Riyanti
Riyanti
TUJUAN UMUM
Setelah mengikuti materi ini, peserta latih mampu memahami tata
kelola Pemerintahan baik & bersih ( Clean & Good Governance)
1. Menjelaskan pengertian kepemerintahan yang baik.
2. Menjelaskan dan menguraikan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik
3. Menjelaskan Reformasi Birokrasi4. Menjelaskan Program kemenkes dalam upaya
pencegahan korupsi
TUJUAN KHUSUS
POKOK BAHASAN
KEPEMERINTAHAN YG BAIKKEPEMERINTAHAN YG BAIK((Good GovernanceGood Governance))
KonsepsiKonsepsi
Pengarahan dan administrasi yg berwenang atas Pengarahan dan administrasi yg berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara
bagian, kota dan sebagainya bagian, kota dan sebagainya
Lembaga atau badan yang menyelenggarakan Lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota dan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota dan
sebagainyasebagainya
KEPEMERINTAHAN YG BAIKKEPEMERINTAHAN YG BAIK((Good GovernanceGood Governance))Konsepsi
Konsepsi
Arti Arti GoodGood dalam istilah dalam istilah good governancegood governanceMengandung dua pengertianMengandung dua pengertian
1. Aspek2 fungsional dari pemerintah yg efektif dan efisien dlm pelaksanaan tugasnya untuk tujuan tersebut2. Nilai-nilai yg menjunjung tinggi
keinginan/kehendak rakyat, & nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.
PRINSIP-PRINSIP KEPEMERINTAHAN YG BAIKPRINSIP-PRINSIP KEPEMERINTAHAN YG BAIK
MENURUT PP 101 TH 2000 :1. PROFESIONALITAS.2. AKUNTABILITAS3. TRANSPARANSI4. PELAYANAN PRIMA5. DEMOKRASI6. EFISIENSI.7. EFEKTIFITAS8. SUPREMASI HUKUM DAN DAPAT DITERIMA OLEH SELURUH MASYARAKAT.
Reformasi Birokrasi
12
13
Reformasi merupakan proses upaya sistimatis, terpadu, dan konprehensif,
ditujuan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik
Birokrasi adalah suatu organisasi formal yang diselenggarkan berdasarkan aturan, bagian, unsur, yang terdiri dari pakar yang
terlatih
14
Reformasi Birokrasi pada dasarnya adalah proses menata-ulang, mengubah,
memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional,
bersih, efisien, efektif, dan produktif).
(Sumber: Roadmap RB Kemenkes)
Reformasi Birokrasi berarti :
Perubahan cara berfikir (Polapikir, pola sikap & Pola Tindak)
Perubahan Penguasa menjadi pelyan
Mendahulukan peranan dari wewenang
Mewujudkan pemerintah yg baik, bersih, tranparan, & profesional, bebas Korupsi, Kolusi, & Nepotisme (KKN) melalui penataan kelembagaan, ketatalaksanaan,sumber daya manusia, akuntabilitas kinerja yg berkualitas, efisien, efektif dan kondusif, serta pelayanan yg Prima (konsisten & transparan)
Tidak berpikir hasil produksi tetapi hasil akhir
Perubahan manajemen kerja
Terwujudnya pemerintah yg amanah atau tata Pemerintah yg baik
16
M I S I Reformasi Birokrasi
Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif.Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif.
Membentuk/ menyempurnakan peraturan Membentuk/ menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang baik. tata kelola pemerintahan yang baik.
Melakukan penataan dan penguatan organisasi, Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas
pelayanan publik, pelayanan publik, mind set mind set dan dan culture set.culture set.
Mengelola sengketa administratif secara efektif dan Mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien. efisien.
11
22
33
4417
Tujuan Reformasi Birokrasi
18
Sasaran Reformasi Birokrasi
Terwujudnya birokrasi profesional, netral & sejahtera, mapu menempatkan diri sebagai abdi
negara & abdi masyarakat guna mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik
Terwujudnya ketatalaksanaan (pelayanan publik) yang lebih cepat tidak berbelit, mudah, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yg proporsional, fleksibel, efektif, efisien di lingkungan
pemerintahan pusat dan daerah.
Faktor Sukses Reformasi BirokrasiMasih kentalnya budaya paternalistik dlm
penyelenggra pemerintah Indonesia
Kemauan & keikhlasan penyelenggara pemerintahan (birokrasi) utk meroformasi diri sendiri
Ada persamaan persepsi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi terutama dari birokrat sendiri, shg
tdk terjadi perbedaan pendapat yg menghambat reformasi
SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
2. Kemauan diri sendiri
20
Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan & Pemberantasan Korupsi
Perpres N0.55 Tahun 2012
Melaksanakan upaya-upaya pencegahan
Melaksanakan upaya-upaya harmonisasi penyusunan peraturan perundang undangan di bidang pemberantasan
korupsi & sektor terkait lainnya
Melaksanakan langkah-langkah strategis dibidang penegakan hukum
6 (enam) Strategi
Melaksanakan kerjasama internasional & penyelamatan asset hasil Tipikor
Meningkatkan upaya pendidikan & Budaya anti korupsi
Meningkatkan koordinasi dlm rangka mekanisme pelaporan pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi
Upaya Percepatan RB Ling.Kemenkes1. Disiplin kehadiran menggunakan absen pringer print2. Mengisi Sasaran Kinerja pegawai (SKP)3. Pelayanan Prima4. Penanda tanganan fakta integritas bagi setiap pelantikan
pejabat di Kemenkes5. Terlaksananya strategi komunikasi PBAK6. Sosilaisasi ttg larangan melakukan gratifikasi7. Pemberlakukan sistem LPSE8. Layanan publik berbasis teknologi informasi9. Pelaksanaan LHKP10. Membentuk unit Pengendalian Gratifikasi11. Tampa korupsi, korupsi merampas hak masyarakat utk
sehat, hari gini masih terima suap, dll