Tanggung Jawab Sekutu Atas Perbuatan Melawan Hukum …

1

Tanggung Jawab Sekutu Atas Perbuatan Melawan Hukum Sekutu Lainnya

Dalam Suatu Persekutuan Komanditer (Commanditaire Venootschap) : Studi

Putusan Pengadilan Negeri Salatiga No. 34/Pdt.G/PN.Sal

Ruth Vinera, Yetty Komalasari Dewi

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

[email protected]

Abstrak

Artikel ini membahas tentang tanggung jawab sekutu komplementer lainnya terhadap perbuatan melawan hukum

yang dilakukan oleh sesama sekutu komplementer dalam suatu Persekutuan Komanditer. Penelitian ini menggunakan

metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Persekutuan Komanditer menganut

Aggregate Theory atau teori yang menyatakan bahwa dalam suatu perkumpulan orang yang diutamakan adalah

keberadaan orang-orang tersebut atau gabungan orang, bukan kesatuan dari orang-orang tersebut sebagai suatu

badan (Entity Theory). Hal ini mengakibatkan Persekutuan Komanditer tidak berstatus badan hukum, keberadaan

Persekutuan Komanditer ditentukan oleh para sekutunya, dan hubungan hukum diantara para sekutu tidak

terpisahkan. Oleh karena itu, apabila sekutu komplementer melakukan perbuatan melawan hukum yang

menyebabkan Persekutuan Komanditer harus membayar ganti kerugian, maka sekutu komplementer lainnya dapat

turut menanggung kerugian tersebut; Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga dalam kasus

CV. Sinar Patimura Nomor 34/Pdt.G/2011/PN.Sal yang menyatakan bahwa hanya sekutu komplementer CV. Sinar

Patimura yang melakukan perbuatan melawan hukum saja yang bertanggung jawab kurang tepat karena sekutu

komplementer tersebut melanggar prinsip kesetiaan (duty of loyalty) dan prinsip (duty of care) dengan melakukan

penggelapan dan kelalaian dalam pengurusan pembukuan CV. Sinar Patimura. Sekutu komplementer tersebut

melanggar kewajibannya berdasarkan janji/ kesepakatan diantara para sekutu untuk setia (duty of loyalty) dan penuh

kehati-hatian (duty of care) dalam pengurusan CV. Sinar Patimura sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian

CV. Sinar Patimura. Sehingga, sekutu komplementer tersebut telah melakukan Wanprestasi terhadap sekutu

komplementer lainnya. Dengan demikian, sudut pandang perbuatan melawan hukum yang digunakan Majelis

Hukum PN. Salatiga bahwa sekutu komplementer tersebut melakukan perbuatan melawan hukum kurang tepat

Kata kunci: Persekutuan, Persekutuan Komanditer, sekutu, tanggung jawab sekutu, tanggung menanggung,

aggregate theory, entity theory, kewajiban, perjanjian, wanprestasi, perbuatan melawan hukum.

Partner’s Liability on the Wrongful Acts (Perbuatan Melawan Hukum) Commited by

Fellow Partner in A Limited Partnership (Commanditaire Venootschap) : Case Study

Salatiga District Court Decision No. 34/Pdt.G/2011/PN.Sal

Abstract

This research discusses about the liability of managing partners (beherende venoot) on the unlawful acts (Perbuatan

Melawan Hukum) committed by the fellow managing partner (beherende venoot) in a Limited Partnership

(Commanditaire Venootschap). Using a normative legal research, the research shows that Limited Partnership

Tanggung jawab..., Ruth Vinera, FH, 2014

mailto:[email protected]

2

(Commanditaire Venootschap) is seen as the totality of the partners or consists of people who are bound by an

agreement, instead of an entity with a separate legal existence apart from its partners (Entity Theory). This is called

Aggregate Theory, Limited Partnership (Commanditaire Venootschap) is not a legal entity that it is considered as an

integral part of the partners/ as one unity with the partners. Therefore, if managing partner (beherende venoot)

committed an unlawful acts that caused Limited Partnership (Commanditaire Venootschap) to pay amends, fellow

managing partner (beherende venoot) is at place to compensate as well; Consideration made by Court Judges District

of Salatiga in CV. Sinar Patimura case District Court Decision No. 34/ Pdt.G/2011/ PN. Sal which stated that only

the managing partner (beherende venoot ) who has done the unlawful acts that has to take the liability is not precisely

right because the managing partner (beherende venoot ) himself breaks the principle of duty of loyalty and duty of

care based on the obligation between partners. Akta Pendirian CV. Sinar Patimura has stated duties of partners to act

on behalf CV. Sinar Patimura within loyalty and care while that managing partner (beherende venoot) has shown his

disloyalty by claiming CV. Sinar Patimura‘s property and has done negligence to his duty on maintaining CV. Sinar

Patimura‘s bookkeeping. Therefore, that managing partner (beherende venoot ) himself has done Wanprestasi

(breach of contract) to fellow managing partner (beherende venoot ) in CV. Sinar Patimura. Thus in conclusion, the

view point of the unlawful acts (Perbuatan Melawan Hukum) used by Court Judges District of Salatiga in this case is

not completely right.

Keywords: Partnership, Limited Partnership, beherende venoot, partner‘s liability, joint liability, aggregate theory,

entity theory, duty, contract, Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum.

Pendahuluan

Istilah perusahaan (bedrijf)1

dan perbuatan-perbuatan mengenai perusahaan

(bedrijfshandeligen) mulai digunakan setelah berlakunya Staatblad 1938-278 pada 17 Juli 1938.2

Namun, istilah perusahaan (bedrijf) yang digunakan tersebut tidak disertai dengan penjelasan

resmi (authentieke interpretie), sehingga Prof. Soekardono mengambil kesimpulan bahwa

kekuasaan perundang-undangan berkehendak menyerahkan penetapan pengertian perusahaan

kepada dunia keilmuan dan kepada yurispuridensi.3

1R. Rochmat Soemitro, Himpunan Kuliah-Kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi, (Bandung: PT. Eresco, 1966),

cet. 7. Hal. 37-38. Bedrijf yang berarti kesatuan teknik untuk produksi seperti misalnya Huisvlijt (home

insdustry/industri rumah tangga atau rumahan, Nijverheid (kerajinan atau suatu keterampilan khusus), Fabriek

(pabrik).

2R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia Jilid 1 (Bagian Pertama) (Jakarta: Dian Rakyat, 1993), hal. 16.

Terjadi perubahan besar dalam Hukum Dagang dengan Staatblad (Nederland) tahun 1934-347 (Wet tertanggal 2 Juli

1934) yang menghapuskan seluruh Titel 1 dari Buku 1 Wetboek van Koopenhandel yang memuat Pasal 2 sampai 5

mengenai pengertian pedagang dan pengertian perbuatan perniagaan dan sebagai gantinya dimasukkan istilah

perusahaan (bedrijf) dan perbuatan-perbuatan mengenai perusahaan (bedrijfshandeligen). Berdasarkan azas

konkordasi dalam Pasal 131 Indies Staatsregeling yang berlaku, diadakan pula dengan Staatblad 1938-278 yang

berlaku 17 Juli 1938.

3R. Soekardono, Op. Cit., hal. 18.


3

Sebagian besar bentuk-bentuk perusahaan yang ada, bentuk asalnya adalah Perkumpulan.4

Perkumpulan yang dimaksudkan disini adalah perkumpulan dalam arti luas, dimana tidak

mempunyai kepribadian tersendiri. Perkumpulan dalam dunia perusahaan adalah Persekutuan

Perdata, Persekutuan dengan Firma, dan Persekutuan Komanditer. Perkumpulan-perkumpulan

tersebut didirikan atas dasar suatu perjanjian antara beberapa orang yang berkehendak

mendirikan perkumpulan itu dengan tujuan untuk mencari laba.5

Penulisan ini mengangkat salah satu dari permasalahan yang ada mengenai Persekutuan

Komanditer yang telah dipaparkan secara singkat sebelumnya, yaitu mengenai tanggung jawab

sekutu komplementer dalam sebuah Persekutuan Komanditer. Permasalahan mengenai adanya

dua jenis sekutu dalam Persekutuan Komanditer terkait dengan tanggung jawab hukum yang

berbeda pula menjadi perhatian yang cukup menarik. Permasalahan mengenai tanggung jawab

sekutu komplementer dalam suatu Persekutuan Komanditer yang akan dibahas adalah Putusan

Pengadilan Negeri Salatiga No. 34/Pdt.G/2011/PN.Sal,6 Bagian dalam putusan yang menjadi hal

yang menarik untuk diteliti ialah kerancuan mengenai tanggung jawab sekutu komplementer

yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, yakni penggelapan terhadap pemasukan

Persekutuan Komanditer dan kaitannya dengan sesama sekutu komplementer lainnya yang tidak

ikut melakukan perbuatan melawan hukum.

Tinjauan Teoritis

Penulisan ini menggunakan dua teori, yaitu Aggregate Theory dan Teori Perbuatan

Melawan Hukum.

4R.T. Sutantya dan Sumantoro¸Pengertian Pokok Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Perusahaan yang

Berlaku di Indonesia, (Jakarta: Rajawali, 1992), hal. 9.

5H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2, Bentuk-Bentuk Perusahaan, cet.10,

(Jakarta: Djambatan, 2005) hal. 10.

6Putusan Pengadilan Negeri No. 34/ Pdt. G/ 2011/ PN.Sal (2011).


4

Sifat hubungan hukum diantara para sekutu di dalam persekutuan dan terhadap

masyarakat ekonomi dengan siapa para sekutu beinteraksi (pihak ketiga) hingga kini masih

menjadi perdebatan.7

Teori yang menganggap Persekutuan Komanditer sebagai kumpulan orang adalah

contract aggregate, atau partnership theory yang memandang bahwa persekutuan dianggap

sebagai kumpulan atau gabungan orang-perorangan atau individu yang menjalankan usaha yang

sama.8 Jika sekutu komplenter bertanggung jawab penuh sampai ke harta pribadi atas semua

kewajiban persekutuan, maka persekutuan dipandang sebagai suatu perkumpulan orang.

Berdasarkan Aggregate Theory, sekutu adalah pemilik bersama persekutuan dan

persekutuan bukan badan yang terpisah dari para sekutunya.9 Hal ini mengakibatkan terciptanya

kepentingan bersama atas kekayaan persekutuan, yang disebut dengan ―tenancy of

partnership”,yaitu suatu konsep di mana setiap sekutu memiliki secara bersama-sama kekayaan

persekutuan.10

Penggunan Aggregate Theory ini juga menciptakan ketentuan yang menyatakan bahwa

para sekutu memiliki kewajiban tidak saja kepada persekutuan, tetapi juga kepada para sekutu

lainnya dan bertanggung jawab secara bersama pula atas kewajiban persekutuan.11

Uraian

mengenai Aggregate Theory sebelumnya bertujuan untuk menentukan apakah hubungan hukum

yang terjadi dengan pihak ketiga mengikat persekutuan atau para sekutu. Menurut Aggregate

7Yetty Komalasari Dewi, Pemikiran Baru Tentang Commanditaire Vennootschap (CV) Studi Perbandingan

KUHD dan MvK Serta Pengadilan Indonesia dan Belanda, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas

Indonesia, 2011., hal. 73.

8Tiffany A. Hixson, ―The Revised Uniform Partnership Act: Breaking Up (or Breaking Off) Is Hard To Do:

Why the Right to ―Liquidate‖ Does Not Guarantee A Forced Sale Upon Dissolution of the Partnership, “Western

New England Law Review Vol. 31 (2009),p.797-831.

9Mark H. Hager, ―Bodies Politic: The Progressive History of Organizational ‗Real Entity‖ Theory,‖

University Pittsburgh Law Review Vol. 50 (1989), p. 575 and 579-580, Mark H. Hager menyatakan bahwa aggregate

atau contract theory memandang perseroan sebagai ―partnership of individual members”.

10

Yetty Komalasari Dewi, Op. Cit., hal. 74.

11

Ibid., hal. 76. Berpendapat dalam Pasal 1643 KUHPer menyatakan bahwa para sekutu dapat dituntut oleh

kreditur dengan siapa mereka telah bertindak, masing-masing untuk suatu jumlah dan bagian yang sama, meskipun

bagian sekutu yang satu dalam persekutuan adalah kurang daripada bagian sekutu yang lainnya: kecuali apabila

sewaktu utang tersebut dibuatnya dengan tegas diteteapkan kewajiban para sekutu itu untuk membayar utangnya

menurut imbangan besarnya bagian masing-masing dalam persekutuan. Sedangkan, joint liability dalam Black’s

Law Dictionary adalah ―liabiity shared by two or more parties” Lihat: Bryan A. Gardner, ed., Op. Cit.,p. 416.


5

Theory, hubungan hukum yang terjadi adalah antara persekutuan dan general partner yang

mengelola persekutuan dengan pihak ketiga.12

Penguraian unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum dilakukan berdasarkan pada

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berasal dari Pasal 1382 Code Civil

Perancis yang kemudian oleh R. Subekti diterjemahkan sebagai berikut, ―Tiap perbuatan

melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang

karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut‖. Hoffman

menjelaskan bahwa untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhi empat unsur,

yaitu:13

(1) En moet een daad zijn verricht (Harus ada yang melakukan perbuatan); (2) De daad

moet onrechmatige zijn (Perbuatan itu harus melawan hukum); (3) De daad moet aan een ander

schade (Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain); (4) De daad moet aan

schuld zijn te wijen (Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya). Sealiran

dengan Hoffman, hanya dengan menambahkan satu unsur, Mariam Darus Badrulzaman

menambahkan unsur ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan (1)

Ada perbuatan; (2) Perbuatan Tersebut Melawan Hukum; (3) Adanya Kerugian; (4) Adanya

Kesalahan; (5) Kausalitas Antara Perbuatan dengan Kerugian.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif14

karena dilakukan dengan cara

meneliti pengaturan-pengaturan di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-

Undang Hukum Dagang. Penelitian hukum normatif ialah jenis penelitian yang lazim digunakan

dalam kegiatan pengembanan ilmu hukum yang biasa disebut dogmatika hukum.15

Penelitian ini

12

James M. Fischer, ―Representing Partnership: Who Is/ Are The Client(s)?‖ Pacific Law Journal Vol.26

(July, 1995), p. 961 and 963. 13

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi Indonesia, (Jakarta: Dian Rakyat,

1985), hal 8.

14

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 11,

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 13-14. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang

dilakukan dengan cara melakukan penelitian bahan pustaka atau data sekunder.

15

Benhard Arief Sidharta, ―Pengantar Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal,‖

dalam Sulistyowati dan Sidharta, ed., Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi, (Jakarta: Yayasan Obor

Indonesia, 2009), hal. 142.


6

menggunakan metode penelitian hukum normatif karena yang menjadi permasalahan utama

dalam penelitian ini adalah masalah hukum.16

Jenis data yang dalam penelitian ini adalah data sekunder17

yang diperoleh dari studi

kepustakaan. Data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

serta bahan hukum tersier, yaitu sebagai berikut: (a) Bahan hukum primer,18

terdiri dari: Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652,

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koopenhandel) Pasal 19 sampai dengan

Pasal 21, Putusan Pengadilan Negeri Salatiga No. 34/Pdt.G/2011/PN.Sal. (b) Bahan hukum

sekunder19

yang digunakan antara lain, adalah Pemikiran Baru Tentang Commanditaire

Vennootschap (CV) Studi Perbandingan KUHD dan MvK Serta Pengadilan Indonesia dan

Belanda karya Yetty Komalasari Dewi,20

Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2, Bentuk-

Bentuk Perusahaan karya H.M.N. Purwosutjipto,21

Perbuatan Melawan Hukum karya Rosa

Agustina.22

. Selain bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku tentang Persekutuan

Komanditer, bentuk perusahaan dan Perbuatan Melawan Hukum, penelitian ini juga

16

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 57-61.

17

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press),

1986), hal. 12. Ciri-ciri umum dari data sekunder, adalah pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat

dan dapat dipergunakan dengan segera; baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-

peneliti terdahulu, sehingga penelitian kemudian, tidak mengawasi pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan,

analisa maupun konstruksi data; tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.

18

Sri Mamudji, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum,(Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum

Universitas Indonesia, 2005), hal. 30. Bahan hukum primer yaitu yang bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan

mengikat kepada masyarakat.

19

Ibid., hal 31. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang

berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya.

20

Yetty Komalasari Dewi, Pemikiran Baru Tentang Commanditaire Vennootschap (CV) Studi

Perbandingan KUHD dan MvK Serta Pengadilan Indonesia dan Belanda, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum

Universitas Indonesia, 2011).

21

H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2, Bentuk-Bentuk Perusahaan,

cet.10, (Jakarta: Djambatan, 2005).

22

Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan,

2003).


7

menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari jurnal ilmiah, serta media cetak dan

internet. (c) Bahan hukum tersier,23

terdiri dari kamus yakni, Black’s Law Dictionary.24

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Persekutuan Komanditer menganut Aggregate

Theory atau berkumpulnya orang-orang berdasarkan perjanjian, sehingga Persekutuan

Komanditer tidak berstatus badan hukum dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

dengan para sekutunya. Oleh karena itu, sekutu komplementer lainnya dapat turut dibebankan

ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum sekutu komplementer; Pertimbangan Hukum

Majelis Hakim dalam Kasus CV. Sinar Patimura (Putusan Pengadilan Negeri Salatiga No. 34/

Pdt.G/2011/ PN. Sal) yang menyatakan hanya sekutu komplementer CV. Sinar Patimura saja

yang melakukan perbuatan melawan hukum yang bertanggungjawab kurang tepat karena sekutu

komplementer yang mewakili Persekutuan Komanditer dengan tidak setia dan penuh kehati-

hatian adalah bentuk Wanprestasi yaitu dengan tidak melaksanakan kewajiban sesuai yang

tertuang dalam Akta Pendirian CV. Sinar Patimura yang menjadi dasar CV. Sinar Patimura.

Maka, sudut pandang perbuatan melawan hukum yang digunakan Majelis Hakim kurang tepat

dalam memutus perkara tersebut.

Pembahasan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak memberikan definisi yang tegas mengenai

Persekutuan Komanditer.25

Namun, Pasal 19 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

menyatakan semacam struktur organisasi intern sebuah Persekutuan Komanditer, yaitu terdiri

23

Sri Mamudji, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum,(Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum

Universitas Indonesia, 2005), hal. 31. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupuin

penjelasan terhadap sumber primaer atau sumber sekunder.

24

Bryan A. Gardner, ed., Black’s Law Dictionary, 9th Edition, (St, Paul, Minn: Thomson Reuters, 2009).

25

Agus Sardjono, Buku Ajar Hukum Dagang Bagian Keperdataan, (Depok: Fakultas Hukum Universitas

Indonesia, 2001), hal. 50. Uniform Limited Partnership Act memberikan definisi Limited Partnership sebagai ―a

partnership formed by two or more persons under a limited partnership statute, having as members one or more

general partners and one or more limited partners” Lihat: Harry c. Henn & John R. Alexander, Laws of

Corporations,3 edition., St. Paul Minn, West Publishing Co., 1983, hal. 57.


8

dari sekutu bertanggung jawab26

dan sekutu yang tidak bertanggung jawab terhadap pihak

ketiga.27

Pasal 19 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang memberikan pengertian

Persekutuan Komanditer dilihat bagaimana sekutu-sekutu dalam Persekutuan Komanditer

melakukan hubungan hukum, yakni dalam kondisi sekutu komplementer Persekutuan

Komanditer berjumlah lebih dari satu (1) orang, maka terbentuklah Persekutuan dengan Firma

disitu karena seolah terlihat seluruh sekutu dalam jumlah melakukan hubungan hukum dengan

pihak ketiga dan melakukan pengurusan. Sedangkan, bila sekutu komplementer hanya satu (1)

orang, maka Persekutuan Komanditer itu akan tampil sebagai perusahaan perseorangan, karena

hanya ada satu orang yang melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga.

Pengaturan Persekutuan Komanditer berada diantara pengaturan mengenai Persekutuan

dengan Firma, letak pengaturan Persekutuan Komanditer yang berada diantara pasal-pasal yang

mengatur Persekutuan dengan Firma itu sudah sepatutnya, karena Persekutuan Komanditer

adalah Persekutuan dengan Firma dengan bentuk khusus.28

Bentuk khusus yang dimaksudkan

terletak pada adanya sekutu komanditer yang tidak dimiliki oleh Persekutuan dengan Firma.

Dengan demikian, jelaslah bahwa Persekutuan Komanditer adalah juga Persekutuan dengan

Firma, dan Persekutuan dengan Firma adalah juga Persekutuan Perdata.

Hubungan antara Persekutuan Komanditer dan Persekutuan dengan Firma sebagai dua

bentuk perusahaan Persekutuan Perdata yang memiliki sifat khusus ialah pada ketentuan-

ketentuan hukum yang digunakan. Dalam hal tertentu, harus pula melihat ketentuan-ketentuan

yang diatur dalam KUHPer. Berdasarkan uraian diatas, disimpulkan bahwa Persekutuan

Komanditer berlaku dua ketentuan hukum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan

untuk hal-hal tertentu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

A. Dua Macam Sekutu Dalam Persekutuan Komanditer

1. Sekutu Komanditer

Sekutu Komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang, atau tenaga

sebagai pemasukan pada persekutuan, sedangkan dia tidak ikut turut campur dalam pengurusan

26

Untuk selanjutnya akan digunakan sekutu komanditer bagi sekutu tidak bertanggung jawab atau pasif dan

sekutu komplementer bagi sekutu bertanggungjawab atau aktif.

27

Agus Sardjono,Op. Cit.,hal. 50. 28

H.M.N. Purwosutjipto,Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan

(Jakarta: Djambatan, 1987), hal.75.


9

atau penguasaan dalam persekutuan.29

Terkait dengan tanggung jawab, sekutu komanditer hanya

terbatas pada sejumlah modal yang telah disanggupkan untuk disetor.

Posisi sekutu komanditer dalam konsep dasar Persekutuan Komanditer ialah

mempercayakan uang atau barangnya bagi persekutuan, dimana mempercayakan dimaksudkan

sebagai menyerahkan hak milik atas modal yang bersangkutan kepada sekutu komplementer.

Maka, selama berjalannya Persekutuan Komanditer, modal yang diserahkan tidak dapat ditagih

kembali melainkan dikemudian hari pada akhirnya penyelesaian persekutuan setelah

pemecahannya, apabila ternyata ada sisa yang menguntungkan.

2. Sekutu Komplementer

Sekutu komplementer (beherende venoot) ialah sekutu yang menjadi pengurus

persekutuan demi berjalannya perusahaan, dan kedudukannya sama dengan sekutu pada

Persekutuan dengan Firma,30

yakni mengurus dan mengelola persekutuan, serta memiliki

tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan.

B. Hubungan Hukum Antarsekutu

Hubungan intern antarsekutu adalah hubungan hukum antara sekutu komplementer

dengan sekutu komanditer.31

Hubungan intern antarsekutu ini terdapat dalam bagian kedua, Bab

VIII, Buku II, Pasal 1624 hingga Pasal 1641 KUHPer tentang perikatan-perikatan antara para

sekutu.

Sekutu komplementer dalam Persekutuan Komanditer, pada dasarnya memiliki

kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab, sebagaimana seorang sekutu dalam Persekutuan

dengan Firma, kecuali apabila UU Persekutuan Komanditer atau anggaran dasar Persekutuan

Komanditer mengatur lain.32

Tugas dan wewenang sekutu komplementer dirinci sebagai berikut:

33 (1) Sekutu komplementer berwenang dan bertanggung jawab atas tindakan pengurusan dan

tindakan pemilikan; (2) Sekutu komplementer mewakili Persekutuan Komanditer didalam dan

29

Ibid., hal. 74.

30

R. Ali Rido, Hukum Dagang tentang Surat Berharga, Perseroan Firma, Perseroan Komanditer,

Keseimbangan Kekuasaan dalam PT dan Penswastaan BUMN, (Bandung: CV. Remadja Karya, 1988), hal. 116.

31

H.M.N Purwosutjipto, Op. Cit.,hal. 81.

32

Pasal 15 KUHD jo. Pasal 1 KUHD.

33

Ali Rido, Op. Cit., hal. 133.


10

diluar pengadilan.Seorang sekutu komplementer dalam Persekutuan Komanditer memiliki

kewajiban kehati-hatian dan kewajiban untuk setia dan bertindak untuk kepentingan persekutuan,

walaupun tanpa menamakannya “fiduciary”.34

Pemasukan (kontribusi) atau inbreng, merupakan salah satu hal yang penting. Kontribusi

adalah prestasi tiap-tiap sekutu dalam hubungannya dengan permodalan persekutuan.35

Bahwa

tidak akan ada persekutuan jika terdapat sekutu yang tidak memberikan kontribusi atau inbreng

ke dalam persekutuan. Dengan kata lain, pemasukan adalah unsur mutlak dari suatu

persekutuan.36

Pemasukan masing-masing sekutu, termasuk komanditer, dapat berupa uang,

barang, atau selain uang dan barang (zijne nijverheid),37

yang berupa tenaga, kemampuan (skill),

pengetahuan (know-how), dan lain-lainnya yang dapat dinilai dengan uang.38

Kontribusi berupa

barang dapat dilakukan dengan menyerahkan kepemilikan barang tersebut atau menyerahkan

kenikmatannya (fungsinya) saja.

Dalam pengurusan atau pengelolaan Persekutuan Komanditer, kewajiban mendahulukan

kepentingan Persekutuan Komanditer yang dimiliki oleh sekutu komplementer (beherende

venoot) terhadap Persekutuan Komanditer dan sekutu lainnya harus dilakukan setidaknya dengan

tiga cara, yaitu: 39

Sekutu komplementer (beherende venoot) selalu memikirkan Persekutuan

Komanditer dan bertindak sebagai wali (trustee) Persekutuan Komanditer, Sekutu komplementer

tidak boleh berhubungan atau bertransaksi dengan persekutuan dalam bidang kegiatan atau

bidang usaha persekutuan atau melakukan pembubaran persekutuan dalam kegiatan atau

mewakili pihak lain yang memiliki kepentingan berbeda dengan kepentingan persekutuan, dan

Sekutu komplementer tidak boleh bersaing dengan persekutuan dalam mengelola kegiatan atau

melakukan pembubaran persekutuan.

34

Pasal 1628 dan Pasal 1629 KUHD.

35

Agus Sardjono, Op. Cit., hal. 53.

36

R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia Bagian Kedua, (Jakarta: Rajawali, 1983) hal. 41.

37

Pasal 1619 KUHPer.

38

Dalam hal ini jika tidak diperjanjikan sebelumnya, maka pemasukan selain uang dan barang akan dinilai

sama dengan pemasukan uang atau barang yang dinilainya paling kecil. Lihat: Pasal 1633 KUHPer.

39

Fred B.G. Tumbuan ―Hubungan Hukum Internal dan Eksternal Para Sekutu,‖ makalah disampaikan pada

Program Sertifikasi Hakim Pengadilan Niaga, diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI berkerjasama dengan

Indonesia Anticoruption & Commercial Court Enchancement Project, USAID, 3-13 Maret 2008, Bogor.


11

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, kontribusi atau pemasukan modal adalah

syarat mutlak dari suatu persekutuan. Bagi sekutu yang memasukkan inbreng berupa uang, maka

diwajibkan menyerahkan ke dalam kas Persekutuan Komanditer dengan ketentuan akan

dikenakan bunga apabila ia tidak menyerahkan uang tersebut segera Persekutuan Komanditer

terbentuk.40

Pemasukan berupa tenaga manusia yakni pekerjaan maupun pikiran memiliki

kewajiban untuk menjalankan dengan penuh kehati-hatian, kelalaian dalam melaksanakan

kewajibannya ialah penggantian kerugian terhadap kerugian yang ddiderita Pereskutuan

Komanditer.41

Hal yang paling penting dalam memasukan nilai modal adalah mencantumkan jumlah

atau nilainya secara jelas didalam akta pendirian. Pencantuman ini erat kaitannya dengan masalah

pembagian laba dan rugi nantinya. Pembagian untung rugi diatur dalam Pasal 1633 sampai

dengan 1635 KUHPer. Umumnya mengenai pembagian untung rugi diatur dalam perjanjian

pendirian Persekutuan Komanditer, jika hak tersebut tidak diatur42

maka berlaku ketentuan Pasal

1633 KUHPer.

C. Hubungan Hukum Dengan Pihak Ketiga

Pengaturan Persekutuan Komanditer di Indonesia menganut Aggregate Theory, dengan

memperhatikan Pasal 1618 jo. 1619 ayat (2) KUHPer. Pendukung pendapat ini menyatakan

bahwa persekutuan (perjanjian pendirian persekutuan) adalah perjanjian (Aggregate Theory)

karena dasar dari persekutuan adalah kerja sama yang harus diperjanjikan, serta pasal 1618

KUHPer dengan tegas menyatakan bahwa persekutuan perdata adalah perjanjian.43

Uraian mengenai Aggregate Theory dan Entity Theory sebelumnya bertujuan untuk

menentukan apakah hubungan hukum yang terjadi dengan pihak ketiga mengikat persekutuan

atau para sekutu. Menurut Aggregate Theory, hubungan hukum yang terjadi adalah antara

40

Pasal 19 ayat (2) jo. Pasal 16 KUHD jo. Pasal 1626 KUHPer.

41

Pasal 19 ayat (2) jo. Pasal 16 KUHD jo. Pasal 1647 KUHPer.

42

C.S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 75.

menyarankan bahwa pembagian untung rugi diatur dalam perjanjian persekutuan, mengingat risiko serta tanggung

jawab yang dipikul para sekutu komplementer, maka tidaklah mengherankan apabila pembagian untung rugi diatur

sesuai serta sebanding dengan tanggung jawab tersebut.

43

H.M.N. Purwosutjipto, Op. Cit.,hal. 10.


12

persekutuan dan general partner yang mengelola persekutuan dengan pihak ketiga, sedangkan

entity theory, hubungan hukum yang terjadi hanyalah antara persekutuan dan pihak ketiga.44

Di Indonesia, status badan hukum Persekutuan Komanditer di Indonesia masih bukan

badan hukum, berarti Indonesia masih menganggap bahwa Persekutuan Komanditer adalah suatu

perjanjian (aggregate atau contract theory). Dengan memandang Persekutuan Komanditer

sebagai suatu perjanjian, maka yang dapat bertindak dimuka hukum adalah para sekutu didalam

Persekutuan Komanditer tersebut, dan bukan Persekutuan Komanditer.

D. Pertanggungjawaban Sekutu Dalam Persekutuan Komanditer

Tanggung jawab, dalam istilah hukum berarti keterikatan atas konsenkuensi hukum dari

setiap tindakan, kelalaian atau kecerobohan; dalam bahasa sederhana berarti bertanggung jawab

atas tindakan seseorang atau kata-kata, membawa konsekuensi dari tindakan.45

Terdapatnya dua jenis sekutu dalam Persekutuan Komanditer, yaitu sekutu komplementer

dan sekutu komanditer mengakibatkan terdapatnya dua jenis tanggung jawab pula, yaitu

tanggung jawab tidak terbatas (unlimited liability) dan tanggung jawab terbatas (limited liability).

Tanggung jawab tidak terbatas atau pribadi (personal liability) artinya bahwa kreditur dapat

menuntut kewajiban persekutuan tidak saja dari aset persekutuan tetapi juga dari aset pribadi para

sekutu.46

Ketentuan Pasal 20 KUHD mengatur mengenai tanggung jawab sekutu komanditer yang

hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkan atau akan disetorkan ke dalam

Persekutuan Komanditer, dengan syarat sekutu komanditer tersebut tidak ikut serta dalam

pengurusan Persekutuan Komanditer dan keberadaannya tidak diketahui oleh pihak ketiga.

Pasal 20 KUHD secara eksplisit menyatakan larangan sekutu komanditer melakukan

pengurusan terhadap Persekutuan Komanditer, meskipun berdasarkan surat kuasa tetapi tidak

berarti bahwa sekutu komanditer tidak berperan sama sekali masuk ke dalam kepengurusan

Persekutuan Komanditer.47

Sekutu komanditer boleh mengawasi pengurusan itu, dengan syarat

44

James M. Fischer, ―Representing Partnership: Who Is/ Are The Client(s)?‖ Pacific Law Journal Vol.26

(July, 1995), p. 961 and 963.

45

Yetty Komalasari Dewi, Op. Cit., hal 182.

46

Ibid.

47

Ali Rido, Op. Cit.,hal. 132.


13

ditetapkan demikian dalam akte pendirian. Pengawasan yang dilakukan oleh sekutu komanditer

tersebut harus bersifat intern, berarti tindakan pengawasan tersebut tidak boleh menimbulkan

kesan seolah-olah sekutu komanditer itu juga pengurus Persekutuan Komanditer. Selain itu,

diperbolehkan juga untuk dinyatakan dalam perjanjian atau akte pendirian, mengenai beberapa

perbuatan pemeliharaan tertentu yang tentunya sangat penting sifatnya tak boleh dilakukan tanpa

pembenaran atau pemberian kuasa terlebih dahulu oleh sekutu komanditer.48

Jadi, kecuali

tindakan pengawasan dan pemberian izin pada perbuatan pengurusan tertentu, yang

diperkenankan oleh perjanjian atau akte pendirian, sekutu komanditer dilarang mencampuri

persoalan pengurusan.49

Ketentuan Pasal 20 KUHD memiliki konsekuensi bagi sekutu komanditer, tercantum

dalam Pasal 21 KUHD. Sanksi bagi sekutu komanditer yang melanggar ketentuan Pasal 20

KUHD adalah perluasan tanggung jawab sehingga sama dengan sekutu komplementer, yaitu

pribadi untuk keseluruhan.50

Tanggung jawab yang berlaku bagi sekutu komplementer ialah sama dengan sekutu dalam

Persekutuan dengan Firma. Tanggung jawab secara tanggung menanggung dikenal pula dengan

tanggung jawab renteng, yaitu para sekutu komplementer bertanggung jawab sampai pada

kekayaan pribadi terhadap perjanjian yang dilakukan oleh salah seorang sekutu dengan pihak

ketiga untuk seluruhnya.

Pertanggungjawaban kepada pihak ketiga memiliki makna ―pribadi untuk keseluruhan‖

dalam Pasal 18 KUHD berarti tiap-tiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi pada semua

perikatan persekutuan, meskipun yang dibuat oleh sekutu lain, termasuk perikatan-perikatan yang

timbul karena perbuatan melawan hukum51

serta kerugian yang timbul karena pengurusan atau

pengelolaan yang sesuai dengan tujuan Persekutuan Komanditer atau sekutu komplementer

melakukan tindakan atas nama Persekutuan Komanditer. Tanggung jawab pribadi atau tanggung

jawab tidak terbatas bagi sekutu komplementer memiliki manfaat bagi persekutuan dan menjamin

48

Soekardono, Op. Cit., hal. 106.

49

H.M.N. Purwosutjipto, Op. Cit., hal. 82.

50

Ali Rido., Op. Cit., hal. 132.

51

H.M.N. Purwosutjipto, Op. Cit., hal 62.


14

pihak ketiga. 52

Tanggung jawab pribadi mendorong sekutu komplementer membuat keputusan

yang lebih berhati-hati. Jika pengurus bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban

perusahaan yang melebihi jumlah aset perusahaan, maka ia akan mempunyai insentif untuk

menghindari resiko terjadinya transaksi yang gagal.53

E. Analisa Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 34/Pdt.G/2011/PN.Sal

E1. Kasus Posisi

Putusan Pengadilan Negeri Salatiga No. 34/ Pdt. G/ 2011/PN. Sal ialah perkara antara

Penggugat I, Ny. Iroh Hamroh sebagai peserta komaditer54

CV. Sinar Patimura dan Penggugat II,

Zuhriyadi sebagai Direktur I CV. Sinar Patimura melawan Tergugat I, Widodo Budi Santoso

sebagai Direktur II CV. Sinar Patimura dan Tergugat II, Ny. Arini Heruwati dengan jabatan

Marketing dalam CV. Sinar Patimura, dan Tergugat III, Sonata alias Soni dengan jabatan bagian

Administrasi dan Keuangan CV. Sinar Patimura.

Perkara ini bermula ketika Para Penguggat dan Tergugat I bersama-sama mendirikan CV.

Sinar Patimura dihadapan Notaris, Supriyadi, S.H., pada tanggal 14 April 2008, dengan nama

―CV. Sinar Patimura‖, berkedudukan di Salatiga, berkantor di Jalan Patimura RT.02/RW.08,

Kelurahan Salatiga, Kecamatan Salatiga. Pendirian Persekutuan Komanditer ini dicatatkan dalam

Akta Pendirian tertanggal 14 Maret 2008 No. 51. Akta Pendirian CV. Sinar Patimura memuat

susunan organisasi dimana CV. Sinar Patimura diwakili oleh Komisaris atau Ny. Iroh Hamroh

atau Penggugat I, Direktur I atau Zuhriyadi atau Penggugat II, Direktur II atau Widodo Budi

Santoso atau Tergugat I serta menyebutkan karyawan-karyawan bidang Marketing dan

Administrasi dan Keuangan, yaitu Ny. Arini Heruwati atau Tergugat II dan Soni atau Tergugat

III.55

Pembentukan CV. Sinar Patimura diikuti dengan kesepakatan kerja sama yaitu mengenai

pemasukan modal/inbreng dari tiap sekutu yang terikat didalamnya. Penggugat II memasukkan

modal/inbreng berupa tanah milik Penggugat II seluas 3.300 m² terletak di Jalan Patimura –

52

Ali Rido, Op. Cit., hal. 143.

53

Ibid.

54

Dalam gugatan yang diajukan, Para Penggugat menggunakan istilah Peserta Komanditer, Penulis tetap

menggunakan Sekutu Komanditer dan Sekutu Komplementer bagi istilah Direktur untuk selanjutnya. 55

Istilah Komisaris menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki kapasitas sebagai sekutu komanditer

dan Direktur adalah seorang sekutu komplementer. Para karyawan tidak termasuk dalam bagian internal sekutu

Persekutuan Komanditer karena terikat hubungan perburuhan.


15

Domas, Salatiga. Perhitungan harga tanah disepakati oleh kedua belah pihak senilai Rp.

379.500.000,- (3.300 m2 x Rp. 115.000,-). Sedangkan Tergugat I hanya memasukkan

modal/inbreng berupa tenaga dan pikiran. Meskipun demikian, Tergugat I dibebankan tugas

sebagai pelaksana harian pekerjaan dan memiliki tanggung jawab untuk membuat pembukuan

tentang semua usaha persekutuan dengan cara yang sempurna, yakni dengan membuat neraca dan

perhitungan laba-rugi dari tahun-tahun sebelumnya dan setiap pengesahan pembukuan wajib

ditandatangani secara bersama-sama oleh setiap sekutu.

Para Penggugat mulai curiga terhadap Para Tergugat yang dinilai tidak transparan dalam

pengelolaan keuangan yang didasarkan atas jumlah keseluruhan penjualan sebesar Rp.

2.140.700.000,00,- (dua milyar seratus empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) tetapi

persekutuan tidak memperoleh sepeserpun keuntungan. Kemudian, Para Penggugat melakukan

pemeriksaan internal pembukuan perseroan pada tanggal 18 Februari 2009 dan berdasarkan

pemeriksaan internal yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan menunjuk seorang auditor,

Tergugat I tidak dapat mempertanggungjawabkan sejumlah uang yang merupakan hak

persekutuan dan seharusnya dimasukkan kedalam pembukuan persekutuan.

Para Penggugat telah berulang kali meminta pertanggungjawaban kepada Para Tergugat

atas kerugian yang diderita secara kekeluargaan namun diabaikan oleh Para Tergugat. Akhirnya,

Para Penggugat menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan perkara ini dengan mengajukan

gugatan. Dalam petitumnya Para Tergugat meminta Pengadilan Negeri Salatiga untuk

menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mengganti kerugian

yang diderita persekutuan sejumlah nilai yang seharusnya dipertanggungjawabkan oleh masing-

masing Tergugat.

Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan

Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan CV. Sinar Patimura

Salatiga dan menghukum tiap Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada CV. Sinar Patimura

secara tunai dan sekaligus senilai jumlah yang seharusnya dipertanggungjawabkan. Selain itu,

Pengadilan negeri mengabulkan sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat II

agar terdapat kepastian pembayaran ganti rugi dari Para Tergugat.

E2. Analisis Kasus

CV. Sinar Patimura merupakan sebuah Persekutuan Komanditer yang memiliki dua (2)

orang sekutu komplementer yang termuat dalam Akta Pendirian sebagai Direktur I, Zuhriyadi


16

dan Direktur II, Widodo Budi Santoso, serta seorang Komisaris, Ny. Iroh Hamroh. KUHD tidak

mengenal istilah jabatan Direktur dan Komisaris bagi Persekutuan Komanditer. Istilah Komisaris

menunjuk kepada kapasitas seorang sekutu komanditer yaitu yang menyerahkan uang, barang,

atau tenaga kepada persekutuan sebagai pemasukan.

Dalam Kasus CV. Sinar Patimura, Direktur II, Widodo Budi Santoso atau Tergugat I56

melakukan penggelapan yang merugikan CV. Sinar Patimura dengan tidak menyetorkan

sejumlah uang untuk dicatatkan kedalam kas pembukuan CV. Sinar Patimura yang diterimanya

sebagai bentuk pembayaran dari konsumen.

Sebelum menentukan, apakah sekutu komplementer lainnya dalam kasus ini wajib

mempertanggungjawabkan secara renteng perbuatan penggelapan yang dilakukan sesama sekutu

komplementer atau tidak, maka harus dipahami dahulu sifat Persekutuan Komanditer di

Indonesia menurut Aggregate Theory. Aggregate Theory menjelaskan bahwa Persekutuan

Komanditer sebagai kumpulan orang, memandang bahwa persekutuan dianggap sebagai

kumpulan atau gabungan orang-perorangan atau individu yang menjalankan usaha yang sama.57

Persekutuan adalah perjanjian (Aggregate Theory) dikarenakan dasar dari persekutuan adalah

kerja sama yang harus diperjanjikan.58

Lebih lanjut, Pasal 1618 KUHPer menyatakan dengan

tegas bahwa Persekutuan Perdata59

adalah perjanjian. Maka, dalam suatu Persekutuan

Komanditer, terdapat pihak-pihak atau orang-perorangan yang didalamnya saling mengikatkan

diri terhadap satu orang lain atau lebih pada awal mula terbentuknya persekutuan. Berdasarkan

teori ini, pula sekutu adalah pemilik bersama persekutuan dan persekutuan bukan badan yang

terpisah dari para sekutunya atau dengan kata lain, merupakan suatu kesatuan.

Bentuk Persekutuan Komanditer di Indonesia menganut Aggregate Theory sebagai

kumpulan (aggregate) orang yang mengikatkan diri dalam perjanjian, maka secara internal, tiap-

tiap sekutu dan diantara mereka memiliki kedudukan dan kapasitas serta tanggung jawab yang

setara seperti halnya melakukan perjanjian pada umumnya. Tiap sekutu memiliki kewajiban yang

56

Tergugat I, Widodo Budi Santoso adalah seorang sekutu komplementer dan selanjutnya akan digunakan

istilah Tergugat I.

57

Tiffany A. Hixson, ―The Revised Uniform Partnership Act: Breaking Up (or Breaking Off) Is Hard To

Do: Why the Right to ―Liquidate‖ Does Not Guarantee A Forced Sale Upon Dissolution of The Partnership,

―Western New England Law Review Vol. 31 (2009), p. 797-831.

58

H.M.N. Purwosutjipto,Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan

(Jakarta: Djambatan, 1987), hal. 10.


17

harus dipertanggungjawabkan tidak saja kepada persekutuan, tetapi juga kepada para sekutu

lainnya dan bertanggung jawab secara bersama pula atas kewajiban persekutuan.

Oleh karena kasus ini merupakan masalah diantara para sekutu yang saling memiliki hak

dan kewajiban, terutama kewajiban Para Tergugat terhadap kekayaan persekutuan. Maka

penggunaan konsep tanggung jawab pribadi yang didalilkan oleh Para Tergugat tidak relevan

untuk membebankan sekutu komplementer lainnya dalam menanggung kerugian atas perbuatan

yang dilakukan Para Tergugat.

Disisi lain, Majelis Hakim yang memeriksa perkara CV. Sinar Patimura menguraikan

permasalahan mengenai tanggung jawab dengan sudut pandang perbuatan melawan hukum.

Perbuatan Tergugat I dalam menggelapkan pemasukan kas CV. Sinar Patimura tidak dapat dilihat

menggunakan sudut pandang perbuatan melawan hukum dengan 2 (dua) alasan. Pertama,

Persekutuan Komanditer di Indonesia menganut Aggregate Theory, maka unsur kesalahan lebih

tepat untuk ditelaah melalui konsep Wanprestasi dimana Tergugat, seorang sekutu

komplementer, tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk mengelola dan mengurus

persekutuan dengan kehati-hatian dan kesetiaan. Terkhusus dalam Akte Pendirian CV. Sinar

Patimura, telah dinyatakan bahwa sekutu komplementer wajib untuk melakukan pembukuan

tentang semua usaha persekutuan dengan cara sempurna, yakni dengan membuat neraca

persekutuan dan perhitungan laba-rugi. Maka, jelaslah ada kewajiban yang tidak dapat dipenuhi

oleh Tergugat I. Kedua, Perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak

berbuat yang bertentangan atau melanggar hak subjektif orang lain,60

artinya dalam perbuatan

hukum harus ada pihak lain yang haknya dilanggar. Apabila diterapkan Aggregate Theory, maka

para sekutu adalah suatu kesatuan dalam haknya sehingga sebagai suatu kesatuan, maka tidak ada

pihak lain (pihak ketiga) yang dilanggar hak subjektifnya untuk memenuhi unsur perbuatan yang

melanggar hukum. Dengan kata lain, tidak dapat satu kesatuan menuntut dirinya sendiri.

Dengan demikian, penggelapan yang dilakukan Tergugat I, seorang sekutu komplementer

adalah suatu bentuk Wanprestasi dari perjanjian yang mengikatkan dirinya dalam persekutuan. Ia

60

Perbuatan Melawan Hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan

atau melanggar: (a) hak subjektif orang lain; (b) kewajiban hukum pelaku; (c) kaidah kesusilaan; (d) kepatutan dalam

masyarakat.


18

telah melakukan dengan apa yang dikenal sebagai breach of contract61

dalam Hukum Kontrak,

dimana pihak yang telah mengikatkan diri memutuskan atau membatalkan perjanjian dengan atau

tanpa melakukan sesuatu.

Berdasarkan penjabaran sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan

hakim dalam kasus CV. Sinar Patimura sekutu komplementer lainnya tidak dapat turut

dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh sekutu

komplementer lainnya dan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 34/ Pdt. G/ 2011/PN. Sal

yang menyatakan demikian adalah kurang tepat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai

berikut.

Pertama, Sekutu komplementer dalam suatu Persekutuan Komanditer dapat turut dibebankan

tanggung jawab apabila sesama sekutu komplementer lainnya melakukan perbuatan melawan

hukum dengan pembebanan ganti kerugian. Hal ini karena Persekutuan Komanditer di Indonesia

menganut Aggregate Theory yang menyatakan bahwa dalam suatu perkumpulan orang yang

diutamakan adalah keberadaan orang-orang tersebut atau gabungan dari orang-orang, bukan

kesatuan dari orang-orang tersebut sebagai suatu badan atau lembaga (Entity Theory).

Persekutuan Komanditer dianggap sebagai kumpulan atau gabungan orang-perorangan atau

individu yang menjalankan usaha yang sama, sehingga mengakibatkan Persekutuan Komanditer

tidak berstatus badan hukum, keberadaan Persekutuan Komanditer ditentukan oleh para

sekutunya, dan hubungan hukum para sekutu tidak terpisahkan. Oleh karena itu, apabila sekutu

komplementer melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan Persekutuan

Komanditer harus membayar ganti kerugian, maka sekutu komplementer lainnya dapat turut

menanggung kerugian tersebut. Sekutu komplementer memiliki kewenangan menjalankan

perusahaan untuk dan atas nama Persekutuan Komanditer yang harus dilakukan sesuai dengan

tujuan persekutuan serta para sekutu komplementer bertanggungjawab secara tanggung

menanggung.

61

AJ. Pannet, Law of Torts, (London: Pitman Publishing, 1992) p.137. The Scope of inducement to breach of

contract ,the tort is generally recognised as being capable of arising in the following ways: (a) Direct persuasion of

one of the contracting parties to break his contract. (b) physical interference in contract. (c) indirect inducement.


19

Kedua, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Salatiga No.

34/Pdt.G/2011/PN.Sal. yang menyatakan hanya sekutu komplementer CV. Sinar Patimura

Salatiga yang melakukan perbuatan melawan hukum saja yang bertanggungjawab adalah kurang

tepat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum

Dagang. Pasal 1618 KUHPer menyatakan tentang dasar utama persekutuan dan Pasal 19 jo. Pasal

18 KUHD mengenai tanggung jawab pribadi sekutu komplementer. Pasal 1618 KUHPer

menyatakan bahwa Persekutuan adalah suatu perjanjian diantara dua orang atau lebih untuk

memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi

karenanya. Pasal ini merupakan dasar persekutuan, termasuk Persekutuan Komanditer dengan

menitikberatkan pada perjanjian diantara para sekutu yang menjadi dasar Persekutuan

Komanditer. Dalam kasus CV. Sinar Patimura, Akta Pendirian yang merupakan bentuk perjanjian

dari para sekutu CV. Sinar Patimura telah mengatur kewajiban sekutu-sekutunya. Akta Pendirian

CV. Sinar Patimura mengatur kewajiban Tergugat I sebagai salah satu sekutu komplementer

untuk mewakili untuk dan atas nama CV. Sinar Patimura dan mengelola pembukuan secara

sempurna dengan kesetiaan (duty of loyalty) dan penuh kehati-hatian (duty of care), yang tidak

dilaksanakan oleh Tergugat I dengan melakukan penggelapan dan melakukan kelalaian dalam

mengurus pembukuan kas CV. Sinar Patimura. Dengan adanya Akta Pendirian yang menjadi

dasar CV. Sinar Patimura, maka kasus CV. Sinar Patimura harus diuraikan dengan sudut pandang

Wanprestasi karena tindakan Tergugat I yang melakukan penggelapan dan kelalaian dalam

mengurus pembukuan CV. Sinar Patimura telah melanggar kewajibannya berdasarkan janji/

kesepakatan diantara para sekutu untuk setia (duty of loyalty) dan penuh kehati-hatian (duty of

care) dalam pengurusan CV. Sinar Patimura sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pendirian

CV. Sinar Patimura. Sehingga, Tergugat I yang adalah sekutu komplementer yang melakukan

penggelapan dan kelalaian mengelola pembukuan, telah melakukan Wanprestasi terhadap sekutu

komplementer lainnya. Dengan demikian, sudut pandang perbuatan melawan hukum yang

digunakan Majelis Hakim dalam Pertimbangan Hukum Kasus CV. Sinar Patimura bahwa

Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum kurang tepat. Sedangkan berdasarkan Pasal 19

jo. Pasal 18 KUHD yang mengatur mengenai tanggung jawab pribadi sekutu komplementer

tidak dapat diaplikasikan dalam kasus CV. Sinar Patimura seperti yang menjadi dasar

argumentasi Tergugat I agar sekutu komplementer lainnya dalam CV. Sinar Patimura turut

dibebankan tanggung jawab. Hubungan hukum diantara sekutu-sekutu dalam CV. Sinar Patimura


20

ialah kumpulan orang yang mengikatkan diri dalam perjanjian untuk berkerja sama dengan

mencapai tujuan ekonomis. Maka, tiap-tiap sekutu dan diantara mereka memiliki kedudukan dan

kapasitas serta tanggung jawab yang setara, juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan

prestasi. Dengan kedudukan dan kapasitas serta tanggung jawab yang setara dalam Akte

Pendirian CV. Sinar Patimura yang mengikat para sekutu, maka tanggung jawab pribadi tidak

relevan untuk dijadikan dasar agar sekutu komplementer lainnya dapat turut dibebankan

tanggung jawab atas kelalaian sekutu komplementer dalam melakukan kewajibannya sesuai yang

tercantum dalam Akta Pendirian CV. Sinar Patimura.

4.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, beberapa saran disampaikan untuk melengkapi hasil

penelitian, yaitu:

Pertama, Pengaturan hukum tentang tanggung jawab para sekutu terutama terkait dengan

tanggung jawab sekutu komplementer secara tanggung menanggung dalam Persekutuan

Komanditer masih diperlukan mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab

Undang-Undang Hukum Dagang belum mengatur secara jelas mengenai batas-batas tanggung

jawab dalam persekutuan termasuk batasan tanggung jawab sekutu komplementer dalam suatu

Persekutuan Komanditer. Sekutu komplementer dalam suatu Persekutuan Komanditer dapat

bertanggung jawab karena pelanggaran kewajibannya terhadap hak sekutu lainnya dan melanggar

Undang-Undang. Oleh karena itu, perlu dibentuk aturan secara tegas yang membedakan tanggung

jawab sekutu komplementer karena pelanggaran perjanjian dan Undang-Undang secara umum.

Kedua, Pengetahuan mengenai Hukum Persekutuan masih diperlukan bagi para penegak

hukum, diantaranya Hakim. Hakim di Indonesia yang tidak terikat kepada yurisprudensi atau

putusan Hakim terdahulu menimbulkan peluang bagi Hakim untuk menemukan atau menciptakan

hukum yang baru sehingga dapat mengikuti perkembangan masyarakat dalam putusan-

putusannya. Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu meningkatkan pendalaman dan

pembaharuan pengetahuan serta wawasan atau capacity building melalui pendidikan dan

pelatihan bagi para Hakim (in service training) dan juga bagi para calon Hakim (pre training).


21

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Agustina, Rosa. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Perpustakaan Nasional Katalog Dalam

Terbitan, 2003.

Ali, Chidir. Yurisprudensi Indonesia tentang Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Mahkamah

Agung , 1970.

Ashshofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Badrulzaman, Mariam Darus. KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan.

Bandung: Alumni, 1996.

Cooke, John. Law of Tort. London: Pitman Publishing, 1992.

Dewi, Yetty Komalasari. Pemikiran Baru Tentang Commanditaire Venootschap (CV) Studi

Perbandingan KUHD dan WvK Serta Pengadilan Indonesia dan Belanda. Jakarta: Badan

Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

Djojodirjo, M.A.M. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.

Gardner, Bryan A. Black's Law Dictionary. 9th Edition. Minnesota: Thomson Reuters, 2009.

Ichsan, Achmad. Hukum Dagang: Lembaga Perserikatan, Surat-Surat Berharga, Aturan-Aturan

Angkutan. Jakarta: Pradnya Paramita, 1987.

Kansil, C.S.T. Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia. Ed. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Kanter, E.V., and S.R. Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya.

Jakarta: Grafika, 2002.

Keraf, A. Sonny. Pustaka Filsafat Etika Bisnis, Tuntunan dan Relevansinya. Jakarta: Kanisius,

2006.

Mahadi. Sumber-Sumber Hukum. Jakarta: N.V. Soeroengan, 1958.

Mamudji, Sri. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas

Hukum Universitas Indonesia, 2005.


22

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2007.

Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Cet. 3. Yogyakarta: Liberty, 2007.

Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010

Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi Indonesia. Jakarta: Dian

Rakyat, 1985.

—. Perbuatan Melawan Hukum. Bandung: CV. Mandar Maju, 2000.

Purwosutjipto, H.M.N. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk - Bentuk Hukum

Perusahaan. Jakarta: Djambatan, 1987.

—. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang. Jakarta:

Djambatan, 1987.

Rido, Ali. Hukum Dagang tentang Surat Berharga, Perseroan Firma, Perseroan Komanditer,

Keseimbangan Kekuasaan dalam PT dan Penswastaan BUMN. Bandung: CV. Remadja

Karya, 1988.

Sarjono, Agus. Buku Ajar Hukum Dagang Bagian Keperdataan. Depok: Fakultas Hukum

Universitas Indonesia, 2001.

Satrio, J. Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum. Bandung :

PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

Setiawan, Rachmat. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Binacipta, 1979.

—. Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum. Jakarta: Alumni, 1982.

Sidharta, Benhard Arief. "Pengantar Hukum Normatif : Analisa Penelitian Filosofikal dan

Dogmatikal" Dalam Metode Penelitian Hukum: Kostelasi dan Refleksi. Jakarta: Yayasan

Obor Indonesia, 2009.

Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Cet. 11. Jakarta: PT.

Raja Grafindo Persada, 2009.

—. Pengantar Penelitian Hukum. Cet.3. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Cet.

11. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.


23

Soekardono, R. Hukum Dagang Indonesia Jilid 1 (Bagian Pertama). Jakarta: Dian Rakyat, 1993.

Soekardono, R. Hukum Dagang Indonesia Jilid I (Bagian Kedua). Jakarta: Dian Rakyat, 1993.

Warren, Edward H. Corporate Advantage Without Incorporation. New York: W.S. Hein. 1982.

Soemitro, R. Rochmat. Himpunan Kuliah-Kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi. Bandung: PT.

Eresco, 1966.

Sutantya, R.T., and Sumantoro. Pengertian Pokok Hukum Perusahaan Bentuk - Bentuk

Perusahaan yang Berlaku di Indonesia. Jakarta: Rajawali, 1992.

Widjaja, Gunawan. Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham. Jakarta: Forum Sahabat,

2008.

—. Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis, Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan

Komanditer. Jakarta: Kencana, 2006.

B. JURNAL

Burge, Tyler. ―A Theory of Aggregates.‖ Nous, Vol. 11 No. 2 (May, 1977).

Drake. ―Partnership Entity.‖ Michigan Law Review Vol. 15. (1917).

—. ―Partnership Entity and Tenancy in Partnership: The Struggle for a Definition.‖ Michigan

Law Review, Vol. 15, No. 8 (Jun, 1917).

Fischer, James M. ―Representing Partnership: Who is / Are The Client(s)?‖. Pacific Law Journal

Vol. 26. (July, 1995).

Hager, Mark H. ―Bodies Politic: The Progressive History of Organizational ‗Real Entity‘

Theory‖. University Pittsburgh Law Review Vol. 50. (1989).

Henn, Harry C and John R. Alexander. ―Laws of Corporation.‖

Hixson, Tiffany A. ―The Revised Uniform Partnership Act: Breaking Up (or Breaking Off) Is

Hard To Do: Why the Right to ―LIdiquate‖ Does Not Guarantee A Forced Sale Upon

Dissolution of the Partnership‖ Western New England Law Review Vol. 31. (2009)


24

J.C.A. ―Partnership. Dissolution. Permanent Incapacity of Partner.‖ University of Pennsylvania

Law Review and American Law Review, Vol. 62, No. 1 (Nov, 1913).

Lewis. ―Uniform Partnership Act.‖ Yale Law Review Vol. 24. (1915)

Merrit, Robert L. ―The Partnership as a Legal Entity.‖ Columbia Law Review Vol. 41 No. 4.

(April, 1941).

Pompe, S. ―The Usaha Dagang: A Commercial Venture Within Indonesian State Law.‖

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 147, 4de Afl. (1991).

The Michigan Law Review Association. ―Suit against Partnership in Firm Name.‖ Michigan Law

Review, Vol. 3, No. 2 (Dec, 1904).

The Michigan Law Review Association. ―Partnership: Legal Entity Theory.‖ Michigan Law

Review, Vol. 10, No. 7 (May, 1912).

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang-Undang Perseroan Terbatas. UU No. 40 Tahun 2007. LN No. 106 Tahun

2007. TLN. No. 4756.

—. Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan, UU No. 8 Tahun 1997, LN No. 18 Tahun

1997. TLN. No. 3674.

—.Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan, UU No. 3 Tahun 1982, LN No. 3 Tahun

1982. TLN. No. 3214.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang [Burgerlijk van Koophandel]. Diterjemahkan oleh R.

Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 20. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan

R. Tjitrosudibio. Cet 40. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

D. ARTIKEL

Setiawan. ―Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangan Dalam

Yurisprudensi.‖ Varia Peradilan Nomor 16 Tahun II. (Januari 1987), hal. 176.

E. TESIS

Ariesi, Hexxy Nurbaiti. ―Tanggung Jawab Pengurus Persekutuan Komanditer Dalam Keadaan

Pailit‖. Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro. Semarang, 2007.


25

F. PUTUSAN

Fa. Nusantara v. CV. Flamboyant Indah No. 136/Pdt/G/1990/P.N. Jak.Sel (1990).

PT. New Ratna Motor dan Namosco Group v. CV. Karya Bhakti Pemuda, No. 2243 K/Pdt/2012

(2012).

G. INTERNET

Devita, Irma. ―Prosedur, Cara dan Syarat Pendirian CV.‖ <http://irmadevita.com/2007/prosedur-

cara-dan-syarat-pendirian-cv/> diunduh 30 April 2014.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <www.pusatbahasa.diknas.go.id.> diunduh 28 April 2014.

Kusumasari, Diana. ―Akibat Hukum Jika Sekutu Komanditer Melakukan PMH.‖

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e42296d4d589/akibat-hukum-jika-sekutu-

komanditer-melakukan-pmh > diunduh 30 April 2014.

—. ―Tanggung Jawab Direktur dan Sekutu Komanditer Jika CV Merugi.‖

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4560/tanggung-jawab-direktur-dan-sekutu-

komanditer-jika-cv-merugi > diunduh 1 Maret 2014.

Mon. ―Sekelumit Tentang Persekutuan Komanditer.‖

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17820/sekelumit-tentang-persekutuan-

komanditer > diunduh 1 Maret 2014.

Mys. ―Dinamika Pemikiran Tentang Persekutuan Komanditer.‖

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f1a21a529b40/dinamika-pemikiran-

tentang-persekutuan-komanditer-> diunduh 1 Maret 2014.


http://irmadevita.com/2007/prosedur-cara-dan-syarat-pendirian-cv/

http://irmadevita.com/2007/prosedur-cara-dan-syarat-pendirian-cv/

http://www.pusatbahasa.diknas.go.id/

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e42296d4d589/akibat-hukum-jika-sekutu-komanditer-melakukan-pmh

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e42296d4d589/akibat-hukum-jika-sekutu-komanditer-melakukan-pmh

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4560/tanggung-jawab-direktur-dan-sekutu-komanditer-jika-cv-merugi

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4560/tanggung-jawab-direktur-dan-sekutu-komanditer-jika-cv-merugi

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17820/sekelumit-tentang-persekutuan-komanditer

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17820/sekelumit-tentang-persekutuan-komanditer

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f1a21a529b40/dinamika-pemikiran-tentang-persekutuan-komanditer-

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f1a21a529b40/dinamika-pemikiran-tentang-persekutuan-komanditer-

Tanggung Jawab Sekutu Atas Perbuatan Melawan Hukum …

Documents