swastanisasi bumn

MATA KULIAH PEREKONOMIAN INDONESIA

DOSEN : Drs. Djoko Santoso, M.Si.

Swastanisasi BUMN

Disusun oleh :

1.

2.

3.

4.

5.

S1 MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SEMARANG

2015

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

            Pemerintah Indonesia mendirikan BUMN dengan duatujuan utama, yait tujuan yang bersifat ekonomi dan tujuan yangbersifat sosial. Dalam tujuan yang bersifat ekonomi, BUMNdimaksudkan untuk mengelola sektor-sektor bisnis strategis agartidak dikuasai pihak-pihak tertentu. Bidang-bidang usaha yangmenyangkut hajat hidup orang banyak, seperti perusahan listrikdan minyak, dan gas bumi. Dengan adanya BUMN diaharapkan dapatterjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakatyang berada disekitar lokasi BUMN. Tujuan BUMN bersifat sosialantara lain dapat dicapai melalui perekrutan tenaga kerja olehBUMN. Upaya untuk membangkitkan kerja dalam mendukung kelancaranproses kegiatan usaha. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintauntuk memberdayakan usaha kecil, menengah dan koperasi yangberada disekitar lokasi BUMN.

            Namun dalam kurun waktu 50 tahun semenjak BUMNdibentuk, BUMN secara umum belum menunjukkan kinerja yangmenggembirakan. Perolehan laba yang dihasilkan masih sangatrendah. Sementara itu, sesat ini pemerintah Indonesia masih harusberjuang untuk melunasi pinjaman luar negeri yang disebabkan olehkrisis ekonomi tahun 1997 lalu. Dan salah satu upaya yang

ditempuh pemerintah untuk dapat meningkatkan pendapatannya adalahdengan melakukan privatisasi BUMN.

            Namun demikian, privatisasi BUMN telah mengandung Prodan Kontra dikalangan masyarakat. Sebagaian masyarakatberpendapat bahwa  BUMN adalah aset Negara yang harus tetapdipertahankan kepemilikannya oleh pemerintah, walaupun tidakmendatangkan manfaat kara terus merugi. Namun adapula kalanganmasyarakat yang berpendapat bahwa pemerintah tidak perlusepenuhnya memiliki BUMN, yang penting BUMN tersebut dapatmendatangkan manfaat yang lebih baik bagi Negara dan masyarakatIndonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. PRIVATISASI BUMN

2.1.1. Pengertian  Privatisasi

Terdapat banyak defenisi yang diberikan oleh para pakar berkenaandengan istilah privatisasi. Beberapa pakar bahkan mendefenisikanprivatisasi dalam arti luas, seperti J.A. Kay dan D.J.Thomson sebagai “means of changing relationship between the govermengt andprivate sector”. Mereka mendefenidikan privatisasi sebagai carauntuk mengubah hubungan antra pemerintah dan sektor swasta

Istilah privatisasi sering diartikan sebagai pemindahan kepemilikan industri dari pemerintah ke sektor swasta yang berimplikasi kepada dominasi kepemilikan saham akan berpindah ke pemegang saham swasta. Privatisasi adalah suatu terminology yang mencakup perubahan hubungan antara pemerintah denga sektor swasta, diman aperubahan yang paling signifikan adanya disnasionalisasi penjuln kepemilikan public.

Sesuai Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pengertian Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalamrangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat. Berdasarkan pengertian privatisasi tersebut maka Kementerian Negara BUMN mengenai privatisasi adalah: Mendorong BUMN untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan guna menjadi champion dalam industrinya serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan sahamnya.

.

2.1.2. Tujuan Privatisasi

Pada dasarnya kebijakan privatisasi ditunjukkan untuk berbagai aspek harapan, dilihat dari aspek keuangan, pembenahan internal manajemen (jasa dan organisasi) ekonomi dan politik. Tujuan privatisasi

1. a.      Dari sisi pembenahan internal manajemen:1. Meningkatkan efesiensi  dan produktifitas2. Mengurangi peran Negara dalam pembuatan keputusan

3. Mendorong penetapan harga komersial, organisasi yang berorientasi pada keuntungan dan perilaku bisnis yang menguntungkan.

4. Meningkatkan pilihan konsumen

1. b.      Dari sisi ekonomi tujuanya adalah :1. Meperluas kekuatan pasar dan meningkatkan persaingan.2. Mengurangi ukuran sektor public  dan membuka pasar baru untuk

modal swasta.

1. c.       Dari segi politik1. 1.      Mengendalikan kekuatan asosiasi/perkumpulan bidang

usaha bisnis tertentu dan memperbaiki pasar tenaga kerja agar lebih fleksibel;

2. Mendorong kepemilikan saham untuk individu dan karyawan serta memperluas kepemilikan kekayaan;

3. Memperoleh dukungan politik dengan memenuhi permintaan industri dan menciptakan kesempatan lebih banyak akumulasi modal spekulasi;

4. Meningkatkan kemandirian dan individualisme.

2.1.3. Manfaat Privatisasi BUMN

Manfaat dari program privatisasi pada dasarnya dapat ditinjau berdasarkan manfaat bagi perusahaan BUMN itu sendiri, manfaat bagi negara serta manfaat bagi masyarakat

1. a.    Bagi Pemerintah

Manfaat privatisasi bagi Negara adalah membantu memperkuatkapitalisasi pasar modal, mengembangkan sarana investasi, menjadisumber pendanaan bagi APBN (dari hasil divestasi), membantumengembangkan sektor riil, dan mendorong perbaikan iklim investas

1. b.   Bagi Perusahaan BUMN

Bagi perusahaan BUMN yang bersangkutan privatisasi diharapkan dapatmemberikan manfaat dalam hal:

 (a) memperbaiki penerapan dan praktik Good Corporate Governance (GCG),

 (b) mendapat akses dan sumber pendanaan baru untuk pertumbuhan perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan, dan

(c) dalam hal privatisasi melalui Strategic Sale (SS) bermanfaat untuk pengembangan pasar, alih teknologi, networking dan peningkatan dayasaing perusahaan. 

1. c.    Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, privatisasi diharapkan dapat memberikan manfaatyaitu memperluas kepemilikan (penjualan saham melalui pasarmodal), menciptakan lapangan kerja karena peningkatan aktivitasekonomi, dan memperbaiki kualitas jasa & produk melaluipertumbuhan perusahaan serta peningkatan partisipasi dan kontrolmasyarakat investor terhadap perusahaan.

2.1.4. Metode Privatisasi

Banyak metode yang ada dalam rangkapelaksanaan privatisasi.BUMN di Indonesia, namun agar dapatberjalan dengan baik tentunya pemilihan strategi privatisasiharuslah direncanakan dengan matangagar berhasil dan mencapaitujuan yang ditetapkan. Jenis BUMN,kondisi BUMN, serta situasisosial politik dari suatu negara jugaadalah beberapa faktor yangmenentukan sukses tidaknya privatisasidilakukan. Beberapastrategi yang dapat dipilih, antara lainpublicoffering, private

sale, new private investment, sale of assets,fragmentation, management/employeebuy out, kontrak manajemen,kontrak/sewa aset, atau likuidas

1. Public Offering

Pada strategipublic offering, pemerintah menjual kepadapublik semuaatau sebagian saham yang dimiliki atas BUMNtertentu kepada publikmelalui pasar modal. Umumnya, pemerintahhanya menjual sebagiandari saham yang dimiliki atas BUMNtersebut. Strategi ini akanmenghasilkan suatu perusahaan yang dimiliki bersama antarapemerintah dan swasta. Proporsi kepemilikan pemerintah atas BUMNini akan menurun.

Public offering ini cocok untuk memprivatisasi BUMN yang cukupbesar,memiliki potensi keuntungan yang memadai dalam waktudekat dapatdirealisasi. BUMN harus bisa memberikan informasi lengkap tentangkeuangan, manajemen, dan informasi lainnya,yang diperlukanmasyarakat sebagai calon investor.

Public offeringini akan dapat terealisasi apabila telah tersediapasar modal, atau suatu badan formal yang dibentuk dalamrangkamenginformasikan, menarik, dan menjaring publik. Di sampingituharus cukup tersedia likuiditas di pasar modal tersebut.Metode public offering telah dipilih dalam rangka privatisasibeberapaBUMN di Indonesia, antara lain PT. SemenGresik, PT.Indosat,PT. Timah, PT. Telkom, PT. Aneka Tambang, dan Bank BNI.

1. Private Sale

Pada strategi ini, pemerintah menjual semua atau sebagiansahamyang dimiliki atas BUMN tertentu kepada satu atau sekelompokinvestor tertentu. Calon investor pada umumnya sudahdiidentifikasi terlebih dulu, sehingga pemerintah dapatmemilihinvestor mana yang paling cocok untuk dijadikan partnerusahanya.Strategi private sale ini fleksibel, tidak harus melalui

pasarmodal.Cocok untuk privatisasi BUMN yang memiliki kinerjarendah, yang belum layak untuk melakukan public offering. BUMNini memerlukan investor yang memiliki usaha di bidang industriyang sama, memiliki posisi keuangan yang kuat, dan memilikikinerja dan teknologi yang baik. Strategi ini juga cocok untuknegaranegara yang belum memiliki pasar modal, atau belum memilikibadan formal yang mampu menjaring investor.

1. New Private Investment

New private investment dapat ditempuh oleh pemerintah apabilapemerintah atau BUMN menghadapi keterbatasan untuk mengembangkanusaha BUMN tersebut. Dalam hal ini, pemerintah tidak menjualsaham yang dimiliki atas BUMN, tetapi mengundang investor untukmenyertakan modal, sehingga modal BUMN akan bertambah. Penambahanmodal tersebut sepenuhnya masuk ke BUMN, dan tidak ada dana yangditerima oleh pemerintah secara langsung. Kebijakan ini akanmenyebabkan proporsi kepemilikan saham pemerintah atas BUMNtersebut menjadi berkurang. New private investment cocok untukmengembangkan BUMN, namun BUMN mengalami kekurangan dana, misalnyadalam rangka meningkatkan kapasitas produksi atau menyediakaninfrastruktur dalam rangka peningkatan produksi. Jadi sasaranutamanya bukan untuk menjual BUMN tersebut.

1. Sale of Assets

Pada strategi ini pemerintah tidak menjual saham yangdimilikiatas saham BUMN tertentu, tetapi menjual aset BUMNsecara langsungkepada pihak swasta. Alternatif lain, pemerintahtidak menjualaset BUMN secara langsung, tetapimenggunakannya sebagaikontribusi pemerintah dalampembentukan perusahaan baru,bekerjasama dengan pihakswasta. Dalam memilih mitra usaha,tentunya pemerintah akanmemilih pihak-pihak yang telah dikenalsebelumnya. Kebijakanpenjualan aset ini lebih fleksibel dan lebihmudah dilaksanakan,dibandingkan menjual perusahaan secarakeseluruhan. Kebiajakanini cocok untukdilaksanakan apabila

menjual perusahaan secarakeseluruhan merupakan target yang sulitdicapai. Pemerintah dapatmenjual seluruh aset yang dimilikiBUMN, write off semua utang, dan melikuidasi BUMN tersebut.

1.  Fragmentation

Pada strategi fragmentation ini, BUMN direorganisasi ataudipecah-pecah (fragmentation) menjadi beberapa perusahaanatau dibuatsuatu holding company dengan beberapa anakperusahaan. Salah satuatau beberapa anak perusahaankemudian dijual kepada pihak swasta.Kebijakan ini akan menghasilkan beberapa pemilik baru atas satuBUMN sehingga diharapkan dapat menciptakan suasana bisnisyanglebih kompetitif. Strategi ini cocok untuk menjual BUMN yangbesar dengan harga yang mahal. Karena mahal biasanya tidak banyakcalon investor yang tertarik untuk membeli. Dengan dipecah-pecah,harganya menjadi lebih murah dan alternatif untuk seoranginvestor untuk membeli menjadi lebih banyak, dimana ia dapatmemilih bagian yang paling menarik untuk dibeli.

1.  Management/Employee Buy Out

Pada strategi ini, Pemerintah mengalokasikan sejumlahsaham untukdibeli oleh para manajer dankaryawan BUMN, ataukoperasi karyawanBUMN. Strategi ini cocok untuk transferkepemilikan BUMN daripemerintah kepada para manajer dankaryawan BUMN. Dengan memilikisaham, para manajer dan karyawan BUMN diharapkan akan bekerja lebihserius, sehinggakinerja BUMN akan meningkat. Strategi ini jugacocok untuk BUMNyang akan diprivatisasi, namun belum layak untukmelakukan publik offering karena kinerjanya yang kurang baik.Daripada BUMN dilikuidasi, maka strategi ini merupakan alternatifyang lebih baik.

1. Kontrak Manajemen

Dalam strategi kontrak manajemen, pemerintahmengundang perusahaanswasta untuk “mengelola” BUMN selamaperiode tertentu, denganmemberikan imbalan tertentu (dituangkandalam kontrak kerjasama).Perusahaan tersebut harus bergerakdibidang yang sama, memilikipengalaman yang cukup, memilikiteknologi dan sumber daya manusiayang lebih baik. Strategikontrak manajemen dimaksudkan untuk

1.  meningkatkan kinerjaBUMN, melalui peningkatan efisiensi dan atau efektifitas penggunaan aset BUMN,

2. memperoleh keuntungan yang optimal,3. transfer manajemen, budaya kerja, skill, dan teknologi.

Tidak ada transfer kepemilikan dalam strategi ini. Privatisasiyang dilakukan hanya bersifat privatisasi pengelolaan, bukanprivatisasikepemilikan. Strategi kontrak manajemen dapat dipakaisebagaistrategi antara sebelum privatisasi kepemimpinandilaksanakan.Kontrak manajemen merupakan strategi yang baikapabila kondisiBUMN belum layakuntuk dijual. Strategi ini dapatdipakai untukmeningkatkan kinerja BUMN, baik untuk BUMN yangmemberikan pelayanan umum kepada masyarakat, maupun BUMN yangakan diprivatisasi kepemilikannya.

1. Kontrak/Sewa Aset

Kontrak/sewa aset adalah strategi di mana pemerint mengundangperusahaan swasta untuk menyewa aset atau fasilitas yang dimilikiBUMN selama periode tertentu.

Pemerintah/BUMN dengan segera akan mendapatkan uang sewa dariperusahaan penyewa, tanpa melihat apakah perusahaan tersebutmemperoleh keuntungan atau tidak. Perusahaan penyewa berkewajibanuntuk memelihara aset atau fasilitas yang disewanya.Aset ataufasilitas yang disewa bisa termasuk SDM yang mengelola fasilitasatau aset tersebut.

 Strategi ini cocok untuk meningkatkan return on assets (ROA),sehingga aset BUMN bisa dimanfaatkan secara optimal. PT. Tambang

Timah (Indonesia) telah menerapkan metode ini. Demikian pula PortKelang dan National Park Facilities dari Malaysia, serta Port ofSingapore dari Singapura. BUMN-BUMN tersebut telah menyewakanasset yang dimiliki dalam rangka meningkatkan ROA.

1. Likuidasi

Likuidasi merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukanpemerintah terhadap BUMN. Alternatif ini dapat dipilih apabilaBUMN tersebut adalah BUMN komersial, bukan BUMN public utilities ataumemberikan public services, tetapi dalam kenyataannya tidak pernahmendapatkan keuntungan dan selalu menjadi beban negara

1. Initial Public Offering (IPO)

Initial Public offering merupakan strategi privatisasi BUMNdengan cara menjual sebagian saham yang dikuasai pemerintahkepada investor publik untuk yang pertama kalinya. Artinya, sahamBUMN tersebut belum pernah dijual melalui pasar modal pada waktusebelumnya. Metode IPO dapat menghasilkan dana segar dalam jumlahyang besar bagi pemerintah, tanpa harus kehilangan kendali atasBUMN tersebut. Investor publik pada umumnya membeli saham untuktujuan investasi, dengan persentase kepemilikan yang relatifkecil.

 Pada umumnya mereka tidak bermaksud untuk ikut serta dalamkegiatan operasional perusahaan. Dengan demikian IPO ini cocokuntuk dipilih apabila nilai saham yang akan diprivatisasijumlahnya cukup besar, BUMN memiliki kondisi keuangan yang baik,memiliki kinerja manajemen yang baik, tersedia cukup waktu untukmelaksanakan IPO, serta cukup tersedia likuiditas dana di pasarmodal.

1. Right Issue (RI)

Right Issue adalah strategi privatisasi BUMN dengan cara menjualsebagian saham yang dikuasai pemerintah kepada publik, di manaBUMN tersebut telah melakukan penjualan saham melalui pasar modalpada waktu sebelumnya.

Pada dasarnya metode Right Issue tidak jauh berbeda denganmetode initial public offering. Metode Right Issue tidak menyebabkanpemerintah lepas kendali atas BUMN yang diprivatisasi selamamasih menjadi pemegang saham mayoritas.

Right issue cocok untuk dipilih apabila nilai saham yang akandiprivatisasi jumlahnya cukup besar, BUMN pernah melakukanpenawaran saham melalui IPO, memiliki kondisi keuangan yang baik,memiliki kinerja manajemen yang baik, tersedia cukup waktu untukmelaksanakan Right Issue, serta tersedia likuiditas dana di pasarmodal.

1.  Strategic Sales

Strategic sales (SS) merupakan strategi privatisasi untuk menjual sahamBUMN yang dikuasai pemerintah kepada investor tunggal, atausekelompok investor tertentu. Beberapa metode yang termasukdidalam SS antara lain strategic private sale, new private investment,management/employee buy out dan fragmentation.

 Pada dasarnya, SS dimaksudkan untuk mendatangkan dan melibatkaninvestor baru dalam pengelolaan BUMN. Disamping membawa danasegar, diharapkan investor baru juga membawa sesuatu yangstrategis untuk meningkatkan kinerja BUMN seperti teknologi baru,budaya, metode kerja yang efektif dan efisien, perluasanpenguasaan pasar dan sebagainya.

Dengan demikian pemilihan investor baru sangatlah selektifdikaitkan dengan permasalahan yang ada di BUMN yang akandiprivatisasi.

Strategic Sales merupakan pilihan yang baik bila BUMN yangdiprivatisasi memiliki kinerja yang kurang baik atau permasalahankeuangan yang kurag sehat. Strategi ini juga dapat dilaksanakandalam waktu yang relatif cepat dengan biaya yang lebih kecil biladibandingkan dengan IPO, sehingga cocok untuk strategiprivatisasi dengan waktu yang relatif terbatas atau nilai sahamyang diprivatisasi kecil, atau bila pasar modal sedang dalamkondisi kekurangan likuiditas

2.1.5.      Pro dan Kontra Privatisasi

            Sebagai sebuah kebijakan yang menyangkut kepentinganpublic, program privatsasi masih disikapi secara pro dan kontra.

   Alasan-Alasan yang mendukung privatisasi

1. a. Peningkatan efisiensi, kinerja dan produktivitas perusahaanyang diprivatisasi.BUMN sering dilihat sebagai sosok unitpekerja yang tidak efisien, boros, tidak professional dengankinerja yang tidak optimal, dan penilaian-penilaian negatiflainnya. Beberapa faktor yang sering dianggap sebagaipenyebabnya adalah kurangnya atau bahkan tidak adanyapersaingan di pasar produk sebagai akibat proteksipemerintah atau hak monopoli yang dimiliki oleh BUMN. tidakadanya persaingan ini mengakibatkan rendahnya efisiensiBUMN.

Hal ini akan berbeda jika perusahaan itu diprivatisasi dan padasaat yang bersamaan didukung dengan peningkatan persainganefektif di sektor yang bersangkutan, semisal meniadakan proteksiperusahaan yang diprivatisasi. Dengan adanya disiplin persainganpasar akan memaksa perusahaan untuk lebih efisien. Pembebasankendali dari pemerintah juga memungkinkan perusahaan tersebutlebih kompetitif untuk menghasilkan produk dan jasa bahkan dengankualitas yang lebih baik dan sesuai dengan konsumen. Selanjutnyaakan membuat penggunaan sumber daya lebih efisien danmeningkatkan output ekonomi secara keseluruhan.

1. b.                 Mendorong perkembangan pasarmodal. Privatisasi yang berarti menjual perusahaan negarakepada swasta dapat membantu terciptanya perluasankepemilikan saham, sehingga diharapkan akan berimplikasipada perbaikan distribusi pendapatan dan kesejahteraanmasyarakat.Privatisasi juga dapat mendorong perusahaan baruyang masuk ke pasar modal dan reksadana. Selain itu,privatisasi BUMN dan infrastruktur ekonomi dapat mengurangidefisit dan tekanan inflasi yang selanjutnya mendukungperkembangan pasar modal.

2. c.                  Meningkatkan pendapatan baru bagipemerintah.Secara umum, privatisasi dapat mendatangkanpemasukan bagi pemerintah yang berasal dari penjualan sahamBUMN. Selain itu, privatisasi dapat mengurangi subsidipemerintah yang ditujukan kepada BUMN yang bersangkutan.Juga dapat meningkatkan penerimaan pajak dari perusahaanyang beroperasi lebih produktif dengan laba yang lebihtinggi. Dengan demikian, privatisasi dapat menolong untukmenjaga keseimbangan anggaran pemerintah sekaligus mengatasitekanan inflasi

ü    Alasan- Alasan yang menolak program Privatisasi BUMN

Beberapa alasan yang diajukan oleh pihak yang mendukung program privatisasi sebagaimana telah dipaparkan di atas, dinilai tidak tepat oleh pihak-pihak yang kontra.

Alasan bahwa privatisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensidan kinerja perusahaan yang diprivatisasi dianggap tidak sesuaidengan fakta. Sebab jika itu yang menjadi motifnya, makaseharusnya yang diprivatisasi adalah perusahaan-perusahaan yangtidak efisien, produktivitasnya rendah dan kinerjanya payah.Sehingga dengan diprivatisasi, diharapkan perusahaan tersebut

berubah menjadi lebih efisien, produktivitasnya meningkat, dankinerjanya menjadi lebih bagus.

 Padahal, pada kenyatannya yang diprivatisasi adalah perusahaanyang sehat dan efisien. Jika ada perusahaan negara yang merugidan tidak efisien, biasanya disehatkan terlebih dahulu sehinggamenjadi sehat dan mencapai profit, dan setelah itu baru kemudiandijual.

Alasan untuk meningkatkan pendapatan negara juga tidak bisaditerima. Memang ketika terjadi penjualan aset-aset BUMN itunegara mendapatkan pemasukan. Namun sebagaimana layaknyapenjualan, penerimaan pendapatan itu diiringi dengan kehilanganpemilikan aset-aset tersebut. Ini berarti negara akan kehilangansalah satu sumber pendapatannya. Akan menjadi lebih berbahayajika ternyata pembelinya dari perusahaan asing. Meskipunpabriknya masih berkedudukan di Indonesia, namun hak atas segalainformasi dan bagian dari modal menjadi milik perusahaan asing

2.1.6.      Dampak Privatisasi BUMN di Indonesia

Dampak kebijakan privatisasi BUMN jelas terlihat pada perubahankebijakan  pemerintah dan regulasi. Dimana dapat dikatakansebagai sarana transisi menuju pasar bebas, aktivitas ekonomiakan lebih terbuka menuju kekuatan pasar yang lebih kompetitif,dengan adanya jaminan tidak ada hambatan dalam kompetisi, baikberupa aturan, regulasi maupun subsidi. Krbijakan privatisasidikaitkan dengan kebijakan eksternal yang penting seperti tariff,tingkat nilai tukar, dan regulasi bagi investor asing.

Dampak lain yang sering dirasakan dari kebijakan privatisasiyaitu menyebarnya kepemilikan pemerintah kepada swasta, megurangisentralisasi kepemilikan kepada suatu keompok atau konglimerattertentu. Sebagai sarana transisi menuju pasar bebas, aktivitasekonomi akan lebih terbuka maju kekuatan pasar yang lebihkompetitif, dengan jaminan tidak ada hambatan dalam kompetisi,baik aturan, regulasi maupun subsudi.untuk itu diperlukan

perombakan hambatan masuk pasar dan adopsi sebuah kebijakan yangdapat membantu perkembangan dan menarik investasi swasta denganmemindahakan efek keruwetan dari kepemilikan pemerintah.

Seharusnya program privatisasi ditekankan pada manfaattransformasi suatu monopoli public menjadi milik swasta. Hal initerbatas pada keuntungan ekonomi dan politik. Dengan pengalihankepemilikan, salah satu alternative yaitu dengan melakukanpelepasaan saham kepada rakyat dan karyawan BUMN yang bersangkutandapat ikut melakukan control dan lebih memotivasi kerja parakaryawan karena merasa ikut memiliki dan lebih semangat untuk lebihberpartisipasi dalam rngka meningkatkan kinerja BUMN yang sehat.Hal ini datpat berdampak pada  peningkatan produktifitas karyawanyang berujung pada kenaikan keuntungan.

Privatisasi BUMN di Indonesia mulai direncanakan pemerintah sejaktahun 1990-an. BUMN-BUMN yang telah diprivatisasi seperti PTTelkom (persero)Tbk., PT. Perusahaan Gas Negara (persero) Tbk.,PT bank Mandiri (persero) Tbk,. PT Bank BNI 46 (persero) TBK., PTIndosat (persero) Tbk., ternyata mampu memberikan kontribusi yangsignifikan terhadap likuiditas dan pergerakan pasar modal.

Selain itu, metode privatisasi yang dilakukan pemerintah punkebanyakan masih berbentuk penjualan saham kepada pihak swasta.Hal ini menyebabkan uang yang diperoleh dari hasil penjualansaham-saham BUMN tersebut masuk ketangan pemerintah, bukan masukke dalam BUMN untuk digunakan sebagai tambahan pendanaan dalamrangka mengembangkan usahanya.

Bagi pemerintah hal ini berdampak cukup menguntungkan, karenapemerintah memperoleh pendapatan penjualan sahamnya, namunsebenarnya bagi BUMN hal ini agak kurang menguntungkan, karenadengan  kepemilikan baru, tentunya mereka dituntut untukmelakukan berbagai perubahan. Namun, perubahan tersebut kurangdiimbangi tambahan dana segar yang cukup, sebagian besar hanya

berasal dari kegiatan-kegiatan operasionalnya terdahulu yangsebenarnya didapatnya denga kurang efesien.

Dari segi politis, masih bnyak pihak yang kontra terhadapkebijakan privatisasi saham kepada pihak asing ini. Pasalnya,kebijakan ini dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsipnasionalisme. Privatisasi kepada pihak asing ini dinilai akanmenyebabkan terbangnya keuntungan BUMN kepada pihak asing,bukannya kembali kepada rakyat Indonesia.

2.2.       REVORMASI BUMN

Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi BUMN telah dimulaipada tahun 1980-an melalui penerbitan Instruksi Presiden Nomor 5tahun 1988 yang dijabarkan lebih lanjut dengan Surat KeputusanMenteri Keuangan Nomor 740 dan 741 tahun 1989.  Regulasi inimemberikan wewenang kepada BUMN untuk menggunakan berbagaiperangkat reformasi seperti restrukturisasi, penggabungan usaha(merger), kerjasama operasi (KSO) dan bentuk-bentuk partisipasiswasta laintermasuk penawaran saham kepada masyarakat danpenjualan strategis.

Sektor-sektor yang dibuka bagi partisipasi pihak swasta tidaksaja dalam sektor yang kompetitif, tetapi juga dimungkinkan dalambentuk kerjasama usaha di sektor infrastruktur, transportasi danenergi. Sebagai akibat dari kebijakan reformasi BUMN di atas,dalam kurun waktu 1990-1998 pihak investor swasta, asing dandomestik diundang untuk berpartisipasi dalam memiliki saham BUMN.

Sebagian saham negara pada enam BUMN besar telah ditawarkanmelalui Bursa Efek Jakarta, Surabaya New York dan London dalamkurun waktu tersebut. Penjualan saham ini sangat sukses dalamterminologi pasar modal, di mana sebesar US$ 4,34 miliar berhasildiperoleh dari penjualan tersebut. Sebanyak 55% dari hasilpenjualan masuk kepada Pemerintah serta 45% kepada perseroan-perseroan.

 Saham- saham perusahaan tersebut memiliki prestasi sangat baikdi bursa efek Jakarta dan menjadi saham unggulan di bursatersebut.  Dalam kurun waktu yang sama dilakukan dua penjualanstrategis (strategic sales), yaitu PT Intirub pada tahun 1991 dandiikuti oleh PT Aneka Gas Industri pada tahun 1997.

Jumlah saham pemerintah yang dilepas dalam program privatisasi diatas tidak lebih dari 49%, kecuali dalam kasus penjualanstrategis PT Intirub, PT Aneka Gas Industri dan TerminalKontainer Jakarta. 

Meskipun demikian langkah penawaran saham ini minimal memberikanpengalaman kepada pemerintah dan publik mengenai inisiatifprivatisasi serta mendorong transparansi dan akuntabilitaspengelolaan perusahaan. Reformasi BUMN telah menjadi progamnegara dengan dimasukkannya masalah pengelolaan dan privatisasiBUMN pada butir 12 dan 28 Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)tahun 1999 – 2004.

Secara umum reformasi BUMN diperlukan untuk memperbaiki kinerjadan kondisi-kondisi yang dirasakan menghambat perekonomian danmemperburuk keuangan Pemerintah. 

Alasan-alasanumum perlunya tindakan reformasi BUMN adalah:

ü  Biaya produksi yang relatif tinggi menyebabkan tingkat labayang yang dicapai menjadi rendah dan ketidaksanggupan perseroanuntuk membiayai perluasan usaha dari laba yang ditahan.

ü  Keuangan Pemerintah menyebabkan investasi baru tidak dapatdibiayai dari APBN,baik melalui dana segar Pemerintah, maupunproyek pemerintah yang dialihkan sebagai aset (PMP) serta adanyakebijakan nasional untuk mengurangi subsidi.

ü  Tidak banyak sumber daya baru yang dapat diharapkan darisistem perbankan karena saat ini masih dalam proses recoveryKerjasama usaha yang selama ini dijalankan oleh BUMN, hanya

memiliki peranan terbatas dan tidak dapat menggantikanrestrukturisasi BUMN itu sendiri. Dengan reformasi BUMNdiharapkan tercipta peluang-peluang baru untuk investor swastadalam negeri dan asing sehingga akan membantu mengembalikankepercayaan investor dan dengan demikian akan memulihkanperekonomian dari resesi dan sekaligus juga menciptakan akseskepada modal, teknologi dan pasar.

Karena alasan-alasan tersebut diatas, Pemerintah sejak awal tahun1998 bertekad untuk merestrukturisasi BUMN.Untuk itu dilakukantindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Menyatukan  tanggung jawab reformasi dan pembinaan BUMN dariyang pada awalnya di Departemen Teknis ke Menteri NegaraBUMN, melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 dan 13diikuti dengan PP Nomor 50 dan 64 tahun 1998, kemudiandiperbaharui dengan PP Nomor 96 dan Nomor 98 tahun 1999,diikuti PP Nomor 1 dan Nomor 89 tahun 2000, terakhir denganPP Nomor 64 tahun 2001.

2. Percepatan langkah restrukturisasi dan privatisasiBUMN.antara lain dengan memperbanyak metode privatisasi

3. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun2000, Pemerintah juga telah merestrukturisasi unit-unitkegiatan pelayanan Pemerintah yang sudah mandiri menjadisuatu badan usaha bisnis (BUMN), diantaranya adalah YayasanTVRI menjadi Perjan TVRI dan RRI menjadi Perjan RRI, sertaSwadana Rumah Sakit Umum menjadi Perjan Rumah Sakit

4. Memaksimalkan nilai/kepentingan Pemegang Saham, antara lainmendorong peningkatan value creation serta value of the firm

5. Menyiapkan rencana jangka panjang bagi reformasi BUMN,terutama dalam hal privatisasi.

2.2.1. Peranan Pemerintah dimasa Depan

Butir-butir reformasi BUMN seperti yang dimuat dalam GBHNmengandung semangat bahwa masa mendatang secara bertahap

Pemerintah akan lebih berkonsentrasi dan memposisikan dirisebagai pembuat kebijakan untuk menjamin bahwa semua pelakuekonomi mendapat kesempatan yang sama (level playing field).Dengan berkonsentrasi sebagai regulator,

Pemerintah dapat menghindari benturan kepentingan sebagai pembuatkebijakan dan pelaku ekonomi. Pemerintah tetap memiliki komitmenuntuk mengembangkan sektor korporasi, dengan tidak mengabaikanpengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi. Tujuannya adalahmenciptakan kondisi dan mendorong agar perusahaan-perusahaan diIndonesia dapat memberikan sumbangan yang terbaik bagikesejahteraan bangsa dan bagi konsumen. Sesuai dengan perannyasebagai regulator, pemerintah akan lebih berkonsentrasi untukmengembangkan perangkat regulasi sebagai berikut:

Pengelolaan dan keberadaan BUMN akan diatur melalui perangkatUndang-undang;

1. Penegasan kembali praktek-praktek2. Corporate Governance yang akan mengatur pelaksanaan

pengelolaan BUMN;3. Penetapan prosedur pelaksanaan privatisasi untuk menjamin

transparansi dan persaingan yang adil serta menjaminterdapatnya manfaat bagi publik dari program privatisasitersebut;

4. Kebijakan persaingan untuk menjamin perusahaan-perusahaandan produk-produk baru agar bebas masuk ke pasar, hilangnyakartel dan bentuk lain monopoli atau perilaku monopoli;

5. Insentif untuk meningkatkan investasi, masuknya pengusaha-pengusaha dan usaha-usaha baru, dengan manajemen dankepemilikan yang beragam;

6. Pemberian bantuan dengan cara memberikan pelatihan,penelitian, pengembangan pasar, bantuan manajemen serta jasalainnya, sejalan dengan konsultasi terpadu antara Pemerintahdan sektor korporasi untuk memastikan bahwa perusahaan-

perusahaan Indonesia akan dapat sepenuhnya kompetitif didalam maupun di luar negeri;

7. Pemerintah tidak akan meninggalkan tanggung jawabnya dalammemberikan pelayanan kepada publik.  Langkah-langkah untukmemastikan bahwa kegiatan perseroan-perseroan yang masihdibebani tugas untuk mencapai sasaran jasa pelayananmasyarakat secara nasional, misalnya distribusi benih ataupupuk atau pengadaan jasa transportasi di daerah terpencil,tetap akan berlanjut melalui mekanisme komersial yang akandiatur selanjutnya

2.2.2. Sasaran Program Reformasi BUMN

A.  Sasaran Nasional

Sasaran utama program reformasi BUMN adalah untuk:

1. Menjamin adanya peningkatan pertumbuhan kinerja BUMN2. peningkatan efisiensi dan keuntungan guna menunjang pemulihan

ekonomi nasional serta untuk meningkatkan mutu3. pelayanan yang diberikan BUMN kepada masyarakat;4. Terwujudnya BUMN yang tangguh dan mampu bersaing di pasar

global;5. Memperbaiki keuangan negara melalui peningkatan pendapatan dan

mengurangi atau6. menghilangkan  penambahan dana kepada BUMN;7. Mengurangi peranan pemerintah, terutama dalam sektor-sektor

industri yang telah kompetitif;8. Mengembangkan pasar modal;9. Memperluas kepemilikan masyarakat atas BUMN dan redistribusi

kekayaan

1. B.       Sasaran Financial

Sasaran program reformasi BUMN di bidang finansial dapat dibagi dalam dua komponen yaitu untuk perseroan dan untuk pemerintah.

1. 1.      Sasaran finansial untuk perseroanadalah: untukmeningkatkan daya saing BUMN terhadap perusahaan swasta danmeningkatkan laba.  Pencapaian sasaran tersebut akan membuatBUMN mampu melakukan ekspansi usaha baik menggunakan sumberdana internal (laba ditahan) maupun melalui hutang-hutangkomersial tanpa mengharapkan bantuan pendanaan pemerintah.

2. 2.      Sedangkan sasaran reformasi BUMN bagi pemerintahadalah:

ü  Meningkatkan pendapatan Negara melalui pajak atas penghasilanperusahaan, penghasilan karyawan, dan pajak tak langsung lainnya,serta melalui penerimaan dividen atas saham pemerintah di BUMN.

ü  Memberikan kontribusi terhadap APBN melalui privatisasi BUMN.

ü  Mengurangi beban pemerintah melalui penghilangan subsidisecara bertahap.

ü  Pemerintah dapat membebaskan diri dari tanggungan BUMN yangmerugi ataupun tidak memiliki prospek pengembangan di masadatang.

1. C.           Sasaran BUMN Bagi Konsumen

Bagi perseroan, reformasi BUMN berarti memungkinkan manajemenuntuk mengelola perseroan secara profesional berdasarkan standarkemampuan dan keahlian bertaraf internasional. Tujuannya tidaklain yaitu untuk memenuhi kepentingan pemegang saham sebagaiinvestor maupun konsumen.

Reformasi BUMN juga berarti mengurangi peran pemerintah dalampengelolaan perusahaan. Apabila industri tersebut akandiregulasi, dengan tetap menyeimbangkan pertanggung-jawabantersebut, pengelola perusahaan harus melaksanakan beberapasasaran tambahan yang ditetapkan oleh regulator seperti adanya

kewajiban layanan publik. Para manajer profesional akan tahan ujidan sadar terhadap resiko pengambilalihan manajemen perusahaanoleh manajer dan investor baru dalam rangka peningkatan kinerjaperusahaan.

Manfaat reformasi BUMN bagi konsumen adalah untuk menjamin bahwakonsumen akan mendapatkan barang dan jasa yang berkualitas denganharga yang bersaing seperti di dalam industry yang kompetitif danindustri yang bersaing dengan barang-barang impor.  Sementara itudi industi. yang perlu diregulasi seperti telekomunikasi, energiatau air bersih, tujuan pemerintah sebagai regulator adalah untukmerangsang persaingan dan menjamin harga produk serendah mungkin.

 Apabila pemerintah menetapkan harga pada tingkat di bawah hargayang wajar, maka pemerintah dapat memberikan subsidi sepanjangkeuangan Negara memungkinkan.

2.2.3. Restrukturisasi dan Privatisasi Sebagai Alat ReformasiBumn

Salah satu alat reformasi BUMN adalah restrukturisasi danprivatisasi disamping beberapa alat lainnya seperti deregulasidan debirokratisasi. Terdapat tiga alasan utama mengaparestrukturisasi dan privatisasi BUMN perlu dilaksanakan dengansegera yaitu:

1. Perbaikan kinerja BUMN dan peningkatan value Pengalamanprivatisasi di negara lain menunjukkan bahwa pemilik barudari sebuah BUMN lazimnya melakukan perbaikan secara lebihefektif, mengingat adanya modal,  teknologi, keahliandan/atau jaringan pemasaran yang baru.

2. Mendorong terbentuknya good governance (perusahaan yang sehat,transparan dan akuntanbel serta pemerintahan yang efektif)Setelah lebih dari setengah abad merdeka, kita perlumendorong usaha-usaha kearah pembentukan pemerintahan yang

efektif. Privatisasi menjadi salah satu mesin pendorong bagiupaya tersebut sehingga tugas-tugas pemerintahan yangberkaitan dengan dunia usaha akan lebih terfokus, efisien danditekankan pada perancangan dan penyempurnaan regulasi tingkatsektoral serta penetapan kebijakan sektor yang jelas dankondusif bagi investasi.

3. Mengurangi beban Negara Negara tidak sanggup untuk memiliki perseroan dengan biaya tinggi atau tidak efisien, terutama perseroan yang bidang usahanya adalah kompetitif dan dapat dikelola lebih baik oleh swasta.

4. Privatisasi adalah bagian dari reformasi struktural yang akan menolong bangsa Indonesia keluar dari resesi saat ini, terutama dengan penyerahan pengelolaan sektor-sektor yang tidak menyangkut hajat hidup orang banyak

2.2.4. Kendala Reformasi BUMN

Kendala serius yang harus diatasi dalam pelaksanaan reformasi BUMN secara cepat:

1. Kapasitas pasar modal saat ini tidak dapat menampung pelaksanaan privatisasi sejumlah besar BUMN melalui penawaran umum karena masih terbatasnya aliran dana dalam negeri dan investasi portofolio dari luar negeri.

2. Keterbatasan pengalaman dalam mengelola program reformasi yangsebesar ini. Sebagai contoh kegiatan perencanaan, penempatan karyawan dan pengoperasian dari badan-badan regulator yang baru tentu akan memerlukan waktu.

3.  Belum adanya kesamaan persepsi dalam upaya reformasi BUMN membutuhkan sosialisasi yang menyeluruh kepada stakeholder (Manajemen, karyawan, DPR-MPR, masyarakat dll).

4.  Kendala regulasi sektoral yang sering kali tidak sinkron tujuan reformasi

2.2.5. BUMN Penerapan Good Corporate Govermance (GCG) dan BUMN Online

Kajian empiris maupun pengalaman di lapangan sekilas membuktikanbahwa investor akan kembali menanamkan modalnya di suatuperekonomian baik melalui pasar saham, obligasi maupun dalamsector riil, jika negara tersebut telah berhasil menunjukkankesungguhannya dalam nenerapkan Good CorporateGovernmentInvestor sesungguhnya ingin merasa yakin bahwa:

1. Modal yang ditanamkannya akan digunakan sesuai dengan interestmereka.

2. Keuangan perusahan dilaporkan secara tepat waktu dan transparan sehingga keputusan investasiyang dilakukan telah berdasarkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Direksi sebagai eksekutif maupun komisaris sebagai pengawas adalah orang-orang terbaik yang akan membawa perusahaan mencapai peningkatan nilai maksimum sebagaimana yang diinginkan shareholders, dan bukannya kepentingan mereka sepihak.

Belajar dari pengalaman tersebut, pemerintah telah membuatkomitmen dalam penerapan praktek- praktek GCG dengan menerbitkanSurat Edaran Nomor S–106/M-PM.PBUMN/2000 pada tanggal 17 April2000 yang menyerukan agar BUMN melaksanakan praktek-praktek GCG.Pedoman lebih lanjut mengenai GCG dituangkan dalam bentuk SuratKeputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN NomorKEP–23/M–PM.PBUMN/2000 mengenai Pengembangan Praktek GCG dalamPerusahaan Perseroan (Persero).

 Praktek-praktek Good Corporate Governance didasarkan pada tigaprinsip dasar yakni transparansi, kemandirian dan akuntabilitas.

Transparansi

adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses danketerbukaan dalam mengungkapkan informasi yang material danrelevan ( disclossure).

Kemandirian

 diartikan sebagai keadaan dimana Persero bebas daripengaruh/tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanismekorporasi.

Akuntabilitas

Diartikan sebagai adanya sistem pertanggungjawaban dalampelaksanaan tugas dan wewenang yang dimiliki organ persero. DPR,Meneg BUMN (sebagai pemegang saham BUMN), Departemen Teknis,Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi bertanggungjawab terhadapperannya masing-masing dalam menjaga kekayaan rakyat Indonesia diBUMN yang bersangkutan.

Praktek-praktek Good Corporate Governance yang diperkenalkankepada BUMN antara lain adalah sebagai berikut:

1. Peran dan tanggung jawab Komisaris/ Dewan Pengawas akandidorong untuk lebih aktif dalam mengawasi dan memberikanpendapat kepada Direksi dalam pengelolaan BUMN;

2. Peran dan tanggung jawab Direksi akan diperjelas, khususnyasehubungan dengan tujuan utama masing-masing BUMN;

3. Pembentukan Komite Audit sebagai sub-komite Komisaris secarabertahap akan  diterapkan kepada seluruh BUMN;

4. Kriteria seleksi (fit and proper test) dan proses penunjukanyang transparan dan terencana bagi Komisaris/ dan Direksiakan diimplementasikan.

5.  Surat Penunjukan bagi Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksisecara formal menjelaskan ntara lain tugas, tanggungjawabserta harapan-harapan Pemerintah

6.  Dokumen Statement of Corporate Intent (SCI) akan diterapkanbagi semua BUMN yang 100% sahamnya dimiliki Pemerintah.Dokumen ini merupakan dokumen pernyataan maksud perusahaanyang telah disetujui oleh BUMN dan Pemerintah sebagaipemegang saham/ yang intinya memuat target-target kinerjadan indikator-indikator lain yang harus dicapai dan

dipertanggungjawabkan oleh BUMN serta sistem pemantauanpencapaian target-target kinerja