusa Tenggara Timur. Penetapan upah minimum selama 4 tahun Repelita IV, bila dibandingkan dengan penetapan upah minimum dalam tahun terakhir Repelita III ter-dapat peningkatan untuk sebanyak 11 buah upah minimum regio-nal, 21 buah upah minimum sektor regional, dan 278 buah upah minimum sub sektor regional.

Penetapan upah minimum secara regional, sektoral dan sub sektoral dilaksanakan ,dengan mengadakan penyesuaian terhadap indeks harga konsumen (IHK).

3. Jaminan Sosial

Sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, program jaminan sosial terus dilanjutkan dan diting-katkan melalui pengembangan program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK). Peningkatan program jaminan sosial dan kese-

XII/36

jahteraan tenaga kerja dimaksudkan untuk meringankan beban para pekerja di perusahaan-perusahaan. Berbagai peraturan perundang-undangan telah dikeluarkan untuk mengatur program jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja. Pelaksanaan dan penkembangan asuransi kecelakaan kerja, tabungan hari tua dan tunjangan kematian terus diusahakan peningkatannya. Upaya untuk memberikan jaminan sosial oleh badan-badan asuransi swasta kepada para pekerja swasta diusahakan melalui bimbing-an dan penyuluhan di perusahaan-perusahaan.

Sejak tahun 1983, Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) yang semula hanya menjangkau perusahaan-perusahaan besar dengan jumlah pekerja 100 orang atau lebih dan dengan penge-luaran upah sedikit-dikitnya Rp 5 juta sebulan, telah diper-luas ke perusahaan-perusahaan menengah dengan jumlah pekerja 25 orang dengan pengeluaran upah Rp 1 juta sebulan. Adanya perubahan ini telah menyebabkan bertambahnya perusahaan yang turut serta dalam program ASTEK.

Selama empat tahun Repelita IV, program ASTEK terus di-tingkatkan, baik dalam hal banyaknya jenis, besarnya santunan maupun jumlahnya peserta. Jenis program ASTEK saat ini hanya mencakup asuransi kecelakaan kerja, tabungan hari tua dan asuransi kematian. Jenis program lain yang meliputi asuransi sakit, pensiun dan jaminan pesangon, saat ini sedang dikaji oleh Perum ASTEK. Seiring dengan pengkajian tersebut Perum ASTEK, bekerja sama dengan Departemen Kesehatan, sedang me-laksanakan uji coba (pilot project) program pemeliharaan ke-sehatan kerja di beberapa daerah yang hasilnya sedang dikaji bersama sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijaksanaan perluasan asuransi tenaga kerja. Selain itu Perum ASTEK telah menyediakan bea siswa anak pekerja/karyawan, bantuan Pemutus-an Hubungan Kerja (PHK), pinjaman modal koperasi karyawan, fasilitas pembelian saham perusahaan, pinjaman uang muka pe-rumahan, pembuatan bedeng pekerja harian dan lain-lain bagi peserta program ASTEK.

Semenjak ASTEK diselenggarakan pada tahun 1978, jumlah perusahaan peserta ASTEK sampai pada bulan Mei 1988 telah mencapai 19.406 perusahaan dengan jumlah pekerja sebanyak 3.199.138 orang. Peningkatan jumlah peserta ASTEK antara lain disebabkan semakin meningkatnya kesadaran pengusaha akan arti pentingnya program ASTEK bagi pekerja/karyawan perusahaan, dan adanya bimbingan dan penyuluhan yang semakin giat diberi-kan kepada perusahaan-perusahaan. Mengenai perkembangan pe-laksanaan asuransi kecelakaan kerja, tabungan hari tua dan

XII/37

asuransi kematian selama 4 tahun Repelita IV dapat dilihat pada Tabel XII-13.

Dalam tahun 1983, dari seluruh kejadian dalam asuransi kecelakaan kerja, tabungan hari tua dan asuransi kematian, tercatat sebanyak 24.775 kasus dengan pembayaran jaminan se-besar hampir Rp 4 milyar. Dalam tahun 1984 terjadi peningkatan jumlah kasus dan pembayaran jaminan menjadi sebanyak 30.242 kasus dengan jaminan lebih dari Rp 5 milyar. Pada tahun 1985 terjadi peningkatan lagi dalam jumlah kasus dan pembayaran jaminan menjadi sebanyak 32.316 kasus dengan jaminan lebih dari Rp 6 milyar. Pada tahun 1986 jumlah kasus telah mencapai 39.096 dengan jaminan sebesar lebih dari Rp 8,5 milyar. Demikian pula pada tahun 1987, jumlah kasus dan pembayaran jaminan meningkat mencapai 41.391 kasus dengan jaminan lebih dari Rp 1l milyar. Dengan demikian selama empat tahun Repelita IV, telah berhasil diselesaikan sebanyak 143.045 kasus dengan pembayaran jaminan sebesar lebih dari Rp 30 milyar. Jumlah kasus dan pembayaran jaminan selama empat tahun Repelita IV, bila dibandingkan dengan tahun terakhir Repelita III, terdapat peningkatan masing-masing rata-rata sebesar 477% dan 695%.

Dalam rangka usaha meningkatkan kesejahteraan pekerja/ karyawan, pada tahun 1987 program ASTEK telah meningkatkan besarnya santunan kecelakaan kerja dan santunan kematian. Santunan kecelakaan kerja yang semula besarnya Rp 1.500.000,0, pada tahun 1987 telah ditingkatkan menjadi Rp 2.000.000,0. Sedangkan santunan kematian yang semula Rp 3.000.000,0 pada tahun 1987 telah ditingkatkan menjadi Rp 5.000.000,0.

4. Perjanjian Perburuhan

Pembinaan Hubungan Induatrial Pancasila (HIP) ditujukan ke arah terciptanya hubungan kerja yang serasi, harmonis, aman dan mantap di antara para pelaku produksi, terutama pekerja dan pengusaha. Adanya HIP dapat menghindari sejauh mungkin timbulnya perselisihan, di samping dapat pula meningkatkan motivasi kerja dan produktivitas para pekerja perusahaan. Terciptanya kerja sama yang serasi berkaitan erat dengan ada-nya persyaratan kerja yang tertuang di dalam Perjanjian/Kese-pakatan Kerja Bersama (PKB/KKB), Perjanjian Kerja (PK), dan Peraturan Perusahaan (PP).

Pada tahun 1986/87 telah disusun pola dasar PKB/KKB yang disesuaikan dengan keadaan berbagai sektor dan yang pelaksa-

XII/38

TABEL XII – 13

KASUS DARI PEMBAYARAN JAMINAN,1983 – 1987

XII/39

naannya memperhitungkan tingkat kemampuan berbagai perusaha-an. Pola tersebut merupakan upaya untuk memperlancar perluasan dan penyempurnaan PKB/KKB oleh pekerja dan pengusaha se-bagai sarana hubungan industrial. Sebagai hasil musyawarah antara pekerja dan pengusaha, telah disarankan agar PKB/KKB memuat aspek-aspek utama dalam hubungan kerja, seperti upah, lembur, jam kerja dan lain-lain untuk memberi jaminan kepada para pekerjanya. Dengan demikian kasus-kasus perselisihan dan salah pengertian antara para pekerja dan pengusaha dapat di-hindari sejauh mungkin.

Dalam pelaksanaannya PKB/KKB telah diperluas ke seluruh sektor dengan menjangkau perusahaan-perusahaan yang banyak menyerap tenaga kerja, menghasilkan devisa, dan perusahaan-perusahaan yang telah memiliki serikat pekerja, terutama yang telah memiliki Peraturan Perusahaan. Tabel XII-14 dan Grafik XII-2 menyajikan perkembangan jumlah PKB/KKB dan jumlah per-usahaan pada tahun terakhir Repelita III sampai dengan tahun keempat Repelita IV. Jumlah PKB/KKB dan jumlah perusahaan yang dicakup secara kumulatif menunjukkan peningkatan. Pada tahun

TABEL XII - 14

PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB),1983/84 - 1987/88

Repelita IV

PKB danPerusahaan. 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1) 1987/88 2)

Jumlah PKB 3.369 3.996 4.039 4.675 4.860

Jumlah Peru- sahaan yang dicakup

5.649 5.673 -5.918 6.685 6.794

1) Angka diperbaiki2) Angka sementara

XII/40

GRAFIK XII - 2

PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB),l983/84 - l987/88

XII/41

terakhir Repelita III (tahun 1983/84), jumlah PKB/KKB dan perusahaan yang dicakup masing-masing sebanyak 3.369 buah dan 5.649 buah. Selanjutnya dalam empat tahun Repelita IV perkem-bangan PKB/KKB dan jumlah perusahaan yang dicakup terus menun-jukkan peningkatan; yaitu masing-masing sebesar 3.996 buah dan 5.673 buah tahun 1984/85, 4.039 buah dan 5.918 buah tahun 1985/86, dan menjadi 4.675 buah dan 6.685 buah tahun 1986/87. Jumlah ini terus meningkat menjadi 4.860 buah dan 6.794 buah sampai dengan bulan April tahun 1987/88.

Perusahaan-perusahaan yang mempunyai pekerja sedikit-dikitnya 25 orang dan belum ada unit kerja SPSI diwajibkan membuat peraturan perusahaan (PP). Penyusunan Peraturan Per-usahaan (PP) dilaksanakan melalui perundingan antara para pekerja dan pengusaha atau wakilnya dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan maupun kondisi pemasaran perusahaan guna menentukan upah para pekerja. Secara kumulatif sampai pada tahun 1987/88 jumlah Peraturan Perusahaan (PP) yang telah di--syahkan ada sebanyak 15.305 buah. Apabila pada akhir Repeli-ta III jumlah Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disyahkan baru mencapai 12.173 buah, maka pada tahun keempat Repelita IV jumlah Peraturan Perusahaan telah sebanyak 15.107 buah.

Dalam rangka meningkatkan hubungan dan memberikan per-lindungan kepada tenaga kerja di sektor informal, khususnya sektor tradisional, kedua pihak yang berkepentingan, yaitu pemilik dan petani/nelayan penggarap, didorong agar membuat Perjanjian Kerja (PK) tertulis. Jika kedua pihak yang berke-pentingan telah mencapai kesepakatan, maka Perjanjian Kerja (PK) tersebut disyahkan oleh pemerintah daerah. Aspek-aspek yang tertuang dalam Perjanjian Kerja (PK) ini meliputi bagi hasil, uang muka, sumber pembiayaan, dan tatacara dalam perjanjian kerja sebelum habia masa berlakunya.

5. Lembaga Ketenagakerjaan

Usaha untuk meningkatkan kemampuan lembaga ketenaga-kerjaan baik di tingkat pemerintah maupun di tingkat perusa-haan dilakukan melalui peningkatan pendidikan dan penyuluhan. Dengan demikian diharapkan lembaga-lembaga ketenagakerjaan akan lebih mampu dan lebih berfungsi dalam menampung, menang-gapi, melayani dan menyalurkan serta menyelesaikan masalah-masalah ketenagakerjaan yang dilandasi oleh Hubungan Indus-trial Pancasila. Peserta hubungan kerja diharapkan dapat lebih memahami masalah-masalah pembangunan pada umumnya dan perusahaan khususnya. Kepada para pekerja diberikan penyuluhan

XII/42

dan konsultasi agar dapat memahami masalah-masalah, khususnya masalah yang terkait dengan hubungan ketenagakerjaan di dalam perusahaan. Melalui penyuluhan dan konsultasi tersebut, maka diharapkan dapat ditumbuhkan citra saling menghormati yang merupakan unsur utama dalam membina ketenangan bekerja di masing-masing perusahaan. Sistem pendidikan hubungan ketenaga-kerjaan dengan mengikutsertakan serikat pekerja dan pengusaha terus disempurnakan. Hal ini merupakan usaha dalam memasyara-katkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan hubungan ketenagakerjaan yang serasi di kalangan pekerja dan pengusaha. Sistem pendidikan tersebut diarahkan agar lebih memecahkan masalah hubungan kerja yang sifatnya mendukung pelaksanaan HIP.

Sampai pada bulan Februari tahun 1987/88, telah dilak-sanakan penataran P4 bagi pekerja dengan jumlah peserta 34.276 orang. Di aamping itu para pengusaha juga didorong untuk melaksanakan penataran bagi para pekerjanya, yang sam-pai pada bulan yang sama telah diselenggarakan penataran secara mandiri dengan jumlah peserta sebanyak 45.829 orang. Penataran diprioritaskan kepada perusahaan/sektor yang rawan dan sering mengalami perselisihan, dan yang belum memiliki kesepakatan kerja bersama dan peraturan perusahaan.

Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) pada tahun 1985 telah mengganti nama menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indone-sia (SPSI) dan sekaligus merubah struktur organisasi dari federasi menjadi unitaris. Dengan perubahan tersebut SPSI diharapkan dapat lebih tanggap terhadap kebutuhan yang ber-kaitan dalam pembangunan nasional. Perkembangan SPSI dapat dilihat pada Tabel XII-15. Pada tahun 1983/84 jumlah unit kerja SPSI yang pada waktu itu bernama Serikat Buruh Lapangan Pekerjaan (SBLP) berjumlah 10.220 basis. Pada tahun 1984/85 meningkat menjadi 10.435 SBLP, tahun 1985/86 meningkat lagi menjadi 11.003 SBLP. Selanjutnya pada tahun 1986/87 dan tahun 1987/88 terjadi penurunan jumlah, berturut-turut menjadi se-banyak 9.914 unit kerja (sebelumnya disebut SBLP) dan 8.702 unit kerja. Adanya penurunan jumlah unit kerja dari tahun 1985/86 ke tahun 1986/87 dan 1987/88, di samping akibat ada-nya perubahan. bentuk dari federasi menjadi unitaris, juga disebabkan oleh adanya perusahaan-perusahaan yang bubar dan tutup sebagai akibat goncangan ekonomi dunia.

Pelaksanaan iuran bagi serikat pekerja terus ditingkat-kan dalam usaha membina kualitas unit kerja yang telah ada. Di samping itu kerja sama antara pemerintah dengan SPSI dan

XII/43

TABEL XII - 15

PERKEMBANGAN ORGANISASI SERIKAT PEKERJA SELURUHINDONESIA DAN SERIKAT BURUH LAPANGAN PEKERJAAN

1983/84 - 1987/88

1) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (dahulu FBSI) 2) Serikat Buruh Lapangan Pekerjaan 3) Angka diperbaiki4) Angka sementara

APINDO - KADIN (Asosiasi Pengusaha Indonesia - Kamar Dagang Indonesia) terus dilaksanakan. Sampai pada tahun 1987/88, APINDO-KADIN telah mempunyai perangkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) sebanyak 26 buah dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sebanyak 261 buah.

XII/44

Badan Kerja Sama (BKS) Tripartite yang merupakan badan kerja sama yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pekerja dan organisasi pengusaha, berfungsi seba-gai wadah konsultasi, komunikasi, dan musyawarah antara pe-kerja, pengusaha, dan pemerintah. Tugas utama BKS Tripartite tersebut ialah mempersatukan konsepsi, sikap dan rencana dalam menghadapi masalah-masalah ketenagakerjaan. Secara kumulatif, sampai pada tahun 1987/88 telah terbentuk 26 buah BKS-Tripartite di tingkat I, 130 buah di tingkat 11, 2.130 buah BKS Bipartite. Adanya lembaga-lembaga ini besar manfaat-nya sebagai forum komunikasi dan konsultasi untuk memecahkan masalah bersama.

Usaha untuk menyelesaikan perseliaihan dan pemutusan hubungan ketenagakerjaan melalui Lembaga Penyelesaian Per-selisihan Perburuhan Pusat dan Daerah (P4P/P4D) dilaksanakan dengan memberi pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, murah, konsisten dan adil. Perselisihan menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 yang disampaikan melalui P4P/P4D cenderung menurun dalam tahun 1987/88, yaitu 18 kasus, dan 13 kasus diantaranya dapat diselesaikan.

Pemogokan yang terjadi dalam tahun 1987/88 sebanyak 37 kali dengan melibatkan 7.461 pekerja dan menghilangkan 48.595.5 jam kerja. Bila dibandingkan tahun sebelumnya menun-jukkan adanya penurunan. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh semakin berfitngainya Lembaga Bipartite sebagai forum komunikasi dan diamalkannya hubungan perburuhan yang berlan-daskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

B. TRANSMIGRASI

1. PENDAHULUAN

Pembangunan di bidang transmigrasi ditujukan untuk turut mengatasi persoalan-persoalan yang bersumber dari pe-nyebaran penduduk dan tenaga kerja yang kurang seimbang antara satu daerah dengan daerah yang lain. Di daerah-daerah yang penduduknya relatif padat, transmigrasi membantu mengu-rangi akibat tekanan kepadatan penduduk terhadap lahan pertanian dan terhadap lingkungan. hidup pada umumnya. Di daerah pedesaan, akibat kepadatan tersebut antara lain adalah berkurangnya luas areal pertanian, bertambah sempitnya pemi-likan/pengusahaan lahan pertanian, meluasnya penggunaan

XII/45

wilayah hutan untuk perluasan lahan pertanian, serta mening-katnya pengangguran dan arus urbanisasi. Di daerah perkotaan meningkatnya jumlah penduduk telah mengakibatkan berbagai kondisi fisik, sosial dan ekonomi yang kurang menguntungkan, seperti meluasnya daerah pemukiman yang kurang layak, sempit-nya lapangan kerja, meningkatnya kriminalitas, dan sebagai-nya. Di daerah-daerah yang penduduknya relatif jarang, pelak--sanaan transmigrasi ditujukan untuk dapat meningkatkan kemam-puan berproduksi daerah-daerah yang bersangkutan dengan jalan menyediakan lapangan kerja terutama bagi kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah, seperti petani dari daerah-daerah yang padat dan peladang yang mengusahakan lahan secara ber-pindah-pindah. Penyediaan lapangan kerja ini dilaksanakan melalui pemanfaatan sumber-sumber daya alam yang masih terse-dia, khususnya pembukaan dan pengembangan lahan pertanian baru dalam usaha peningkatan produksi pertanian dan pengem-bangan wilayah. Dengan demikian sumber alam yang semula tidak termanfaatkan tersebut dengan datangnya para pemukiman baru menjadi bermanfaat. Di samping itu dengan kedatangan mereka terbuka lebih luaslah pasaran bagi hasil-hasil produksi daerah-daerah yang bersangkutan.

Hasil Sensus Pertanian tahun 1969 dan 1983 menunjukkan bahwa antara tahun 1969 dan tahun 1983, luas lahan pertanian di pulau Jawa dan Bali berkurang masing-masing sekitar 46.000 ha dan 24.000 ha atau 0,8% dan 9,5%. Di samping itu, sejak awal dasawarsa terakhir ini penyempitan luas hutan di pulau Jawa telah melampaui titik kritis, yaitu di bawah 30% dari luas daratan dengan akibat akan terganggunya fungsi tata air dan tata iklim. Dalam periode yang sama di pulau-pulau Suma-tera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya telah ter-jadi pertambahan lahan pertanian sekitar 3,6 juta ha. Pada tahun 1985 masih tercatat sekitar 30,5 juta ha areal hutan yang masih bisa dikonversi dan/atau digunakan untuk keperluan di luar bidang kehutanan. Di daerah pasang surut masih ter-sedia pula sekitar 15 juta ha lahan, yang sekitar 5 juta ha diantaranya dapat dimanfaatkan bagi pengembangan pertanian.

Dilihat dari pemilikan/pengusahaan lahan pertanian maka selama 14 tahun, yaitu dari tahun 1969 sampai dengan tahun 1983, telah terjadi perubahan-perubahan sebagai berikut. jumlah rumah tangga petani yang memiliki/mengusahakan lahan kurang dari 1,0 ha bertambah dari 8.625.500 rumah tangga men-jadi 12.213.000 rumah tangga atau meningkat sekitar 41,6%. Perubahan yang cukup besar terjadi di Jawa dan Bali yaitu dari 6.491.000 rumah tangga pada tahun 1969 menjadi 8.743.500

XII/46

rumah tangga pada tahun 1983. Ini berarti bahwa lebih dari 34,7% perubahan terjadi di pulau Jawa dan Bali.

Dengan memindahkan dan memukimkan sebagian penduduk dari wilayah tertentu di pulau Jawa, Bali dan Lombok ke wilayah pertanian dan pemukiman baru di pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya dan lain-lainnya diharapkan berbagai permasalahan kependudukan, sosial, ekonomi, di lingkungan yang dihadapi dikedua kelompok wilayah tersebut dapat sekaligus ditangani. Dengan demikian, pembangunan di bidang transmigrasi merupakan perpaduan yang serasi antara usaha pengembangan sumber daya manusia dengan usaha pengem-bangan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Lagi pula transmigrasi juga merupakan salah satu usaha yang akan dapat memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa serta memperkuat ketahanan nasional.

Walaupun kegiatan transmigrasi dimulai dari usaha di bidang pertanian pertumbuhan ekonomi di daerah transmigrasi akan ditentukan pula oleh tingkat keterpaduan pengembangan sektor tersebut dengan sektor-sektor lain. Dalam hubungan ini maka keterkaitan antara perencanaan dan pelaksanaan transmi-grasi dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang-bidang industri, perdagangan dan perhubungan amat kuat, dengan demikian adanya koordinasi sangat diperlukan. Pengembangan industri yang mengolah hasil pertanian, pengem-bangan koperasi dan peningkatan prasarana di daerah transmi-grasi terus ditingkatkan agar dalam waktu yang, relatif singkat, yaitu selama kurang lebih 5 tahun, daerah transmi-grasi sudah mampu tumbuh dan berkembang secara mandiri.

Masalah yang menonjol dalam pelaksanaan transmigrasi selama 4 tahun Repelita IV adalah belum tercapainya sasaran kualitatif yang telah ditetapkan untuk setiap tahapan pembi-naan, yaitu meningkatnya tingkat pendapatan dan kesejahteraan petani transmigran. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini antara lain tingkat kesuburan lahan relatif rendah, pola usaha tani yang ditetapkan belum tepat, pemanfaatan lahan belum maksimal, persediaan sarana produksi dan modal terba-tas, pengetahuan dan keterampilan petani belum memadai, dan perhubungan dan pengangkutan belum lancar.

Berbagai usaha perbaikan ke arah pencapaian sasaran kualitatif tersebut telah diusahakan, antara lain pengapuran, konservasi lahan, pengendalian lingkungan, bantuan sarana produksi, latihan dan bimbingan serta rehabilitasi jalan yang

XII/47

menghubungkan daerah pemukiman transmigrasi dengan pusat pe-masaran. Usaha lainnya yang ditempuh ialah membantu berfung-sinya lembaga-lembaga ekonomi masyarakat transmigran, khusus-nya KUD. Langkah ini merupakan upaya untuk lebih mendorong peningkatan pendapatan petani dalam rangka memperbaiki mutu kehidupan masyarakat transmigran. Usaha tersebut mengikutser-takan pihak swasta dalam pengembangan daerah transmigrasi.

2. Kebijaksanaan Transmigrasi

Di samping melanjutkan pembinaan dan pengembangan daerah transmigrasi yang sudah ada, sasaran pembangunan di bidang transmigrasi selama Repelita IV ditujukan pada pembu-kaan dan pengembangan sekitar 1,5 juta ha daerah produksi pertanian baru di pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, dan Maluku. Daerah pertanian baru tersebut terbagi menjadi sekitar 375 satuan kawasan pemukiman (SKP) atau seki-tar 1.500 unit pemukiman transmigrasi (UPT) baru. Pemukiman-pemukiman ini dimaksudkan untuk menampung sekitar 750.000 kepala keluarga (KK) petani dari pulau Jawa, Bali, Lombok, dan daerah padat penduduk lainnya, terutama keluarga petani yang tidak memiliki tanah atau memiliki tanah yang amat sempit. Selain itu, daerah pertanian dan pemukiman baru ini diperuntukkan juga bagi penduduk setempat, khususnya petani atau peladang yang mengerjakan lahan-lahan yang seharusnya berfungai untuk memelihara kelestarian sumber-sumber alam dan plasma nutfah, seperti kawasan hutan produksi tetap, hutan lindung, hutan margasatwa, taman nasional dan cagar alam.

Secara khusus, kebijaksanaan di daerah asal adalah untuk memindahkan penduduk dari wilayah-wilayah tertentu sehingga memberi peluang bagi usaha-usaha rehabilitasi daerah. Wilayah-wilayah yang dimaksud antara lain adalah (1) wilayah-wilayah pedesaan atau pertanian yang sangat miskin karena sumber-sumbernya sangat terbatas, (2) wilayah-wilayah yang terancam bencana alam seperti banjir, letusan gunung berapi, aliran lahar dan gas beracun, (3) wilayah-wilayah yang sangat padat penduduknya, (4)wilayah-wilayah yang akan dijadikan proyek-proyek pembangunan seperti bendungan dan kegiatan pertambangan, serta (5) wilayah-wilayah yang perlu dipelihara kelestariannya seperti taman nasional dan hutan lindung.

Kebijaksanaan penyelenggaraan transmigrasi di daerah penerima adalah membangun dan menyediakan prasarana, sarana dan fasilitas fisik yang dibutuhkan bagi petani dan masyara-

XII/48

kat di daerah transmigrasi. Prasarana, sarana dan fasilitas fisik itu seluruhnya meliputi jaringan jalan, lahan usaha, perumahan, sekolah, puskesmas, perkantoran, rumah ibadah, peralatan pertanian, alat pengolahan hasil, perbengkelan, dan lain-lain. Selain itu, bagi setiap keluarga transmigran disediakan pula alat-alat rumah tangga dan peralatan dapur. Prasarana dan sarana fisik pemukiman dan fasilitas sosial yang dibangun dan disediakan di daerah transmigrasi tidak saja diperuntukkan bagi masyarakat transmigran tetapi juga diperuntukkan bagi penduduk di sekitarnya sehingga pemba-ngunan di daerah transmigrasi memberikan manfaat dan dampak sosial dan ekonomi yang luas serta mendorong interaksi dan integrasi antara masyarakat transmigran dan penduduk setem-pat. Dengan kebijaksanaan ini diharapkan pelaksanaan transmi-grasi memberi sumbangan kepada usaha memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Perhatian khusus ditujukan pula untuk memu-kimkan petani yang menggarap lahan hutan secara berpindah-pindah. Di samping untuk mengubah kebiasaan tersebut menjadi usaha pertanian menetap, kebijaksanaan ini dimaksudkan pula untuk menyelamatkan sumber-sumber kekayaan alam dan plasma nutfah.

Daerah transmigrasi sebagai daerah pemukiman dan per-tanian baru akan dapat berkembang dengan wajar bilamana pemi-lihan dan penataan lokasi, pembukaan dan penyiapan lahan, pe-milihan calon transmigran di daerah asal, dan kegiatan pembi-naan setelah petani transmigran berada di pemukiman baru di-lakukan dengan baik. Pemilihan lokasi pemukiman dan daerah produksi pertanian baru pertama-tama dilaksanakan melalui studi identifikasi wilayah potensial (SIWP) yang bersifat makro. Studi ini meliputi segi-segi kesesuaian lahan, topo-grafi, iklim, kependudukan, kondisi perhubungan dan pengang-kutan. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, pada tahap ini ditentukan kawasan-kawasan yang cocok untuk dikem-bangkan disertai perkiraan mengenai luas potensialnya. Tahap berikutnya adalah menentukan Rancangan Satuan Kawasan Pemuki-man (RSKP) dan bersifat semi rinci. Tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih terinci aspek-aspek yang telah dite-liti sebelumnya terutama luas lahan, topografi, jenis-jenis lahan, tata guna tanah serta masalah pemasaran. Rencana ini memberikan gambaran calon lokasi dengan unit-unit pemukiman dan luas lahan yang sesuai untuk berbagai keperluan. Hal ini berguna untuk dapat memperkirakan daya tampung lokasi, panjang jalan penghubung dan jalan poros yang perlu dibangun, serta hal-hal lain yang pokok. Selanjutnya dilakukan penataan kawas-an menjadi unit-unit pemukiman yang masing-masing mempunyai

XII/49I

daya tampung 300 sampai 500 kepala keluarga. Tahap ini disebut Rencana Tata Ruang Satuan Pemukiman (RTSP). Pada tahap ini sudah dapat ditentukan areal untuk lahan pekarangan dan peru-mahan, lahan usaha I dan lahan usaha II, serta rencana pemba-ngunan jalan dan fasilitas umum.

Setelah tahapan perencanaan selesai maka pada tahap berikutnya dilaksanakan pembukaan dan penyiapan pemukiman yang mencakup kegiatan-kegiatan pengukuran dan pemberian tanda batas. Biasanya kegiatan ini diikuti dengan pembukaan dan penyiapan lahan, pembangunan jalan penghubung/poros/desa, serta pengaplingan. Setiap keluarga petani transmigran akan memperoleh alokasi lahan pekarangan dan lahan pangan seluas 0,5 ha (pada pola perkebunan) dan 1,25 ha (pada pola pangan). Di samping itu, setiap keluarga akan mendapat 2,0 ha kebun plasma (pada pola perkebunan) dan 0,75 ha lahan usaha II (pa-da pola pangan). Pengusahaan lahan plasma dilakukan oleh transmigran dengan mendapat kredit dan bimbingan melalui per-usahaan inti. Selanjutnya bagi setiap keluarga transmigran dibangun pula rumah berikut fasilitas air beraih dan jamban keluarga. Bagi setiap Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) di-bangunkan pula fasilitas umum seperti balai kesehatan, balai desa, rumah ibadah, sekolah, rumah petugas dan lain-lainnya yang diperlukan.

Bersamaan dengan persiapan di daerah penerima kegiatan di daerah asal dilakukan pula. Di wilayah-wilayah yang diten-tukan sebagai daerah pengirim diselenggarakan penerangan dan penyuluhan tentang maksud penyelenggaraan transmigrasi serta usaha pembangunan di bidang lainnya. Kegiatan ini diikuti oleh pendaftaran dan selekai calon-calon transmigran. Persya-ratan untuk menjadi transmigran adalah: (a) tidak mempunyai pekerjaan tetap dan berpenghasilan rendah, (b) sehat jasmani dan rohani, (o) mampu bekerja berat untuk mengolah lahan per-tanian dan ulet, (d) sudah berkeluarga atau minimal berumur 20 tahun, (e) mempunyai keterampilan atau keahlian yang dibu-tuhkan di daerah transmigrasi, (f) tidak tersangkut dengan partai politik terlarang, dan (g) mempunyai motivasi yang kuat dan bersedia mematuhi segala ketentuan yang berlaku. Setelah calon transmigran dipilih, selanjutnya dilakukan pem-binaan untuk lebih memantapkan pendirian dan tekad calon ter-sebut.

Dalam pada itu, dipersiapkan pula tenaga-tenaga calon pelopor, penggerak serta pendorong kegiatan masyarakat bila-mana sudah bermukim di tempat yang baru. Kriteria tambahan

XII/50

untuk tenaga inti ini antara lain: masih muda, pendidikan relatif tinggi, berjiwa pemimpin, kreatif dan dinamis. Tena-ga-tenaga ini dilatih dan dididik dalam berbagai hal, baik yang menyangkut bidang ekonomi maupun bidang sosial kemasya-rakatan. Pemilihan dan pembinaan calon serta penyiapan tena-ga-tenaga inti di daerah asal dimaksudkan agar masyarakat baru di daerah transmigrasi dapat mengembangkan usaha dan ke-giatannya secara menyeluruh sehingga kehidupan ekonomi dan sosial budaya para transmigran di daerah baru dapat cepat me-ningkat. Selain itu di daerah asal dilaksanakan pula penye-diaan perangkat-perangkat yang diperlukan antara lain berupa bibit, peralatan pertanian, peralatan rumah tangga, obat-obatan, peralatan bengkel dan pertukangan, serta fasilitas angkutan dan perjalanan.

Bilamana semua persiapan di daerah penerima dan di daerah asal telah selesai, para transmigran segera diberang-katkan dari desa asal. Fasilitas angkutan yang digunakan dari desa asal sampai ke pemukiman yang baru berupa angkutan darat dan angkutan laut. Bagi daerah-daerah tertentu yang tidak dapat dijangkau dengan angkutan darat dan laut digunakan angkutan udara. Selama dalam perjalanan, para transmigran mendapat berbagai pelayanan yang meliputi layanan makanan, kesehatan dan keamanan. Pada saat beristirahat di transito diadakan penerangan, ceramah-ceramah, hiburan-hiburan dan olahraga dan lain-lain. Acara-acara ini dimaksudkan untuk memelihara kegairahan dan keintiman terutama diantara keluarga transmigran itu sendiri sehingga proses sosialisasi sudah terbina sejak dini.

Sesampainya di daerah baru, setiap keluarga langsung diantarkan ke desa atau satuan pemukiman yang telah ditentukan. Penempatan pada suatu pemukiman baru diatur menurut prinsip tripartial yaitu: sebagian untuk transmigran umum, sebagian untuk penduduk setempat, dan sebagian lagi untuk transmigran swakarsa.

Kemudian dimulailah tahapan pembinaan. Pembinaan dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan yang berurutan yaitu: tahap konsoli-dasi, tahap pengembangan, dan tahap pemantapan. Setiap tahap-an pembinaan berlangsung selama 1,5 sampai 2 tahun. Pada tahap konsolidasi dimaksudkan agar para transmigran mampu memenuhi kebutuhan pangan bagi keluarganya dan bibit tanaman bagi ke-lanjutan produksi pangan. Tahap pengembangan ditujukan untuk mempersiapkan landasan yang kuat bagi usaha tani yang lebih

XII/51

luas serta pengembangan selanjutnya, baik dilihat dari segi arealnya maupun dari segi komoditi yang diusahakan. Sedangkan tahap pemantapan dimaksudkan untuk memperkokoh landasan eko-nomi dan sosial budaya masyarakat transmigran secara menye-luruh, termasuk kelembagaan yang diperlukan, seperti adminis-trasi desa, koperasi, lembaga musyawarah desa, sarana dan fasilitas pendidikan, serta sarana dan fasilitas kesehatan.

Selama masa pembinaan kepada transmigran diberikan ban-tuan, latihan, bimbingan dan penyuluhan sesuai dengan kebu-tuhan dan kemampuan, baik secara perorangan maupun secara kelompok. Bantuan yang diberikan berupa jaminan hidup selama 12 - 18 bulan, sarana produksi pertanian sampai tahun ketiga, peralatan pertanian, berbagai perlengkapan dan sebagainya. Latihan bagi transmigran dilaksanakan di daerah asal dan di daerah penerima. Adapun ruang lingkup latihan yang diberikan meliputi bidang pertanian dalam arti luas dan bidang non per-tanian seperti koperasi, industri kecil dan rumah tangga, pertukangan, dan perbengkelan. Selain itu, latihan dilaksana-kan pula bagi petugas lapangan dan para pelaksana yang lang-sung terlibat dalam kegiatan transmigrasi. Bimbingan dan pe-nyuluhan diberikan secara langsung maupun tidak langsung me-lalui berbagai saluran dan cara seperti kontak tani, percon-tohan, selebaran dan lain-lain.

Kegiatan pembinaan sebagaimana diutarakan di atas di-lanjutkan sampai masyarakat transmigran mampu meneruskan pem-bangunan secara mandiri seperti halnya daerah-daerah lainnya. Kriteria yang digunakan untuk menilai kemandirian dimaksud antara lain adalah tingkat produksi dan pendapatan transmi-gran, lahan yang sudah dibagikan dan diusahakan, kemajuan dan peranan koperasi, aapek kesehatan dan pendidikan, serta kon-disi prasarana dan fasilitas umum yang tersedia.

3. Pelaksanaan Kegiatan Transmigrasi

Sasaran tahunan yang ditetapkan selama 4 tahun Repeli-ta IV masing-masing adalah 125.000 KK untuk tahun 1984/85, 135.000 KK untuk tahun 1985/86, 150.000 KK untuk tahun 1986/87, dan 165.000 KK untuk tahun 1987/88. Program pelaksa-naan tahun keempat Repelita IV diperinci menjadi 7.184 KK transmigran umum, 20.200 KK transmigran yang dikaitkan dengan Perkebunan Inti rakyat (PIR), dan sisanya sebanyak 137.616 KK dipenuhi dari transmigrasi swakarsa baik yang memperoleh ban-tuan biaya maupun tanpa bantuan biaya. Di samping itu, dalam tahun 1987/88 masih dilanjutkan pembinaan transmigran yang

XII/52

sudah ditempatkan pada tahun-tahun sebelumnya yang jumlahnya lebih dari 500.000 KK.

Hasil-hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan pemin-dahan dan penempatan transmigran dapat dilihat pada Tabel XII-16, Tabel XII-17 dan Tabel XII-18. Tabel yang dimaksud terakhir menunjukkan bahwa selama Repelita IV sudah berhasil dipindahkan dan ditempatkan transmigran sejumlah 101.888 KK tahun 1984/85, 166.347 KK tahun 1985/86, 172.859 KK tahun 1986/87 dan 163.947 KK tahun 1987/88.

Dalam tahun keempat pelaksanaan Repelita IV, jumlah transmigran yang dipindahkan dari daerah asal dan ditempatkan di daerah penerima tercatat sekitar 163.947 KK yang berarti hampir 99,4% dari sasaran tahun keempat Repelita IV yaitu sebesar 165.000 KK. Pencapaian sasaran tersebut dapat dirinci menjadi 2.934 KK transmigran umum, 20.200 KK transmigran pola perkebunan, dan 140.813 KK transmigran swakarsa. Dengan demi-kian, jumlah transmigran yang berhasil dipindahkan dan ditem-patkan selama pelaksanaan Repelita IV adalah sejumlah 605.041 KK, terdiri dari 24,9% atau 150.525 KK transmigran umum, 8,3% atau 50.200 KK transmigran pola perkebunan, dan 66,8% atau 404.316 KK transmigran swakarsa. Apabila dibandingkan dengan sasaran Repelita IV dan realisasi selama 4 tahun jumlah yang ditargetkan 575.000 KK, maka jumlah yang dipindahkan dan di-tempatkan telah sedikit melebihi dari target.

Begitu pula bila dibandingkan dengan pelaksanaan tahun 1983/84, yaitu tahun terakhir Repelita III, sebesar 76.298 KK, realisasi tahun keempat Repelita IV mencapai 2 kali lebih. Meskipun jumlah transmigran umum menurun dari tahun ke tahun, sasaran yang telah ditetapkan telah dapat dipenuhi. Hal ini dimungkinkan karena semakin meningkatnya arus transmigrasi swakarsa dari Jawa dan Bali ke pulau-pulau lainnya. Meningkat-nya arus transmigrasi swakarsa ini disebabkan oleh semakin kuatnya daya tarik daerah luar Jawa, khususnya daerah trans-migrasi, serta semakin lancarnya perhubungan antara daerah pengirim dengan daerah penerima transmigrasi.

Di bidang prasarana, panjang jalan yang telah dibangun dan dipelihara, dapat dilihat pada Tabel XII-19. Dalam tahun 1987/88 panjang jalan yang telah dibangun dan dipelihara ma-sing-masing sepanjang 339 km dan 492 km. Bersamaan dengan itu telah dibangun dan dipelihara pula sepanjang 2.044 m dan 2.904 m jembatan. Selama pelaksanaan Repelita IV tercatat 13.588 km pembangunan jalan baru dan 4.196 km perbaikan dan

XII/53

TABEL XII - 16

JUMLAH TRANSMIGRAN YANG DIPINDAHKAN,1983/84 - 1987/88

(KK)

1) Alokasi Pemukinan bagi Penduduk Daerah Transmigran

XII/54

TABL XII - 17JUMLAH TRANSMIGRAN YANG DITEMPATKAN,

1983/84 - 1987/88(KK)

XII/55

TABEL XII - 18JUMLAH TRANSMIGRAN UMUM DAN TRANSMIGRAN SWAKARSA,

1983/84 - 1987/88

Repelita IVJ e n i s

1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88

TransmigranUmum

61.431 51.558 79.682 46.351 23.134

TransmigranSwakarsa

14.867 50.330 86.665 126.508 140.813

Jumlah 76.298 101.888 166.347 172.859 163.947

peningkatan jalan yang sudah ada. Dalam pada itu, telah di-laksanakan pula pembangunan jembatan baru dan perbaikan jem-batan yang sudah ada masing-masing sepanjang 31.525 m dan 19.946,5 m. Sejak tahun 1986/87, panjang jalan yang dibangun menurun tajam yang dalam hal ini pelaksanaannya berkaitan dengan pembukaan pemukiman dan penempatan transmigran umum yang dalam tahun terakhir juga berkurang.

Selanjutnya dalam pembukaan lahan untuk transmigran jumlah yang berhasil dibuka dapat dilihat pada Tabel XII-20. Dalam tahun 1987/88, luas lahan yang dibuka tercatat hampir 7.872 ha yang dapat menampung sekitar 7.641 KK transmigran. Pelaksanaan pembukaan lahan selama 4 tahun Repelita IV meli-puti seluas 176.996 ha dengan daya tampung sejumlah 161.173 KK. Lahan yang dibuka ini terdiri dari.lahan pekarangan dan lahan usaha I. Apabila dibandingkan dengan pelaksanaan tahun 1983/84, seluas 111.606 ha, maka luas lahan yang dibuka pada tahun 1987/88 jauh lebih kecil. Demikian pula bila dibanding-kan dengan luas rata-rata lahan yang dibuka selama Repelita IV, sekitar 44.249 ha, luas lahan yang dibuka pada tahun 1987/88 juga lebih kecil. Penurunan luas pembukaan lahan ini

XII/56

TABEL XII - 19

PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALANDI•PEMUKIMAN TRANSMIGRASI,

1983/84 - 1987/88

TABEL XII - 20

PEMBUKAAN LAHAN UNTUK TRANSMIGRASI,1983/84 - 1987/88

TahunJumlah KK yang

DitampungLahan Pekarangan

(Ha)Lahan Usaha I

(Ha)

1983/84 60.345 22.307,25 89.299'

1984/85 92.870 23.217,50 67.749

1985/86 32.624 4.661,50 48.646

1986/87 28.038 4.970,00 19.880

1987/88 7.641 2.231,00 5.641

XII/57

berhubungan erat dengan sasaran penempatan transmigran umum yang pada tahun 1987/88 juga menurun.

Pada Tabel XII-21 dapat dilihat pelaksanaan pengukuran kapling lahan selama Repelita IV. Pelaksanaan tahun keempat Repelita IV berjumlah sekitar 19.245 ha yang terdiri dari 1.820 ha lahan pekarangan dan 17.425 ha lahan usaha. Selama Repelita IV, luas lahan yang dikapling hampir mencapai 163.264 ha; meliputi 25.989 ha lahan pekarangan dan 137.275 ha lahan usaha. Sampai dengan tahun 1986/87, luas lahan yang dikapling cenderung menurun dan kemudian naik lagi pada tahun 1987/88. Turun naiknya luas ini dipengaruhi oleh sasaran penempatan.

Mengenai pembangunan rumah transmigran beserta fasili-tas umum lainnya dapat dilihat pada Tabel XII-22. Dalam tahun 1987/88, dari sasaran pembangunan rumah transmigran sebanyak 3.886 unit telah dapat diselesaikan sebanyak 2.953 unit. Bila ditambah dengan rumah yang telah dibangun dan belum ditempati pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 27.364 unit, maka jumlah rumah yang tersedia dalam tahun 1987/88 menjadi seki-tar 30.317 unit. Dari jumlah tersebut sudah dimanfaatkan untuk penempatan tahun 1987/88 sebanyak 20.317 unit sehingga pada akhir tahun masih tersisa sekitar 10.000 rumah lagi. Sisa ru-mah yang belum ditempati ini telah dimasukkan kedalam rencana pelaksanaan tahun 1988/89.

Fasilitas umum yang dibangun dalam tahun 1987/88 antara lain terdiri atas sarana penyediaan air bersih, balai peng-obatan, rumah ibadah, rumah petugas, serta gudang pangan dan aaprodi. Jumlah pelaksanaannya berturut-turut adalah 1.085 unit, 3 unit, 18 unit, 11 unit, dan 94 unit. Seperti halnya pelaksanaan pembangunan jalan, pembukaan lahan dan perkapling-an, pembangunan rumah dan fasilitas umum pada tahun 1987/88 juga menurun. Hal ini disebabkan karena selama 2 (dua) tahun terakhir pelaksanaan Repelita IV sasaran transmigrasi umum menurun.

Berdasarkan angka-angka dan uraian di atas dapat dili-hat bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan persiapan dan penem-patan transmigrasi umum semakin menurun dalam 2 (dua) tahun terakhir Repelita IV. Keadaan ini sesuai dengan kebijaksanaan yang ditempuh, yaitu agar pemanfaatan dana yang semakin ter-batas lebih diarahkan dan diprioritaskan untuk usaha-usaha peningkatan mutu pelaksanaan secara keseluruhan.

XII/58

TABEL XII – 21

PELAKSANAAN PERKAPLINGAN UNTUK TRANSMIGRAN,1983/84 - 1907/88

1) Angka diperbaiki

TABEL XII - 22PEMBUATAN BANGUNAN DI DAERAH PEMUKIMAN TRAMSMIGRASI,

1983/84 - 1987/88(unit)

XII/59

Walaupun volume kegiatan persiapan dan penempatan trans-migran menurun, jumlah keluarga transmigran yang dibina me-ningkat. Pada Tabel XII-23 dapat dilihat bahwa jumlah trans-migran yang dibina meningkat dari 372.883 KK pada tahun 1983/84 menjadi berturut-turut 443.401 KK pada tahun 1984/85 dan 536.989 KK pada tahun 1985/86. Pada tahun 1986/87, jumlah keluarga yang dibina sedikit menurun menjadi 478.101 KK. Ke-mudian pada tahun 1987/88, jumlah tersebut naik lagi menjadi 505.660 KK. Banyaknya keluarga transmigran yang dibina ter-gantung dari faktor-faktor antara lain jumlah keluarga trans-migran umum baru, transmigran swakarsa yang ikut keluarga, dan pecahan keluarga. Dengan pembinaan diharapkan mutu kehi-dupan para keluarga transmigran akan dapat terus ditingkatkan.

Dalam rangka meningkatkan keterampilan transmigran, ma-ka selama Repelita IV sejumlah transmigran sudah dilatih dan dididik. Pada Tabel XII-24 dapat dilihat jumlah transmigran yang dilatih dan dididik selama Repelita IV. Jumlah transmi-gran yang dididik dan dilatih pada tahun 1987/88 tercatat 2.430 orang; mencakup 1.530 orang dalam bidang pertanian dan 900 orang dalam bidang non pertanian.

Selama pelaksanaan Repelita IV, jumlah transmigran yang dididik dan dilatih adalah 10.120 orang untuk bidang pertani-an dan 10.640 orang untuk bidang non pertanian. Sungguhpun jumlah transmigran yang dididik dan dilatih cenderung makin sedikit, terutama dalam 2 (dua) tahun terakhir, mutu pendidi-kan dan latihan dinilai semakin baik.

Pendidikan dan latihan ini ditujukan pula untuk mening-katkan mutu aparatur Departemen Transmigrasi. Dalam hubungan ini maka dalam tahun keempat Repelita IV, di samping melanjut-kan program diploma bagi 100 orang dan program paaca sarjana bagi 10 orang, telah diselesaikan pula berbagai jenis latihan dan kursus bagi sebanyak 5.000 orang karyawan. Dalam rangka pendidikan pasca sarjana maka dalam tahun 1987/88 telah ber-hasil selesai sebanyak 6 orang. Dengan demikian, selama Repe-lita IV, dari 36 orang yang dikirim untuk mengikuti program pasca sarjana dalam negeri dan luar negeri telah berhasil se-lesai sebanyak 18 orang. Saat ini mereka telah aktif menyum-bangkan darmabaktinya bagi pembangunan di bidang transmigrasi.

Salah satu ukuran peningkatan mutu pelaksanaan trans-migrasi adalah hasil peningkatan perkembangan usaha produksi dibidang pertanian, seperti produksi tanaman pangan, luas

XII/60

TABEL XII - 23

JUMLAH TRANSMIGRAN YANG DIBINA,1983/84 - 1987/88

(KK)

TABEL XII - 23

JUMLAH TRANSMIGRAN YANG DILATIH DAN DIDIDIK MENURUTDAERAH DAN JENIS KETERAMPILAN,

1983/84 - 1987/88(orang)

1) Angka diperbaiki

XII/61

tanaman keras dan jumlah ternak, yang telah tercapai. Hasil peningkatan yang tercapai dalam pelaksanaan Repelita IV dapat dilihat pada Tabel XII-25. Dalam tahun 1987/88, produksi padi per ha lebih tinggi bila dibandingkan dengan hasil produksi pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 1983/84 produksi padi per ha mencapai 1,43 ton. Pada tahun 1984/85, 1985/86 dan tahun 1986/87 Repelita IV berkisar antara 1,50 - 1,74 ton. Pada tahun 1987/88 produksi padi per ha di daerah transmigra-si telah mencapai 1,97 ton. Demikian pula tanaman kacang-kacangan yang produksi per ha naik dari 0,86 ton pada tahun 1983/84 menjadi 0,96 ton dalam tahun 1987/88. Sedangkan produksi per ha tanaman singkong pada tahun 1987/88 lebih rendah bila dibandingkan dengan produksi antara tahun 1983/84 dan 1985/86, tetapi lebih tinggi dari produksi per ha tahun 1986/87. Produksi per ha tahun 1987/88 sebesar 5,90 ton, sedangkan produksi per ha tahun-tahun 1983/84 - 1985/86 berkisar antara 6,36 ton dan 10,30 ton. Produksi per ha tahun 1986/87 hanya tercatat 5,50 ton. Meningkatnya produksi rata-rata tanaman pangan di daerah transmigrasi antara lain adalah hasil dari usaha perbaikan yang telah dilaksanakan, seperti peningkatan pola pertanaman, pengapuran dan konservasi lahan.

Perkembangan luas produksi tanaman keras daerah trans-migrasi dapat dilihat pada Tabel XII-26. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa luas tanaman keras, seperti kelapa dan cengkeh, terus meningkat sejak tahun terakhir Repelita III. Pada tahun 1987/88, luas tanaman kelapa, tanaman cengkeh dan tanaman kopi masing-masing meliputi 28.396 ha, 10.654 ha dan 6.624 ha. Luas tanaman kelapa meningkat secara berarti jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, terlebih-lebih jika dibandingkan dengan tahun terakhir Repelita III yang hanya 1.197 ha. Luas tanaman cengkeh tahun 1987/88 walaupun sedikit menurun bila dibandingkan dengan tahun 1986/87, jauh lebih luas bila dibandingkan dengan tahun-tahun 1983/84 dan tahun 1985/86.

Luas tanaman kelapa pada tahun 1987/88 adalah 28.396 ha. Jumlah ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 1984/85, 1985/86 dan 1986/87. Dalam tahun-tahun tersebut masing-masing luas tanaman kelapa di daerah transmigrasi mencapai 2.176 ha, 4.632 ha dan 19.793 ha.

Perkembangan komoditi perkebunan yang oukup baik ini disebabkan antara lain oleh lingkungan fisiknya terutama lahannya yang relatif sesuai untuk tanaman perkebunan.

XII/62

TABEL XII – 25

PRODUKTIVITAS LAHAN UNTUK BEBERAPA JENIS TANAMAN PERTANIAN DI DAERAH TRANSMIGRAN,

1983/84 – 1987/88

XII/63

Di samping penanaman tanaman keras tersebut sampai dengan tahun 1987/88 di daerah transmigrasi telah dikembang-kan pula tidak kurang dari 100.000 ha tanaman perkebunan yang terkait dengan proyek-proyek PIR yang meliputi tanaman kelapa sawit, karet dan cokelat.

Perkembangan ternak di daerah transmigrasi menunjukkan keadaan yang mulai membaik. Namun demikian keadaan ini bisa berubah dalam waktu relatif singkat sebab ternak sangat sen-sitif terhadap lingkungan fisik seperti iklim, persediaan makanan, dan penyakit. Pada Tabel XII-27 dapat dilihat popu-lasi ternak selama Repelita IV. Dalam tahun 1987/88, jumlah ternak besar dan sedang (sapi, kerbau dan kambing) di daerah transmigrasi telah mencapai 325 ekor per 1.000 KK transmi-gran. Jumlah tersebut sed;kit menurun dibandingkan dengan tahun 1986/87. Jumlah ternak unggas (ayam dan itik) pada tahun 1987/88 mencapai 8.380 ekor per 1.000 KK. Pada tahun 1986/87 jumlahnya 7.420 ekor per 1.000 KK.

Pengembangan populasi ternak di daerah transmigran, baik ternak unggas seperti ayam dan itik maupun ternak besar seperti kerbau dan sapi, perlu ditingkatkan dalam rangka penganekaragaman sumber pendapatan transmigran maupun dalam membantu memenuhi kekurangan tenaga kerja yang sering diha-dapi pada musim-musim sibuk, khususnya untuk pengolahan tanah. Dalam hubungan ini maka kepada transmigran diberikan paket bantuan ternak, baik ternak kecil maupun ternak besar.

Hasil akhir pembangunan bidang transmigrasi adalah ter-wujudnya desa dan masyarakat baru yang mampu tumbuh dan ber-kembang secara berkelanjutan. Dalam tahun 1987/88 telah dapat dibentuk sebanyak 275 desa baru dengan jumlah penduduk 134.411 KK atau sekitar 574.267 jiwa. Jumlah ini merupakan 56% dari hasil Repelita IV, yang seluruhnya mencakup 488 desa dengan penduduk sekitar 244.000 KK atau lebih dari 1 juta jiwa. Kegiatan pembangunan di desa-desa dan masyarakat baru ini akan berlanjut terus di bawah bimbingan pemerintah daerah.

4. Peningkatan Kegiatan Koordinasi

Kegiatan pembangunan di bidang transmigrasi mencakup banyak segi. Kegiatan perencanaan lokasi meliputi. penelitian, pemetaan, pemilihan dan penataan lokasi. Kegiatan penyiapan dan pembangunan pemukiman mencakup pembukaan lahan, pembangun-an jalan, pengukuran dan pengaplingan, pembangunan rumah ser-ta fasilitas umum dan sebagainya. Pemindahan dan penempatan

XII/64

TABEL XII - 26

LUAS PRODUKSI TANAMAN KERAS DAERAH TRANSMIGRASI,1983/84 - 1987/88

(Ha)

TABEL XII - 27

POPULASI TERNAK DAERAN TRANSMIGRASIUNTUK SETIAP 1.000 KK,

1983/84 - 1987/88(ekor)

XII/65

mencakup penerangan, pemeriksaan kesehatan, penyediaan logis-tik, pengadaan peralatan pertanian dan penyediaan fasilitas angkutan. Sedangkan kegiatan pembinaan antara lain terdiri dari bimbingan produksi pertanian, latihan dan pendidikan, perkembangan koperasi, pembinaan administrasi desa, generasi muda dan peranan wanita, dan sebagainya.

Semua kegiatan di atas, secara langaung atau tidak langsung, terkait dengan kegiatan instansi lain, seperti De-partemen Kehutanan, Departemen Pertanian, Departemen Pendi-dikan, Departemen Koperasi, Bulog, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertanian, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan, Departemen Kesehatan, dan Menteri Negara Kepen-dudukan dan Lingkungan Hidup.

Untuk menyerasikan semua kegiatan yang bersifat lintas sektoral tersebut dikeluarkan Keppres No. 59 Tahun 1984 yang mengatur koordinasi penyelenggaraan transmigrasi. Sungguhpun setiap instansi fungsional mempunyai tanggungjawab dan kewa-jiban sendiri-sendiri, untuk menjamin keterpaduan kegiatan secara keseluruhan diadakan organ-organ yang sifatnya koordi-natif baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Koordinasi di tingkat pusat dilaksanakan oleh Menteri Transmigrasi dengan dibantu oleh suatu Sekretariat yang se-cara fungsional dilaksanakan oleh (1) Sekretariat Jenderal Departemen Transmigrasi, (2) Tim Pengawasan yang diketuai oleh Inspektur Jenderal Departemen Transmigrasi dan beranggo-takan para Inspektur pada Departemen dan pejabat pengawas pada Lembaga Pemerintah lainnya, dan (3) Tim Teknik yang diketuai oleh pejabat eselon I Departemen Transmigrasi yang ditunjuk oleh Menteri Transmigrasi dan beranggotakan para pejabat eselon II di bidang teknis dari Departemen dan Lem-baga Pemerintah lainnya.

Koordinasi di tingkat propinsi dilaksanakan oleb Guber-nur Kepala Daerah Tingkat I yang dibantu oleh para Kepala Kan-tor Wilayah Departemen yang tugas dan fungsinya berkaitan de-ngaa penyelenggaraan transmigrasi di wilayah Propinsi bersang-kutan. Koordinasi di wilayah kabupaten dilakukan oleh Bupati/ walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang dibantu oleh para Kepala Kantor Departemen yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi di wilayah Kabupaten Dae-rah tersebut. Dalam melaksanakan kegiatan koordinasi, organ-organ ini berpedoman pada program terpadu yang telah disusun.

XII/66