ANALISIS YURIDIS ATAS GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PT.BANK MANDIRI TERHADAP PENERBITAN SURAT TAGIHAN PALSU (STUDI PUTUSAN NOMOR 84/Pdt.G/2014/PN.SKT) S K R I P S I Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Oleh: CHAIRUL BINSAR SITOMPUL NIM : 150200536 DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA BW FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2019 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
ANALISIS YURIDIS ATAS GUGATAN PERBUATAN MELAWAN
HUKUM YANG DILAKUKAN PT.BANK MANDIRI TERHADAP
PENERBITAN SURAT TAGIHAN PALSU
(STUDI PUTUSAN NOMOR 84/Pdt.G/2014/PN.SKT)
S K R I P S I
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara
Oleh:
CHAIRUL BINSAR SITOMPUL
NIM : 150200536
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA BW
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2019
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
2
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
3
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
4
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan akan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
karena atas rahmat dan kasih-Nya yang telah memberikan kesempatan kepada
penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang merupakan salah
satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas
Sumatera Utara.
Adapun skripsi ini berjudul : “Analisis Yuridis Atas Gugatan Perbuatan
Melawan Hukum yang Dilakukkan PT Bank Mandiri Terhadap Penerbitan
Surat Tagihan Palsu (Studi Putusan Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Skt)”.
Penulis menyadari adanya keterbatasan dalam pengerjaan skripsi dan masih jauh
dari kata sempurna.
Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada
kedua orang tua penulis: Tumpul Rapsarimatua Sitompul, SE dan Mariany
Surbakti, S.Pd yang memberikan begitu banyak dukungan, semangat pantang
menyerah, serta doa yang terus dipanjatkan untuk penulis.
Melalui kesempatan ini juga, penulis mengucapkan terima kasih kepada
semua pihak yang membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, yaitu:
1. Prof. Dr. Budiman Ginting, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara;
i
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
5
2. Prof. Dr. Saidin, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara;
3. Puspa Melati Hasibuan, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara;
4. Jelly Leviza, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara;
5. Dr. Rosnidar Sembiring, SH., M.Hum selaku Ketua Departemen Hukum
Perdata Universitas Sumatera Utara;
6. Syamsul Rizal, SH., M.Hum selaku Sekretaris Departemen Hukum Perdata
Universitas Sumatera Utara;
7. Prof. Dr. Saidin, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah
banyak meluangkan waktunya dalam memberikan bantuan, bimbingan dan
arahan-arahan kepada penulis pada saat penulisan skripsi ini.
8. Dr. Edy Ikhsan, SH., MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah
banyak melaungkan waktunya dalam memberikan bantuan, bimbingan dan
arahan-arahan kepada penulis pada saat penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sumatera
Utara yang telah mendidik dan membimbing penulis selama menempuh
pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;
10. Terima kasih banyak kepada kakak kandung saya: Devi Rahmawyta Sitompul, S.Pd.,
M.Hum atas arahan dan masukan serta cambukan motivasi yang diberikan
kepada saya untuk bersemangat menulis skripsi ini;
11. Terima kasih banyak juga kepada Aulia Utari Silalahi. Terima kasih;
ii
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
6
12. Terima kasih kepada sepupu-sepulu saya: Eky, Bang Kindi, Eza, Bang Wahyu
yang telah memberikan semangat positif kepada penulis agar penulis dapat
menyelesaikan tulisan ini dengan baik.
13. Terima kasih kepada seluruh Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam
(HmI) yang telah banyak membantu penulis dalam bidang Akademik maupun
Non-Akademik, membentuk karakter penulis dan mengeluarkan potensi besar
yang ada di dalam diri penulis, serta mengajarkan penulis untuk terus
bersyukur dan ikhlas dalam berhimpun di organisasi maupun masyarakat yang
di ridhoi Allah SWT;
14. Terima kasih kepada Nisa Isyarah, Putri D.A, Bayu Syahputra yang setia
untuk tetap memberikan semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
15. Terima kasih kepada semua teman-teman penulis yang tidak bisa dituliskan
satu persatu namanya yang telah memberikan kontribusi/saran/nasehat kepada
penulis dalam penulisan skripsi ini, terima kasih banyak.
Akhir kata semoga skripsi ini membawa manfaat yang sangat besar bagi
pembaca dan perkembangan Hukum di Indonesia. Terima kasih.
Medan, Juli 2019
Penulis,
Chairul Binsar Sitompul
iii
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
7
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................................................... v
ABSTRAK ....................................................................................................... vii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ..................................................................................... 1
B. Permasalahan........................................................................................ 3
C. Tujuan Penulisan .................................................................................. 4
D. Manfaat Penulisan ................................................................................ 4
E. Jenis Penelitian ..................................................................................... 4
F. Sistematika Penulisan........................................................................... 6
G. Keaslian Penulisan ............................................................................... 7
BAB II GAMBARAN UMUM MENGENAI PERBUATAN
MELAWAN HUKUM
A. Sejarah Perbuatan Melawan Hukum ................................................ 11
B. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum ........................................... 14
C. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum ........................................ 17
D. Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi ................ 30
E. Pembuktian dalam Perbutan Melawan Hukum ................................ 33
iv
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
8
BAB III PENGATURAN PENERBITAN KARTU KREDIT
A. Pengertian Perjanjian ...................................................................... 36
B. Perjanjian Kredit ............................................................................. 44
C. Gambaran Umum Surat Tagihan .................................................... 52
BAB IV ANALISIS YURIDIS ATAS GUGATAN PERBUATAN
MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PT.BANK
MANDIRI TERHADAP PENERBITAN SURAT TAGIHAN
PALSU
A. Posisi Kasus ................................................................... 56
A. Kesimpulan .......................................................................................... 73
B. Saran ..................................................................................................... 73
DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................
v
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
9
ABSTRAK
Chairul Binsar*
Saidin**
Edy Ikhsan***
Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan
onrechmatige daad dan dalam bahasa Inggris disebut tort. Kata tort itu sendiri
sebenarnya hanya berartisalah (wrong). Akan tetapi, khususnya dalam bidang
hukum, kata tort itu sendiri berkembang sedemikian rupa sehingga berarti
kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi dalam suatu perjanjian.
Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum disebut onrechmatige
daad dalam sistim hukum Belanda atau di negara-negara Eropa Kontinental
lainnya. Perkembangan sejarah hukum tentang perbuatan melawan hukum di
negeri Belanda sangat berpengaruh terhadap perkembangan di Indonesia, karena
berdasarkan asas konkordansi, kaidah hukum yang berlaku di negeri Belanda akan
berlaku juga di negeri jajahannya, termasuk di Indonesia. Sementara
perkembangan perbuatan melawan hukum didasarkan pada hukum tidak tertulis
ini menjadi wilayah yang terbuka untuk diisi oleh putusan-putusan hakim yang
berisi penemuan hukum.
Skripsi ini membahas mengenai kasus antara seorang pengusaha meubel,
bapak sutrisno dengan PT. Bank Mandiri, dimana terdapat suatu perbuatan
melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri. Dalam kasus ini PT.
Bank mandiri melakukan Perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan surat
tagihan palsu kepada Bapak sutrino yang mengakibatkan permohonan fasilitas
kredit modal usaha bapak sutrisno ditolak oleh beberapa lembaga keuangan.
Perbuatan melawan hukum dalam kasus ini ditinjau dari keberlakuan pasal 1365
KUHPerdata dan teori-teori perbuatan melawan hukum lainnya.
Metode penelitian yang dipakai penulis dalam penulisan skripsi ini
menggunakan metode penelitian Normatif Yuridis dimana sebagian besar data
dari penelitian ini berasal dari studi kepustakaan.Hasil dari penelitian ini
menyatakan bahwa PT. Bank Mandiri telah memenuhi unsur-unsur perbuatan
melawan hukum dan diwajibkan membayar ganti rugi kepada bapak sutrisno.
Perbuatan yang dilakukan PT. Bank Mandiri mengakibatkan kerugian bagi Usaha
Dagang Tuan sutrisno karena kelalaian dalam mengeluarkan surat tagihan yang
menyatakan Usaha Dagang Tuan sutrisno mengalami tunggakan sebesar Rp.
8.000.000,- (delapan juta rupiah).
Kata kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Surat Tagihan, Perjanjian Kredit
Usaha, PT. Bank Mandiri.
* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
** Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
*** Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utar
vi
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Ekonomi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan
manusia seiring perkembangan jaman tentu kebutuhan manusia betambah oleh
karena itu ekonomi terus menerus mengalami perkembangan dan perubahan.
Perubahan yang secara umum terjadi pada perekonomian yang dialami suatu
Negara seperti inflasi, pengangguran, kesempatam kerja, hasil produksi, dan
sebagainya jika hal ini ditangani dengan tepat maka suatau Negara mengalami
keadaan ekonomi yang stabil, mempengaruhi kesejahteraan kehidupan penduduk
yang ada di Negara tersebut. Globalisasi dan kemajuan Teknologi yang telah kita
rasakan saat ini sudah diakui dan dapat dirasakan secara langsung, memberikan
banyak kemudahan serta kenyamanan bagi umat manusia. Salah satu dampak
perkembangan media komunikasi dan Informasi bisa kita temukan dalam Bidang
Ekonomi. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi
kehidupan manusia. Memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru
dalam melakukan aktifitas manusia. Namun, disamping kemudahan yang
diciptakan dari Perkembangan zaman yang berkembang pesat pasti ada saja Error
dalam pelaksanaannya.
Berkembangnya Teknologi di bidang Ekonomi, salah satunya ialah,
penggunaan Kartu Kredit dengan berbagai kemudahan-kemudahan yang
ditawarkan agar Transaksi jadi lebih mudah, Praktis, memberikan keamanan dan
1
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
2
kenyamanan, fleksibel dan lain sebagainya. Perlindungan terhadap para pengguna
kartu kredit merupakan suatu yang mutlak untuk dilakukan, hal ini timbul seiring
dengan kemajuan zaman terutama menyangkut penggunaan masyarakat luas
terhadap layanan kartu kredit. Dalam penggunaan kartu kredit masyarakat pemilik
kartu kredit seringkali dirugikan baik dalam kaitannya dengan hubungan hukum
perdata maupun hukum pidana (perbuatan para pelaku kejahatan kartu kredit).
Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang menawarkan kemudahan-
kemudahan tersebut, memberikan solusi untuk memudahkan masyarakat dalam
bertransaksi melalui fasilitas perjanjian kredit. Sebelum memberikan fasilitas
kredit kepada nasabahnya, kedua belah pihak, yaitu Bank dan nasabah, terlebih
dahulu membuat suatu perjanjian kredit. Prof Subekti S.H., mengatakan bahwa
kredit ialah kepercayaan, sehingga jika debitur mendapatkan kredit dari Bank
melalui suatu perjanjian kredit berarti debitur tersebut telah mendapatkan
kepercayaan dari bank1
Perjanjian kredit disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pihak kreditur,
dalam hal ini adalah Bank, dengan debitur yaitu nasabah sebagai suatu wujud dari
asas kebebasan berkontrak. Dalam pasal 1338 KUHPerdata disebutkan:
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya.”
Namun, yang menjadi permasalahan ialah bagaimana apabila terjadi
penerbitan surat tagihan palsu dari kreditur yaitu Bank terhadap debitur atau pihak
1Subekti,Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia,Cipta
Aditya Bakti.Bandung.1991.hal.1
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
3
nasabah. Contoh dalam kasus ini, PT Bank Mandiri yang melakukan suatu
Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tuan Sutrisno seorang pengusaha mikro
yang bergerak dibidang meubel yaitu dalam hal pembuatan meubel, kusen, meja,
buffet, almari dan sebagainya sesuai dengan pesanan konsumen. Apakah dasar
pihak Bank mengeluarkan surat tagihan palsu tersebut? Dapatkah pihak Bank
digugat dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum?
Maka pertanyaan diatas itu penting untuk dibahas mengingat tidak hanya
ada pihak yang dirugikan, namun juga terdapatnya pelanggaran ketentuan hukum
dan norma atau kaedah hukum yang sepatutnya berlaku. Untuk menjawab
pertanyaan tersebut, maka penulis melakukan penelusuran mengenai
permasalahan bahwa bagaimana Bank sebagai lembaga keuangan yang saat ini
sering digunakan masyarakat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, atau
bagaimana agar mempelajari agar kejadian ini tidak terjadi lagi.
Jika dilihat dari konsep dasar Perjanjian, maka perlu adanya semua syarat
sahnya Perjanjian tersebut yang terdapat pada 1320 KUHPerdata dan Pasal 1313
KUHPerdata yang menegaskan bahwa perjanjian yang mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Syarat sahnya perjanjian
yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata ialah :
1. Kesepakatan Para pihak
2. Kecakapan Para Pihak
3. Suatu hal tertentu
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
4
4. Suatu sebab yang halal
Poin Pertama yakni Kesepakatan antara para pihak dalam suatu perjanjian
tidak dilakukan karena Paksaan serta objeknya harus jelas diperkenankan oleh
undang-undang tidak terjadi karena Penipuan dan Kekhilafan. Maka yang
dilakukan PT Bank Mandiri sudah jelas Perbuatan Melawan Hukum
(onrechtimage) yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata sampai pasal 1380
KUHPerdata.
Pada Pasal 1365 menyebutkan bahwa :
“Tiap perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian kepada
seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan
kerugian itu, mengganti kerugian itu.”
Kerugian dalam pasal diatas ialah, harus disebabkan karena
perbuatan melawan hukum tersebut. Dengan kata lain, antara kerugian dan
perbuatan harus ada hubungan sebab akibat (causalitas) yang langsung.
Dari perumusan diatas maka penulis menjadikan sebagai dasar
bahwa Syarat sahnya suatu perjanjian tidak berlaku di dalam kasus ini,
serta pengertian Perbuatan Melawan Hukum menjadi tidak hanya diartikan
sebagai melawan undang-undang, tapi juga bertentangan dengan kepatutan
dalam pergaulan masyarakat.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
5
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan
diajukan oleh penulis adalah :
1. Bagaimana Tinjauan Umum mengenai Perbuatan Melawan Hukum?
2. Bagaimana Pengaturan Penerbitan Kartu Kredit?
3. Bagaimana Analisis Yuridis Atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
yang dilakukan PT.Bank Mandiri terhadap penerbitan surat tagihan?
C. Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan ini mengacu pada pokok permasalahan yang telah
diuraikan diatas, yang dibagi atas 2 tujuan, yakni:
1. Tujuan umum
Tujuan umum dari penelitian ini adalah penulis ingin memberikan
sumbangan dalam rangka memperluas wawasan masyarakat di bidang hukum
keperdataan. Penelitian ini mengkaji aspek perbuatan melawan hukum yang
dilakukan PT Bank Mandiri terhadap penerbitan surat tagihan palsu.
2. Tujian Khusus
a. Untuk mengetahui suatu konsep dari perbuatan melawan hukum.
b. Untuk mengetahui apakah dalil penggugat, sudah sesuai dengan pasal
1365 KUHPerdata sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan
hukum.
c. Untuk mengetahui apakah keputusan hakim terhadap kasus tersebut sudah
tepat atau belum.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
6
D. Manfaat Penulisan
Pada umumnya suatu penulisan yang dibuat diharapkan dapat memberikan
manfaat, begitu juga yang diharapkan dari penulisan skripsi ini. Besar harapan
penulis, bahwa adanya penulisan skripsi ini dapat meningakatkan pengetahuan
bagi perkembangan ilmu hukum keperdataan pada umumnya, yaitu :
1. 1.Diharapkan penulisan ini bermanfaat sebagai bahan kepustakaan Hukum
Perdata agar skripsi ini dijadikan bahan penelitian lanjutan, baik sebagai
dasar ataupun sebagai perbandingan dengan penelitian lain yang lebih
luas.
2. Khususnya pada masalah Perbuatan Melawan Hukum tentang penerbitan
surat tagihan palsu.
3. Penulis ingin memberikan suatu analisis terhadap putusan Mahkamah
Agung tentang Perbuatan Melawan Hukum atas penerbitan surat tagihan
palsu dari sudut pandang pendekatan Keadilan dan Kepastian Hukum.
E. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum
normatif yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan dan empiris, yaitu
mengemukakan kasus yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.
Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan pustaka atau hanya menggunakan data sekunder.2
2 Tampil Anshari Siregar, Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi,PT.Pustaka
Bangsa Press.Jakrta.2005. hal.23.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
7
1. Sumber Data
Dalam penyusunan skripsi ini, data dan sumber data yang digunakan
adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer, yaitu Putusan MA
N0.84/Pdt.G/2014/PN.SKT serta Putusan bahan hukum yang terdiri dari peraturan
perundang-undangan di bidang hukum perdata yang mengikat antara lain. Bahan
hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap
bahan hukum primer, yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku,
pendapat-pendapat pakar hukum, rancangan, dan hasil-hasil penelitian yang
berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.
Bahan hukum tersier atau bahan penunjang, yaitu bahan hukum yang
memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer
dan/atau bahan hukum sekunder yakni, kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa
Indonesia.
2. Analisis Data/Bahan Hukum
Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini termasuk ke
dalam penelitian hukum normatif. Pengolahan data pada hakekatnya merupakan
kegiatan untuk melakukan analisa terhadap permasalahan yang akan dibahas.
Analisis data dilakukan dengan :
a. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan
yang diteliti;
b. Memilih kaidah-kaidah hukum yang sesuai dengan penelitian;
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
8
c. Menjelaskan hubungan-hubungan hukum antara berbagai konsep, pasal
yang ada;
d. Menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif kualitatif.
Data yang berhasil dikumpulkan, data sekunder, kemudian diolah dan
dianalisa dengan mempergunakan teknik analisis metode kualitatif, yaitu dengan
menguraikan semua data menurut mutu, dan sifat gejala dan peristiwa hukumnya
melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut di atas agar
sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas dengan mepertautkan
bahan hukum yang ada. Mengolah dan mengintepretasikan data guna mendapat
kesimpulan dari permasalahan serta memaparkan kesimpulan dan saran, yang
dalam hal ini adalah kesimpulan kualitatif, yakni kesimpulan yang dituangkan
dalam bentuk pernyataan dan tulisan.3
Pada penelitian ini, jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian
kepustakaan yang akan digunakan adalah penelitian kepustakaan. Adapun
penelitian kepustakaanakan dilakukan secara normatif yuridis yaitu: “penelitian
yang dilakukan dengan cara penelitinan pustaka atau data sekunder”4
F. Keaslian Penulisan
Pembahasan ini berjudul : Analisis Yuridis Atas Gugatan Perbuatan
Melawan Hukum Yang Dilakukan PT Bank Mandiri Terhadap Penerbitan Surat
Tagihan Palsu (Studi Putusan Nomor 84/Pdt.G/2014/Pn.Skt) ini merupakan benar
hasil karya sendiri dari penulis, tanpa meniru Karya Tulis milik orang lain, dengan
3 Edy Ikhsan dan Mahmul Siregar, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Sebagai
Bahan Ajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara,Medan. 2009.hal. 54. 4 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press.Jakarta.2005.Cetakan
ketiga, hal. 113
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
9
demikian Penulisan Skripsi ini masih asli serta dapat dipertanggungjawabkan baik
secara moral maupun akademik.
G. Sistematika Penulisan
Skripsi ini diuraikan dalam 5 Bab,dan tiap-tiap bab terbagi atas beberapa
sub-sub bab,untuk mempermudah dan memaparkan materi dan skripsi ini yang
dapat digambarkan sebagai berikut:
BAB I : Pendahuluan,bab ini merupakan gambaran Umum yang
berisi tentang Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan Penulisan. Manfaat
Penulisan ,Jenis Peneltian, Sistematika Penulisan, dan Keaslian Penulisan.
BAB II : Tinjauan Umum mengenai Perbuatan Melawan Hukum
dibagi atas Sejarah Perbuatan melawan hukum, Pengertian Pengertian
Melawan hukum, Unsur-unsur Perbuatan melawan hukum, Perbedaan
Perbuatan Melawan Hukum dan wanprestasi, dan Pembuktian dalam
Perbuatan Melawan hukum.
BAB III : Pengaturan Penerbitan Kartu Kredit dibagi atas Pengertian
Kartu Kredit, Para Pihak yang terlibat Kartu Kredit, dan Tanggung Jawab
Penerbit dan Pemegang Kartu Kredit
BAB IV : Analisis Yuridis Atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
yang dilakukan PT.Bank Mandiri terhadap penerbitan surat tagihan dibagi
atas sub-bab Posisi kasus, dibagi lagi konpensi dan rekonpensi lalu sub-
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
10
bab kedua Putusan Kasus lalu Analisis Yuridis Atas Gugatan Perbuatan
Melawan Hukum yang dilakukan PT.Bank Mandiri terhadap penerbitan
surat tagihan.
BAB V : Kesimpulan dan Saran. Merupakan bab Kesimpulan dan
saran dari seluruh rangkaian bab-bab sebelumnya ,yang berisikan
kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya yang dibuat
berdasarkan juraian skripsi ini yang dilengkapi dengan saran-saran yang
mungkin berguna dan dapat dipergunakan unutk menyempurnakan
penulisan skripsi ini.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
11
BAB II
TINJAUAN UMUM MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM
A. Sejarah Perbuatan Melawan Hukum
Berdasarkan asas konkordansi, dimana kaidah hukum yang berlaku di
negeri Belanda akan berlaku juga di Negara jajahannya, membuat perkembangan
hukum dalam sejarah Indonesia sangat terpengaruh oleh perkembangan hukum di
Belanda, term asuk ke dalamnya, yaitu mengenai perbuatan melawan hukum.5
Terdapat dua aliran dimana pengartian dari perbuatan melawan hukum itu
sendiri berbeda, yaitu sebelum tahun 1919 dan setelah tahun 1919. Dahulu
pengadilan menafsirkan “melawan hukum” sebagai hanya pelanggaran dari pasal-
pasal hukum tertulis semata (pelanggaran perundang-undangan yang berlaku),
dimana sebelum tahun 1919 perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUH
Perdata mengandung pengertian yang sempit sebagai pengaruh dari ajaran
legisme.
Ajaran tentang melawan hukum pada umumnya dikuasai oleh satu aturan
pokok yang umum yang dinyatakan dalam pasal 1365 BW. Tetapi, sejak
berlakunya Burgerlijk Wetboek, baik di Indonesia maupun di Nederland,
mengenai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah, walaupun tak ada pasal-
pasal dalam BW yang melarang penggunaan pasal 1365 BW itu, berlakulah
5 Munir fuady, perbuatan melawan hukum (pendekatan kontemporer), (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2002), hal. 29
11
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
12
ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari aturan-aturan mengenai perbuatan
melawan hukum pada umumnya yang dimuat dalam pasal 1365 BW itu.6
Meskipun penyimpangan ketentuan tadi menimbulkan pula ajaran
tersendiri mengenai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah, tak ada salahnya
kalau kita meninjau terlebih dahulu ajaran mengenai perbuatan melawan hukum
oleh pemerintah. Dalam ajaran tentang perbuatan melawan hukum kita akan
dapati unsur-unsur pokok yang kita jumpai kembali pada ajaran mengenai
perbuatan melawan hukum oleh pemerintah.
Perkembangan sejarah hukum tentang perbuatan melawan hukum di
negeri Belanda sangat berpengaruh terhadap perkembangan di Indonesia, karena
berdasarkan asas konkordansi, kaidah hukum yang berlaku di negeri Belanda akan
berlaku juga di negeri jajahannya, termasuk di Indonesia. Di negeri Belanda
perkembangan sejarah tentang perbuatan melawan hukum dapat dibagi menjadi 3
(tiga) periode sebagai berikut :7
a. Periode sebelum tahun 1838 Kodifikasi pada tahun 1983 membawa
perubahan besar mengenai pendapat tentang makna dan ruang lingkup dari
pengertian onrechtmatige daad. Pada waktu itu dianut pendirian bahwa
onwetmatig, yang berarti bahwa suatu perbuatan baru dianggap melawan hukum
bilamana perbuatan itu adalah bertentangan dengan ketentuan Undang – Undang.
73)Sampai dengan kodifikasi Burgerlijk Wetboek (BW) di negeri Belanda pada
tahun 1838, maka ketentuan seperti Pasal 1365 KUH Perdata di Indonesia saat ini
6 Sudikno mertokusomo, perbuatan melawan hukum oleh pemerintah, hal. 13
7 Ibid
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
13
belum tentu ada di Belanda. Karenanya kala itu, tentang perbuatan melawan
hukum ini, pelaksanaannya belum jelas dan belum terarah.
b. Periode antara tahun 1838 – 1919 Setelah BW Belanda dikodifikasi, maka
mulailah berlaku ketentuan dalam Pasal 1401 (yang sama dengan Pasal 1365
KUH Perdata Indonesia) tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige
daad). Meskipun kala itu sudah di tafsirkan bahwa yang merupakan perbuatan
melawan hukum, baik perbuatan suatu (aktif berbuat) maupun tidak berbuat
sesuatu (pasif) yang merugikan orang lain, baik yang disengaja maupun yang
merupakan kelalaiansebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 1366 KUH Perdata
Indonesia, tetapi sebelum tahun 1919 dianggap tidak termaksud ke dalam
perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut hanya merupakan tindakan
yang bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan putusan
masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain.
c. Periode setelah tahun 1919 Dalam tahun 1919 terjadi suatu perkembangan
yang luar biasa dalam bidang hukum tentang perbuatan melawan hukum
khususnya di negeri Belanda, sehingga demikian juga di Indonesia.
Sementara perkembangan perbuatan melawan hukum didasarkan pada
hukum tidak tertulis ini menjadi wilayah yang terbuka untuk diisi oleh putusan-
putusan hakim yang berisi penemuan hukum. Dengan kata lain ada suatu role
expectasi dari hukum untuk dijalankan oleh hakim. Pengadilan diharapkan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
14
menghasilkan konsep-konsep perbuatan melawan hukum yang dasarnya hukum
tidak tertulis.8
B. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum
Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan
onrechmatige daad dan dalam bahasa Inggris disebut tort. Kata tort itu sendiri
sebenarnya hanya berartisalah (wrong). Akan tetapi, khususnya dalam bidang
hukum, kata tortitu sendiri berkembang sedemikian rupa sehingga berarti
kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi dalam suatu perjanjian.
Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum disebut onrechmatige
daad dalam sistim hukum Belanda atau di negara-negara Eropa Kontinental
lainnya.
Kata “tort” berasal dari kata latin “torquere” atau “tortus” dalam bahasa
Perancis, seperti kata “wrong” berasal dari kata Perancis “wrung” yang berarti
kesalahan atau kerugian (injury). Sehingga pada prinsipnya, tujuan dibentuknya
suatu sistim hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum ini
adalah untuk dapat mencapai seperti apa yang dikatakan dalam pribahasa bahasa
Latin, yaitu juris praecepta sunt luxec, honestevivere, alterum non laedere, suum
cuique tribuere (semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan
orang lain, dan memberikan orang lain haknya).9
Ketentuan perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam pasal
1365 KUH Perdata (pasal 1401 BW lama) yang berasal dari pasal 1382 Code
8Munir Fuady, Perbuatan melawan hukum (Pendekatan Kontempor er), op, cit., hal. 1.
9 www.progresifjaya.com/NewsPage.php?, diakses pada tanggal 4 April 2017
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
15
Civil Perancis yang berbunyi:
”Tout fait quelconque de I’home, qui cause un dommaga, oblige celui par la faute
duquel il est arrive, a le reparer”10
Pasal 1401 di BW Belanda Lama menyatakan bahwa:
”Elke onrecht matige daad, aardoor aan een schade wordt toegebragt, stelt
dangene door wiens, schuld die scade veroorzaakt is in deverpligting om dezel
tevergoeden.”11
Beberapa sarjana menggunakan istilah ”perbuatan melanggar hukum” dan ada
beberapa yang menggunakan istilah ”perbuatan melawan hukum”.
Beberapa definisi yang diberikan oleh para ahli hukum terhadap perbuatan
melawan hukum adalah sebagai berikut:
1. Sudargo Gautama (perbuatan melawan hukum)
Pada dasarnya perbuatan melawan hukum adalah kumpulan dari prinsip-
prinip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku
berbahaya untuk hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur
perilaku berbahaya untuk memberikan tanggung jawab atas suatu
kerugian yang terbit dari interaksi sosial dan untuk menyediakan ganti
rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.12
10 John H. Crabb, The French Civil Code, (as amended to July 1, 1976) Translated with an introduction, (New Jersey: Fred B. Rothman & Co, 1997), pages 253. Dikutip oleh Rosa Agustina,
Perbuatan Melawan Hukum. 11 Engelbrecht, de Wetboeken, Wetten en Verordeningen Benevens De Grondwet Van
De Republiek Indonesie (Jakarta: P. T. Ichtiar baru-Van Hoeve 1984), hal 329. 12
Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, (Bandung: Alumni, 1973), hal. 49.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
16
2. Subekti juga menggunakan istilah perbuatan melanggar hukum Yang
tertuang dalam pasal 1365 KUH Perdata yang dimaksud dengan perbuatan
melawan hukum adalah:
”Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang
lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,
mengganti kerugian tersebut.”13
3. Mariam Darus Badrulzaman
menggunakan terminologi ”Perbuatan Melawan Hukum” dengan
mengatakan bahwa pasal 1365 KHPerdata menentukan bahwa setiap
perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada
seseorang, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini
mengganti kerugian tersebut, selain itu pasal 1365 KUHPerdata ini sangat
penting artinya karena melalui pasal ini, hukum yang tidak tertulis
diperhatikan oleh Undang-Undang.14
Sifat dari yang telah di manfaatkan dengan istilah “Perbuatan Melanggar
Hukum” ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam necara
keseimbangan dari masyarakat.15
”onrechtmatigde daad” dalam bahasa Belanda lazimnya mempunyai arti
yang sempit, yaitu arti yang dipakai dalam pasal 1365 Burgerlijk wetboek dan
hanya berhubungan dengan penafsiran pasal tersebut, sedang kini istilah
perbuatan melanggar hukum ditujukan kepada hukum yang pada umumnya
13
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek), op. Cit., ps. 1365 14
Mariam Darus Badrulzaman, KUHPerdata-buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan, op.
Cit., hal. 146 15
Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum Dipamdang Dari Sudut Hukum Perdata,
hal. 7
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
17
berlaku di Indonesia. Selain itu istilah perbuatan melanggar hukum yaitu tidak
hanya perbuatan yang secara langsung melanggar hukum tetapi juga secara tidak
langsung melanggar peraturan lain selain peraturan hukum, yakni kesusilaan,
keagamaan dan sopan santun.16
Dan perbuatan melanggar hukum tidak dimasukan
dalam golongan hukum perjanjian karena suatu perikatan yang bersumber pada
perbuatan melawan hukum, tidak mengandung suatu anasir janji.17
C. Unsur-Unsur dalam Perbuatan Melawan Hukum
Unsur-unsur yang dimaksudkan dalam hal perbuatan melawan hukum
adalah syarat-syarat materil yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat
dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga menjadi dasar untuk
menuntut ganti-kerugian.
Hoffman menerangkan bahwa untuk adanya suatu perbuatan melawan
hukum harus dipenuhi empat unsur, yaitu:
1. Ada yang melakukan perbuatan
2. Perbuatan itu harus melawan hukum
3. Perbuatan itu menimbulkan kerugian terhadap orang lain
4. Perbuatan itu dapat dicelakakan kepadanya
Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk
pada ketentuan pasal 1365 KUHPerdata. Unsur-unsur dari pasal KUHPerdata itu
adalah:
16
Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, op. Cit., 17
Ibid
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
18
1. Adanya suatu perkara
2. Melawan hukum
3. Adanya suatu kesalahan
4. Adanya suatu kerugian
5. Adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan yang dilakukan
dengan kerugian yang ditimbulkan.
Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum ini bersifat kumulatif
yang artinya semua unsur tersebut harus dipenuhi secara keseluruhan, artinya
apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidaklah suatu perbuatan dikatakan
merupakan perbuatan melawan hukum.
Adanya suatu perbuatan
Suatu perbuatan melawan hukum merupakan unsur utama yang harus
terpenuhi. Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan dalam bentuk aktif maupun
dalam bentuk pasif, dimana si pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk
melakukan suatu perbuatan tertentu, dengan tidak dilakukannya perbuatan yang
menjadi kewajibannya maka itu sebagai pemenuh perbuatan dalam unsur
perbuatan melawan hukum. Dengan penekanan bahwa kewajiban tersebut tidak
didasarkan pada suatu kesepakatan (kontrak), karena jika kewajiban hukum
tersebut bersumber dari suatu kesempatan maka perbuatan perbuatan tersebut
termasuk wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum.
Istilah “perbuatan” dalam pasal 1365 KUHPerdata mencakup dua
pengertian, yakni:
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
19
1. Sebagai perbuatan dengan segi positif
Artinya perbuatan itu merupakan perwujudan dari “berbuat semua”
2. Sebagai perbuatan dengan segi negatif
Artinya perbuatan yang berupa “mengabaikan suatu keharusan”.18
Perbuatan yang melawan hukum
sebagaimana diuraikan sebelumnya, sejak putusan hoage road tanggal 31
januari 1919 dalam perkara Cohen v Lindenbaum, konsep perbuatan melawan
hukum telah berkembang.19
Dimana sejak saat itu peradilan selalu menafsirkan
“melawan hukum” dalam artian luas. Suatu perbuatan dapat dikatakan melawan
hukum apabila:
a. Melanggar hak orang lain
b. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
c. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik
d. Bertentangan dengan keharusan dan kepatutan yang harus
diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau
benda
Kriteria pertama dan kedua berhubungan dengan hukum tertulis,
sedangkan kriteria ketiga dan keempat berhubungan dengan hukum tidak tertulis.
Melanggar hak orang lain
18
M. A. Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta: hal.
57 19
Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Pasca Sarjana UI. Jakarta. 2003: hal. 13
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
20
Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain maksudnya
bertentangan dengan hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan
subjektiefrecht, dimana arti dari subjektiefrecht adalah kewenangan yang berasal
dari suatu kaedah hukum.20
Sifat hakekat daripada Subjective Recht menurut
Meyers adalah wewenang khusus yang diberikan oleh hukum pada
seseorang yang memperolehnya demi kepentingan sendiri. Melanggar hak
subjektif orang lain (inbreuk opeens anders recht) termasuk salah satu perbuatan
yang dilarang oleh pasal 1365 KUHPerdata. Menurut Meyers, hak subjektif
menunjuk kepada suatu hak yang diberikan oleh hukum kepada seseorang secara
khusus untuk melindungi kepentingannya.21
Melanggar hak subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang
khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Hak subjektif yang paling
penting yang diakui oleh yurisprudensi adalah22
:
a. hak-hak pribadi (persoonlijkheidsrechten) seperti hak atas
kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik
b. hak-hak kekayaan (vermogensrecht) seperti hak kebendaan dan
hak mutlak lainnya, karena pelanggaran atas hak kekayaan pribadi,
yakni hak menuntut, hak-hak relatif kebanyakan menmbulkan
wanprestasi yang akibatnya diatur secara tersendiri dalam undang-
undang. Kerugian kekayaan (vermogensrecht) pada umumnya
mencakup kerugian yang diderita oleh penderita dan
20
M. A. Moegni Djojodirdjo, PerbuatanMelawan Hukum. Op.Cit.,hal. 36 21
Rahmad setiwan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Op.Cit., hal. 12 22
M. A. Moegni Djojodirdjo, PerbuatanMelawan Hukum. Op.Cit.,hal. 36
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
21
keuntungannya yang didapat diharapkan diterimanya
(gederfdewinst).
Perbuatan yang secara langsung melanggar hak subjektif orang
lain merupakan suatu perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu
secara langsung melanggar hak subyektif orang lain. Dan menurut pandangan
dewasa ini diisyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku berdasarkan
hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku
dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum.23
Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
Termasuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum jika itu
merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang.
Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya.
Kewajiban hukum (rechtslicht) adalah suatu kewajiban yang diberikan oleh
hukum terhadap seseorang. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
berarti perbatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang baik
berupa suatu keharusan atau larangan. Menurut pendapat umum dewasa ini,
hukum mencakup keseluruhan norma-norma baik tertulis maupun tidak tertulis.
Jadi bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku adalah perbuatan yang
selain bertentangan dengan hukum si pelaku adalah perbuatan yang selain
bertentangan dengan hukum tertulis (wettelijkplicht), juga bertentangan dengan
hak orang lain menurut Undang-Undang (wettelijkrecht), karena itu juga istilah
yang dipakai adalah onrechtmatigedaad, bukan onwetmatigedaad.
23
Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Op.Cit., hal. 39
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
22
Bertentangan dengan kesusilaan yang baik
Bertentangan dengan kesusilaan yang baik adalah salah satu
perbuatan yang diangap perbuatan melawan hukum. Kesusilaan yang baik
dimaksudkan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan
masyarakat telah diterima sebagai norma-norma hukum. Utrecht menulis bahwa
yang dimaksudkan dengan kesusilaan adalah semua norma yang ada di dalam
kemasyarakatan, yang tidak merupakan hukum, kebiasaan atau agama.
Bertentangan dengan keharusan dan kepatutan yang harus diindahkan
dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.
Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam
pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda bilamana perbuatan
tersebut adalah bertentangan dengan sesuatu, yang menurut hukum tidak tertulis
harus diindahkan dalam lalu lintas masyarakat. Kriterium ”bertentangan dengan
kesusilan yang kiranya tercakup dalam kriterium zorgvuldigheid”, yang harus
dilakukan dalam pergaulan masyarakat mengenai benda atau orang lain.
Norma zorgvuldigheid tersebut sekalipun nampak merupakan
kriterium yang tidak penting dibandingkan kriterium lain dalam onrechtmatigheid,
sering diputuskan dalam putusan pengadilan, hal ini membuktikan akan
pentingnya kriterium zorgvuldigheid. Seringkali ditegaskan, bahwa sejak
diterapkannya norma tersebut, ketiga kriteria lainnya tidak diperlukan lagi. Suatu
perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan baik atau
dengan mana dilanggar hak orang lain, selalu merupakan perbuatan yang
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
23
bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang seyogyanya dilakukan dalam
pergaulan masyarakat.
Suatu perbuatan yang masuk dalam kategori bertentangan
dengan kepatutan apabila:
1. perbuatan tesebut sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan
yang layak.
2. perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi
orang lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu
diperhatikan.24
Adanya suatu kesalahan
Untuk dapat dituntut berdasarkan perbuatan melawan hukum, pasal
1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan. Pembuat undang-
undang berkehendak dengan adanya unsur kesalahan dalam pasal 1365
KUHPerdata, pelaku perbuatan melawan hukum hanya bertanggung jawab atas
kerugian yang ditimbulkannya bila kerugian tersebut dapat dipersalahkan
kepadanya. Apabila seseorang pada waktu melakukan perbuatan melawan hukum
itu tahu betul bahwa perbuatannya akan berakibat pada suatu keadaan tertentu
yang merugikan pihak lain, maka dapat dikatakan bahwa pada umumnya
seseorang tahu betul akan adanya akibat itu, ialah bahwa seseorang itu tahu akan
24
Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum. Pasca Sarjana FH UI, Jakarta: 2003. Hal
46.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
24
adanya keadaan-keadaan yang menyebabkan kemungkinan akibat itu akan
terjadi.25
Dalam hukum pidana telah diterima asas tidak ada perbuatan pidana
tanpa kesalahan (asas legalitas). Sedangkan dalam hukum perdata tidak ada
pertanggungjawaban untuk akibat-akibat dari perbuatan melawan hukum tanpa
kesalahan.26
Istilah kesalahan juga digunakan dalam arti kealpaan sebagai lawan
dari kesengajaan. Kesalahan mencakup dua pengertian, yaitu:
1. kesalahan dalam arti luas bila terdapat unsur kealpaan dan kesengajaan
2. kesalahan dalam arti sempit bila berupa kesengajaan saja. Unsur kengajaan
akan terpenuhi jika pada waktu seseorang melakukan perbuatan atau pada
waktu melalaikan kewajibannya, ia sudah mengetahui bahwa akibat yang
merugikan itu akan timbul tapi ia tetap melakukan perbuatannya atau
melalaikan kewajibannya atau dapat dikatakan bahwa kesalahan dalam arti
sempit hanya berupa kesengajaan.
Istilah kesalahan ini terletak pada suatu perhubungan
kerohanian (psychisch verband) antara alam pikiran dan perasaan si subjek, dan
perkosaan terhadap suatu kepentingan tertentu.27
Tentang kesalahan ini menurut Voolmar dapat diartikan dalam arti
objektif dan subyektif.28
1. Dalam arti subjektif (konkrit)
25
Ibid., hal 47 26
Ibid., hal. 20 27
Wirjono Projodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Op.Cit., hal. 28 28
Ibid., hal 66
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
25
Harus dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia
yang normal dapat menduga timbulnya kemungkinan timbulnya
akibat, dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik
untuk berbuat atau tidak berbuat, sehingga apakah pelaku dapat
mencegah timbulnya akibat dari perbuatannya.
2. Dalam arti subyektif (abstrak)
Harus diteliti, apakah si pelaku berdasarkan keahlian yang
dimilikinya akan menduga akibat dari perbuatannya dan apakah
perbuatannya dapat dipersalahkan kepadanya. Apakah keadaan
jiwanya adalah sedemikian rupa sehingga dia dapat menyadari
maksud dan arti perbuatannya. Selain itu, orang yang melakukan
perbuatan melawan hukum harus dapat mempertanggungjwabakan
perbuatannya.
Pembuat undang-undang. Menerapkan sebuah istilah untuk kesalahan
(schuld) dalam beberapa arti, yaitu:
1. pertanggungjawaban si pelaku atas perbuatan dan kerugian
yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut.
2. kealpaan, sebagai lawan kesengajaan
3. sifat melawan hukum
Mengenai diperlukannya suatu unsur kesalahan disamping unsur
melawan hukum ada beberapa aliran yang menjelaskan mengenai kedudukan
unsur kesalagan dan melawan hukum serta ketertarikan keduanya, yaitu:
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
26
1. Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur melawan hukum saja aliran
ini berkembang di Negara Belanda yang dianut oleh Van Oven, menurut
aliran ini unsur kesalahan sudah termasuk ke dalam unsur melawan
hukum. Namun pengertian melawan hukum dalam arti luas yang dimaksud
sudah mencakup unsur kesalahan sehingga unsur kesalahan tidak lagi
dibutuhkan, cukup dengan melawan hukum.29
2. Aliran yang menyatakan cukup hanya dengan unsur kesalahan saja aliran
ini juga berkembang di Belanda dan dianut oleh Van Goudver. Aliran ini
menyatakan bahwa dengan unsur kesalahan sudah termasuk juga unsur
melawan hukum di dalamnya, sehingga tidaklah lagi diperlukan unsur
”melawan hukum” terhadap suatu perbuatan melawan hukum.30
3. Aliran yang menyatakan diperlukan, baik unsur melawan hukum maupun
unsur kesalahan. Aliran ini menyatakan bahwa suatu perbuatan melawan
hukum dan unsur kesalahan sekaligus, karena dalam unsur melawan
hukum saja belum tentu dapat mencakup unsur kesalahan. Kesalahan yang
diisyaratkan oleh hukum dalam perbuatan melawan hukum maupun
”kesalahan sosial”. Dalam hal ini hukum menafsirkan kesalahan sebagai
suatu kegagalan seseorang untuk hidup dengan sikap yang ideal, yakni
sikap yang biasa dan normal dalam suatu pergaulan masyarakat. Hal
tersebut yang kemudian hidup di dalam masyarakat yang menjadikannya
hal yang wajar.
29
Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer) Op,Cit., hal. 12 30
Ibid., hal. 12
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
27
Van Bemmelen dan Evan Hattum telah mengemukakan adagium
”tiada hukuman tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld) dan Rutten telah
berusaha menerapkan adagium tersebut dalam bidang perdata dengan
mengemukakan tiada pertanggungan gugat atas akibat-akibat daripada
perbuatannya yang melawan hukum tanpa kesalahan atau sebagaimana
dikemukakan oleh Meyers, perbuatan melawan hukum mengharuskan adanya