TAHUN 2018 - bprdjokotingkir.combprdjokotingkir.com/wp-content/uploads/2019/05/LAPORAN-GCG-2018.pdf · Laporan ini kami buat dan sampaikan sebagaimana telah sesuai dengan Peraturan

PD. BPR DJOKO TINGKIRKABUPATEN SRAGEN

LAPORAN PENERAPANTATA KELOLA (GCG)

TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Direksi yaitu Laporan PelaksanaanTata Kelola ( Good Corporate Governance ) untuk periode Tahun 2018 ini. Tujuandisusunnya Laporan ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Bankdengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi danrencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank dan sesuai peraturan OtoritasJasa Keuangan, serta perundang-undangan yang berlaku.

Laporan ini kami buat dan sampaikan sebagaimana telah sesuai denganPeraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dan SuratEdaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) Tahun 2018 ini dibuat.Atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih.

Sragen, 26 April 2019

PD. BPR Djoko tingkir Kabupaten Sragen

Suraji SE.MM.Msi Direktur Utama

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.......................................................................................................................iDaftar Isi....................................................................................................................................ii

I. Pendahuluan.....................................................................................................................1

II. Komitmen Pelaksanaan Tata Kelola......................................................................3

III. Struktur Tata Kelola Perusahaan..........................................................................31. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).......................................................42. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas............5

a. Jumlah dan Komposisi Dewan Pengawas...........................................5b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas.................................5

c. Rapat Dewan Pengawas.............................................................63. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi ................................7

a. Jumlah dan Komposisi Direksi............................................. 7 b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi...................................... 8

c. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan…………………………...9 4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite..........9

IV. Transparansi Penerapan Tata Kelola (GCG)…………………………………101. Hubungan Keluarga/Hubungan Keuangan Direksi..............................112. Kepemilikan Saham Anggota Direksi............................................................113. Rangkap Jabatan Anggota Direksi.................................................................114. Hubungan Keluarga/ Hubungan Keuangan Anggota Dewan

Pengawas............................................................................. 115. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Pengawas.......................................126. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Pengawas............................................127. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Anggota

Direksi dan Dewan Pengawas...........................................................................128. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah..................................................................12

V. Penanganan Benturan Kepentingan.....................................................................13

VI. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Audit Intern, dan FungsiAudit Ektern....................................................................................................................131. Penerapan Fungsi Kepatuhan...........................................................................132. Penerapan Fungsi Audit Intern........................................................................153. Penerapan Fungsi Audit Ekstern....................................................................15

VII. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem PengendalianIntern.....................................................................................................................................161. Tata Kelola Risiko.....................................................................................................162. Sistem Informasi Manajemen Risiko..............................................................17

VIII. Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit...........................................17

IX. Rencana Bisnis BPR.....................................................................................................18

X. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan..................................26

XI. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud) Yang Terjadi danUpaya Penyelesaian Oleh BPR.................................................................................27

XII. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR . 27

XIII. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik................27

XIV. Kesimpulan Umum Hasil Penilian Sendiri (Self Assessment) AtasPelaksanaan Tata Kelola (GCG) BPR...................................................................28

XV. Penutup................................................................................................................................29

Lampiran : Kertas kerja hasil penilaian sendiri (Self Assessment) atas pelaksanaan Tata Kelola BPR Tahun 2018.

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

PD. BPR DJOKO TINGKIRTAHUN 2018

I. PENDAHULUAN

Tata Kelola adalah tata kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsipketerbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran(fairness). Dalam industri perbankan, tata kelola perusahaan adalah faktorpenting dalam upaya memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegangsaham dan nasabah. Tata kelola perusahaan yang baik dirasakan semakinpenting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yangdihadapi oleh industri perbankan.

Dengan mengutamakan Good Corporate Governance (GCG) dan pengelolaanrisiko yang baik, Bank diharapkan dapat terhindar dari dampak buruk krisisperekonomian global. Setiap keputusan bisnis dapat menimbulkan risiko,untuk itu Bank harus mengelola risiko melalui pengawasan yang efektif danpengendalian internal yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip –prinsip GCG. Struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensifdapat meminimalkan dampak tersebut.

Uraian singkat prinsip-prinsip dalam pelaksanaan Tata Kelola (GCG) pada PD. BPR Djoko Tingkir, adalah sebagai berikut :a. Keterbukaan (Transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan

informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam prosespengambilan keputusan.Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas,akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses olehstakeholders sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Banktidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Banksesuai Undang-Undang yang berlaku.

b. Akuntabilitas (Accountibility) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaanpertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalansecara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaranberdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan nilai-nilaiperusahaan, sasaran, dan usaha dan strategi Bank sebagaipencerminan akuntabilitas Bank.Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas darimasing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaranusaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya check andbalance dalam pengelolaan Bank.

1

c. Tanggung Jawab (Responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan Bankdengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.Sebagai wujud pertanggungjawaban Bank untuk menjaga kelangsunganusahanya, Bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (prudentialbanking practices) dan menaati peraturan perundang-undangan yangberlaku. Bank harus bertindak sebagai good corporate citizen (wargaperusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan danmelaksanakan tanggung jawab sosial.

d. Independensi (Independency) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar olehstakeholders manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihakserta bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest), dan setiapkeputusan berdasarkan objektifitas serta bebas dari tekanan dari pihakmanapun.

e. Kewajaran (Fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhihak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturanperundang-undangan yang berlaku.Bank memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkanasas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment) sertamemberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank ataumempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsipketerbukaan.

PD. BPR Djoko Tingkir senantiasa berupaya untuk menerapkan praktek tatakelola perusahaan yang sehat (GCG), dengan tujuan :a. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala

kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yangtelah ditetapkan Bank.

b. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal daneksternal Bank, serta perundangan yang berlaku.

c. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bankkepada Stakeholders.

d. Memperbaiki budaya kerja Bank.e. Mengelola sumber daya Bank secara lebih amanah.

Dalam pelaksanaan tata kelola (GCG), PD.BPR Djoko Tingkir berpedoman pada ketentuan yang diatur pada :1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal

31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat

2

3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat

4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat

5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat

BPR wajib menyusun laporan penerapan tata kelola (GCG) dan laporan hasilpenilaian sendiri (self assessment) atas penerapan Tata Kelola (GCG) setiaptahun. Penerapan Tata Kelola (GCG), paling sedikit harus diwujudkan dalambentuk:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite4. Penanganan benturan kepentingan5. Penerapan fungsi kepatuhan6. Penerapan fungsi audit intern7. Penerapan fungsi audit ekstern8. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian

intern9. Batas maksimum pemberian kredit10.Rencana Bisnis BPR11.Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

II. KOMITMEN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOVERNANCE COMMITMENT)

Penerapan tata kelola merupakan faktor penting dalam memelihara

kepercayaan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan

terhadap PD. BPR Djoko Tingkir. Hal ini dirasakan semakin penting seiring

dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh

industri perbankan.

Dengan berlandaskan pada pandangan tersebut di atas, PD. BPR DjokoTingkir berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan implementasiprinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapatmempertahankan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif.

1. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Secara umum, jumlah, komposisi, dan tingkat kompetensi Dewan Komisaris

dan Direksi PD BPR Djoko Tingkir telah memenuhi “Persyaratan minimum”

sesuai dengan ketentuan/ regulasi tentang Tata Kelola BPR.Namun

demikian, dengan memperhitungkan kompleksitas usaha BPR yang masih

3

relatif sederhana, maka penguatan pada struktur Tata kelola BPR hanya

terbatas dilaksanakan dengan pembetukan satuan – satuan kerja tanpa

membentuk komite –komite dibawah dewan Dewan Komisaris, yaitu : Komite

audit, Komite pemantau risiko, komite remunerasi, Dan Nominasi, yang

hanya diwajibkan bagi BPR dengan Modal inti diatas Rp 80 Milyar. Dengan demikian , Struktur Tata Kelola PD BPR Djoko Tingkir Sragen per

laporan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut : Rapat Umum Pemegang Saham Dewan Pengawas Direksi Satuan Pengawas Intern

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Pada tahun 2018 ini PD BPR Djoko Tingkir telah menyelenggarakan

beberapa kali Rapat UmumPemegang Saham dengan hasil keputusan

yang cukup penting / strategis yang dihasilkan, diantaranya :1. RUPS ( Rapat Umum Pemegang Saham ) di awali pada tangal 17

Januari 2018 membahas tentang Honorarium, pengelolaan dana ADD

( Alokasi Dana Desa ) dan Pengadaan inventaris tanah.2. RUPS ( Rapat Umum Pemegang Saham ) dilanjutkan pada tanggal 26

Februari 2018 dengan agenda: Melanjutkan rencana pengadan

inventarsi tanah, Persetujuan perubahan status dari dana setoran

modal menjadi modal disetor, dan rencana penerimaan pegawai

kontrak dan pegawai magang.3. RUPS ( Rapat Umum Pemegang Saham ) diadakan kembali pada

tanggal 8 Mei 2018 dengan agenda : Rencana pengangkatan pegawai

dan Penggunaan dana CSR.4. RUPS ( Rapat Umum Pemegang Saham ) pada tanggal 06 September

2018, yang menghasilkan putusan : Evaluasi kinerja keuangan BPR, Peningkatan pendidikan dan

pelatihan pegawai, Persetujuan Dewan Pengawas dalam hal

pengelolaan dana sertifikasi guru dan Upaya penurunan NPL ( Non

Performing Loan )5. Selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2018 BPR Djoko Tingkir kembali

menyelenggarakan RUPS dengan agenda:Rencana penghapusan inventaris, Rencana pembangunan gedung

kantor pusat, Rencana pengangkatan pegawai/ calon pegawai,

Rencana chanelling/ executing dengan bank dan lembaga keuangan

non bank, Penunjukan KAP ( Kantor Akuntan Publik ) Rahmad

4

Wahyudi sebagai auditor eksternal BPR danRealisasi CSR ( Corporate

Social Responsibility ) untuk jambanisasi.6. Pada tanggal 28 November 2018 BPR Djoko Tingkir kembali

menyelenggarakan RUPS dengan agenda : Rencana pembukaan kantor

cabang.7. Pada tanggal 12 Desember 2018 BPR Djoko Tingkir kembali

menyelenggarakan RUPS dengan agenda: Pembahasan RBB

( Rencana Bisnis Bank ) tahun anggaran 2019.8. Kepemilikan

PD. BPR Djoko Tingkir adalah bank yang berbadan hukum

Perusahaan Daerah dimana 100 % sahamnya dimiliki oleh

Pemerintah Kabupaten Sragen.PD.BPR Djoko Tingkir didirikan

dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong

pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah Sragen

disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah

Sragen dalam rangka mengingkatkan taraf hidup rakyat.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

a. Jumlah dan Komposisi Dewan Pengawas

Untuk jumlah dan komposisi Dewan Pengawas PD. BPR Djoko Tingkir

telah sesuai dengan ketentuan perundang – udangan dan/ atau

peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan telah memenuhi ketentuan

yang berkaitan dengan independensi. Adapun susunan Dewan

Pengawas, yaitu Ir. Endang Handayani, MM ( Ketua ) dan Drs.

Budiyono, MM.( Anggota ), jumlah tersebut tidak melebihi jumlah

anggota Direksi yang berjumlah 2 (dua) orang. Salah satu dari Dewan

Pengawas yaitu Drs. Budiyono, MM adalah pengawas independen.

5

NAMA JABATANPERIODEJABATAN

DOMISILI

1. Ir. Endang Handayani, MM

Ketua Dewas 2018 s/d 2019 Sragen

2. Drs. Budiyono, MM

Anggota Dewas 2018 s/d 2019 Sragen

Masa jabatan kedua pengurus telah diperpanjang dengan Surat

Keputusan Bupati Nomor : 800 / 500 / 003 / 2018 untuk masa

perpanjangan tugas mulai 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal

22 Juni 2019.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Dalam menjalankan tugas, wewenang, dan Tanggungjawabnya, maka

Dewan Pengawasberkewajiban untuk melaksanakannya secara

transparan, akuntable, dan independen.secara lebih rinci, tugas,

wewenang, dan tanggung jawab Dewan Pengawas yang telah

dilaksanakan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

a) Menjalankan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan

tanggungjawab Direksi, yaitu dengan cara mengarahkan,

memantau, dan mengevaluasi kinerja Direksi, khususnya untuk

memastikan bahwa pengelolaan BPR telah dilaksanakan sesuai

dengan Prinsip Kehati-hatian (Prudential BankingPrinciples),

serta Ketentuan dan Perundang-undanganyang berlaku. b) Memastikan telah diselenggarakannya secara baik dan benar

Penerapan Tata Kelola (GCG) dalam seluruh kegiatan usaha dan

operasional BPR pada seluruh jenjang organisasi.c) Memberikan saran-saran kepada Direksi BPR berkaitan dengan

isu-isu dan kebijakan strategis, dan proses pengambilan

keputusan bisnis yang memiliki dampak signifikan terhadap

kegiatan usaha BPR sepanjang hal itu tidak bertentangan

dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.d) Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Pengawas

dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai

kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal-hal yang berkaitan

dengan "penyediaan dana kepada pihak terkait" sebagaimana

dalam ketentuan yang mengatur tentang Batas Maksimum

Pemberian Kredit, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam

Peraturan Perundang-undangan.e) Pengambilan keputusan oleh Dewan Pengawas sebagaimana

dimaksud pada huruf (d) merupakan bagian dari tugas

pengawasan, sehingga tetap menjadi tanggungjawab dari Direksi

atas tugas pengurusan BPR.f) Dewan Pengawas juga bertugas Memastikan bahwa Direksi telah

menindaklanjuti seluruh hasil temuan audit dan rekomendasi

6

dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)/ Bagian Pengawasan

dan Audit Internal, Audit Eksternal, dan hasil pemeriksaan

Pengawas Otoritas Jasa Keuangan.

Sebagaimana Peraturan OJK dinyatakan bahwa Dewan Pengawas

wajib melaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja

sejak ditemukannnya pelanggaran atas peraturan perundang –

undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau keadaan

atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan

usaha BPR. Namun demikian hal itu tidak dilakukan mengingat

selama tahun 2018, Dewan Pengawas tidak menemukan pelanggaran

peraturan di bidang keuangan dan perbankan , maupun keadaan

atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan

usaha BPR.

c. Rapat Dewan Pengawas

Selama tahun 2018 Dewan Pengawas telah menyelenggarakan 7 (

tujuh ) kali rapat. PD. BPR Djoko Tingkir telah memenuhi Peraturan

OJK terkait dengan penyelenggaraan Rapat Dewan Pengawas, yang

wajib diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali

dalam 3 (tiga) bulan, dengan tingkat kehadiran anggota dewan

Pengawas sebagai berikut :

NAMAKehadiran pada

Rapat dewanPengawas

Kehadiran PadaRapat Dewan

Pengawas & Direksi

1. Ir. Endang Handayani, MM

7 ( tujuh ) kali 7 ( tujuh ) kali

2. Drs. Budiyono, MM 7 ( tujuh ) kali 7 ( tujuh ) kali

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi a. Jumlah dan Komposisi Direksi

Direksi PD. BPR Djoko Tingkir berjumlah 2 (dua) orang yaitu Suraji,

SE, MM, MSi (Direktur Utama ) dan Endang Hestiningsih, SE.MM

( Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan ). Jumlah Direksi

tersebut telah memenuhi Peraturan OJK untuk BPR dengan modal inti

kurang dari Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar)

7

Jumlah, komposisi, Indepedensi, kompetensi, dan integritas dari

seluruh anggota Direksi PD. BPR Djoko Tingkir telah memenuhi

persyaratan "kebutuhan minimal" kegiatan operasional BPR, dan

sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

1. Jumlah anggota Direksi sama dengan jumlah anggota Dewan

Pengawas.

2. Anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama

dengan lokasi Kantor Pusat BPR.

3. Seluruh anggota Direksi telah memiliki pengalaman kerja lebih dari

5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan, termasuk sebagai

Pejabat Eksekutif BPR.

4. Tidak ada seorangpun anggota Direksi yang memberikan kuasa

umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan fungsi

dan tugas Direksi.

5. Telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:

4/POJK.03/2015.

6. Telah lulus dari proses Fit and Proper Test dan telah memperoleh

Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

7. Kedua Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank dan/atau

perusahaan lain sesuai dengan Peraturan OJK tentang pelaksanaan

GCG. Selain hal tersebut kedua Direksi juga tidak mempunyai

hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama

Direksi atau Dewan Pengawas.

8. Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak

memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada Bank

dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa

keuangan non Bank.

8

NAMA JABATANPERIODEJABATAN

DOMISILI

1. SURAJI, SE, MM, MSi

Direktur Utama 2017 s/d 2021 Sragen

2. Endang Hestiningsih, SE, MM

Direktur 2017 s/d 2022 Sragen

b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi PD BPR Djoko Tingkir bertanggung jawab penuh atas

pelaksanaan kepengurusan BPR.Untuk itu, Direksi wajib mengelola

BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana

telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya, pada

tahun 2018 Direksi PD BPR Djoko Tingkir telah mengerjakan hal-hal

sebagai berikut :

1. Menjalankan pengelolaan BPR secara profesional, konservatif dan

independen, dengan memperhatikan Prinsip Kehati-hatian

(PrudentialBanking Principles), serta Ketentuan dan Perundang-

undangan yang berlaku.

2. Merealisasikan pencapaian target/sasaran Kinerja Keuangan BPR

sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Rencana

Strategis BPR melalui proses kegiatan operasional yang

berlandaskan Prinsip-prinsip Tata Kelola (GCG) yang "baik dan

sehat" pada seluruh jenjang organisasi BPR.

3. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip good corporate

governance Direksi membentuk Satuan Pengawas Intern, Komite

Kredit, Komite Umum dan Komite Pengadaan , serta pada Tahun

2017 Komitmen untuk dilakukan perubahan SOTK ( Struktur

Organisasi dan Tata Kerja ), yang mana dalam SOTK baru tersebut

di dalamnya akan di bentuk/ditunjuk Bagian/Pejabat Esekutif yang

akan bertanggungjawab pada bidang Kepatuhan, Manejemen Resiko

serta fungsi Audit Internal.

4. Melaksanakan Tata Kelola BPR dengan memperhatikan aspek

kecukupan jumlah SDM BPR dan kompetensinya. Hal ini tercermin

dari pemisahan tugas dan tanggungjawab antara satuan/unit kerja

yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang

operasional, serta penunjukan pejabat yang bertanggungjawab

terhadap pelaksanaan audit interen.

5. Menindaklanjuti seluruh hasil temuan dan rekomendasi yang

diterima dari audit internal, audit eksternal, hasil pengawasan

Dewan Pengawas, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Tindak

lanjut tersebut dalam bentuk action plan dengan tenggat waktu

9

(deadline) yang wajar, monitoring yang ketat, dan hasilnya

dilaporkan kepada stakeholders terkait.

6. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Rapat

Umum Pemegang Saham Luar Biasa (apabila diperlukan)

sebagaimana telah diatur di dalam Ketentuan maupun Perundang-

undangan.

7. Direksi mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di

bidang kepegawaian kepada pegawai. Direksi menyediakan data dan

informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan

Pengawas., serta Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan

tugasnya kepada pemilik, dalam hal ini adalah Bupati Sragen.

c. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper test)

Kedua Direksi memiliki integritas keuangan yang tinggi, kompetensi,

reputasi dan pengalaman, serta berbagi keahlian, dan keduanya telah

memenuhi persyaratan dan lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit

and proper test) yang berlaku bagi BPR.

4) Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Atau Fungsi Komite

Mengingat modal inti BPR dibawah Rp.50.000.000.000 (lima puluh miliar

rupiah), maka BPR tidak wajib membentuk komite audit, komite

pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi, namun

pelaksanaan fungsi komite tersebut menjadi bagian dari fungsi dan tugas

Dewan Pengawas.

IV. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)

1) Hubungan Keluarga/ Hubungan Keuangan Anggota Direksi

Nama Jabatan Hubungan Keluarga dengan : Hubungan Keuangan dengan :

10

Anggota DireksiDewan Komisaris

Pemegang Saham Direksi Dewan Komisaris Pemegang Saham

DireksiYa Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

Suraji, SE.MM.MSi

Direktur Utama - - - - - -√ √ √ √ √

Endang Hestiningsih, SE.MM

Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan - √ - √ - √ - - √ - √

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, dan/atauhubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggotaDewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang sahampengendali BPR yang dapat mempengaruhi kemampuannya untukbertindak independen.

2) Kepemilikan Saham Anggota DireksiJumlah ( % ) Kepemilikan Saham Anggota Direksi Dari Modal

Disetor Pada :Nama Anggota

Jabatan Perusahaan LainDireksi PD. BPR Djoko Tingkir

Jumlah Nama PerusahaanSaham

Suraji, SE.MM.MSi

Direktur Utama - - -


Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan - - -

Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham anggota Direksi pada PD. BPR Djoko Tingkir dan/atau pada perusahaan lainnya.

3) Rangkap Jabatan Anggota Direksi

Nama Anggota Jabatan pada PD. BPRDjoko Tingkir

Pada Perusahaan Lain

DireksiNama Perusahaan Jabatan

Direktur UtamaSuraji, SE.MM.MSi - -


Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan - -

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagaianggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif padabank lain, perusahaan, dan/atau lembaga lain.

11

4) Hubungan Keluarga/ Hubungan Keuangan Anggota Dewan Pengawas

Nama JabatanHubungan Keluarga dengan :

Hubungan Keuangan dengan :

AnggotaDireksi

Dewan Pengawas

Pemegang Saham Direksi

Dewan Pengawas

Pemegang Saham

Dewan

Pengawas Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

Ir. Endang Handayani,MM Ketua Dewas - √ - √ - √ - - √ - √

Drs. Budiyono,MM

Anggota Dewas - √ - √ √ - - - √ - √

Semua anggota Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keluargadengan pemegang saham BPR, dan seluruh anggota Dewan Pengawastidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Pengawaslainnya, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali BPR.

5) Kepemilikan Saham Anggota Dewan Pengawas

Nama

Jumlah ( % ) Kepemilikan Saham Anggota DewanPengawas

Dari Modal Disetor Pada:

AnggotaJabatan

Perusahaan LainDewan

PD. BPR Djoko Tingkir

Pengawas Jumlah Nama PerusahaanSaham

Ir. Endang Handayani,MM Ketua Dewas - - -

Drs. Budiyono, MMAnggota Dewas - - -

Semua anggota Dewan Pengawas tidak memiliki saham dari modaldisetor pada PD. BPR Djoko Tingkir dan/atau pada perusahaanlainnya.

6) Rangkap Jabatan Anggota Dewan Pengawas

Nama AnggotaJabatan di PD.

BPR Djoko Tingkir

Pada Perusahaan LainDewan

Nama Perusahaan JabatanPengawas

Ir. Endang Handayani, MM Ketua Dewas - -

Anggota Dewas-

Drs. Budiyono, MM-

12

Seluruh anggota Dewan Pengawas tidak memiliki rangkap jabatansebagai anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi padaperusahaan lain.

7) Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi AnggotaDewan Pengawas dan Direksi

a. Remunerasi Dewan Pengawas

Total remunerasi Dewan Pengawas untuk 2 (dua) orang Dewan

Pengawas pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

JENIS JUMLAH SETAHUN

1.Honorarium Rp. 214.423.200,-

2.Tantiem Rp. 27.075.783,-

b. Remunerasi Direksi

Direksi tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi,

keluarga, dan/atau pihak yang dapat merugikan atau mengurangi

keuntungan BPR. Direksi juga tidak mengambil dan/atau

menerima keuntungan pribadi dari BPR, dan yang di peroleh

Direksi berupaGaji dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan

keputusan pemilik. Total Gaji dan Tantiem Direksi untuk 2 (dua)

orang pada tahun 2018 adalah sebagi berikut :

JENIS JUMLAH SETAHUN1. Gaji Rp. 1.453.598.400,-

2. Tantiem Rp. 67.689.460,-

8) Rasio Gaji Tertinggi Dan Gaji Terendah

Berdasarkan permendagri No.22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BPR

Milik Daerah, yang dimaksud gaji adalah penerimaan gaji pokok,

tunjangan istri/suami dan anak, serta tunjangan yang bersifat

tetap.Selama tahun 2016 rasio gaji tertinggi dan terendah adalah

sebagai berikut:

GAJI JUMLAH 1. Tertinggi Rp. 7.371.000,-

2. Terendah Rp. 1.423.000,-

13

3. Rasio 1 : 5

V. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antarakepentingan ekonomis Bank dan kepentingan ekonomis pribadi pemegangsaham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pejabat eksekutif sertakaryawan Bank. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggotaDewan Komisaris, anggota Direksi, pejabat eksekutif dan karyawan harusmendahulukan kepentingan ekonomis Bank diatas kepentingan ekonomispribadi, keluarga atau pihak lainnya.

PD. BPR Djoko Tingkir belum memiliki pedoman kebijakan secara tertulismengenai penanganan benturan kepentingan. Akan diupayakanmenerbitkan pedoman, kebijakan dan prosedur yang mengatur tentangbentuk, sumber, tindakan terhadap potensi benturan kepentingan, tatacarapenanganan, sanksi atas pelanggaran benturan kepentingan dan suratpernyataan potensi munculnya benturan kepentingan.

Selama tahun 2018 transaksi yang telah dilakukan pada PD. BPR DjokoTingkir tidak terdapat Benturan Kepentingan, terlihat pada table dibawahini:

Nama dan Nama dan Jenis Nilai Keteranganjabatan Pihak Jabatan Transaksi Transaksi (jangka

No. yang memiliki Pengambil (jutaan Rp) waktu)Benturan Keputusan

kepentingan

NIHIL NIHIL - - -

BPR selalu berupaya untuk tidak terdapat benturan kepentingan dalampengambilan suatu keputusan, yaitu dengan melakukan musyawarahuntuk mendapatkan suatu keputusan secara bersama.

VI. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDIT INTERN DAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

1) Penerapan Fungsi Kepatuhan

14

PD. BPR Djoko Tingkir membentuk unit kerja yang melaksanakanfungsi kepatuhan, berlaku efektif pada 27 November 2017, denganmenunjuk salah satu Direksi sebagai Direktur yang membawahkanfungsi kepatuhan.Dalam penerapan Fungsi Kepatuhan, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sedang berupaya menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan budaya kepatuhan antara lain :

a. Memastikan bahwa seluruh unit kerja memiliki pedoman dan

prosedur kerja yang terkini sesuai dengan job description dan

struktur organisasi Bank.

b. Membuat program-program peningkatan kompetensi pegawaimelalui training yang berkesinambungan dan sertifikasi untukbidang-bidang tertentu.

c. Melakukan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal baik secaratidak langsung yaitu melalui surat edaran, surat keputusanataupun secara langsung dengan tatap muka/mengadakansosialisasi ke unit bagian di kantor pusat, kantor cabang ataukantor kas.

d. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas operasional bank, produk dan lain-lain.

e. Melakukan review terhadap rancangan kebijakan yang akan diterbitkan dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

f. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruhperjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada BankIndonesia, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga otoritas yangberwenang dan pihak ketiga lainnya.

g. Memantau penyampaian Laporan sesuai ketentuan termasukmempersiapkan pelaporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabDirektur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

Untuk penerapan fungsi Kepatuhan, Direktur yang membawahkanfungsi Kepatuhan menunjuk Pejabat Eksekutif yang akanmelaksanakan fungsi kepatuhan, dan bertanggung jawab langsungkepada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.Upaya penerapan fungsi kepatuhan dengan melakukan hal-hal sebagaiberikut :a. Pengkajian Rancangan Kebijakan :

Melakukan pengkajian terhadap rancangan kebijakan produk &operasional yaitu ketentuan internal, Kebijakan Operasional/SOPdan kebijakan produk/aktivitas baru.

Melakukan pengkajian terhadap rancangan Kebijakan perkreditan.

b. Pemantauan Pemberian Kredit

15

Melakukan review terhadap proposal permohonan kredit, tanpa memperhitungkan jumlah plafonnya.

Melakukan pemantauan terhadap kualitas kredit dan melakukanpembinaan dengan menerbitkan Surat Edaran/ SuratKeputusan/Memo Intern, mengenai ketentuan-ketentuan yangberlaku, dalam rangka pembinaan kepada unit kerja/bagian kredityang mana dalam proses pemberian kredit masih terdapatketidakpatuhan/ kurang menerapkan prinsip kehati-hatian.

c. Pemantauan Pemenuhan KomitmenKomitmen PD. BPR Djoko Tingkir kepada Otoritas Jasa Keuangan(OJK) terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan Otoritas JasaKeuangan di bulan Juni 2018 dengan posisi laporan 2 Agustus 2018,seluruh komitmen telah disampaikan kepada OJK sesuai bataswaktu penyampaian.

2) Penerapan Fungsi Audit InternPenunjukan Pejabat Eksekutif Audit Intern mengacu kepada ketentuanyang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimanaPejabat Eksekutif Audit Intern mempunyai tugas dan tanggung jawabantara lain :a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Pengawas dalam

melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secaraoperasional baik perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atashasil audit yang dilakukan.

b. Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi,operasional serta kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsungdan pengawasan secara tidak langsung.

c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki danmeningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM)dan keuangan yang telah dianggarkan sebelumnya.

d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentangkegiatan yang diperiksa oleh Pejabat Eksekutif Audit Intern padasemua tingkatan manajemen.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Pejabat Eksekutif AuditIntern dinilai telah berupaya semaksimal mungkin dan telah berhasilmelaksanakan amanah yang diberikan dengan baik.

a. Pencapaian Audit Intern Tahun 2018Sepanjang tahun 2018 Pejabat Eksekutif Audit Intern telahmelaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan amanah yangdimandatkan oleh manajemen BPR dan Otoritas Jasa Keuangan, danselama periode tersebut telah dicatat sejumlah pencapaian penting

16

yang sangat menunjang terciptanya iklim kerja yang prudent danselaras dengan semangat penerapan tata kelola perusahaan, sertamanajemen risiko dalam struktur organisasi bisnis yang terusberkembang dewasa ini.

Berikut beberapa peran aktif dari fungsi audit internal tersebut:a. Mengawasi dan monitoring daftar kolektibilitas debiturb. Pengawasan terhadap unit kerja Collection & Remedial dalam

hal penjemputan kutipan setoran untuk menghindari terjadinyapenyalahgunaan dana debitur.

c. Mensupport data secara update kepada Direksi sehingga mempercepat Direksi dalam pengambilan keputusan.

Hasil audit dikemas dalam bentuk laporan yang berisi seluruhtemuan dan tanggapan dari auditee (pihak-pihak yang diaudit) sertakomitmen auditee untuk menyelesaikan temuan audit yangdimaksud dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Sebagai tindaklanjut atas hasil audit/pemeriksaan tersebut, Pejabat EksekutifAudit Intern telah melakukan pengawasan dengan cara memintakelengkapan data dan dokumen dari auditee. Tindak lanjut tersebutakan terus dilakukan hingga seluruh permasalahan dapatdiselesaikan oleh auditee.

b. Meningkatkan Kualitas AuditorBerkembangnya bisnis menuntut tersedianya SDM (auditor) yanghandal dan berstandar tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut,PD. BPR Djoko Tingkir ke depan senantiasa melakukanpengembangan dan pelatihan intensif terhadap pejabat audit internyang mendedikasikan dirinya untuk BPR melalui program-programpelatihan dan pengembangan yang komprehensif berdasar analisiskebutuhan. Dengan adanya peningkatan pengetahuan diharapkansasaran kerja dapat tercapai pada waktu yang telah ditentukan.Pengembangan dan pelatihan tersebut diwujudkan melalui sejumlahprogram di bidang pendidikan, pembinaan, sertifikasi audit interndan manajemen risiko.

3) Penerapan Fungsi Audit EksternPelaksanaan audit oleh akuntan publik telah efektif. BPR telahmemenuhi seluruh aspek tata kelola perusahaan dalam prosespenunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) antaralain:a. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Bank

Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.b. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing

3 tahun dan 3 tahun buku berturut-turut.c. Penunjukan KAP tersebut sesuai rekomendasi dari Dewan Pengawas.

17

Memperhatikan rekomendasi Dewan Pengawas serta peraturanperundangan yang berlaku, BPR Djoko Tingkir telah menunjuk KantorAkuntan Publik Rachmad Wahyudi, dengan Nomor Izin Akuntan PublikAP.0422 untuk melakukan audit laporan keuangan BPR untuk tahunbuku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.

VII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

BPR telah melakukan persiapan dalam penerapan Manajemen Risiko yangdiwajibkan penyelesaiannya paling lambat pada 30 Juni 2019. BPR telahmenyampaikan laporan realisasi Rencana Tindak Penerapan ManajemenRisiko kepada OJK untuk posisi 30 Juni 2018 (Semester I), meliputi :1. Kelengkapan Organisasi dan Fungsi Manajemen Risiko yaitu penunjukan

Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap Penerapan FungsiManajemen Risiko

2. Penyusunan ketentuan intern yang memuat kewenangan dan tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris terkait dengan penerapanManajemen Risiko .

3. Penyusunan kebijakan dan prosedur yang memuat :a. Kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan

penetapan limit Risiko.b. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian

Risikoc. Sistem informasi Manajemen Risikod. Sistem pengendalian interne. Produk dan aktivitas baru.

Pada tahun 2019, BPR akan tetap fokus pada aspek-aspek yang dianggappatut menjadi area of concern dalam rangka meningkatkan efektifitaspengendalian risiko BPR.

Adapun aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut :1. Tata Kelola Risiko (Risk Governance)

Tata kelola risiko yang baik merupakan syarat awal atas terciptanyapengelolaan risiko yang efektif. Oleh sebab itu, BPR akan selaluberupaya untuk penerapan manajemen risiko dengan baik melalui hal-hal sebagai berikut :a. Telah adanya penunjukkan pejabat eksekutif yang khusus

menangani manajemen risiko dan kepatuhan.

b. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dalam pelaksanaanfungsi manajemen risiko dan kepatuhan secara reguler

18

mengikutsertakan pejabat untuk mengikuti pendidikan/ pelatihandan workshop tentang manajemen risiko dan kepatuhan.

c. Kebijakan penetapan limit.Direksi PD. BPR Djoko Tingkir telah memiliki kebijakan yang mengatur penetapan limit, antara lain berupa:1. Wewenang memutus dan menandatangani kredit2. BMPK yang tercantum pada Kebijakan Perkreditan Bank3. Wewenang limit transaksi dalam Core Banking System untuk

tiap user.

2. Sistem Informasi Manajemen RisikoSistem informasi manajemen (SIM) sebagai infrastruktur vital dalammelakukan proses identifikasi, pengukuran, dan monitoring risiko,khususnya dalam menangkap early warning signal atas kondisi risikoyang akan muncul pada BPR.

Saat ini BPR sedang melakukan evaluasi terhadap sarana sisteminformasi (Core Banking System) yang ada, agar dapat memberikansistem informasi yang memadai dalam mendukung efektifitas penerapanmanajemen risiko.

VIII. PENGATURAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan kepada Debitur Inti Individualdan Group posisi Desember 2018

No. Penyediaan DanaJumlah

Debitur Nominal (ribuan Rp)

1. Kepada pihak terkait 3 1.037.348

Kepada debitur inti :2. Individu - -

Group - -

Penyediaan Dana kepada anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi posisi Desember 2018

No. Nama JabatanPinjaman

( ribuan Rp)

1. Suraji, SE.MM.MSi Direktur Utama 351.063

2. Endang Hestiningsih,SE.MM.MSi

Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan

439.999

3. Drs. Budiyono, MM Anggota Dewas 44.783

Selama tahun 2018 tidak terjadi pelampauan dan/atau pelanggaranterhadap BMPK.BPR akan selalu berupaya untuk tidak terjadi pelanggaran dan/ataupelampuan BMPK terhadap penyediaan dana baik kepada pihak terkait

19

maupun pihak tidak terkait, sesuai dengan ketentuan OJK yang berlakutentang BMPK.

IX. RENCANA BISNIS BPRUntuk Tahun 2019, PD. BPR Djoko Tingkir diwajibkan untuk mulaimengatur Rencana Bisnis BPR (RBB) yang mencakup Rencana JangkaPendek, Rencana Jangka Menengah, dan/atau Rencana Strategis JangkaPanjang, sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan(POJK) Nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis BankPerkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah, serta SuratEdaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 52/SEOJK.03/2016tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat (RBB).

A. Rencana dan langkah-langkah strategis1. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka pendek periode

1 (satu) tahun. Rencana Strategi :

1. Pengendalian NPL 2. Peningkatan fungsi intermediasi funding maupun lending3. Peningkatan efesiansi4. Pengembangan SDM

Langkah-Langkah Stategi1. Menurunkan kredit bermasalah melalui berbagai kebijakan

keringanan, pembinaan, dan menyelamatan disatu pihak dandilain pihak untuk outstanding kredit dilakukan peningkatanmonitoring dan terus melakukan pemberian kredit baik yangbersifat mengganti angsuran kredit yang masuk maupunbersifat pertumbuhan kredit.

2. Mengembangkan strategi pemasaran secara bauranmarketing, segmentasi pasar dan pengembangan produklending, sehingga rasio LDR setiap semester naik.

3. Menurunkan dan atau mengendalikan komponen BOPO yangmengarah ke ROA meningkat.

4. Melakukan peningkatan kompetensi, rotasi, dan promosi bagiSDM

2. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka menengah periode 3 (tiga) tahun.

Rencana Strategi1. Penguatan permodalan BPR Djoko Tingkir.2. Penerapan tata kelola BPR ke semua kegiatan usaha dan

jenjang unit organisasi.3. Penerapan manajemen risiko sesuai kondisi modal inti, asset

BPR, dan kantor cabang.

Langkah – Langkah Strategi1.Pemenuhan rasio KPMM di atas 12 % dengan peningkatan

modal inti minimum dan penambahan modal disetor sesuaiaction plan dan di lain pihak mengendalikan bobot risiko 100

20

% dalam komponen aktiva ke bobot yang risiko yang lebihkecil.

2.Menetapkan langkah-langkah menerapkan tata kelola BPRsacara penuh yang terdapat pada 11 faktor dan ke semuakegiatan usaha maupun jenjang unit organisasi.

3.Menetapkan langkah-langkah menerapkan manajemen risikokredit, operasional, risiko kepatuhan dan risiko likuditas darimulai aktivitas usaha BPR seperti Aktivitas perkreditan,treasury, pendanaan, operasional & jasa, TI, serta SDM danUmum, kemudian ke dalam produk BPR dan transaksilayanan, bahkan sampai dengan penerapan manajemen risikopada tingkatan pelaksana fungsi manajemen risiko, dansatuan kerja operasi seperti Pejabat Koordinator PenanggungJawab Risiko sampai pemilik risiko pada semua unit kerja,sehingga masing-masing dapat mentahui profile risiko yangdikelola.

3. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka panjang periode 5 (lima) tahun. Belum ada perubahan

B. Target jangka pendek dan menengahTarget jangka pendek yang ingin dicapai dalam kegiatan usaha BPR selama 1 (satu) tahun kedepan, antara lain:1. Penurunkan NPL :

a. NPL Gross dari mulai 4,98 % sampai 4,01 %b. NPL Net dari mulai 4,15 % sampai 3,22 %

2. Peningkatan fungsi intermediasi funding maupun lending Funding (penghimpunan dana ) tumbuh dari Desember 2018-

Desember 2019, sebagai berikut :Tabungan : Tumbuh 12 %.Deposito : Tumbuh 11 %

Lending (penyaluran kredit) tumbuh 10 %. Hasil dari kegiatan tersebut diatas menurunkan LDR menjadi

90,42 %.3. Peningkatan efisiensi melalui upaya penurunan BOPO sebesar

86,60 %

4. Pengembangan SDM, melalui peningkatan pelatihan setiap bulanuntuk semua karyawan, rotasi semester, promosi setiap tahun.

Target jangka menengah yang ingin dicapai dalam kegiatan usahaBPR selama 3 (tiga) tahun kedepan, antara lain:1. Penguatan permodalan setiap semester dari mulai bulan Oktober

2018 CAR sebesar 13,45 % sampai dengan Des’18 CAR menjadi15,53 %.

2. Penerapan tata kelola BPR ke 11 faktor dalam Tata Kelola, minimaldiperoleh skor komposit Baik.

21

3. Penerapan manajemen risiko sesuai kondisi modal inti, asset BPR,dan kantor cabang khusus Risiko Kredit, Risiko Operasional danRisiko Kepatuhan dan Risiko Likuiditas dengan nilai profile risikoinhern termasuk Risiko Rendah.

C. Strategi bisnis dan kebijakan1. Visi dan Misi BPR

Visi :Mewujudkan PD. BPR Djoko Tingkir sebagai lembaga keuangan daerah yang handal dan mampu menopang Pendapatan Asli Daerah Sragen.

Misi : - Meningkatkan Permodalan - Meningkatkan SDM

- Meningkatkan Perluasan Jaringan- Memberikan Citra Terbaik- Memberikan Hasil Terbaik

2. Arah Kebijakan BPRAdapun arah kebijakan BPR yang ingin dicapai adalah:a. Arah Kebijakan Jangka Pendek

Berdasar rencana strategi penurunan NPL, peningkatan fungsiintermediasi, peningkatan efesiansi dan pengembangan SDM,PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen akan menetapkanarah kebijakan jangka pendek sebagai berikut :- Strategi menurunkan NPL, arah kebijakan akan difocuskan

pada tindakan : Mengoptimalkan peran kebijakan penanganan kredit

bermasalah melalui pemberian keringan kewajiban debitursecara partial seperti pembebasan denda, pengurangansebagian atau pembebasan bunga.

Terhadap outstanding kredit yang disalurkan, PD. BPRDjoko Tingkir Kabupaten Sragen akan meningkatkanmonitoring kredit secara aktif maupun pasif dan terusmelakukan pemberian kredit untuk menutup akibatadanya pengurangan outstanding kredit maupunpeningkatan espansi kredit.

Mengoptimalkan pengorganisasian dan peran SDM dalammelakukan monitoring dan penanganan kredit bermasalah.

- Strategi peningkatan fungsi intermediasi, arah kebijakanakan difocuskan pada kegiatan : Melanjutkan upaya mendukung perluasan akses

perbankan (financial inclusion) melalui pengembangansegmentasi pasar dan bauran marketing termasukpeningkatan kualitas pelayanan prima serta edukasileterasi keuangan agar produk funding dan lending BPRmemiliki daya saing.

Memfasilitasi intermediasi untuk mendukung pembiayaandi berbagai sektor potensial bekerjasama dengan berbagai

22

instansi pemerintah. Disamping itu, akan pula dikajimengenai berbagai hambatan dalam pembiayaan untuksektor-sektor yang tingkat pertumbuhan kreditnya masihrelatif rendah. Terkait dengan kebutuhan pembiayaansektor-sektor yang secara komersial tidak diminati olehperbankan namun memiliki peran strategis dalamperekonomian, PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragenbersama-sama dengan nasabah eksisting, calon nasabahdan masyarakat untuk melakukan komunikasi atau surveyterkait dengan mengembangkan berbagai skimpembiayaan.

- Strategi peningkatan efesiansi, arah kebijakan difocuskanpada kegiatan: Menurunkan dan mengendalilan Biaya Operasional, pada

komponen biaya bunga maupun diluar biaya bunga(overhead cost).

Dari segi biaya bunga sebagai akibat adanya sumber danaberbiaya tinggi, PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragenakan mengoptimalkan pada sumber dana yang berbiayarendah dengan melalui pengembangan produk tabungan,deposito serta melakukan diversifikasi sumber danamaupun mengendalikan masalah Cash Ratio yangberlebihan kearah yang lebih produktif.

Kemudian dari segi diluar biaya bunga, PD. BPR DjokoTingkir Kabupaten Sragen akan mengoptimalkan sifat biayatetap yang kurang produktif untuk menjadikan biayavariabel; meningkatkan produktivitas kerja karyawanmelalui output setiap bulan misalnya antara total assetdengan jumlah karyawan; total simpanan tabungan ataudeposito dengan jumlah Account Officer; total kreditdisalurkan dengan Account Officer; pengurangan biayaPPAP melalui peningkatan minitoring dan penanganankredit bermasalah.

Meningkatkan dan mengendalikan PendapatanOperasional, pada komponen pendapatan bunga danpendapatan di luar bunga.

Dari segi pendapatan bunga, PD. BPR Djoko TingkirKabupaten Sragen akan mengoptimalkan dana idle (overlikuiditas) ke arah yang lebih produktif seperti ke cadangansekunder dan baru ke penyaluran kredit apabila diyakiniakan kemauan dan kemampuan debitur dalam membayarpinjamannya.

Kaitannya dengan penyaluran kredit, PD. BPR DjokoTingkir Kabupaten Sragen akan melakukan diverfikasirisiko kredit guna dijadikan dasar pengendalian risiko

23

konsertasi juga sebagai dasar untuk meningkatkanpendapatan diluar bunga (administrasi kredit) danpemberian kredit yang sehat, melalui peningkatan kualitasproses kredit (tahap pemohonan dan analisis kredit) dancara pengambilan keputusanan oleh komite kredit,peningkatan proses administrasi kredit maupunpeningkatan monitoring kredit.

Strategi peningkatan efesiansi di atas, berarti arahkebijakan difokuskan pada penurunan atau pengendaliankomponen BOPO yang mengarah ke ROA meningkat.

- Strategi pengembangan SDM, arah kebijakan difokuskan padakegiatan : Mengembangkan SDM dengan kuantitatis dan kualitas

yang baik. Secara kuantitas, PD. BPR Djoko TingkirKabupaten Sragen akan menentukan jumlah karyawanyang sesuai dengan risiko jenjang delegasi organisasisehingga dapat meminimalisir risiko rangkap jabatanyang mengarah ke in-efesien. Secara kualitatif, PD. BPRDjoko Tingkir Kabupaten Sragen akan terusmengembangkan kompetensi karyawan (pengetahuan,skill dan sikap kerja); rotasi, dan promosi.

Strategi pengembangan SDM di atas, berarti arahkebijakan difokuskan pada pendayagunaan SDM sebagaiAsset perusahaan yang mengarah ke peningkatanproduktivitas kerja dan pengendalian risiko karyawandalam proses kerja.

b. Arah Kebijakan Jangka MenengahBerdasar rencana strategi penguatan permodalan, penerapantata kelola dan penerapan manajemen risiko, PD. BPR DjokoTingkir Kabupaten Sragen akan menetapkan arah kebijakansebagai berikut :- Strategi Penguatan Permodalan, arah kebijakan akan

difocuskan kepada upaya merealisakan komitmen action plantentang penguatan permodalan yang telah di laporkan keOJK, yaitu merealisasikan : Rencana pemenuhan rasio KPMM, melalui pemenuhan

proyeksi modal inti maupun pelengkap, proyeksipemenuhan ATMR melalui pemindahan aset yang bobotrisiko tinggi ke bobot yang risiko rendah serta pemenuhanproyeksi rasio KPMM diatas ketentuan OJK.

Rencana penambahan modal, melalui penembahan modaldari pemegang saham sesuai komitmen dalam action planyang disampaikan ke OJK.

24

- Strategi penerapan tata kelola BPR, arah kebijakan akandifocuskan kepada kegiatan penetapan langkah-langkahpenerapan tata kelola ke semua kegiatan usaha dan jenjangatau unit organisasi yang ada di PD. BPR Djoko TingkirKabupaten Sragen, dari mulai tahap persiapan, tahapimplementasi dan tahan evaluasi tentang kualitas penerapantata kekola BPR.

- Strategi penerapan manajemen risiko, arak kebijakan akandifocuskan kepada kegiatan penetapan langkah-langkahpenerapan manajemen risiko yang dimulai dari tahapan-tahapan.

3. Kebijakan Tata Kelola dan Manajemen Risiko BPRRencana langkah-langkah penerapan kebijakan Tata Kelola padaPD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen akan dilakukan melaluilima tindakan yaitu :1. Penetapan visi, misi dan corporate values2. Penyusunan corporate governance structure3. Pembentukan corporate culture4. Penetapan sarana public disclousures5. Penyempurnaan berbagai kebijakan

4. Analisis Posisi BPR dalam Persaingan Usaha Berdasarkan Aset dan/atau LokasiUntuk melakukan analisis posisi, BPR dapat menggunakan analisisSWOT yaitu Strength (Kekuatan), Weakness (Kelemahan),Opportunity (Peluang), dan Threat (Ancaman) dalam menghadapipersaingan usaha dengan BPR dan/atau lembaga keuangan lain.

- Kekuatan (Strength)1) Kantor pusat yang cukup representatif terletak di

tengah kota Kabupaten Sragen.2) Perusahaan berbentuk badan hukum PD

(Perusahaan Daerah) lebih dipercaya masyarakat.3) Ikut program penjaminan dana pihak

ketiga/Lembaga Penjaminan Simpanan.4) Memiliki sumber daya manusia (SDM) yang cukup.5) Perlakuan pelayanan sistem jemput bola/program

antar jemput6) Alur pelayanan tidak terlalu rumit artinya pelayanan

singkat dan cepat dengan kehati-hatian.7) Layanan transaksi online diseluruh kantor.8) Komitmen pengurus dan pemegang saham untuk

pengembangan Bank sangat besar.9) Armada operasional berupa kendaraan bermotor dan

mobil yang memadai.

25

- Kelemahan (Weakness)1) Sumber dana sebagian cukup mahal berupa deposito

dari BPR lain dan pinjaman dari linkage programdengan bank umum.

2) Belum memiliki layanan transaksi online 24 jamseperti ATM.

- Peluang (Opportunity)1) Kesungguhan dan komitmen dari pemegang saham,

Dewan Pengawas dan Direksi untuk bersama-samaingin mengembangkan perusahaan sebagai faktorpenting.

2) Prospek usaha BPR didaerah cukup baik danberpeluang untuk berkembang.

3) Potensi sumber dana murah masih terbuka untukdigarap yaitu dana masyarakat, dan dana anggarandesa (ADD) dalam bentuk tabungan.

4) Pendekatan dengan instansi lain dan perusahaanswasta telah berjalan dengan baik dan masih dapatdikembangkan.

5) Peluang besar di sektor ekonomi mikro dan instansipemerintahan, dengan kondisi masyarakat yangcukup antusias dalam mengembangkan usaha.

6) Pengembangan SDM yang ada masih bisa dilakukan.7) Penyempurnaan-penyempurnaan di bidang IT terus

dilakukan dengan adanya jaringan untuk onlinesystem berupa jaringan wireless, dan bekerjasamadengan lembaga-lembaga lain untuk pengembanganPPOB.

- Ancaman (Threat)1) Banyaknya bermunculan pemain baru yaitu bank

umum dan BPR yang buka kantor cabang di wilayahSragen.

2) Banyaknya lembaga non bank seperti koperasi danBMT.

3) Persaingan dalam penyaluran kredit mikro terjadidengan bank umum yang juga mulai menggarap pasarmikro dengan menerbitkan produk-produk untukmikro dan bank umum yang membuka layanan sejeniskantor kas di pasar-pasar tradisional.

5. Realisasi Pemberian Kredit Berdasarkan Jenis UsahaStrategi untuk merealisasikan rencana penyaluran kreditdikelompokan berdasarkan jenis usaha yaitu strategi penyalurankredit kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang

26

mengacu pada kriteria usaha berdasarkan undang-undangmengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

6. Strategi Pengembangan BisnisDengan mengacu pada analisa kondisi dan potensi pasar padatahun 2018 serta mempertimbangkan kekuatan sumber dayaperusahaan, maka sasaran dan target yang ingin dicapai padatahun 2019 adalah sebagai berikut :- Pembukaan 13 Kantor Kas.- Pembukaan 3 Kantor Cabang.- Melakukan Penghapus Bukuan Kredit sebesar Rp.

2.000.000.000,-- Pembelian kendaraan inventaris roda empat (mobil) 4 unit

dan 10 roda dua (sepeda motor). - Rekruetmen pegawai sebanyak 20 (dua puluh) orang.- Proyeksi rencana asset dari estimasi Desember 2018

meningkat sebesar 10%.- Proyeksi rencana dana masyarakat dari estimasi Desember

2018 meningkat sebesar 12%- Rencana outstanding kredit diproyeksikan dari estimasi

Desember 2018 meningkat sebesar 10%- Rencana pendapatan operasional dari estimasi Desember

2018 meningkat sebesar 8%- Rencana biaya operasional dari estimasi Desember 2018

meningkat sebesar 7%- Rencana proyeksi laba setelah pajak dari estimasi Desember

2018 meningkat sebesar 12%

Asumsi Dasar Dalam Pencapaian Target.- Tingkat suku bunga Tabungan Pihak Ketiga sebesar 1% - 5%

p.a.- Tingkat suku bunga Deposito Pihak Ketiga sebesar 3% - 8%

p.a.- Tingkat suku bunga Simpanan Bank Lain sebesar maksimal

LPS.- Tingkat suku bunga Kredit rata-rata sebesar 9% - 18% flat

p.a.

Dengan mempertimbangkan tingkat inflasi daerah, pertumbuhan

ekonomi, pertumbuhan jumlah penduduk, pertumbuhan kredit dan

dana pihak ketiga, tingkat bunga simpanan dan tingkat bunga kredit di

Provinsi Jawa Tengah, serta memperhatikan pencapaian kinerja BPR di

tahun 2018 maka penetapan target pada tahun 2019 adalah sebagai

berikut :

27

1. Dari rencana penghimpunan dana dan penyaluran kredit, maka

diharapkan dapat meningkatkan Total Asset sebesar 10 % dari

estimasi Desember 2018 sebesar Rp. 186.529.792 ribu menjadi Rp.

214.509.261 ribu pada akhir tahun 2019.2. Pendapatan operasional Bank adalah pendapatan yang diterima

sebagai hasil kegiatan operasional bank, untuk tahun 2019

pendapatan operasional ini diproyeksikan meningkat sebesar 8 %.

Dari estimasi tahun lalu sebesar Rp. 24.598.372 ribu menjadi

sebesar Rp. 26.572.973 ribu

3. Disisi lain beban biaya operasional diperkirakan mengalami

peningkatan sebesar 7 % dari estimasi Desember tahun lalu, yaitu

dari nominal Rp.21.503.090 ribu menjadi sebesar Rp. 23.013.215

ribu pada Desember 2019

4. Pada tahun 2019 direncanakan pencapaian laba meningkat sebesar

12 % dibandingkan dengan estimasi tahun lalu, yaitu dari

pencapaian laba setelah pajak sebesar Rp. 2.420.526 ribu menjadi

Rp.2.716.512 ribu.

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGANInformasi kondisi keuangan PD. BPR Djoko Tingkir telah dituangkan secarajelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulan

Transparansi kondisi keuangan dilakukan melalui media cetak/surat kabarlokal, papan pengumuman BPR dan pengiriman langsung kepada BankIndonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

TRANSPARANSI KONDISI NON KEUANGANTransparansi tentang informasi produk disajikan dalam bentuk brosur, danmedia promosi lainnya.

Sehubungan dengan hal transparansi kondisi keuangan dan non keuangantersebut, PD. BPR Djoko Tingkir telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

28

1. Mempublikasikan secara transparan kondisi keuangan dan non-

keuangan kepada stakeholders, antara lain terkait Laporan Keuangan

Berkala, Pelaporan Rutin BMPK, Laporan Keuangan Publikasi

Triwulanan yang telah dilaporkan kepada Bank Indonesia sesuai

ketentuan yang berlaku.

2. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan

cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa

Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR.

3. Mempublikasikan informasi produk BPR sesuai ketentuan tentang

transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi

Nasabah.

4. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada OJK, regulator dan lembaga

lainnya.

Dalam hal transparansi pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG),BPR telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan cakupan sesuaidengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disertai dengan hasil SelfAssessment BPR terhadap pelaksanaan tata kelola (GCG) sesuai denganindikator yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).Laporan tersebut akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK),dan pihak-pihak lainnya sebagaimana yang ditetapkan dan merupakanbagian dari Laporan Tata Kelola BPR.

XI. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (INTERNAL FRAUD) YANG TERJADIDAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Jumlah kasus yang dilakukan oleh :

Internal Fraud Direksi Dewan Pengawas Pegawai Tetap Pegawai Tidak Tetap

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahundalam 1 tahunsebelum- Laporan sebelum- Laporan sebelum- Laporan sebelum- Laporan

nya nya nya nya

Total Fraud - - - - - - - -

Telah- - - - - - - -diselesaikan

Dalam prosespenyelesaian di - - - - - - - -internal Bank

Belumdiupayakan

- - - - - - - -penyelesaiannya

Telahditindaklanjuti

- - - - - - - -

29

melalui proseshukum

Selama tahun 2018 tidak ditemukan adanya penyimpangan intern(internal fraud). Dalam rangka penerapan manajemen risiko khususnyapenerapan strategi anti fraud, BPR akan terus berupaya untukmeningkatkan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan, dengan adanyaPejabat Eksekutif Audit Intern dan Pejabat Eksekutif Manajemen Risikodan Kepatuhan.

XII. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEHBPR

Selama tahun 2018 tidak ada permasalahan hukum yang terkait dengan

hukum perdata maupun hukum pidana.

JENIS JUMLAH

1. Hukum Perdata2.Hukum Pidana

NihilNihil

XIII. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIKSelama tahun 2018 tidak terdapat transaksi pemberian dana untuk kegiatan

politik oleh PD. BPR Djoko Tingkir. Hal tersebut berdasarkan Kode Etik yang

berlaku di PD. BPR Djoko Tingkir bahwa insan BPR dilarang memberikan

dana atau sumbangan dan bantuan lain dalam bentuk apapun termasuk

penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki PD. BPR Djoko Tingkir

untuk kegiatan partai politik atau organisasi yang mempunyai afiliasi dengan

partai politik, menjadi anggota, terdaftar sebagai anggota, fungsionaris atau

pengurus partai politik atau calon/anggota legislatif, ikut serta dalam

kampanye pemilu dan/atau menjadi pelaksana kampanye pemilu.

NAMA KEGIATAN JUMLAH NOMINAL

NIHIL NIHIL

30

XIV. KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PELAKSANAAN TATA KELOLA (GCG) BPR

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment) Pelaksanaan GCG Tahun 2018

NilaiKomposit

Definisi peringkat

1.82 Mencerminkan Manajemen BPR telah melakukan penerapan GoodCorporate Governance. Yang secara umum baik. Hal ini tercermindari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip GoodCorporate governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapanGood Corporate Governance, maka secara umum kelemahantersebut cukup signitifikan dan memerlukan perhatian yang cukupdari manajemen BPR. Adapun Penilaian sendiri Penerapan TataKelola BPR sebagaimana terlampir.

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria penilaian tersebut diatas dapat disimpulkanbahwa:

1. GOVERNANCE STRUCTURE A. Faktor-faktor positif Governance Structure BPR adalah :

1. Dewan Pengawas dan Direksi PD .BPR Djoko Tingkir telah memenuhiketentuan (jumlah, komposisi, domisili, integritas, kompetensi,independensi dan ketentuan rangkap jabatan, lulus fit and proper test).

2. Adanya Pengawasan Independen3. Telah dibentuk Satuan Pengawas intern, Komite Kredit, Komite Alco, dan

Komite Pengadaan4. Telah memiliki Code of Conduct.

B. Faktor- faktor negatif Governance Structure BPR adalah : 1. Belum adanya fungsi kepatuhan dan manajemen risiko 2. Belum adanya kebijakan dan prosedur strategi anti fraud, kerahasiaan dan

keamanan data, benturan kepentingan dan penggunaan teknologiinformasi.

3. Belum adannya mekanisme pelayanan dan pengaduan konsumen.

2. GOVERNANCE PROCESS A. Faktor-faktor positif Governance Process BPR adalah:

1. Dewan Pengawas dan Direksi telah menjalankan fungsinya secara cukupbaik.

2. Telah dilakukan tindak lanjut atas temuan audit :- Penyelesaian tindak lanjut temuan audit eksternal/OJK : 100%- Penyelesaian tindak lanjut temuan audit internal : 95%

B. Faktor-faktor Negatif Governance Process BPR adalah : 1. Pengendalian internal belum berjalan denganoptimalseperti supervisor

dan risk awareness, sehingga mempunyai potensi risiko tinggi.2. Proses pembelajaran belum mencakup seluruh jenjang organisasi sehingga

pemahaman terhadap ketentuan masih kurang memadai.

3. GOVERNANCE OUTCOME A. Faktor-faktor positif Governance Outcome BPR adalah :

31

1. Bank telah melaksanakan transparansi laporan keuangan, non keuangandan informasi produk sesuai dengan ketentuan.

2. Tidak terjadi pelanggaran atas prinsip kehati-hatian selama tahun 2018seperti BMPK dan CAR.

B. Faktor-faktor negatif Governance Outcome BPR adalah: 1. Masih terdapat pelanggaran terhadap ketentuan penyampaian pelaporan

kepada regulator yang menimbulkan sanksi denda terkait keterlambatanatau kesalahan pelaporan.

2. Realisasi kinerja masih belum seluruhnya memenuhi target yangditetapkan dalam RKA tahun 2018.

XV. PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR ini disampaikan

sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemen serta

seluruh jajaran PD. BPR Djoko Tingkir dalam mewujudkan tata kelola

perusahaan yang baik.

Kami Menyadari bahwa Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) pada PD BPR

Djoko Tingkir ini masih terdapat banyak kekurangan, lebih-lebih pada era

perubahan lingkungan bisnis yang cepat dan semakin kompleks, sehingga

masih membutuhkan banyak penyempurnaan.

Sragen, 26 April 2019

PD. BPR DJOKO TINGKIRKABUPATEN SRAGEN

Ir. ENDANG HANDAYANI, MM SURAJI, SE , MM, MSi Ketua Dewan Pengawas Direktur Utama

32

Drs. BUDIYONO, MM ENDANG HESTININGSIH, SE, MM Anggota Dewan Pengawas Direktur YMF Kepatuhan

33

34

Bobot BPRBPenilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Setelah Penerapan Manajemen Risiko

Jumlah PertanyaanPenilaian Structure (S) Penilaian Process (P) Penilaian Outcome (H)

Nilai Structure (S)Jumlah BobotNilai Process (P)Jumlah BobotNilai Outcome (H)Jumlah BobotS P H 1 2 3 4 5 50% 1 2 3 4 5 40% 1 2 3 4 5 10%

Faktor 1 6 8 5 5 1 0 0 0 6 0 5 3 0 0 0 8 0 3 2 0 0 0 5 0 0 20%Nilai Awal 5 2 0 0 0 7 0 5 6 0 0 0 11 0 3 4 0 0 0 7 0 0 0Rata-rata 1.17 0.58 1.38 0.55 1.40 0.14 1.27 0.25

Faktor 2 9 8 1 6 3 0 0 0 9 0 1 5 2 0 0 8 0 0 1 0 0 0 1 0 0 15.00%Nilai Awal 6 6 0 0 0 12 0 1 10 6 0 0 17 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0Rata-rata 1.33 0.67 2.13 0.85 2.00 0.20 1.72 0.26





Faktor 7 1 2 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2.50%Nilai Awal 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0

Faktor Tata Kelola

Jumlah Nilai SPO per Faktor

Nilai akhir Faktor

Rata-rata 1.00 0.50 1.50 0.60 1.00 0.10 1.20 0.03

Faktor 8 3 7 2 0 3 0 0 0 3 0 0 2 5 0 0 7 0 0 2 0 0 0 2 0 0 10%Nilai Awal 0 6 0 0 0 6 0 0 4 15 0 0 19 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0Rata-rata 2.00 1.00 2.71 1.09 2.00 0.20 2.29 0.23




Nilai Komposit 1.82Predikat Komposit Baik

TAHUN 2018 - bprdjokotingkir.combprdjokotingkir.com/wp-content/uploads/2019/05/LAPORAN-GCG-2018.pdf · Laporan ini kami buat dan sampaikan sebagaimana telah sesuai dengan Peraturan

Documents