Tata Kelola Keuangan Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tahun Anggaran 2017 Disampaikan pada: Rapat Koordinasi Nasional BAN PAUD DAN PNF The Alana Hotel Yogyakarta Sabtu, 11 Februari 2017
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Tata Kelola KeuanganPelaksanaan Akreditasi
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
Tahun Anggaran 2017
Disampaikan pada:
Rapat Koordinasi Nasional
BAN PAUD DAN PNF
The Alana Hotel Yogyakarta
Sabtu, 11 Februari 2017
Tata kelola Keuangan1
Jadwal Pelaksanaan Bantuan BAP PAUD dan PNF2
TOPIK PAPARAN
3
4
Mekanisme Pengelolaan Keuangan
Alur Bantuan Operasional Pemerintah
5 Sasaran Kinerja Akreditasi PAUD dan PNF
- 1 -
Tata Kelola Keuangan
Peraturan Tata Kelola Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Negara/Lembaga
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang
Pedoman Umum Penyaluran Bantuan
Pemerintah di Lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012
tentang Tata Cara
Pembayaran Dalam rangka
Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2016 Tahun Anggaran 2017
Prinsip Penyaluran Dana Bantuan PemerintahPeraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016
• Tidak Bersifat LumpsumBantuan Pemerintah yang diberikan dalam bentuk uang, dalam hal terdapat
sisa dana hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan PKS, maka sisa dana
dimaksud disetor ke Kas Negara.
• Berdasarkan Prestasi Kerja
Bantuan Pemerintah bukan merupakan bantuan yang bersifat grant,
pemberian berdasarkan prestasi kerja. Pencairan dilakukan per tahap
dimana Tahap II dan selanjutnya berdasarkan progres kemajuan pekerjaan.
• Pemisahan Kewenangan yang Jelas K/L dan BUN
K/L menyusun Pedoman Umum dan Pedoman Teknis yang merupakan
guideline bagi pemberi bantuan dan penerima bantuan. Kewenangan
Menkeu selaku BUN hanya mengatur tata kelola keuangan,pertanggungjawaban, dan pelaporan.
Prinsip Penyaluran Dana Bantuan PemerintahPeraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016
• Akuntabilitas dan Transparansi Pelaksanaan
Penerima Bantuan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan,
penggunaan dana, serah terima pekerjaan yang ditandatangani 2 (dua)
saksi, foto dokumentasi.
• Pengalihan Tanggung Jawab Pelaksanaan Kegiatan
Penerima bantuan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan
penggunaan dana berdasarkan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang mengikat 2
(dua) belah pihak.
Dalam rangka pengelolaan Bantuan Pemerintah maka dibentuk UPKK (Unit
Pengelola Keuangan & Kegiatan).
• Penyusunan PMK Yang Paripurna
Kerangka pengaturan dalam PMK mengatur mengenai pengalokasian, jenis
bantuan, penetapan penerima bantuan, pelaksanaan penyaluran,
pelaporan dan pertanggunggjawaban sampai dengan monitoring danevaluasi.
Ruang Lingkup Bantuan Pemerintah
1. Pemberian penghargaan;
2. Beasiswa;
3. Tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya;
4. Bantuan operasional;
5. Bantuan sarana/prasarana;
6. Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan; dan
7. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah
yang ditetapkan oleh PA.
Pedum, Juknis dan Penetapan Bantuan Pemerintah
PEDOMAN UMUM
PETUNJUK TEKNIS
PA
Es-1 atas nama PA
Petunjuk Teknis memuat:a. Dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah;b. Tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah;c. Pemberi Bantuan Pemerintah;d. Persyaratan penerima Bantuan Pemerintah;e. Bentuk Bantuan Pemerintah;f. Rincian jumlah Bantuan Pemerintah; g. Tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah;h. Penyaluran dana Bantuan Pemerintah;i. Pertanggungj awaban Bantuan Pemerintah;j. Ketentuan perpajakan; dank. Sanksi .
Penetapan Penerima Bantuan
PPK
Seleksi
Surat Keputusan
KPA
Surat Keputusan paling sedikit memuat :
Kriteria sesuai juknis
dapat dilakukan Sebelum tahun
anggaran dimulai
BARANG1. Identitas penerima
bantuan;2. Jumlah barang3. Nilai Nominal Barang.
UANG1. Identitas penerima bantuan;2. Nominal uang3. Nomor rekening penerima
bantuan untuk ditransfer
BARU
SK Ditetapkan setelah DIPA
berlaku efektif
Isi Perjanjian Kerjasama (PKS) Bantuan Operasional
MATERI YANG DIMUAT DALAM PKS
A Hak dan kewajiban kedua belah pihak;
B Jumlah bantuan yang diberikan;
C Jangka waktu penyelesaian;
D Tata cara dan syarat penyaluran;
E Pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menggunakan
bantuan sesuai rencana yang telah disepakati;
F Pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menyetorkan sisa
dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;
G Sanksi;
H Penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan
selesai atau akhir tahun anggaran.
Matrik Penerima, Bentuk, Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah
Bentuk dan Mekanisme Keterangan
Jenis Bantuan BANTUAN OPERASIONAL
Dasar Pemberian Bantuan 1. SK ditetapkan PPK, disahkan KPA
2. PKS dgn PPK
Penerima Bantuan 1. Kelompok Masyarakat2. LSM3. Lembaga Pendidikan4. Lembaga Keagamaan5. Lembaga Kesehatan
3,4,5 lembaga pemerintah
maupun non pemerintah
Bentuk Bantuan Uang ke rek Penerima bantuan
Mekanisme Pencairan - LS ke penerima- UP sesuai ketentuan
Paling banyak 4 Tahap, dengan catatan :
• Ditetapkan oleh KPA
mempertimbangkan jumlah
dana dan waktu pelaksanaan
kegiatan
• Pembayarn tahap berikutnya jika
dana telah digunakn 80%
Penyaluran - Sekaligus- Bertahap
Persayaratan lainnya Sesuai Juknis, SK Penetapan, PKS
- 2 -
Jadwal Pelaksanaan Bantuan
BAP PAUD dan PNF
JAN FEB MAR APR MEI JULJUN DESAGS NOVOKTSEP
Penerimaan dan
penilaian
usulan/proposal
• Verifikasi
• Penetapan Penerima
Bantuan sesuai KUOTA
• Penandatanganan
MoU
EVALUASI
TERMIN KE – 1 (70%) TERMIN KE – 2 (30%)
a. Prestasi Termin I < 70%, maka dilakukan
adendum Termin II ;
b. 70% ≤ Prestasi Termin I < 90%, maka
melanjutkan kegiatan;
c. Prestasi Termin I ≥ 90%, maka dilakukan
adendum Termin II untuk penambahan
volume kuota akreditasi dari kuota
akreditasi yang ditargetkan.
PELAKSANAAN AKREDITASI
LAPORAN PELAKSANAAN (100%)
a. Laporan Keuangan
b. Laporan Pelaksanaan
(didukung dengan bukti
pelaksanaan kegiatan dalam
bentuk dokumentasi dan
foto)
JADWAL PELAKSANAAN BANTUAN PADA BAP PAUD dan PNF
- 3 -
Mekanisme Pengelolaan Keuangan
STRUKTUR PENGELOLA KEUANGAN BAP PAUD & PNF TA 2017
PMK NO. 190/PMK.05/2012 PMK NO. 173/PMK.05/2016
1. KPA Sekretariat Balitbang
2. PPK BAN PAUD dan PNF
3. BPP BAN PAUD dan PNF
4. PPK BAP PAUD dan PNF
5. BPP BAP PAUD dan PNF
1. KPA Sekretariat Balitbang
2. PPK BAN PAUD dan PNF
3. BPP BAN PAUD dan PNF
4. BAP PAUD dan PNF sebagai Penerima
Bantuan (Ketua BAP)
Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK)
5. PPK BAP PAUD dan PNF : Kordinator Kegiatan
6. BPP BAP PAUD dan PNF : Pengelola Keuangan
MEKANISME PENYALURAN DANA
PMK NO. 190/PMK.05/2012 PMK NO. 173/PMK.05/2016
1. Mekanisme Penyaluran dengan Langsung (LS)
2. Mekanisme Penyaluran dengan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sesuai periode TUP
Catatan:Periode TUP diberlakukan untuk semua BAP
MEKANISME PEMBAYARAN DENGAN LS (2 Tahap) :
a. Tahap 1 70 %
b. Evaluasi Pencapaian Targetc. Tahap 2 Sisa Dana atau sebesar 30 %
Evaluasi :
1. Apabila Prestasi Termin I < 70%, maka dilakukan
adendum untuk pengurangan volume kuota akreditasi
dari yang ditargetkan;
2. Apabila 70% ≤ Prestasi Termin I < 90%, maka BAP PAUD
dan PNF dapat melanjutkan kegiatan selanjutnya; dan
Apabila prestasi Termin I > 90%, maka dilakukan adendum
Termin II untuk penambahan volume kuota akreditasi dari
kuota akreditasi yang ditargetkan.
Catatan:1. Periode pertanggungjawaban berbeda untuk setiap BAP.
BAP yang lebih cepat dapat dilayani2. BAP yang tidak bisa menyerap sesuai KUOTA dapat
dialihkan targetnya ke BAP yang lebih siap
MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN PMK NO. 190/PMK.05/2012 PMK NO. 173/PMK.05/2016
1. Pembelanjaan dana Pelaksanaan Akreditas Provinsi
sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima bantuan
yang dalam hal ini adalah Ketua BAP PAUD dan PNF;
2. Bukti pembelanjaan dana bantuan pemerintah
pelaksanaan akreditasi PAUD dan PNF dalam bentuk
bon, kuitansi, serta bukti sah lainnya; disimpan di BAP
untuk keperluan Audit
3. Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) mengatur
kegiatan dan keuangan di BAP PAUD dan PNF
berdasarkan persetujuan Ketua BAP PAUD dan PNF;
4. Pengelola keuangan mempunyai kewajiban untuk
memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
5. Sisa anggaran, dikembalikan ke Rekening Kas Negara.
1. Pembelanjaan dana Pelaksanaan Akreditasi Provinsi
sepenuhnya menjadi tanggung jawab PPK BAP
PAUD dan PNF;
2. Bukti pembelanjaan dana pelaksanaan akreditasi
S/M dalam bentuk bon, kuitansi, serta bukti sah
lainnya dengan format sesuai dengan ketentuan di
PMK 190/PMK.05/2012;
3. Pembelanjaan dana di atas Rp 50.000.000,-
menggunakan mekanisme LS sesuai ketentuan PMK
190/PML.05/2012;
4. PPK dan BPP BAP PAUD dan PNF mengatur
keuangan di BAP PAUD dan PNF;
5. BPP BAN PAUD dan PNF mempunyai kewajiban untuk
memungut, menyetor dan melaporkan pajak sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
6. Sisa anggaran, dikembalikan ke Rekening
Bendahara Pengeluaran Sekretariat Balitbang.
MEKANISME PERPAJAKAN DAN REKENING BANK
PMK NO. 190/PMK.05/2012 PMK NO. 173/PMK.05/2016
1. NPWP yang digunakan atas nama Penerima
Bantuan dalam hal ini BAP PAUD dan PNF;
2. Penerima Bantuan
bertanggungjawab atas pemungutan,
penyetoran dan pelaporan pajak BAP PAUD
dan PNF;
3. Rekening yang digunakan BAP PAUD dan
PNF Provinsi xxx
1. NPWP yang digunakan atas nama BP
Balitbang Kemdikbud;
2. Balitbang Kemendikbud
bertanggungjawab atas pemungutan,
penyetoran dan pelaporan pajak BAP
PAUD dan PNF;
3. Rekening yang digunakan BPP 088 BAP
PAUD dan PNF Provinsi xxx
MEKANISME PELAPORAN PMK NO. 190/PMK.05/2012 PMK NO. 173/PMK.05/2016
Struktur Pelaporan
1. Laporan pelaksanaan dan
pertanggungjawaban penggunaan
dana bantuan mengacu pada Petunjuk
Penyusunan Laporan Bantuan
Operasional.
2. Jenis laporan pertanggungjawaban
dari Bantuan Operasional, terdiri atas:
a. Laporan berkala (per bulan);
b. Laporan Termin I (70%);
c. Laporan Termin II (30%); dan
d. Laporan Akhir (100%) disampaikan
sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan pada Perjanjian Kerjasama
Struktur Pelaporan
Jenis laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan akreditasi provinsi , terdiri
atas:
a. Laporan akhir dan laporan per langkah
kegiatan
b. Laporan Keuangan
- 4 -
Alur Bantuan Operasional Pemerintah
ALUR PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN
Penerima
bantuan
ditetapkan oleh
PPK BAN-PAUD
dan PNF dan
disahkan oleh
KPA
Penerima bantuan
(BAP-PAUD dan PNF)
mengajukan
Rencana Usulan
Kegiatan (RUK)
kepada PPK BAN-
PAUD dan PNF
dengan format
proposal sesuai
dengan sistematika
yang ditentukan
RUK akan
diseleksi oleh
PPK BAN-
PAUD dan
PNF
Disejutui
SK
Penetapan
penerima
Bantuan
Sosialisasi PMK 173/PMK.05/2016
Surat Perjanjian (MOU)
Pencairan Dana
Tidak Disetujui
ALUR PROSES PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH
Pengguna Anggaran (PA) Eselon IKuasa Pengguna
Anggaran (KPA)
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
BAN PAUD dan PNF
BAP PAUD dan PNF
(Penerima Bantuan)
Penetapan
Pedoman Umum
Penetapan Petunjuk
Teknis
Membentuk Tim Pelaksanaan,
Perencanaan & Pengawasan
Pembuatan Proposal
Penilaian Usulan Proposal
Verifikasi Selektif
Penilaian Hasil Verifikasi
Daftar Calon Penerima
SK Penetapan Penerima
Bimbingan Teknis
Pengesahan SK Penerima
Surat Perjanjian (MOU)
Pencairan Dana
Surat Perjanjian (MOU)
Dana Masuk ke Rekening
Sosialisasi
Tabulasi Proposal &
Usulan
ALUR PROSES PENCAIRAN DANA BANTUAN PEMERINTAH
Evaluasi :
1. Apabila Prestasi Termin I
< 70%, maka dilakukan
adendum untuk
pengurangan volume
kuota akreditasi dari
yang ditargetkan;
2. Apabila 70% ≤ Prestasi
Termin I < 90%, maka
BAP PAUD dan PNF
dapat melanjutkan
kegiatan selanjutnya;
dan
3. Apabila Prestasi Termin I
> 90%, maka dilakukan
adendum untuk
penambahan volume
kuota akreditasi dari
kuota akreditasi yang
ditargetkan.
KPPNBAN PAUD DAN PNF
Dinas Pendidikan
BAP PAUD dan PNF(Penerima Bantuan)
Pengajuan LS Dana Tahap I masuk di rek Unit Pengelola
SK Tim PelaksanaSK Tim Perencana
dan Pengawas
Laporan Perencanaan
dan PengawasanHasil Pelaksanaan
Evaluasi Capaian
Target
Adendum
MOU
Pengajuan LS
Setor Sisa Dana
Dana Tahap II
Laporan Hasil Pelaksanaan
Bantuan Pemerintah
Penyusunan
Laporan
Mengetahui
Laporan
Penerima Laporan
dan Verifikasi
Penerima
Laporan,
Pencatatan dan
Penyerahan Hasil
Pekerjaan
Target < 70% dan Target > 90%
Target < 70% dan
Target > 70% ≤
Target < 90%
- 5 -
Sasaran Kinerja Akreditasi
PAUD dan PNF
Sasaran Kinerja Akreditasi PAUD dan PNF
Program/
Kegiatan
Sasaran Program/
Sasaran Kegiatan/
Indikator
Satuan Baseline
2014
Target
2015 2016 2017 2018 2019
SS 1.2Meningkatnya mutu layanan pendidikan anak usia dini
IKSS 1.2.1Jumlah lembaga PAUD terakreditasisebanyak 42.926 lembaga
Lembaga 34.801 36.051 37.851 40.126 42.926
SP 3.1
Terciptanya keluasan dan kemerataanakses PAUD dan pendidikan masyarakatbermutu, berkesetaraan jender, danberwawasan pendidikan pembangunanberkelanjutan (ESD) di semua provinsi, kabupaten, dan kota
IKP.3.1.2 Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi Lembaga 33.801 34.801 36.051 37.851 40.126 42.926
IKP 3.1.4Jumlah lembaga kursus dan pelatihanterakreditasi
Lembaga 121 1.121 2.621 4.121 5.871 7.871
IKP 3.1.6 Jumlah lembaga PKBM siap diakreditasi Lembaga 309 223 495 795 1.108 1.445
SK.3.2015.1
Terselenggaranya pendidikan kecakapanhidup untuk bekerja dan berwirausahayang berstandar nasional, berwawasangender, pendidikan untuk pembangunan
berkelanjutan (ESD), dankewarganegaraan global
Program/
Kegiatan
Sasaran Program/
Sasaran Kegiatan/
Indikator
Satuan Baseline
2014
Target
2015 2016 2017 2018 2019
IKK.3.2015.1.11Jumlah lembaga kursus dan pelatihan
siap diakreditasiLembaga 1.800 2.500 3.000 3.500 4.000
SP 8.2Meningkatnya standar mutu pendidikandan pelaksanaan Akreditasi
IKP.8.2.2Persentase program/satuan PAUD danPNF yang terakreditasi sesuai StandarNasional Pendidikan
% 3,0 5,4 8,0 10,4 13,0
2031Fasilitasi Standar Mutu dan Pelaksanaan
Akreditasi
SK.8.2031.3Akreditasi Program/Satuan PAUD dan PNF yang terakreditasi sesuai SNP
IKK.8.2031.3.1Jumlah Program/Satuan PAUD dan PNF yang terakreditasi sesuai SNP
Prog/Satuan
PNF 900 5.000 20.000 22.000 25.000 27.000
Sasaran Kinerja Akreditasi PAUD dan PNF
Alokasi 2017: 10.000 satuan pendidikan
Alokasi anggaran 2017 hanya mampu untuk Target Akreditasi sekitar 45,5% dari target Renstra, dikarenakan belum
optimalnya penguatan kapasitas layanan akreditasi PAUD dan PNF sampai dengan tingkat Provinsi dan Kab/Kota.
TERIMA KASIH
Related Documents
