Tahapan Audit Belanja Modal

Audit Belanja Modal

Pemeriksaan Belanja Langsung Barang dan Jasa - ModalOleh:Rima Novi KartikasariGinrey Shandy AlgamI Gede Yudi PrimantaUntuk setiap kegiatan/pekerjaan yang disampel apakah telah dibentuk Panitia Pengadaan, PPK, dan PPTK. Apabila ada, dapatkan SK Panitia Pengadaan dan teliti apakah unsur-unsurnya telah sesuai dengan ketentuan. Apabila tidak ada atau unsur-unsurnya tidak sesuai ketentuan, tanyakan sebab-sebabnya dan evaluasi akibatnya.

Untuk setiap kegiatan/pekerjaan yang disampel, periksa apakah kontrak atau perjanjian pekerjaan telah memuat pokok-pokok yang diperjanjikan, antara lain harga yang pasti, jangka waktu pelaksanaan, cara pembayaran, sanksi keterlambatan/kelalaian, dan ketentuan hukum apabila terjadi perselisihan.

Lakukan pemeriksaan apakah terdapat duplikasi pembiayaan atas suatu kegiatan tertentu dari sumber dana yang berbeda atau adanya tumpang tindih kegiatan proyek antara kegiatan Kabupaten dan Propinsi

Pengukuran Belanja ModalPengakuan Belanja ModalPenggunaan Belanja ModalPenggunaan Belanja ModalTujuan dan Lingkup Audit

Perencanaan AuditPelaksanaan AuditPengendalian InternalSebuah sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang agar manajemen mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan dan prosedur tersebut sering kali disebut sebagai pengendalian, dan secara kolektif, akan membentuk suatu pengendalian internal entitas. Tiga tujuan umum dalam merancang sistem pengendalian internal:

SPIPPemantauanPengendalian InternInformasi & KomunikasiKegiatan PengendalianPenilaian RisikoLingkungan Pengendalian

Identifikasi RisikoSarana KomunikasiManajemen Sistem InformasiPemantauan BerkelanjutanEvaluasi TerpisahTindak LanjutPembinaan Sumber Daya ManusiaPengendalian Pengelolaan Sistem InformasiPengendalian Fisik atas AsetPenetapan & Reviu Indikator & Ukuran KinerjaPemisahan FungsiOtorisasi Transaksi dan Kejadian PentingPencatatan yang Akurat dan Tepat WaktuPembatasan Akses atas Sumber DayaAkuntabilitas terhadap Sumber DayaReviu atas Kinerja Instansi PemerintahDokumentasi atas Sistem Pengendalian InternKebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDMPendelegasian Wewenang dan Tanggung JawabStruktur Organisasi yang Sesuai KebutuhanKepemimpinan yang KondusifKomitmen terhadap KompetensiPenegakan Integritas dan EtikaPeran APIP yang EfektifHubungan Kerja yang Baik Ps. 4Ps. 13Ps. 18Ps. 41Ps. 43Analisis RisikoMengevaluasi Penerapan Pengendalian InternalHasil Pengujian Pengendalian InternalTransaksiSaldo AkunPenyajian dan PengungkapanKeterjadian transaksi dan kejadian yang telah dicatat memang benar-benar terjadi dan terkait dengan entitas tersebutKeberadaan aset, kewajiban, dan ekuitas benar-benar adaKeterjadian mengungkapkan transaksi dan kejadian yang telah terjadiKelengkapan semua transaksi dan kejadi-an yang seharusnya dicatat telah dicatatKelengkapan semua aset, kewajiban dan ekuitas yang seharusnya dicatat telah dicatatKelengkapan seluruh pengungkapan yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan telah dimasukkanAkurasi Jumlah dan data lain terkait dengan transaksi yang dicatat dan kejadian-kejadian telah dicatat dengan tepatPenilaian dan alokasi aset, kewajiban dan ekuitas telah dimasukkan dalam laporan keuangan dengan jumlah yang tepat serta setiap hasil penilaian penyesuaian telah dicatat dengan tepatAkurasi dan penilaian informasi keuang-an dan informasi lainnya telah diungkapkan dengan tepat pada jumlah yang tepatKlasifikasi transaksi dan kejadian telah dicatat di akun yang tepatKlasifikasi dan pemahaman informasi keuangan dan informasi lainnya telah disajikan dengan tepat dan telah dijelaskan dan diungkapkan secara tepat dan jelasPisah batas transaksi dan kejadian telah dicatat di periode pembukuan yang benarHak dan kewajiban aset yang dimiliki atau berada di bawah kendali entitas merupakan hak entitas tersebut, serta kewajiban merupakan kewajiban dari entitas tersebutAudit Belanja Barang/Jasa - ModalAudit Aset TetapRekonsiliasi Belanja Modal dan Aset TetapAkunData/LaporanRekonsiliasiRisiko Salah SajiAset Tetap dan Belanja ModalNeraca dan Laporan Real-isasi Anggaran(Belanja Modal + Penam-bahan dari hasil inventar-isasi) = (Saldo Aset Tetap per 31 Des 200X Saldo Aset Tetap per 31 Des 200X-1) +/- mutasi masuk /keluarHibah aset tetap yang tidak diungkapkan, penghapusan aset tetap yang tidak diung-kapkan, salah pengelom-pokkan anggaran, aset te-tap kurang/lebih sajiAset TetapNeraca dan Daftar Inven-taris BarangTotal Aset Tetap menurut Daftar Inventaris Barang intrakomptabel = Total Aset Tetap di NeracaAset tetap yang dilaporkan tidak ada, aset tetap yang diperoleh dari hibah belum dicatat, kesalahan kompila-siPelaporan Hasil AuditPemeriksaan Belanja Modal Prosedur UmumDapatkan daftar anggaran dan realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten XXX TA 2012 posisi terakhir.

Lakukan pengambilan sampel pemeriksaan Belanja Daerah khusus pada akun Belanja Modal.

Berdasarkan anggaran dan realisasi Belanja Modal, lakukan pengambilan sampel SKPD dengan pertimbangan besarnya jumlah anggaran belanja dan kompleksitas kegiatan yang ditangani oleh SKPD.

Untuk setiap SKPD sampel, minta struktur organisasinya dan rincian jumlah SDM-nya.

LRA Pemerintah Kabupaten XXX Tahun Anggaran 2012NoUraian Anggaran (Rp)Realisasi%1.Belanja Tidak LangsungBelanja Pegawai Belanja BungaBelanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga

175.485.253.241,00 145.706.402.241,00 0,001.200.000.000,00 14.060.000.000,00 6.860.000.000,000,00 6 .458.851.000,00 1.200.000.000,00 161.064.326.094,00 135.203.642.094,00 0,000,00 11.600.000.000,00 6.827.446.000,00 0,00 6.358.075.000,00 1.075.163.000,00 91,79 92,80 0,00 0 ,00 82.51 99,53 0, 00 98,44 89,602.Belanja LangsungBelanja Pegawai Belanja Barang dan JasaBelanja Modal 279.398.829.675,00 22.282.808.650,00 86.147.334.707,00170.968.686.318,00227.388.260.464,00 17.491.300.007,00 61.419.891.865,00148.477.068.592,0081,39 78,5071,30 86,85JUMLAH BELANJA454.884.082.916,00 388.452.586.558,0085,40

Ilustrasi :Pemeriksaan Belanja ModalTahun Anggaran 2012 Pemerintah Kabupaten XXX melalui Pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten XXX menganggarkan Belanja Modal untuk Pembangunan Gedung Sekolah sebesar Rp4.310.697.200,00 dengan realisasi sebesar Rp4.273.364.200,00 atau 99,14%.

Atas realisasi tersebut, dilakukan pengujian secara sampling terhadap kegiatan pembangunan gedung baru sekolah, antara lain:SMK Mimpi sebesar Rp990.683.000,00; SMA Harapan sebesar Rp990.665.000,00;Prosedur Pemeriksaan atas Perencanaan BelanjaUntuk setiap SKPD sampel, dokumentasikan mekanisme perencanaan penganggaran dan pelaksanaan belanja modal.Teliti apakah rencana pengadaan barang dan atau jasa dibuat berdasarkan rencana kebutuhan pengguna atau masyarakat, berdasarkan skala prioritas, dan rencana pengembangan kegiatan.Periksa proses penentuan jumlah dan harga satuan yang ada dalam dokumen perencanaan.Teliti apakah penentuan jumlah barang sesuai dengan rencana kebutuhan. Cek prosedur penentuan harga satuan, apakah telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.Minta daftar pendukung informasi penentuan harga satuan. Lakukan konfirmasi kepada PPTK dan Penerima Barang terkait pedoman/acuan yang digunakan dalam penentuan harga satuan.

Informasi Penentuan Harga SatuanPara PPTK dan Panitia pengadaan barang dan jasa menjelaskan bahwa pembuatan EE mempedomani harga satuan yang terdapat pada Buku Standar Harga Satuan yang disusun dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten XXXX TA 2011, bukan standar harga satuan kebutuhan yang telah disahkan oleh Bupati XXXX Tahun 2011.

KriteriaPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Pasal 7 ayat (3) yang menyebutkan bahwa perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan standar harga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Keputusan Bupati XXX Nomor : 189.1/256/KPTS-BUP/2012 tentang Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten XXX Tahun Anggaran 2012 yaitu: 1) Pasal 2 (dua) menyebutkan Standar Satuan Harga Barang sebagaimana dimaksud diktum kesatu merupakan pedoman dan harga tertinggi untuk menyusun Anggaran pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan maupun perawatan barang kebutuhan Pemerintah Kabupaten XXX, namun dalam pelaksanaannya agar menggunakan harga yang terendah serta layak dan sesuai dengan harga pasar pada waktu itu; 2) Pasal 3 (tiga) menyatakan apabila barang yang dibutuhkan harganya lebih tinggi dari Standar Harga yang telah ditetapkan atau tidak tercantum dalam lampiran keputusan ini maka terlebih dahulu harus meminta persetujuan dari Bupati XXX melalui Tim Standarisasi Harga Barang dan Jasa (Bagian Perekonomian).Harga Satuan yang berpengaruh signifikan terhadap nilai pekerjaan No. BahanSatuanHarga per Satuan TA 2012 EE (Rp)Std. Bupati (Rp) 1 Semen Padang PortlandKg1200945 2.PasirPasang UrugBetonm3m3 m396.50091.500110.00078.750 73.500 92.400KKA: Analisis Kewajaran HargaNoKontrak Harga EE/OE (Rp) Harga EE Setelah koreksi Harga Kontrak (Rp) Selisih (Rp)(1)(2)(3)(4)(5)(6)=(4)-(5)1. Pembangunan SMK Mimpi1.000.000.000,00857.030.160,74990.683.000,00133.652.839,262.Pembangunan SMA Harapan1.000.000.000,00858.273.079,69990.665.000,00132.391.920,31 Jumlah266.044.759,57Prosedur Pemeriksaan Pelaksanaan BelanjaUntuk setiap SKPD sampel, minta daftar rencana pengadaan dalam satu tahun dilengkapi dengan rencana waktu pengadaan, nilai pekerjaan, dan metode pengadaan selama Tahun Anggaran yang diperiksa (termasuk nomor kontrak, nama rekanan, jangka waktu pelaksanaan, nilai kontrak, realisasi pembayaran, dll.). Berdasarkan daftar realisasi kegiatan/pekerjaan Belanja Modal dan Belanja Barang/Jasa yang diperoleh untuk masing-masing SKPD sampel, pilih sampel kegiatan atau pekerjaan yang akan diperiksa (attribute sampling).Teliti apakah metode pengadaan yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan dalam Perpres 54 tahun 2010 dan perubahan-perubahannya, serta peraturan terkait lainnya. Untuk setiap kegiatan/pekerjaan yang disampel, minta dokumen pengadaan mulai dari proses lelang s.d. penyerahan hasil pekerjaan (PHO dan FHO), termasuk backup data (quantity), as built drawing, BA PHO dan FHO, dokumen pembayaran, dll. yang terkait pekerjaan.Untuk penetapan metode penunjukan langsung atas pekerjaan, minta dokumen pendukung terkait justifikasi alasan keadaan tertentu.

Informasi UmumPekerjaan:Pembangunan Gedung Sekolah SMK HarapanSurat Perjanjian Kerja

:SPK Nomor 425.1/06/KPA DIKMEN/PGS-APBD/DISDIK-XI/2008 tanggal 10 November 2008Item Pekerjaan

:Pembangunan ruang kelas baru 5 lokalRuang Majelis GuruToilet SiswaRekanan:CV IPPMetode Pengadaan:Penunjukan LangsungNilai Kontrak :Rp990.665.000,00Jangka waktu pelaksanaan kontrak :40 hari kalender terhitung mulai tanggal 10 November s.d 10 Desember 2012Sumber Dana:APBD Kabupaten XXXStatus Pembayaran: Lunas dengan bukti SP2D terakhir Nomor 900/1166/BL/SP2D/DPPKA-2008 tanggal 24 Desember 2012 dengan jumlah total pembayaran sebesar Rp990.665.000,00.KriteriaPerpres 54/2010 Pasal 17 poin 2(g) menetapkan bahwa ULP bertanggung jawab menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Perpres 54/2010 Pasal 38 menetapkan bahwa penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal:a. keadaan tertentu; b. pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/ Jasa Lainnya yang bersifat khusus.KKA Pengujian Pelaksanaan Belanja Tidak adanya dokumen pendukung yang menjustifikasi alasan keadaan tertentu dalam penetapan metode penunjukan langsung atas rekanan dalam Pembangunan gedung SMK Mimpi dan SMK Harapan.

Prosedur Pengujian FisikUntuk setiap kegiatan/pekerjaan yang disampel, minta dokumen pengadaan/SPK mulai dari proses lelang s.d. penyerahan hasil pekerjaan (PHO dan FHO), termasuk backup data (quantity), laporan progress fisik, as built drawing, BA PHO dan FHO, dokumen pembayaran, dll. yang terkait pekerjaan.Untuk masing-masing kegiatan/pekerjaan yang disampel, lakukan pemeriksaan fisik terhadap atau hasil pekerjaan, baik kualitas maupun kuantitasnya sesuai SPK dan as built drawingLakukan penilaian apakah pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam kontrak/perjanjian.Lakukan pemeriksaan fisik dengan menguji kuantitas fisik dibandingkan dengan kuantitas dalam perjanjian/kontrak.Periksa apakah atas hasil-hasil pengadaan barang/konstruksi yang telah selesai dikerjakan/diterima, telah berfungsi dengan baik dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya.Periksa fisik hasil pekerjaan/pembelian, apakah telah sesuai dengan kontrak.Dokumentasikan hasil pemeriksaan fisik dalam bentuk foto dan Berita Acara Pemeriksaan PekerjaanApabila terdapat ketidaksesuaian antara dokumen dan fisik dapatkan dasar pertimbangannya dan apakah sudah dikenakan sanksi.