-
8/8/2019 Tata Hukum
1/22
1
BAB I
PENDAHULUAN
Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Manusia hidup
berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan
antar sesama. Hukum adalah ketentuan ketentuan yang timbul dari pergaulan
hidup manusia.
Hukum sebagai norma mempunyai cirri kekhususan, yaitu hendak melindungi,
mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum.
Dengan kata lain, bahwa hukum yang berlaku itu merupakan hukum positif.
Hukum positif yang sering juga disebut ius constitutum ialah ketentuan-ketentuan
hukum yang berlaku pada suatu saat, waktu, dan tempat tertentu.
Aturan hukum baru sebagai hukum positif dan aturan hukum lama yang sudah
tidak berlaku lagi, kedua-duanya dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan tata
hukum. Sampai saat ini sistem hukum dalam kehidupan sehari-hari menurut
aliran anutannya terbagi menjadi empat, yaitu sistem hukum Eropa Kontinental,
Anglo Amerika, Islam, dan Adat. Sitem-sistem hukum ini digunakan oleh Negara-
negara menurut keperluan hukum Negara dan disesuaikan tujuan dalam bernegara
dalam hal ini pun Indonesia termasuk sebagai Negara yang memeiliki sejarah
dalam melaksanakan hukum.
Selanjutnya akan diuraikan tentang hukum berupa arti dengan tata hukum yang
terdiri dari pengertiaan tata hukum, sejarah tata hukum dan politik hukum yang
meliputi tinjauan pada jaman Indonesia dijajah dan Indonesia merdeka.
-
8/8/2019 Tata Hukum
2/22
2
BAB II
HUKUM DALAM ARTI TATA HUKUM
A. Pengertian Tata Hukum
Tata hukum berasal dari kata dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda rech
orde ialah susunan hukum, artinya memberikan tempat yang sebenarnya pada
hukum. Yaitu menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam
pergaulan hidup. Oleh karana itu, dalam tata hukum ada aturan hukum yang
berlaku pada saat tertentu yang disebut juga hukum positif atau ius constitum.
Hukum positif sebagai aturan hukum yang ketentuan-ketentuaannya berlaku
disuatu saat, waktu, dan tempat tertentu, ditaati oleh manusia dalam pergaulan
hidup.
B. Sejarah Tata Hukum Dan Politik Hukum
1. Pengertiaan Sejarah
Untuk mendefinisikan sejarah, kiranya agak sulit, karena banyak pendekatan
etimologi yang dapat digunakan. Dilihat dari etimologi atau asal kata, sejarah
dalam bahasa latin adalah historis. Dalam bahasa jerman disebut Geschichte
yang berasal dari kata geschehen, berarti sesuatu yang terjadi. Istilah histori
menyatakan kumpulan fakta kehidupan dan perkembangan manusia.
Memang banyak arti yang diberikan untuk mendefinisikan sejarah, bahwa apa
yang diungkapkan dalam penelitiaan mengandung unsur-unsur :
a. Pencatatan (Penulisan) dari hasil penelitian
b. Kejadian-kejadian penting (Faktual) masa lalu
c. Kebenaran nyata (Konkrit)
2. Tata Hukum Dan Politik Hukum
Membicarakan tata hukum khususnya yang berlaku di Indonesia tidak mungkin
dapat dilakukan tanpa mempelajari sejarahnya. Politik hukum yang digunakan
sebagai pelaksana berlakunya aturan hukum itu.
Orang Belanda mulai menjajah bangsa Indonesia yang mendiami kepulauan
nusantara ini sejak abad XVII-XX. Penjajah itu diseling oleh orang Inggris dan
-
8/8/2019 Tata Hukum
3/22
3
terakhir Jepang, sebelum perjuangan bangsa Indonesia memproklamasikan
kemerdekaanya tanggal 17 Agustus 1945. Dalam hal ini marilah kita tinjau
sejarah tata hukum dalam menjalankan aturan-aturan hukumnya.
Zaman Penjajahan Belanda
Masa Vereenigde Oost Indische Compagnie 1602-1799
Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) didirikan oleh para pedagang orang
Belanda tahun 1602 supaya tidak tejadi persaingan antara para pedagang yang
membeli rempah-rempah dari orang-orang pribumi. Tujuannya agar dapat
memperoleh keuntungan yag besar dipasaran Eropa.
Pada tahun1610 pengurus pusat VOC di Belanda memberikan wewenang kepadaGubernur Jenderal Pieter Both. Wewenang adalah membuat peraturan untuk
menyelesaikan perkara istimewa yang harus disesuaikan dengan kebutuhan para
pegawai VOC di daerah-daerah yang di kuasai. Disampig itu, ia dapat
memutuskan perkara perdata dan pidana. Usaha semacam ini dilakkukan lagi dan
selesai pada tahun 1766, diberi nama Nieuwe Bataviase statuten (statuta Batavia
Baru).
Peraturan hukum yang teah dikodifikasikan diberlakukan sebagai hukum positif
bagi orang-orang Eropa Hindia Belanda. Hukum positif sebagai suatu sistem
hukum sangat dipengaruhi oleh politik hukum, selain kesadaran hukum
masyarakat. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan politik hukum,
hendaknya perlu diketahui terlebih dahulu arti dari politik. Yang dimaksud dengan
politik ialah suatu jalan (kemungkinan) untuk memberikan wujud sebenarnya
kepada yang dicita-citakan.
1. Hukum Yang Berlaku Bagi Golongan Eropa
Aturan-aturan hukum yang berlaku bagi golongan Eropa seperti yang
dimaksud dalam pasal 131 IS terdiri dari hukum perdata, hukum pidana
material, dan hukum acara.
-
8/8/2019 Tata Hukum
4/22
4
a. Hukum Pidana dan Hukum Perdata Material
Hukum Pidana dan Hukum Perdata Material pada dasarnya berbentuk
tertulis dikodifikasikan terdapat dalam Burgerlijk Wetboek dan Wetboek
Van Koophandel. Hukum ini sebagai hasil dari komisi undang-undang yang
dipimpin oleh Mr. Scholten Van Oud Haarlem dan selesai pada tahun 1846.
Hukum ini kemudian diberlakukan pada tanggal 1 Mei 1848.
b. Hukum Pidana Material yang berlaku bagi golongan Eropa yaitu
Wetboek van Strafrecht, diberlakukan tanggal 1 Januari 1918 melalui S.
1915 : 732.
c. Hukum Acara yang dilaksanakan dalam proses pengadilan bagi golongan
Eropa di Jawa dan Madura diatur dalam Reglement op de Burgerlijke
Rechtsvordering.U
ntuk proses perdata dan untuk proses pidana diaturdalam Reglement op de Strafvordering. Keduanya mulai berlaku pada
tanggal 1 Januari 1918 setelah terlebih dahulu bagi Reglement op de
Burgerlijke Rechtsvordering diundangkan melalui S. 1847 : 23 dan kitab
undang-undang hukum acara di Belanda dengan perubahan seperlunya.
2. Hukum Yang Berlaku Bagi Golongan Indonesia
Aturan-aturan Hukum yang berlaku bagi golongan Indonesia seperti yang
diatur dalam pasal 131 IS. Sebelumnya terdapat dalam pasal 75 RR (baru) 1
Januari 1920, terdidri dari hukum perdata, Hukum Pidana Material, dan
Hukum acara.
1. Hukum Perdata Material yang berlaku, yaitu hukum perdata Adat dalam
bentuk tidak tertulis dan ketetuan-ketentuannya mempunyai kekuatan
mengikat bagi setiap orang yang termasuk golongan Indonesia (bumiputra).
2. Hukum Pidana Material yang berlaku adalah Wetboek van Strafrecht sejak
tahun 1918 berdasarkan S. 1915 : 732.
3. Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi golongan Indonesia dalam
peradilan lingkungan pemerintahan untuk daerah Jawa dan Madura diatur
pada Inland Reglement (IR).
-
8/8/2019 Tata Hukum
5/22
5
3. Hukum Yang Berlaku Bagi Golongan Timur Asing
Semula diberlakukan hukum perdata dan hukum pidana adatnya, disebabkan
hukumnya dipersamakan kedudukan dengan orang Indonesia.
Dalam penyelenggaraan peradilan, di Indonesia masih ada daerah dan lembaga
peradilan lainnya yang ditentukan untuk melaksankan peradilan sendiri.
Peradilan yang melaksanakan pengadilan sendiri itu antara lain Swapraja,
pengadilan agama, dan pengadilan militer.
1. Pengadilan Swapraja
Pengadila Swapraja terdapat didaerah-daerah yang mempunyai
pemerintahan sendiri sebagai akibat dari adanya kontrak politik.
2. Pengadilan AgamaPengadila Agama terdapat didaerah-daerah seluruh Hindia Belanda dengan
wewenang mengadili setiap perkara yang menyangkut hukum keluarga
(nikah, talak, rujuk, waris dan wakaf) orang Islam.
3. Pengadilan Militer
Pengadilan Militer terdapat dibeberapa daerah Hindia Belanda yang
berwenang mengadili perkara pidana bagi setiap anggota Angkatan Darat
dan Angkatan Laut tanpa membedakan golongannya.
-
8/8/2019 Tata Hukum
6/22
6
BABA III
SISTEM HUKUM
A. Pengertian Sistem HukumSuatu sistem adalah suatu susunan atau tataan yang teratur, suatu keseluruhan
yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, susunan
menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai
suatu tujuan.
B. Macam-macam Sistem Hukum1. Sistem Hukum Eropa Kontinental
Sistem hukum ini berkembang di Negara-negara Eropa darata yan
sering disebut sebagai Civil Law , Sebenernya semula berasal dari
kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran Romawi pada masa
Pemerintahan Kaisar Justinianus abad VI sebelum Masehi.
Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa Kontinental
itu ialah Hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan
dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun
secara sistematik da dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu.
Maka yang menjadi sumber hukum didalam sistem hukum Eropa
Kontinentaladalah Undang-undang. Undang-undang ini dibentuk oleh
pemegang kekuasaan legislatif. Selain itu diakui peraturan-peraturan
yang dibuat pemegang kekuasaan eksekutif berdasarkan wewenang yang
telah ditetapkan oleh Undang-undang (peraturan-peraturan hukum
administrasi Negara).
Sistem Hukum Eropa Kontinental penggolongannya ada dua yaitu
penggolongan kedalam bidang hukum public dan hukum Privat.
Hukum public mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur
kekuasaan dan wewenang penguasa/Negara serta hubungan-hubunag
antara masyarakat dan Negara. Termasuk dalam hukum publik ini ialah :
-
8/8/2019 Tata Hukum
7/22
7
a. Hukum Tata Negarab. Hukum Administrasi Negarac. Hukum PidanaHukum Privat mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur
tentang hubungan antara individu-individu dalam memenuhi kebutuhan
hidup demi hidupnya. Yang termasuk dalam Hukum Privat ialah :
a. Hukum Sipil; danb. Hukum DagangHal ini disebabkan faktor-faktor berikut :
a. Terjadinya proses sosialisasi di dalam hukum sebagai akibat darimakin banyaknya bidang-bidang kehidupan masyarakat.
b.
Makin banyaknya ikut campur Negara di dalam bidang kehidupanyang sebelumnya hanya menyangkut hubungan perorangan.
2. Sistem Hukum Anglo Saxon (Anglo Amerika)Sistem anglo saxon kemudian dikenala dengan sebutan Anglo
Amerika. Sistem Hukum mulai berkembang di Inggris pada abad XI yang
sering disebut sebagai sistem Common Law dan sistem Unwritten
Law (tidak tertulis). Sistem hukum Anglo Amerika ini dalam
perkembanganya melandasi pula hukumk positif di Negara-negara
Amerika Utara. Sumber hukum dalam sistem hukum Amerika ialah
putusan-putusan hakim/pengadilan (Judical decisions).
Sistem hukum Anglo Amerika menganut suatu doktrin yang
dikenal dengan nama The doctrine of precedent/Stare Decisis. Pada
hakekatnya doktrin ini menyatkan bahwa dalam memutuskan suatu
perkara, sorang hakim harus mendasarkan putusannya pada prinsip hukum
yang sudah ada dala putusan hakim lain dari perkara sejenis sebelumnya
(Preseden).
3. Sistem Hukum AdatSistem hukum ini hanya terdapat dalam lingkungan kehidupan sosial di
Indonesia dan Negara-negara Asia lainnya.
-
8/8/2019 Tata Hukum
8/22
8
Sistem hukum Adat bersumber pada peraturan-peraturan hukum
tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan
kesadaran hukum masyarakatnya. Hukum Adat itu mempunyai tipe yang
bersifat tradisional dengan berpangkal kepada kehendak nenek moyang.
Berdasarkan sumber hukum dan tipe hukum adat, dari sembilan belas
daerah lingkungan hukum (rechtskring) Di Indonesia sistem hukum adat
dibagi dalam tiga kelompok.
a. Hukum adat mengenai Tata Negara (tata Susunan Rakyat).Hukum Adat ini mengatur tentang susunan dari dan ketertiban dalam
persekutuan-persekutuan hukum (rechtsgemens-chappen) serta
susunan dan lingkungan kerja alat-alat perlengkapan, jabatan-jabatan
dan pejabatnya.b. Hukum adat mengenai warga (hukum warga) terdiri dari :
1) Hukum pertalian sanak (perkawinan, waris);2) Hukum tanah (hak ulayat tanah, transaksi-transaksi tanah);3) Hukum perhutangan (hak-hak atasan, transaksi-transaksi tentang
benda selain tanah dan jasa).
c. Hukum adat mengenai delik (hukum pidana), memuat tentang peraturan-peraturan tentan pelbagai delik dan reaksi masyarakat
terhadap pelanggran hukum pidana itu.
4. Sistem Hukum IslamSistem hukum ini semula dianut oleh masyarakat Arab sebagai awal dari
timbulnya dan penyebaran Agama Islam. Kemudian berkembang di
Negara-negara lain di Asia, Afrika, Eropa, dan amerika secara individual
atau kelompok.
-
8/8/2019 Tata Hukum
9/22
9
BAB IV
HUKUM TATA NEGARA DAN
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
A. Hukum Tata Negara1. Beberapa Pandangan tentang Negara
a. Niccolo Machiavelli (1469-1527)Ia sebagai seorang Italia dalam pandangannya tenang negara
menciptakan istilah stato (stadt dalam bahasa Jerman, etat dalam
bahasa Prancis,state dalam bahasa Inggris dan staat dalam bahasa
Belanda). Pada masa itu Negara hanya dilihat mempunyai kekuasaan
untuk mencapai ketertiban dan sering dilaksanakan dengan kekerasan
tanpa batas dalam menghalaukan kekacauan.
b. Jean BodinIa hidup pada tahun 1530 1596, sebagai seorang sarjana hukum
Peancis melihat bahwqa suatu Negara juga merupakan kekuasaan dan
kekuatan.Akan tetapi kekuasaan dan kekuatan itu abadi dan tidak
melihat kepada individu sebagai pemimpin Negara. Sebaliknya
kekuasaan dan Kekuatan itu melekat kepada Negara sebagai
Organisasi.
c. Thomas Hobbes (1588-1679)Ia adalah seorang filsuf Inggris yang ahli matematika. Ia berpendirian
bahwa manusia itu dilahirkan bebas, terlepas satu sam lain dan
masing-masing dengan kekuasaan penuh yang mempunyai hasrat
untuk menyelamatkan dirinya.
2.
Unsur-unsur Negara
a. ManusiaManusia yang ikut berorganisasi disebut anggota organisasi itu.
Demikian juga Negara sebagai Organisasi mempunyai anggota
-
8/8/2019 Tata Hukum
10/22
10
organisasi yang terdiri dari manusia yang ikut bernegaradan
dinamakan warga Negara.
b. WilayahWilayah Negara terdiri dari hal-hal dibawah ini.
1) Darat2) Laut3) Udara
c. Organisasi dan PelaksanaanTujuan NegaraMenurut Logemann, Negara sebagai suatu Organisasi pergaulan
hidup, dengan kewajibannya mempunyai tujuan mengatur dan
memelihara pergaulan hidup tertentu.
3. Bentuk NegaraMembicarakan mengenai bentuk Negara, yang perlu diketahui sebagai
dasar berkenaan kaitan tugas yang yang wajib dilakukan oleh alat-alat
perlengkapan Negara dalam kewwnangan pelaksanaanya. Bentuk Negara
dapat dilihat dari pengankatan Kepala negaranya dan dapat juga dilihat
dari wewenang pemerintah pusat.
a. Bentuk Negara Dilihat dari Pengankatan Kepala Negarab. Bentuk Negara Dilihat Wewenang Pemerintah Pusat
B. Hukum Administrasi Negara1. Pengertian Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara di artikan sebagai peraturan hukum yang
mengatur administrasi, hubungan antara warga Negara dan
pemerintahannya yang menjadi sebab sampai Negara itu berfungsi.
2. Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara dipelajari dengan berdasarkan sumber-
sumber hukum :
a. material yaitu suatu penilaian yang menentukan petunjuk-petunjuk
dalam hidup yang dapat diterima dan diberi perlindungan oleh
-
8/8/2019 Tata Hukum
11/22
11
pemerintah.
b. formal yang terdiri dari undang-undang, pelaksanaan administrsi
Negara, yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum.
Menurut Logemann ada lima hal yang wajib dilakukan oleh seorang
pejabat sebagai pegawai negeri. Hal-hal tersebut meliputi :
1. Pejabat itu wajib menjadi seorang pegawai yang baik.
2. Wajib melakukan pekerjaannya sesuai dengan kemampuan kerjanya.
3. Perbuatannya wajib sesuai dengan peraturan dan asas hukum yang telah
ditentukan.
4. Wajib meneladani kehidupan diluar pekerjaannya.
5. Wajib mengutamakan kepentingan jabatan diatas kepentingan golongan.
C. HUKUM TATA NEGARA INDONESIA
1. Pendahuluan
Perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan
selama tiga abad lebih sejak tahun 1600 merupakan awal dari kenyataan
masa perjuangan nasional yang diakhiri dengan masa pergerakan nasional.
2. Masa Berlakunya UUD 1945
Pada tanggal 29 April 1945 pemerintah Jepang membentuk Dokuritzu
Zyunbi Tyoosakai (badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekan)
yang diketuai Dr Radjiman Widyadiningrat.
Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 37 pasal batang tubuh sebagai isi,
4 pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan sebagai perwujudan
(dalam pasal-pasal) dari pembukaannya.
-
8/8/2019 Tata Hukum
12/22
12
BAB V
HUKUM PERDATA
Hukum Perdata ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah
laku manusia dalam memenuhi kepentinganh (kebutuhan)nya. Perkataan hukum
perdata (privatrech) dalam arti luas meliputi ketentuan-ketentuan hukum material
yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.
Hukum perdata di Indonesia terdiri dari hal-hal di bawah ini :
1. Hukum perdata adat yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturhubungan antar individu dalam masyarakat adat yang berkaitan dengan
kepentingan-kepentingan perseorangan.
2. Hukum perdata Eropa yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturhubungan hukum yang menyangkut mengenai kepentingan orang-orang Eropa
dan orang-orang yang diberlakukan ketentuan itu.
3. Bagian hukum perdata yang bersifat nasional yaitu bidang-bidang hukum perdata sebagai hasil produk nasional. Artinya, ketentuan-ketentuan hukum
yang mengatur tentang kepentingan perorangan yang dibuat berlaku untuk
seluruh penghuni Indonesia.
Hukum perdata material yang ketentuan-ketentuannya mengatur tentang
kepentingan perseorangan terdiri dari :
1. Hukum pribadi (personenrecht) yaitu ketentuan-ketentuan hukum yangmengatur tentang hak dan kewajiban dan kedudukannya dalam hukum.
2. Hukum keluarga (Familierecht) yaitu ketentuan-ketentuan hukum yangmengatur tentang hubungan lahir batin antara dua orang yang berlainan
kelaminin (dalam perkawinan) dan akibat hukumnya.
3. Hukum kekayaan (Vermogensrecht) yaitu ketentuan-ketentuan hukum yangmengatur tentanghak-hak perolehan seseorang dalam hubungannya dengan
orang lain yang mempunyai nilai uang.
4. Hukum waris (Erfrecht) yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturtentangtentang cara pemindahan hak milik seseorang yang meninggal dunia
kepada yang berhak memilki selanjutnya.
Hukum perdata material yang diatur dalam hukum Eropa dengan bentuk tertulis
dan dikondifikasikan, ketentuan-ketentuannya terdapat di dalam kitab Undang-
-
8/8/2019 Tata Hukum
13/22
13
undang hukum perdata (Burgerlijk Wetboek) dan Kitab Undang-undang Hukum
dagang (Wetboek van Koohandel).
Diatas telah dikatakan bahwa hukum perdata material terdiri dari empat bagian.
Ketentuan-ketentuannya mengatur tentang Kepentingan-kepentingan
perseorangan. Bagian-bagian hukum perdata material diuraikan di bawah ini
A. Hukum PribadiHukum pribadi mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban pribadi sebagai
subyek hukum.
B. Hukum KeluargaSecara luas hukum keluarga mencakup hal-hal sebagai berikut.1. Keturunan
Masalah keturunan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun
1974ditentukan dalam pasal 55 bahwa asal-usul seorang anak hanya
dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh
pejabat yang berwenang.
2. Kekuasaan Orang TuaMasalah kekuasaan orang tua yang berupa hak dan kewajibannya menurut
Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa kedua
orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka
dengan sebaik-baiknya.
3. PerwalianMasalah perwalian diatur dalam Pasal 50, 51, 52, 53, dan 54 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974. Seorang anak yang belum mencapai usia
delapan belas tahun belum menikah, yang ti9dak berda dibawah kekuasaan
orang tua berada dibawah kekuasaan wali.
4. PendewasaanPendewasaan merupakan suatu pernyataan bahwa seseorang yang belum
mencapai usia dewasa atau untuk beberapa hal tertentu dipersamakan
kedudukan hukumnya dengan seseorang yang telah dewasa.
-
8/8/2019 Tata Hukum
14/22
14
5. Pengampuan (Curatele)Seseorang yang telah dewasa dan sakit ingatan, menurut Undang-undang
harus diletakan dibawah pengapuan (curatele)
6. PerkawinanMasalah perkawinan, ketentuannya secara rinci telah diatur dalam
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dilaksanankan dengan
peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
C. Hukum KekayaanHukum Kekayaan merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai
hubungan antara subyek hukum dan obyek hukum dalam suatu peristiwa
hukum.1. Hukum Benda
Hukum benda ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hal
yang diartikan dengan benda dan hak-hak yang melekat diatasnya.
2. Hukum PerikatanHukum perikatan ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan
kewajiban subyek hukum dalam tindakan hukum kekayaan.
D. Hukum WarisHukum waris ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur nasib kekayaan orang
setelah pemiliknya meninggal dunia.
-
8/8/2019 Tata Hukum
15/22
15
BAB VI
HUKUM PIDANA
A. Arti dan Tujuan Hukum PidanaSecara Kongkrit tujuan hukum pidana itu ada dua, ialah :
1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakuykan perbuatanyang tidak baik
2. Untuk mendidik orang yang pernah melakukan perbuatan yang tidak baikmenjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.
Hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi
tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum.
B. Sifat Publik Hukum PidanaMengganggu kepentingan umum berarti mengganggu ketentraman hidup,
keamanan, kesejahteraan dan lainnya yang menyangkut kehidupan
masyarakat, sehingga mengakibatkan terganggunya keseimbangan dalam
hidup sehari-hari. Sejak adanya penilaian tentang banyaknya kepentingan
yang bersifat umum itulah, hukum pidana sifatnya menjadi publik (umum).
C.
Peristiwa PidanaPeristiwa pidana yang disebut juga tindak pidana (delict) ialah suatu perbuatan
atau rangkaian pernuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana.
Unsur-unsur tindakan pidana terdiri dari:
1. ObjektifYaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan
mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum.
2. SubjektifYaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Sifatunsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau
beberapa orang)
Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah sebagai
berikut.
-
8/8/2019 Tata Hukum
16/22
16
1. Harus ada suatu perbuatan, maksudnya memang benar ada suatu kegiatanyang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.
2. Perbuatan ini harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuanhukum.
3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan.4. Harus belawanan dengan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang
berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata
bertentangan dengan peraturan hukum.
5. Harus tersedia ancaman hukumannya.
D. Hukum Pidana IndonesiaHukum pidana Indonesia bentuknya tertulis dikondifikasikan dalam sebuah
kitab Undang-undang.
1. Sejarah Singkat Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)
PAda zaman penjajahan Belanda peraturan perundangan yang berlaku di
Indonesia bercorak dualistis. Corak dualistis ini dimaksudkan bahwa
bagi orang Eropa berlaku satu sistem hukum Belanda. Sementara itu bagi
orang-orang lainnya sebagai penghuni Indonesia berlaku satu sistem
hukum masing-masing.
Dalam hukum pidana, semula corak dualistis itu diwujudkan melalui
Undang-undang hukum pidana yang berlaku bagi orang Eropa tersendiri
berdasarkan S. 1866 : 55. Melalui kitab Undang-undang hukum pidana itu
setiap peristiwa pidana yang terjadi diselesaikan berdasarkan pasal-
pasalnya yang sesuai dengan peristiwa hukumnya.
2. Sistematika Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang terdiri atas 569 pasal secara
sistematik dibagi dalam
-
8/8/2019 Tata Hukum
17/22
17
a. Buku I : memuat tentang ketentuan-ketentuan umum(Algemene Leerstrukken) Pasal I 103
b. Buku II : mengatur tentang tindak Pidana kejahatan(Misdrijven) Pasal 104 488
c. Buku III : mangatur tentang tindak pidana Pelanggran(Overstredingen) Pasal 489 569
3. Asas Berlakunya Hukum PidanaPasal 1 Ayat 1 KUHP menyatakan : Tiada suatu perbuatan yang boleh
dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidanadalam undang-undang
yang terdahuludari perbuatan itu. Ketentuan ayat ini memuat asas yangtercakup dalam rumusan : Nullum delictum, nulla poena sine pravia lege
punali. Artinya tiada delik, tiada hukuman tanpa peraturan yang tewrlebih
dahulu menyebut perbuatan yang bersangkutan, sebagai suatu delik dan
yang memuat suatu hukuman yang dapat dijatuhkan atas delik itu.
Asas Nullum delictum juga bertujuan melindungi kemerdekaan individu
dari perlakuan sewenang-wenang dari peradilan Arbitrer pada zaman
sebelum sebelum Revolusi Prancis (1789-1795).
Pasal 1 Ayat 1 KUHP yang memilki asas legalitas itu mengandung
beberapa pokok pemikiran sebagai berikut :
a. Hukum Pidana hanya berlaku terhadap perbuatan setelah adanyaperaturan.
b. Dengan adanya sanksi pidana, hukum pidana bermanfaat bagimasyarakat yang bertujuan tidak aka nada tindakan pidana.
c. Menganut adanya kesamaan kepentingan, yaitu selain memuatketentuan tentang perbuatan pidana juga mangatur ancaman
hukumannya.
d. Kepentingan umum lebih diutamakan dari kepentingan individu.
-
8/8/2019 Tata Hukum
18/22
18
4. Ruang Lingkup Berlakunya Hukum PidanaAsas ruang lingkup berlakunya aturan hukum pidana itu ada empat.
a. Asas Teritorialitas (Teritorialiteits Beginsel)b. Asas Nasionalitas Aktif(ActiefNationaliteits beginsel)c. Asas Nasionalitas Pasif(PasiefNationaliteits beginsel)d. Asas Universalitas (Universsliteits beginsel)
5. Sistem HukumanSistem hukuman yang dicantumkan dalam Pasal 10 manyatakan bahwa
hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana
sebagai berikut.
a.
Hukuman Pokok(Hoofd straffen)1) Hukuma mati2) Hukuman penjara3) Hukuman kurungan4) Hukuman denda
b. Hukuman Tambahan1) Pencabutan beberapa hak-hak tertentu2) Perampasan barang-barang tertentu3) Pengumuman putusan hakim.
-
8/8/2019 Tata Hukum
19/22
19
BAB VII
HUKUM ACARA
A. Pengertian Hukum AcaraHukum acara atau hukum formal adalah peraturan hukum yang mengatur
tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum
material. Fungsinya menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma
larangan hukum material melalui suatu proses dengan berpedoman kepada
peraturan yang dicantumkan dalam hukum acara.
B. Asas dan Susunan PeradilanU
ntuk melaksanakan peradilan yang baik dan sesuai dengan bidang permasalahan yang dihadapi individu dalam memperoleh keadilan dan
kebenaran, Undang-undang nomor 14 tahun 1970 itu menetapkan juga badan
peradilan sebagai pelaksana.
Ditetapkan secara tegas bahwa ada empat macam peradilan, yaitu :
1. Peradilan umum2. Peradilan agama3. Peradilan militer4. Peradilan tata usaha Negara
C. Hukum Acara PerdataHukum acara perdata yang disebut juga hukum perdata formal mengatur
tentang cara begaimana mempertahankan dan manjalankan peraturan hukum
perdata material.
Asas-asas pokok hukum acara perdata itu diuraikan dibawah ini.
1. Hukum PasifMaksudnya luas masalah yang dikemukakan dalam sidang perkara perdata
ditentukan oleh para pihak yang berperkara.
2. Mendengarkan para pihakDua asas pokok hukum acara perdata ini dalam prosesnya dapat ditempuh
sebagai berikut.
-
8/8/2019 Tata Hukum
20/22
20
a. Setelah gugatan dari seseorang masuk kepengadilan dan ditentukanapakah dalam menyelesaikan perkara itu diperlukan hakim tunggal
atau majelis
b. Dalam sidang pertama perkara itu dapat ditempuh, dengan lisanseluruh nya atau melalui tulisan setelah hakim memberikan
kesempatan untuk berdamai terlebih dahulu.
c. Kalau ditempuh secara lisan, prosesnya diberikan kesempatan kapadatergugat untuk menyampaikan jawaban tertulis.
d. Kalau ditempuh secara tulisan, prosesnya diberikan kesempatankepada tergugat untuk memberikan jawaban tertulis.
e. Setelah proses itu dilalui, maka kesempatan berikutnya untuk parapihak dapat menyampaikan kesimpulan.
f. Dalam sidang yang terakhir, hakim mengajukan pertimbanganhukumnya yang ditutup dengan putusan.
D. Hukum Acara PidanaHukum acara pidana yang disebut juga hukum pidana formal mengatur cara
pemerintah menjaga kelansungan pelaksanaan huku pidana material.
1. Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocence)Dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dinyatakan bahwa
Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut/atau dihadapkan
di depan pengadilan, wajib diangap tidak bersalah sebelum adanya putusan
pengadilan, yang mengatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan
hukum yang tetap.
2. KoneksitasPerkara koneksitas yaitu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama
antara seorang atau lebih yang hanya dapat diadili oleh Pengadilan Umum
dan seorang atau lebih yang hanya dapat diadili oleh Pengadilan Militer.
3. Pengawasan Pelaksanaan Putusan PengadilanPelaksanaan putusan perkara pidana dalam tingkat pertama yan telah
memiliki kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa.
-
8/8/2019 Tata Hukum
21/22
21
a. Peradilan Agamab. Peradilan Tata Usaha Negara
Peradilan Tata Usaha Negara berlaku khusus dalam menangani dan
menyelesaikan perkara yang berkenaan dengan tindakan
penyimpangan dari pegawai Negara dan merugikan anggota
masyarakat Indonesia.
E. Mahkamah KonsitusiMahkamah konsitusi merupakan lembaga peradilan tersendiri diluar lembaga
peradilan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung
Tuas-tugas mahkamah konstitusi sebagai berikut :
1.
Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dalam :a. MengujiUndang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945;
b. Memutus :1. Sengketa kewenangan atar lembaga Negara yang diberikan oleh
Undang-undang Dasar 1945;
2. Membubarkan partai politik3. Perselisihan hasil pemilihan umum.
2. Berkewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presidendan?Wakil Presiden diduga melanggar hukum dalam penghianatan
terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya. Selain
itu juga melakukan perbuatan tercela, dan /atau tidak lagi memenuhi syarat
sebagai Presiden dan /atau Wakil Presiden yang ditentukan oleh Undang-
undang Dasar 1945.
-
8/8/2019 Tata Hukum
22/22
22
DAFTAR PUSTAKA
R. Abdoel Djamali, S.H., 2005. Pengantar Hukum Indonesia PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta.
