LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2019 · Laporan Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat Malifut Danatama Page 1 Pendahuluan Tata kelola BPR adalah faktor penting dalam memelihara

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

TAHUN 2019

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MALIFUT DANATAMA

JL. ALFRED RUSSEL WALLACE NO. 19 KEL. SANTIONG KECAMATAN KOTA TERNATE TENGAH

PROVINSI MALUKU UTARA. TELPON: (0921) – 3110858 – 3111008, FAX: (0921) – 3121201.

Laporan Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat Malifut Danatama Page i

DAFTAR ISI

Halaman

PENDAHULUAN .......................................................................................... ………………………..1

I. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA .................................... ………………………..2

A. Pengungkapan Penerapan tata Kelola ................................................. ………………………..2

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris .......... ………………………..2

a. Jumlah dan Komposisi Komisaris ............................................... ………………………..2

b. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris ............................ ………………………..2

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi ............................ ………………………..3

a. Jumlah dan komposis Direksi .................................................... ………………………..3

b. Tugas dan tanggung jawab Direksi ............................................. ………………………..3

3. Penanganan Benturan Kepentingan ................................................ ………………………..4

4. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern ........ ………………………..4

1. Funsi Kepatuhan ....................................................................... ………………………..4

2. Fungsi Audit Inter ...................................................................... ………………………..5

3. Fungsi Audit Ekstern ................................................................. ………………………..6

5. Penerapan manajemen Risiko dan dan Sistem Pengendalian Intern………………...…….7

6. Penyedian dana Kepada Pihak Terkait ............................................ ……………………….8

7. Rencaa Bisnis ................................................................................. ……………………….9

8. Transparansi Kondisi Keuangan dan non Keuangan ....................... ……………………….9

B. Kepemilikan Sahan Dewan Komisaris dan Direksi ............................... ………………………10

C. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga .................................... ……….……………...10

D. Kebijana Remunurasi dan dan Fasilitas Lainnya .................................. ………………………11

E. Rasio Gaji tertinggi dan Terendah ........................................................ ………………………11

F. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris ...................................................... ………………………12

G. Jumlah penyimpangan Intern (fraud) ................................................... ………………………12

H. Permasalahan Hukum ......................................................................... ………………………13

I. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan .......................... ………………………13

J. Pemberian Dana untuk Kegiatan Politik dan Sosial.............................. ………………………13

II. HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN TATA KELOLA ............. ………………………14

Lampiran Kertas Kerja Penilaian Sendiri (Self assessment) Pelaksanaan Tata Kelola

Laporan Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat Malifut Danatama Page 1

Pendahuluan

Tata kelola BPR adalah faktor penting dalam memelihara kepercayaan serta keyakinan

pemegang saham dan nasabah, tata kelola BPR dirasakan semakin penting seiring dengan

meningkatnya volume usaha dan tantangan yang dihadapi oleh PT. BPR Malifut Danatama karena

setiap keputusan bisnis dapat menimbulkan risiko, hal ini tidak sekedar untuk memenuhi ketentuan

yang berlaku namun juga untuk mendukung kemajuan BPR dalam mencapai sasaran serta target

usaha secara berkelanjutan.

Selama tahun 2019 BPR telah menerapkan praktek-praktek penerapan prinsip tata kelola

dengan menetapkan nilai-nilai perusahan yaitu lntegritas dan kualitas layanan, visi PT.BPR Malifut

Danatama yaitu terciptanya BPR yang sehat Profesional dan dapat dipercaya dengana

mengutamakan, mempermudah, mempercepat layanan demi tercapainya kepuasan nasabah,

yang menjadi dasar komitmen di PT. BPR malifut Danatama diikuti dengan implementasi kode etik,

peraturan operasional, epegawaian maupun aktivitas pengawasan intern dan lain-lain.

Pemantauan pelaksanaannya selain dengan self assessment juga dilakukan melalui unit

pengawasan internal yang independen seperti Audit Internal serta Kepatuhan dan Manajemen

Risiko. Pelaksanaan tata kelola di PT. BPR Malifut Danatama mencakup lima prinsip dasar

tata kelola yang meliputi Transparansi (Transparancy), Akuntabilitas (Accountability),

Pertanggungjawaban (Responsibility), lndependen (lndependency) dan Kewajaran (Fairness).

Pelaksanaan tata kelola berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor

4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank

Perkreditan Rakyat. BPR berkomitmen melaksanakan dan menerapkan prinsip-prinsip Tata

Kelola dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan dan jenjang organaisasi.

Berikut Pelaksanaan dan penerapan prinsip-prinsip Tata kelola PT. BPR Malifut Danatama

selama tahun 2019.


I. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola.

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.

Penetapan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris ini pada dasamya diatur

dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar dan Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR serta kebijakan intern BPR

Malifut Danatama yang secara keseluruhan merupakan panduan bagi Dewan Komisaris

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan Pengawasan

terhadap PT. BPR Malifut Danatama.

a. Jumlah dan Komposisi Komisaris.

Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 1 (satu) orang terdiri dari:

• dr. Ahmad N. Aziz sebagai Komisaris Utama.

Anggota Komisaris berdomisili di Maluku Utara dimana Kantor Pusat berada,

keanggotaan Dewan Komisaris PT. BPR Malfut Danatama telah memenuhi

ketentuan yaitu sama dengan jumlah anggota Direksi, telah melalui proses penilaian

uji kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) serta lulus dan dinyatakan

kompeten dalam uji sertifikasi kerja Komisaris. Komisaris Utama PT. BPR Malifut

Danatama tidak Merangkap jabatan sebagai Komisaris pada BPR Lain dan juga

tidak memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor

pada BPR Malifut Danatma atau Perusahan lain.

b. Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu

melakukan pengawasan atas seluruh kebijakan Direksi dalam menjalankan

usaha BPR, mengevaluasi dan menyetujui Rencana Bisnis BPR, memutuskan

permohonan penyediaan dana terhadap pihak terkait, mengawasi Direksi dalam

melakukan tindak lanjut hasil temuan dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit

Ekstern, OJK dan Otoritas lain. Melakukan pengawasan, mengarahkan, memantau

dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR, melakukan pengawasan

terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan agar dapat berjalan dengan

memperhatikan prinsip kehati-hatian dan memastikan terselenggaranya penerapan

Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang

organisasi.


2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi.

a. Jumlah dan Komposisi Direksi.

Direksi PT. BPR Malifut Danatama terdiri dari:

1. Hi. Kasim I. Konoras, sebagai Direktur Utama

2. Al Berthy Makalu, sebagai Direktur

Jumlah Direksi PT. BPR Malifut Danatama sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari

seorang Direktur Utama dan seorang Direktur operasional yang juga membawahi

fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Semua Direksi bertempat tinggal di Kota

Ternate Propinsi Maluku Utara dan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan

(Fit and Proper Test). Semua anggota Direksi secara sendiri-sendiri maupun

bersama-sama tidak memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari

modal disetor pada BPR Malifut Danatama atau Perusahan lain. Seluruh anggota

Direksi tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif

pada BPR lain.

b. Tugas dan Tanggung jawab Direksi.

Dalam pelaksanaan tata kelola Direksi memiliki tugas dan tanggungjawab

sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara independen

2. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan perseroan

3. Mengelola perseroan sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya seperti

diatur dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

4. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR

pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

5. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan Perseroan. dan

dokumen Perseroan lainnya, yang disimpan di tempat kedudukan Perseroan.

6. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Internal PT. BPR

Malifut Danatama, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa

Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya

kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

8. Mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan PT. BPR Malifut

Danatama yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.

9. Menyediakan data dan informasi yang akurat relevan dan tepat waktu kepada

Dewan Komisaris.


10. Tidak menggunakan penasehat perorangan dan atau jasa professional

sebagai konsultan.

11. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan pengaturan etika

kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat.

3. Penanganan Benturan Kepentingan.

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan

ekonomis BPR Malifut Danatama dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang

saham, anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan BPR.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota Dewan Komisaris, Direksi dan

Karyawan harus mendahulukan kepentingan ekonomis BPR diatas kepentingan

ekonomis pribadi, keluarga atau pihak lainnya.

PT. BPR Malifut Danatama telah memiliki kebijakan mengenai penanganan benturan

kepentingan yang mengatur tentang mengidentifikasi, membuat keputusan, dan

mendokumentasikan keputusan benturan kepentingan. Selama tahun 2019 tidak

terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

4. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.

1. Fungsi Kepatuhan.

Di PT.BPR Malifut Danatama Fungsi Kepatuhan dibawahi oleh Direktur

Operasional dan dilaksanakan oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang independen

terhadap tenaga kerja lainnya. Penugasan Direktur yang Membawahi Fungsi

Kepatuhan merupakan wujud komitmen BPR Malifut Danatama untuk senantiasa

melaksanakan peraturan perundang-undangan, baik yang dikeluarkan oleh Otoritas

Jasa Keuangan, Bank Indonesia, maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan yang sifatnya umum adalah

mengingatkan semua jajaran organisasi, baik level tertinggi sampai pada petugas

pelaksana untuk selalu memenuhi ketentuan kehati-hatian. Tugas umum ini dapat

dilakukan dengan berbagai cara yaitu melalui penyampaian surat-surat Edaran

Direksi, pemberian pesan pada berbagai pertemuan dan rapat kerja.

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib mencegah Direksi BPR

agar tidak menempuh kebijakan dan atau menetapkan keputusan yang

menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia,

dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, yang dapat mempengaruhi

kelangsungan usaha BPR.

Fungsi Kepatuhan BPR meliputi tindakan, untuk :

a. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan

organisasi dan kegiatan usaha BPR Malifut Danatama;


b. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan

usaha yang dilakukan oleh BPR Malifut Danatama telah sesuai dengan

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan Bank Indonesia, dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

c. Memastikan kepatuhan BPR terhadap komitmen yang dibuat oleh BPR

kepada Otoritas jasa Keuangan dan otoritas lain.

d. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR Malifut Danatama tidak

menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam rangka memastikan BPR

Malifut Danatama telah memenuhi seluruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan,

Peraturan Bank Indonesia, dan peraturan perundangundangan lain yang berlaku

dalam rangka pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian, bersama dengan Pejabat

Eksekutif Kepatuhan melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja terkait untuk

memastikan ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur pada

setiap unit kerja dalam rangka menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sesuai

ketentuan yang berlaku.

Untuk membantu tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahi fungsi

Kepatuhan, BPR sudah memiliki Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang independen

terhadap fungsi operasional. Selama tahun 2019 aktivitas fungsi kepatuhan belum

berjalan sebagaimana mestinya karena pejabat yang bersangkutan belum

memahami bagaimana tugas dan Tanggungjawabnya sebagai Fungsi manajemen

Kepatuhan.

Secara umum pelaksanaan kepatuhan selama tahun 2019 belum berjalan dengan

baik, karena beberapa kelemahan atau kekurangan yang masih ada pada

pelaksanaan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, yang umumnya bersifat

administratif dan tidak material, PT.BPR Malifut Danatama terus melakukan tindak

lanjut perbaikan. Mengingat kepatuhan merupakan suatu proses yang terus

berjalan seiring dengan perkembangan bisnis BPR Malifut Danatama dan

perkembangan peraturan yang ada, BPR Malifut Danatama berkomitmen untuk

terus menjaga kepatuhan BPR Malifut Danatama terhadap peraturan yang berlaku

sebagai bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan

yang baik.

2. Fungsi Audit Internal.

Fungsi Audit Intern di BPR Malifut Danatama dilaksanakan oleh Pejabat Eksekutif

Audit Intern yang independen terhadap satuan kerja operasional, yang

bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama dan memiliki hubungan

komunikasi langsung dengan Dewan Komisaris. PE Audit diangkat dan


Diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. Sesuai

Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015, PE Audit Internal

mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk :

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan

pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan

maupun pemantauan hasil audit.

2. Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional

dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan

analisis dokumen.

3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan

efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.

4. Memberikan saran perbaikan dan infonnasi yang objektif tentang kegiatan

yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Audit internal BPR Malifut Danatama melakukan audit tidak secara berkala

pada tahun 2019 hanya sekali. Hasil temuan dan komentar pemeriksaan

Audit Intern dilaporkan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, Direktur yang

Membawahi Fungsi Kepatuhan dan Auditee untuk dilakukan tindak lanjut

perbaikan. Tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Auditee dipantau oleh

Audit Intern di Kantor Pusat hingga seluruh pennasalahan dapat diselesaikan

oleh auditee.

3. Fungsi Audit Ekstern.

Pelaksanaan audit Ekstem dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Annas Cahyadi

yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Direksi mendukung adanya temuan-

temuan yang terkait dengan kebijakan akuntansi, interpretasi standar akuntansi

yang berlaku dan lain-lain. Direksi juga memantau secara aktif tindak lanjut temuan

pemeriksaan Akuntan Publik tersebut hingga seluruh temuan dapat diselesaikan.

Tujuan audit tersebut adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran

penyajian laporan keuangan perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2019. Audit ekstem dilaksanakan agar memperoleh keyakinan

memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang

disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan. Dengan ruang lingkup secara

umum meliputi:

a. Penilaian atas penggolongan kualitas aktiva produktif dan kecukupan

penyisihan penghapusan aktiva yang dibentuk BPR.

b. Penilaian terhadap aset lain-lain termasuk agunan yang diambil alih BPR.


c. Pendapat terhadap kewajaran atas transaksi dengan pihak-pihak yang

mempunyai hubungan istimewa mupun transaksi yang dilakukan dengan

perlakuan khusus;

d. Jumlah dan kualitas penyediaan dana kepada Pihak Terkait.

e. Rincian pelanggaran batas Maksimum Pemberian Kredit yang meliputi nama

Debitur, kualitas penyediaan dana, persentase dan jumlah pelanggaran Batas

Maksimum Pemberian Kredit.

f. Rincian Pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit yang meliputi

persentase dan jumlah pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit.

g. perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.

h. Loan to Deposit Ratio (LOR) bagi BPR.

i. Perbandingan jumlah kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan

serta penyebab utamanya.

j. Return on Asset (ROA) dan Beban Operasional terhadap Pendapatan

Operasional (BOPO);

k. Keandalan sistem informasi pelaporan BPR kepada OJK dan pengujian terhadap

keandalan laporan-laporan yang disampaikan oleh BPR kepada OJK.

I. Hal-hal lain yang ditentukan berdasarkan hasil komunikasi Otoritas Jasa

Keuangan dengan KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 POJK AP dan

KAP

m. Hal-hat lain yang diatur dalam SAK yang berlaku serta peraturan terkait

akuntansi yang diterbitkan oleh Ot/oritas Jasa Keuangan antara lain Pedoman

Akuntansi BPR termasuk catatan atas laporan keuangan.

Proses penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek

Tata Kelola antara lain:

a. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

(OJK).

b. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk tidak melebihi 3 tahun buku berturut-turut.

5. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistim Pengendalian Intern.

BPR Malifut Danatama belum melaksanakan fungsi Manajemen Risiko secara

menyeluruh, sesuai POJK No. 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen

Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka ditahun 2019 BPR Malifut Danatama

terus memperbaiki kemampuan Manajemen Risiko dengan menyempumakan tata

kelola, kebijakan, prosedur dan proses Manajemen Risiko serta terus meningkatkan

kompetensi sumber daya manusia. Sesuai modal inti BPR yang kurang dari Rp

15.000.000.000 (lima betas miliar rupiah) maka BPR Malifut Danatama hanya


menerapkan 3 (tiga) jenis risiko yaitu: Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko

Kepatuhan.

a. Risiko Kredit.

Dewan Komisaris dan Direksi mengevaluasi, menyetujui dan memutuskan transaksi

yang memerlukan persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris BPR telah membentuk

Komite Kredit (credit commitee) di setiap Kantor Pusat ini adalah menilai suatu

usulan kredit serta membuat keputusan kredit. BPR memiliki Pedoman Kebijakan

Perkreditan BPR dan Surat Edaran Direksi terkait Kredit.

BPR sudah memiliki Standar Prosedur Operasi (SPO) Manajemen Risiko,

pengendalian risiko kredit dilakukan dengan menetapkan struktur organisasi yang

jelas serta didukung dengan Surat Keputusan Direksi dan Surat Edaran Direksi

terkait Kredit yang menggambarkan batas wewenang dan tanggung jawab masing-

masing unit kerja serta adanya pemeriksaan oleh Audit Intern secara berkala.

b. Risiko Operasional.

Pengendalian risiko operasional dilakukan dengan menetapkan struktur organisasi

yang jelas serta didukung dengan Surat Keputusan Direksi dan Surat Edaran

Direksi terkait Operasional yang menggambarkan batas wewenang dan tanggung

jawab masing-masing unit kerja serta adanya pemeriksaan oleh Audit Intern

secara berkala.

c. Risiko Kepatuhan.

BPR memiliki Kebijakan dan Prosedur fungsi kepatuhan yang telah disetujui

oleh Direksi. Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan dalam

melakukan monitoring terhadap pelaksanaan fungsi Kepatuhan dan mewajibkan

seluruh unit kerja untuk mematuhi ketentuan intern dan ekstern yang berlaku

dalam melakukan aktivitas operasionalnya.

Pengendalian risiko Kepatuhan dilakukan dengan menetapkan struktur organisasi

yang jelas serta didukung dengan Surat Keputusan Direksi dan Surat Edaran

Direksi terkait kepatuhan yang menggambarkan batas wewenang dan tanggung

jawab masing-masing unit kerja serta adanya pemeriksaan oleh Audit Intern secara

berkala.

6. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait.

Penyediaan dana kepada pihak terkait, mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. PT. BPR Malifut Danatama telah memiliki kebijakan mengenai penyediaan dana

kepada pihak terkait, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Kredit yang tidak

terpisahkan.

2. Pendanaan kepada pihak terkait senantiasa dilakukan dengan memperhatikan


prinsip kehati-hatian. serta telah memenuhi ketentuan OJK, Bank Indonesia

maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, antara lain

menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

3. Selain itu, pendanaan kepada pihak terkait juga harus diputuskan oleh Dewan

Komisaris secara independen.

4. Sepanjang tahun 2019, tidak terdapat pelanggaran ataupun pelampauan atas

BMPK, dan pelaporan BMPK kepada Bank Indonesia dan OJK senantiasa

dilakukan secara tepat waktu.

7. Rencana Bisnis BPR.

Rencana Bisnis BPR Malifut Danatama disusun sesuai dengan visi dan misi BPR.

Penyusunan Rencana Bisnis tersebut berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan No. 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat

dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.

52/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat.

Rencana Bisnis BPR Malifut Danatama telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan

Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis BPR kepada Pemegang Saham

Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada BPR serta melaksanakan

semua rencana dan target yang ditetapkan secara efektif.

Untuk memastikan realisasi rencana yang telah disusun, pencapaian target jangka

menengah dan target jangka pendek dalam Rencana Bisnis BPR, Direksi senantiasa

memantau pencapaiannya secara berkala. Hasil pemantauan realisasi Rencana Bisnis

BPR dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk Laporan Realisasi Rencana

Bisnis setiap 6 (enam) bulan.

Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana

Bisnis BPR. melalui laporan realisasi Rencana Bisnis BPR yang disampaikan oleh

manajemen dan Rapat Dewan Komisaris untuk mengevaluasi dan memberikan

pengarahan kepada Direksi. Hasil pelaksanaaan pengawasan Dewan Komisaris

terhadap Rencana Bisnis BPR dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk

Laporan Pengawasan Rencana Bisnis setiap 6 (enam) bulan.

8. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan.

BPR Malifut Danatama telah menyajikan seluruh kondisi keuangan dan non keuangan

secara transparan dalam seluruh laporan yang disampaikan kepada pihak ekstern

sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi keuangan

BPR.

Transparansi kondisi keuangan dilakukan melalui media cetak/surat kabar pada tahun

2019 belum, untuk Website, papan pengumuman serta pengiriman langsung ke Bank


Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Transparansi tentang produk disajikan dalam

bentuk brosur dan media promosi lainnya.

Dalam hal transparansi pelaksanaan tata kelola PT. BPR Malifut Danatama telah

menyusun laporan pelaksanaan tata kelola tahun 2019 dengan cakupan sesuai

ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disertai dengan hasil self assessment

BPR terhadap pelaksanaan tata kelola sesuai dengan indikator yang ditetapkan

oleh Otoritas Jasa Keuangan, laporan tersebut disampaikan ke Otoritas Jasa

Keuangan dan para pihak sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

B. Kepemilikan Saham Dewan Komisarisdan Direksi.

Semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki saham baik pada BPR

Bobato Lestari, BPR lain maupun pada perusahan lain yang mencapai 25% atau lebih.

Kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :

1. dr. Ahmad N. Aziz, selaku Komisaris Utama Tidak memiliki saham pada PT.

BPRMalifut Danatama.

2. Kasim I. Konoras, SE. selaku Direktur Utama tidak memiliki saham pada PT. BPR Malfut

Danatama.

3. Al Berthy Makalu,SH,.MH, selaku Direktur tidak memiliki saham pada PT. BPR Malifut

Danatama.

C. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga.

Semua anggota Dewan Komisari dan anggota Direksi idak memiliki hubungan keluarga

namun Komisaris Utma memiliki Hubungan keluarga dengan pemegang saham, akan

tetapi mereka bertindak secara profesional dalam mengambil kebijakan dan dalam hal

pengawasan sesuai jobnya masing-masing serta tidak melanggar ketentuan atau tidak

mencapai mayoritas.

Nama Jabatan Hubungan Keuangan/Hubungan Keluarga

Dr. Ahmad N. Aziz Komisaris Utama

Tidak ada hubungan keluarga dan hubungan

keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lain,

Direksi lain namu terdapat memiliki hubungan

keluraga dengan Pemegang Saham BPR.

Kasim I. Konoras,SE. Direktur Utama



Direksi lain dan/atau Pemegang Saham BPR.

Al Berthy Makalu Direktur



Direksi lain dan/atau Pemegang Saham BPR.


D. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain.

Yang dimaksud dengan paket/kebijakan remunerasi dan jenis fasilitas lain bagi

anggota Dewan Komisaris dan Direksi antara lain meliputi:

a. Remunerasi dalam bentuk non natura ( gaji, tunjangan, kompensasi dan bentuk

remunerasi lainnya).

b. Fasilitas lain dalam bentuk natura ( perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan

fasilitas lainnya yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Rapat Umum Pemegang Saham telah menetapkan jumlah remunerasi dan fasilitas lain

bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No Jenis Remunirasi dan fasilitas lain

Jumlah diterima dalam 1 tahun (juta Rp)

Dewan Komisaris Direksi

orang Ribuan rupiah

orang Ribuan rupiah

1

Remunirasi (gaji, Bonus, Tunjangan.

Dan fasilitas lain dalam bentuk non

natura).

1 42.250 2 226.890

2

Fasilitas lain dalam bentuk Natura

(perumahan, transportasi, asuransi

kesehatan dsb).

- - -

Total 1 42.250 2 226.890

E. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah.

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai

imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu

perjanjian keria, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan

bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan.

Dibawah ini adalah rasio gaji/imbalan yang diterima per bulan oleh Dewan Komisaris,

Direksi dan pegawai tetap di PT. Malifut Danatama pada tahun 2019 dalam skala

perbandingan sebagai berikut :

Keterangan Gaji Tertinggi (ribuan rupiah) Gaji terendah (ribuan rupiah)

Komisaris 3.250 -

Direksi 8.210 7.360

Pegawai 5.360 2.300

a. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 2,33 : 1 atau gaji pegawai

tertinggi 2,33 kali gaji terendah.

b. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1,12 : 1 atau gaji Direksi

tertinggi 1,12 kali gaji terendah.


c. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1 : 1 atau gaji Komisaris

tertinggi 1 kali gaji terendah.

d. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Komisaris tertinggi adalah 2,53 : 1 atau gaji

Direksi tertinggi 2,53 kali gaji Komisaris tertinggi

e. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 1,53 : 1 atau gaji

Direksi tertinggi 1,53 kali gaji pegawai tertinggi.

F. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Pada tahun 2019 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat)

kali, hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan dihadiri langsung

oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dengan jumlah kehadiran sebagai berikut:

nama

Jumlah

kehadiran

%

Kehadiran Materi

dr. Ahmad N. Aziz 4/4 100% 1. Membahas Kinerja Hasil Rencana Bisnis PT.

BPT Malifut Danatama Tahun 2018.

2. Membicarakan pemenihan Modal Inti PT. BPR

Malifut Danatama.

3. Membahas terkait realisasi Pemenuhan Modal

BPR Malifut Danatama.

4. Membicarakan Rencana Bisnis BPR Malifut

Danatama Tahun 2020.

Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika

kerja, waktu kerja dan rapat. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

dilakukan melalui rapat Dewan Komisaris, maupun dalam rapat gabungan antara Dewan

Komisaris dan Direksi. Pengambilan keputusan dalam rapat-rapat tersebut dilakukan

berdasarkan musyawarah mufakat.

G. Jumlah Penyimpangan Internal (FRAUD).

Penyimpangan internal ( internal fraud ) adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan

oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap ( honorer dan outsourcing ) terkait dengan

proses kerja dan kegiatan operasional BPR yang mempengaruhi kondisi keuangan BPR

secara signifikan.

Selama tahun 2019 terdapat penyimpangan internal yang dilakukan oleh 1 (satu) orang

pegawai tetap Kantor PT. BPR malifut Danatama a.n Nurhatmi namun tidak terdeteksi di

Tahun 2019 sehingga terdeteksi di tahun 2020 dan telah diberhentikan yang penyelesaian

di intern BPR Malifut Danatama.



II. HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANA TATA KELOLA.

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan Keterangan

SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)

1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:

Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan

salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur

yang membawahkan fungsi kepatuhan.

✓

Direksi BPR Malifut

Danatama terdiri dari 2 Orang dan Direktur

Operasional bertindak

sebagai Direktur

membawahi fungsi Kepatuhan

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50M:

Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur


2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di

Kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang

berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten

di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan

kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

✓

Seluruh anggota Direkti bertempat tinggal di Kota

yang sama pada lokasi

kantor pusat BPR yaitu

Kota Ternate Prov.

Maluku Utara

3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank,

Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai

politik atau organisasi kemasyarakatan).

✓

Direksi tidak memiliki

rangkap Jabatan

4) Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki

hubungan keluarga atau semenda sampai dengan

derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

✓

Seluruh anggota Direksi

tidak memiliki hubungan

keluarga antara Dirut,

Direktur, Dekom maupun

Pemegang Saham

5) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan

dan/atau penyedia jasa professional sebagai

konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu

untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi

karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas

meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab,

produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau

penyedia jasa professional adalah pihak

independen yang memiliki kualifikasi untuk

proyek yang bersifat khusus dimaksud.

✓

Direksi Tidak

menggunakan tenaga

penasihat perorangan

6) Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji

Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat

melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan

Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.

✓

Seluruh anggota Direksi

telah lulus Uji Kamampuan

dan Kepatutan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5 Hasil perkalian untuk masing-masing Skala

Penerapan 1 10 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 11

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan

(S): 6 1,83

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata

Kelola (S): 50% 0,92


No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan

SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)

1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) 7) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

secara independen dan tidak memberikan kuasa umum

yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan

wewenang tanpa batas.

✓

Direksi melakukan tugas

dan Tanggungjawab

secara Independen

8) Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi

dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor

intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas

Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

✓

Direksi menindaklanjuti

semua temuan audit dan

hasil pengawasan baik

dari OJK maupun dari

Otoritas lain

9) Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap,

akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan

Komisaris.

✓

Penyediaan data lengkap

dan akurat sesuai kondisi terkini

10) Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat

strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat,

suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah

mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan

mencantumkan dissenting opinion jika terdapat

perbedaan pendapat.

✓

Keputusan rapat

berdasarkan musyawara

mufakat

11) Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan

pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat

merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta

tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi

dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang

ditetapkan RUPS.

✓

Tidak menggunakan BPR

untuk kepentingan

pribadi

12) Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan

pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat

merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta

tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan

pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas

lainnya yang ditetapkan RUPS. pengetahuan tentang

perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang

keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas

dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau

jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan

keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan /

pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas

individu.

✓

Sering mengikutsertakan

pegawai dalam

pendidikan dan pelatihan

sesuai dengan masing

bidang

13) Anggota Direksi mampu mengimplementasikan

kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas

dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas

ketentuan mengenai prinsip kehati- hatian.

✓

Mampu

mengimplementasikan

kemampuannya

14) Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata

tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit

mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan

rapat.

✓

Memiliki dan

melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x

4

e x 5 Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 16 3 0 0 Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 16



(P): 8 2,00

Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P):

40% 0,80

1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) 15) Direksi mempertanggung jawabkan pelaksanaan

tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

✓

Mempertanggun

jawabkan pada setiap

RUPS 16) Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai

mengenai kebijakan strategis BPR di bidang

kepegawaian.

✓

Selalu ada komunikasi

ke Pegawai

17) Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan

didokumentasikan dengan baik, termasuk

pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang

terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada

seluruh Direksi

✓

Hasil rapat di

gabungan dengan

Komisaris

18) Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan

kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai

dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain

dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian

permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil

sesuai ekspektasi stakeholders.

✓

Adanya peningkatan

kemampuan yang

ditunjukan dengan

peningkatan kinerja

19) Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola

pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di

Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah

ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.

✓

Untuk tahun 2019

dilaporkan secara keseluruhan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 4 9 0 0


Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah

pertanyaan (H): 5 2,6

Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H):

10% 0,26

Penjumlahan S + P + H 1,98

Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot

Faktor 1:20% 0,40

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan Keterangan

SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)

2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan

Komisaris

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) 1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:

Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3

(tiga) orang.

✓

Komisaris BPR Malifut

Danatama terdapat 1

orang dengan jabatan

sebagai Komisaris

Utama


Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2

(dua) orang.

2) Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui

jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.

✓

Jumlah Komisari

terdapat 1 orang


3) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji

Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui

RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan

anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan

perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris

dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.

✓

Sudah lulus Uji PKK dan Perpanjang Masa Jabatan

4) Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris

bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di

kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan

langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

✓

Komisaris Bertempat

Tinggal di Kota Ternate

propvinsi yang sama

dengan kantor pusat BPR

5) BPR memiliki Komisaris Independen:

a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit

Rp80M. (delapan puluh milyar rupiah) paling

sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah

anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris

Independen.

b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit

Rp50M. (lima puluh milyar rupiah) dan kurang

dari Rp80M. (delapan puluh milyar rupiah),

paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris

merupakan Komisaris Independen.

✓

Modal Inti < 50 M, tidak

ada Komisaris

Independen

6) Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib

kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan

rapat.

✓

Memiliki Pedoman dan

tata Tertib kerja

7) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai

anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR

atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat

eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.

✓

Komisaris Utama tidak

merangkap Jabatan

8) Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki

hubungan keluarga atau semenda sampai dengan

derajat kedua dengan sesame anggota Dewan

Komisaris atau Direksi.

✓

Komisaris Utama tidak

memiliki hubungan keluarga dengan

anggota Direksi

lainnya

9) Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang

memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,

kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan

anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau

pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang

dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak

independen.

✓

Modal Inti < 50M, belum memiliki

Komisaris Independen

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5 Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 16 3 0 0 Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 19


pertanyaan (S): 9 2,11


Kelola (S): 50% 1,06

2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan

Komisaris

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)


10) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan

terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta

memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain

pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait

dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip

kehati-hatian.

✓

Memberikan Nasihat Kepada Direksi

11) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris

mengarahkan, memantau dan mengevaluasi

pelaksanaan kebijakan strategis BPR.

✓

Melakukan Tugas

pengawasan

12) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan

keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal

penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana

diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum

pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan

dalam peraturan perundangan dalam rangka

melaksanakan fungsi pengawasan.

✓

Komisaris hanya

terlibat dalam hal penyediaan dana

kepada pihak terkait

13) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi

menindaklanjuti temuan audit intern,audit ekstern, hasil

pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil

pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan

meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen

hasil tindak lanjut temuan.

✓

Memastikan Direksi

melakukan tindak lanjut audit.

14) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup

untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan

Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan

yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

✓

Rapat minimal 1 kali

dalam 3 bulan

15) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang

bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan

musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal

tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai

ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan

dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.

✓

Keputusan rapat berdasarkan

musyawara mufakat

16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR

untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak

lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan

BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima

keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan

fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

✓

Tidak memanfaatkan untuk kepentingan

pribadi

17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan

terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung

jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi

kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.

✓

Malakukan

pemantauan





pertanyaan (P): 8 2,38


40% 0,95


No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan

SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) 18) Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah

rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas,

termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat

perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh

anggota Dewan Komisaris.

✓

Ada risalah rapat dan

didokumentasikan

dengan baik







10% 0,2


Total Penilaian Faktor 2, Dikalikan dengan bobot Faktor

2, BPR dengan Bobot A, B, & C: 15% BPR dengan

Bobot D: 12,5%

0,34

3 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite

Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai

ketentuan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5 Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan


pertanyaan (S): 1


Kelola (S): 50%



2) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan

fungsi audit intern.

3) Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap

penerapan fungsi manajemen risiko.

4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang

dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain

telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.


Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan



(P): 3


40%



C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

5) Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit

intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan

Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.


Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan



(H): 1

Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola

(H): 10%

Penjumlahan S + P + H


Faktor 3 BPR dengan Bobot A, B, & C: 0% BPR

dengan Bobot D: 2,5%

4 Penanganan Benturan Kepentingan


1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur

penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang

mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk

administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan

kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.

✓

Belum terpenuhi SOP

terkait dengan benturan

kepentingan yang

mengikat setiap

pengurus dan pegawai BPR





(S): 1 3


Kelola (S): 50% 1,50


2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan

Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak

mengambil tindakan yang dapat merugikan atau

mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi

transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.

✓

Jika terjadi benturan

kepentingan pengurus

dan pejabat eksekutif

tidakikut mengeksekusi





(P): 1 2


40% 0,80


3) Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau

mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam

setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.

✓

Belum ada benturan

kepentingan






pertanyaan (H): 1 2


10% 0,20



Faktor 4:10% 0,25

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan

SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)

5 Penerapan Fungsi Kepatuhan


1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:

a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;

b. tidak membawahkan bidang operasional

penghimpunan dan penyaluran dana; dan

c. mampu bekerja secara independen.

✓

Direktur yang

membawahi fungsi

kepatuhan tidak menengani penyaluran

dana


Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

tidak menangani penyaluran dana.

2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan

peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan

dengan perbankan.

✓

Direktur Kepatuhan

memehami aturan OJK


Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan

membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen

terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.

✓

Pejabat Eksekutif

Kepatuhan independen

dari Operasional


Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan

menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi

kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi

operasional.

4) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang

menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau

mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur

kepatuhan.

✓

Pada tahun 2019 pejabat

eksekutif Kepatuhan

belum efektif dalam

mengkinikan pedoman

kerja, sistem, dan

prosedur kepatuhan

5) BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas,

wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja

kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi

kepatuhan.

✓

P.E Kepatuhan memiliki

Job Description




Perhitungan rata-rata dengan dibagi

jumlah pertanyaan (S): 5 2,4



Kelola (S): 50% 1,20



6) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi

kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang

diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi

seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan

perundang-undangan lain termasuk penyampaian

laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas

lainnya.

✓

Belum sepenuhnya di

terapkan

7) Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi

Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong

terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui

sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.

✓

Selama tahun 2019

belum diterapkan

sepenuhnya


kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR

terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR

kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan

tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan

dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang

dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan

perundang-undangan.

✓

Selalu memantau

kepatuhan BPR terhadap

komitmen yang dubuat

BPR terhadap OJK


menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa

seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur,

serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai

dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan

peraturan perundang-undangan.

✓

Selama tahun 2019 belum sepenuhnya

memastikan secara

keseluruhan


menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu

dan/atau merekomendasikan pengkinian dan

penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun

prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan

perundang-undangan.

✓

Belum sepenuhnya

dilakukan reviu





(P): 5 2,8


40% 1,12



11) BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran

terhadap ketentuan.

✓

Belum maksimal


kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas

dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur

Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi

kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan

kepada Dewan Komisaris.

✓

Selama Tahun 2019

belum maksimal pelaporan pokok pokok

tugas dan Direksi yang

membawahi funsi

kepatuhan


13) Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi

Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada

Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau

keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan

Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-

undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa

Keuangan.

✓

Akan dilaporkan jika ada

Keputusan yang

menyimpang dari

ketentuan


Hasil perkalian untuk masing- masing Skala

Penerapan

0 0 9 0 0



pertanyaan (H): 3 3

Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola

(H): 10% 0,30

Penjumlahan S + P + H 2,62 Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot

Faktor 5:10% 0,26

6 Penerapan Fungsi Audit Intern


1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: BPR

memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

✓

Sudah memiliki PE

Audtit Intern


BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung

jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.

2) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani

fungsi kepatuhan telah memiliki dan mengkinikan

pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk

melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan

perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur

Utama dan Dewan Komisaris.

✓

Sudah ada dan sudah

dikirin sesuai OJK

3) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi

kepatuhan independen terhadap satuan kerja

operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan

dan penyaluran dana).

✓

PE audit Intern

independen terhadap

penghimpunan dana dan

penyeluran dana

4) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab

terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung

jawab langsung kepada Direktur Utama.

✓

Bertanggung jawab

langsung ke Dirut

5) BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan

sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit

intern.

✓

Belum memiliki program

rekrutmen secara intern





(S): 5 2,2


Kelola (S): 50% 1,10




6) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan

ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun

oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang

secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi

kepentingan BPR dan masyarakat.

✓

Sesuai ketentuan


BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji

ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun

atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi

audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan

yang mungkin dilakukan.

✓

Modal inti < 50 M

8) Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit)

dilaksanakan secara memadai dan independen yang

mencakup persiapan audit, penyusunan program audit,

pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak

lanjut hasil audit.

✓

Selama tahun 2019 belum maksimal

9) BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan

sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan

terkait dengan penerapan fungsi audit intern.

✓

Sering ikut dalam

pelatihan dan pendidikan





pertanyaan (P): 4 2,25

Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata

Kelola (P): 40% 0,90



10) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi

kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan

audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan

Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi


✓

Telah dilaksanakan

11) BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan

pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus

(apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa

Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

✓

Belum efektif

pelaporannya


BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak

ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

✓

Modal inti < 50 M


BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau

pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa


✓

Dilaporan sesuai

ketentuan


BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau

pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung

jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada

Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa

Keuangan.



Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan 0 6 3 0 0





10% 0,23



Faktor 6:10% 0,22

7 Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total

aset paling sedikit Rp10M.


1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor

Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek

legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar

profesional akuntan publik, dan komunikasi antara

Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.

✓

Sudah sesuai





pertanyaan (S): 1 2

Dikali dengan bobot Struktur dan

Infrastuktur Tata Kelola (S): 50% 1,00




2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR

menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di

Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan

RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.

✓

Terdaftar di OJK

3) BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan

Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.

✓

Dilaporkan ke OJK

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5 Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 4 0 0 0



pertanyaan (P): 2 2


40%

0,80


No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)




4) Hasil audit dan Management letter telah

menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan

secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang

ditunjuk.

✓

Sudah sesuai

5) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang

lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan

Otoritas Jasa Keuangan.

✓

Sesuai ketentuan OJK





pertanyaan (H): 2 2


10% 0,20

Penjumlahan S + P + H 2.00


Faktor 7:2,5% 0,05

8 Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem

Pengendalian Intern



BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan

satuan kerja Manajemen Risiko;

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M dan

kurang dari Rp80M:

BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;


BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang

bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi

Manajemen Risiko.

2) BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko,

prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit

Risiko.

3) BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis

mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk

dan aktivitas baru sesuai ketentuan.





pertanyaan (S): 3 0



Kelola (S): 50% 0

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)


Pengendalian Intern


4) Direksi:

a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan

Manajemen Risiko secara tertulis, dan

b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang

memerlukan persetujuan Direksi.

5) Dewan Komisaris:

a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan

Manajemen Risiko,

b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas

pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan

c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan

Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang

memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

6) BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran,

pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap

seluruh faktor Risiko yang bersifat material.

7) BPR menerapkan system pengendalian intern yang

menyeluruh.

8) BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko

yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa

Keuangan.

9) BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu

sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan

data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan

utuh.

10) Direksi telah melakukan pengembangan budaya

manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan

peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara

lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai

manajemen risiko.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan: a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5




(P): 7 0


40% 0


No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)


Pengendalian Intern


11) BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko

lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa


12) BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru

yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai







pertanyaan (H): 2 0


10% 0

0

0

0

Penjumlahan S + P + H 0

Total Penilaian Faktor 8, Dikalikan dengan bobot

Faktor 8:10% 0

9 Batas Maksimum Pemberian Kredit


1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur

tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk

pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup,

dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan

penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian

terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.

✓

Sudah ada SOP yang mengatur tentang

pemberian kredit





(S): 1

2


Kelola (S): 50% 1,00



2) BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan

kebijakan, system dan prosedur BMPK agar

disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

✓

Dikinikan sesuai ketentuan


3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait

dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan

memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan

perundang-undangan.

✓

Diperhatikan sesuai ketentuan





(P): 2 2


40%

0,80



4) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak

terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar

dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara

berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan

tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

✓

Laporan BMPK dilaporkan

setiap bulan

5) BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK

sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

✓

Tidak melanggar





(H): 2 2


10%

0,80



Faktor 9: 7,5% 0,20

10 Rencana Bisnis BPR


1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan

disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan

misi BPR.

✓

Sudah ada, dan telah

setujui Dekom

2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis

jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk

rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan

dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa

Keuangan.

✓

Menggambarkan rencana

jangka panjangdan rencana

tahunan

3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh

pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan

dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya

manusia, teknologi informasi, jaringan kantor,

kebijakan, dan prosedur.

✓

Didukung penuh oleh

pemegang saham





(S): 3

2


Kelola (S): 50% 1,00

10 Rencana Bisnis BPR



4) Rencana bisnis BPR disusun dengan

mempertimbangkan paling sedikit:

a. factor eksternal dan internal yang dapat

mempengaruhi kelangsungan usaha BPR;

b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian;

dan

c. penerapan manajemen risiko.

✓

Sesuai ketentuan

5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap

pelaksanaan rencana bisnis BPR.

✓

Melakukan pengawasan dan dilaporkan ke OJK

setiap Semester





(P): 2 2


40%

0,80


6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis

disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai


✓

Disampaikan ke OJK

sesuai ketentuan





(H): 1 2


10%

0,20



Faktor 10:7,5%

0,15

11 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non

keuangan yang didukung oleh sistem informasi

manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk

sumber daya manusia yang kompeten untuk

menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan

utuh.

✓

SIM memadai dan

mendukung system

pelaporan





(S): 1 2

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola

(S): 50% 1,00

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)

11 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap

triwulanan dengan materi paling sedikit memuat

laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus

dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan

Otoritas Jasa Keuangan.

✓

Sesuai ketentuan

3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling

sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan,

opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan

BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan

informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai


✓

Sesuai ketentuan

4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai

produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR

dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai


✓

Sesuai ketentuan

5) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata

cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam


✓

Sesuai ketentuan





(P): 4 2


40% 0,80


6) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi

ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota

Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta

disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada

Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai


✓

Di tahun 2019 akan

dipublikasikan sesuai ketentuan

7) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian

pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut

pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan

sesuai ketentuan secara tepat waktu.

✓

Belum sepenuhnya





(H): 2 2,5


10% 0,25


Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor

11: BPR dengan Bobot A: 10% BPR dengan Bobot B, C,

& D: 7,5%

0,16


Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR Malifut Danatama

Faktor 1

2

3

4 5 6 7 8 9 10 11 Nilai Komposit

Total

Penilaian Faktor 0,40 0,34 0 0,25 0,26 0,22 0,05 0 0,20 0,15 0,16 2,03

Predikat Komposit Baik

Kesimpulan

Faktor 1.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi.

Faktor ini secara umum baik, jumlah Direksi sudah sesuai ketentuan dan telah Lulus uji PKK, seluruh anggota

Direksi bertempat tinggal dilokasi kantor Pusat BPR Malifut Danatama, menindaklanjuti semua temuan audit dan hasil

pengawasan, tidak menggunakan penasehat perorangan, Direksi memiliki Pedoman dan tata tertib kerja, serta

membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dengan sering mengikut sertakan pegawai dalam pendidikan dan

pelatihan, serta independen dan mampu meugimplementasikan kemampuannya hal ini di tunjukan dengan peningkatan

kinerja BPR.

Faktor 2.

Pelaksanaan Tungas dan Tanggangjawab Dewan Komisaris.

Faktor ini secara umum baik namun belum memenuhi ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan bahwa jumlah Dewan

Komisaris harus sama dengan jumlah Direksi, satu orang dewan Komisaris telah lulus PKK dengan Jabatan sebagai Komisaris

Utama dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional hanya untk penyedia dana ke pihak terkait, satu Orang

Komisaris bertempat tinggal dilokasi kantor Pusat BPR Malifut Danatama yaitu kota Ternate Provinsi Maluku Utara dan

tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya namun memiliki hubungan dengan Pemegang Saham namun

tetap bersikap profesional dengan memberikan nasehat maupun pengawasan ke Direksi serta melaksanakan pedoman dan tata

tertib kerja Dewan Komisaris. BPR Malifut Danatama belum memiliki Komisarsi independen karena modal inti Kurang dari Rp

50.000.000.000,- (Lima puluh milyar)..

Faktor 3.

Kelengkapan dan Pelasanaan Tugas atau Fungsi Komite.

BPR Malifut Danatama dengan bobot faktor B sehingga penerapannya 0 (nol)

Faktor 4.

Penanganan Benturan Kepentingan.

Faktor ini secara keseluruhan kurang baik, BPR Malifut Danatama belum memiliki SPO penanganan benturan

kepentingan, namun sejauh ini belum ada benturan kepentingan yang pengambilan keputusan maka barus mementingkan

kepentingan BPR dan akan diungkapkan dalam setiap keputusan.

Faktor 5.

Penerapan Funggsi Kepatuhan.

Faktor ini secara keseluruhan baik, Direksi fungsi kepatuhan tidak menangani penyalurnn kredit dan memahami aturan

OJK sudah ada Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang independen ternadap operasional, telah memiliki job Description, sudah

melakukan sosialisasi namun belum sepenuhnya mengkinikan SPO dan akan terus melakukan pembenahan agar sesuai

dengan ketentuan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.


LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2019 · Laporan Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat Malifut Danatama Page 1 Pendahuluan Tata kelola BPR adalah faktor penting dalam memelihara

Documents