BAB I
1PAGE TERBATAS41
BAB I
PENDAHULUAN
1. Umum Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu
negara kepulauan (Archipelagic State) dengan garis pantai sekitar
81.900 km, memiliki wilayah perbatasan laut dengan 10 (sepuluh )
negara yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam,
Filipina, Palau, Papua New Guinea (PNG), Australia dan Republik
Demokratic Timor Leste (RDTL). Indonesia sebagai negara kepulauan
memiliki 17.499 pulau dan berdasarkan kajian dari Dishidros TNI AL
terdapat 92 (sembilan puluh dua ) pulau kecil merupakan pulau
terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan
terdapat 12 (dua belas) pulau diantaranya perlu mendapat perhatian
khusus yang memiliki kerawanan baik dari kemungkinan karena aberasi
juga kemungkinan untuk dimanfaatkan berbagai kepentingan negara
lain dan kegiatan transnasional crime
Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) telah mengamanatkan bahwa
wilayah perbatasan khususnya pulau-pulau kecil terluar merupakan
kawasan tertinggal yang harus mendapat prioritas dalam pembangunan.
Selanjutnya amanat GBHN telah dijabarkan dalam Undang-undang Nomor
25 tahun 2000 tentang Program pembangunan Nasional (Propenas) 2000
- 2004 yang memuat program program prioritas selama lima tahun dan
lebih dipertegas dengan Peraturan Presiden Peraturan Presiden RI
Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2005 2009, arah dan pengembangan wilayah
perbatasan antar Negara, yaitu mengembangkan wilayah-wilayah
perbatasan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama
ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking .
Adapun program pengembangan wilayah perbatasan sebagaimana tertuang
dalam RPJMN 2005-2009 bertujuan untuk a. Menjaga keutuhan wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui penetapan hak
kedaulatan NKRI yang dijamin oleh hukum internasional. b.
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali
potensi ekonomi, sosial dan budaya serta keuntungan lokasi
geografis yang sangat strategis untuk berhubungan dengan negara
tetangga.Belajar dari kasus Sipadan dan Ligitan pasca keputusan
Mahkamah Internasional (International Court Justice) maka
Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpers) Nomor 78
tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau terluar , namun demikian
perlu untuk diberikan kebijakan yang dapat mengantisipasi dinamika
interaksi untuk mencegah hilangnya fungsi strategis pulau-pulau
kecil di wilayah perbatasan.
2. Maksud dan Tujuan.
Maksud penyusunan penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran
tentang upaya pembangunan pulau-pulau kecil terluar untuk menjaga
keutuhan NKRI dengan tujuan sebagai bahan masukan bagi pimpinan
dalam rangka penentuan kebijakan di wilayah perbatasan negara
khususnya pulau-pulau kecil terluar dimasa mendatang.
3. Ruang Lingkup dan Tata Urut .
Penulisan Upaya pembangunan pulau-pulau kecil terluar dalam
rangka menjaga keutuhan NKRI ini membahas tentang kondisi
pulau-pulau kecil terluar serta perlunya kebijakan dan strategi
yang akan dijadikan pedoman pengembangan pulau-pulau kecil terluar
dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, disusun dengan tata urut
sebagai berikut :
a.Pendahuluan.
b.Landasan Pemikiran
c.Kondisi Pulau-pulau kecil terluar saat ini.
d.Faktor-faktor yang mempengaruhi
d.Kondisi Pulau-pulau kecil terluar saat ini yang
diharapkan.
e.Upaya Pengembangan Pulau-pulau kecil terluar
f.Penutup.
4. Metodologi.
Penulisan naskah ini menggunakan metode deskriptif analisis
berdasarkan studi kepustakaan. 5.Pengertian a. Pulau adalah daeah
daratan yang berbentuk secara ilmiah dikelilingi oleh air dan yang
berada diatas permukaan air pada waktu pasang.
b. Pulau-pulau kecil adalah kesatuan ekologis pulau dengan luas
kurang atau sama dengan 10.000 km dan tidak atau berpenduduk kurang
dari atau sama dengan 200.000 jiwa.
c. Pulau terluar adalah pulau yang terletak paling luar pada
perairan yuridiksi Republik Indonesiad. Pulau-pulau kecil terluar
adalah pulau-pulau yang secara geografis terletak pada posisi
terluar dari wilayah Republik Indonesia dan memiliki Titik Dasar
yang dijadikan sebagai titik dasar penarikaan garis batas wilayah
negara.e. Kepulauan adalah satu gugusan pulau, termasuk bagian
pulau dan perairan diantara pulau-pulau dan lain-lain , wujud
alamiah yang hubungan nya satu sama lain demikian eratnya sehingga
pulau-pulau perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu
kesatuan geografis.
f. Titik dasar ( TD) adalah titik yang beradapada garis air
rendah dan digunakan sebagai penentuan garis pangkal.
g. Titik Referensi (TR) adalah titik secara fisik berbentuk
pilar didarat dan digunakan sebagai acuan dalam penentuan titik
dasar.h. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia
beserta kepulauan dan perairan pedalamannya.
i. Negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri atas
satu atau lebih kepulauan dan mencakup pulau-pulau lain.
j. Pertahanan Negara adalah segala sesuatu untuk mempertahankan
kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan
terhadap keutuhan bangsa dan Negarak. Wilayah Perbatasan adalah
wilayah geografis yang berhadapan dengan Negara tetangga dengan
penduduk yang bermukim diwilayah tersebut disatukan melalui
hubuingan sosio ekonomi dan sosio budaya dengan cakupan wilayah
administrasif tertentu setelah ada kesepakatan antar Negara yang
berbatasan. l. Laut territorial (LT) atau Zone Teritorial Sea
adalah garis batas laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah
permukaan laut yang terletak maksimal 12 mil dari garis pangkal
teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya
hingga pinggiran luar tepi kontinen. ( lihat UNCLOS 1982)
m. Zona Ekonomi Eklusif ( ZEE) atau Economic Exlusive Zone
adalah suatu daerah diluar dan berdampingan dengan laut
territorial. Lebar ZEE tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis
pangkal.
BAB II
LANDASAN PEMIKIRAN
6.Umum Dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI
perlu disusun strategi dan kebijakan pembangunan pengelolaan yang
disusun dengan memperhatikan kondisi geografis sebagai negara
kepulauan dengan menggunakan sistem pengelolaan terpadu. Salah satu
upaya untuk mempertahankan keutuhan NKRI adalah adanya perhatian
yang sungguh-sungguh terhadap pulau-pulau terluar dengan kebijakan
dan strategi nasional pengelolaan pulau-pulau kecil terluar secara
terpadu dengan menggunakan landasan pemikiran secara filosofis dan
yuridis.
7.Landasan Filosofis. Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan
pulau - pulau kecil terluar, maka digunakan landasan filosofis
sebagai landasan utama yaitu, Pancasila sebagai landasan Idiil,
UUD. 1945 sebagai landasan konstitusionil, Wawasan Nusantara
sebagai landasan Visional dan Ketahanan Nasional sebagai landasan
Konsepsional. Landasan tersebut untuk memantapkan stabilitas
nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
a. Pancasila sebagai Landasan Idiil
Pengejawantahan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan
bemasyarakat berbangsa dan bernegara ditunjukkan dalam sila - sila
dalam Pancasila. Sila persatuan Indonesia, adalah persatuan bangsa
yang mendiami wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bersatu
karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas
dalam wadah negara yang merdeka berdaulat, dengan tujuan untuk
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan
ikut serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi.
Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia dan dasar
negara, melandasi tatanan kehidupan bermasayarakat berbangsa dan
bernegara dalam negara kepulauan, sehingga peningkatan pengelolaan
dan pengembangan sumberdaya alam kelautan secara terpadu, dikelola
dan dikembangkan demi kepentingan seluruh bangsa Indonesia.
b.Undang Undang Dasar 1945, UUD 1945 mengamatkan kepada
penyelenggara negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial serta
persatuan dan kesatuan bangsa yang antara lain tertera dalam pasal
1 ayat (1) dan pasal 33 yang lengkapnya berbunyi :1) Pasal 1 ayat
(1) menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang
berbentuk republik. 2) Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas
kekeluargaan, ayat (2) cabang cabang produksi yang penting bagi
negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara,
ayat (3) bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar - besarnya bagi
kemakmuran rakyat.
Pencantuman kedua pasal tersebut secara konstitusional
memberikan petunjuk tentang harkat bangsa Indonesia, bahwa bentuk
negara Indonesia adalah NKRI yang utuh terbentang dari Sabang
sampai Merauke, oleh karena itu pulau pulau kecil terluar merupakan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam kerangka negara republik
Indonesia, bahwa permasalahan dari satu pulau merupakan
permasalahan kita semua .
Oleh karena itu memberdayakan pulau-pulau kecil yang memiliki
sumberdaya alam perlu diatur secara adil dan selaras untuk sebesar
- besarnya bagi kemakmuran rakyat, dengan menghormati hukum adat
dan hak tradisional, identitas budaya sesuai perkembangan
masyarakat dan prinsip nergara kesatuan republik Indonesia yang
diatur dalam undang undang.
c. Wawasan Nusantara sebagai Landasan Visional.
Landasan visional merupakan dasar dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan bangsa Indonesia, dengan diilhami oleh
cita cita nasional dan lingkungannya sehingga menghasilkan suatu
cara pandang atau wawasan yang memberikan corak pada pola pikir
pola sikap dan pola tindak, maka konsepsi dasar wawasan nusantara
mengartikan tanah air Indonesia beserta isinya sebagai satu
kesatuan wadah dan sarana perjuangan hidup bangsa secara bulat dan
utuh.
Mengacu pada konsepsi dasar tersebut negara Indonesia adalah
negara kepulauan yang merupakan satu kesatuan laut yang ditaburi
oleh pulau - pulau, maka laut atau perairan dalam wilayah nasional
berfungsi sebagai pemersatu keseluruhan wilayah tanah air.
Eksploitasi sumber kekayaan laut digunakan bagi kesejahteraan
seluruh rakyat secara adil dan merata dapat menjadi faktor perekat
persatuan bangsa.
Pulau-pulau kecil terluar dapat diberdayakan untuk mencapai
tujuan nasional seperti diamanatkan di dalam UUD. 1945. Terkait
dengan upaya pemberdayaan kepentingan bangsa Indonesia, Wawasan
Nusantara dapat mempengaruhi kebijakan dan cara pandang bangsa
Indonesia agar dapat memberikan pemerataan pembangunan kepada
seluruh masyarakat Indonesia.
d. Ketahanan Nasional Sebagai Landasan Konsepsional
Ketahanan nasional pada hakekatnya adalah merupakan ketangguhan
dan keuletan suatu bangsa untuk menjamin eksistensi dan
kelangsungan hidupnya guna menuju kejayaan bangsa dan negara dalam
menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan,
gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri.
Usaha pemerintah dalam mewujudkan ketahanan nasional
dilaksanakan melalui pembangunan nasional, sehingga setiap
pembangunan yang dilaksanakan harus didukung oleh ketahanan
nasional. Ketahanan nasional merupakan konsep pembangunan,
pengaturan, dan keamanan disegala aspek kehidupan nasional secara
terpadu, selaras dan serasi dalam rangka menciptakan kehidupan yang
semakin maju, adil dan makmur. Kemantapan keamanan nasional akan
menjamin, pembangunan dikembangkan dibidang kesejahteraan. Kondisi
ini harus dipelihara berkesinambungan, dengan demikian pemanfaatan
sumberdaya alam termasuk pembangunan pulau - pulau kecil diharapkan
dapat menguatkan ketahanan nasional, sehingga aspek keamanan
merupakan salah satu prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan
di daerah. 8.Landasan Yuridis.
Dalam rangka peningkatan pembangunan pulau - pulau kecil
terluar, terdapat peraturan perundang - undangan terkait yang dapat
digunakan sebagai landasan dalam rangka peningkatan pembangunan
pulau - pulau kecil terluar. Adapun peraturan perundang-undangan
yang dimaksud, yaitu :a.Undang-undang Nomor 3 tahun 2002.
Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
menyatakan bahwa pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan
melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman
dan pertahanan negara yang disusun dengan memperhatikan kondisi
geografis Indonesia sebagai negara kepulauan termasuk didalamnya
wilayah perbatasan maritim dan pulau-pulau kecil terluar. Undang
undang ini mengamanatkan bahwa pertahanan negara merupakan upaya
menjaga keutuhan wilayah NKRI, disinilah strategi dan kebijakan
pengelolaan pulaupulau kecil terluar mempunyai arti yang strategis
dalam upaya mempertahanankan keutuhan wilayah NKRI.b.Undang Undang
no. 17 tahun 1985.Undang Undang no. 17 tahun 1985 merupakan
ratifikasi Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982
(UNCLOS1982) , yang harus diperhatikan secara serius adalah tentang
pengaturan tentang rejim hukum ZEE dan landas kontinen. Rejim ZEE
memberi hak kepada negara pantai untuk mengolah dan memanfaatkan
sumber kekayaan hayati pada kolom air di zone tersebut dan
memanfaatkan sumberdaya meneral dan gas di dalam dasar laut pada
zone landas kontinen. c.Undang Undang no. 6 tahun 1996.
Undang Undang no. 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia
mengatur tentang batas wilayah perairan berkaitan dengan negara
kepulauan, termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya. Pengaturan pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan, dan
pelestarian lingkungan perairan Indonesia.d.Peraturan Presiden
nomor 78 tahun 2005.Peraturan Presiden nomor 78 tahun 2005 tanggal
29 Desember 2005 tentang Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar.
Peraturan ini merupakan langkah yang sangat strategis dan perlu
ditindaklanjuti secara saksama karena telah membuka cakrawala baru
distribus kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan pulau-pulau
terluar, yang selama ini masih dilaksanakan secara parsial oleh
yang masing masing instansi terkait berdasarkan asumsi menurut
kompetensi yang dimiliki, sehingga ouput yang dihasilkan belum
optimal.
Peraturan Presiden bertujuan untuk 1) Menjaga keutuhan wilayah
NKRI, keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa serta
menciptakan stabilitas wilayah; 2) memanfaatkan sumber daya alam
dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan ; 3. Memberdayakan
masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.
BAB IIIKONDISI PULAU-PULAU TERLUAR SAAT INI
9.Umum.
Sampai saat sekarang ini pembangunan pulau-pulau kecil terluar
belum menjadi skala prioritas pembangunan oleh pemerintah,
disebabkan karena letaknya yang terpencil, jauh dan sulit
dijangkau. dikarenakan belum ada sarana dan prasana yang terdapat
di pulau pulau kecil, juga karena belum ada kepastian hukum sebagai
landasan kegiatan pembangunan yang mengaturnya.
Potensi pulau-pulau kecil yang masih tersembunyi dan belum
dimanfaatkan secara optimal tersebut mengandung berbagai sumberdaya
alam yang melimpah dan produktif, baik sebagai sumber pangan dan
kakayaan ekosistem, media komunikasi, kawasan rekreasi dan
pariwisata, konservasi dan jenis pemanfaatan lain.
Pembangunan pulau - pulau kecil memiliki ciri khusus yang
meliputi sumberdaya alam, ekonomi dan aspek sosial budaya yang
spesifik. Pulau-pulau kecil terluar tersebut mempunyai posisi yang
sangat strategis, namun rawan dari berbagai ancaman baik idiologi,
politik, ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan dan keamanan.
Kerawanan tersebut dapat berpengaruh terhadap melemahnya stabilisas
nasional, yang pada akhirnya berpengaruh pada keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. 10.Pemanfaatan Pulau - pulau kecil
terluar saat ini Wilayah pulau - pulau kecil terluar saat ini
memiliki potensi sumberdaya alam daratan yang sangat terbatas,
namun sebaliknya memiliki potensi sumberdaya kelautan yang cukup
besar, didukung oleh letaknya yang strategis baik dari aspek
ekonomi maupun pertahanan keamanan serta adanya ekosistem khas
tropis dan produktivitas hayati yang tinggi yaitu terumbu karang,
rumput laut dan hutan bakau (mangrove) dan perikanan.
Pembangunan pulau pulau kecil terluar tersebut juga berpotensi
menjadi pusat pertumbuhan wilayah bagi kepentingan lokal, regional
dan nasional. Pembangunan pengelolaan pulau pulau kecil terluar
didasari atas beberapa hal yaitu :a. Memiliki arti strategis
seperti untuk menjaga kedaulatan wilayah negara, meningkatkan rasa
nasionalisme dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya.b.
Berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga dan dapat
digunakan sebagai titik dasar teknis menarik batas-batas wilayah
NKRIc. Masyarakat yang mendiami pulau-pulau kecil terluar tersebut
sangat memprihatinkan yang mengakibatkan tingginya kesenjangan /
disparitas kondisi sosial ekonomi dengan masyarakat negara yang
berbatasan d. Hanya sebagian kecil saja dari pulau-pulau kecil
terluar yang pendu duk dengan kondisi yang memprihatinkan.e.
Merupakan pintu gerbang bagi lalu lintas perdagangan baik dalam
negeri maupun luar negeri serta sebagai daerah transit.
11.Permasalahan pulau pulau kecil terluar.Permasalahan pulau -
pulau kecil terluar dapat dikaitkan dengan permasalahan penanganan
perbatasan laut, Penanganan perbatasan laut selama ini memang belum
dapat dilakukan secara optimal dan kurang terpadu, serta seringkali
terjadi tarik-menarik kepentingan antara berbagai pihak baik secara
horizontal, sektoral maupun vertikal. Lebih memprihatinkan lagi
keadaan masyarakat sekitar daerah perbatasan negara, seperti lepas
dari perhatian dimana penanganan masalah daerah batas negara
menjadi urusan pemerintah pusat saja, pemerintah daerahpun
menyampaikan keluhannya, karena merasa tidak pernah diajak, serta
masyarakatnya tidak mendapat perhatian. Merekapun bertanya siapa
yang bertanggung jawab dalam membina masyarakat di perbatasan ?
Siapa yang harus menyediakan, memelihara infrastruktur di daerah
perbatasan, terutama daerah yang sulit dijangkau, sementara mereka
tidak tahu dimana batas-batas fisik negaranya ? hal tersebut
sebagian dari permasalahan yang harus dicari solusinya agar potensi
pulau-pulau kecil terluar dapat dioptimalkan.Permasalahan yang
dihadapi oleh pulau-pulau kecil terluar, tidak terlepas dari
masalah teknis dan kondisi di lapangan. Permasalahan yang dihadapi
oleh pulau-pulau kecil terluar antara lain : a. Potensi sumberdaya
pulau pulau kecil belum dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan
potensi pulau pulau kecil masih dihadapkan pada bebagai masalah
yaitu selain tempatnya terpencil , terbatasnya sarana dan prasarana
dan sumberdaya manusia, disisi lain di pulau pulau kecil terluar
terdapat titik dasar (TD) /base point yang merupakan titik
referensi dalam menetapkan batas wilayah kedaulatan NKRI. b.
Kondisi pulau-pulau kecil terluar pada umumnya belum/tidak didukung
oleh sarana prasarana perhubungan yang memadai, sehingga wilayah
tersebut terkesan terbelakang . Kondisi yang terisolir tersebut
terkesan tidak mendapat perhatian baik oleh pemerintah dan
masyarakat. Kesan marginal pada pulau-pulau kecil terluar makin
terasa apabila dihubungkan dengan minimnya sarana dan prasarana
yang dipunyai saat ini. Upaya peningkatan pembangunan transportasi
laut dan udara perlu menjadi prioritas untuk mengembangkan potensi
pulau-pulau kecil tersebut. Keterbatasan tersebut diantaranya
disebabkan masih banyaknya orientasi arah pembangunan lebih
dipusatkan pada daratan di pulau-pulau besar.c. Kondisi Sumber Daya
Manusia di wilayah pulau-pulau kecil terluar kualitasnya sangat
rendah, sebagian penduduknya relatif miskin dan kemiskinan tersebut
memicu tekanan terhadap sumberdaya laut yang menjadi sumber
penghidupannya, bila hal tersebut diabaikan akan berpengaruh
meningkatnya kerusakan ekosistem pulau pulau kecil. Penyebaran
penduduk sangat jarang dan hanya menempati beberapa pulau kecil
terluar. Sebagai obyek pembangunan tingkat produktifitas sangat
rendah disebabkan karena ketrampilan dan pengetahuan yang dimiliki
belum mampu menghadapi perkembangan yang terjadi. d.Banyaknya
pelanggaran hukum di wilayah perbatasan penyelundupan, pencurian
ikan, trafficking, perompakan dan lain-lain. Pulau-pulau tersebut
sering dijadikan tempat singgah oleh para pelaku pelenggaran di
wilayah perbatasan laut. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk
melakukan pembinaan, pengawasan dan pengelolaan, khususnya terhadap
pulau-pulau terpencil yang sulit dijangkau dan tidak
berpenghuni.
e.Kondisi pulau-pulau kecil umumnya rentan terhadap kerusakan
baik oleh alam atau oleh ulah manusia. Beberapa pulau karena tidak
terlindung rawan terhadap abrasi air laut, sementara bagian yang
lain rentan terhadap gempa bumi dan tsunami. Pulau-pulau kecil
terluar pada umumnya dikelilingi oleh perairan yang terbuka yang
tidak memberi perlindungan dari terpaan gelombang dan ganasnya
angin dan udara laut, sehingga bagian-bagian terluar dari
pulau-pulau tersebut rawan terhadap abrasi, ablasi dan pengikisan.
Upaya konservasi perlu dilakukan untuk menjaga kelestarian
pulau-pulau kecil terluar tersebut.
f.Belum sinkronnya pengelolaan pulau-pulau kecil terluar, baik
yang mencakup aturan-aturan perundangan yang jelas, kelembagaan,
program maupun kejelasan kewenangan. Hal tersebut menjadikan para
pelaku usaha yang diharapkan dapat berperan dalam memberdayakan
pulau-pulau kecil sebagai contoh untuk obyek wisata bahari, para
pengusaha menjadi ragu dan tidak berminat lagi. Pada bidang
eksplorasi mineral dan migas serta industri perikanan, pemerintah
pusat dan pemerintah daerah sering masih berbeda pendapat tentang
masalah pengelolaan pulau-pulau kecil terluar tersebut. Upaya
pemecahan masalah ini perlu dilakukan untuk menghindari tumpang
tindihnya peraturan dan juga untuk terselenggaranya pengelolaan
yang berkelanjutan dan dilakukan secara terpadu, baik oleh
pemerintah pusat, daerah, pengusaha maupun masyarakat umum.
g.
Kurangnya sosialisasi tentang keberadaan dan pentingnya
pulau-pulau terluar yang memiliki titik-titik dasar (TD) dan
titik-titik referensi (TR). Sosialisasi hal tersebut akan memberi
dampak pengertian pada masyarakat bahwa ada wilayah laut dengan
berbagai batas wilayah laut yang perlu diselesaikan dengan
perundingan dengan negara tetangga. PP no. 38 tahun 2002, tentang
koordinat titik-titik geografi , menunjukkan bahwa sebagian besar
titik-titik tersebut terletak pada pulau-pulau kecil terluar.
h. Pertahanan dan keamanan pada pulau-pulau kecil terluar perlu
mendapat perhatian pemerintah. Permasalahan pulau pulau kecil di
perbatasan masih menyisakan permasalahan dibidang pertahanan
keamanan. Hal tersebut disebabkan permasalahan perbatasan pulau
pulau kecil terluar belum terselesaikan dengan negara tetangga. Hal
lain yang menonjol dalam masalah pulau pulau kecil terluar adalah
pengawasan dan penegakan kedaulatan dan hukum, dimana banyaknya
pulau pulau kecil yang tidak berpenghuni digunakan untuk tempat
penyelundupan, pembuangan limbah, penambangan pasir dan penangkapan
ikan yang tidak ramah lingkungan. Disisi lain terbatasnya jumlah
aparat dan sarana patroli menyebabkan lolosnya pelanggar hukum
dimata aparat, namun apabila tertangkap maka sangsi yang berat dari
berbagai pihak yang melaksanakan pelanggaran.
BAB IV
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
12.Umum.
Posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan yang
terletak pada posisi silang dunia menjadikan Indonesia terbuka dari
segala arah dan rentan terhadap perkembangan lingkungan, baik
global, regional dan nasional. Perubahan dan perkembangan
lingkungan yang bergerak sangat cepat, dapat berpengaruh langsung
maupun tidak langsung terhadap kebijakkan dan strategi pembangunan
nasional maupun daerah. Salah satu pemicu perubahan tersebut adalah
kemajuan tehnologi komunikasi dan informasi yang berdampak luas
disegala aspek kehidupan bangsa, kemudian pertambahan penduduk
dunia, makin terbatasnya sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap
negara dan meningkatnya kepentingan ekonomi setiap bangsa di dunia
untuk memperoleh keunggulan dan jaminan kesejahteraan.
Dampak dalam pengaruh perkembangan lingkungan strategi baik
global regional maupun nasional harus dicermati dan dianalisis
karena dapat berpengaruh langsung terhadap kelangsungan hidup
bangsa dan negara.
13.Pengaruh perkembangan lingkungan global.
Globalisasi yang dialami oleh seluruh bangsa bangsa di dunia
merupakan suatu fenomena perubahan sosial yang tidak direncanakan
dan tidak mengenal tempat, akses informasi berkembang semakin mudah
dan cepat, dapat mencapai tempat lain tanpa memandang jarak dan
batas negara. Segala kemudahan bisa didapat dalam proses
globalisasi, mendorong ketergantungan antar negara, namun juga
memaksakan kompetisi antar umat manusia, antar golongan dan antar
negara. Menguatnya kepentingan ekonomi tiap bangsa mengakibatkan
terjadinya persaingan untuk memperoleh pasar internasional sebesar
mungkin. Bangsa yang unggul dalam memenangkan persaingan, akan
mampu mengejar kepentingan nasional dalam upaya meningkatkan
kesejahteraan rakyatnya. dan untuk alasan tersebut dimunculkannya
ide pasar bebas, sebaliknya bangsa yang kalah dalam persaingan
cenderung terjerumus kedalam krisis ekonomi yang diikuti krisis
krisis yang lain.
Seiring dengan kemajuan teknologi dan pesatnya perdagangan dunia
menyebabkan jalur perhubungan laut ( Sea Lane of Communication/
SLOC) di perairan Indonesia terus meningkat bagi jalur perdagangan
dunia. Ada tujuh selat yang sangat strategis yang digunakan sebagai
jalur perhubungan laut, empat diantaranya berada di wilayah
Indonesia, yaitu selat Malaka dan selat Singapura, selat Sunda,
selat Lombok, selat Ombai Wetar. Keberadaan jalur perhubungan laut
yang melewati laut teritorial Indonesia tersebut mempunyai nilai
strategis dan aspek ekonomis dalam pengembangan pulau pulau kecil
terluar yang dilewatinya.
14.Pengaruh perkembangan lingkungan regional.
Perkembangan dan kecenderungan global merupakan salah satu
faktor yang mempengaruhi lingkungan regional. Sejak diberlakukannya
forum kerjasama ekonomi regional AFTA dan forum kerja sama APEC
yang disepakati dilaksanakan tahun 2003 yang lalu untuk AFTA dan
tahun . 2020 untuk APEC, memberi peluang kepada negara negara ASEAN
untuk menghadapi tantangan kompetisi pasar bebas serta peluang
investasi keluar negeri. Daya saing produksi barang dan jasa yang
dimiliki oleh suatu negara sangat menentukan kemampuan suatu negara
untuk mengambil keuntungan dipasar bebas. Sumber kekayaan alam
bukan lagi satu satunya syarat mutlak kemampuan ekonomi suatu
negara, akan tetapi yang lebih berperan adalah kemampuan sumber
daya manusia.
Terjadinya pergeseran pada permasalahan keamanan regional dengan
dihadapinya berbagai konflik yang bersumber dari klaim territorial,
keamanan jalur perhubungan laut, sampai dengan masalah masalah
keamanan non tradisional seperti terorisme, perompakan dan
pembajakan di selat Malaka, serta penyelundupan. Perkembangan
ekonomi regional tersebut, dari beberapa negara Asia sangat
dipengaruhi oleh stabilitas ekonomi di Indonesia, antara lain :
Masalah geo - politik yang berkaitan dengan perbatasan wilayah
laut dengan negara tetangga sampai saat ini masih menjadi
permasalahan serius dan dapat menjadi potensi sumber permasalahan
hubungan kedua negara di masa datang. Disamping garis batas,
pelintas batas, pencurian sumberdaya alam dan posisi geografis juga
merupakan sumber masalah yang dapat mengganggu hubungan antar
negara. Indonesia memiliki perbatasan dengan 10 (sepuluh) negara
tetangga, yaitu India, Thailand. Malaysia, Singapura, Vietnam,
Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste. Memiliki
12 (dua belas) pulau yang mempunyai kerawanan yang dapat menjadi
sumber konflik perbatasan dengan negara tetangga bila tidak
diantisipasi sejak dini, adapun ke12 pulau tersebut adalah :
a.Pulau Rondo, di wilayah provinsi NAD, pulau ini tidak
berpenghuni dan berbatasan dengan India menyimpan potensi konflik
perbatasan, perairan sekitar pulau Andaman dan Nicobar secara
tradisional sering didatangi oleh nelayan Aceh untuk menangkap
ikan, terdapat sarana bantu navigasib.Pulau Nipa, di wilayah
provinsi Kepulauan Riau merupakan pulau terluar diperbatasan dengan
Singapura, pulau ini tidak berpenghuni dan hampir tenggelam akibat
dari penambangan pasir laut. Tenggelamnya P Nipa akan dapat
menimbulkan kerugian besar bagi Indonesia, karena akan berdampak
pada penentuan batas maritim dimasa mendatang, terdapat sarana
bantu navigasi.c.Pulau Berhala, di wilayah provinsi Sumatera Utara
berbatasan dengan Malaysia di selat Malaka, pulau ini tidak
berpenghuni. Permasalahan perbatasan dengan Malaysia di laut
Sulawesi belum tuntas disepakati oleh kedua belah pihak, belum
tuntasnya batas maritim akan menimbulkan persoalan dilapangan
antara petugas dilapangan dan antara nelayan Indonesia dengan
Malaysia. terdapat sarana bantu navigasi.d.Pulau Sekatung, wilayah
provinsi Kepulauan Riau, berbatasan dengan Vietnam, terletak di
kepulauan Riau tidak ada penduduk, sudah ada suar yang dibangun
oleh pemerintah RI.
e.Pulau Marore, Miangas dan Pulau Marampit. Di wilayah provinsi
Sulawesi Utara, berbatasan dengan Filipina, Pulau Marore
berpenduduk, Pulau miangas berpenduduk, Pulau Marampit berpenduduk.
Belum ada kesepakatan tentang batas wilayah antara Indonesia dengan
Filipina diperairan utara Pulau Miangas dan Laut Sulawesi
f.Pulau Fani, Pulau Fanildo dan Pulau Bras, di wilayah provinsi
Papua, berbatasan dengan republik Palau. Pulau Fani berpenghuni,
Pulau Fanildo tak berpenghuni, Pulau Bras berpenghuni. Belum
sependapat tentang batas ZEE antara kedua negara meskipun sampai
saat ini hubungan kedua negara masih terlihat baik, namun hal ini
perlu diwaspadai karena tidak ada hubungan yang abadi akan tetapi
hanya kepentingan yang abadi.g. Pulau Dana, di wilayah provinsi
NTT, posisinya berada di ujung selatan Pulau Timor, merupakan pulau
terluar yang berbatasan dengan Australia, lokasainya berada pada
jalur ALKI 3. tidak berpenghuni dan merupakan cagar alam dan hutan
lindung.
h.Pulau Batek, di wilayah provinsi NTT, berbatasan dengan Timor
Leste, tidak berpenghuni, sedang dibangun suar dan perlu mendapat
perhatian dari pemerintah Indonesia, dengan Timor Leste sampai saat
ini belum memiliki perjanjian batas wilayah laut.15.Peluang dan
Kendala.
a. Peluang
1) Sebagai negara kepulauan yang letaknya pada posisi silang
perdagangan dunia, memberi peluang secara ekonomi dan politik bagi
perekonomian dan pembangunan pulau pulau kecil terluar.
2) Sumber kekayaan alam hayati dan non hayati yang berada di
pulau-pulau kecil di laut yurisdiksi nasional merupakan aset bangsa
yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan
bangsa,dan potensi sumber kekayaan alam Indonesia yang melimpah
merupakan harapan untuk dapat digunakan dalam memperbaiki
perekonomian yang hingga saat ini masih belum pulih benar.
3) Pemberian otonomi dari pusat ke daerah terutama dalam hal
pendapatan asli daerah, mengandung konsekuensi daerah akan memiliki
kewenangan yang lebih luas dalam mengatur perolehan pendapatan
sesuai potensinya.4) Sumber daya manusia yang cukup besar jumlahnya
merupakan modal dasar untuk dapat diberdayakan dan sebagai pangsa
serta sumber daya yang potensial untuk pengembangan sosial.
b. Kendala1) Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari
beribu pulau kecil dengan laut yang luas rawan terhadap segala TAHG
karena posisinya yang terbuka dari segala arah dan potensi konflik
dapat terjadi terhadap 12 pulau pulau kecil terluar, apabila tidak
dikelola dengan baik.
2)Terbatasnya sarana prasarana dan alut sista TNI/Polri untuk
digunakan dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam
rangka menjaga keamanan dan kedaulatan negara.3) Semakin rawannya
infiltrasi dilakukan pihak-pihak yang berkepentingan ke wilayah
Indonesia dengan memanfaatkan berbagai kesempatan selama melewati
jalur jalu ALKI perairan Indonesia, terlebih selat Malaka yang
rawan terhadap kejahatan di laut sehingga mengundang perhatian
negara maju untuh mengambil alih pengelolaan pengamanan di selat
Malaka sehingga dapat menganggu konsentrasi pembangunan di wilayah
yang berdekatan dengan kawasan tersebut terutama pulau pulau
kecil.4) Eksploitasi yang berlebihan terhadap keanekaragaman sumber
daya alam hayati dan non - hayati, sebagai hasil pemanfaatan
kondisi geografi Indonesia dalam pembangunan nasional, dapat
mengancam kelestarian alam di wilayah nasional. Akibatnya akan
menyisakan kerusakan alam yang sangat merugikan bagi kehidupan
manusia di berbagai pulau di Indonesia.
BAB VPEMBANGUNAN PULAU PULAU KECIL TERLUAR YANG DIHARAPKAN16.
Umum
Pembangunan pulau - pulau kecil terluar pada dasarnya merupakan
perwujudan dari pembangunan nasional yang ditujukan untuk
meningkatkan kualitas hidup masyarakat guna memperkokoh ketahanan
nasional untuk menuju stabilitas nasional yang dinamis dan keutuhan
NKRI. Dengan demikian pembangunan yang dilaksanakan harus
memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan dapat dikelola
secara komprehensif integral sesuai peruntukkan dengan
memperhatikan kepentingan daerah, regional dan nasional sehingga
pengelolaannya dapat berkelanjutan dan menimbulkan dampak positip
baik sosial maupun ekonomi.
Pembangunan sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan
masyarakat dalam jangka panjang serta memberikan nilai ekonomis dan
keamanan, utamanya di pulau-pulau kecil terluar antara lain,
pembangunan sarana perhubungan / transportasi, sekolah, perikanan,
telekomunikasi, pos pengawasan, sentra ekonomi, relokasi nelayan
dan sarana kesehatan. Sedangkan pembangunan yang lainnya menyangkut
pembangunan mental ideologi, pendidikan dan sosialisasi peningkatan
kualitas SDM dan penegakan hukum. Dalam pengelolaan pulau-pulau
kecil terluar , pembangunannya ditujukan kepada hal-hal untuk
mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, mempertahankan kelestarian
lingkungan, mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan penyebaran
penduduknya, meningkatkan kesejahteraan, dan kesiapan menghadapi
era perdagangan bebas, pertukaran budaya dan penguasaan teknologi.
Untuk pulau-pulau kecil terluar masih ditambah dengan terjaminnya
keberadaan Titik Dasar.
Seiring dengan peningkatan kesejahteraan maka faktor keamanan
juga dituntut untuk dapat melindungi hasil pembangunan yang telah
dicapai. Hasil pembangunan di pulau-pulau kecil terluar yang dapat
dinikmati merata oleh penduduk setempat akan dapat memantapkan
stabilitas nasional. Keberhasilan pembangunan tersebut akan
menimbulkan kecintaan kepada pemerintah dan dapat memperkokoh
negara kesatuan Republik Indonesia.17.Pembangunan Pulau-pulau kecil
terluar yang diharapkan.
Pembangunan pulau-pulau kecil terluar merupakan bagian integral
dari pembangunan nasional dengan memperhatikan kepentingan daerah,
pada dasarnya harus mengacu kepada prinsip pembangunan yaitu
mewujudkan keutuhan NKRI, memadukan koordinasi lintas sektor dan
daerah, melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, memihak kepada
masyarakat dan ekonomi lokal, mengacu kepada otonomi daerah, dan
melibatkan semua pihak sebagai kemitraan.
Pembangunan pulau-pulau kecil terluar yang diharapkan dapat
memberi manfaat langsung maupun tidak langsung terhadap
kesejahteraan masyarakat. aspek-aspek tersebut dapat diuraikan
sebagai berikut :
a. Pembangunan Sumberdaya Alam Potensi kandungan sumber daya
alam di pulau-pulau kecil terluar cukup melimpah dan belum dikelola
secara optimal, hal ini tergantung dari proses pengelolaannya serta
letak pulau tersebut. Secara umum sumber daya alam yang terdapat di
pulau pulau kecil terluar terdiri dari sumber daya yang dapat pulih
(hayati), sumber daya yang tidak dapat pulih (non hayati)
Pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam hayati, tersebut meliputi,
terumbu karang, hutan bakau, rumput laut dan perikanan dan
pemanfaatan potensi sumber daya alam non hayati meliputi minyak
bumi, mineral, bahan tambang, dll.
Pemanfaatan sumber daya alam ini dapat memberikan kesejahteraan
kepada masyarakat di pulau pulau tersebut bila dilaksanakan melalui
:
1) Pelaksanakan eksplorasi dan eksploitasi kandungan mineral dan
minyak yang sangat potensial dipulau-pulau tersebut dan dapat
memberikan kontribusi untuk pembangunan dan pengembangan potensi
fisik dan non fisik terhadap pulau-pulau kecil terluar.2)
Menciptakan regulasi yang mengatur eksplorasi dan eksploitasi
sumber daya mineral lainnya dalam upaya menciptakan kelestarian dan
keseimbangan lingkungan hidup.
Pengembangan pulau pulau kecil yang tidak berpenghuni dapat
dilaksanakan melalui kegiatan konservasi dan taman nasional laut,
daerah persinggahan / tempat berlabuh kapal, pariwisata dan
relokasi nelayan.
b.Tersedianya Sarana Prasarana Perhubungan yang memadai.
Untuk mendukung pengembangan pulau pulau kecil terluar
diperlukan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang
meliputi transportasi, komunikasi, pembuatan pelabuhan, sarana
jalan, sarana listrik, sarana air bersih, sekolahan, rumah sakit,
pasar dan sebagainya. Penyediaan sarana dan prasarana tersebut
diperlukan untuk dapat membuka akses pengembangan ekonomi pendukung
logistik, pemberdayaan masyarakat dan dapat meningkatkan mobilitas
penduduk antar pulau dan untuk membuka keterasingan masyarakat.
Peran pemerintah baik pusat maupun daerah yang didukung oleh para
investor diperlukan untuk penyediaan sarana dan prasarana sosial
ekonomi dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan.
Kelengkapan fasilitas perhubungan laut dan udara dan penyediaan
sarana dan prasarana, dapat memacu dan meningkatkan aktivitas
perekonomian pulau pulau kecil dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat,
c. Pembangunan Kualitas SDM Kualitas sumber daya manusia di
pulau-pulau kecil terluar umumnya masih rendah, sehingga dibutuhkan
upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya tersebut. Upaya
peningkatan sumberdaya manusia dapat dilakukan dengan melalui
pendidikan, baik formal maupun non formal. Pembangunan fasilitas
pendidikan berupa sekolah dan peningkatan jumlah tenaga
pendidik/guru di pulau-pulau kecil perlu menjadi prioritas
pembangunan sumberdaya manusia di pulau-pulau tersebut. Pendidikan
non formal diberikan melalui pelatihan-pelatihan untuk memberikan
bekal ketrampilan yang dapat digunakan dalam meningkatkan kemampuan
masyarakat guna mendapatkan mata pencaharian yang lebih baik,
misalnya pelatihan pembuatan keramba kerapu, pelatihan perbaikan
mesin kapal tradisional dan pelatihan budidaya rumput laut.
d.Pengawasan dan Pengamanan yang Berkelanjutan. Peningkatan
pengawasan dan pengamanan dilakukan dengan memanfaatkan keberadaan
pulau pulau kecil terluar sebagai ujung tombak dan garis depan
pusat monitoring wilayah negara NKRI. Penempatan unsur-unsur
patroli baik darat, udara maupun laut perlu diprioritaskan dan
dilaksanakan secara terus-menerus berkelanjutan mengingat maraknya
berbagai pelanggaran seperti illegal fishing, illegal logging,
penyelundupan manusia, dan berbagai pelanggaran lainnya.
Pulau-pulau kecil terluar sangat strategis sebagai tempat
pengawasan dan pengamanan dari ancaman, gangguan, hambatan dan
tantangan terutama dari luar atau negara yang berbatasan, sehingga
diharapkan stabilitas nasional dapat terjamin. Hal ini dilakukan
untuk mengantisipasi era globalisasi dan pembukaan akses
internasional diberbagai sektor, menjadikan pulau pulau kecil di
daerah perbatasan sangat rentan terhadap pengaruh negara tetangga
baik secara politik, pertahanan, keamanan, sosial, ekonomi, dan
budaya, sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus untuk selalu
diadakan pengawasan dan pengamanan.e.Regulasi perundang - undangan
tentang pengelolaan pulau - pulau Kecil.
Belum adanya regulasi yang mengatur pembangunan pulau pulau
kecil menyebabkan pengembangan pulau pulau kecil belum optimal.
Untuk itu perlu adanya regulasi yang mengatur pelaksanaan
pengelolaan pulau-pulau kecil terluar, sehingga memberikan
kejelasan dan kepastian hukum bagi para pengusaha yang akan
mengembangkan usahanya di pulau-pulau kecil terluar. Penataan
pengaturan maupun perundang-undangan pengelolaan pulau-pulau kecil
tidak hanya dibutuhkan oleh pengusaha, namun dibutuhkan juga oleh
pemerintah baik pusat maupun daerah beserta masyarakatnya terutama
yang berhubungan dengan kewenangan untuk peningkatan pembangunan
pada pulau-pulau kecil tersebut. Penyusunan rencana tata ruang dan
wilayah pada pulau-pulau kecil terluar perlu dilaksanakan untuk
dijadikan sebagai dasar perencanaan yang dilakukan oleh instansi
secara vertikal dan horisontal dalam mengembangkan pulau pulau
kecil. Sedangkan penyusunan rencana bisnis penting dilakukan untuk
memberi gambaran potensi dan prospek ekonomi pulau pulau kecil
kepada investor baik domestik maupun mancanegara. Dengan adanya
kejelasan aturan atau per undang-undangan tentang pengelolaan
pulau-pulau kecil terluar diharapkan para pelaku pembangunan
pulau-pulau kecil dapat dengan tenang melaksanakan kegiatannya
bereferensi pada aturan atau per undang-undangan tersebut.
f.Terpenuhinya penetapan dan penegasan batas wilayah laut
.Penetapan dan penegasan batas wilayah meliputi kegiatan - kegiatan
survei Basepoint untuk penentuan titik-titik dasar, penetapan
titik-titik koordinat geografi serta perundingan dan penetapan
batas maritim dengan negara tetangga diperlukan untuk memberikan
kejelasan wilayah. Pada saat ini belum selesainya secara tuntas
permasalahan batas wilayah laut dengan negara tetangga, yaitu batas
wilayah antara Indonesia dengan Australia, Timor Leste, Palau,
Malaysia, Singapura, Filipina dan India. Untuk menghindari konflik
dengan negara tetangga diperlukan perundingan bilateral untuk dapat
segera menyelesaikan batas wilayah dengan negara tetangga, Untuk
selanjutnya dipetakan untuk diundangkan sebagai dokumen negara.
Disamping itu seluruh pulau pulau kecil terluar terdapat titik
dasar, hal tersebut harus dipelihara agar tidak hilang yang
disebabkan oleh alam maupun ulah manusia. f. Pertahanan dan
Keamanan.
Pembangunan pulau pulau kecil terluar dapat terlaksana dengan
baik apabila didukung dengan keamanan yang kondusif sehingga mampu
menarik investor. Penyelenggaraan pertahanan keamanan dilaksanakan
melalui patroli sehari hari dari TNI AL dalam rangka penegakan
hukum dan penindakan terhadap setiap pelanggaran yang terjadi
utamanya penanggulangan upaya-upaya pelanggaran yang dilaksanakan
di sekitar pulau-pulau kecil terluar terutama penangkapan ikan
ilegal, penambangan ilegal, penyelundupan kayu dan pendatang
ilegal.
Pembangunan dan pembentukan pos pos pulau-pulau terluar sebagai
pos pengawasan penting terhadap upaya pelanggaran-pelanggaran yang
mungkin terjadi di perairan, sehingga kekuatan hankam dengan
peralatan mutakhir di pulau-pulau kecil terluar memberikan daya
tangkal yang efektif terhadap upaya pelanggaran-pelanggaran wilayah
teritorial oleh musuh. Terhadap pulau pulau kecil terluar di
wilayah perbatasan dapat menjadi sumber konflik antar negara,
dengan demikian dibutuhkan kemampuan hankam yang mampu melindungi
kedaulatan negara serta mengamankan hasil-hasil pembangunan.18.
Wujud keberhasilan pembangunan pulau-pulau kecil terluar yang
diharapkanKeberhasilan suatu pembangunan pulau-pulau kecil dapat
dilihat dari sejauh mana hasil pembangunan tersebut dapat dirasakan
oleh masyarakat. Selain itu pembangunan tersebut dikatakan berhasil
kalau dapat memenuhi prinsip pembangunan nasional yang telah
disebutkan diatas dan prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu :
efisien, optimal secara ekonomi berkeadilan dan dapat diterima
secara sosial budaya dan secara ekologis tidak melampaui daya
dukung.Adapun wujud pembangunan pulau-pulau kecil terluar yang
diharapkan antara lain : a. Terjalinnya koordinasi antar pemerintah
pusat dan pemerintah daerah di pulau-pulau kecil terluar dengan
baik.b. Di pulau-pulau kecil terluar, tersedia aturan
perundang-undangan yang diikuti dengan penegakan hukum yang
tegas.c. Adanya Lembaga yang bertanggung jawab dalam masalah
perbatasan.d. Pengawasan dan patroli keamanan berjalan secara rutin
dan terkoodinir dengan baik.e. Tersedianya sarana prasarana
tersedia lengkap secara bertahap.f. Meningkatnya sarana
pendidikan,kesehatan,kesejahteraan dan pendapatan masyarakat
meningkat.g. Tersedianya akses transportasi laut/udara keluar masuk
pulau mudah.h. Pasokan listrik/sumber energi tersedia dan
mencukupi.i. Kesadaran masyarakat memahami wajib bela negara dan
cinta tanah air.j. Perdagangan antar pulau berjalan dengan aman dan
lancar
Inti dari keberhasilan pembangunan pulau-pulau kecil terluar
adalah terpeliharanya stabilitas nasional berupa kesejahteraan
masyarakat dan terpeliharanya keamanan. Kesejahteraan dan keamanan
adalah dua kata yang tidak dapat dipisahkan dalam memantapkan
stabilitas nasional serta menjaga keutuhan NKRI. Pengaturan dan
penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi
dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional merupakan
hakekat konsepsi Ketahanan Nasional.19.Dukungan hasil pembangunan
Pulau-pulau Kecil Terluar terhadap Keutuhan NKRI
Dukungan pembangunan pulau-pulau kecil terluar terhadap keutuhan
wilayah NKRI tergantung sejauh mana permasalahan yang timbul dapat
di minimise dan hasil pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat
pulau-pulau kecil terluar. Disisi lain lokasi yang terpencil dan
jauh dari sentra sentra ekonomi dan pusat aktifitas manusia, adalah
logis apabila sarana dan prasarana tranportasi merupakan kebutuhan
yang sangat mendesak untuk direalisasikan sebagai alat tranportasi
yang menghubungkan antar pulau, termasuk masyarakat pulau pulau
kecil yang berada di daerah perbatasan dan dekat dengan negara
lain. Kemudahan dan tersedianya sarana penunjang dalam bentuk
tranportasi dan telekomunikasi akan menghilangkan ketergantungan
masyarakat perbatasan terhadap negara tetangga yang selama ini
bergantung dari segi perekonomian. Maka kegagalan pembangunan akan
dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
sehingga dengan mudah memunculkan hasrat untuk memisahkan diri dari
NKRI. Pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana penunjang di
pulau pulau kecil terluar tersebut akan semakin mudah apabila
dilibatkan dari masyarakat sekitar. Kelancaran pembangunan akan
bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus
juga memperkokoh stabilitas nasional serta makin memperkuat
keutuhan berbangsa dan bernegara dalam NKRI.
Belum meratanya pembangunan yang dilaksanakan selama ini menjadi
bukti kekurang pedulian pemerintah terhadap kondisi kawasan
pulau-pulau kecil terluar. Pembangunan yang terpusat di
wilayah-wilayah tertentu akan menimbulkan kecemburuan sosial yang
lebih mendalam bagi pulau-pulau yang selama ini terlupakan.
Sebagian pulau-pulau kecil terluar yang berdekatan dengan negara
tetangga, secara fisik tentunya dapat melihat secara jelas
perkembangan wilayah di negara tetangga yang pada umumnya lebih
tertata dengan baik di segala aspek kehidupannya. Apabila hal ini
tidak dipedulikan oleh pemerintah, dikhawatirkan dapat melunturkan
nasionalisme masyarakat di pulau kecil tersebut. Kondisi nyata di
lapangan seperti tersebut di atas tentunya memiliki akibat yang
nyata dalam perkembangan masyarakat di pulau-pulau terkait dengan
segala aspek politik, sosial, budaya, ekonomi dan keamanan. Hal ini
dapat menjadi kendala yang sangat besar apabila tidak secepatnya
ditanggulangi, seperti mudahnya pengaruh negatif masuk ke dalam
masyarakat pulau-pulau kecil terluar yang pada umumnya serba
kekurangan, baik dari segi apresiasi politik, kemampuan ekonomi
maupun kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia.
Pembangunan pulau-pulau kecil terluar menjadi hal yang sangat
penting mengingat peran dan fungsinya yang sangat strategis sebagai
garda terdepan negara kepulauan Republik Indonesia. Meskipun
terjadinya pergantian pemerintahan dari orde baru ke orde
reformasi, namun stabilitas nasional tetap diperlukan sekaligus
dijadikan indikator untuk melaksanakan pembangunan yang
berkelanjutan serta barometer bagi pihak luar untuk melaksanakan
investasi di Indonesia. Pada kenyataannya peri kehidupan yang
normal memerlukan keamanan, ketertiban, dan stabilitas itu sendiri.
Stabilitas yang menciptakan kondisi kondusif untuk usaha-usaha
peningkatan kehidupan rakyat melalui program pembangunan ekonomi
serta pembangunan sektor-sektor lainnya.
Pembangunan fisik dan non fisik memberikan kontribusi pada
pesatnya perekonomian masyarakat yang semakin baik, jalur
distribusi barang dan jasa berjalan lancar, sehingga semakin
terbukanya peluang untuk mengembangkan potensi yang ada di
wilayahnya. Aktifitas pembangunan pulau-pulau kecil terluar
memberikan pangaruh terhadap stabilitas nasional. Dampaknya dari
pengaruh tersebut dapat dilihat melalui pendekatan panca gatra, sbb
:
a. Pengaruh stabilitas Idiologi.Pulau-pulau kecil terluar
merupakan tempat lintas batas yang rawan terhadap ancaman masuknya
ideologi asing yang dapat mempengaruhi rasa nasionalisme dan
pelanggaran hukum. Prinsip pembangunan yang berkelanjutan dengan
memberdayakan pulau-pulau kecil terluar merupakan perwujudan
implementasi nilai-nilai Pancasila yaitu pemerataan pembangunan
yang berkeadilan sehingga stabilitas ideologi dapat dicapai.
b. Pengaruh stabilitas Politik.
Masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil terluar yang
mempunyai pertalian suku/rumpun yang sama dengan rumpun negara
tetangga dapat merupakan masalah dalam bidang politik. Hubungan
politik Luar Negeri yang terjalin dengan baik dengan negara
tetangga akan menimbulkan saling pengertian antar pemerintah dalam
menangani permasalahan masing-masing warganegara di daerah
perbatasan. Otonomi daerah telah memberikan kewenangan daerah untuk
mengelola wilayahnya secara seimbang antara pusat, daerah dan
masyarakat. Dengan dilibatkannya masyarakat lokal dalam proses
pembangunan pulau pulau kecil terluar sehingga pembangunan yang
dilaksanakan dapat tepat sasaran, karena mereka lebih tahu apa yang
dibutuhkan dan apa yang harus dibangun. Dengan demikian kepercayaan
masyarakat menjadi lebih baik dan persatuan dan kesatuan dapat
terjaga dan stabilitas politik dapat terjamin.
c. Pengaruh stabilitas Ekonomi.
Pembangunan ekonomi adalah faktor yang sangat berpengaruh dalam
stabilitas nasional. Pulau-pulau kecil terluar yang merupakan
daerah lintas batas membutuhkan sarana prasana untuk mendukung
kegiatan ekonomi yang kompetitif agar dapat bersaing dengan
kegiatan ekonomi di wilayah perbatasan. Kerjasama ekonomi antar
negara yang berbatasan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan
ekonomi daerah termasuk pulau-pulau kecil terluarnya. Pembangunan
sektor ekonomi yang berhasil dapat meningkatkan taraf hidup
masyarakat dan mendatangkan devisa bagi negara. Peningkatan taraf
hidup masyarakat akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat
kepada pemerintah. Sehingga stabilitas ekonomi dapat tercapai.d.
Pengaruh stabilitas Sosial Budaya .Pembangunan pulau-pulau kecil
terluar dengan mendayagunakan sumberdaya alam dengan melibatkan
partisipasi masyarakat didaerah dapat meningkatkan tanggung jawab
masyarakat terhadap lingkungan untuk ikut menjaga dan memanfaatkan
SDA untuk kesejahteraan rakyat. Dengan demikian dapat meningkatkan
semangat masyarakat untuk bangkit memperbaiki taraf hidupnya, yang
pada akhirnya stabilitas sosbud dapat tercapai.
e. Pengaruh stabilitas Pertahanan Keamanan. Sama halnya dengan
aspek ekonomi, aspek hankam juga merupakan faktor yang sangat
penting dalam mempengaruhi stabilitas nasional. Kesadaran
masyarakat dalam bela negara akan sangat membantu dalam kecintaan
kepada tanah air dari ancaman dan gangguan baik dari dalam maupun
dari luar negeri. Pulau-pulau kecil yang terpencil akan rawan
terhadap pusat konsentrasi gerakan pengacau maupun terorisme.
Pembangunan pos pengawas dan partroli yang rutin dan terkoordinir
dengan baik akan dapat menangkal kemungkinan-kemungkinan negatif
tersebut dan meningkatkan stabilitas hankam.
BAB VIKONSEPSI PEMBANGUNAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR
20. Umum
Dengan memperhatikan potensi yang ada dalam pembangunan pulau
pulau kecil terluar, telah diuraikan diatas tentang pengelolaan
sumberdaya alam baik hayati, non hayati maupun jasa lingkungan.
Pemanfaatan Sumberdaya alam secara optimal dan berkesinambungan
dimaksudkan bahwa pemanfaatan sumberdaya tersebut harus dilakukan
dengan memperhatikan kemampuan pulihnya untuk memenuhi kebutuhan
saat ini, tanpa mengabaikan kepentingan generasi masa datang. Untuk
itu dibutuhkan suatu kebijaksanaan khusus dalam pengelolaan pulau
pulau kecil melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan
dan pengendalian secara terus menerus agar keberadaannya dapat
dipertahankan dan otomatis terhadap keutuhan dan kedaulatan NKRI
dalam rangka membangun komitmen nasional terhadap pembangunan 92
pulau pulau kecil tersebut.
Perencanaan pembangunan pulau - pulau kecil terluar diatur
melalui pendekatan pengelolaan secara terpadu sehingga terjadi
keharmonisan dan saling mendukung pemanfaatannya. Perencanaan
terpadu ini merupakan suatu upaya bertahap dan terprogram untuk
dapat memanfaatkan sumberdaya alam secara optimal sehingga dapat
menghasilkan keuntungan ekonomis yang berkelanjutan untuk
kesejahteraan rakyat dan dapat mempertahankan kelestarian
sumberdaya yang ada.
Sejak digulirkannya otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai
kewenangan yang jelas dalam pengelolaan sumberdaya pulau pulau
kecil secara bertanggung jawab, namun kapasitas pemerintah daerah
untuk mengelola potensi sumberdaya yang ada masih relatif terbatas,
disisi lain maraknya pemanfaatan sumberdaya dari berbagai pihak
cenderung merusak, seperti misalnya penggunaan bom, racun sianida
serta pembangunan fisik yang tidak mempertimbangkan lingkungan yang
diakibatkan reklamasi pantai akan berdampak perubahan ekosistem
dilaut. Untuk itu agar pembangunan pulau pulau kecil terluar dapat
dirasakan oleh masyarakat, diperlukan arahan secara sinergis,
terencana dan berkelanjutan mulai dari kebijaksanaan, strategi,
upaya dengan metoda dan sarana yang yang telah ditetapkan.
21.Kebijakan dalam pembangunan pulau-pulau kecil terluar.Kondisi
pulau-pulau kecil terluar di Indonesia, berbeda satu dengan yang
lainnya dan memiliki karakteristik tersendiri. Beberapa negara
tetangga yang berbatasan dengan pulau pulau kecil terluar
Indonesia, memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang lebih baik,
namun sebagian kondisinya relatif sama, bahkan ada pula yang
kondisi sosial ekonominya lebih terbelakang. Dengan adanya kondisi
tersebut, maka masing-masing pulau-pulau kecil terluar memerlukan
pendekatan yang berbeda. Namun demikian, perlu ada suatu
kebijaksanan yang pada hakekatnya memuat arah dan tujuan yang dapat
digunakan sebagai pedoman dalam menentukan sekumpulan strategi dan
serangkaian upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan tujuan yang
ingin dicapai.
Secara umum, pengembangan pulau-pulau kecil terluar memerlukan
suatu pola penanganan yang menyeluruh meliputi berbagai sektor dan
kegiatan pembangunan serta koordinasi dan kerjasama yang efektif
dari mulai pemerintah pusat sampai ke tingkat Kabupaten/Kota. Pola
penanganan tersebut dapat dijabarkan melalui penyusunan
kebijaksanan dari tingkat makro sampai tingkat mikro dan disusun
berdasarkan proses yang partisipatif baik secara horisontal di
pusat maupun vertikal dengan pemerintah daerah, masyarakat, LSM dan
investor sedangkan jangkauan pelaksanaannya bersifat strategis
sampai dengan operasional.Kebijakan pembangunan dan pengembangan
pulau-pulau kecil terluar sebagai berikut :a. Menetapkan batas
maritim antar negara dalam rangka mempertahankan kedaulatan Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.Permasalahan perbatasan dengan
negara tetangga sampai saat ini belum terselesaikan secara hukum
internasional , yang dilakukan hanya sebatas pembahasan perundingan
bilateral. Sedangkan isu penguasaan beberapa bagian perbatasan
wilayah NKRI diakibatkan karena belum jelas dan tegasnya garis
batas antar negara , hal ini juga diakibatkan karena hilangnya
titik dasar /TD ( basepoint) di suatu pulau yang disebabkan
hilangnya pulau karena aberasi atau penambangan pasir laut. b.
Memberikan perhatian prioritas pada wilayah perbatasan sebagai
halaman depan dan pintu gerbang internasional. Wilayah perbatasan
selama ini dipandang sebagai wilayah belakang yang akhirnya menjadi
wilayah yang terbelakang dan terpencil, sehingga menjadi wilayah
yang terlupakan atau daerah tertinggal yang tidak tersentuh dengan
kegiatan pembangunan. Dengan diperhatikannya wilayah perbatasan
sebagai halaman depan negara dan pintu gerbang internasional maka
perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk mendukungnya.
Hal ini dimaksudkan untuk menarik investor untuk mengembangkan
usahanya di wilayah perbatasan.
c. Mengembangkan wilayah perbatasan secara pendekatan
kesejahteraan dan keamanan.Pada masa lalu pembangunan wilayah
perbatasan lebih diarahkan pada aspek keamanan sesuai dengan
kondisi saat itu, namun kedepan pengembangan wilayah perbatasan
akan dijadikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, sehingga
pendekatan aspek kesejahteraan dapat diharapkan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat perbatasan yang dapat menambah pendapatan
negara. d. Mengembangkan wilayah perbatasan sebagai pusat
pertumbuhan ekonomi sesuai skala prioritas.Ada beberapa daerah
wilayah perbatasan yang mempunyai potensi ekonomi yang dapat
dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan bagi kawasan disekitarnya ,
termasuk wilayah bagian dalamnya di wilayah perbatasan. Pusat
pertumbuhan ekonomi dapat dikembangkan secara selektif dan bertahap
dengan memperhatikan perencanaan yang sama dengan negara tetangga
sesuai kebutuhan pasar regional. Pengembangan pusat pertumbuhan
ekonomi merupakan salah satu upaya peningkatan pendapatan negara
dan daerah melalui kegiatan kerjasama perdagangan antar kedua
negara.e. Melindungi wilayah perbatasan sebagai kawasan konservasi
Sumberdaya alam.
Wilayah perbatasan laut di Indonesia sebagian besar kaya akan
sumber daya alam dengan keanekaragaman hayatinya, potensi sumber
daya laut dan perikanan sangat besar. Potensi alam ini perlu
dikelola, dijaga kelestarian serta dibudidayakan bagi kesejahteraan
masyarakat sekitarnya.f. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
Pada umumnya kualitas Sumber Daya Manusia di wilayah perbatasan
masih relatif rendah jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, hal
ini disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana, pendidikan,
kesehatan serta komunikasi dan perhubungan yang dinikmati oleh
masyarakat perbatasasan. Oleh karena itu kedepan peningkatan
kwalitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui pembangunan
di bidang pendidikan , kesehatan , perhubungan dan informasi
sebagai penyeimbangan dan tidak kertinggalan dengan masyarakat
negara tetangga.
g. Meningkatkan kerjasama pembangunan dengan negara tetangga.
Peningkatan hubungan kerjasama dengan negara tetangga di bidang
ekonomi, sosial dan ekonomi sangat penting untuk pengembangan
wilayah perbatasan. Salah satu bentuk kerjasama keamanan yang perlu
segera dilaksanakan adalah penetapan batas negara . Sedangkan di
bidang ekonomi dapat dilaksanakan melalui kerjasama ekonomi sub
regional seperti IMT GT ( Indonesian Malaysia Thailand Growth
Triangle),AFTA ( Asian Free Trade Area), BIMP EAGA ( Brunei
Indonesia Malaysia Philipina East Asian Growth Area), AIDA (
Australia Indonesian Development Area) dan kerjasama bilateral
lainnya. 22. Strategi pembangunan pulau - pulau kecil terluar.
Belajar dari kasus Sipadan dan Ligitan tidak terlepas dari
kesalahan dalam pengelolaan wilayah perbatasan , hal ini menunjukan
bahwa kepemilikan pulau tidak hanya didasarkan pada bukti hukum dan
sejarah namun di harus disertai dengan berbagai kebijakan yang
mendorong pembangunan pada wilayah perbatasan , melakukan
implementasi program dan kegiatan kesejahteraan masyarakat
sekitarnya.Adapun Strategi dalam pengembangan pulau-pulau kecil
terluar antara lain :a. Meningkatkan pengawasan dan pengamanan
pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.Pulau pulau kecil di
perbatasan sangat rentan terhadap pengaruh negara tetangga baik
secara politik, pertahanan, keamanan maupun sosial, ekonomi dan
budaya, sehingga perlu mendapat perhatian khusus terutama dari segi
pengawasan dan pengamanan Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara
lain dengan membangun pilar-pilar yang lebih monumental di
pulau-pulau perbatasan , misalnya mercu suar, pos pengamanan ,
meningkatkan patroli laut, menempatkan penduduk pada pulau-pulau
kecil yang potensial yang tidak berpenghuni. dan lainnya. Hal ini
perlu dilakukan untuk mengatasai setiap bentuk gangguan dan ancaman
khususnya di wilayah perbatasan yang membahayakan kelangsungan
hidup bangsa dan keutuhan negara.
b. Mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Beraneka ragam keresteristik yang dimiliki pulau-pulau kecil baik
secara fisik ,sosial, ekonomi, maupun budaya dan tingginya faktor
penghambat yang ada, maka masyarakat lokal perlu didorong
kemandiriannya melalui pendidikan dan pelatihan yang aplikatif
sehingga dapat meningkatkan pendapatanya. Masyarakat lokal juga
perlu di bina dalam upaya pencapaian akses terhadap informasi ,
modal dan teknologi pengembangan kegiatan dan usaha di wilayah
pulau-pulau kecil
c.Meningkatkan pembangunan pengelolaan sumber alam secara
terpadu.Pengelolan pulau-pulau kecil tidak dapat dilakukan pada
satu pulau saja tetapi harus memperhatikan keterkaitan antara pulau
yang satu dengan yang lainnya, dengan gugus pulau dan daratan
induknya (mainland) Pemerintah melalui departemen dalam negeri,
pemerintah daerah, dep kelautan dan perikanan, kehutanan,
sumberdaya mineral, lingkungan hidup dan bapedal melaksanakan
peningkatan perlindungan terhadap pemanfaatan sumberdaya alam dan
kawasan konservasi pulau-pulau kecil terluar di Indonesia yang kaya
dengan keaneka ragaman hayati, berupa kawasan konservasi atau taman
laut untuk dilindungi kelestariannya dan untuk dibudidayakan guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
23.Upaya pengamanan pulau-pulau kecil terluar, Departemen
Pertahanan dalam hal ini TNI AL telah mengambil langkah-langkah
dalam upaya pengaman pulau pulau kecil terluar sebagai berikut
:
a. Patroli Keamanan dilaut.Hal ini dilakukan untuk meningkatkan
intensitas kehadiran KRI diseluruh perairan Indonesia termasuk
didalamnya pengamanan pulau-pulau kecil terluar.
b. Operasi bakti TNI AL.Operasi bakti ini dinamakan Operasi
Bhaskara Jaya yang telah dilakukan sejak tahun 1980. Pada
hakekatnya untuk menunjukkan kepedulian dan peran serta TNI
khususnya TNI AL dalam pembangunan daerah terpencil, khususnya
pulau-pulau kecil terluar yang tidak terjangkau oleh transportasi
baik dari darat maupun udara.c. Pameran bendera ( Show of Flag
).Kegiatan ini dirahkan untuk mendekati masyarakat yang tinggal di
pulau-pulau kecil terluar untuk menggugah semangat kebangsaan dan
rasa cinta tanah air.d. Operasi pasar berjalan ( Mobile Market ).
TNI AL dengan program ini kapal TNI AL bergerak dari pulau ke pulau
dengan membawa bantuan dan bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat
setempat yanag dapat diperoleh dengan harga murah , sehingga
diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada produk negara
tetangga.
e. Survei Hidro-Oseanografi. Hal ini dilakukan untuk menetapkan
dan memeperbaiki keberadaan titik dasar serta mengumpulkan
informasi hidrografi, oseanografi dan geografi maritim yang dapat
digunakan menunjang kegiatan pembangunan di daerah , misalnya untuk
pembangunan pelabuhan perintis , inventarisasi sumber daya alam dan
kegiatan yang lain yang berkaitan dengan pembangunan sektor
kelautan.BAB VII
P E N U T U P
24.Kesimpulan.
Dari hasil uraian diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut: a. Pulau-pulau kecil terluar mempunyai potensi sumber daya
alam yang melimpah namun selama ini pengelolaannya belum optimal
jika pengelolaan pembangunan pulau-pulau kecil terluar dikelola
dengan baik, terencana dan sistematik oleh pemerintah maka dapat
mendorong pertumbuhan ekonomi di pulau-pulau kecil tersebut,
disamping akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di
daerah tersebut yang akhirnya keamanan dan kestabilitasan nasional
akan terwujud dan keutuhan wilayah NKRI akan tetap terjaga.
b. Dalam meningkatkan pembangunan pengelolaan pulau-pulau kecil
terluar, kebutuhan yang perlu diprioritaskan antara lain sarana dan
prasarana transportasi dan komunikasi. Pemenuhan kebutuhan tersebut
akan meningkatkan perekonomian melalui perdagangan antar pulau,
kegiatan perekonomian antar pulau merupakan sarana untuk masyarakat
saling berinteraksi, sehingga akan menghilangkan keterisolasian
daerah. Sektor transportasi dan komunikasi menjadi faktor yang
penting untuk mempersatukan pulau-pulau di kawasan nasantara dala
rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam menjaga
keutuhan wilayah NKRI.c. Kemampuan dan kualitas sumber daya manusia
sangat berperan pada peningkatan pembangunan pengelolaan
pulau-pulau kecil terluar, untuk itu perlu diadakan program
pendidikan dan latihan pemanfaatan teknologi tepat guna
meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui program-program
pendidikan dan latihan bela negara dapat meningkatkan cinta tanah
air, sehingga apabila dilaksanakan selain akan meningkatkan
kualitas sumber daya manusia juga akan mendorong terciptanya
stabilitas nasional dan pada akhirnya dapat menjaga persatuan dan
kesatuan wilayah NKRI. d. Penyelenggaraan pengamanan dan pengawasan
yang dilakukan oleh TNI antara lain patroli laut, darat dan udara
serta pembangunan pos pengamanan dan pengawasan di pulau-pulau
kecil terluar dilaksanakan untuk mencegah terjadinya pelangaran
hukum seperti illegal fishing, illegal logging, perompakan,
penyelundupan manusia dan pelintas batas ke dan dari negara
tetangga. Hal itu untuk menciptakan situasi yang kondusif di
wilayah laut tersebut. Terjaminnya situasi yang kondusif di wilayah
perbatasan laut akan menciptakan stabilitas nasional dan persatuan
serta kesatuan bangsa dalam usaha menjaga keutuhan NKRI e. Program
konservasi perlu diselenggarakan untuk mencegah kerusakan
lingkungan yang disebabkan oleh proses alami seperti abrasi air
laut dan polusi/pencemaran maupun kegiatan manusia seperti
pengeboman ikan. Kegiatan konservasi yang dilaksanakan terus
menerus dan secara terpadu oleh seluruh komponen masyarakat baik
pemerintah, pengusaha maupun penduduk setempat akan memberi
perlindungan pada kelestarian lingkungan.
f. Untuk menghindari adanya miss comunication dalam pembangunan
pengelolaan pulau-pulau kecil terluar, diperlukan peraturan yang
jelas yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengembangkan
pulau-pulau kecil terluar tersebut. Peraturan ini yang dijadikan
pedoman tersebut harus merupakan kebijakan strategi nasional,
sehingga dapat digunakan oleh kalangan pemerintah, masyarakat dan
pengusaha/ swasta/investor.
25. Saran a. Pulau-pulau kecil di Indonesia yang sampai saat ini
masih banyak yang belum diberi nama. Dari 17.499 buah pulau-pulau
di Indonesia, sebanyak 9.634 buah belum diberi nama. Disarankan
seluruh pulau-pulau di Indonesia diberi nama dan dilaporkan ke PBB.
Pengakuan internasional akan memperkuat keberadaan NKRI sebagai
Negara kepulauan yang dikelola secara professional. b. Untuk
mengantisipasi perkembangan perekonomian global, disarankan agar
dibangun pelabuhan bebas dari salah satu pulau-pulau yang
berdekatan dengan jalur ALKI, terutama yang berada di wilayah
Indonesia bagian timur. Keberadaan pelabuhan untuk perdagangan
bebas berdampak positif pada kemajuan ekonomi wilayah dan
pulau-pulau kecil di sekitarnya, yang akhirnya akan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat wilayah sekitarnya.
c. Pada seluruh pulau-pulau kecil terluar yang ada yang
berbatasan dengan negara tetangga disarankan untuk dibangun suar
sebagai sarana bantu navigasi sebagai tanda terluar wilayah NKRI
yang dapat dijadikan titik-titik dasar untuk menarik batas wilayah
perairan dan landas kontinen NKRI.
d. Peningkatan frekwensi mobil market melalui kapal-kapal niaga
dan kapal-kapal TNI AL akan menghilangkan isolasi pulau-pulau kecil
terluar dan hal tersebut akan dapat mendongkrak perekonomian dan
perdagangan melalui laut. Selain akan menghilangkan isolasi
pulau-pulau kecil juga akan berfungsi sebagai indikator
meningkatnya taraf hidup masyarakat di pulau-pulau kecil terluar.
Kepercayaan masyarakat baik domestik maupun internasional akan
meningkat, sehingga stabilitas nasional semakin mantap dan keutuhan
NKRI makin terjamin.
------------------------
TERBATAS