TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN KHUSUS KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBAGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN 2018
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN KHUSUS
KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBAGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN
2018
DASAR HUKUMPasal 105 PP
43/2014 jo. PP 47/2015
• PBJ di desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
Pasal 129 ayat (6) Perpres 54/2010
jo. Perpres 4/2015
• Ketentuan PBJ di Desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh LKPP
Pasal 1 ayat (1) Perka LKPP
13/2013 jo. Perka LKPP 22/2015
• Tata cara PBJ di Desa yang pembiayaannya bersumber dari APBDes diatur oleh Bupati/Walikota, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Kepala LKPP ini, dan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat
Peraturan Bupati/ Walikota
• Mengatur detail PBJ di desa
• Dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya di wilayahnya
Pengadaan Barang/ Jasa di
Desa tidak difasilitasi untuk menggunakan e-
katalog LKPP
POSISI PBJ DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Perencanaan
Perdes RPJMDesa (6 Tahun)
Perdes RKPDesa (1 Tahun)
Perdes APBDesa
Pelaksanaan
Rencana Kerja
Pelaksanaan Kegiatan
Pertanggungjawaban
Laporan Semester I
Laporan Akhir Tahun
Pengawasan
Pengadaan
• Belanja Pegawai• Belanja Barang
dan Jasa• Belanja Modal
PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
• Swakelola yang diatur dalam Perka LKPP Desa tanpa batasan nilai.Namun untuk Pekerjaan Konstruksi Tidak Sederhana, tidak dapat dilakukan secara Swakelola
4
Swakelola
Prinsip Utama
Apabila tidak dapat dilaksanaka
n Swakelola
Sebagian
Seluruhnya
Penyedia
Memaksimalkan Pemanfaatan Bahan/Material Wilayah Setempat
Dilaksanakan secara gotong royong
Pasal 4 Perka LKPP PBJ Desa
Melibatkan partisipasi masyarakat setempat
Perlu diingat !!
Memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat
1
2
3
4
5
6
TATA NILAIPENGADAAN
• Efisien• Dengan dana dan daya minimum untuk mencapai hasil sasaran maksimum
• Akuntabel• Dapat dipertanggungjawabkan
• Efektif• Harus sesuai kebutuhan dan sasaran serta memberikan manfaat sebesar-besarnya
• Transparan• Informasi jelas dan dapat diketahui luas oleh masyarakat
• Pemberdayaan Masyarakat• Masyarakat berpartisipasi dalam mengelola pembangunan desanya
• Gotong Royong• Penyediaan tenaga kerja oleh masyakarat
5
Prinsip Pengadaan
Bertanggungjawab
Mencegah kebocoran dan
pemborosan keuangan desa,
Patuh terhadap ketentuan Peraturan
Perundang-undangan
Etika Pengadaan
1
2
3
4
5
6
PARA PIHAK DALAM PBJ DI DESA
KEPALA DESA
TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
Menetapkan TPK
Menyusun Rencana Kebutuhan PBJ desa sesuai Rencana Kerja
Mengumumkan Rencana Kebutuhan di Desa pada Papan Pengumuman Resmi Desa
Melaksanakan PBJ baik melalui swakelola atau penyedia
Terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyaratan Desa (LKD)
Ditetapkan oleh Kepala Desa melalui Surat Keputusan
Jumlah disesuaikan dengan kapasitas dan kapabilitas SDM di Desa serta anggaran (APBDesa) yang dimiliki
CARA PBJ DI DESA MELALUI PENYEDIA
<=Rp50juta
• TPK membeli kepada 1 penyedia.
• Tanpa penawaran tertulis.
• Negosiasi untuk mendapatkan harga murah.
• Bukti: nota, faktur pembelian, atau kuitansi atas nama TPK.
>Rp50-200juta
• TPK membeli kepada 1 penyedia.
• Dengan penawaran tertulis dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan).
• Negosiasi untuk mendapatkan harga murah.
• Bukti: nota, faktur pembelian, atau kuitansi atas nama TPK.
>Rp200juta
• TPK mengundang dan meminta 2 penawaran dari 2 penyedia berbeda.
• TPK menilai pemenuhan spesifikasi (jika 2 memenuhi lanjut ke tahap berikutnya, jika memenuhi 1 tetap lanjut ke tahap berikutnya, jika tidak dipenuhi semua maka TPK membatalkan proses PBJ kemudian mengulang proses PBJ).
• Negosiasi secara bersamaan untuk mendapat harga murah.
• Hasil negosiasi dituangkan dalam Surat Perjanjian antara Ketua TPK dan penyedia.
PENGAWASAN PBJ DI DESA
• Pengawasan PBJ dilakukan oleh Bupati/Walikota dan masyarakat.
• Pengawasan tersebut dapat didelegasikan kepada Camat.
TERIMA KASIHDirektorat Pengembangan Strategi&Kebijakan Pengadaan KhususGedung LKPP Lt 7 Kompleks Rasuna EpicentrumJalan Epicentrum Tengah Lot 11 B Kuningan Jakarta Selatan
LKPP LKPP_RI
+6221 29912450
LKPP 2016 9
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAHBali, 19 - 20 Maret 2018
TATA CARA PELAKSANAAN PENGADAAN BADAN USAHA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
Outline
Dasar Hukum KPBU
Tahapan Proyek KPBU
Organisasi Pengadaan
Pengadaan Badan Usaha Pelaksana
Perka LKPPNo. 19 Tahun 2015
Pengertian Proyek KPBU
PENGERTIAN PROYEK KPBU
Definisi Ruang Lingkup
Dasar Perjanjian
Durasi Perjanjian
Kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan masyarakat
Konstruksi, Upgrading, Rehabilitasi, Operasi, dan Pemeliharaan
• Pihak Swasta dibayar berdasarkan kinerja untuk memenuhi Output Specification
• Alokasi risiko antara Pemerintah (melalui PJPK) dan Badan Usaha
>15 tahun masa perjanjian
JENIS INFRASTRUKTUR
Infrastruktur Ekonomi Infrastruktur Sosial
Transportasi
Jalan
Infastruktur SDA dan
Irigasi
Infrastruktur Air Minum
Pengelolaan Sampah
Telekomunikasi dan Infromatika
Minyak, Gas dan energi terbarukan
Listrik
Fasilitas Pekotaan
Pariwisata
Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan
Sarana Olah Raga, Kesenian,
dan Budaya
Pemasyarakatan
Perumahan Rakyat
Fasilitas Kesehatan
Sumber: Perpres 38/2015
Pengelolaan air limbah
terpusat/setempat
Konservasi Energi
Kawasan Industri
KARAKTERISTIK PROYEK KPBU
Sebagian/seluruhnya dana oleh Badan Usaha (BU)
Tidak ada pembayaran dari Pemerintah kepada Badan Usaha pada fase desain dan konstruksi.
Jangka waktu kontrak menengah
(10 tahun) sampai dengan jangka
panjang (25 tahun)
Skema berfokus pada spesifikasi layanan.
Pemerintah hanya menentukan spesifikasi output di awal (misalnya: air bersih)Pemilihan teknologi diserahkan kepada BU
Kompetisi inovasi oleh BU untuk mencapai spesifikasi output layanan yang optimal
Ada alokasi risiko antara pemerintah
dan BU
KEUNGGULAN DAN TANTANGAN
Meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah
Meningkatkan kualitas dan efektifitas dalam mengadakan infrastruktur
Efisiensi biaya dalam penyediaan infrastruktur dan layanan
Tantangan KPBU
6
Lebih kompleks daripada pengadaan konvensional
Karena kompleksitasnya, proses pengadaan KPBU memiliki biaya transaksi yang lebih tinggiProses persiapan & pengadaan proyek yang lebih lama
Keunggulan KPBU
REGULASI UTAMA KPBU
Regulasi Utama Infrastruktur KPBU
di Indonesia
Proses KPBU
Fitur KPBU
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015
Persiapan dan Pengelolaan Perjanjian
Peraturan Bappenas 4 Tahun 2015
PengadaanPeraturan Kepala LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Availability Payment (AP)Per. Kemenkeu.
260/2016
Per. Kemendagri 19/2016
Project Development Facility (PDF)Per. Kemenkeu
265/2015, sesuai amandemen
Jaminan PemerintahPerpres 78/2010
Viability Gap Fund (VGF)Per. Kemenkeu
223/2012
Per. Kemenkeu 143/2013
Akuisisi Tanah
UU 2/2012
Utilisasi Aset Negara
Per. Pemerintah 27 of 2014
Pajak dan Lainnya
Regulasi Sektor Merujuk pada sektor masing-masing
proyek
KELEMBAGAAN KPBU
Kementerian/ Kepala Lembaga /
Kepala DaerahPJPK
Tim KPBUPanitia
PengadaanSimpul KPBU
Organisasi Pengadaan KPBU
KoordinasiPembentukan
Keterangan:
TAHAPAN PROYEK KPBU
Identifikasi Proyek
Studi Pendahulua
n
Outline Business Case
(OBC)
Final Business Case
(FBC)
PraKualifikasi
RfP BidAward
TandatanganPerjanjian
Financial Close
Konstruksi dan
Operasi
PERENCANAAN
PENYIAPAN TRANSAKSI
Pemrakarsa proyek mengajukan proposal dan
dokumen pra-studi kelayakan (FS) ke PJPK
Evaluasi dokumen Pra-FS untuk mendapat
persetujuan.
Badan Usaha Pemrakarsa
menyerahkan FS
Evaluasi FS
Pengadaan
Tandatangan Perjanjian KPBU
.
Penerbitan Surat Persetujuan
Financial Close
Konstruksi dan
Operasi
TAHAPAN PROSES KPBU
Tahap 1: Perencanaan
Tahap 2: Penyiapan
Tahap 3: Transaksi
1. Penyusunan rencana dan anggaran KPBU.
2. Identifikasi dan penyusunan rencana KPBU.
3. Penganggaran dana tahap perencanaan.
4. Pengambilan keputusan lanjut/tidak lanjut rencana KPBU.
5. Penyusunan Daftar Rencana KPBU.
6. Pengkategorian KPBU.
1. Penyiapan Kajian KPBU.2. Pengajuan Dukungan
Pemerintah.3. Pengajuan Jaminan
Pemerintah4. Pengajuan penetapan
lokasi.
1. Penjajakan minat pasar (market sounding).
2. Penetapan lokasi KPBU.3. Pengadaan Badan Usaha
Pelaksana KPBU.4. Penandatanganan
Perjanjian KPBU5. Pemenuhan Pembiayaan
1. Studi Pendahuluan.2. Daftar Prioritas Proyek.1. Studi Pendahuluan.2. Daftar Prioritas Proyek.
1. Prastudi Kelayakan2. Penjajakan minat pasar1. Prastudi Kelayakan2. Penjajakan minat pasar
1. Dokumen Perjanjian KPBU dan dokumen pendukung lainnya.
1. Dokumen Perjanjian KPBU dan dokumen pendukung lainnya.
Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala
Daerah Tim KPBU Panitia Pengadaan
PJPK
DUKUNGAN DAN JAMINAN PEMERINTAH
Dukungan Pemerintah
• Dukungan Kelayakan/Viability Gap Funding (VGF)
• Insentif pajak, dan / atau• Jenis dukungan lainnya
(contoh; pembangunan fasilitas tertentu oleh PUPR untuk proyek SPAM)
Jaminan Pemerintah
• Pemberian jaminan atas kewajiban PJPK untuk pembayaran badan usaha saat terjadi risiko infrastruktur yang menjadi tanggung jawab PJPK.
• Dilakukan PT PII sebagai single window policy
• Contoh Risiko yang dapat dijamin:
1.Risiko politik (penghentian kerjasama)
2.Risiko kontinuitas pembayaran
3.Risiko perubahan peraturan
PENGEMBALIAN INVESTASI
PJPK menentukan bentuk pengembalian investasi yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional dan keuntungan Badan Usaha Pelaksana
Pasal 11 Perpres 38/2015
Pen
gem
balian
In
vesta
si
Bad
an
Usah
a P
ela
ksan
a
Tipe
Pembayaran Ketersediaan
Layanan (Availability
Payment)
Pembayaran oleh
Pengguna dalam bentuk
tarif
Bentuk Lainnya
Penjelasan
Pembayaran berkala dari PJPK kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria yang telah ditentukan dalam Perjanjian KPBU
Pembayaran oleh pengguna kepada BUP untuk layanan yang telah disediakan service
Bentuk pengembalian investasi lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
Contoh
• Tipping fee untuk pengelolan sampah (Rp/ton) dalam proyek Waste to Energy (WTE)
• Water charge dalam proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
• Biaya jalan tol • Passenger Service Charge (PSC)
atau “Airport Tax” di Bandara
• Usage Payment
PERKA LKPP 19/2015
Proses Pengadaan KPBU mengacu pada Perka LKPP 19/2015
Prinsip Pengadaan
Organisasi Pengadaan dan Tata Kelola
Pencegahan Pertentangan Kepentingan
Penyiapan
PRINSIP PENGADAAN KPBU
AKUNTABEL
EFISIEN
EFEKTIF
PRINSIPPENGADAAN
TRANSPARAN
TERBUKABERSAING
ADIL/ TIDAK DISKRIMINATIF
TAHAPAN PROSES PENGADAAN
PENGADAAN
PERSIAPAN PELAKSANAAN
Konfirmasi Kesiapan Proyek
Konfirmasi Minat Pasar
Penyusunan Jadwal dan Rencana Pengumuman Pengadaan
Penyusunan dan penetapan Dokumen Pengadaan
Pengelolaan data room
Persiapan Badan Usaha Pelaksana Meliputi
TAHAPAN PROSES PRAKUALIFIKASI
Prakualifikasi Pemilihan
PERSIAPAN PELAKSANAAN
Mengapa Perlu Proses Prakualifikasi (PQ)?
Proses prakualifikasi (Perka) LKPP No. 19/2015 pasal 23
Pengumuman prakualifikasi
(PQ)
Pendaftaran dan
pengambilan dokumen
PQ.
Penjelasan tentang ruang linkup proyek KPBU, jadwal pengadaan,
dan dokumen PQ
Penyerahan
Dokumen PQ
Evaluasi Dokumen
PQ
Penetapan dan
Pengunguman Hasil PQ
Sanggahan, jika ada
PENGADAAN
TAHAPAN PROSES PENGADAAN
Pemilihan Badan Usaha
Pelaksana
Pelelangan
Penunjukkan Langsung
1 Tahap
2 Tahap
Kondisi Tertentu untuk KPBU
Prakualifikasi Badan Usaha hanya Menghasilkan Satu Peserta
Prakualifikasi Pemilihan
PERSIAPAN PELAKSANAAN
PENGADAAN
PENUNJUKAN LANGSUNG KPBU
Metode penunjukan langsung dapat dilakukan jika proses lelang menghasilkan beberapa kondisi tertentu.
2Kondisi tertentu dalam hal :
Infrastruktur yang telah dibangun dan/atau dioperasikan sebelumnya oleh Badan Usaha Pelaksana (BUP)
• Kinerja BUP dinilai Baik berdasarkan hasil audit dari pihak independen.
• Berdasarkan Kajian PJPK, proyek lebih efektif & efisien apabila dilakukan oleh BUP yang sama. Penggunaan teknologi baru dan
penyedia jasa yang mampu mengaplikasikannya hanya satu-satunya
Badan Usaha telah menguasai sebagian besar dan seluruh lahan yang diperlukan untuk melaksanakan proyek KPBU
• Lahan yang diperlukan untuk proyek KPBU hanya satu-satunya dan tidak dapat dipindah ke lokasi lain
• Proyek KPBU layak secara teknis, ekonomis and finansial tanpa adanya dukungan Pemerintah.
Penujukan Langsung
Kondisi Tertentu untuk KPBU
Prakualifikasi Badan Usaha hanya Menghasilkan Satu Peserta
PERSIAPAN PELAKSANAAN
PENGADAAN
Prakualifikasi Pemilihan
PERBEDAAN 1 DAN 2 TAHAP
Pelelangan1 Tahap 2 Tahap
• Spesifikasi penyediaan infrastruktur belum dapat dirumuskan dengan pasti karena variasi inovasi dan teknologi.
• Membutuhkan diskusi optimalisasi penawaran teknis, keuangan* untuk mencapai hasil proposal/output yang optimal (Perka LKPP No. 19/2015 pasal 28 ayat 1)
• Spesifikasi penyediaan infrastruktur belum dapat dirumuskan dengan pasti karena variasi inovasi dan teknologi.
• Membutuhkan diskusi optimalisasi penawaran teknis, keuangan* untuk mencapai hasil proposal/output yang optimal (Perka LKPP No. 19/2015 pasal 28 ayat 1)
• Spesifikasi dari penyediaan infrastruktur dapat dirumuskan dengan jelas.
• Tidak memerlukan diskusi optimalisasi proposal teknis atau keuangan untuk mencapai hasil proposal/output yang optimal (Perka LKPP No. 19/2015 pasal 27 ayat 1)
• Spesifikasi dari penyediaan infrastruktur dapat dirumuskan dengan jelas.
• Tidak memerlukan diskusi optimalisasi proposal teknis atau keuangan untuk mencapai hasil proposal/output yang optimal (Perka LKPP No. 19/2015 pasal 27 ayat 1)
Kriteria
*Berdasarkan Revisi Rancangan Perka
PERSIAPAN PELAKSANAAN
PENGADAAN
Prakualifikasi Pemilihan
MENENTUKAN METODE 1 ATAU 2 TAHAP
No Aspek yang perlu dipertimbangkan1 Periode kontrak yang panjang dapat meningkatkan pentingnya Dialog
Optimalisasi untuk:•Mengoptimasi biaya Optimize lifecycle costs; and•Memberikan fleksibilitas dalam aspek teknis untuk solusi jangka panjang (kebutuhan O&M yang kompleks)
2 Kemungkinan dibutuhkannya output (hasil) yang fleksibel dalam jangka waktu kontrak yang panjang (misal: kemungkinan terjadinya perubahan permintaan PJPK yang tidak diperkirakan)
3 Variasi kemungkinan solusi teknis atau masukan yang tidak bisa dijelaskan di awal dalam rangka memberikan hasil yang dimaksud/diharapkan dari proyek
4 Kemungkinan terjadinya kendala teknis yang tidak diharapkan (misal: ketersediaan lahan atau kondisi lahan) yang dapat berdampak pada spesifikasi teknis atau alokasi risiko
5 Kerumitan atau pengalokasian risiko proyek tidak berdasarkan pada contoh praktik yang telah disetujui oleh kedua pihak
Dialog Optimalisasi
1. Menyampaikan masukan yang konstruktif kepada setiap Peserta berdasarkan evaluasi Tahap I
2. Peserta untuk mempertimbangkan masukan Panitia Pengadaan dalam mengoptimalisasikan proposal yang akan disampaikan pada Tahap II.
3. Dialog optimalisasi memberi kesempatan bagi Peserta untuk menyampaikan solusi terbaik dengan penawaran yang terbaik dari sisi value for money.
4. Semua Peserta harus diberikan kesempatan dan waktu yang sama untuk menerima masukan dan mengoptimalkan proposal mereka.
5. Menjaga iklim kompetisi selama proses pengadaan untuk mendapatkan value for money terbaik.
6. Membantu Panitia Pengadaan dalam menilai koherensi proposal penawaran Peserta dari aspek teknis, keuangan dan hukum.
7. Dialog optimalisasi dilakukan dengan setiap Peserta (oneto-one basis) dan semua komunikasi dengan Peserta akan merupakan hal yang rahasia untuk setiap Peserta.
Prinsip Dialog Optimalisasi
• Merupakan dialog antara Panitia Pengadaan dengan setiap Peserta agar peserta dapat menyampaikan penawaran dengan value for money yang lebih baik kepada PJPK pada pemasukan penawaran tahap II
1. Proses Pelelangan Dua Tahap dan
Dialog Optimisasi Penawaran
2. Simulasi Dialog Optimalisasi Penawaran
Pelelangan 2 Tahap1 Tahap
PENGADAAN
Prekualifikasi PemilihanPERSIAPAN PELAKSANAAN
Pre-FS
Kapan Penggunaan Dialog Optimalisasi?
• Perka LKPP 19/2015 mengatur pelaksanaan Dialog Optimalisasi Penawaran dengan setiap Peserta dalam proses Pengadaan.
Untuk pengadaan satu tahap, tidak ada dialog optimalisasi penawaran setelah Peserta mengumpulkan dokumen penawaran.
Untuk proses pengadaan dua tahap, Proses optimalisasi dokumen penawaran dilakukan setelah penyerahan dan evaluasi administrasi, teknis, proposal keuangan*,dan juga draft perjanjian KPBU. Berdasarkan dialog, Peserta akan mengumpulkan kembali seluruh proposal (teknis, administrasi, finansial, dan draft perjanjian KPBU).
1. Proses Pelelangan Dua Tahap dan
Dialog Optimisasi Penawaran
2. Simulasi Dialog Optimalisasi Penawaran
Pelelangan 2 Tahap1 Tahap
PENGADAAN
Prekualifikasi PemilihanPERSIAPAN PELAKSANAAN
Pre-FS
MANFAAT DIALOG OPTIMALISASI
1. Forum bagi PJPK, melalui Panitia Pengadaan, untuk memberikan tanggapan/masukan konstruktif kepada Peserta Dialog untuk memastikan setiap proposal peserta yang lolos tahap 1 dapat dioptimalisasi.
2. Proses yang adil dan transparan yang memberikan kesempatan kepada setiap Peserta Dialog untuk menawarkan proposal terbaik mereka kepada PJPK.
3. Untuk memanfaatkan proses kompetitif untuk mengoptimasi proposal dari Peserta
4. Melakukan optimalisasi dari asumsi biaya per-unit untuk meningkatkan value for money setiap proposal
5. Dapat mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan yang mungkin ada untuk memastikan proposal final bebas dari kesalahan.
6. Lebih adil, transparan dan efektif dibandingkan dengan praktik one-on-one meeting dilakukan sebelum RfP difinalkan yang saat ini yang belum diatur tata caranya.
7. Berfokus pada proses pengadaan dimana setiap Peserta melakukan optimalisasi proposal dan bukan berfokus pada proses dimana Panitia Pengadaan melakukan revisi RfP.
1. Proses Pelelangan Dua Tahap dan
Dialog Optimisasi Penawaran
2. Simulasi Dialog Optimalisasi Penawaran
Pelelangan 2 Tahap1 Tahap
PENGADAAN
Prekualifikasi PemilihanPERSIAPAN PELAKSANAAN
Pre-FS
JIKA DIALOG OPTIMALISASI TIDAK DILAKUKAN
• Kesempatan berdialog dan mengoptimalisasi penawaran selama proses pelelangan untuk memastikan pengelolaan dan mitigasi risiko tekait hal teknis dan finansial telah diperhitungkan dalam penawaran Peserta.
• Tidak adanya dialog optimalisasi akan berdampak pada munculnya risiko-risiko tersebut pada saat implementasi proyek sebagai perubahan kontrak. Perubahan kontrak tersebut dapat berdampak pada biaya tambahan kepada PJPK dan dapat mengurangi Value for Money proyek dalam jangka panjang.
1. Proses Pelelangan Dua Tahap dan
Dialog Optimisasi Penawaran
2. Simulasi Dialog Optimalisasi Penawaran
Pelelangan 2 Tahap1 Tahap
PENGADAAN
Prekualifikasi PemilihanPERSIAPAN PELAKSANAAN
Pre-FS
JAMINAN PENAWARAN
JAMINAN PELAKSANAAN
• Besaran ditentukan dalam Dokumen Pengadaan, dinyatakan dalam nominal
• Penentuan besaran memperhatikan karakteristik, kompleksitas dan risiko proyek KPBU
• pada masa perolehan pembiayaan: 1%-5% dari nilai investasi Peserta
• pada masa konstruksi: 1%-5% dari nilai konstruksi
Dapat dikurangi secara bertahap sesuai dengan kemajuan Proyek KPBU sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama
JAMINAN PENGADAAN
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Gedung LKPPKawasan Rasuna Epicentrum
Jalan Epicentrum Tengah Lot. 11BKuningan Jakarta SelatanWebsite: www.lkpp.go.id