TANGGAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA ...

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

-----------

BAGIAN KEDUA

RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN …

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN

JAKARTA

2014

1

RANCANGAN


NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia

dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia;

b. bahwa untuk menjamn masyarakat adil dan makmur

serta untuk memnuhi hak dan kebutuhan dasar

seluruh rakyat Indonesia, negara menyelenggarakan

perlindungan dan pmeberdayaan masyarakat,

khususnya nelayan secara terencana, terarah, dan

berkelanjutan;

c. bahwa kerusakan lingkungan pada kawasan

perikanan tangkap, munculnya konflik antar

kelompok masyarakat nelayan, serta permasalahan

lainnya, memerlukan upaya perlindungan dan

pemberdayaan nelayan sebagai tanggung jawab

pemerintah yang memiliki landasan pengaturan

hukum tersendiri;

d. bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku

saat ini belum mengatur perlindungan dan

pemberdayaan nelayan secara komprehensif, sistemik,

dan holistic;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d

perlu membentuk Undang-Undang tentang

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan;

2

Mengingat : Pasal 20, Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat

(4) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN

PEMBERDAYAAN NELAYAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan Nelayan adalah segala upaya Nelayan dalam

melakukan aktifitas mata pencahariannya serta dalam menghadapi

permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana

produksi, kepastian usaha, risiko harga, praktik ekonomi biaya

tinggi, dan bencana.

2. Pemberdayaan Nelayan adalah segala upaya untuk meningkatkan

peran dan kemampuan Nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan

dan taraf hidupnya melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan

dan pendampingan, kemudahan Akses ilmu pengetahuan, teknologi

dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Nelayan.

3. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan

penangkapan Ikan.

4. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan

penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,

menggunakan teknologi penangkapan Ikan sederhana, dan

3

menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross

ton.

5. Nelayan Komersial adalah orang yang mata pencahariannya

melakukan penangkapan Ikan untuk tujuan komersial atau

dipasarkan baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor,

menggunakan teknologi maju, dan menggunakan kapal perikanan

berukuran lebih besar dari 5 (lima) gross ton.

6. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari

siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

7. Akses adalah kemudahan untuk memperoleh, masuk, atau

menggunakan.

8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya

mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan

pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

9. Diversifikasi Usaha adalah perluasan jenis usaha di luar usaha

pokok yang masih terkait dengan usaha perikanan.

10. Kelembagaan Nelayan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan

dari, oleh dan untuk Nelayan guna memperkuat dan

memperjuangkan kepentingan Nelayan.

11. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat KUB adalah

badan usaha non badan hukum yang berupa kelompok yang

dibentuk oleh Nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/ musyawarah

seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk

berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna

meningkatkan pendapatan anggota.

12. Koperasi Nelayan adalah badan usaha Nelayan yang beranggotakan

orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan

kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan

ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

13. Kredit Mikro adalah kredit yang disalurkan melalui lembaga

keuangan mikro dengan mekanisme bunga dan/atau bagi hasil.

4

14. Kredit Lainnya adalah kredit yang disalurkan kepada Nelayan Kecil,

KUB dan koperasi Nelayan yang dapat berupa kredit investasi

dan/atau modal kerja yang diberikan bank pelaksana.

15. Dana Bantuan Langsung adalah dana bantuan untuk kebutuhan

investasi dan modal kerja tanpa kewajiban bagi penerima untuk

mengembalikan kepada pemberi.

16. Asuransi Nelayan adalah perjanjian antara Nelayan dengan

perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan

risiko usaha perikanan.

17. Kemitraan Usaha adalah jalinan kerja antara pengusaha perikanan

menengah/besar dengan kelompok Nelayan kecil, kelompok

pengolah dan pemasar Ikan kecil, dan/atau koperasi peran dalam

kegiatan usaha perikanan disertai dengan pembinaan dan

pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan

memperhatikan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat,

dan saling membutuhkan.

18. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

19. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah.

20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang maritim, kelautan dan Perikanan.

5

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dilakukan berdasarkan asas:

a. kedaulatan;

b. pengayoman;

c. kemandirian;

d. keadilan;

e. kesejahteraan;

f. keterpaduan;

g. keterbukaan;

h. efisiensi;

i. kemitraan;

j. partisipatif; dan

k. keberlanjutan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan adalah:

a. mewujudkan kemandirian Nelayan dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;

b. meningkatkan usaha Nelayan yang produktif, efisien, bernilai

tambah, dan berkelanjutan;

c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan;

6

d. menjamin Akses Nelayan terhadap sumber daya Ikan dan

lingkungannya, teknologi, permodalan, sarana prasarana produksi,

dan pemasaran; dan

e. memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada Nelayan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

meliputi:

a. wewenang dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

b. perencanaan;

c. perlindungan Nelayan;

d. pemberdayaan Nelayan;

e. hubungan kerja;

f. pembiayaan dan pendanaan;

g. peran serta masyarakat dan kemitraan;

h. pengawasan;

i. penyelesaian sengketa; dan

j. larangan dan sanksi.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah

Paragraf 1

Wewenang Pemerintah

Pasal 5

Dalam rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pemerintah

berwenang:

7

a. merumuskan kebijakan dan strategi nasional dalam perencanaan,

penyelenggaraan, pengawasan, dan pembinaan dalam Perlindungan

dan Pemberdayaan Nelayan;

b. merumuskan kebijakan nasional dalam pengelolaan sumber daya

perikanan di wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil; dan

c. merumuskan kebijakan perizinan, pengelolaan terpadu dan

pemanfaatan sumber daya Ikan nasional dan antardaerah.

Paragraf 2

Tanggung Jawab Pemerintah

Pasal 6


bertanggungjawab:

a. melaksanakan kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan di

wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil;

b. melaksanakan koordinasi dengan provinsi, kabupaten/kota terkait

kebijakan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

c. melaksanakan kebijakan perizinan, pengelolaan terpadu dan

pemanfaatan sumber daya Ikan nasional dan antarprovinsi;

d. melaksanakan kebijakan dan koordinasi pengelolaan lingkungan dan

ekosistem pesisir dan laut sebagai bentuk perlindungan terhadap

area konservasi guna perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan

plasma nutfah sumber daya Ikan bagi Nelayan;

e. melakukan sosialisasi berkesinambungan kebijakan Perlindungan

dan Pemberdayaan Nelayan;

f. memfasilitasi penyelesaian sengketa yang terjadi pada masyarakat

Nelayan; dan

g. mendukung pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan

penyebaran Ikan di perairan wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

8

Bagian Kedua

Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 7


Daerah berwenang:

a. merumuskan kebijakan dan strategi daerah dalam perencanaan,

penyelenggaraan, pengawasan, dan pembinaan dalam Perlindungan

dan Pemberdayaan Nelayan berdasarkan strategi Nasional.

b. merumuskan kebijakan daerah dalam pengelolaan sumber daya

Perikanan di wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil; dan

c. merumuskan kebijakan perizinan, pengelolaan terpadu dan

pemanfaatan sumber daya Ikan daerah.

Paragraf 2

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 8


Daerah bertanggungjawab:

a. melaksanakan kebijakan pengelolaan sumber daya Perikanan di

wilayah pesisir, laut, pulau-pulau kecil dan perairan umum daratan;

b. melaksanakan koordinasi dengan provinsi dan kabupaten/kota yang

berbatasan terkait kebijakan penataan ruang perairan umum

daratan serta rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

c. melaksanakan kebijakan dan koordinasi pengelolaan lingkungan dan

ekosistem pesisir dan laut sebagai bentuk perlindungan terhadap

area konservasi guna perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan

plasma nutfah sumber daya Ikan bagi Nelayan;

d. mengembangkan sentra aktivitas perikanan;

9

e. memfasilitasi penyelesaian sengketa yang terjadi pada masyarakat

Nelayan; dan

f. melakukan sosialisasi berkesinambungan kebijakan Perlindungan

dan Pemberdayaan Nelayan di daerah.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 9

(1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dilakukan

secara sistematis, terpadu, terarah, dan berkelanjutan.

(2) Perencanaan strategi dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan berdasarkan pada:

a. daya dukung lingkungan hidup;

b. rencana tata ruang wilayah;

c. zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

d. perkembangan ilmu pengetahuan;

e. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan

f. kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.

(3) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah

Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan:

a. rencana pembangunan nasional;

b. rencana pembangunan daerah;

c. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan

d. anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 10

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat strategi

dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan.

10

(2) Strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah

dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan

kebijakan dan strategi perlindungan Nelayan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 huruf a dan Pasal 7 huruf a.

BAB V

PERLINDUNGAN NELAYAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

(1) Perlindungan Nelayan dilakukan melalui strategi dan kebijakan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

(2) Ruang lingkup Perlindungan Nelayan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a. prasarana dan sarana produksi Perikanan;

b. identifikasi khusus Nelayan;

c. kepastian usaha;

d. harga komoditas Perikanan;

e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;

f. perlindungan akibat kejadian luar biasa;

g. mitigasi bencana;

h. asuransi Nelayan; dan

i. bentuk perlindungan lain.

11

Bagian Kedua

Prasarana dan Sarana Produksi Perikanan

Pasal 12

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya

bertanggungjawab menyediakan dan mengelola prasarana dan

sarana produksi Perikanan.

(2) Prasarana dan sarana produksi Perikanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. sumber daya Ikan;

b. pelabuhan;

c. prasarana penangkapan Ikan; dan

d. bahan bakar.

Pasal 13

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan Akses bagi

Nelayan terhadap sumber daya Ikan di Wilayah Pengelolaan

Perikanan Negara Republik Indonesia.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin Akses Nelayan Kecil

terhadap sumber daya Ikan pada zona Perikanan berkelanjutan di

kawasan konservasi perairan.

(3) Pemanfaatan Akses terhadap sumber daya Ikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan menaati ketentuan

zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, tata ruang perairan

umum daratan, serta ketentuan konservasi.

Pasal 14

(1) Nelayan Kecil dalam melakukan kegiatan penangkapan Ikan dapat

memanfaatkan pelabuhan Perikanan yang berada di seluruh wilayah

Indonesia sebagai sentra aktivitasnya.

(2) Pemerintah Daerah menyediakan Akses dan fasilitas pelabuhan

Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

12

(3) Pemanfaatan pelabuhan Perikanan bagi Nelayan Komersial

dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mengatur tentang Perikanan.

Pasal 15

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan Akses bagi

Nelayan Kecil terhadap sarana penangkapan Ikan meliputi:

a. kapal penangkap Ikan;

b. alat penangkapan Ikan; dan

c. alat bantu penangkapan Ikan.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan prasarana

penangkapan Ikan untuk menjamin Akses sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

(3) Pengembangan prasarana penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diselenggarakan dengan:

a. mewujudkan tempat pemasaran Ikan yang memenuhi jaminan

mutu dan keamanan hasil Perikanan;

b. mewujudkan fasilitas pendukung tempat pemasaran Ikan;

c. menyediakan informasi tempat pemasaran Ikan;

d. menyediakan sarana bahan pembeku Ikan pada sentra

Perikanan; dan

e. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil

Perikanan.

(4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitas dan

kemudahan bagi Nelayan Kecil untuk mendapatkan sarana

penangkapan Ikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

Nelayan.

Pasal 16

(1) Penyediaan bahan bakar minyak dengan harga subsidi khusus bagi

Nelayan Kecil dilakukan melalui pendirian stasiun pengisian bahan

bakar nelayan di kabupaten/kota.

13

(2) Harga bahan bakar minyak subsidi khusus bagi Nelayan Kecil

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang

membidangi sumber daya mineral sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(3) Bahan bakar minyak dengan harga subsidi khusus sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Nelayan Kecil yang

memiliki identitas khusus Nelayan.

Bagian Ketiga

Identitas Khusus Nelayan

Pasal 17

(1) Dalam rangka Perlindungan Nelayan, Pemerintah memberikan

identitas khusus pada Nelayan.

(2) Identitas khusus Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan identitas resmi yang menunjukkan bahwa seseorang

melakukan aktivitas penangkapan Ikan sebagai mata

pencahariannya.

(3) Identitas khusus Nelayan diberikan kepada Nelayan guna

memudahkan proses identifikasi dalam pemberian bantuan,

pembinaan, atau perlindungan terhadap kepentingan nelayan.

(4) Identitas khusus Nelayan berlaku untuk 5 (lima) tahun dan

selanjutnya dapat diperpanjang kembali.

(5) Identitas khusus Nelayan dapat dicabut oleh Menteri apabila seorang

Nelayan tidak melakukan aktivitas penangkapan Ikan selama 6

(enam) bulan berturut-turut.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai identitas khusus Nelayan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan

Menteri.

14

Bagian Keempat

Kepastian Usaha

Pasal 18

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin kepastian usaha bagi

Nelayan.

(2) Jaminan kepastian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. pemberian izin usaha kepada Nelayan Kecil;

b. pemberian perlindungan terhadap Nelayan;

c. penyediaan sistem logistik Perikanan;

d. penyediaan jaminan informasi harga komoditas Perikanan; dan

e. pelaksanaan perlindungan harga, tarif bea masuk komoditi

Nelayan dan mutu produk.

(3) Pemberian izin usaha perikanan tradisional sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a tanpa dikenakan biaya.

Pasal 19

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan

usaha Perikanan yang meliputi:

a. usaha penangkapan;

b. usaha pengolahan; dan

c. usaha pemasaran Ikan.

(2) Pengembangan usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan paling sedikit melalui kegiatan:

a. peningkatan skala usaha penangkapan Ikan;

b. penyediaan modal usaha;

c. peningkatan produktivitas;

d. peningkatan efisiensi; dan

15

e. peningkatan nilai tambah dengan mempertimbangkan

ketersediaan sumber daya Ikan dan lingkungannya.

Pasal 20

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi diversifikasi jenis

dalam usaha penangkapan Ikan.

(2) Diversifikasi Usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. usaha pengolahan Ikan;

b. pembudidayaan Ikan;

c. produksi garam;

d. perbengkelan dan galangan kapal Perikanan; dan

e. wisata bahari.

(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mengembangkan

Diversifikasi Usaha lain sesuai karakteristik dan potensi daerah

selain Diversifikasi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kelima

Harga Komoditas Perikanan

Pasal 21

(1) Pemerintah menetapkan jenis dan harga dasar komoditas Perikanan

tertentu nasional dan lokal.

(2) Penetapan harga dasar komoditas Perikanan tertentu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip menguntungkan

bagi Nelayan.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penetapan jenis dan harga

dasar komoditas Perikanan diatur dengan Peraturan Menteri.

16

Bagian Keenam

Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 22

(1) Pemerintah menetapkan dan melaksanakan strategi dan kebijakan

Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi dengan menghapuskan

berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dalam usaha perikanan.

(2) Pelaksanaan strategi dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diselenggarakan secara terpadu antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah, dan aparat penegak hukum.

Bagian Ketujuh

Perlindungan Akibat Kejadian Luar Biasa

Pasal 23

(1) Perlindungan Nelayan sebagai akibat kejadian luar biasa berupa

ganti rugi yang diberikan kepada Nelayan Kecil.

(2) Kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. bencana alam;

b. bencana non-alam; dan

c. bencana sosial.

(3) Perlindungan Nelayan akibat kejadian luar biasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dalam bentuk

fasilitasi pemberian bantuan/santunan dan/atau penyelesaian ganti

rugi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

(4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan bantuan/santunan

dan/atau upaya pemulihan akibat bencana alam sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan mempertimbangkan

kemampuan keuangan Negara.

17

Bagian Kedelapan

Mitigasi Bencana dan Sistem Peringatan Dini

Pasal 24


menetapkan dan melaksanakan mitigasi bencana untuk mengurangi

risiko kejadian bencana dalam usaha perikanan.

(2) Pemerintah menyediakan sistem informasi peringatan dini tentang

risiko dan bahaya dalam melakukan aktivitas Perikanan.

(3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi peringatan

dini secara terpadu dengan memperhatikan kekhasan geografis

setempat.

(4) Sistem informasi peringatan dini tentang risiko dan bahaya

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

a. informasi iklim dan cuaca; dan

b. informasi oseanografi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi peringatan dini

tentang risiko dan bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kesembilan

Bentuk Perlindungan Lain

Pasal 25

Bentuk perlindungan lain yang difasilitasi oleh Pemerintah dan

Pemerintah Daerah meliputi:

a. advokasi dan bantuan hukum;

b. bantuan yang bersifat teknis; dan

c. santunan dalam hal kecelakaan di laut pada saat kegiatan

penangkapan Ikan.

18

BAB VI

PEMBERDAYAAN NELAYAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

Pemberdayaan Nelayan diselenggarakan dengan mengutamakan

pelaksanaan program yang berbasis pada peningkatan kesejahteraan

terkait dengan penangkapan Ikan dan kegiatan Perikanan maupun

kegiatan non Perikanan lainnya.

Pasal 27

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemberdayaan Nelayan.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk

melaksanakan strategi pemberdayaan Nelayan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26.

Bagian Kedua

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 28

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada nelayan.

(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;

b. pemberian beasiswa bagi Nelayan untuk mendapatkan

pendidikan di bidang Perikanan; dan

c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Perikanan.

19

(3) Nelayan yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta telah memenuhi kriteria

berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah dan/atau

Pemerintah Daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan Nelayan


Menteri.

Pasal 29

(1) Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keahlian dan

keterampilan Nelayan diselenggarakan secara berkelanjutan.

(2) Selain Pemerintah dan Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga

yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan


Bagian Ketiga

Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 30


memberi fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada Nelayan

dengan memperhatikan kekhasan daerah.

(2) Penyuluhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakan dalam rangka Pemberdayaan Nelayan sebagai

pelaku utama, meliputi:

a. tata cara penangkapan Ikan yang bertanggung jawab;

b. tata cara pengolahan dan pemasaran yang baik;

c. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan;

d. kemitraan dengan pelaku usaha Perikanan; dan

e. pengelolaan Dana Bantuan Langsung dengan baik.

20

(3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan

pembinaan teknis melalui penyiapan dan penyediaan tenaga sarjana

pendamping dan menambah tenaga penyuluh lapang di tiap

kecamatan.

Pasal 31

(1) Penyuluhan Perikanan untuk Nelayan dilakukan dengan

menggunakan pendekatan partisipatif dan memperhatikan kondisi

lingkungan setempat.

(2) Materi penyuluhan meliputi unsur ilmu pengetahuan, teknologi,

informasi, ekonomi, manajemen, hukum, pelestarian lingkungan,

dan materi lain sesuai kebutuhan.

(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong pemenuhan sarana

dan prasarana penyuluhan serta penyediaan tenaga penyuluh paling

sedikit 1 (satu) tenaga penyuluh dalam 1 (satu) desa Nelayan untuk

mendukung kelestarian fungsi lingkungan.

Pasal 32

Penyuluhan dan pendampingan secara khusus dalam pemberdayaan

perempuan di kawasan pemukiman Nelayan dilaksanakan melalui:

a. bimbingan teknis pengembangan Diversifikasi Usaha bagi

perempuan;

b. pengumpulan dan pertukaran data dalam rangka pengembangan

Diversifikasi Usaha bagi perempuan;

c. sosialisasi dan diseminasi program pengarusutamaan gender; dan

d. peningkatan peranan aktif perempuan dalam perencanaan,

pelaksanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan.

21

Bagian Keempat

Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi

Pasal 33

(1) Kemudahan Akses teknologi penangkapan Ikan meliputi:

a. penyerbarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;

b. kerjasama alih teknologi; dan

c. penyediaan fasilitas bagi Nelayan untuk mengakses ilmu

pengetahuan, teknologi, dan informasi.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit

memuat:

a. sarana produksi penangkapan Ikan dan pembudidayaan Ikan;

b. harga komoditas Perikanan;

c. peluang dan tantangan pasar;

d. prakiraan iklim, dan wabah penyakit Ikan;

e. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;

f. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan

g. ketersediaan sumber daya Ikan.

(3) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan dalam media informasi yang memungkinkan Akses

informasi yang mudah dan cepat bagi Nelayan.

Bagian Kelima

Penguatan Kelembagaan

Pasal 34

(4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan penguatan

Kelembagaan Nelayan sesuai dengan potensi dan karakteristik lokal.

(5) Kelembagaan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. KUB;

b. koperasi;

22

c. forum KUB;

d. badan usaha; dan

e. badan hukum.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai penguatan Kelembagaan Nelayan diatur

dalam Peraturan Menteri.

BAB VII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 36

(1) Masyarakat Nelayan sesuai dengan aktivitasnya dapat

dikelompokkan menjadi:

a. Nelayan tangkap;

b. Nelayan pengumpul/bakul;

c. Nelayan buruh; dan

d. Nelayan tambak dan pengolah sumber daya Ikan.

(2) Kelompok Nelayan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat

melakukan hubungan kerja yang dibuat dalam perjanjian kerja.

Pasal 37

Hubungan kerja Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)

dilakukan berdasarkan:

a. kesepakatan para pihak;

b. sistem bagi hasil yang adil; dan

c. tidak bersifat eksploitatif.

23

Pasal 38

(1) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)

dibuat atas dasar:

a. kesepakatan para pihak;

b. kecakapan;

c. adanya pekerjaan yang dijanjikan; dan

d. pekerjaan yang dijanjikan tidak bertentangan dengan

kesusilaan, ketertiban umum, dan peraturan perundang-

undangan.

(2) Perjanjian kerja yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dimintakan pembatalan

kepada Pengadilan.

(3) Perjanjian kerja yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d batal demi hukum.

Pasal 39

Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali atau dicabut kecuali atas

persetujuan para pihak.

Pasal 40

Segala hal/biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan

perjanjian kerja dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab dari para

pihak.

BAB VIII

PEMBIAYAAN DAN PERMODALAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

Pembiayaan penyelenggaraan dari pelaksanaan Undang-Undang ini

dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau

24

anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan


Bagian Kedua

Pembiayaan Nelayan

Pasal 42

(1) Badan Usaha Milik Negara bidang perbankan dan Badan Usaha Milik

Daerah bidang perbankan memberi fasilitas pembiayaan dan

permodalan usaha Nelayan.

(2) Dalam rangka memberikan fasilitas pembiayaan dan permodalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha milik negara

bidang perbankan dan badan usaha milik daerah bidang perbankan

membentuk unit khusus Perikanan dengan skim pembiayaan

khusus.

Pasal 43

(1) Pemerintah bekerjasama dengan Bank Indonesia menyusun dan

menetapkan skim pembiayaan khusus untuk Nelayan Kecil

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).

(2) Pembiayaan dan permodalan usaha Nelayan dapat dilakukan oleh

bank swasta dan/atau lembaga keuangan lainnya dengan

membentuk unit khusus Perikanan.

(3) Pengaturan lebih lanjut tentang unit khusus Perikanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank

Indonesia.

Pasal 44

Pembiayaan dan permodalan Perlindungan dan Pemberdayaan untuk

Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) meliputi:

a. Kredit Mikro;

b. Kredit Lainnya; dan

25

c. Dana Bantuan Langsung.

Pasal 45

(1) Kredit Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a

diperuntukkan bagi Nelayan, KUB Nelayan, dan Koperasi Nelayan

yang tergolong memiliki kelayakan usaha dan memenuhi persyaratan

perbankan.

(2) Kredit Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan

melalui lembaga keuangan mikro yang ditunjuk oleh Pemerintah

Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan peruntukan Kredit

Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan

Menteri.

Pasal 46

(1) Kredit Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b

diperuntukkan bagi Nelayan, KUB Nelayan, dan Koperasi Nelayan

yang tergolong memiliki kelayakan usaha dan belum memenuhi

persyaratan perbankan.

(2) Kredit Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan

melalui bank pelaksana yang ditunjuk oleh Pemerintah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara dan peruntukan Kredit

Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Peraturan Menteri.

Pasal 47

(1) Dana Bantuan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44

huruf c diperuntukkan bagi Nelayan, KUB Nelayan, dan Koperasi

Perikanan yang tergolong tidak memiliki kelayakan usaha dan/atau

tidak memenuhi persyaratan perbankan.

26

(2) Dana Bantuan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disalurkan melalui Pemerintah atau lembaga yang ditunjuk oleh

Pemerintah.

(3) Pelaksanaan Dana Bantuan Langsung sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan pendampingan oleh Pemerintah Daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Bantuan Langsung


Menteri.

Pasal 48

(1) Pembiayaan usaha Nelayan dilakukan dengan menjamin adanya

kemudahan Akses permodalan bagi Nelayan.

(2) Kemudahan Akses permodalan bagi Nelayan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:

a. sertifikasi hak atas tanah Nelayan;

b. identitas khusus Nelayan;

c. penghipotikkan kapal 10 GT sampai dengan 30 GT;

d. peningkatan kapasitas manajemen usaha dan kelembagaan;

e. penumbuhkembangan, pengembangan dan perluasan

jangkauan lembaga penjamin kredit daerah;

f. pembentukan klaster usaha Perikanan;

g. pembentukan Kemitraan Usaha; dan

h. penumbuhkembangan, pengembangan dan perluasan jaringan

lembaga keuangan bukan bank.

(3) Pemberian Akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan menerapkan prinsip:

a. cara yang mudah;

b. bunga pinjaman yang rendah; dan

c. mempertimbangkan kemampuan Nelayan.

27

Bagian Ketiga

Asuransi Nelayan

Pasal 49


bertanggung jawab melindungi usaha Perikanan dalam bentuk

Asuransi Nelayan.

(2) Asuransi Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakan untuk melindungi Nelayan dari risiko yang timbul

dalam aktivitas Perikanan.

(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menugaskan badan usaha milik

negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang asuransi

untuk melaksanakan Asuransi Nelayan.

(4) Pelaksanaan Asuransi Nelayan dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

Pasal 50

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi kemudahan

pengadaan Asuransi Jiwa untuk Nelayan untuk dapat menjadi

peserta asuransi jiwa.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kemudahan prosedur dan proses pendaftaran sebagai peserta;

b. Akses informasi serta komunikasi terhadap dan dari penyedia

jasa asuransi;

c. sosialisasi asuransi jiwa; dan/atau

d. bantuan pembayaran premi.

(3) Pelaksanaan fasilitasi asuransi jiwa diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Menteri.

28

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KEMITRAAN

Pasal 51

(1) Nelayan dan para pemangku kepentingan di dalam masyarakat ikut

berperan aktif membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam

perlindungan terhadap area konservasi dalam rangka pelestarian

dan pemanfaatan plasma nutfah sumber daya Ikan.

(2) Masyarakat dapat berperanserta dalam penyelenggaraan

Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan melalui kegiatan fasilitasi

sumber pembiayaan atau permodalan, program kemitraan dan bina

lingkungan, dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 52

(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat

(2) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan

dengan melakukan koordinasi bersama Pemerintah dan Pemerintah

Daerah dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan Nelayan.

Pasal 53

(1) Partisipasi Nelayan dalam bentuk KUB, secara berkala

menyampaikan laporan kegiatan kepada instansi kelautan dan

Perikanan di daerah.

(2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan

perkembangan dari pelaksanaan program yang diadakan Pemerintah

Daerah dan/atau pihak lainnya.

Pasal 54

(1) Dalam rangka mengembangkan usaha Perikanan, Pemerintah dan

Pemerintah Daerah bertanggung jawab memfasilitasi Kemitraan

Usaha penangkapan Ikan.

29

(2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. antarnelayan;

b. antara Nelayan dengan koperasi Perikanan;

c. antara Nelayan dengan pelaku usaha Perikanan;

d. antara Nelayan dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah

Daerah; dan

e. antara Nelayan dengan lembaga perbankan atau lembaga

pembiayaan.

Pasal 55

(1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat dilakukan

dalam bidang meliputi:

a. proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan;

b. pemasaran;

c. permodalan;

d. sumber daya manusia; dan/atau

e. teknologi sesuai dengan pola kemitraan.

(2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berbentuk inti plasma, subkontrak, dagang umum, keagenan atau

waralaba;

(3) Kemitraan dilakukan dengan menghormati asas kebebasan

berkontrak.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 56


bertanggung jawab melaksanakan pengawasan terhadap Nelayan

30

dalam memanfaatkan usaha Perikanan di wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil serta perairan umum daratan.

(2) Pengawasan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.

(3) Dalam melaksanakan pengawasan Nelayan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melibatkan

masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan

memberdayakan potensi yang ada.

(4) Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

difungsikan untuk menjaga dan melestarikan sumber daya

Perikanan serta membantu aparat dalam mencegah terjadinya

pelanggaran pemanfaatan sumber daya Perikanan melalui

pembentukan kelompok masyarakat pengawas.

(5) Kelompok masyarakat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) dikoordinasikan oleh lembaga lokal dan bersinergi dengan aparat

penegak hukum.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 57

(1) Sengketa antar Nelayan diselesaikan dengan mengedepankan

alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik.

(2) Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan

langsung antara para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat

belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan

tertulis.

(3) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) tidak dapat diselesaikan, atas kesepakatan tertulis para pihak

sengketa diselesaikan melalui bantuan mediator.

(4) Penyelesaian sengketa melalui bantuan mediator sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)

31

hari harus mencapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang

ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.

(5) Kesepakatan penyelesaian sengketa secara tertulis adalah final dan

mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal 58

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya memfasilitasi penyelesaian sengketa Nelayan

melalui:

a. pemberian Akses atas informasi terkait sengketa;

b. penyediaan mediator; dan/atau

c. pemberian advokasi dan bantuan hukum bagi Nelayan Kecil.

(2) Sengketa Nelayan yang terjadi dalam aspek administratif

diselesaikan melalui mekanisme administratif yang ada pada

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkat

kewenangannya.

Pasal 59

Dalam hal penyelesaian sengketa alternatif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 58 tidak dapat dicapai, penyelesaian sengketa dilakukan melalui

jalur pengadilan.

BAB XII

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 60

(1) Nelayan dilarang menyalahgunakan dan/atau menggunakan

bantuan fasilitas dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang

tidak sesuai dengan peruntukannya.

(2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan

prasarana dan sarana penangkapan Ikan dan yang terkait dengan

kegiatan Perikanan.

32

(3) Petugas yang membantu peningkatan kesejahteraan Nelayan baik

karena bencana maupun dalam rangka pelaksanaan program

peningkatan ekonomi dilarang memungut dan/atau meminta

sesuatu imbalan dalam bentuk apapun kepada Nelayan.

Pasal 61

(1) Nelayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 60 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis; dan/atau

c. pencabutan izin.

(2) Petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 60 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, semua peraturan pelaksanaan

yang bersifat teknis dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan

dengan Undang-Undang ini.

Pasal 63

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.

33

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

tanda tangan

.....................................

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan

.....................................

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

34

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN


NOMOR ... TAHUN …

TENTANG


I. UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 tanggung jawab untuk meleindungi segenap bangsa

Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa serta mewujudkan keadila sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia, Sejalan dengan hal tersebut, salah satu tujuan

pembangunan harus diarahkan pada pemberdayaan dan

perlindungan Nelayan.

Selama ini Nelayan memiliki konstilasi yang nyata dalam

pembangunan neasional. Sebagai pelaku pembangunan, Nelayan

perlu diberi perlindungan dan pemberdayaan untuk mendukung

kemandirian nasional dibidang perikanan, kelautan, dan maritim.

Saat ini Indonesia telah memiliki tiga Undang-Undang (UU) yang

terkait langsung dengan pembangunan kelautan dan perikanan yaitu

UU Nomor 31 Tahun 2004 jo. UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang

Perikanan; serta UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan telah diamandemen serta

disahkan kembali menjadi UU baru oleh DPR pada tanggal 18

Desember 2013. Namun demikian, ketiga UU di bidang kelautan dan

perikanan tersebut belum memberikan perhatian secara khusus pada

perlindungan dan pemberdayaan masyarakat nelayan yang

menggantungkan hidupnya pada sumberdaya kelautan dan

perikanan. UU Nomor 31 Tahun 2004 maupun UU Nomor 45 tahun

2009 tidak memposisikan nelayan sebagai pihak yang mendapat

35

perlindungan dan pemberdayaan dalam menjalankan usaha di bidang

penangkapan.

Nelayan sebagai aktor utama dalam pemanfaatan dan pengelolaan

sumberdaya kelautan dan perikanan perlu mendapat perhatian,

karena, pertama menurut konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007

tentang Pengaturan Bekerja di Bidang Perikanan (the Work in Fishing

Convention) menyatakan bahwa pekerjaan di bidang perikanan

khususnya penangkapan sebagai jenis pekerjaan yang berbahaya

dibandingkan dengan jenis pekerjaan lainnya.

Berbahaya karena pekerjaan tersebut memiliki resiko terjadinya

pelanggaran hak-hak pekerja di atas kapal perikanan dan tindak

pidana yang mengancam kelestarian sumberdaya kelautan dan

perikanan seperti illegal fishing dan penangkapan biota-biota laut

yang dilindungi. Bahkan menurut penelitian United Nation Office on

Drugs and Crime (UNODC) tahun 2011, kegiatan industri perikanan

rentan pula disalahgunakan untuk melakukan tindakan kriminal

yang bersifat transnasional seperti penyelundupan barang dan tenaga

kerja (smuggling of goods and migrant workers), perdagangan manusia

(human trafficking), peredaran narkotika dan obat-obat terlarang (illicit

traffic in drugs and psychotrophic substances), serta tindakan kriminal

lainnya yang berlangsung di tengah laut.

Kedua, nelayan merupakan pihak yang berkontribusi sebagai

penyedia produk hayati kelautan dan perikanan baik untuk

kebutuhan konsumsi maupun industri pengolahan. Dari data

produksi tahunan yang dirilis oleh Kementerian Kelautan dan

Perikanan, kegiatan penangkapan menyumbang lebih dari 67%

produksi perikanan nasional (Kementerian Kelautan dan Perikanan,

2012). Hal ini menunjukkan bahwa nelayan memiliki peran strategis

dalam memproduksi dan menyediakan produk perikanan baik secara

kuantitas maupun kualitas. Akan tetapi, isu kualitas dan keamanan

pangan produk perikanan Indonesia masih menjadi persoalan. Hal ini

disebabkan faktor sumberdaya manusia nelayan, dan teknologi

penangkapan serta penanganan (handling) pasca penangkapan.

Perlindungan dan pemberdayaan nelayan tentu dapat memperbaiki

kualitas produk perikanan Indonesia sesuai dengan standar

36

keamanan pangan yang dikembangkan oleh pemerintah maupun

organisasi internasional seperti the International Organization for

Standardization (ISO), the Agreement on the Application of Sanitary and

Phytosanitary Measures (SPS Agreement), the Agreement on Technical

Barriers to Trade (TBT Agreement), dan the Codex Alimentarius

Commission (Codex/CAC).

Perlindungan dan pemberdayaan terhadap nelayan memiliki makna

strategis sebab pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan

dengan 2/3 luas berupa wilayah lautan. Kemampuan nelayan bekerja

melakukan penangkapan ikan di perairan teritorial dan ZEE, serta

berinteraksi dengan pihak asing di wilayah perbatasan dan perairan

laut yang cenderung terbuka dapat menjadi modal sosial dalam

menjaga keamanan wilayah perairan laut dan memperkuat posisi

Indonesia secara geopolitik. Kedua, peranan nelayan sebagai penyedia

produk kelautan dan perikanan dari hasil penangkapan secara

ekonomi sangat signifikan. Total nilai produksi perikanan dan hasil

penangkapan pada tahun 2010 mencapai Rp 59,6 trilyun, sedangkan

nilai total ekspornya mencapai US$ 2,9 milyar (Kementerian Kelautan

dan Perikanan, 2012).

Perlindungan dan pemberdayaan nelayan secara ekonomi dapat

memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu penghasil produk

kelautan dan perikanan terbesar di dunia. Ketiga, keberadaan nelayan

yang tersebar di seantero wilayah nusantara dengan berbagai ragam

suku dan budaya dapat menjadi faktor untuk mempererat dan

memperkokoh integrasi sosial di wilayah NKRI. Keempat, nelayan

memiliki peran dan tanggung jawab menjaga dan melestarikan

sumberdaya kelautan dan perikanan serta ekosistemnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

37

Yang dimaksud dengan asas kedaulatan adalah

penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan

Nelayan yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka

mengembangkan diri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas pengayoman adalah bahwa

perlindungan dan pemberdayaan nelayan diselenggarakan

dengan tujuan utama mengayomi dan memberikan jaminan

perlindungan kepada nelayan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah bahwa agar

dalam setiap penyelenggaraan perlindungan dan

pemberdayaan nelayan harus memberikan peluang dan

kesempatan yang sama.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa agar

dalam setiap penyelenggaraan perlindungan dan

pemberdayaan nelayan harus memberikan peluang dan

kesempatan yang sama.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas kesejahteraan bahwa

penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan

harus dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan

masyarakat nelayan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah bahwa

penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan

harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan antar

sektor.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah

penyelenggaraan pemberdayaan nelayan dilakukan dengan

38

memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan

pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas efisiensi adalah Perlindungan dan

Pemberdayaan Nelayan dilakukan dengan tepat, cermat, dan

berdaya guna untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas kemitraan adalah bahwa agar

dalam setiap penyelenggaraan pemberdayaan nelayan

menerapkan kemitraan secara terbuka sehingga terjalin saling

keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antar

pemangku kepentingan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah bahwa

penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan harus

dilakukan dengan menjamin adanya kesempatan masyarakat

untuk berperan serta menghormati nilai-nilai kearifan

tradisional yang ada di dalam masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah bahwa

penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan harus dapat

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan nelayan

dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup

dan memperhatikan kondisi sosial budaya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

39

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Perencanaan dimaksudkan sebagai acuan dalam penetapan

upaya-upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan yang

selaras dengan program Pemberdayaan masyarakat yang

telah ada serta dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah

Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Ayat (2)

Pelaksanaan Pemberdayaan Nelayan wajib didasari adanya

rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang

integral dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah baik pada

skala nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

40

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Prasarana dan sarana yang dimaksudkan di dalam Undang-

Undang ini tidaklah limitatif, sehingga jaminan Perlindungan

Nelayan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah

Daerah dapat berkembang pada macam prasarana dan sarana

lainnya dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.

Pasal 13

Ayat (1)

Akses merupakan peluang atau kesempatan untuk melakukan

kegiatan yang berhubungan dengan penangkapan Ikan.

Akses terhadap Nelayan wajib diberikan tanpa adanya

pembatasan secara administratif mengenai status penduduk

seorang Nelayan. Sehingga tidak akan ada permasalahan

dikarenakan seorang Nelayan menangkap Ikan di

Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan status domisili

hukumnya asalkan sesuai dengan zonasi kawasan konservasi

perairan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

41

Pasal 14

Ayat (1)

Sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13, dengan pemberian

Akses kepada Nelayan tanpa pembatasan secara administratif,

maka Nelayan wajib memanfaatkan pelabuhan Perikanan di

seluruh wilayah Indonesia sebagai sentra aktivitasnya.

Sehingga dalam hal terjadi keadaan tidak dapat berlabuh ke

pelabuhan Perikanan asal, maka Nelayan wajib memanfaatkan

pelabuhan Perikanan yang terdekat sebagai sentra aktivitas

untuk melabuhkan hasil tangkapannya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Alat penangkapan Ikan seperti misalnya: alat pancing

dan jaring.

Huruf c

Alat bantu penangkapan Ikan dapat bervariasi

macamnya disesuaikan dengan kebutuhan nelayan,

kemampuan pendanaan yang dimiliki oleh Pemerintah

dan/atau Pemerintah Daerah serta perkembangan

teknologi yang ada.

Alat bantu penangkapan Ikan tersebut misalnya: alat

pengumpul Ikan (rumpon dan lampu), alat komunikasi,

sonar, fish finder, dan winch.

42

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Fasilitas sesuai peruntukan yang dimaksud pada ayat ini

berkaitan dengan sarana dan prasarana penangkapan Ikan

dan lainnya yang terkait dengan kegiatan perikanan.

Pasal 16

Ayat (1)

Jaminan Perlindungan bagi Nelayan dalam Akses terhadap

bahan bakar wajib difasilitasi dengan stasiun pengisian bahan

bakar yang terjangkau jaraknya dengan sentra kegiatan

perikanan. Pemerintah bertanggung jawab menyiapkan sistem

Perlindungan Akses bahan bakar ini dengan penguatan sistem

identitas Nelayan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

43

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penerbitan serta pengawasan penggunaan kartu identitas

khusus Nelayan dilakukan oleh Menteri. Dalam hal seorang

nelayan didapati tidak melakukan aktivitas apapun terkait

kegiatan penangkapan Ikan selama 6 (enam) bulan, identitas

khusus Nelayan akan dicabut lagi sampai dengan nelayan

tersebut kembali beraktivitas seperti semula.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Izin usaha kepada Nelayan Kecil diberikan tanpa ada

pembebanan persyaratan khusus. Pemberian izin

usaha ini dilakukan sebagai bentuk legalitas usaha dan

Perlindungan profesi yang diberikan bersamaan dengan

pemberian kartu identitas Nelayan.

Huruf b

Perlindungan yang diantaranya melalui sistem identitas

Nelayan dan izin usaha bagi Nelayan Kecil secara

keseluruhan ditujukan untuk meningkatkan taraf

hidup, kesejahteraan, serta martabat Nelayan.

Huruf c

Sistem logistik perikanan dibentuk dan dilaksanakan

oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah guna

menjamin adanya stabilitas harga dan pasokan produk

perikanan. Hal ini diperlukan dalam hal antisipasi

44

kondisi iklim yang mempengaruhi produktivitas

Nelayan pada satu periode musim. Pelaksanaan sistem

logistik perikanan ini dapat dilakukan juga melalui

diversifikasi produk perikanan, sebagai salah satu cara

untuk mengatasi persoalan keawetan dari produk

perikanan tersebut.

Huruf d

Informasi harga aktual dan mutakhir terutama

diperuntukkan bagi produk perikanan yang menjadi

komoditas ekspor. Sedangkan untuk komoditas

perikanan lokal, Pemerintah dan/atau Pemerintah

Daerah dapat menetapkan harga rujukan/patokan

(referrence price) untuk menjamin adanya stabilitasi

pasar.

Huruf e

Dengan adanya informasi harga maupun stabilitasi

pasar komoditas perikanan diharapkan dapat

meningkatkan perekonomian sekaligus mutu produk

perikanan. Hal ini harus ditunjang dengan standar

mutu produk perikanan yang sistematis dan terpantau

dengan baik.

Ayat (3)

Selain tanpa perlu adanya persyaratan khusus, pemberian izin

usaha kepada Nelayan Kecil diberikan tanpa adanya

pembebanan biaya administrasi maupun biaya lainnya.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

45

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan harus diberantas karena selain menjadi beban yang

selama ini merugikan Nelayan juga menjadi penghalang dalam

terciptanya kondisi pasar dan iklim ekonomi yang kondusif

dalam usaha perikanan.

Ayat (2)

Dalam melakukan koordinasi keamanan laut, Pemerintah

harus dapat melakukan pengawasan terhadap peluang-

peluang terjadinya pungutan yang tidak sesuai peraturan

perundang-undangan dalam kaitannya dengan usaha

perikanan. Adapun Pemerintah Daerah dengan berkoordinasi

dan bersinergi dengan aparat penegak hukum maupun

Pengawas dan PPNS dari Kementerian bidang perikanan atau

Instansi terkait, harus mampu memberantas pungutan-

pungutan tidak sah yang terjadi pada pelabuhan perikanan

maupun alur usaha perikanan yang lainnya.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

a. Perlindungan akibat bencana alam diberikan secara

langsung antara lain dalam bentuk pembebasan nelayan

dari segala biaya pengobatan dan perawatan akibat bencana

alam, pemberian bantuan bahan pangan, bantuan

pemukiman atau perumahan, serta penataan ulang

pemukiman nelayan yang rusak akibat bencana.

46

b. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh

peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara

lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan

wabah penyakit. Contohnya adalah bencana yang

ditimbulkan karena tumpahan minyak di laut.

c. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh

peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh

manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok, antar

komunitas masyarakat, dan teror.

Sebagaimana bencana non-alam, bentuk

perlindunganterhadap bencana sosial diberikan tidak

secara langsung tetapi melalui proses pembuktian atas

kepastian penyebab dari bencana non-alam dan bencana

sosial tersebut.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Mitigasi bencana dan sistem peringatan dini dalam ayat ini

merupakan bagian tidak terpisahkan dalam upaya mitigasi

atau pencegahan terhadap dampak perubahan iklim.

Ayat (2)

Pemerintah berwenang dan bertanggungjawab dalam

menyiapkan sistem terpadu dalam mitigasi bencana dan

sistem peringatan dini dalam kegiatan perikanan.

Ayat (3)

Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggungjawab untuk

melaksanakan sistem terpadu mitigasi bencana dan sistem

peringatan dini dalam kegiatan perikanan tersebut dengan

47

pendekatan partisipatif sehingga Nelayan ikut memahami dan

melaksanakan aktivitas menangkap Ikan dengan kehati-hatian

dan pemahaman tentang mitigasi bencana yang cukup. Selain

itu penerapan sistem terpadu mitigasi bencana dan sistem

peringatan dini ini harus memperhatikan kekhasan geografis

maupun kearifan lokal yang ada.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 25

Huruf a

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat menyediakan

bantuan advokasi hukum melalui instansi yang

bertanggungjawab di bidang kelautan dan perikanan maupun

bekerjasama dengan lembaga penyedia bantuan hukum lokal

guna menyediakan advokasi dan bantuan hukum yang pro

bono.

Huruf b

Bantuan teknis adalah bantuan yang bersifat keahlian teknis

dalam kaitannya dengan kegiatan penangkapan Ikan. Sebagai

contoh pemberian bantuan untuk perbaikan sarana dan

prasarana penangkapan Ikan milik Nelayan.

Huruf c

Bentuk dan jumlah santunan ditentukan lebih lanjut sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah

dapat menentukan secara khusus besaran dan mekanisme

pemberian santunan disesuaikan dengan APBD dan

karakteristik daerah.

48

Pasal 26

Dalam melakukan Pemberdayaan Nelayan, Pemerintah, Pemerintah

Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengarahkan

pada pengembangan mata pencaharian alternatif bukan saja dalam

bidang perikanan, tetapi juga ke kegiatan non-perikanan.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Penyelenggaraan penyuluhan perikanan wajib memperhatikan

keunikan maupun karakteristik khas suatu masyarakat

Nelayan sesuai dengan kondisi sosial-budaya serta posisi dan

wilayah geografisnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

49

Materi lain yang dibutuhkan semisal tentang kode etik

perikanan yang bertanggungjawab yang dikeluarkan oleh FAO

(Code of Conduct on Sustainable Fisheries)

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Penguatan kelembagaan pada prinsipnya ditujukan untuk

dapat meningkatkan kesejahteraan Nelayan. Dalam

penerapannya dapat diterapkan mekanisme seperti misalnya

bagi hasil yang dapat menggunakan dua metode, yaitu: (a) bagi

untung (Profit Sharing) adalah bagi hasil yang dihitung dari

pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana, atau (b)

bagi hasil (Revenue Sharing) adalah bagi hasil yang dihitung

dari total pendapatan pengelolaan dana.

Pasal 35

Cukup jelas.

50

Pasal 36

Ayat (1)

a. Nelayan tangkap adalah kelompok masyarakat Nelayan yang

mata pencaharian utamanya adalah menangkap Ikan di laut

dan perairan umum.

b. Nelayan pengumpul/bakul adalah kelompok masyarakat

Nelayan yang bekerja dan/atau berusaha di sekitar tempat

pendaratan dan pelelangan Ikan.

c. Nelayan ini biasanya mengumpulkan ikan-ikan hasil

tangkapan baik melalui pelelangan maupun dari sisa Ikan

yang tidak terlelang yang selanjutnya dijual ke masyarakat

sekitarnya atau dibawa ke pasar-pasar lokal;

d. Nelayan buruh adalah mereka yang tidak memiliki modal

atau peralatan yang memadai untuk usaha produktif.

e. Nelayan ini umumnya bekerja sebagai buruh/anak buah

kapal (ABK) pada kapal-kapal juragan dengan penghasilan

yang terbatas.

f. Nelayan tambak dan pengolah Ikan adalah kelompok

masyarakat yang mendayagunakan sumber daya Ikan untuk

meningkatkan nilai tambah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

51

Ayat (2)

Suatu perjanjian kerja yang tidak sah syarat subyektifnya

dapat dimintakan pembatalan yang ditetapkan oleh Pengadilan

setempat.

Ayat (3)

Suatu perjanjian kerja yang tidak sah syarat obyektifnya

secara langsung menjadi batal demi hukum.

Pasal 39

Pembuatan perjanjian kerja tunduk pada ketentuan keperdataan

maupun peraturan perundang-undangan tentang ketenaga-kerjaan.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Skim pembiayaan khusus adalah skema pembiayaan yang

diperuntukkan secara spesifik bagi Nelayan sesuai persyaratan

yang ditentukan di dalam Undang-Undang ini dan

mempertimbangkan faktor risiko dan ketidakpastian atas

kegiatan utama dari profesi Nelayan

52

Pasal 43

Ayat (1)

Kerjasama dengan Bank Indonesia wajib dilakukan segera

untuk memungkinkan pembentukan unit khusus Nelayan

pada Bank BUMN maupun Bank BUMD dan skim pembiayaan

khusus Nelayan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

53

Ayat (3)

a. Prinsip cara yang mudah adalah tata cara mendapatkan

kredit dan/atau pembiayaan yang dilakukan dengan

persyaratan sederhanadan prosedur cepat;

b. Prinsip bunga pinjaman yang rendah adalah sesuai dengan

suku bunga Bank Indonesia (BI)rate;dan

c. Prinsip mempertimbangkan kemampuan Nelayan adalah

mempertimbang-kan karakteristik dan siklus produksi.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberdayaan Nelayan melalui program kemitraan dan bina

lingkungan maupun dalam rangka tanggung jawab sosial dan

lingkungan oleh suatu perusahaan dibiayai melalui dana

Corporate Sosial Responsibility (CSR) dalam bentuk bantuan

modal usaha bersama, pendampingan usaha (sarjana

pendamping/penyuluh perikanan swakarsa), perbaikan

lingkungan perairan, dan lain-lain.

Pasal 52

Cukup jelas.

54

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Fasilitasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah harus

dilakukan secara aktif. Pemerintah dan/atau Pemerintah

Daerah dapat membentuk badan atau unit kerja khusus pada

daerah yang rawan konflik Nelayan, maupun dengan

penyiapan mediator yang tidak hanya cakap dalam mediasi

sengketa namun juga memahami isu dalam bidang perikanan.

Ayat (2)

Sengketa terkait administratif meliputi setiap bentuk sengketa

maupun permasalahan yang timbul sebagai akibat dari

penyelenggaraan ataupun penerapan produk lembaga

administratif Negara. Permasalahan yang mungkin timbul

adalah penerapan regulasi daerah yang memberikan

pembatasan bagi Nelayan lintas daerah untuk dapat

menyandarkan kapal maupun melabuhkan hasil

55

tangkapannya. Untuk mengatasi hal ini, koordinasi dan

pemahaman antar daerah yang berbatasan maupun daerah

yang memiliki wilayah laut menjadi keharusan. Pemerintah

harus dapat memfasilitasi secara aktif forum koordinasi antar

daerah tersebut.

Pasal 59

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dapat dilakukan melalui

mekanisme acara dalam peradilan umum maupun peradilan

perikanan apabila memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan

oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR ...

TANGGAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA ...

Documents