Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2010

Compliance Division (CPD) – May 26, 2011

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)

Tahun 2010

Jakarta, Mei 2011 Laporan ini disusun dengan berpedoman pada: PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal “Pelaksanaan Godd Corporate Governance Bagi Bank Umum”, dan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 05 Oktober 2006 perihal “Perubahan atas PBI No 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006”, serta SE BI No. 9/12/DPNP/2007 tanggal 30 Mei 2007 tentang “Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum”

Daftar Isi Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2010

PT Bank Mutiara, Tbk.

Halaman

Bab I Pendahuluan ............................................................ 1 Bab II Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris dan Direksi .................. 3 Bab III Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite PT Bank Mutiara Tbk. .................................................. 14 Bab IV Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern... 21 Bab V Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern... 34 Bab VI Penyediaan Dana, Rencana Strategis Bank, Transparansi dan Pengungkapan Aspek Lainnya......................................... 47 Bab VII Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk Kegiatan Sosial Kemasyarakatan......................................................... 59 Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan GCG Bank Tahun 2010. 62 Lampiran: Summary Perhitungan Nilai Komposit Self Assessment GCG PT Bank Mutiara Tbk Desember 2010

Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2010 PT Bank Mutiara Tbk

Lap. Pelaksanaan GCG Tahun 2010 Hal.: 1 dari 64 CPD, Mei 2011

BAB I PENDAHULUAN

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia nomor 8/14/PBI/2006 tentang “Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum” dan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 9/12/DPNP, tanggal 30 Mei 2007, perihal “Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum”, maka kami manajemen PT Bank Mutiara Tbk dengan ini menyampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) periode tahun 2010 sesuai dengan pedoman yang terkandung didalamnya. Sebagai lembaga intermediasi, dalam melaksanakan kegiatan usahanya, kami telah menerapkan 5 (lima) pilar utama prinsip good corporate governance yaitu:

- Keterbukaan (transparency), - Akuntabilitas (accountability), - Tanggung jawab (responsibility), - Independensi (independency), - Kewajaran (fairness), Penerapan kelima pilar utama good corporate governance pada PT Bank Mutiara Tbk sangat penting dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik, meningkatkan kinerja, dan memaksimalkan nilai tambah bagi shareholder (maximizing shareholder value) dan menjamin terwujudnya sistem perbankan yang sehat secara umum. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha bank yang sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat yang harus tercermin pada kinerja dan pengelolaan bank yang profesional serta kemampuan bank mengelola risiko, serta transparansi pada masyarakat. Dengan demikian maka sudah jelas bahwa penerapan regulasi serta prinsip good corporate governance pada industri perbankan merupakan prasyaratan utama dalam rangka untuk melindungi kepentingan semua pihak (stakeholders). Dan disamping itu kami senantiasa memperhatikan kepentingan dan melindungi semua pihak, serta bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest). Sebagai bank yang telah diambil alih oleh Pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) maka PT Bank Mutiara Tbk (d/h. PT Bank Century Tbk), kami selaku manajemen bank telah melakukan restrukturisasi dan reorganisasi perseroan, pembenahan dan rebranding dengan langkah-langkah strategis dan dasar-dasar bisnis yang sehat melalui 5 (lima) strategi transformasi yaitu:

1. Perbaikan Image Perusahaan 2. Meningkatkan Kondisi Keuangan 3. Mengembangkan Bisnis 4. Menajamkan Manajemen Risiko dan Good Corporate Governance 5. Menyempurnakan Organisasi dan Infrastruktur Pendukung Dalam ketentuan dan penerapan good corporate governance termasuk kode etik, seluruh jajaran organisasi PT Bank Mutiara Tbk dari jajaran pengurus bank hingga pegawai yang terendah, telah berkomitmen untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan prinsip-prinsip good corporate governance, yang dimulai dengan penetapan kebijakan dasar dan tata tertib serta penetapan kode etik yang harus dipatuhi semua pihak dalam perusahaan.



Sebagai uraian pelaksanaan dari ungkapan diatas, khususnya dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan ”Good Corporate Governance”, secara berkala kami juga melakukan ‘self assessment” terhadap penerapan “Good Corporate Governance” dan menyusun laporan pelaksanaannya. Dengan demikian apabila masih terdapat kekurangan-kekurangan maka dapat segera dilakukan tindakan korektif yang diperlukan. Disamping itu, untuk menunjang penerapan Good Corporate Governance, kami mempunyai visi dan misi yang dipegang teguh oleh seluruh pimpinan dan karyawan PT Bank Mutiara Tbk, yaitu: Visi : “Menjadi bank fokus terbaik pilihan masyarakat” dengan fokus bisnis utama

adalah: - Small and Medium Enterprise (SME). - Retail Banking. - Consumer Banking. - Treasury and International Banking.

Dengan Visi yang telah ditetapkan, PT Bank Mutiara Tbk akan berupaya menjadi bank fokus sebagai penyedia jasa keuangan untuk kegiatan bisnis tersebut secara berkualitas dan profesional melalui hubungan yang baik dengan para nasabah sebagai mitra usaha. Misi : “Memberikan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan, kenyamanan, dan

kepuasan nasabah untuk hasil yang optimal”.

Untuk mencapai Misi yang telah ditetapkan, PT Bank Mutiara Tbk secara konsisten akan menerapkan corporate value “SPIRIT” yang penjabarannya sebagai berikut :

Service Excellence Profesionalisme Integrity Kepedulian Kehati-hatian Bertanggung jawab Kecepatan Disiplin Etika Penampilan Handal/Kompeten Bebas dari Konflik Simpatik Dedikasi Kepentingan Ketulusan Gigih Keberanian moral Interdependensi

Relationship Inovative Trust Kerjasama Kreatif Jujur Komunikatif Pembaharuan Komitmen Kepercayaan Gagasan Dapat diandalkan Keakraban Imajinatif Benar Apresiasi Mitigasi Risiko Saling Menghargai

Dalam budaya tersebut, terdapat nilai-nilai luhur yang terkandung didalamnya, yaitu suatu komitmen untuk “melakukan perubahan menjadi yang lebih baik”. Untuk itu Visi, Misi dan Corporate Value ini harus bisa menjadi budaya dan meresap setiap individu karyawan/ti PT Bank Mutiara Tbk untuk diterapkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.



BAB II PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

2.1. Struktur Organisasi Dewan Komisaris dan Direksi

Setelah diambil-alih kepemilikannya oleh pihak Pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam bentuk Penempatan Modal Sementara, Manajemen PT Bank Mutiara Tbk segera mengambil langkah awal dengan perubahan susunan kepengurusan terhitung efektif sejak tanggal 21 Nopember 2008 berdasarkan :

1. Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan nomor KEP.089/KE/XI/2008, tanggal 21 Nopember 2008 tentang ”Pemberhentian dan pengangkatan Pengurus PT Bank Mutiara Tbk (d/h. PT Bank Century Tbk)”;

2. Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan nomor KEP.091/KE/XI/2008,tanggal 23 Nopember 2008;

3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mutiara Tbk (d/h. PT Bank Century Tbk) No.7, 8, 9, tanggal 19 Desember 2008 yang dibuat Notaris Fransiskus Yanto Widjaja, SH;

4. Keputusan Direksi PT Bank Mutiara Tbk (d/h. PT Bank Century Tbk) nomor 147/SK/DIR/Century/XII/2008 tanggal 09 Desember 2008 tentang “Susunan Pengurus PT Bank Century Tbk dan Pembidangan Tugas”;

5. Risalah Rapat Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan sebagai RUPS PT Bank Mutiara Tbk (d/h. PT Bank Century Tbk) tanggal 8 April 2009 nomor 017/RDK-lps/2009 yang dibuat dihadapan notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi. Yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 10 Mei 2009 nomor 10;

• Komite Audit • Komite Pemantau Risiko • Komite Remunerasi &

Nominasi

Board of Commissioner

Regional Office Regional Office

Regional Office Regional Offices

EVP Finance & Operation

President Director

Treasury Div.

Institutional Banking Div.

International Banking Div.

Human Resources Div.

General Affairs Div.

Mass Banking Div.

Network Development Div.

Operation Div. Consumer Loan Div.

SME Loan Div.

Managing Director Distribution

Network

Managing Director Treasury &

International Banking

Corporate Secretary Div.

Internal Audit Div.

Managing Director Compliance &

Risk

Accounting Div.

Corporate Culture & Service Div.

Executive Assistants

Planning & Performance

Management Div.

Compliance Div.

Legal Div.

Information Technology Div.

Risk Management Div.

EVP Loan Business

Asset Recovery Div.

HR Committee

Risk Management Committee

IT Committee Credit Committee



6. Risalah Rapat Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan sebagai RUPS PT Bank Mutiara Tbk (d/h. PT Bank Century Tbk) tanggal 17 Juni 2009 nomor 034/RDK-LPS/2009 yang telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dihadapan Fransiskus Yanto Widjaja, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta tanggal 14 Juli 2009;

7. Surat Direksi kepada Dewan Komisaris No. 1559/Mutiara/DIR/X/2010 tertanggal 12 Oktober 2010 perihal Penyempurnaan Struktur Organisasi PT Bank Mutiara Tbk beserta persetujuan Komisaris;

8. Surat Keputusan Bersama Direksi dan Komisaris No. 193/SK-DIR/Mutiara/XI/10 tertanggal 15 Nopember 2010 tentang Struktur Organisasi PT Bank Mutiara Tbk.

Adapun susunan Pengurus dan Dewan Komisaris yang baru adalah sebagai berikut : a) Struktur Organisasi:

Dewan Komisaris beranggotakan 3 (tiga) orang terdiri dari : Komisaris Utama : Pontas Riyanto Siahaan Komisaris : Budhiyono Budoyo Komisaris : Eko Budi Supriyanto

Direksi beranggotakan 4 (empat) orang terdiri dari : Direktur Utama : Maryono Direktur : Ahmad Fajar Direktur : Erwin Prasetio Direktur : Benny Purnomo

b) Komposisi Komisaris:

Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) orang komisaris

(1) Komisaris Utama : Pontas R.Siahaan

Tempat/tanggal lahir : Balige/ 3 September 1945. Meraih gelar Sarjana di Institut Ilmu Keuangan (IIK). Mengawali karier di Departemen Keuangan sebagai Kepala Seksi Pengawasan Rekening Pemerintah Pada Bank (1976-1979), di BPKP propinsi Sulawesi Selatan sebagai Kepala Seksi Pengawasan Pengadaan Pangan (1979-1984), di BPKP Propinsi Riau – Pekanbaru sebagai Kepala Bidang Pengawasan BUMN I (1984-1990), di BPKP DKI Jakarta sebagai Kepala Bidang Pengawasan BUMN II (April 1990-Agustus 1990), sebagai Kepala Perwakilan BPKP Kodya Cirebon (1990-1991), sebagai Kepala Direktorat Pengawasan Pengeluaran Rutin Pusat dan Daerah II, BPKP Jakarta (1994-1997), sebagai Kepala Direktorat Pengawasan BUMN I, BPKP Jakarta (1997-2001), dan Wakil Ketua BPPN (Maret 2008 – Agustus 2008), Deputi Pengawasan Instansi Bidang Perekonomian di BPKP (2001-2005), dan anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (2005-2008). Sesuai dengan surat Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan No. S-597/KE/VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009 mendapat tugas sebagai Wakil Pemegang Saham.



(2) Komisaris Independen: Budhiyono Budoyo

Meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Diponegoro pada tahun 1977, gelar Master of Business Administration (MBA) / S-2 dari OHIO University AS. Meniti karir di BNI sejak tahun 1978 dengan diawali sebagai analis kredit, dan telah menduduki berbagai jabatan strategis baik di kantor cabang maupun di kantor pusat, serta di dalam maupun di luar negeri, dan menduduki posisi terakhir sebagai Vice President and Head of the Board hingga tahun 2004. Tahun 2003-2005 ditunjuk sebagai komisaris di sebuah Joint Venture Bank yaitu Bank Finconesia. Melanjutkan karirnya sebagai direktur PT Renaissance Capital Asia LTD pada tahun 2004-2005, dan sebagai CEO di sebuah holding company yang bergerak salah satunya dibidang pengeboran minyak pada tahun 2006-2007. Dibidang pendidikan, hingga kini sebagai Professional Instructure di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI). Pada bulan Juli 2009 ditunjuk oleh Pemerintah menjadi Komisaris Independen PT Bank Mutiara Tbk dan mendapat tugas sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko dan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mutiara Tbk. Sesuai dengan surat Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan No. S-597/KE/VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009 mendapat tugas sebagai Komisaris Independen PT PT Bank Mutiara Tbk (d/h PT Bank Century Tbk), dan mendapat tugas sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko PT Bank Mutiara Tbk (d/h PT Bank Century Tbk No. 83/SK-DIR/Century/VIII/2009), dan sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mutiara Tbk (d/h PT Bank Century Tbk No. 84.1/SK-DIR/Century/IX/2009) tanggal 1 September 2009.

(3) Komisaris Independen: Eko Budi Supriyanto

Meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Pembangunan Nasional pada 1997. Lebih dari 20 th menggeluti riset, konsultan komunikasi dan menjadi jurnalis dibidang perbankan. Hingga kini menjadi narasumber diberbagai bank di Indonesia, khususnya mengenai mapping dan anatomi perbankan Indonesia. Pernah menjadi anggota Tim Kajian Hukum Independen Perbankan, Departemen Kehakiman dan HAM pada Juli 2003 sampai Maret 2009. Anggota Tim Kajian Restrukturisasi Utang UKM, INDEF pada tahun 2002 dan anggota Tim Kajian Independen Obligasi Rekapitalisasi Perbankan tahun 2002 di Bappenas. Saat ini masih menjabat sebagai Direktur Utama pada PT Info Arta Pratama (Infobank) bidang penerbitan, riset, dan konsultan komunikasi. Pada bulan Juli 2009 ditunjuk oleh Pemerintah menjadi Komisaris Independen pada PT Bank Mutiara Tbk sampai sekarang.

Sesuai dengan surat Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan No. S-597/KE/VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009 mendapat tugas sebagai Komisaris Independen PT Bank Mutiara Tbk, dan mendapat tugas sebagai Ketua Komite Audit PT Bank Mutiara Tbk (d/h PT Bank Century Tbk No. 84/SK-DIR/Century/VIII/2009), dan sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mutiara Tbk (d/h PT Bank Century Tbk No. 84.1/SK-DIR/Century/IX/2009) tanggal 1 September 2009.



c) Komposisi Direksi:

Direksi terdiri dari 4 (empat) orang yang merupakan Direksi Independen, artinya tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Direksi lainnya, Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak tidak independen. Direktur Utama: Maryono

Tempat / tanggal lahir : Rembang, 16 September 1955. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Diponegoro pada tahun 1981, dan gelar Magister Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI pada tahun 1997, Jakarta. Mengawali karier di PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) tahun 1983-1997, mulai dari Wira Muda di Kelompok Pembahas Kredit Cabang Bapindo Pontianak sampai dengan sebagai Kepala Cabang Bapindo Pontianak, pada Agustus 1999-Juli 2002 sebagai Kepala Wilayah IX PT Bank Mandiri Banjarmasin. Pada Juli 2002-Desember 2003 menjabat sebagai Kepala Wilayah I PT Bank Mandiri Medan. Pada Januari-Desember 2004 sebagai SEVP/Group Head Regional Network Group PT Bank Mandiri Cabang Wilayah Luar Kota. Tahun 2005-2008 sebagai EVP/Group Head Jakarta Network Group PT Bank Mandiri, pada bulan September 2007 sebagai Komisaris Utama pada PT Mandiri Manajemen Investama. Pada bulan November tahun 2008 hingga saat ini dipercaya sebagai Direktur Utama PT Bank Mutiara Tbk. Direktur Treasury & International Banking: Ahmad Fajar

Lahir di Surakarta 22 Januari 1966. Memperoleh gelar Sarjana dari Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 1988, dan gelar Magister Manajemen tahun 2000 di Universitas Padjajaran. Memulai karir di Perbankan pada tahun 1990 sebagai Tata Usaha Kantor Pusat, dan pada tahun 2000 sebagai Manager Senior Officer – Treasury Liquidity Management Funding di Bank Bumi Daya. Tahun 2000-2001 sebagai Manager Senior Officer - Treasury & Capital Market Portfolio Investment di Bank Mandiri. Tahun 2001-2003 sebagai Manager Profesional Staff – Treasury Management, Treasury Product/Sales Management di Bank Mandiri. Tahun 2003-2004 Srm : TL – Portfolio Investment Mgr – Treasury Bank Mandiri, tahun 2004-2008 VP : DH-Debt & Capital Market – Treasury Debt & Capital Market di Bank Mandiri. Pada bulan Nopember tahun 2008 hingga saat ini dipercaya sebagai Direktur PT Bank Mutiara Tbk. Direktur Compliance & Risk: Erwin Prasetio

Lahir di Ambon 20 November 1957. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Muda Akademi Ilmu Komputer pada tahun 1983, dan pada tahun 1996 lulus Sarjana Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI jurusan Akuntansi. Memulai karir pada tahun 1983 sebagai staf di bidang Desk Electronic Data Processing. Tahun 1983-1992 sebagai Non PJB di PT Bank Pembangunan Indonesia. Tahun 1993-1996 mendapatkan penghargaan sebagai Pegawai Terbaik di PT Bank Pembangunan Indonesia. Tahun 1996-1997 sebagai Pejabat Kepala Sub Bagian di Bank Pembangunan Indonesia. Tahun 1998 sebagai Kepala Sub Bagian di Bank Mandiri, sebagai Profesional Staf (1999-2003), dan sebagai Kepala Bagian di Bank Mandiri (2004-2008). Ketika Bapindo merger menjadi Bank Mandiri posisi terakhir adalah Departement Head IT/Operation Group. Pada bulan November



2008 hingga saat ini dipercaya sebagai Direktur Compliance & Risk PT Bank Mutiara Tbk. Direktur Distribution Network: Benny Purnomo

Lahir di Jakarta, 18 September 1967. Menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1989, dan Magister Manajemen pada tahun 2003 di Universitas Atmajaya. Memulai karir perbankan pada Bank Central Asia pada tahun 1992 sebagai Branch Support Pro Manager. Merintis karir di BCA sampai tahun 2006 dan menduduki posisi terakhir sebagai Product Management Senior Manager. Ditunjuk sebagai Consumer Channel Division Head di Bank NISP pada tahun 2007, dan melanjutkan karir disana sampai tahun 2009, sebelum ditunjuk menjadi Direktur Product and Marketing di PT Bank Mutiara Tbk pada bulan Mei tahun 2009. Kondisi sesuai dengan perubahan struktur organisasi baru yang berlaku di Bank Mutiara menjadi Direktur Distribution Network terhitung tanggal 26 Oktober 2010. Sampai saat ini aktif di dunia pendidikan dengan menjadi dosen di Universitas Atmajaya dari tahun 2003 sampai sekarang

2.2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) orang Komisaris, salah satunya adalah Komisaris Utama yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a) Melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi b) Mengawasi dipenuhinya kepentingan stakeholder berdasarkan asas kesetaraan c) Selalu memastikan bahwa Good Corporate Governance telah terlaksana dengan

baik d) Melakukan tindak lanjut dari hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan

terutama dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan prudential banking principal

e) Selalu mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank

f) Memiliki tata tertib kerja yang mengikat dan ditaati oleh semua anggota g) Tidak memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan

atau kelompok usahanya dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kewajaran dibidang perbankan.

h) Tidak terlibat didalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali hal-hal khusus yang telah diatur oleh Anggaran Dasar Bank dan Bank Indonesia.

i) Selalu memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.

j) Memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan dibidang keuangan/perbankan dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

k) Setelah PT Bank Century Tbk diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan, dengan mengangkat manajemen yang baru, Dewan Komisaris telah membentuk Komite yang baru sebagai berikut: • Komite Audit melalui SK Direksi No. 084/SK-DIR/Century/VIII/2009 tanggal 01

September 2009.



• Komite Pemantau Resiko melalui SK Direksi No. 83/SK-DIR/Century/VIII/2009 tanggal 01 September 2009.

• Komite Remunerasi dan Nominasi melalui SK Direksi No. 115/Mutiara/SK-DIR/IV/2010 tanggal 14 April 2010.

l) Memastikan bahwa komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.

m) Rapat Dewan Komisaris selalu diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota Komisaris paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun

n) Pengambilan keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai dapat dilakukan pengambilan keputusan dengan suara terbanyak.

o) Segala keputusan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat dan keputusan rapat wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.

p) Kepemilikan saham, baik di PT Bank Mutiara Tbk maupun pada bank atau perusahaan lainnya yang berkedudukan didalam dan diluar negeri dan hubungan keuangan dan keuangan dengan direksi, pemegang saham pengendali dan anggota Dewan Komisaris lainnya akan dilaporkan dalam Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance

q) Akan mengungkapkan remunerasi dan fasilitas yang didapatkan pada laporan pelaksanaan Good Corporate Governance sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

r) Secara hukum bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan UU Perseroan Terbatas, UU Perbankan dan Anggaran Dasar.

2.3. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi terdiri dari 4 (empat) orang yang salah satunya adalah Direktur Utama secara bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada bank untuk :

a) Kepengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan.

b) Direksi diketuai oleh Direktur Utama yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepengurusan bank secara efektif dan efisien. Direktur Utama juga berkewajiban untuk membuat Direksi sebagai kolegial yang mampu bekerja secara transparan dan masing-masing anggota dapat berperan sebagai anggota tim maupun dalam fungsinya masing-masing sesuai dengan bidang tugas yang disepakati.

c) Melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.

d) Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, Direksi telah membentuk ; - Satuan Kerja Audit Intern - Satuan Kerja Manajemen Resiko dan Komite Manajemen Risiko - Satuan Kerja Kepatuhan

e) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas bank lainnya.

f) Memiliki Tata Tertib Kerja yang mengikat dan ditaati oleh anggotanya. Dalam tata Tertib diatur mekanisme pengambilan keputusan dan hak anggota bila



mempunyai pendapat yang berbeda, termasuk haknya untuk menyampaikan pendapat kepada Dewan Komisaris dan Otoritas Pengawas Bank

g) Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan bank yang bersifat strategis dibidang kepegawaian

h) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham

i) Tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali pada proyek yang bersifat khusus, didasari dengan kontrak yang jelas dan konsultan adalah pihak yang independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus seperti dimaksud diatas

j) Menyiapkan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris

k) Setiap kebijakan dan keputusan strategis selalu diputuskan melalui rapat direksi l) Keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat dapat

dilakukan berdasarkan suara terbanyak m) Segala keputusan rapat Direksi bersifat mengikat bagi seluruh Direksi. Perbedaan

pendapat yang terjadi dalam rapat dan keputusan rapat wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik

n) Kepemilikan saham, baik di PT Bank Mutiara Tbk maupun pada bank atau perusahaan lainnya yang berkedudukan didalam dan diluar negeri dan hubungan keuangan dan keluarga dengan pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya wajib dilaporkan dalam laporan pelaksanaan Good Corporate Governance.

o) Melaksanakan remunerasi dan fasilitas yang didapatkan pada laporan pelaksanaan Good Corporate Governance sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

p) Anggota Direksi secara hukum bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perbankan dan Anggaran Dasar Bank.

2.4. Rekomendasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris, disamping melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas pokok yang diembannya, juga telah melakukan pengawasan dan memberikan nasehat yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, yaitu: a) Komite Audit b) Komite Pemantau Resiko c) Komite Remunerasi dan Nominasi

2.5. Kepemilikan Saham

Kepemilikan saham PT Bank Mutiara Tbk saat ini sesuai dengan yang tertera dalam Akta Nomor 62 tanggal 10 Agustus 2009 adalah sbb:

No. Pemilik Nilai Nilai nominal Persentase 1. LPS 6.762.361.000.000

(saham seri A) Rp. 0,01 99,996%

2. Pemegang Saham lama 28.350.177.035 (saham seri B)

Rp. 78,00 0,004%

Sesuai dengan pasal 40 UU No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), terhitung sejak penyerahan penanganan Bank Gagal kepada LPS, maka LPS



mengambil-alih hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan / atau kepentingan lain pada bank dimaksud.

Dengan diserahkannya penanganan PT Bank Mutiara Tbk oleh KSSK kepada LPS tanggal 21 Nopember 2008, LPS menetapkan penanganan PT Bank Mutiara Tbk sesuai dengan Keputusan Rapat Dewan Komisioner No.041/RDK-LPS/2008.

Seluruh saham bank akan dijual oleh LPS paling lama 3 tahun sejak tanggal pengambil-alihan, dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 (satu) tahun.

2.6. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Transaksi yang menyebabkan benturan/perbedaan kepentingan antara bank dengan pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan bank maka bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan/keputusan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.

Selama tahun 2010 ini tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan, sebagaimana tabel berikut :

No

Nama dan jabatan yg memiliki benturan

kepentingan

Nama dan jabatan

pengambil keputusan

Jenis

Transaksi

Nilai Transaksi

(jutaan rupiah)

Keterangan *)

Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada *) Tidak sesuai sistim dan prosedur yang berlaku

2.7. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai ≥5% (lima perseratus) dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada Bank tersebut, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Selama tahun 2010 ini tidak ada kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai ≥5% (lima perseratus) dari modal disetor.

2.8. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Selama tahun 2010 ini tidak ada hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

2.9. Shares option yang dimiliki Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif

Shares option adalah opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank, dan yang telah diputuskan dalam RUPS dan/atau Anggaran Dasar Bank.



Pengungkapan mengenai shares option minimal mencakup : a) Kebijakan dalam pemberian shares option. b) Jumlah saham yang telah dimiliki masing-masing anggota Dewan Komisaris,

Direksi dan Pejabat Eksekutif sebelum diberikan shares option. c) Jumlah shares option yang diberikan. d) Jumlah shares option yang telah dieksekusi sampai dengan akhir masa pelaporan. e) Harga opsi yang diberikan. f) Jangka waktu berlakunya eksekusi share option.

Selama tahun 2010 ini tidak ada shares option dimaksud untuk huruf b), c), d), e), dan f) sebagaimana tabel berikut :

Jumlah Opsi

Keterangan /Nama

Jumlah Saham yang

dimiliki (lembar saham)

Yang diberikan (lembar saham)

yang telah dieksekusi (lembar saham)

Harga Opsi (Rupiah)

Jangka Waktu

Komisaris (nama) Direksi (nama) Pejabat Eksekutif

(total)

Total

Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil

2.10. Remunerasi dan Fasilitas Lain

a) Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

Jumlah Diterima dalam 1 tahun Dewan Komisaris Direksi

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain

Orang Juta Rph Orang Juta Rph 1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan

rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)

3

2.543

4

5.727 2. Fasilitas lain dalam bentuk natura

(perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang :

a. Dapat dimiliki (asuransi purna jabatan)

b. Tidak dapat dimiliki - kendaraan dinas - Asuransi D & O

3 -

1 3

955 -

80 179

4 -

4 4

2.445 -

810 239

Total

3 2.543 4 5.727

b) Paket Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi yang dikelompokkan dalam

kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut: (satuan orang)

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun *) Jumlah Direksi Jumlah Komisaris Diatas Rp.2 miliar 0 0 Diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2 miliar 4 0 Diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar 0 3 Rp. 500 juta keatas 0 0

*) yang diterima secara tunai



c) Rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan sebagai berikut;

- Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 1 : 29 - Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1 : 1,33 - Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1 : 1,15 - Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi = 1 : 2,98

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji tersebut adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai per bulan. Pegawai adalah pegawai tetap bank sampai batas pelaksana.

2.11. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2010 frekuensi rapat anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

No Tanggal Agenda Rapat Cara Rapat Kehadiran 1. 26/01/2010 Pembahasan Laporan Kinerja Bank

Mutiara Bulan Desember 2009 Hadir langsung 3 Orang

Komisaris 2. 24/02/2010 Pembahasan Laporan Kinerja Bank

Mutiara Bulan Januari 2010 Hadir langsung 3 Orang


Mutiara Bulan Pebruari 2010 Hadir langsung 3 Orang

Komisaris 4. 16/04/2010 Pengangkatan Anggota Komite

Remunerasi & Nominasi Hadir langsung 3 Orang


Mutiara Bulan Maret 2010 Hadir langsung 3 Orang

Komisaris 6. 18/05/2010 Penetapan jumlah/limit wewenang

Direksi dalam hal melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang diatur dalam pasal 12 ayat 5 butir c,d,f & g Anggaran Dasar PT Bank Mutiara tanggal 10 Agustus 2010

Hadir langsung 3 Orang Komisaris

7. 24/05/2010 Pembahasan Laporan Kinerja Bank Mutiara Bulan April 2010


8. 24/06/2010 Pembahasan Laporan Kinerja Bank Mutiara Bulan Mei 2010


9. 21/07/2010 Pembahasan Laporan Kinerja Bank Mutiara Bulan Juni 2010


10. 24/08/2010 Pembahasan Laporan Kinerja Bank Mutiara Bulan Juli 2010


11. 21/09/2010 Pembahasan Laporan Kinerja Bank Mutiara Bulan Agustus 2010


12. 19/10/2010 Persiapan memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPR RI


13. 25/10/2010 Pembahasan Laporan Kinerja Bank Mutiara Bulan September 2010


14. 25/11/2010 Pembahasan Laporan Kinerja Bank Mutiara Bulan Oktober 2010


15. 30/12/2010 Pembahasan Laporan Kinerja Bank Mutiara Bulan Nopember 2010




2.12. Buy back shares dan/atau buy back obligasi Bank

Buy back shares atau buy back obligasi adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan Bank dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tatacara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengungkapan buy back shares dan/atau buy back obligasi minimal mencakup : a. Kebijakan dalam melakukan buy back shares dan/atau buy back obligasi. b. Jumlah lembar saham dan/atau obligasi yang dibeli kembali. c. Harga pembelian kembali perlembar saham dan/atau obligasi. d. Peningkatan laba per lembar saham dan/atau obligasi.

Selama tahun 2010 ini tidak ada Buy back shares dan/atau buy back obligasi Bank yang terjadi di PT Bank Mutiara Tbk.



BAB III KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE-KOMITE PT BANK MUTIARA TBK

PT Bank Mutiara Tbk telah membentuk komite-komite yang dipersyaratkan dalam ketentuan Good Corporate Governance. Susunan komite-komite tersebut adalah sebagai berikut :

3.1. Komite Audit

a. Struktur Organisasi

Ketua : Eko B. Supriyanto Anggota : - Yusuf Subianto - Darmawan Effendi

Keanggotaan Komite Audit tersebut diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris tanggal 18 Agustus 2009, dan diangkat dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 084/SK-DIR/Century/VIII/2009 tanggal 01 September 2009.

b. Keanggotaan Komite Audit

Komite Audit diketuai oleh seorang Komisaris Independen dan Anggota-anggotanya adalah seorang Pihak Independen yang ahli dalam bidang akuntansi dan keuangan dan seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum bisnis dan perbankan. Pengangkatan nama-nama Ketua dan Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud di atas telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PBI.

c. Keahlian / Disiplin Ilmu Anggota Komite Audit

- Eko Budi Supriyanto sebagai Ketua Komite Audit

Keahlian/disiplin ilmu sama seperti yang telah diuraikan diatas. - Yusuf Subianto, sebagai anggota Komite Audit

Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Indonesia tahun 1978, telah mengikuti berbagai pelatihan profesi di tingkat lokal dan internasional, yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, Bapindo, Alpia, PDCP Manilla Phillipina. Karir perbankan dimulai tahun 1980 di Bank Pembangunan Indonesia sampai dengan tahun 1999, kemudian di Bank Mandiri sampai dengan tahun 2000.

- Darmawan Effendi, sebagai anggota Komite Audit

Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1981. Memulai karir perbankan sejak tahun 1981 di Bapindo sampai dengan tahun 1999, kemudian di Bank Mandiri sampai tahun 2008. Berbagai pelatihan mengenai perbankan, hukum bisnis, manajemen dan leadership telah diikuti baik di dalam maupun di luar negeri.



d. Independensi Anggota Komite Audit

Ketiganya (satu ketua dan dua anggota) tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

e. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

1) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

2) Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud butir 1), Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap : • Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Audit Intern • Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar

audit yang berlaku. • Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku

(PSAK). • Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja

Audit, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia. 3) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik kepada Dewan

Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. 4) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Komite Audit berpedoman

kepada Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter) PT Bank Mutiara Tbk dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan Bank Indonesia.

f. Rapat Komite Audit

1) Rapat Komite diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank. 2) Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang

51% dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen. 3) Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. 4) Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan

dilakukan berdasarkan suara terbanyak. 5) Hasil rapat Komite sebagaimana dimaksud pada butir 3), dituangkan dalam

risalah rapat dan didokumentasikan secara baik. 6) Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Komite

sebagaimana dimaksud pada butir 4), wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

g. Program Kerja dan Realisasi Komite Audit.

Pada tahun 2010 Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 13 kali. Sebanyak 11 kali diantaranya adalah pertemuan bulanan dengan Internal Audit Division (IAD). Pertemuan ini diadakan guna mengevaluasi kecukupan fungsi audit intern dan efektifitas pelaksaan tugas IAD berdasarkan Standar Pemeriksaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dan Audit Charter PT Bank Mutiara Tbk.

Dalam pertemuan-pertemuan tersebut juga dievaluasi mengenai Efektifitas Sistim Pengendalian Intern dan tindak lanjut yang dilakukan auditee/manajemen atas



rekomendasi atau temuan hasil audit IAD, Kantor Akuntan Publik maupun hasil pemeriksaan Bank Indonesia.

Berdasarkan evaluasi tersebut disimpulkan bahwa :

1) IAD telah melaksanakan tugas secara efektif dan melaksanakan fungsi audit intern berdasarkan Standar Pemeriksaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dan Audit Charter PT Bank Mutiara Tbk.

2) Sistim Pengendalian Intern Bank telah berjalan cukup baik/efektif dan rekomendasi/temuan hasil audit IAD, Kantor Akuntan Publik maupun Pemeriksaan Bank Indonesia telah ditindak lanjuti oleh manajemen/auditee dengan baik.

3) Dalam rangka memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik/ Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit tahun buku 2010, Komite Audit telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

Melakukan penilaian mengenai Kompetensi, Independensi dan Methodologi Audit atas Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit untuk tahun buku 2010.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut serta mengacu pada ketentuan yang berlaku, Komite Audit telah merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP AAJ guna melakukan audit tahun buku 2010. Dewan Komisaris atas dasar wewenang yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, telah menyetujui rekomendasi Komite Audit dan menyetujui KAP AAJ untuk melakukan audit tahun buku 2010.

4) Berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan

pemberian nasihat, Komite Audit telah memberikan masukan-masukan dan rekomendasi-rekomendasi yang terangkum dalam surat-surat Dewan Komisaris kepada Direksi antara lain tentang penerapan PSAK 50 & 55, permasalahan hukum dll.

3.2. Komite Pemantau Risiko


Ketua : Budhiyono Budoyo Anggota : - Yusuf Subianto

- Darmawan Effendi

Keanggotaan Komite Pemantau Risiko tersebut dibentuk berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 21 Agustus 2009 dan diangkat dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 83/SK-DIR/Century/VIII/2009 tanggal 01 September 2009.

b. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko diketuai oleh seorang Komisaris Independen dan dua orang anggota dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang Manajemen Risiko.



c. Keahlian/Disiplin Ilmu Anggota Komite Pemantau Risiko - Budhiyono Budoyo, sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko.

Keahlian/disiplin ilmu sama seperti yang telah diuraikan diatas.

- Yusuf Subianto, sebagai anggota Komite Pemantau Risiko


- Darmawan Effendi, sebagai anggota Komite Pemantau Risiko


d. Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko


e. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

1) Melakukan evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan kebijakan tersebut.

2) Melakukan pemantauan dan evaluasi tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko

3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang kebijakan yang perlu diambil.

4) Tugas-tugas lain untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya terkait dengan penerapan Manajemen Risiko.

f. Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko

1) Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan bank, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 bulan.

2) Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. 3) Rapat Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh

paling kurang 51% dari jumlah anggota, termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen

4) Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud butir 3 diatas pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

5) Hasil rapat Komite sebagaimana dimaksud butir 3 wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.

6) Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat komite sebagaimana dimaksud pada butir 4, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

g. Program Kerja dan Realisasi Komite Pemantau Risiko

1) Pada tahun 2010 Komite Pemantau Risiko telah melaksanaan rapat komite sebanyak 9 kali dan 3 kali di antaranya mengundang Divisi Manajemen Risiko.



Rapat Komite dilakukan untuk memantau serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko serta mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan dimaksud.

2) Rapat Komite yang mengundang Divisi Manajemen Risiko dilakukan untuk membahas profil risiko Bank Mutiara baik risiko inheren maupun risk control system.

3) Dalam rangka membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas mengevaluasi dan memberikan persetujuan kebijakan Manajemen Risiko yang diajukan oleh Direksi, Komite telah mengevaluasi/mereview Kebijakan Umum Manajemen Risiko dan Kebijakan-Kebijakan yang merupakan pelaksanaan dari Kebijakan Umum tersebut antara lain Kebijakan Perkreditan, Kepatuhan, Operasional, Treasury.

4) Komite telah memberikan masukan-masukan dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan risiko-risiko yang dihadapi Bank, yang terangkum dalam surat-surat pengawasan dan nasihat Dewan Komisaris kepada Direksi.

3.3. Komite Remunerasi dan Nominasi


Ketua : Budhiyono Budoyo Anggota : - Eko B. Supriyanto - Achmad Hidayat.

Keanggotaan Komite Remunerasi & Nominasi tersebut diangkat dengan Surat Keputusan Direksi No. 115/Mutiara/SK-DIR/IV/2010 tanggal 14 April 2010.

b. Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh seorang Komisaris Independen dan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari seorang Komisaris Independen dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi bidang sumber daya manusia.

c. Keahlian/Disiplin Ilmu Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

- Budhiyono Budoyo, sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi.


- Eko B. Supriyanto, sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.


- Achmad Hidayat, sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

Meraih gelar Sarjana Teknologi Pertanian dari Jurusan Mekanisasi Pertanian Institut Pertanian Bogor pada 1995 dan telah mengikuti berbagai pelatihan ketenagakerjaan dan perpajakan. Meniti karir di PT Bank Mutiara Tbk sejak tahun 1997 sebagai staff Divisi Human Resources. Pada tahun 2004 diangkat sebagai HR Administration Dept Head hingga tahun 2009. Pada tahun 2009 ditunjuk sebagai Remuneration & Employee Relation Dept Head.



Kemudian pada May 2009 ditunjuk sebagai Pejabat Sementara HR Division head hingga Maret 2010. Dan sejak April 2010 hingga kini menjabat sebagai HR Division Head PT Bank Mutiara Tbk. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Mutiara Tbk No. 115/Mutiara/SK-DIR/IV/2010 tanggal 14 April 2010 ditunjuk sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi hingga kini.

d. Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi


e. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi melaksanakan tugasnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi :

1) Terkait Kebijakan Remunerasi :

• Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi. • Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan

remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

• Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

2) Terkait dengan Kebijakan Nominasi :

• Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

• Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

• Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

3) Komite wajib memastikan bahwa :

• Kebijakan remunerasi sesuai dengan kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

• Kebijakan remunerasi sesuai dengan prestasi kinerja individual. • Kebijakan remunerasi sesuai dengan kewajaran ”peer group”. • Kebijakan remunerasi sesuai dengan pertimbangan sasaran dan strategi

jangka panjang dari bank.

4) Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi



• Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan bank. • Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat dilaksanakan apabila

dihadiri oleh paling kurang 51% dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif.

• Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. • Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud poin 3,

maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. • Hasil rapat Komite sebagaimana poin 3 wajib dituangkan dalam risalah

rapat dan didokumentasikan secara baik. • Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat komite

sebagaimana dimaksud pada poin 4, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

5) Program Kerja dan Realisasi Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Komite telah melaksanaan Rapat Komite sebanyak 5 kali. 2. Rapat Komite dilakukan untuk membahas penunjukan calon-calon Kepala

Divisi/Kepala Wilayah pada struktur organisasi PT Bank Mutiara,Tbk yang baru berlaku tanggal 1 April 2011.

3. Komite bersama Direksi telah membahas rencana reorganisasi PT Bank Mutiara, Tbk, fine tunning untuk jabatan-jabatan Kepala & Wakil Kepala Divisi.

4. Komite bersama Direksi telah membahas rencana pembayaran apresiasi kepada karyawan pada akhir bulan Maret 2010.

5. Komite telah memberikan masukan-masukan dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan calon Executive Vice President bidang Accounting & Operation dan Executive Vice President bidang Kredit.

BAB IV PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN



DAN AUDIT EKSTERN

4.1. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Dalam melaksanakan Fungsi Kepatuhan Bank mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.1/6/1999 tanggal 20 September 1999 tentang “Penugasan Direktur Kepatuhan dan penerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern bank umum”, yang merupakan panduan bagi bank-bank di Indonesia dalam pelaksanaan fungsi Direktur Kepatuhan. Salah satu upaya yang efektif untuk mendukung penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern adalah melalui peningkatan upaya pencegahan terhadap kemungkinan gangguan dari luar dan dalam lingkungan. Sistem pencegahan yang ada harus menyeluruh (comprehensive), yaitu tidak hanya sekedar pencegahan melalui peraturan, Standard Operational Procedure (SOP) dan atau pengawasan, tetapi juga pencegahan langsung oleh para pelakunya. Pencegahan internal oleh manajemen bank diharapkan mampu mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan. Salah satu wujud dari upaya PT Bank Mutiara Tbk adalah dengan menunjuk seorang Direktur Kepatuhan yang merupakan anggota Direksi yang tidak terlibat dalam kegiatan operasional bank (independent), yang bertugas untuk memastikan bahwa kebijakan/peraturan penting yang diambil oleh pengurus bank tidak menyimpang atau melanggar ketentuan dan prinsip kehati-hatian di bidang perbankan. Yang dimaksud dengan Fungsi Kepatuhan disini adalah “patuh/comply with” terhadap Peraturan Bank Indonesia, peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan perjanjian serta komitmen bank dengan Bank Indonesia, serta kepatuhan terhadap kebijakan dan atau keputusan/peraturan intern yang berlaku. Direktorat Kepatuhan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya telah berupaya untuk memastikan bahwa suatu rancangan/rencana kebijakan dan atau keputusan yang akan diambil oleh Direksi dan atau Dewan Komisaris tidak melanggar ketentuan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan Good Corporate Governance. Apabila Direktur Kepatuhan berpendapat bahwa terdapat unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan prinsip kehati-hatian dan Good Corporate Governance, maka Direktur Kepatuhan meminta agar rancangan/rencana kebijakan dan atau keputusan dimaksud dibatalkan (hak veto). Sebagai tahapan awal tugas dan untuk memperkuat pondasi awareness mengenai Kepatuhan, Direktorat Kepatuhan PT Bank Mutiara Tbk mempunyai program sosialisasi untuk memperkenalkan dan membangun serta “mengembangkan budaya kepatuhan” di setiap satuan kerja/ lingkungan kerja.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, Direktorat Kepatuhan bertugas sekurang-kurangnya untuk :



a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bank telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, yaitu antara lain:

1) Menyiapkan Kebijakan Kepatuhan ( Compliance Policy ) pada setiap satuan kerja ;

2) Menyesuaikan pedoman intern bank terhadap perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

3) Menyiapkan / mengikuti proses pengambilan keputusan oleh manajemen. b. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha bank tidak menyimpang dari

ketentuan yang berlaku, yaitu antara lain :

1) Melakukan pemantauan penerapan prosedur kepatuhan (compliance procedure) pada setiap satuan kerja yang digunakan sebagai alat dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan ;

2) Melakukan Uji Kepatuhan terhadap kegiatan pembiayaan seperti perkreditan, trade finance dan treasury ;

3) Melakukan pelatihan serta sosialisasi kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

c. Memantau dan menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh perjanjian dan

komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia, yaitu :

1) Perjanjian yang dibuat oleh bank dengan Bank Indonesia, antara lain perjanjian dalam rangka program rekapitalisasi bank umum ;

2) Komitmen yang dibuat oleh bank yaitu kesanggupan bank untuk memenuhi perintah atau larangan dari Bank Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan tertentu (Cease and Desist Order / CDO ) .

d. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada

Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

e. Menyampaikan ”Laporan Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan secara semesteran (setiap posisi Juni dan Desember) kepada Bank Indonesia yang antara lain berisi :

1) Laporan Semesteran Direktur Kepatuhan ini mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.1/6/1999 tanggal 20 September 1999 tentang penugasan Direktur Kepatuhan dan penerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern bank umum.

2) Susunan pengurus PT Bank Mutiara Tbk, berdasarkan Akta Anggaran Dasar yang terakhir yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, sesuai pembahasan pada Bab 2 di atas.

3) Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Perundangan yang berlaku dalam Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian, sebagai berikut:

- Pemantauan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR)

CAR Risiko Kredit sebesar = 12,23% (patuh)



CAR Risiko Kredit, Risiko Pasar & Risiko Operasional = 11,16% (patuh) - Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Dengan posisi tidak ada pelanggaran BMPK, tetapi bank belum patuh karena masih terdapat pelampauan BMPK perkreditan sebesar Rp. 556.734 juta yang terdiri dari 18 debitur, namun Manajemen telah melakukan langkah-langkah dalam upaya untuk memperbaiki secara konsisten.

- Posisi Devisa Netto (PDN)

Bank telah memenuhi ketentuan PDN setinggi-tingginya 20% dari Modal Bank. Posisi PDN di akhir bulan Desember 2010 adalah 14,61% (patuh). Manajemen tetap melakukan upaya terus untuk menurunkan posisi PDN menjadi lebih baik.

- Kualitas Aktiva Produktif

Dengan posisi NPL Gross sebesar 24,84% (belum patuh), namun dari posisi NPL Net adalah sebesar 4,84% (sudah patuh). Manajemen tetap melakukan langkah-langkah dalam upaya terus menurunkan pada posisi NPL agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yaitu NPL berada dibawah 5%.

- Giro Wajib Minimum (GWM)

Bank telah memenuhi ketentuan kewajiban pemenuhan GWM IDR Utama dari sebesar 5% menjadi GWM Primer sebesar 8% sesuai dengan PBI No. 12/19/PBI/2010 tanggal 04 Oktober 2010 yang mulai berlaku pada tanggal 01 November 2010, GWM IDR Sekunder sebesar 2,5%, dan GWM Valas sebesar 1%. Dengan demikian posisi GWM per Desember 2010 adalah:

GWM Rupiah Utama sebesar 8,11% (patuh) GWM Rupiah Sekunder sebesar 16,25% (patuh) GWM Valas sebesar 2,19% (patuh) - Tingkat Kesehatan Bank (TKB)

Pada triwulan 4 (Desember 2010) bank memiliki Peringkat Komposit 2, yaitu ”Bank Tergolong Baik”.

- Profil Risiko Bank

Peringkat profil risiko bank per triwulan 4 (Desember 2010) adalah “Moderate – Acceptable”.

4) Realisasi terhadap Rencana Kerja Bank pada bidang Perkreditan, bidang

Layanan Perbankan (Mass Banking dan Network Development), bidang IT, pelaksanaan Internal Audit (SKAI), penerapan Manajemen Risiko, penjualan AYDA, penerapan PSAK 50/55, penerapan Kepatuhan, penerapan APU dan PPT.

5) Beberapa Rencana Kerja yang belum terealisasi pada bidang Layanan Perbankan (Mass Banking), bidang Perkreditan, bidang IT, bidang Internal Audit (SKAI), bidang Manajemen Risiko, Penyelesaian AYDA, penerapan PSAK 50/55, serta bidang Kepatuhan dan APU-PPT.



Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya selama tahun 2010, Unit Kerja Kepatuhan dibawah koordinasi Kepala Divisi Kepatuhan dengan penanggung jawab Direktur Kepatuhan, telah berupaya menerapkan fungsi kepatuhan pada seluruh unit kerja sebagai berikut :

a. Mendampingi Tim BPKP dalam melakukan penilaian/assessment pelaksanaan

Good Corporate Governance (GCG) periode tahun 2009 – tahun 2010 di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang Bank Mutiara dengan predikat hasil “BAIK”.

b. Untuk keperluan pemantauan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG), bank melalui Divisi Kepatuhan juga telah melakukan penilaian triwulanan penerapan GCG untuk dilaporkan kepada Dewan Komisaris, Direksi, Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit dalam bentuk Laporan Internal Triwulanan Penerapan GCG .

c. Memastikan bahwa suatu rencana, kebijakan dan atau keputusan yang akan diambil oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan Good Corporate Governance.

d. Memantau dan menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia.

e. Memantau penerapan kepatuhan dalam rangka persiapan peluncuran Produk dan Aktivitas Baru sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/35/DPNP tanggal 31 Desember 2009 tentang Pelaporan Produk atau Aktivitas Baru.

f. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, seperti melakukan “Uji Kepatuhan Perkreditan” secara bulanan terhadap proses perkreditan yang telah diputuskan, dan sebagai langkah awal mencakup: fasilitas kredit baru, penambahan kredit, perpanjangan kredit, rescheduling, dan restrukturisasi kredit.

g. Memantau kepatuhan bank terhadap pemenuhan ketentuan Bank Indonesia yang terkait dengan prinsip kehati-hatian kegiatan operasional bank dalam rangka menghindarkan (minimalisasi) bank dari kerugian yang timbul terhadap sanksi penilaian tingkat kesehatan Bank, sanksi denda/kewajiban membayar, sanksi administratif, dan sanksi hukum/pidana yang potensial terjadi akibat adanya pelanggaran terhadap ketentuan :

1) Permodalan (CAR). 2) Giro Wajib Minimum (GWM). 3) Perkreditan (BMPK, NPL, KAP, AYDA) 4) Pembentukan Pencadangan Aktiva Produktif (PPA). 5) Aktiva Produktif (PDN, Portofolio Penempatan Dana, Maturity Profil, dan lain-

lain). 6) Kepatuhan lainnya untuk dilakukan perbaikan secara bertahap.

h. Menyiapkan/mengikuti proses pengambilan keputusan oleh manajemen, antara lain mengikuti Rapat Komite Kredit, Rapat ALCO, Rapat Penyusunan Kebijakan & SOP, dan mengikuti rapat-rapat lainnya yang terkait dengan tingkat kepatuhan manajemen dalam menentukan kebijakan bank.

i. Unit Kerja Kepatuhan berkoordinasi dengan unit kerja lainnya dalam hal :



1) Kepada Unit Kerja Manajemen Risiko dimintakan masukan/saran yang terkait dengan manajemen risiko atas draft kebijakan dan/atau sistem prosedur yang akan dilaksanakan di Unit Kerja Kepatuhan.

2) Bekerja sama dengan Unit Kerja Internal Audit/SKAI dalam menindaklanjuti hasil temuan-temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI.

j. Sejalan dengan PBI No. 11/28/PBI/2009 tanggal 01 Juli 2009 dan SE BI No. 11/31/DPNP tanggal 20 November 2009, Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN) Pusat dan UKPN Cabang dibawah koordinasi Divisi Kepatuhan telah berupaya menerapkan Pedoman Standar Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dalam rangka mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme dalam kegiatan transaksi bank, antara lain .

1) Melakukan pembinaan dan sosialisasi / pelatihan langsung mengenai PBI dan SE BI tersebut beserta kebijakan dan prosedur APU & PPT kepada seluruh Kantor (Cabang dan Cabang Pembantu) dan unit kerja terkait minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun secara konsisten.

2) Melakukan pelatihan khusus terhadap seluruh “karyawan baru” dengan berkoordinasi dengan HRD.

3) Melakukan monitoring langsung terhadap proses pengkinian data dan penyelesaian CIF Ganda pada seluruh Kantor Cabang/Capem/Kantor Kas yang disosialisasikan oleh “Tim Cleansing Data” dengan berkoordinasi dengan Staf UKPN Kantor Pusat.

4) Melakukan sosialisasi dan rapat koordinasi dengan divisi terkait sehubungan dengan penerapan APU-PPT dan action plan pengkinian data yang harus dilaporkan kepada Bank Indonesia.

5) Mengirimkan Staf UKPN Kantor Pusat, Staf UKPN Kantor Cabang/Capem dan Staf Divisi Compliance mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh FKDKP dan mengikuti sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dilaksanakan oleh PPATK / Bank Indonesia.

6) Bank melalui UKPN Pusat dan UKPN Cabang dibawah koordinasi Divisi Kepatuhan telah :

• Berupaya menerapkan Pedoman Standar APU dan PPT dalam rangka mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme dalam kegiatan transaksi bank, termasuk didalamnya pelaporan kepada PPATK yaitu LTKM/STR atas unusual transaction, dan LTKT/CTR terhadap transaksi tunai yang jumlahnya diatas Rp. 500 juta.

• Penyesuaian Kebijakan dan Prosedur Standar Penerapan APU dan PPT. • Berkoordinasi dengan Divisi Informasi dan Teknologi untuk persiapan

implementasi “Red Flag” dan penerapan Risk Based Approach terhadap nasabah.

7) Bank telah melanjutkan tahapan pelaksanaan action plan APU-PPT pada tahun 2010 sebagai berikut:

• Membentuk “Tim Sosialisasi Penyelesaian CIF Ganda dan Pengkinian Data” (SK Dir No.143/Mutiara/SK-DIR/VII/2010 tanggal 1 Juli 2010) yang beranggotakan Divisi / unit kerja terkait sebagai task force untuk:

- Evaluasi pengkinian data nasabah (dokumentasi dan data pada system core banking).



- Evaluasi penyelesaian CIF Ganda nasabah menjadi CIF Tunggal (Single CIF) dengan target selesai pada Triwulan III.

• Penyusunan parameter / kriteria Risk Based Approach terhadap nasabah berdasarkan tingkat risiko dan penyusunan Laporan Rencana Pengkinian Data yang tertuang pada Laporan Direktur Kepatuhan Semester II tahun 2010.

• Melakukan konfirmasi Unusual Transaction kepada cabang terkait dalam rangka analisis untuk Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan .

• Koordinasi dengan Divisi atau Unit Kerja terkait untuk pengembangan sistem dan laporan dalam rangka membantu proses Pengkinian Data dan CIF Ganda.

• Melakukan sosialisasi pada setiap kantor atas hasil pengembangan sistem dan laporan untuk mendukung program APU dan PPT.

• Melakukan UAT terhadap pengembangan sistem dan laporan yang sudah dilakukan oleh Divisi terkait.

• Melakukan pemantauan dan evaluasi kepada setiap kantor terhadap hasil penanganan Pengkinian Data (baik dokumentasi maupun data pada sistem) sesuai dengan “Tingkat Risiko Nasabah”.

• Melibatkan Auditor Internal (Internal Audit Division) melakukan pemeriksaan terhadap pencapaian Pengkinian Data dan Penyelesaian CIF Ganda.

8) Berkoordinasi dengan Divisi IT untuk persiapan otomasi Watch List atas Daftar Teroris yang diterbitkan oleh PBB secara semesteran, yang sangat berguna pada saat proses identifikasi dan verifikasi nasabah (penerapan KYC).

9) Berkoordinasi dengan seluruh kantor dan Divisi terkait, bank telah menyusun “Laporan Rencana Pengkinian Data PT Bank Mutiara Tbk Posisi Desember 2010” yang berpedoman pada format sebagaimana lampiran dalam SE BI No.11/31/DPNP tanggal 30 Nopember 2009, dan telah dilaporkan kepada Bank Indonesia melalui Laporan Semesteran Direktur Kepatuhan.

4.2. Fungsi Audit Intern

Peran dan fungsi Audit Intern merupakan hal yang sangat penting bagi PT Bank Mutiara Tbk, karena membantu Direktur Utama mengamankan kegiatan operasional bank yang melibatkan dana dari masyarakat luas. Satuan Kerja Audit Intern dalam tugasnya, wajib menjaga perkembangan bank kearah yang dapat menunjang program dari Stakeholders (Manajemen, Pemerintah, Pemegang Saham dan Masyarakat). Dalam rangka menjaga independensi fungsi audit intern, Direksi PT Bank Mutiara Tbk menempatkan Divisi Internal Audit (DIA) berada langsung dibawah supervisi Direktur Utama. DIA bersifat independen dari kegiatan operasional pihak/unit yang akan diperiksa. Dalam menetapkan pandangan dan pemikirannya, Kepala Divisi Internal Audit diberikan ruang yang bebas dan obyektif serta bebas dari tekanan pihak manapun (independence), sehingga terhindar dari benturan kepentingan (conflict of interest) atas obyek atau kegiatan yang diperiksanya. DIA bertugas untuk membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam hal menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan hasil



audit. Dalam melaksanakan hal tersebut, DIA membuat analisa dan penelitian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan audit secara on-site dan pemantauan secara off-site, serta memberikan saran perbaikan dan informasi obyektif tentang kegiatan yang perlu mendapat perhatian khusus oleh semua tingkatan manajemen. DIA dalam tugasnya juga senantiasa mampu mengindentifikasikan segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.

Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, PT Bank Mutiara Tbk senantiasa mengirimkan petugas dan pejabat DIA ke pelatihan baik internal maupun eksternal. Hal tersebut dimaksudkan agar diperoleh petugas DIA yang :

a. Memiliki pengetahuan yang memadai secara umum dan teknis dalam bidang tugas yang relevan dengan spesialisasinya.

b. Mempunyai perilaku yang independen, jujur, obyektif, tekun dan loyal. c. Memiliki kemampuan mempertahankan kualitas profesi yang profesional. d. Memiliki kecakapan interaksi dan komunikasi secara lisan maupun tulisan. e. Membantu/supporting data jika diperlukan oleh Manajemen. Divisi Internal Audit dalam melaksanakan tugasnya terutama untuk memastikan terlaksananya pengendalian intern yang bertujuan untuk :

a. Memastikan pengamanan dana masyarakat, meliputi deposito, giro, tabungan serta dana pihak ketiga lainnya.

b. Pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan operasional yang telah ditetapkan, pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien, efektif dan mengawasi kegiatan tertentu seperti kegiatan sistem teknologi informasi (Core Banking, Opics, Trade Innovation, Swift, dll).

c. Kebenaran dan keutuhan informasi, termasuk pencatatan kewajiban bank dan rekening administratif yang akurat, lengkap dan tepat waktu.

d. Kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan, termasuk penilaian aspek-aspek yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank.

e. Pengamanan harta kekayaan.

Pelaksanaan fungsi audit pada PT Bank Mutiara Tbk dimulai dengan tahapan perencanaan audit, persiapan audit, penyusunan pre audit, penugasan auditor, pelaporan hasil audit (LHA) dan Daftar Monitoring Tindak Lanjut (DMTL).

Perencanaan audit dilakukan pada awal tahun untuk menentukan unit kerja yang akan diaudit, waktu audit, tenaga yang akan mengaudit beserta fokus audit dan kebijakan yang akan diterapkan.

Persiapan Audit diawali dengan pemilihan metode pendekatan audit seperti penetapan sampling, tehnik pengujian, bukti minimal dan cara mendapatkannya. Sedangkan penetapan penugasan ditetapkan oleh Kepala Divisi Internal Audit berdasarkan saran dari Regional Head/General Audit Head untuk menentukan ketua tim dan anggota tim serta waktu dan tujuan audit.



Pemberitahuan audit dimulai dengan pembuatan surat pemberitahuan audit kepada Unit Kerja atau Kantor Cabang tertuju, yang berisi penegasan wewenang Divisi Internal Audit untuk melakukan audit, rencana serta tujuan, susunan ketua & anggota tim serta informasi data-data yang dibutuhkan dalam kegiatan audit. Penelitian pendahuluan adalah untuk mengumpulkan, menganalisis, intrepretasi dan mendokumentasikan informasi dalam pelaksanaan audit. Selain itu diperlukan juga luas dan tingkatan metodologi pengujian, jangka waktu pemeriksaan serta aspek-aspek teknis termasuk data-data elektronik.

4.2.1. Pelaksanaan Audit Intern

A. Pemeriksaan Umum (General Audit)

Yaitu pemeriksaan dengan ruang lingkup aspek kegiatan operasional bank, dengan tujuan menilai efektivitas sistem pengendalian intern terutama penilaian atas sistem dan prosedur yang berlaku serta implementasinya. Pemeriksaan ini dilaksanakan pada seluruh Kantor Cabang/Capem dan Divisi-Divisi Kantor Pusat. Pada tahap awal menuju Risk Based Audit maka pada awal tahun telah digunakan metodologi COSO Framework (5 komponen) yang meliputi:

a. Control Environment b. Risk Assessment c. Control Activities d. Information & Communication e. Monitoring

B. Pemeriksaan Khusus (Special Audit)

Yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan ruang lingkup aktivitas tertentu atas aspek manajemen tertentu baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang/Capem. Pemeriksaan ini dilakukan menurut kebutuhan dan urgensi serta bersifat insidentil. Pemeriksaan khusus juga dilakukan untuk meneliti adanya kasus/fraud pada suatu unit kerja. Audit internal bank telah melakukan special audit terhadap kasus-kasus yang terkait dengan manajemen lama, antara lain; kasus Surat Berharga, Letter of Credit, Biaya Fiktif dan lain-lain.

C. Pemeriksaan Pasif (On Desk Audit)

Yaitu pemeriksaan yang meliputi monitoring, penelitian dan pembuatan rekapitulasi berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Kantor Cabang/ Capem.

4.2.2. Realisasi Audit Intern Semester Tahun 2010

Pada semester I/II tahun 2010, DIA telah melaksanakan pemeriksaan terhadap 75 obyek pemeriksaan yang terdiri dari 26 Kantor Cabang, 25 Kantor Cabang Pembantu, dan 20 Divisi Kantor Pusat dan 3 (tiga) audit khusus. Perincian sebagai berikut:

Cabang – Cabang Pembantu

No Cabang No Cabang Pembantu



1 Cabang Pasar Baru 1 Capem Pintu Kecil 2 Cabang Tanah Abang 2 Capem Tangerang 3 Cabang Srby Kertajaya 3 Capem Serpong 4 Cabang KPO Senayan 4 Capem Muara Karang Utara 5 Cabang Mdn Putri Hijau 5 Capem Pos Pengumbem 6 Cabang Klender 6 Capem Mangga Besar 7 Cabang Mksr A. Yani 7 Capem Kuningan 8 Cabang Mksr Sulawesi 8 Capem Sudirman 9 Cabang Jambi 9 Capem Bekasi 10 Cabang Muara Karang Timur 10 Capem Grand Indonesia 11 Cabang Bogor 11 Capem Tubagus Angke 12 Cabang Pekanbaru 12 Capem Kuta 13 Cabang Denpasar 13 Capem Medan Asia 14 Cabang Karawang 14 Capem Sungai Liat 15 Cabang Palembang Kebumen 15 Capem Palembang Iskandar 16 Cabang Pangkal Pinang 16 Capem Pelembang Sudirman 17 Cabang KLG Boulevard 17 Capem Jayakarta 18 Cabang Tomang 18 Capem Sunter 19 Cabang Fatmawati 19 Capem KLG Mandiri 20 Cabang Pdk Indah Metro 20 Capem Hayam wuruk 21 Cabang Pdk Indah Plaza 5 21 Capem Green Ville 22 Cabang Bandung 22 Capem Puri Indah 23 Cabang Solo Nonongan 23 Capem Cibubur 24 Cabang Yogyakarta 24 Capem Solo Palur 25 Cabang Srby Rajawali 25 Capem Srby Sudirman 26 Cabang Jkt Mangga Dua

Divisi Kantor Pusat – Unit Kerja

No. Divisi/Unit Kerja No Divisi/ Unit Kerja 1 SME Division 12 Network Dev.Division 2 Corporate Funding Division 13 Mass Banking Division 3 Compliance Division 14 Corporate Secretary Division 4 Risk Management Division 15 Consumer Banking Division 5 HR Division 16 IT Division 6 Asset Management Division 17 Operation Division 7 Treasury Division 18 Corporate Culture Service 8 Int. Banking Division 19 Audit ATM 9 Legal Division 20 Audit Transaksi Derivatif 10 Account Division 11 General Affair Division

4.2.3. Temuan Pemeriksaan Audit Intern Berikut ini kesimpulan temuan penting beberapa Cabang, Cabang Pembantu dan Divisi di Kantor Pusat sebagai berikut: 1. Pemeriksaan pada Kantor Cabang / Capem



Pada umumnya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab setiap kantor telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Beberapa hal yang masih harus diperhatikan adalah belum optimal melakukan Pengendalian Rekening Dormant.

2. Pemeriksaan pada seluruh Divisi di Kantor Pusat:

Sejak dilakukan Restruktur Organisasi mulai bulan Februari 2009, setiap Divisi di Kantor Pusat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya telah berjalan dengan baik, dan saat ini semua divisi sedang melakukan updating Kebijakan dan Standard Operating Procedure (SOP). Hal yang masih perlu diperhatikan adalah:

• Pembuatan dan/atau penyesuaian Kebijakan (policy) dan Prosedur (standard operating procedure) dengan memperhatikan internal kontrol.

• Pembuatan kebijakan perihal pengendalian rekening dormant.

3. Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh

Manajemen Bank selalu senantiasa melaksanakan sistem pengendalian intern dengan melibatkan Internal Audit Division yang berdiri secara independen dengan satuan kerja operasional lainnya yang memiliki tugas untuk melakukan pemantauan dan pengawasan transaksi harian pada masing-masing unit kerja. Untuk meningkatkan fungsi Divisi Internal Audit secara bertahap dimulai tahun 2010 telah dimulai digunakan metodologi Risk Based Audit dan setiap temuan Audit dengan katagori Medium dan High akan ditindaklanjuti dengan terus melakukan perbaikan design control agar risiko dapat dimitigasi dan terhadap Kepala Unit kerja yang kurang atensinya terhadap penegendalian risiko akan dilakukan coaching dan counseling.

4.3. Fungsi Audit Ekstern Salah satu komponen penting dalam pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) adalah tersedianya laporan keuangan yang memadai serta kecukupan proses pelaporan keuangan, sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). Guna mendukung tercapainya laporan keuangan yang memadai dan kecukupan proses pelaporan keuangan, maka peran Auditor Eksternal (dalam hal ini Kantor Akuntan Publik) sangatlah penting. Peran dan fungsi auditor eksternal antara lain adalah:

1. Memastikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.

2. Memastikan laporan keuangan internal sudah memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Pengungkapan informasi (disclosure) secara transparan kepada masyarakat luas melalui Bank Indonesia, Media Cetak, YLKI, LPPI, dan sebagainya serta ditamilkan pada Home Page atau Web Site PT Bank Mutiara Tbk, dengan alamat www.mutiarabank.co.id .



Transparansi kondisi keuangan bank diatur dalam:

1. Peraturan Bank Indonesia No.3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank sebagaimana telah diubah dengan PBI No.7/50/PBI/2005 tanggal 29 November 2005 perihal Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

2. Surat Edaran Bank Indonesia No.12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 perihal Perubahan Kedua ata Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

Implementasi penyajian dan penyusunan laporan keuangan PT Bank Mutiara, Tbk disampaikan dalam bentuk dan cakupan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan bank Indonesia yang terdiri dari:

• Laporan Tahunan • Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan • Laporan Keuangan Bulanan • Laporan Keuangan Konsolidasi

Informasi yang tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan yang disajikan kepada masyarakat luas terdiri dari :

1. Informasi umum, yang terdiri dari mengenai kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha bank dan kelompok usaha bank, stragetegi dan kebijakan manajemen serta laporan manajemen.

2. Laporan Keuangan tahunan yang terdiri dari : - Neraca - Laporan Laba Rugi - Laporan Perubahan Ekuitas - Laporan Arus Kas - Catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang komitmen dan

kontinjensi

3. Opini dari Akuntan Publik/ auditor eksternal

4. Seluruh aspek transparansi dan informasi

5. Seluruh aspek pengungkapan sesuai PSAK dan PAPI

6. Jenis risiko dan potensi kerugian yang dihadapi oleh bank

7. Informasi lainnya Dalam menjalankan fungsi Good Corporate Governance (GCG) yaitu fungsi transparansi kondisi keuangan, bank telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan tahun 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto. Pada tanggal 14 April 2011 telah mendapatkan Laporan Keuangan Tahunan per 31 Desember 2010 dengan opini “WAJAR TANPA PENGECUALIAN” dalam semua hal yang material. Informasi ringkas perhitungan keuangan hasil laporan keuangan tahunan posisi Desember 2010 dapat kami sampaikan sebagai berikut :



Laporan Keuangan

Aktiva No Pos-Pos Tertentu 31-12-2010 31-12-2009 1 Penempatan pada BI & Bank Lain 2.074.343 448.969 2 Efek-efek – Pihak Ketiga 1.570.228 1.945.673 3 Efek yang dibeli dengan janji jual kembali –

Pihak Ketiga 334.120 267.501

4 Tagihan derivative – Pihak Ketiga 0 9 5 Kredit 5.012.936 3.418.595

6 Agunan yang diambil alih 207.122 205.226

Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban No Pos-Pos Tertentu 31-12-2010 31-12-2009 1 Simpanan:

- Pihak yg mempunyai hub. istimewa - Pihak Ketiga

29.055

8.871.745

5.448

5.944.011 2 Simpanan dari Bank lain – Pihak Ketiga 363.091 315.335 3 Kewajiban derivatif – Pihak Ketiga 0 32

Ekuitas

No Pos-Pos Tertentu 31-12-2010 31-12-2009 1 Modal Saham yg ditempatkan & disetor penuh 8.973.675 8.973.675

2 Tambahan modal disetor 178.759 178.759 3 Uang muka setoran modal 0 0

Laba (Rugi)

No Pos-Pos Tertentu 31-12-2010 31-12-2009 1 LABA (RUGI) BERSIH 217.963 265.483

2 LABA (RUGI) PER SAHAM (dalam rupiah) - Dasar

Saham Seri A Saham Seri B

- Dilusian Saham Seri A Saham Seri B

0.3223 0.0002

0.3223 0.0002

0.3925 0.0003

0.3925 0.0003

Perhitungan Rasio Keuangan Pos-Pos Tertentu 31-12-2010 31-12-2009

Permodalan - Rasio KPMM yang tersedia untuk Risiko Kredit

- Rasio KPMM yang tersedia setelah

12.23%

11.16%

12.31%

10.02%



memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional

- Aktiva Tetap terhadap Modal

41.94%

60.93%

Aktiva Produktif

- Aktiva Produktif bermasalah - NPL – Gross - NPL – Neto - PPAP terhadap Aktiva Produktif - Pemenuhan PPAP Produktif

30.33% 24.84% 4.84%

28.34% 101.34%

42.08% 37.59% 9.53%

38.30% 101.90%

Rentabilitas - ROA - ROE - NIM - BOPO

2.39% 39.55% 1.21%

81.65%

3.84% 402.86%

0.76% 92.66%

Likuiditas LDR

70.86% 81.66%

Kepatuhan GWM - Rupiah Primer / Utama - Rupiah Sekunder - Valas

PDN (Per posisi neraca terhadap modal akhir tahun)

8.11%

16.25% 2.19%

14.61%

5.10%

42.08% 1.42%

131.63%

BAB V PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERN



Risk Management / manajemen risiko sudah merupakan keharusan dalam proses pengendalian potensi kerugian pada operasional perbankan. Penerapan manajemen risiko disebuah bank telah menjadi perhatian semua pihak baik para praktisi bank sendiri, akuntan publik serta semua pihak yang ingin mengetahui kinerja sebuah bank. Risk Management telah melakukan peningkatan pengelolaan risiko dalam setiap aktivitas dan penyusunan kebijakan Bank dalam mengamankan Bank atas risiko yang dihadapi berdasarkan prinsip kehati-hatian dan praktek perbankan yang sehat. Salah satunya yang menjadi perhatian dalam risiko operasional adalah “Neraca”. Neraca PT Bank Mutiara Tbk tanggal 31 Desember 2010, Laporan Laba Rugi, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Laporan Arus Kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, yang gunanya untuk menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan PT Bank Mutiara Tbk sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Beberapa bentuk penerapan manajemen risiko yang telah dilakukan adalah pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi, tersedianya kebijakan, prosedur dan penetapan limit, tersedianya proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan dan pengendalian risiko serta Sistem Informasi Manajemen, dan tersedianya sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Berikut ini adalah beberapa aspek dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko yaitu :

a. Menindaklanjuti hasil temuan audit BI, PT Bank Mutiara Tbk sudah melakukan pengesahan Komisaris terhadap SK Direksi No.248/Mutiara/SK-DIR/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 perihal Revisi Atas SK Direksi No.032.1/Mutiara/SK-DIR/XII/2009 tentang Kebijakan Perkreditan Mutiara Bank. Selain itu Bank Mutiara juga telah membentuk Tim Review atas Batas Wewenang Memutus Kredit.

b. Manajemen telah melakukan pembaharuan atas limit, dalam hal ini adalah Batas Wewenang Memutus Kredit yang disesuaikan dengan kebutuhan Bank.

c. Upaya penyelesaian Kredit Bermasalah menjadi prioritas Manajemen dalam pengelolaan NPL Bank, seperti secara proaktif memanggil debitur bermasalah untuk meminta komitmen dalam pnyelesaian kewajibannya, khususnya terhadap debitur yang direstrukturisasi selalu dipantau dan diingatkan agar dapat tepat waktu dalam pembayaran kewajiban kreditnya kepada Bank.

d. Dalam rangka pengawasan aktif Direksi, Bank melaksanakan pertemuan bulanan 1 minggu sebelum akhir bulan untuk membahas NPL, serta meninjau risk issues dalam bidang perkreditan. Aktivitas ini selanjutnya akan dibicarakan dalam rapat rutin Dewan Komisaris dengan Direksi.

e. Sebagai wujud pengawasan aktif Dewan Komisaris, setiap bulan secara rutin dilakukan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi.

f. Karena adanya fluktuasi suku bunga untuk aktivitas kredit, maka Treasury dan Pendanaan dan Instrumen Hutang mendapat perhatian serius dari Direksi sehingga dilakukan Stress Test Potential Loss. Portofolio warisan manajemen lama merupakan tugas yang harus diselesaikan oleh Direksi. Kebijakan yang diterapkan adalah tidak menambah traksaksi maupun portofolio baru kecuali penempatan SUN dan SBI. Sedangakan untuk pembiayaan perdagangan (trade finance) akan dikembangkan secara prudent dengan melibatkan ASEI sebagai mitra kerja untuk memitigasi risiko bagi Bank.



g. Bank melalui Risk Management Division terus mengelola risiko operasional dengan melakukan review terhadap produk/aktivitas baru dan melakukan review pada kebijakan dan prosedur yang berjalan saat ini.

h. Melakukan penyempurnaan atas kelengkapan Standard Operation Procedure (SOP) yang dimiliki oleh Bank dan sudah disahkannya Kebijakan dan Prosedur Standar Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT).

i. Risk Management melakukan penyusunan Batas Wewenang Memutus Kredit.

j. Melakukan review atas beberapa SOP agar disesuaikan dengan PSAK 50 dan 55.

k. Dalam hal Prosedur dan Kebijakan Manajemen Risiko diberbagai aktifitas bisnis Bank, maka dilakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta SIM.

l. Untuk mengetahui seberapa besar risiko pasar yang akan terjadi, maka dilakukan Value at Risk (VaR) dan juga untuk melakukan perhitungan Penyediaan Modal Minimum Risiko Operasional dengan menggunakan Basic Indikator Approach (BIA).

m. Apabila dalam proses pengawasan terjadi risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank, Direksi akan segera mengelola dan mengendalikan risiko agar tidak merugikan Bank secara keseluruhan.

n. Manajemen Bank selalu senantiasa melaksanakan sistem pengendalian intern dengan melibatkan Internal Audit Division yang berdiri secara independen dengan satuan kerja operasional lainnya yang memiliki tugas untuk melakukan pemantauan dan pengawasan transaksi harian pada masing-masing unit kerja.

Ringkasan komposit profil risiko berdasarkan “Risiko Inheren” per Desember 2010 A. Ringkasan Komposit Profil Risiko berdasarkan ”Risiko Inheren dan Risk Control

System” per Desember 2010.

Desember 2010 September 2010 No

Jenis Risiko Tingkat Risiko Trend Tingkat Risiko Trend

1 Kredit Moderate to High-Acceptable Tetap Moderate to High-Acceptable Menurun 2 Pasar Moderate to High-Acceptable Tetap Moderate to High-Acceptable Meningkat 3 Operasional Low to Moderate–Acceptable Tetap Low to Moderate-Acceptable Menurun 4 Likuiditas Moderate – Acceptable Menurun Moderate to High-Acceptable Menurun 5 Strategi Moderate – Acceptable Tetap Moderate-Acceptable Meningkat 6 Kepatuhan Moderate – Acceptable Meningkat Low to Moderate-Acceptable Menurun 7 Hukum Moderate to High–Acceptable Tetap Moderate to High-Acceptable Meningkat 8 Reputasi Moderate – Acceptable Meningkat Low to Moderate-Acceptable Menurun Rekap komposit profil risiko berdasarkan jenis risiko

Moderate-Acceptable Moderate-Acceptable

B. Ringkasan Komposit Profil Risiko berdasarkan ”Aktifitas Fungsional” per Desember

2010.

Desember 2010 September 2010 No

Jenis Risiko Tingkat Risiko Skor Rating Tingkat Risiko Skor Rating

1 Perkreditan Moderate 0.45 Moderate 0.54



2 Treasury & Investasi Moderate 0.47 Moderate 0.58 3 Operasional & Jasa Moderate 0.43 Moderate 0.44 4 Pembiayaan Perdagangan Moderate 0.49 Moderate 0.47 5 Pendanaan & Instr. Hutang Moderate to High 0.75 High 0.85 Rekap komposit profil risiko berdasarkan aktifitas fungsional Moderate Moderate

C. Uraian singkat mengenai tingkat dan trend profil risiko.

Berdasarkan hasil pengukuran atas Profil Risiko periode Desember 2010 terhadap delapan jenis risiko dan setelah mengevaluasi Risk Control System, maka hasil Risiko Komposit berada pada posisi Moderate-Acceptable. Walaupun risiko komposit relatif baik, Manajemen Bank Mutiara secara terus menerus mengupayakan perbaikan-perbaikan dalam rangka memitigasi risiko yang dihadapi.

Selanjutnya, secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut : I. Risiko Kredit, pada posisi yang Moderate to High dengan parameter penilaian

sebagai berikut :

Perkreditan

- NPL (gross) per-Desember 2010 tercatat sebesar 24.84% (Sept 2010 sebesar 31.46%), terjadi penurunan gross NPL. Secara nominal telah terjadi penurunan kredit bermasalah yang diikuti dengan terjadinya peningkatan kredit yang diberikan bial dibandingkan dengan bulan September 2010. Sedangkan NPL (net) sebesar 4.84% (Sept 2010 sebesar 4.91%).

- Rasio AYDA per Desember 2010 sebesar 8.33%, dibandingkan per Sept 2010 tercatat sebesar 9.33%, penurunan rasio diakibatkan pertumbuhan outstanding kredit.

- Debitur inti (25 Debitur) tidak terkait dibagi dengan total kredit sebesar 41% (Sept 2010 sebesar 33.02%, 15 Debitur).

- Pelaksanaan ”Crash Program”, kebijakan ini merupakan kebijakan di bidang perkreditan sebagai upaya untuk menahan meningkatnya NPL yang disebabkan terlambatnya proses perpanjangan jangka waktu kredit.

- PPAP Kredit Desember 2010 sebesar 103.98% (Sept 2010 sebesar 109.85%), pencadangan kredit dalam hal ini sudah dalam posisi yang memdai.

Treasury & Investasi

- Non Performing Surat Berharga per-Desember 2010 tercatat sebesar 45.85% (September 2010 sebesar 47.59%)

- Non Performing Penempatan per-Desember 2010 tercatat sebesar 0.05% (September 2009 sebesar 0.09%)

- PPAP Treasury sudah berada pada posisi yang memedai sebesar 100.00%.

Fasilitas Pembiayaan Perdagangan

- Non Performing Trade Finance per-Desember 2010 tercatat sebesar 99.6% (September 2010 sebesar 47.59%)

- PPAP Trade Finance sebesar 100.06%, dalam hal ini sudah dalam posisi yang memadai.



Risk Control Management

1) Berdasarkan parameter tersebut diatas risiko kredit relatif tinggi (inheren risk) kondisi tersebut akan berdampak terhadap risiko likuiditas, risiko pasar dan risiko operasional mengingat aktiva produktif perkreditan kurang maksimal memberikan pendapatan bunga.

2) Menindaklanjuti hasil temuan audit Bank Indonesia, maka Bank Mutiara sudah melakukan pengesahan komisaris terhadap Surat Keputusan Direksi No.248/Mutiara/SK-DIR/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 perihal Revisi atas Surat Keputusan Direksi No.032.1/Mutiara/SK-DIR/XII/2009 tentang Kebijakan Perkreditan Mutiara Bank. Selain itu Bank Mutiara juga telah membentuk Tim review Pedoman Pelaksanaan Kredit PT Bank Mutiara Tbk.

3) Manajemen terlibat dalam penyusunan kebijakan dan Standard Operation Procedure Bank, yang secara berkelanjutan melakukan review atas kebijakan dan prosedur. Manajemen telah melakukan revisi atas Batas Wewenang Memutus Kredit.

4) Manajemen telah melakukan pembaharuan atas limit dalam hal ini adalah Batas Wewenang Memutus Kredit yang disesuaikan dengan kebutuhan Bank.

5) Direksi terus berupaya mempercepat proses kredit dan pelayanan kepada Nasabah, mengingat persaingan perbankan yang semakin ketat, dalam hal ini, Manajemen mengeluarkan nota pemberian kredit untuk kredit yang menggunakan jaminan Deposito secara Back to Back.

6) Upaya penyelesaian kredit bermasalah menjadi prioritas Manajemen dalam pengelolaan NPL Bank, seperti secara proaktif memanggil debitur bermasalah untuk meminta komitmen dalam menyelesaikan kewajibannya, khususnya terhadap debitur yang telah direstrukturisasi selalu dipantau dan diingatkan agar tepat waktu dalam pembayaran kewajiban kreditnya kepada Bank.

7) Dalam perbaikan proses keputusan kredit, telah dilaksanakan Rapat Komite Kredit, dimana penyelenggaraannya berdasar limit dari masing-masing pemegang keputusan.

8) Dalam rangka pengawasan aktif Direksi, Bank melaksanakan pertemuan bulanan 1 minggu sebelum akhir bulan untuk membahas NPL, serta meninjau risk issues dalam bidang perkreditan. Aktivitas ini selanjutnya akan dibicarakan dalam rapat rutin Dewan Komisaris dengan Direksi.

9) Sebagai wujud pengawasan aktif Dewan Komisaris, setiap bulan secara rutin dilakukan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi.

II. Risiko Pasar, pada posisi Moderate To High dengan parameter penilaian

sebagai berikut : Perkreditan

- Coverage potensial loss karena fluktuasi nilai tukar per-Desember 2010 tercatat sebesar 156.82% (Sept 2010 sebesar 180.55%).

- Coverage potensial loss karena fluktuasi suku bunga per- Desember 2010 tercatat sebesar 29.24% (Sept 2010 sebesar 41.20%)

Treasury & Investasi

- Volatilitas suku bunga per jangka waktu Desember 2010 tercatat sebesar 107.90% (Sept 2010 sebesar 121.95%).



- Coverage potensial loss karena fluktuasi nilai tukar per- Desember 2010 tercatat sebesar 40.28% (Sept 2010 sebesar 36.31%).

- Coverage potensial loss karena fluktuasi suku bunga sebesar 82.91% (Sept 2010 sebesar 160.59%).

Fasilitas Pembiayaan Perdagangan

- Potensial loss karena fluktuasi nilai tukar per-Desember 2010 sebesar 81.39% (Sept 2010 sebesar 84.83%).

- Potensial loss karena fluktuasi suku bunga per-Desember 2010 sebesar 381.77 % (Sept 2010 sebesar 474.33%).

Pendanaan & Instrumen Hutang

- Potensial loss karena fluktuasi nilai tukar per- Desember 2010 sebesar 91.49% (Sept 2010 sebesar 72.01%)

- Potensial loss karena fluktuasi suku bunga per- Desember 2010 sebesar 20,93 % (Sept 2010 sebesar 25.25%)

Risk Control Management :

1) Stress test potensial loss risiko karena fluktuasi suku bunga untuk aktivitas kredit, treasury dan pendanaan & instrumen hutang mendapat perhatian yang serius dari Direksi. Portofolio eksisting warisan manajemen lama merupakan tugas yang harus diselesaikan oleh Direksi. Kebijakan yang diterapkan adalah tidak menambah transaksi maupun portfolio baru kecuali penempatan pada SUN dan SBI. Sedangkan untuk aktivitas pembiayaan perdagangan (trade finance) akan dikembangkan secara prudent dengan melibatkan ASEI sebagai mitra kerja untuk memitigasi risiko bagi Bank.

2) Melalui SK Direksi 023/Mutiara/SK-HRD/II/10, tgl.16-02-2010 telah dibentuk Tim (PIC) Implementasi software OPICS sebagai sistem pendukung aktivitas Treasury Division.

III. Risiko Operasional, pada posisi Low To Moderate dengan parameter penilaian risiko lainnya terhadap aktifitas operasional adalah sebagai berikut:

- ROA per-Desember 2010 tercatat sebesar 2.39% (Sept 2010 sebesar 1.13%) - ROE per-Desember 2010 tercatat sebesar 39.55% (Sept 2010 sebesar 18.27%) - BOPO per-Desember 2010 tercatat sebesar 81.65% (Sept 2010 sebesar 90.26%) - Pada tanggal 03 Desember 2010, dan tanggal 06 desember 2010, terjadi Sistem

RTGS down, permasalahan ini perlu mendapatkan perhatian dari unit kerja terkait, sehingga hal tersebut tidak akan terulang kembali.

- Tanggal 28 Desember 2010 Bank Mutiara Cabang Sudirman melakukan ekspor Banknotes, dan berdasarkan hitungan yang dilakukan UOB Singapore, terdapat selisih sebesar AUD 100. Setelah dilakukan pembahasan, dan sesuai dengan arahan dari Direksi dan EVP, agar sebagai tindakan corrective maka perlu dibuatkan SOP untuk mitigasi risiko dengan dibuatkan penalti atas kesalahan tersebut.

Risk Control Management ;

1) Melaksanakan pengujian Disaster Recovery Plan (DRP) secara berkesinambungan,

dimana tujuan dari program tersebut adalah meningkatkan koordinasi antara



bagian-bagian terkait apabila terjadi krisis, pengujian DRP dilakukan pada tanggal 19 Juni 2010.

2) Perubahan struktur organisasi pada bulan November adalah dalam rangka memaksimalkan sumber daya manusia dan memenuhi tuntutan untuk mencapai tujuan bisnis Bank. Perubahan tersebut dilakukan melalui Surat Keputusan Bersama Direksi dan Komisaris PT. Bank Mutiara, Tbk No. 193/SK-Dir/Mutiara/XI/10 tanggal 15 November 2010 tentang Struktur Organisasi PT. Bank mutiara, Tbk.

3) Menekan fraud dan merencanakan audit rating serta Risk Control Self Assessment (RCSA) sudah diterapkan pada Triw.II sesuai pengarahan Direksi pada launching Struktur organisasi baru.

4) Bank melalui Risk Management Division terus mengelola risiko operasional dengan melakukan review terhadap produk / aktivitas baru dan melakukan review pada kebijakan dan prosedur yang berjalan saat ini.

5) Melakukan penyempurnaan atas kelengkapan Standard Operation Procedure yang dimiliki oleh Bank, antara lain SOP International Banking Division, SOP Delivery Channel ATM, SOP Call Center, SOP Human Resources Division, SOP Information Technology Division, serta sudah disahkannya Kebijakan dan prosedur Standar Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).

IV. Risiko Likuiditas, pada posisi Moderate dengan parameter penilaian sebagai berikut: - Bank masih memiliki SUN /FTC yang cukup dan likuid pada struktur aset bank dan

bank masih memiliki akses pinjaman di Pasar Uang Antar Bank (PUAB). - Pemenuhan GWM Rupiah (8,11&) dan Valas (2,19%) sesuai ketentuan BI yang

berlaku. - Penanganan Risiko Likuiditas yang membaik oleh Direktorat Treasury. - Rasio dana murah bila dibandingkan dengan dana mahal sebesar 13,15%. Perlu

dilakukan perbaikan komposisi dana, dengan meningkatkan komposisi dana murah. - Rasio LDR untuk posisi Desember 2010 sebesar 70,86%.


1) Untuk memperketat monitoring likuiditas, dilakukan penyelenggaraan Rapat ALCO secara berkala, dimana selalu dilakukan Rapat Working Group ALCO terlebih dahulu. Berikut adalah penyelenggaraan Rapat ALCO yang dilaksanakan antara periode September 2010 sampai dengan Desember 2010.

• 2010 • Working Group

ALCO • Rapat ALCO

• September • 29 September 2010 • 8 Oktober 2010 • Oktober • 18 November 2010 • -- • November • 15 Desember 2010 • 16 Desember 2010 • Desember • 7 januari 2011 •

2) Sejak manajemen baru Direksi sangat memperhatikan risiko tinggi terhadap

konsentrasi dana pada deposan inti , konsentrasi j.waktu dana < 3 bulan , 1-month maturity mismatch ratio, dengan cara memberikan rewards & intensif bagi cabang yang dapat meningkatkan deposan, Number of account (NOA) untuk sumber dana murah (low cost fund) dalam hal ini giro dan tabungan (Catatan : Terakhir persetujuan Direksi pada Memo NDD No.079/Memo/ NDD/IV/2010, tgl.14-04-2010)

3) Sedangkan untuk porfolio asset marketability yang kurang baik akan dikurangi.



V. Risiko Hukum, pada posisi Moderate To High dengan parameter penilaian sebagai berikut : - Jumlah perkara yang saat ini ditangani oleh Legal Division terdiri dari 15 kasus

perdata (dengan Bank Mutiara menjadi penggugat sebanyak 1 kasus, dan Bank Mutiara sebagai tergugat sebanyak 14 kasus), dan untuk kasus pidana sebanyak 24 kasus, dan untuk kasus Hak Tanggungan yang ditangani oleh Asset management Division berjumlah 5 kasus.

- Penanganan Kasus Hukum terorganisasi dengan baik dengan ditunjuknya konsultan hukum yang dibantu secara langsung oleh Divisi Legal.

- Kerjasama yang baik dengan Instansi terkait seperti Bareskrim untuk menangani kasus-kasus perbankan yang mengarah pada tindakan pidana.

- Kemajuan pendekatan penanganan kasus hukum, dengan memanggil para Debitur Bermasalah untuk dilakukan negosiasi ulang sehingga debitur bersedia menyerahkan agunan tambahan.

- Kasus hukum yang dihadapi didominasi dari bidang perkreditan, dan bidang operasional.

- Berkaitan dengan hasil keputusan Pengadilan Tinggi Zurich, Swiss No. NL 100047/U tanggal 29 Oktober 2010 bahwa dikabulkannya permohonan dari LGT Bank untuk menitipkan dana Security deposit USD.156.228.182,-. Bank Mutiara diberikan tenggat waktu 60 (enam puluh) hari untuk memulai upaya hukum sebagai penggugat.

Risk Control Management; 1) Manajemen menyikapi secara serius pengawasan bidang hukum. 2) Pengawasan aktif manajemen dalam bidang hukum dilakukan secara bulanan

(monthly review) seperti monitoring potensi kerugian terhadap laba :

(dalam jutaan rupiah)

VI. Risiko Reputasi, pada posisi Moderate dengan parameter penilaian sebagai berikut :

- Indeks persepsi publik terhadap Bank Mutiara pada periode Desember 2010 berada pada area medium, yaitu pada level 5.727,56. Posisi indeks ini meningkat dari periode September 2010 yang berada di level 5.611,08.

- Peningkatan indeks juga dipicu oleh pemberitaan positif seputar pencapaian kinerja positif Bank Mutira pada tahun 2010 seperti restrukturisasi kredit, peningkatan dan recovery aset, pertumbuhan DPK, penurunan NPL serta proyeksi pertumbuhan bisnis Bank Mutiara pada tahun 2011 yang sangat mendominasi pada periode ini. Pemberitaan positif lainnya mengenai bantuan fasilitas MCK dan pemberian hewan kurban kepada korban letusan Merapi.

- Berita positif lainnya seputar perpindahan kantor pusat bank Mutiara ke lokasi strategis dari segi bisnis, dua mantan pemilik Bank Century dituntut 2 tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana perbankan, serta upaya

Bulan Oktober November Desember

Laba Tahun Berjalan 76,100.42 141,592.25 205,775.98 Potensi Kerugian 4,418,601.46 2,534,625.79 2,340,846.84

Probability of Default 50% 50% 50% Total Potensi Kerugian (TPK) 2,209,300.73 1,267,312.90 1,170,423.42

Rasio TPK/Laba 2903.14% 895.04% 568.79%



pengejaran aset bank Century yang berada di luar negeri, perayaan natal bersama nasabah, penyelesaian kasus Antaboga yang diminta untuk menunggu skema dari LPS, dan dukungan Bank Mutiara terhadap rencana audit forensik Bank Century.

- Adapun berita netral pada periode ini terkait besarnya dana yang diperlukan untuk melakukan audit forensik Bank Century, dan diperpanjangnya masa kerja timwas Bank Century, serta pembacaan vonis untuk Hesham dan Rafat.

- Peningkatan indeks menjadi tertahan pada periode ini karena munculnya berita bernada negatif tentang dikabulkannya gugatan nasabah Antaboga terhadap Bank Mutiara oleh PN Solo.

- Sebagian besar nasabah yang menghubungi call center bank hanya menanyakan saldo (89.5 %), kurs (3.3%), produk (0.7%), permasalahan ATM (2.4%), informasi umum (3.1%), dan Saran & keluhan (0.9%).

- Membuka dan mengadakan ruangan Mutiara Priority dengan tujuan untuk memberi kenyamanan terhadap nasabah prioritas dengan dana yang disimpan diatas Rp. 500 juta.

Risk Control Management 1) Untuk meningkatkan monitoring bidang risiko reputasi, Direksi telah menunjuk

Triliant Communication sebagai consultant bidang media dalam rangka menjaga independensi dalam pengumpulan data publikasi.

2) Direksi secara langsung terlibat dalam rangka peningkatan reputasi bank, seperti terlibat dalan pelaksanaan Customer gathering, penyampaian kepada media mengenai kinerja Bank.

3) Keberhasilan Manajemen dalam mengelola reputasi Bank dapat dicatat pengaruhnya terhadap kenaikkan total DPK sebagai berikut :

Th.2010 September Oktober November Desember

Perception Index Level 5.611,08 5.656,81 5.709,66 5.727,56

Total DPK (Rp.Jt) 7,749,935.35 7,946,292.94 8.032.769.74 8,900,800.97

VII. Risiko Strategi, pada posisi Moderate dengan parameter penilaian sebagai berikut :

- Realisasi pemberian kredit sampai dengan Desember 2010 sebesar Rp. 6.307.253 juta atau 85% dari target bulan Desember (Rp. 7.388.994 juta).

- Realisasi penyelesaian kredit bermasalah untuk Desember 2010 sebesar Rp. 331.761 juta atau 654% dari target bulan Desember (Rp. 50.692 juta).

- Pencapaian Target Laba sebesar 75% (Target untuk bulan Desember Rp. 273.391 juta realisasi sebesar Rp. 205.776 juta)

- Untuk realisasi DPK untuk Deposito Rupiah, dan giro rupiah sudah mencapai target, sedangkan untuk DPK lainnya masih belum memenuhi target yang ditetapkan.

- Turnover karyawan pada posisi inti perlu menjadi perhatian, karena akan mempengaruhi kinerja Bank dalam mencapai target.

- Dalam rangka menetapkan program kerja dan target kerja tahun 2011, Bank Mutiara mengadakan Rapat Kerja yang digelar di Gunung Geulis Ressort, Puncak, Bogor.

- Memindahkan kedudukan Kantor Pusat yang semula di Gedung Sentral Senanyan menjadi di Barclays House Sudirman, dan memindahkan Kacntor Cabang Senayan menjadi Kantor Cabang Sudirman.




1) Rencana Bisnis Bank Tahun 2010 – 2012 yang digunakan sebagai rencana strategis

dan dijadikan Key Performance Indikator untuk masing-masing unit kerja dan dievaluasi secara bulanan (monthly review).

2) Melakukan Reorganisasi Struktur Organisasi yang disesuaikan dengan kompleksitas dan kebutuhan Bank per April 2010, yang kemudian disempurnakan pada bulan November 2010, melalui Surat Keputusan Bersama Direksi dan Komisaris PT. Bank Mutiara, Tbk No. 193/SK-Dir/Mutiara/XI/10 tanggal 15 November 2010 tentang Struktur Organisasi PT. Bank mutiara, Tbk.

3) Pada Bulan Juni Bank Mutiara telah melakukan revisi atas Rencana Bisnis Bank dengan menyesuaikan target-target yang ingin dicapai, sehingga target menjadi lebih realistis dari kondisi yang dihadapi.

4) Bank terus melakukan penyempurnaan dan penyusunan atas kebijakan-kebijakan Bank dan pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas.

5) Pembahasan produk dan aktivitas baru secara seksama baik dari sisi risiko, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, dan rencana kerja pendukung selalu dipantau dengan baik oleh Direksi

6) Transformasi budaya kerja SPIRIT (Service Excelent, Professionalism, Integrity, Relationship, Innovative, dan Trust) yang diimplementasikan secara berkesinambungan. Agar pelaksanaan budaya kerja ini dapat menyentuh semua lini, maka dibentuklah Agent of Change yang dijadikan sebagai panutan sekaligus mengkoordinir penerapan budaya pada masing-masing unit. Penerapan budaya kerja tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas kerja pegawai serta dapat mendorong penerapan standar etika yang tinggi.

7) Melakukan pengembangan dan implementasi sistem yang akan digunakan untuk menerapkan PSAK 50 dan 55. Manfaat dari rencana strategis ini adalah dapat memberikan laporan keuangan yang telah memenuhi standar regulasi yang ditetapkan.

8) Melakukan relokasi Cabang, relokasi tersebut ditujukan untuk mendapatkan tempat yang lebih baik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaiknya kepada nasabah, sekaligus menunjukkan kepada masyarakat bahwa Bank Mutiara akan terus maju dan berkembang

VIII. Risiko Kepatuhan, pada posisi Moderate dengan parameter penilaian sebagai berikut:

- Mengingat PBI No.11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi

pengurus dan pejabat Bank Umum, PBI No.12/7/PBI/2010 tentang perubahan atas PBI No.11/19/PBI/2009 tentang sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat Bank umum, bahwa paling lambat tanggal 3 Agustus 2011 kewajiban bagi pejabat bank untuk memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko yang ditetapkan dalam PBI tersebut diatas harus dipenuhi.

- Pada triwulan IV, Bank Indonesia telah mengeluarkan beberapa Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia, untuk itu perlu menjadi perhatian dari unit kerja terkait.

- Pelaksanaan sosialisasi ‘Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) dilaksanakan secara rutin oleh Compliance Division. Pelaksanaannya sudah diterapkan dengan baik.

- Implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sudah diterapkan dengan cukup baik.



- CAR sebesar 10,63% sudah memenuhi ketentuan. - Masih terdapat pelampauan BMPK

Risk Control Management :

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Manajemen untuk menghadapi Risiko Kepatuhan adalah : 1) Manajemen selalu melakukan pemantauan terhadap Kepatuhan Bank melalui

Laporan yang disampaikan secara rutin setiap bulannya oleh Compliance Division. 2) Melakukan Reorganisasi dimana memisahkan antara Legal Division dengan

Compliance Division, sehingga pelaksanaan kinerja dari Compliance Division dapat lebih optimal.

3) Melakukan penyusunan Kebijakan Kepatuhan yang sudah ditetapkan melalui SK Direksi No. 017/Mutiara/SK-Dir/III/2010, selain itu Manajemen juga telah menyusun SOP Kepatuhan, sehingga dapat dijadikan sebagai suatu pedoman kerja bagi Compliance Division.

4) Mendorong dan memonitor action plan dalam mengatasi pelampauan BMPK secara bulanan

5) Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sejalan dengan buku Kebijakan dan Prosedur APU dan PPT, serta adanya proyek pengkinian data (Cleansing data), dan penyelesaian CIF ganda, dengan dibentuk Tim untuk menangani hal tersebut melalui SK Direksi No. 143/SK-Dir/Mutiara/VI/2010. Secara berkesinambungan melakukan Cleansing data dan penyelesaian CIF ganda tersebut.

6) Melakukan sosialisasi terkait dengan kepatuhan kepada Cabang dan unit kerja lainnya sejalan dengan Buku Kebijakan Kepatuhan (Compliance Policy) PT. Bank Mutiara, Tbk.

7) Melakukan penyusunan action plan sebagai persiapan untuk Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris bagi Bank Umum.

8) Melakukan penyesuaian terhadap buku ”Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik” dalam rangka penerapan Good Corporate Governance / GCG.

REKOMENDASI RISK MANAGEMENT DIVISION 1. Mitigasi Risiko Kredit

• Perlu diperhatikan penyebaran segmentasi kredit yang saat ini dominan berada pada segmen Corporate, kedepan perlu dipikirkan bagaimana agar penyebaran sesuai dengan Rencana Bisnis Bank sebagaimana telah disampaikan ke Bank indonesia.

• Melakukan review/peninjauan kembali atas Service Level Agreement dari pelayanan permohonan kredit existing maupun kredit baru.

• Memaksimalkan penggunaan Nota Analisa Kredit (NAK) sesuai Prinsip Kehati-hatian dengan melengkapi parameter Risk Acceptance Criteria (RAC).

• Meningkatkan sistem pengawasan dalam hal deteksi atas potensi penurunan kualitas kredit, penanganan watch list untuk kolektibilitas 2 (dua).

• Mengoptimalkan fungsi Asset Management Division untuk melakukan recovery atas asset.

• Meningkatkan upaya penjualan AYDA dengan harga yang paling mnguntungkan, sehingga dapat meningkatkan kualitas aset bank yang produktif.



• Meneruskan upaya perbaikan Pedoman / SOP Perkreditan dengan prinsip kehati-hatian dan yang sejalan dengan pengendalian risiko.

• Mendorong pembentukkan unit kerja supervisi kredit pada Divisi Kredit untuk mengetahui perkembangan portfolio kredit dan kolektibilitasnya.

• Meningkatkan kompetensi bidang perkreditan bagi pegawai / pejabat yang terlibat dalam proses dan pemutusan kredit.

• Mengingat Peraturan Bank Indonesia No. 12/19/PBI/2010, dimana diatur bahwa mulai tanggal 1 Maret 2011, ketentuan mengenai LDR sudah berlaku (batas bawah LDR adalah 78%, dan batas atas LDR adalah 100%), untuk itu perlu dilakukan penyesuaian antara ekspansi pemberian kredit dengan Dana pihak ketiga dengan tetap memperhatikan prinsip prudential banking, sehingga LDR minimum dapat dikelola dengan baik.

2. Mitigasi Risiko Pasar

• Meningkatkan MIS bidang Treasury agar dapat mendukung data base / data historis yang dibutuhkan untuk perhitungan risiko (VaR, Limit & Hedging dll).

• Meningkatkan transaksi bank note dan memperluas limit di pasar uang antar bank. • Menerapkan limit transaksi sesuai dengan Standard Operation Procedure yang telah

disetujui Direksi. 3. Mitigasi Risiko Likuiditas

• Memperbaiki komposisi Funding sehingga dapat lebih meningkatkan komposisi dana murah.

• Menerapkan pelaksanaan LCP (Liquidity Contingency Plan) apabila terjadi krisis likuiditas.

• Optimalisasi penempatan aset bank yang berbasis natural liqudity (asset likuid yang terbaik) dan marketability asset.

• Membuat tools yang dapat dipergunakan untuk memantau Risiko Likuiditas. • Memperbaiki penyebaran DPK agar tidak terkonsentrasi pada Deposan inti.

4. Mitigasi Risiko Operasional

• Memperbaiki sistem informasi sehingga pelaporan dapat tepat waktu dan akurat. • Melakukan efisiensi untuk segala aktivitas, sehingga dapat menekan biaya

operasional. • Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen pada sisi Core Banking, OPICS, Trade

Innovation. • Peningkatan kualitas dan keahlian pegawai dengan meningkatkan frekuensi

pelatihan internal. • Malakukan penyempurnaan SOP dan implementasi sistem dalam rangka

implementasi PSAK 50/55. • Optimalisasi sistem core banking yang ada untuk penerapan action plan APU &

PPT, serta pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan reguler yang berkala pada seluruh kantor dan unit kerja terkait.

• Meningkatkan peran supervisi pada setiap aktivitas operasional.

5. Mitigasi Risiko Hukum

• Terkait dengan hasil keputusan Pengadilan Tinggi Zurich, Swiss tanggal 29 Oktober 2010 yang mengabulkan permohonan LGT Bank untuk menitipkan dana security



deposit , kiranya dapat dipertimbangkan untuk melakukan upaya hukum lebih lanjut / dikonsultasikan kepada konsultan hukum.

• Dapat juga dipertimbangkan melakukan upaya hukum sesuai dengan tempat kedudukan Tarquin (di Cayman Island) melalui jasa lawyer setempat.

• Dilakukan penanganan kasus hukum secara maksimal dengan prioritas yang berpotensi besar untuk dimenangkan.

• Dalam hal kasus-kasus yang memerlukan penanganan khusus, perlu dilakukan konsultasi dengan pihak konsultan hukum.

• Pengawasan dan pemantauan atas perjanjian pengikatan agunan agar risiko Bank dapat dimitigasi.

• Optimalisasi proses litigasi agar hasil keputusan di Pengadilan dapat menghasilkan target positif dan menguntungkan posisi Bank.

• Mencadangkan biaya untuk keperluan litigasi action. • Agar selalu dilakukan review terhadap kontrak-kontrak atau perjanjian-perjanjian

secara berkala, baik kontrak yang terkait dengan nasabah, debitor maupun dengan pihak ketiga.

6. Mitigasi Risiko Reputasi

• Melakukan upaya pemulihan image Bank, dengan menginformasikan perbaikan kinerja dan upaya yang dilakukan Manajemen untuk mempertahankan kelangsungan usaha.

• Kerjasama dengan mitra binis perlu terus dipublikasikan agar persepsi positif terhadap perseroan semakin kuat.

• Perlu dipersiapkan program komunikasi strategis terkait rencana DPR untuk meminta keterangan LPS dalam penyusunan rencana Audit Forensik.

• Program komunikasi strategis terkait tuntutan DPR agar bank mutiara memberikan laporan ke LPS mengenai nasabah Antaboga perlu dipersiapkan untuk mengantisipasi munculnya berita bernada negatif.

• Perlu dipersiapkan program komunikasi strategis terkait gugatan nasabah Antaboga terhadap Bank Mutiara di PN Solo dan gugatan yang diajukan WestLB di PN Jakarta Pusat untuk mengantisipasi munculnya berita bernada negatif.

• Melaksanakan event-event yang memungkinkan Bank Mutiara untuk selalu dekat dengan nasabahnya.

• Meningkatkan kemampuan staf & pejabat di Divisi Corporate Secretary agar risiko reputasi tetap dapat terkontrol dengan baik.

• Optimalisasi koordinasi jalinan informasi oleh Divisi Corporate Secretary dengan pihak media dan nasabah.

• Penanganan secara khusus terhadap berita-berita dan opini negatif dari media massa yang berkaitan produk antaboga, sebagai upaya penyeimbang informasi bagi stakeholders, dan meminimalisasi boundary risk lainnya seperti risiko likuiditas, hukum, kredit, dan operasional.

• Mengimplementasikan SERBU Excellent dan mensosialisasikan SPIRIT tidak terbatas pada unit kerja Kantor Wilayah, dan Cabang, tetapi juga kepada unit kerja Divisi di Kantor Pusat.

• Pengembangan program-program promosi.

7. Mitigasi Risiko Strategik

• Segera mengisi jabatan-jabatan yang kosong pada setiap unit kerja sesuai dengan struktur yang ada pada unit kerja yang bersangkutan.



• Pengembangan rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang yang senantiasa dikaji ulang disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi Bank.

• Melakukan pemantauan atas pencapaian target-target yang ditentukan Bank. • Revisi atas Rencana Bisnis Bank agar realistis dengan pencapaian target bank. • Pengkajian dan penilaian rasio BOPO di Kantor Cabang dan Kantor Pusat. • Penetapan analisa cost & benefit, kepada seluruh produk dan layanan Bank agar

dapat mendukung program kerja pencapaian target laba, sehingga tidak membebani keuangan Bank.

• Relokasi atas Cabang yang memiliki kinerja kurang baik dan lokasinya yang kurang strategis.

• Pembukaan Cabang baru dimana memiliki tempat yang prospektif guna meningkatkan pelayanan kepada nasabah.

• Pelaksanaan program CSR dalam rangka memberikan manfaat bagi pihak Bank dan masyarakat.

• Optimalisasi Komite dan Working Group untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan.

8. Mitigasi Risiko Kepatuhan

• Mengingat masih adanya pelampauan BMPK, maka perlu dicarikan solusi bagaimana menurunkan pelampauan ini secara bertahap. Sehingga dapat menurunkan risiko kepatuhan.

• Agar selalu diperhatikan ketentuan mengenai Posisi Devisa Netto, hal ini mengingat denda bila terjadi pelanggaran per hari sangat besar (berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 12/10/PBI/2010).

• Peningkatan fungsi unit kepatuhan untuk melakukan uji kepatuhan atas setiap regulasi, baik ketentuan internal maupun eksternal, termasuk pemantauan kepatuhan Bank atas penyampaian laporan-laporan kepada pihak eksternal.

• Monitoring pengkinian data nasabah oleh unit kepatuhan. • Secara berkesinambungan melakukan sosialisasi APU & PPT, serta Peraturan Bank

Indonesia terbaru. • Membangun budaya patuh terhadap semua peraturan & kebijakan terutama yang

ditetapkan oleh regulator/eksternal maupun internal, sehingga bank akan tumbuh dengan sehat dan menguntungkan.

• Mengingatkan, mempersiapkan pejabat-pejabat yang belum memenuhi kualifikasi sertifikasi manajemen risiko yang diharuskan sesuai ketentuan, untuk segera mengikuti ujian sertifikasi manajemen risiko.

BAB VI PENYEDIAAN DANA, RENCANA STRATEGIS BANK, TRANSPARANSI

DAN PENGUNGKAPAN ASPEK LAINNYA

Sejak pengambilalihan kepemilikan oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) telah terjadi perubahan yang besar dalam menetapkan kriteria penyediaan dana pihak terkait, rencana strategis bank, transparansi dan pengungkapan aspek lainnya.



A. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposures)

Berdasarkan dari Laporan Perkreditan dan Laporan KUK Non KUK terdapat penyediaan dana kepada pihak terkait (Related Party) dan debitur/group inti per posisi tanggal 31 Desember 2010, dengan tabel sebagai berikut :

No. Penyediaan Dana Jumlah Debitur Nominal (jutaan rupiah)

1. Kepada Pihak Terkait 11 3.369 2. Kepada Debitur Inti :

- Individu - Group

25

19 6

2.595.860

1.854.171 741.689

B. Rencana Strategis Bank

Dalam upaya mencapai tujuan yang telah dicanangkan oleh stakeholder, setiap perusahaan khususnya bank wajib menyusun rumusan langkah-langkah yang akan diambil manajemen dalam mendayagunakan sumber daya yang ada sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan pada akhirnya tujuan akan tercapai.

1. Rencana Korporasi (Corporate Plan)

Adalah rencana strategis dalam jangka panjang dalam rangka mencapai tujuan Bank, merupakan sasaran yang perlu didukung perumusan kebijakan dan strategi perusahaan. Formulasi penyusunan Corporate Plan dimulai dari penentuan tujuan analisa internal maupun eksternal penyusunan strategi penerapan strategi memonitor strategi kembali lagi kepada penyempurnaan tujuan. Penentuan tujuan dapat berupa visi yang mendefinisikan tujuan jangka panjang dari organisasi dan misi yang merupakan penerjemahan dari visi agar lebih dapat dimengerti oleh stakeholder. Analisa internal dan eksternal merupakan tahap dari mengumpulkan dan menganalisa data yang ada melalui analisa SWOT (Strengths/kekuatan, Weaknesses/kelemahan, Opportunities/kesempatan, dan Threats/ancaman yang dimiliki perusahaan). Pada tahap penyusunan strategi, Bank harus mendefinisikan strategi yang tepat untuk mengatasi kelemahan dan ancaman perusahaan dan memperkuat kekuatan dan kesempatan yang ada. Kemudian menyusunnya berdasarkan skala prioritas. Kemudian Bank masuk pada tahap implementasi/penerapan dari strategi yang disusun dengan mengumpulkan sumber daya yang ada dan memberdayakannya sesuai strategi yang ada. Strategi yang ada harus dilakukan berdasarkan time frame yang telah disusun. Dalam perjalanannya, strategi tersebut harus di monitor sehingga strategi-strategi yang dilaksanakan tetap mengacu pada tujuan semula serta tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan perubahan bilamana perlu. Beberapa strategi ataupun pendekatan antara lain :



a. SWOT Analisys

S - Strengths

• Perubahan nama baru menjadi Mutiarabank menjadikan keyakinan untuk terus bertumbuh kembang.

• Memiliki reputasi market leader di bidang transaksi penukaran mata uang asing.

• Memiliki akses yang baik terhadap jaringan bisnis UKM untuk pelaku bisnis dari etnik tertentu.

• Memiliki tenaga marketing dana yang cukup andal. • Kepercayaan masyarakat terhadap Mutiarabank telah mulai pulih. • Memiliki keunggulan relationship dengan nasabah-nasabah dana. • Mempunyai reputasi sangat baik di masyarakat luas sebagai market leader di

bidang penukaran mata uang asing (bank notes).

W- Weaknesses

• Struktur pendanaan didominasi oleh high cost fund khususnya deposito. • Produk dana belum didukung oleh teknologi perbankan yang memadai. • Pengelolaan ekses likuiditas bank belum secara optimal seperti tingginya

posisi SBI sehingga menghasilkan yield enhancement yang rendah. • Non Performing Loan Gross masih tinggi. • Jumlah staff yang memiliki kemampuan analisa kredit yang memadai masih

minim. • Terdapat pelampauan BMPK sejak dahulu sebelum diambil alih oleh LPS. • Kepercayaan business counterparty masih belum sepenuhnya pulih akibat isu

negatif maupun gejolak politik yang muncul dari kasus Bank Century sehingga banyak L/C yang ditolak dan pemberian bank line yang terbatas yang pada akhirnya telah menyulitkan Mutiarabank dalam menjalankan transaksi ekspor impor.

• Penerapan teknologi perbankan dan electronic channel yang masih kurang memadai sehingga belum mendorong pertumbuhan dana murah dan tidak adanya product champion.

• Penyebaran jaringan kantor yang masih belum optimal karena lebih terkonsentrasi di Jakarta.

O- Opportunities

• Adanya kesempatan optimalisasi pengembangan jaringan di Jawa dan luar Jawa.

• Pasar transaksi valuta asing dan Bank Notes masih dapat dioptimalkan ditambah dengan transaksi Devisa Umum yang belum optimal.

• Potensi pertumbuhan aset khususnya segmen UKM dari pelaku bisnis etnik tertentu masih dapat ditingkatkan.

• Peluang sektor consumer & retail masih terbuka. • Bank telah menjalin kerjasama dengan beberapa institusi yang memiliki

customer based dan jaringan distribusi yang luas untuk pengembangan usaha di beberapa bidang seperti funding, kredit dan fee based income.

T- Threats

• Persaingan yang ketat dalam penghimpunan dana murah dengan memanfaatkan e-banking dan electronic channel lainnya.



• Masih terdapat potensi gugatan hukum dari nasabah maupun counterparty terkait dengan masalah-masalah manajemen lama.

• Potensi gugatan hukum dari nasabah maupun counterparty terkait penyelesaian transaksi perusahaan.

• Kegagalan recovery atas aktiva produktif bermasalah dan AYDA.

Searah dengan upaya pencapaian target bisnis yaitu ”Membangun Budaya Kokoh, Fokus pada Bisnis dan Hasil yang Luar Biasa”, maka PT Bank Mutiara Tbk masih terus melanjutkan 6 (enam) fokus target prioritas sebagai landasan bagi pertumbuhan bisnis dan peningkatan peran di masa yang akan datang, sebagai berikut :

1) Pengelolaan ekses likuiditas bank secara optimal sehingga menghasilkan yield enhancement yang tinggi dengan fokus utama penempatan pada kredit SME dan Consumer.

2) Perbaikan Laba Operasi yang sustainable. 3) Peningkatan Upaya Asset Recovery. 4) Peningkatan Kapabilitas Organisasi dan Infrastruktur. 5) Peningkatan Produktifitas dan Efisiensi Biaya. 6) Penguatan Corporate Image dan Corporate Culture.

b. Kebijakan Manajemen (Policy Statement)

Sebagai langkah penyelesaian atas permasalahan di atas, Bank telah menjalankan 8 (delapan) strategi pembenahan permasalahan yang telah ditetapkan dalam rencana bisnis Bank, sebagai berikut : • Pemulihan image perusahaan. • Restrukturisasi keuangan. • Konsolidasi dan penajaman fokus bisnis. • Revitalisasi manajemen risiko. • Penguatan GCG dan budaya perusahaan. • Transformasi organisasi. • Perbaikan infrastruktur pendukung. • Pembenahan operasional perusahaan.

c. Kebijakan Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Penguatan implementasi dual control dan peningkatan kualitas melalui:

• Pengembangan dan perbaikan 8 profil risiko manajemen (market risk, portfolio risk, risiko likuiditas, risiko operasional) yang terpisah dengan pengelola bisnis.

• Peningkatan kualitas implementasi komite kredit (NAK dibantu oleh konsultan, training kredit & LK oleh tenaga internal Bank).

• Peningkatan kualitas pelaksanaan ALCO untuk menadapatkan penetapan suku bunga produk bank yang kompetitif.

• Peningkatan kualitas advis / rekomendasi manajemen terkait pengelolaan risiko, Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR).

Peningkatan kualitas bidang kepatuhan:

i. Peningkatan kualitas kebijakan manajemen maupun keputusan mengenai produk, jasa dan layanan, serta pengelolaan perusahaan yang tertuang dalam surat keputusan, surat edaran, SOP baik internal bank



maupun eksternal dengan cara memberikan masukan kepada divisi-divisi, mensosialisasikan, melakukan assesment dll.

ii. Penerapan prinsip mengenal nasabah, terkait program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) dengan sosialisasi dan melakukan pengkinian data.

iii. Penerapan 5 prinsip dasar (TARIF) sesuai PBI dan konsisten dalam menerapkan corporate value SPIRIT.

d. Strategi Pengembangan Bisnis

Penguatan implementasi dual control dan peningkatan kualitas melalui: rencana pengembangan bisnis yang lebih terfokus pada bidang atau segmen consumer, retail dan commercial. Selain itu Bank juga akan lebih banyak mengembangkan produk-produknya, diantaranya dengan menjalin kerjasama melalui ”Bancassurance”, juga menambah pengembangan jaringan melalui pembukaan cabang baru dan penambahan ATM. Selain itu Bank juga akan mulai mengembangkan ” E-Banking” dan ”M-Banking” untuk lebih memberikan kemudahan bagi Nasabah primanya.

2. Rencana Bisnis (Business Plan)

Adalah rencana kegiatan usaha Bank jangka pendek (1 tahun) dan jangka menengah (3 tahun) termasuk strategi untuk merealisasikan rencana tersebut, rencana untuk memperbaiki kinerja usaha, dan rencana pemenuhan ketentuan kehati-hatian sesuai penetapan target dan waktu. Selain memuat pokok-pokok pikiran diatas, Rencana Bisnis juga harus memperhatikan faktor eksternal/internal, prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko dan azas perbankan yang sehat. Rencana Bisnis harus disusun secara matang, realistis dan komprehensif sehingga lebih mencerminkan kompleksitas usaha dan dapat menjadi arah kebijakan dan pengembangan usaha Bank juga dapat meningkatkan fleksibilitas operasional Bank dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin tinggi. Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan harus memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan dikomunikasikan kepada pemegang saham dan pegawai pada semua jenjang organisasi yang ada. Penyusunan Rencana Bisnis Bank mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/21/PBI/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/27/DPNP tanggal 25 Oktober 2010 perihal Rencana Bisnis Bank Umum, yang paling kurang mencakup ringkasan eksekutif, kebijakan dan strategi manajemen, penerapan manajemen risiko dan kinerja Bank saat ini, proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan, proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya, rencana pendanaan, rencana penanaman dana, rencana permodalan, rencana pengembangan organisasi dan SDM, rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru, rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor, dan informasi lainnya. Rencana Bisnis Bank ini harus disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat setiap akhir Nopember sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.



Perubahan Rencana Bisnis hanya dapat dilakukan 1(satu) kali, paling lambat pada akhir semester pertama tahun berjalan apabila:

• Terdapat faktor eksternal dan internal yang secara signifikan mempengaruhi operasional Bank, dan/atau

• Terdapat faktor yang secara signifikan mempengaruhi kinerja Bank berdasarkan pertimbangan Bank Indonesia.

a. Rencana Bisnis Jangka Pendek

a.1. Total Asset

Total asset Bank Mutiara dalam kurun waktu satu tahun meningkat Rp.3.236,2 miliar atau naik 42,9% menjadi Rp.10.767,3 miliar dibanding posisi per 31 Desember 2009 sebesar Rp.7.531,1 miliar. Sedangkan untuk tahun 2011, akselerasi peningkatannya agak melambat menjadi 15,2% karena pendanaan untuk ekspansi kredit sebagian berasal dari pencairan SBI yang tidak akan berdampak pada peningkatan asset.

Sebagai langkah optimalisasi balance sheet atas penempatan dana yang kurang produktif berupa penanaman SBI dan Fasbi ke aktiva yang lebih produktif. Total Asset untuk tahun 2012 dan tahun 2013 diproyeksikan meningkat, masing-masing sebesar 34,5% dan 34,6%. Peningkatan terutama berasal dari penyaluran kredit dan dana pihak ketiga pada sisi pasiva.

a.2. Total Dana Pihak Ketiga (DPK)

Tahun 2010 Dana Pihak Ketiga tumbuh Rp.2.921,4 miliar atau 49,6% dari Rp.5.949,46 miliar pada Desember 2009 menjadi Rp.8.900,8 miliar pada tahun 2010. Pada tahun 2011, 2012 dan 2013 pertumbuhan DPK diproyeksikan masing-masing sebesar 21,3%, 31,0% dan 36,4%.

Komposisi dana mahal dari deposito dari 90:10 pada tahun 2010 diproyeksikan menjadi 85:15 pada tahun 2011, 83:17 pada tahun 2012 dan 80:20 pada tahun 2013.

a.3. Laba Rugi

Laba rugi sempat menurun 22,5% diakhir tahun 2010 atau menjadi Rp.205,8 miliar dari Rp.265,5 miliar pada tahun 2009. Hal ini diantaranya karena masih adanya penempatan pada SBI yang tidak memberikan keuntungan lebih tinggi jika dibandingkan dengan kredit.

a.4. Rasio Keuangan

Secara umum rasio keuangan pada tahun 2010 membaik apabila dibandingkan dengan tahun 2009, kecuali rasio yang terkait erat dengan rentabilitas seperti ROA dan ROE yang mengalami sedikit penurunan. Perbaikan rasio CAR (Capital Adequacy Ratio) dilakukan secara organik, dengan mengandalkan laba tahun berjalan dan dipertahankan diatas 10% untuk tahun 2011. Bank berupaya menyeimbangkan rasio CAR, ekspansi kredit dengan kebutuhan penambahan laba.



Pada tahun 2012 direncanakan melakukan pinjaman subordinasi agar rasio CAR diharapkan meningkat diatas 11,8%. Pinjaman subordinasi selain menambah rasio permodalan juga dapat menyokong untuk lebih ekspansif didalam penyaluran kreditnya. Setelah tahun 2012 akan terus diupayakan rasio permodalan agar tidak turun dari 10,5%, agar dapat memenuhi ketentuan Basel III yang mensyaratkan ketentuan CAR 10,5%. Pemulihan asset berlangsung dengan baik dan tepat sasaran, yang diantaranya rasio NPL netto diproyeksikan terus membaik dengan ekspansi kredit kancar Bank, dan restrukturisasi kredit. NPL menurun dari 9,5% (diatas batas maksimal ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia) pada tahun 2009 menjadi 4,84% pada akhir Desember 2010 dan terus membaik menjadi dibawah 2% pada tahun 2013. Kendati pada tahun 2010 realisasi perbaikan NIM masih belum optimal namun pada akhir tahun 2011 – 2013 rasio NIM akan meningkat tajam menjadi sekitar 2,8% seiring dengan berjalannya ekspansi kredit dengan baik dan diikuti pula oleh perbaikan pada komposisi pendanaan. Rasio LDR dipertahankan diatas 78% dan dibawah 100% untuk menghindari disinsentif GWM sesuai ketentuan GWM baru yang berlaku mulai bulan Maret 2011. Bank senantiasa melakukan efisiensi disertai pendapatan operasional lainnya, sehingga BOPO dapat diperbaiki menjadi sekitar 75,5% hingga 81,5% untuk periode 2010-2013.

b. Rencana Bisnis Jangka Menengah

Dalam bidang bisnis, Manajemen telah menetapkan empat fokus utama dalam jangka menengah, yaitu:

b.1. Treasury & Corporate Funding:

Menjadi Bank yang dapat menyediakan kebutuhan produk treasury dan trade finance yang lengkap untuk mendukung pengembangan bisnis nasabah utama Bank.

Menjadi salah satu bank yang mampu melayani institusi korporasi, pemerintah dan dana pensiun sebagai salah satu pilar pendanaan Bank.

b.2. Small & Medium Enterprise:

Menjadi Bank yang utama di segmen SME dengan fokus pada wilayah dimana cabang berada dan etnis tertentu.

Menjadi transaction bank untuk nasabah segmen SME dengan menyediakan beragam layanan produk segmen ini (Asset, Liabilities and Services).

b.3. Consumer:

Menjadi Bank pilihan dalam layanan pembiayaan segmen konsumsi dengan penawaran produk yang menarik dan kompetitif.

Sebagai mitra utama pilihan pembiayaan kredit konsumsi oleh perusahaan keuangan di Indonesia.

b.4. Mass Banking:



Menjadi Bank pilihan dalam memenuhi layanan kebutuhan transaksi untuk seluruh segmen (mass affluent).

Menjadi Bank penyedia jasa layanan prima khususnya kepada kelompok nasabah utama Bank.

C. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkap Dalam

Laporan Lainnya

Bank Mutiara memberikan informasi terbuka mengenai kondisi keuangan dan non-keuangan kepada para stakeholder melalui Publikasi Triwulan Laporan Keuangan dan Laporan lainnya yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam-LK) serta stakeholder lain sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan Keuangan Triwulan dimuat setidaknya pada satu koran nasional Indonesia dan dapat diakses melalui situs web Bank Mutiara. Selain laporan triwulanan, Bank Mutiara juga menyusun laporan tahunan yang selain menyajikan transparansi laporan keuangan juga non keuangan. Laporan tahunan diharapkan dapat meningkatkan transparansi kondisi bank secara menyeluruh termasuk perkembangan usaha dan kinerja bank kepada publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Laporan tahunan wajib disampaikan kepada pemegang saham, Bank Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), lembaga pemeringkat Indonesia, asosiasi perbankan di Indonesia, Institut Bankir Indonesia (IBI), 2(dua) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan, dan 2 (dua) majalah ekonomi dan keuangan. Cakupan dari Laporan tahunan cukup luas, meliputi informasi umum, laporan keuangan tahunan, opini Kantor Akuntan Publik, transparansi terkait kelompok usaha, transparansi sesuai PSAK, PAPI, eksposur dan manajemen risiko dan informasi lain. Informasi umum meliputi: susunan pengurus, rincian kepemilikan saham, perkembangan usaha bank, sasaran, strategi dan kebijakan manajemen, struktur organisasi, aktivitas utama, teknologi informasi, jaringan kantor, hal-hal penting yang diperkirakan terjadi di masa mendatang, jumlah dan struktur SDM. Sedangkan laporan keuangan tahunan adalah laporan keuangan yang merupakan hasil audit dari laporan Kantor Akuntan Publik beserta opininya. Transparansi juga harus diterapkan pada produk-produk Bank sehingga memberikan kejelasan pada nasabah mengenai manfaat dan risiko yang melekat pada Produk Bank. Transparansi ini dapat berupa informasi tertulis dalam bahasa Indonesia yang disampaikan kepada nasabah secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik produk baik lisan maupun tulisan. Informasi minimal mencakup nama produk, jenis produk, manfaat dan risiko yang melekat, tatacara penggunaan produk, biaya-biaya produk, perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan, jangka waktu berlakunya produk dan penerbit produk bank termasuk ada atau tidaknya penjaminan produk. Apabila ada perubahan, Bank harus segera memberitahukan kepada nasabah. Informasi mengenai produk tersebut harus jelas, termasuk letak dan kemudahan dibacanya. Penggunaan data pribadi yang disampaikan nasabah kepada Bank juga harus transparan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak pribadi nasabah dalam berhubungan dengan Bank. Bank harus meminta persetujuan tertulis dari nasabah jika Bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan Data pribadi Nasabah kepada Pihak



lain untuk tujuan komersial, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Transparansi juga harus dilaksanakan pada penyelesaian pengaduan nasabah yang merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan nasabah sehingga hak-hak nasabah dalam bertransaksi dengan Bank senantiasa terjamin. Pengaduan nasabah harus segera ditindaklanjuti agar tidak menurunkan reputasi bagi Bank dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Bank memiliki waktu 2(dua) hari kerja untuk penyelesaian pengaduan lisan dan 20(dua puluh) hari kerja penyelesaian pengaduan tertulis. Bank harus memiliki unit dan atau fungsi khusus di setiap kantor Bank yang menangani dan menyelesaikan pengaduan nasabah dan wajib mempublikasikan keberadaan unit ini kepada masyarakat. Hasil penanganan dan penyelesaian pengaduan tersebut secara triwulanan dilaporkan kepada Bank Indonesia.

D. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud) dan Upaya Penyelesaian Oleh Bank Internal Fraud

adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorer dan outsorcing) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan. Maksud mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan adalah jika dampak penyimpangannya > Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Selama tahun 2010 jumlah kasus kecurangan (Internal Fraud) yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap sebagaimana tabel berikut :

(satuan) Jumlah kasus yang dilakukan oleh

Pengurus Pegawai tetap Pegawai tidak tetap

Internal Fraud Dalam 1 tahun Thn

sblm-nya

Thn berjln 2010

Thn sblm-nya

Thn berjln 2010

Thn sblm-nya

Thn berjln 2010

Keterangan

Total fraud - - - 3 - - Telah selesai - - - 2 - - 1. Pemalsuan bilyet

deposito, Memo No.018/ Memo/IAD/I/ 2010 tgl.21/1/10

2. Penggelapan uang,

Memo No. 134/Memo/IAD/VIII/2010 tgl. 4/8/2010

Dalam proses penyelesaian di internal

- - - 1 - - 1. Penggelapan uang valas, Memo No.08/ Memo/IAD/II/ 2010 tgl.19/2/2010

Belum diupayakan penyelesaian-nya

- - - - - -



Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum

- - - - - -

Penyelesaian kasus fraud atas penggelapan uang valas dimaksud masih dalam proses penyelesaian di internal Bank dan diupayakan dapat diselesaikan pada tahun 2011.

E. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian Oleh Bank

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Bank selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum. Selama tahun 2010 jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Bank Mutiara yang telah diajukan melalui proses hukum sebagaimana tabel berikut :

(satuan)

Jumlah Permasalahan Hukum Perdata Pidana

Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)

Dalam proses penyelesaian 15 22 Total 15 22

Masalah hukum yang umumnya dihadapi Bank adalah :

• Masalah Perdata yang berkaitan dengan perkreditan, baik gugatan perdata maupun permohonan eksekusi hak tanggungan.

• Masalah Pidana adalah masalah yang dihadapi oleh pribadi-pribadi mantan pengurus bank dan Komisaris yang saat ini dalam proses penyidikan maupun proses hukum oleh pihak yang berwajib (belum ditentukan tingkat kesalahannya dan kerugiannya).

Upaya penyelesaian permasalahan hukum oleh Bank antara lain :

• Optimalisasi proses litigasi agar hasil keputusan di Pengadilan atas kasus-kasus hukum yang ditangani dapat menghasilkan target positif dan menguntungkan posisi Bank, dengan meminimalisir risiko yang mungkin timbul bagi Bank.

• Perlu upaya berkesinambungan terkait dengan pengawasan dan pemantauan serta penyelesaian atas kasus-kasus hukum yang sedang berjalan, melakukan konsultasi dengan pihak konsultan hukum dan upaya-upaya lainnya yang diperlukan.

F. Pemindahan Alamat Kantor Bank Mutiara



Menunjuk Peraturan Bank Indonesia No.11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum, dan Surat Edaran Bank Indonesia No.11/5/DPNP tanggal 28 Januari 2009 perihal : Bank Umum, maka sesuai dengan surat persetujuan Bank Indonesia No.12/751/DPIP/Prz tanggal 12 November 2010 perihal : Rencana Pemindahan Alamat Kantor Pusat dan Kantor Cabang PT Bank Mutiara Tbk, dan Surat Bank Mutiara kepada Bank Indonesia No.1839/Mutiara/DIR/XI/2010 tanggal 24 November 2010 mengenai laporan pelaksanaan pemindahan/relokasi Kantor Pusat dan Kantor Cabang PT Bank Mutiara Tbk, dapat disampaikan hal sebagai berikut :

a. Pemindahan/relokasi alamat Kantor Pusat dan Kantor Cabang PT Bank Mutiara Tbk

telah dilaksanakan terhitung efektif beroperasi penuh di lokasi baru sejak tanggal 22 November 2010, dengan alamat baru yaitu:

No Nama Kantor & Alamat Lama Nama Kantor & Alamat Baru 1.

Kantor Pusat Gedung Sentral Senayan II, Lantai 22 Jl. Asia Afrika No. 8 Jakarta Pusat

Kantor Pusat Gedung International Financial Centre (d/h. Barclays House), Lantai 2,3, 11, dan 14 Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23 Jakarta Selatan 12920 Telp.: +62-21-29261111 (Hunting) Fax. : +62-21-29261222

2.

Kantor Cabang Senayan Gedung Sentral Senayan I, Lantai 1 dan 2 Jl. Asia Afrika No. 8 Jakarta Pusat

Kantor Cabang Sudirman Gedung International Financial Centre (d/h. Barclays House), Lantai 1 Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23 Jakarta Selatan 12920 Telp.: +62-21-29261111 (Hunting) Fax. : +62-21-29261495

b. Pemberitahuan pelaksanaan pemindahan alamat Kantor Pusat dan Kantor Cabang

kepada nasabah dan masyarakat umum telah dipublikasikan melalui pengiriman SMS (Short Message Service) dan Surat Kabar yang mempunyai peredaran nasional pada tanggal 18 November 2010, antara lain : harian Investor Daily, Media Indonesia, dan Guo Ji Ri Bao.

c. Sudah mencantumkan secara jelas nama, logo dan jenis kantor bank pada dinding dan kaca depan kantor bank yang mudah terlihat oleh nasabah. Kemudian juga diperoleh perijinan dari pemilik gedung dan Pemda DKI Jakarta untuk pemasangan logo dan nama bank di luar gedung.

G. Implementasi Pelaksanaan PSAK 50/55

Sesuai dengan Surat Bank Mutiara kepada Bank Indonesia No.2061/Mutiara/ DIR/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 Perihal : Laporan Perkembangan Implementasi Pelaksanaan PSAK 50/55 pada Bank, pada tahun 2010 ini Bank Mutiara belum dapat melaksanakan implementasi PSAK 50/55 dan meminta kebijaksanaan Bank Indonesia untuk dapat memberikan kelonggaran waktu hingga Bank Mutiara



telah siap mengimplementasikan Standar Pelaporan Keuangan Bank sesuai dengan PSAK 50/55 pada tahun 2011.

H. Penggunaan Pihak Penyedia Jasa Teknologi Informasi/Vendor TI

Berdasarkan PBI No.9/15/PBI/2007 tanggal 30 Nopember 2007, dan SE BI No.9/30/DPNP tanggal 12 Desember 2007 Perihal Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum, Bank dapat menggunakan jasa pihak lain/pihak penyedia jasa teknologi informasi untuk menyelenggarakan kegiatan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan strategis. Penggunaan pihak penyedia jasa TI menyebabkan Bank memiliki ketergantungan terhadap jasa yang diberikan secara berkesinambungan dan atau dalam periode tertentu yang dapat mempengaruhi timbulnya risiko Bank berupa risiko operasional, kepatuhan, hukum dan reputasi antara lain karena adanya kegagalan penyedia jasa dalam menyediakan jasa, pelanggaran terhadap pengamanan atau ketidakmampuan untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

a. Proses Pemilihan dan Penentuan Pihak Penyedia Jasa Teknologi Informasi

Secara umum proses pemilihan dan penentuan pihak penyedia jasa teknologi informasi/calon vendor TI di Bank Mutiara meliputi :

a.1. Mendapatkan sumber informasi calon vendor TI dari:

• Pengalaman sebelumnya. • Referensi sesama IT perbankan dengan permintaan company profile. • Browsing di internet. • Masukan Business unit/Divisi/Cabang/internal lainnya. • Seminar atau pelatihan oleh penyelenggara pihak eksternal.

a.2. Memenuhi nilai total maksimal 100 dari gabungan 3 aspek penilaian yaitu: • Aspek Fungsional, maksimal nilai 40. • Aspek Teknis, maksimal nilai 30. • Aspek Finansial, maksimal nilai 30.

a.3. Prosedur permohonan persetujuan vendor TI yang dipilih:

• Mengumpulkan requirement/kebutuhan fungsional dari Business unit. • Mengumpulkan requirement/kebutuhan teknis dari Divisi IT. • Melihat requirement/kebutuhan financial Budget dari rencana bisnis

tahunan yang sudah disetujui sebelumnya dalam Rapat Komite IT. • Mengundang presentasi kandidat vendor TI. • Vendor TI melakukan presentasi. • Penyusunan TOR (Term Of Refference. • Pengiriman TOR kepada kandidat vendor TI. • Vendor TI mengirimkan proposal penawaran berdasarkan TOR. • Mengundang POC (Proof Of Concept) kandidat vendor TI. • Kandidat vendor TI melakukan POC (jika dimungkinkan untuk POC). • Melakukan penilaian seluruh aspek (nilai total maksimal 100) yaitu:

- Business unit sebagai user menilai Aspek Fungsional (maksimal nilai 40). - Divisi IT menilai Aspek Teknis (maksimal nilai 30). - Divisi General Affairs menilai Aspek Finansial (maksimal nilai 30).



• Menyampaikan memo bersama (Divisi/unit Bisnis sebagai User, Divisi IT, dan Divisi General Affairs) kepada Direksi perihal permintaan persetujuan atas vendor TI yang direkomendasikan.

• Setelah disetujui Direksi, maka Divisi General Affairs menindaklanjuti proses engagement vendor TI selanjutnya yaitu proses Purchase Order/pembuatan surat perjanjian kerjasama dengan vendor TI.

b. Pemantauan/Pengawasan Vendor TI Dalam Vendor Management

Bank wajib memiliki program pemantauan untuk memastikan penyedia jasa/ vendor TI telah melaksanakan pekerjaan/memberikan jasa sesuai dengan kontrak/perjanjian kerjasama dengan melakukan : • Secara berkala memantau pencapaian SLA (Service Level Agreement) dari

vendor-vendor TI utama. • Kunjungan kerja rutin ke lokasi kerja/data center dari vendor TI utama. • Permintaan laporan keuangan tahunan (Audited) vendor TI utama. • Permintaan hasil audit independen dari lembaga terkait misalnya ISO. • Rapat berkala dengan vendor TI utama. • Memantau progress penyelesaian project IT secara berkala sesuai prinsip

Project Management. • Review Performance untuk vendor TI yang sudah ada.

Berikut ini daftar Vendor TI yang sudah bekerjasama dengan Bank Mutiara Selama Tahun 2010 :

No Nama Vendor Nama Aplikasi Tujuan

Penggunaan Aplikasi

Perjanjian Kerja Sama Tanggal Implementasi

1 PT. Jati Piranti Solusindo

Pengembangan & mplementasi PSAK 50&55

Pelaporan ke BI sesuai standard PSAK 50&55

054/Mutiara/PK/X/2010 10070/JPS/RP-GT/ Mutiara-Implementasi PSAK 50&55/MSA/VIII/2010 Tanggal 1 Oktober 2010

Masih progress

2 PT. Misys International Financial Systems

Opics Plus Aplikasi untuk Dealer Treasury

Schedule No. ON15255(L)#BV58 Tanggal 31 Agustus 2009

Februari 2010

3 Bank Indonesia

Simontavar Pelaporan Transaksi Valas Rupiah ke Bank Indonesia

Tidak menggunakan PKS Agustus 2010

4 Bursa Efek Indonesia

Central Trading Platform

Pelaporan Transaksi Trading ke Bursa Efek Indonesia

Tidak menggunakan PKS Agustus 2010

BAB VII



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN UNTUK KEGIATAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

PT Bank Mutiara Tbk senantiasa berusaha menciptakan suasana kegiatan operasi yang harmonis dengan masyarakat luas dan peduli lingkungan, sehingga diharapkan dapat menjadi perusahaan yang terus dicintai masyarakat. Terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, nyaman dan dinamis diyakini sebagai kondisi ideal bagi keberlangsungan dunia usaha manapun. Dilandasi suatu pemikiran bahwa perusahaan adalah bagian dari suatu masyarakat, maka PT Bank Mutiara Tbk menyadari bahwa Perseroan memiliki tanggung jawab sosial untuk mengembangkan masyarakat di sekitarnya, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, sosial dan lingkungan hidup. Tanggung jawab sosial tersebut diwujudkan melalui penerapan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang diyakini dapat menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif, serta mampu menanggapi berbagai perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, yang pada akhirnya bisa menciptakan hubungan yang saling bermanfaat antara Perseroan dengan masyarakat. Kegiatan CSR oleh PT Bank Mutiara Tbk sampai dengan tahun 2010 ini lebih berupa pemberian santunan dalam perayaan acara keagamaan dan sponsorship terdiri dari: PENDIDIKAN

Bantuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan merupakan salah satu hal yang menjadi konsentrasi program CSR PT Bank Mutiara Tbk. Salah satu bentuk kepedulian tersebut diwujudkan dengan menyalurkan sumbangan dana pendidikan kepada Tim Pemberdayaan Kesejahtareaan Keluarga melalui penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Juni 2010. PAUD bertujuan untuk meningkatkan pendidikan dengan memberikan kesempatan belajar sedini mungkin bagi anak-anak dari keluarga pra sejahtera (kurang mampu). KESEHATAN

Donor Darah Kegiatan donor darah diselenggarakan di kantor pusat Bank Mutiara Gedung Sentral Senayan II pada bulan Februari 2010. Kegiatan donor darah ini diikuti oleh karyawan Bank Mutiara dan karyawan dari lingkungan kantor Bank Mutiara, dan berhasil mengumpulkan 75 kantong darah pendonor.

Seminar Kanker Serviks Dengan mengusung tema "Wanita adalah sumber mutiara tak ternilai bagi kehidupan", Bank Mutiara bekerja sama dengan Yayasan Kanker Indonesia untuk menjalankan kegiatan seminar dibarengi dengan penyelenggaraan imunisasi IVA dan pemeriksaan Papsmear yang berlangsung pada bulan April 2010. KEAGAMAAN



Buka Puasa bersama Anak Yatim Pada bulan September 2010, Bank Mutiara mengadakan acara buka puasa bersama dengan anak-anak yatim di Grand Indonesia Shopping Town West Mall Lg-22. Adapun kegiatan ini mengusung tema: ‘Cinta Indonesia, Mutiara Berbagi’. SOSIAL

Bantuan MCK Sebagai bentuk komitmen Bank Mutiara untuk selalu menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat Indonesia, maka melalui program ‘Mutiara Peduli’, pada bulan November 2010 Perseroan memberikan bantuan berupa 10 unit MCK (mandi, cuci, kakus) dan 2 (dua) unit tanki air bagi korban erupsi gunung Merapi di Yogyakarta. Sarana MCK tersebut dibangun di area pengungsian korban musibah gunung Merapi yang berlokasi di Bumi Perkemahan Babarsari Yogyakarta. Pembagian Hewan Qurban Pada bulan November 2010, dalam rangka memperingati hari raya Idul Adha 1431 H, Bank Mutiara menyelenggarakan penyembelihan hewan qurban di kantor cabang Jalan Fatmawati Jakarta. Hewan qurban tersebut kemudian dibagikan kepada masyarakat sekitar dan sebuah yayasan yatim piatu. Selain itu, Bank Mutiara juga menyerahkan hewan qurban tersebut kepada para korban letusan Gunung Merapi di Yogyakarta yang diserahkan langsung di lokasi pengungsian Bumi Perkemahan Bunder, Wonosari, Yogyakarta.

PEDULI LINGKUNGAN HIDUP

Penghijauan Lingkungan (Go Green) Sebagai wujud kepedulian Bank Mutiara kepada lingkungan hidup, pada bulan Desember 2010, Perseroan berpartisipasi dalam kegiatan penyemaian tanaman pantai (mangrove) dan pemberian tanaman produktif seperti jati, sengon dan meranti di daerah Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Berikut ini pemberian/pemakaian dana untuk kegiatan CSR PT Bank Mutiara Tbk selama tahun 2010 : Rincian pelaksanaan CSR PT. Bank Mutiara, Tbk Tahun 2010

NO

MEMO / NOTA

Nilai Nominal (Rp)

Penerima Dana

1 022/Memo/CSD/I/2010 Re: "Persetujuan proposal Donor Darah Mutiara Kasih 2010" 6.350.000 Panitia Donor Darah

2 040/Memo/CSD/II/2010 Re:"Permohonan Persetujuan Partisipasi Turnamen Golf Charity PPDI Peduli Kemanusiaan 2010" 5.000.000 Pengurus ( Akhmad S.)

3 041/Memo/CSD/II/2010 Re:"Permohonan Persetujuan Partisipasi Dalam Acara Bakti Sosial dan Pembagian Sembako"

5.000.000

Bendahara Sinar Matahari (Fitri Mega)

4 063/Memo/CSD/III/2010 Re:"Permohonan Persetujuan Biaya Tambahan Untuk SDN 07 Apar Pariaman"

6.680.000

Tim Pelaksana SMKN Pariaman Padang



5 076/Memo/CSD/III/2010 Re:"Persetujuan Proposal Seminar Kanker Serviks"

10.045.000 Panitia Kanker Serviks

6 081/Memo/CSD/III/2010 Re:"Persetujuan Proposal Seminar Kewirausahaan dan Waralaba "

5.000.000

Ketua Panitia Undip (Hernawati) BNI

7 112/Memo/CSD/V/2010 Re: "Permohonan Persetujuan Bantuan Dana Pembangunan Ruangan Kelas Madrasah Tsanawiyah Darul Falah Dan Asrama Untuk Anak Terlantar, Duafa, Yatim dan Yatim Piatu

1.000.000

Panitia Pembangunan MTS dan Asrama Darul Falah BRI Balaraja

8 111/Memo/CSD/V/2010 Re:"Permohonan Persetujuan Bantuan Dana Pembangunan TPA AL-KAUSAR"

2.000.000 Panitia - BTN Klp Gading

9 141/Memo/CSD/VI/2010 Re: "Permohonan Bantuan Untuk PAUD Dahlia RW 09"

3.000.000 PAUD - Dahlia Nurjanah

10 139/Memo/CSD/VI/2010 Re: "Permohonan Bantuan Pembangunan Rumah Autis"

5.000.000

Panitia Rumah AUTIS B. Mandiri

11 142/Memo/CSD/VI/2010 Re: "Permohonan Persetujuan Proposal Jumbara PMR PMI Ke-VII & Bhakti Sosial"

3.000.000

Panitia PMI DKI Jakarta BNI Kramat

12 233/Memo/CSD/VIII/2010 Re: 'Permohonan Persetujuan Proposal Panitia Sains 2010 Institut Pertanian Bogor"

11.000.000 Panitia BCA M. Rifkianda

13 235/Memo/CSD/VIII/2010 Re: " Permohonan Persetujuan Proposal Rumah Singgah Sakinah Wa Rahmah Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah "

5.000.000

Yayasan Rumah Singgah B Mandiri

14 316/Memo/CSD/XI/2010 Re:" Permohonan Persetujuan Penyelenggaraan Qurban"

5.855.000 Panitia Qurban

15 479/Memo/CSD/XII/2010 Re: " Permohonan Pelaksanaan bantuan MCK Merapi Yogyakarta"

25.300.000 Panitia MCK Yogyakarta

TOTAL

99.230.000

Kesimpulan Umum Hasil Self Assesment Pelaksanaan GCG Bank



Berdasarkan lampiran Kertas Kerja Self Assessment GCG dan Summary Perhitungan Nilai Komposit Self Assesment GCG tersebut, maka disampaikan Kesimpulan Umum hasil penilaian (Self Assesment) atas pelaksanaan GCG PT Bank Mutiara Tbk untuk tahun 2010 sebagai berikut: a. Diperoleh Nilai Komposit sebesar 2.350, dengan Predikat Komposit yaitu “BAIK”

sesuai dengan tabel berikut:

Nilai Komposit Predikat Komposit Nilai Komposit < 1.5 Sangat Baik

1.5 < Nilai komposit < 2.5 B A I K 2.5 < Nilai Komposit < 3.5 Cukup Baik 3.5 < Nilai Komposit < 4.5 Kurang Baik 4.5 < Nilai Komposit < 5 Tidak Baik

b. Peringkat masing-masing faktor adalah sebagai berikut:

No Aspek yang Dinilai Peringkat 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 2 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi 2 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite 3 4. Penanganan Benturan Kepentingan 2 5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank 3 6. Penerapan Fungsi Audit Intern 2 7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern 2 8. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Interen 3 9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan

Debitur Besar (Large Exposures) 3

10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal

2

11. Rencana Strategis Bank 3 NILAI KOMPOSIT 2.350

c. Kelemahan yang sangat menonjol adalah:

1. Penerapan Fungsi Kepatuhan bank cukup baik, namun masih ada beberapa permasalahan ”warisan” dari manajemen lama yang belum teratasi. Hal ini tercermin dari:

- Pelampauan BMPK (namun tidak terdapat pelanggaran BMPK) - Masih terdapat Pelanggaran NPL bruto sebesar 24,84%, tetapi NPL netto sebesar

4,84% sudah patuh sesuai ketentuan Bank Indonesia.

2. Pelaksanaan Manajemen Risiko belum didukung oleh Sistem Informasi Manajemen yang dapat membantu bank melakukan mitigasi risiko secara sistematis (umumnya masih dilakukan secara manual).

3. Bank belum mempunyai sistem komputer yang dapat mendukung penerapan action plan APU dan PPT (masih dilakukan manual).



d. Kekuatan pelaksanaan GCG bank adalah:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi dengan kondisi:

- Komposisi dan Kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi sudah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank.

- Dewan Komisaris dan Direksi telah bertindak dan mengambil keputusan secara independen.

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG.

- Rapat Dewan Komisaris dan Direksi dapat terselenggara secara efektif dan efisien.

- Aspek transparansi telah dilaksanakan dengan baik oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite dengan kondisi:

- Komposisi dan Kompetensi Komite-Komite telah sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank.

- Pelaksanaan tugas Komite-Komite telah berjalan efektif.

- Rapat Komite-Komite terselenggara efektif dan efisien.

3. Penanganan benturan kepentingan dengan kondisi; Bank telah mampu menghindari potensi terjadinya benturan kepentingan melalui kebijakan interen yang komprehensif dengan enforcement yang baik.

4. Penerapan Fungsi Kepatuhan telah diupayakan lebih baik namun masih terdapat Pelampauan BMPK dan Pelanggaran NPL Gross yang sudah dimasukkan dalam action plan mengenai upaya-upaya perbaikannya.

5. Penerapan Fungsi Audit Intern sudah baik dan tetap independen serta obyektif, selain itu pedoman intern telah sesuai dengan standar minimum SPFAIB. Penerapan Fungsi Audit Ekstern telah berjalan cukup baik.

6. Penerapan fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern telah diupayakan cukup baik dan efektif dalam mengendalikan seluruh risiko bank, antara lain pemantauan kebijakan, prosedur, penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif untuk memelihara kondisi internal bank yang sehat.

7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan GCG dan laporan internal dengan kondisi; Informasi keuangan dan non keuangan telah disajikan secara transparan dan memadai kepada stakeholders sesuai ketentuan yang berlaku.

8. Bank secara aktif telah melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR).



9. Rencana Bisnis Bank dengan kondisi; disusun dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat.

Demikianlah disampaikan, dan terima kasih atas perhatian Bank Indonesia. Jakarta, 26 Mei 2011 PT Bank Mutiara Tbk. Hormat kami, Maryono Pontas R. Siahaan Direktur Utama Komisaris Utama

Summary Perhitungan Nilai Komposit Self Assessment GCG PT. Bank Mutiara, Tbk. Desember 2010

Bobot Peringkat Nilai No. Aspek Yang Dinilai

(a) (b) (a) x (b)

CATATAN *)

1 Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

10,00% 2 0,200

1) Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota

Dewan Komisaris sesuai ukuran dan kompleksitas usaha Bank, memenuhi ketentuan.

2) Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.

3) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, namun masih terdapat kelemahan minor.

4) Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara efektif dan efisien.

5) Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris baik dan tidak pernah melanggar ketentuan / perundangan yang berlaku

2 Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

20,00% 2 0,400

1) Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota

Direksi sesuai ukuran dan kompleksitas usaha Bank, serta telah memenuhi ketentuan.

2) Seluruh Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.

3) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, namun masih terdapat kelemahan minor.

4) Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara efektif dan efisien.

5) Aspek transparansi anggota Direksi baik dan tidak pernah melanggar ketentuan / perundangan yang berlaku

3 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

10,00% 3 0,300

1) Komposisi dan kompetensi Komite-komite cukup sesuai

dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.

2) Pelaksanaan tugas komite-komite berjalan cukup efektif namun masih terdapat kelemahan minor.

3) Rekomendasi Komite-komite cukup bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan acuan putusan Dewan Komisaris.

4) Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan pedoman interen dant terselenggara secara cukup efektif dan fisien.

4 Penanganan Benturan Kepentingan

10,00% 2 0,200

1) Bank memiliki kebijakan system dan prosedur penyelesaian

benturan kepentingan yang lengkap dan efektif. 2) Benturan kepentingan telah diungkap pada setiap

keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat dan diadministrasikan / terdokumentasi dengan baik.

3) Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan bank.

5 Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

5,00% 3 0,150

1) Kepatuhan Bank cukup baik namun pernah melakukan

pelanggaran yang tidak material terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen yang telah dibuat, dan akan diselesaikan pada masa triwulan berikutnya.

2) Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan cukup efektif.

3) Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan sebagian satuan kerja operasional

4) Pedoman, system dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia secara cukup lengkap, terkini dan sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.

6 Penerapan Fungsi Audit Intern

5,00% 2 0,100

1) Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan efektif dan

memenuhi pedoman intern serta sesuai standar minimum yang ditetapkan SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang apabila tidak segera diatasi dengan tindakan rutin.

2) SKAI menjalankan fungsinya cukup independen dan obyektif.

7 Penerapan Fungsi Audit Ekstern

5,00% 2 0,100

1) Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik efektif dan sesuai

dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan namun terdapat kekurangan minor.

2) Kualitas dan cakupan hasil akuntan publik baik. 3) Pelaksanaan audit oleh KAP independen

8 Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern

7,50% 3 0,225

1) Manajemen cukup efektif mengidentifikasi dan

mengendalikan seluruh risiko Bank . 2) Manajemen cukup aktif pemantauan kebijakan, prosedur,

penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan cukup efektif untuk memelihara kondisi internal bank yang sehat.

3) Prosedur dan penerapan pengendalian interen bank cukup komprehensif dan cukup sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi bank.

4) Manajemen cukup efektif dalam memantau kesesuaian kondisi bank dengan prinsip pengelolaan bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta cukup sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal bank.

5) Penerapan pengendalian internal menunjukkan adanya kelemahan yang tidak material.

9

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) Dan Debitur Besar (Large Exposures)

7,50% 3 0,225

1) Bank telah memiliki kebijakan, system dan prosedur tertulis

yang cukup uptodate, dan cukup lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.

2) Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian, namun ada pelampauan BMPK yang belum diselesaikan, karena masih dalam jangka waktu penyelesaian action plan.

3) Diversifikasi penyediaan dana cukup merata. 4) Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada

pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan cukup independen.

10

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan pelaksanaan GCG dan laporan Internal

15,00% 2 0,300

1) Bank tranparan menyampaikan informasi keuangan dan

non keuangan kepada public melalui home page dan media yang memadai.

2) Cakupan informasi keuangan dan non keuangan tersedia secara lengkap, akurat, terkini dan utuh.

3) Bank tranparat menyempaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai

4) Cakupan Lap. Pelaksanan GCG lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku.

5) Sistem informasi manajemen bank khususnya terkait system pelaporan internal bank mampu menyediakan data dan informasi dengan akurat dan lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.

11 Rencana Strategis Bank

5,00% 3 0,150

1) Rencana bisnis bank cukup sesuai dengan visi dan misi

bank serta rencana korporasi bank. 2) Rencana korporasi dan rencana bisnis bank disusun cukup

realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal, internal, prinsip kehati-haitan & azas perbankan yang sehat.

3) Realisasi rencana bisnis cukup sesuai dengan target 4) Moderate strategic risk rating

Nilai Komposit

100,00% 2,350 * : berisikan penjelasan mengapa penilai memberikan peringkat sebagaimana pada kolom (b)

Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2010

Documents