TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI NAMA : JULIO MAMESAH NIM : 16021106085
TATA KELOLATEKNOLOGI INFORMASI
NAMA : JULIO MAMESAH
NIM : 16021106085
Tata Kelola TI adalah suatu cabang dari tata kelola perusahaan yang terfokus pada Sistem/Teknologi informasi serta manajemen Kinerja dan risikonya.
Tata kelola TI adalah struktur kebijakan atau prosedur dan kumpulan proses yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian penerapan TI dengan dukungannya terhadap pencapaian tujuan institusi, dengan cara mengoptimalkan keuntungan dan kesempatan yang ditawarkan TI, mengendalikan penggunaan terhadap sumber daya TI dan mengelola resiko-resiko terkait TI
DEFINISI TATA KELOLA TI
Di lingkungan yang sudah memanfaatkan Teknologi Informasi (TI), tata kelola TI menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Hal ini dikarenakan ekspektasi dan realitas seringkali tidak sesuai. Pihak shareholder perusahaan selalu berharap agar perusahaan dapat :
1. Memberikan solusi TI dengan kualitas yang bagus, tepat waktu, dan sesuai dengan anggaran.
2. Menguasai dan menggunakan TI untuk mendatangkan keuntungan. 3. Menerapkan TI untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas sambil
menangani risiko TI.
PENTINGNYA TATA KELOLA TI
PENERAPAN TATA KELOLA TI DI PROVINSI SUMATERA UTARA
Sumatera Utara merupakan provinsi multietnis dengan Suku Batak (Batak Toba, Mandailing, Simalungun, Karo, dan Pakpak), Nias, dan Melayu sebagai penduduk asli wilayah ini. Namun demikian, komposisi penduduknya justru mayoritas adalah suku pendatang, yaitu lebih dari 60 %.
Propinsi ini merupakan provinsi keempat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia, setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Memiliki luas wilayah sebesar 71.680,68 km2 dengan jumlah penduduk mencapai 13.103,596 jiwa, dengan proporsi jumlah laki-laki sebesar 6,544.092 dan perempuan sebesar 6.559.504 pada tahun 2011.
Indonesia Governance Index (IGI) adalah pengukuran kinerja tata kelola pemerintahan (governance) di Indonesia yang sangat komprehensif. Pada
saat ini pengukuran dilakukan pada level provinsi. Angka Indeks keseluruhan merupakan komposit dari empat arena tata kelola
pemerintahan, yaitu Pemerintah, Birokrasi, Masyarakat Sipil, dan Masyarakat Ekonomi.
Keempat arena diukur berdasarkan sejauh mana fungsi-fungsi pentingnya dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang
baik, yaitu Partisipasi, Akuntabilitas, Keadilan, Transparansi, Efisiensi dan Efektivitas.
MENURUT IGI (INDONESIA GOVERNANCE INDEX)
Skala penilaian IGI berkisar dari angka 1 (sangat buruk) sampai dengan angka 10 (sangat baik).
MAKNA ANGKA IGI
Sumatera Utara Peringkat 12
Capaian Provinsi Sumatera Utara (Sumut) berada di atas rata-rata nasional, yaitu 5,92. Capaian ini disumbang oleh kinerja dua arena yang berada di atas rata-rata nasional, sementara arena yang berada di bawah rata-rata nasional yaitu Arena Masyarakat Ekonomi 5,56 dari 5,75 dan
Pemerintah 4,79 dari 4,86.
INDEKS KESELURUHAN PROVINSI TERHADAP RATA-RATA NASIONAL
KINERJA KESELURUHAN ARENA PROVINSI SUMATERA UTARA PER PRINSIP TATA KELOLA
Arena PemerintahanIndeks tata kelola pada arena pemerintahan secara keseluruhan berada dalam kategori cukup, sedikit dibawah rata-rata nasional
yang juga berada pada kategori cukup. Arena ini menjadi penyumbang terendah dari keseluruhan arena dalam tata kelola
pemerintahan di Sumatera Utara. Dari enam prinsip yang dijadikan indikator indeks, prinsip keadilan dan transparansi kedudukanya
cukup ekstrim. Prinsip keadilan berada pada kategori sangat buruk, sedangan prinsip transparansi berada pada kategori buruk
Arena BirokrasiHasil indeks pada arena birokrasi menunjukkan adanya kesenjangan
yang tajam antara prinsip efisiensi dan prinsip efentivitas. Prinsip efisiensi memiliki nilai sangat tinggi, berada dalam kategori baik, dan menjadi penyumbang tertinggi dari keseluruhan prinsip tata
kelola pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara.
Arena Masyarakat SipilIndeks arena masyarakat sipil merupakan penyumbang tertinggi
dari total keseluruhan indeks arena, berada pada kategori cenderung baik. Secara keseluruhan, nilai dari semua prinsip pada arena ini menjadi satu-satunya arena yang nilainya berada diatas rata-rata nasional. Sekalipun memiliki nilai sedikit lebih baik dari
rata-rata nasional, namun secara keseluruhan arena ini berada dalam kategori yang sama dengan rata-rata nasional, yaitu sama-
sama dalam kategori cenderung baik.
Arena Masyarakat EkonomiHasil indeks pada arena masyarakat ekonomi secara keseluruhan berada pada kategori cukup, berada dibawah rata-rata nasional bersama arena pemerintahan. Penyumbang terendah dari arena
ini beradal dari prinsip efektivitas. Prinsip ini menjadi yang terendah dari total keseluruhan nilai indeks, berada dua digit
dibawah rata-rata nasional dengan kategori sangat buruk. Sementara indeks rata-rata nasional untuk prinsip efektivitas ini
berada pada kategori cenderung baik.
Prinsip PartisipasiIndeks pada prinsip partisipasi untuk keseluruhan arena dalam tata
kelola pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara adalah yang tertinggi, dan posisinya berada cukup jauh diatas rata-rata nasional. Prinsip ini
mendapatkan sumbangan tertinggi dari arena masyarakat sipil, berada dalam kategori baik, kemudian disusul dari arena birokrasi,
pemerintahan, dan masyarakat ekonomi yang mendapatkan nilai sama
Prinsip KeadilanHasil indeks pada prinsip keadilan menunjukkan terjadinya disparitas yang sangat lebar antara arena pemerintah dengan ketiga arena yang lain, terutama dengan arena birokrasi. Arena pemerintah memperoleh
nilai ekstrim, dengan kategori buruk, sementara arena birokrasi mendapatkan nilai yang tinggi, dengan kategori cenderung baik. Selain arena birokrasi, prinsip ini mendapatkan sumbangan yang sangat baik dari arena masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi. Kedua arena ini
indeksnya juga berada diatas rata-rata nasional. Masyarakat sipil berada dalam kategori cenderung baik, sementara masyarakat ekonomi
berada dalam kategori cukup.
Prinsip AkuntabilitasSecara keseluruhan, prinsip akuntabilitas pada semua arena berada dalam posisi sama yaitu dalam kategori
cenderung baik. Hanya saja arena birokrasi mendapatkan nilai lebih tinggi, disusul arena pemerintahan. Kemudian
dua arena lagi yaitu arena masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi mendapatkan nilai yang sama, dan berada
dibawah sedikit dari arena pemerintahan. Hasil indeks ini menunjukkan bahwa semua arena dalam tata kelola
pemerintahan di Propinsi Sumatera Utara memiliki nilai yang relatif bagus pada prinsip akuntabiltas.
Prinsip TransparansiTerjadi kesenjangan yang sangat lebar dalam prinsip
transparansi antara arena pemerintah dengan ketiga arena yang lain. Arena pemerintah tertinggal dua digit
dibandingkan dengan arena yang lain, yaitu berada dalam kategori cenderung buruk, sementara ketiga arena yang
lain berada pada kategori cenderung baik. Arena birokrasi memperoleh nilai tertinggi, kemudian diikuti oleh arena
masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi.
Prinsip EfisiensiHasil indeks memperlihatkan bahwa arena birokrasi
menjadi penyumbang tertinggi pada prinsip efisiensi. Selain itu, prinsip ini juga menjadi yang tertinggi nilainya jika dibandingkan prinsip-prinsip lainnya dalam tata kelola
pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Arena birokrasi mendapatkan nilai dengan kategori baik, kemudian diikuti
oleh arena pemerintah dan masyarakat sipil yang mendapatkan nilai sama dengan kategori cenderung baik.
Satu-satunya arena yang nilainya dibawah rata-rata nasional pada prinsip efisiensi ini adalah arena masyarakat ekonomi, namun demikian posisinya masih berada dalam
kategori cukup.
Prinsip EfektivitasPrinsip efektivitas adalah menjadi yang paling rendah
dalam menyumbang indeks tata kelola pemerintahan di Sumatera Utara. Masing-masing arena rata-rata
mendapatkan nilai yang rendah, hanya arena masyarakat sipil yang nilainya cukup baik yaitu berada dalam ketegori
cenderung baik. Dua arena berada pada kategori cenderung buruk yaitu arena pemerintah dan birokrasi,
sedangkan arena masyarakat ekonomi mendapatkan nilai yang sangat ekstrim, yaitu berada dalam kategori sangat
buruk.
Di antara empat arena yang diukur, yang termasuk kategori Cenderung Baik adalah Arena Masyarakat Sipil (6,68) dan Arena Birokrasi (6,55),
sementara Arena Masyarakat Ekonomi (5,49) dan Arena Pemerintah (4,96) masuk kategori Sedang.
Secara berturut-turut, prinsip-prinsip yang termasuk dalam kategori Baik adalah prinsip Efisiensi (7,82) di arena Birokrasi dan Partisipasi (7,64) di
arena Masyarakat Sipil, sementara prinsip Keadilan (7,30) di arena Birokrasi masuk dalam kategori Cenderung Baik.
Adapun tiga prinsip terendah adalah Prinsip Efektifitas (2,17) di Arena Masyarakat Ekonomi, Prinsip Keadilan (2,31) serta Prinsip Transparansi
(3,74) di Arena Pemerintah dengan kategori Sangat Buruk, Buruk dan Cenderung Buruk berturut-turut.
TERIMA KASIH