KATA PENGANTAR Puji syukur ke hadirat Alah SWT, karena atas segala limpahan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN”. Tanpa pertolongan-Nya mungkin kami penulis akan sanggup menyelesaikan makalah ini dengan baik. Dalam penyusunan makalah ini, tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi. Namun penulis menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan materi ini tidak lain berkat bantuan, dorongan, dan kerja sama yang dari semua pihak yang telah membantu dalam terselesainya makalah ini sehingga kendala-kendala yang penulis hadapi dapat teratasi. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada : 1. Bapak Iwan Sutiaji selaku dosen Pengelolaan Investasi Negara yang telah memberikan tugas, petunjuk, dan bimbingan kepada penulis sehingga penulis termotivasi dan dapat menyelesaikan tugas ini dengan sebaik-baiknya. 2. Teman-teman kelas 2-E Kebendaharaan Negara,Sekolah Tinggi Akuntansi Negara 2011/2012. 3. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dalam penulisan paper ini. Dalam Penulisan makalah ini penulis merasa masih banyak kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang dimiliki penulis. Oktaviana Safitri /2E Kbn/STAN 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KATA PENGANTAR
Puji syukur ke hadirat Alah SWT, karena atas segala limpahan rahmat-Nya,
penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Pendirian, Pengurusan,
Pengawasan, dan Pembubaran BUMN”. Tanpa pertolongan-Nya mungkin kami penulis
akan sanggup menyelesaikan makalah ini dengan baik. Dalam penyusunan makalah ini,
tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi. Namun penulis menyadari bahwa
kelancaran dalam penyusunan materi ini tidak lain berkat bantuan, dorongan, dan kerja
sama yang dari semua pihak yang telah membantu dalam terselesainya makalah ini
sehingga kendala-kendala yang penulis hadapi dapat teratasi. Oleh karena itu penulis
mengucapkan terima kasih kepada :
1. Bapak Iwan Sutiaji selaku dosen Pengelolaan Investasi Negara yang telah
memberikan tugas, petunjuk, dan bimbingan kepada penulis sehingga penulis
termotivasi dan dapat menyelesaikan tugas ini dengan sebaik-baiknya.
2. Teman-teman kelas 2-E Kebendaharaan Negara,Sekolah Tinggi Akuntansi
Negara 2011/2012.
3. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan
bantuan dalam penulisan paper ini.
Dalam Penulisan makalah ini penulis merasa masih banyak kekurangan baik
pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang dimiliki
penulis. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi
penyempurnaan pembuatan makalah ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan
menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan, khususnya bagi penulis
sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Terima kasih.
Tangerang, April 2012
Penulis
Oktaviana Safitri /2E Kbn/STAN 1
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR........................................................................................... 1
DAFTAR ISI......................................................................................................... 2
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang............................................................................. 3
B. Rumusan Masalah....................................................................... 3
C. Tujuan.......................................................................................... 3
BABII PEMBAHASAN
A. Dasar Hukum............................................................................... 4
B. Pengertian BUMN....................................................................... 4
C. Pendirian BUMN......................................................................... 5
D. Pengurusan BUMN..................................................................... 8
E. Pengawasan BUMN.................................................................... 13
F. Pembubaran BUMN.................................................................... 16
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan.................................................................................. 21
DAFTAR PUSTAKA............................................................................................ 23
Oktaviana Safitri /2E Kbn/STAN 2
BAB I
Pendahuluan
A. Latar Belakang
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu dari pelaku
ekonomi dalam sistem perekonomian nasional dimana seluruh atau sebagian
besar modalnya berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan, ikut berperan
dalam menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka
mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Selain itu, BUMN
juga semakin berperan dalam hal sebagai pelopor dalam sektor-sektor usaha
yang belum diminati oleh swasta, pelaksana pelayanan publik, penyeimbang
kekuatan-kekuatan swasta besar dan turut membantu pengembangan usaha kecil
dan koperasi, serta sebagai salah stau sumber penerimaan Negara yang
signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen, dan hasil privatisasi.
Semakin besarnya peranan BUMN sebagai bagian dari sistem
perekonomian nasional menunjukkan betapa pentingnya kedudukan BUMN
sekarang ini. Untuk itu, maka perlulah kita untuk memahami bagaimana proses
pendirian, pengurusan, pengawasan, dan pembubaran BUMN.
B. Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan BUMN?
2. Apa dasar hukum yang mendasari pendirian, pengurusan, pengawasan, dan
pembubaran BUMN ?
3. Bagaimana proses pendirian, pengurusan, pengawasan, dan pembubaran
BUMN?
C. Tujuan
1. Mengetahui pengertian, bentuk, dan tujuan dari BUMN
2. Mengetahui dasar hokum dan memahami proses dalam pendirian,
pengurusan, pengawasan, dan pembubaran BUMN
Oktaviana Safitri /2E Kbn/STAN 3
BAB II
Pembahasan
A. Dasar hukum
1. Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
3. Undang -undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
6. Peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan,
Pengawasan, dan Pembubaran BUMN
B. Pengertian BUMN
Berdasarkan PP No. 45 tahun 2005, BUMN adalah badan usaha yang
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan
secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
Bentuk BUMN antara lain:
1. Persero
Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang
modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima
puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang
tujuan utamanya mengejar keuntungan.
Organ persero terdiri dari RUPS, Direksi, dan Komisaris
2. Perum
Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak
terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus
mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan
Organ Perum terdiri dari Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawas.
Tujuan pendirian BUMN :
a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional
pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya
b. Mengejar keuntungan
Oktaviana Safitri /2E Kbn/STAN 4
c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat
hidup orang banyak
d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan
oleh sektor swasta dan koperasi
e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha
golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
C. Pendirian BUMN
Sesuai dengan UU No. 19 tahun 2003 , BUMN didirikan dengan maksud :
1. Memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional pada umumnya dan
penerimaan Negara pada khususnya
2. Mengejar keuntungan
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau
jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang
banyak
4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh
sektor swasta dan koperasi
5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha
golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat
Pendirian BUMN ditetapkan dengan peraturan pemerintah, dimana dalam
peraturan pemrintah tersebut setidaknya memuat :
1. Penetapan pendirian BUMN
2. Maksud dan tujuan didirikan BUMN
3. Penetapan besarnya penyertaan besarnya kekayaan Negara yang dipisahkan
dalam rangka pendirian BUMN
Yang dimaksud pendirian BUMN meliputi :
1. Pembentukan Perum atau Persero baru
Dalam hal pendirian persero ini haruslah dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.
Khusus untuk pendirian Perum, Peraturan Pemerintah tersebut memuat pula
Oktaviana Safitri /2E Kbn/STAN 5
anggaran dasar Perum bersangkutan dan penunjukan Menteri selaku wakil
pemerintah sebagai pemilik modal.
2. Perubahan bentuk unit instansi pemerintah menjadi BUMN
Dalam hal pendirian BUMN dilakukan dengan mengalihkan unit
instansi pemerintah menjadi BUMN, maka dalam peraturan pemerintah
tentang pendirian BUMN yang dimaksud, dimuat ketentuan bahwa seluruh
atau sebagian kekayaan, hak dan kewajiban unit instansi pemerintah tersebut
beralih menjadi kekayaan, hak dan kewajiban BUMN yang didirikan.
3. Perubahan bentuk badan hukum BUMN
4. Pembentukan BUMN sebagai akibat dari peleburan Persero dan Perum.
Dari hal diatas, maka dapat dilihat bahwa pendirian BUMN tidak hanya
dilakukan dengan membentuk Persero atau Perum yang baru, tetapi juga
dapat dilakukan dengan ketiga cara lain di atas. Pendirian BUMN dilakukan
dengan memperhatikan ketentuan mengenai tata cara penyertaan modal
dalam rangka pendirian BUMN.
Di dalam pendiriannya BUMN haruslah memiliki anggaran dasar.
BUMN memiliki tempat kedudukan di dalam wilayah Indonesia, dimana
ketentuan mengenai tempat kedudukan BUMN tersebut diungkapkan didalam
anggaran dasar. Begitu juga dengan jangka waktu berdirinya BUMN juga
tercantum di dalam anggaran dasarnya. Berikut rincian apa saja yang termuat
dalam anggaran dasar baik untuk Persero maupun Perum.
Anggaran dasar Persero memuat sekurang-kurangnya :
1. Nama dan tempat kedudukan Perseroan
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan
3. Jangka waktu berdirinya Perseroan
4. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor
5. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap
klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap
saham
6. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris
7. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS
Oktaviana Safitri /2E Kbn/STAN 6
8. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
9. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.
Anggaran dasar Perum memuat sekurang-kurangnya:
1. Nama dan tempat kedudukan
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
3. Jangka waktu berdiri
4. Besarnya modal
5. Susunan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Pengawas serta komposisi
Dewan Pengawas
6. Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Direksi dan
Dewan Pengawas
7. Tata cara penyelenggaraan rapat Direksi dan rapat Dewan Pengawas
8. Tata cara penggunaan laba
9. Ketentuan-ketentuan lain menurut Peraturan Pemerintah ini.
Dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar Persero maka perubahan
anggaran dasar tersebut harus ditetapkan dalam RUPS dan acara mengenai
perubahan anggaran dasar tersebut harus dicantumkan dalam panggilan RUPS
secara jelas. Atas perubahan anggaran dasar tersebut haruslah memperolaeh
persetujuan dari Menteri.
Dalam hal terjadi perubahan anggran dasar Perum, inisitif pengusulan
atas perubahan anggran dasar ini dapat berasal dari Menteri Teknis maupun dari
Menteri BUMN.
1. Jika usulan atas perubahan anggaran dasar Perum ini berasal dari Menteri
BUMN maka usulan ini langsung disampaikan kepada presiden disertai
dengan dasar pertimbangan yang telah dikaji bersama dengan menteri teknis
atau dapat juga dalam pengkajian ini menyertakan Menteri/Pimpinan
lembala lain apabila hal ini dianggap perlu.
2. Jika usulan atas perubahan anggaran dasar ini berasal dari Menteri Teknis
maka usulan ini harus disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri untuk
kemudian dilakukan pengkajian atas usulan tersebut yang dikoordinaskan
oleh Menteri . Jika usulan tersebut dianggap layak maka, selanjutnya usulan
tersebut akan disampaikan kepada Presiden.
Oktaviana Safitri /2E Kbn/STAN 7
Keterlibatan Menteri Teknis dalam proses perubahan anggaran dasar
Perum diperlukan sehubungan dengan terjadinya perubahan kebijakan sektoral
di tempat BUMN melakukan kegiatan usaha, adanya kewajiban pelayanan
umum (public service obligation) serta peraturan perundang-undangan yang
mengharuskan dilakukan perubahan anggaran dasar Perum.
Yang dimaksud dengan “perubahan anggaran dasar Perum yang
berkaitan dengan perubahan modal dilakukan berdasarkan ketentuan mengenai
tata cara penambahan penyertaan modal Negara pada BUMN” adalah ketentuan
yang diatur dalam peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan Pasal 4 Undang-
undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
Penulisan / penentuan nama untuk Persero atau Perum tidaklah bisa
dilakukan secara sembarangan. Atas penulisan nama ini pun sudah diatur dalam
PP No. 45 tahun 2005. Ketentuan mengenai penulisan nama Persero maupun
Peru mini dimaksudkan untuk membedakan mana yang merupakan perusahaan
milik Negara dan mana yang merupakan perusahaan milik swasta. Berikut
aturan penulisan nama baik untuk Persero maupun Perum.
1. Penulisan nama Persero dilakukan sebagai berikut:
a) Dalam hal penulisan nama Persero dilakukan secara lengkap, maka
didahului dengan perkataan “Perusahaan Perseroan (Persero)”, diikuti
dengan singkatan “PT” dan kemudian diikuti dengan nama perusahaan
b) Dalam hal penulisan nama Persero dilakukan secara singkat, maka
kata “(Persero)” dicantumkan setelah singkatan “PT” dan nama
perusahaan.
2. Nama Perum didahului dengan perkataan “Perusahaan Umum (Perum)”
atau dapat disingkat “Perum” yang dicantumkan sebelum nama
perusahaan.
D. Pengurusan BUMN
Sekalipun BUMN adalah milik Negara, akan tetapi pembinaan dan
pengelolaan BUMN tetepa didasarkan pada prinsip – prinsip perusahaan yang
sehat. Selain tunduk pada peraturan yang berlaku terhadap BUMN, para Direksi
BUMN juga berpegang teguh pada penerapan prinsip good corporate
governance, yaitu :
Oktaviana Safitri /2E Kbn/STAN 8
1. Transparansi
: Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan
keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan
mengenai perusahaan.
2. Kemandirian
: Keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan
kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai
dengan peraturan perundang – undangan dan prinsip – prinsip korporasi
yang sehat.
3. Akuntabilitas
: Kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ
sehingga pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif.
4. Pertanggungjawaban
: Suatu keadaan dimana stiap apa keputusan atau tindakan yang
diambil / dilakukan dapat dipertanggungjawabkan, ada kejelasannya.
5. Kewajaran
: Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan
perundang – undangan dan prinsip – prinsip korporasi yang sehat.
Kepengurusan BUMN dilaksanakan oleh Direksi. Pengangkatan dan
pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS untuk Persero dan Menteri unuk
Perum. Orang atau perseorangan yang dapat diangkat untuk menjadi direksi
adalah seseorang yang memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, kejujuran,
pengalaman, perilaku yang baik serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk
memajukan dan mengembangkan perusahaan. Selain itu, calon direksi BUMN
haruslah orang yang mampu melakukan perbuatan hukum (cakap hukum) dan
tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisari atau
dewan pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau
perum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena
melakukan tindak pidana yag merugikaan Negara.
Oktaviana Safitri /2E Kbn/STAN 9
Untuk dapat diangkat sebagai direksi BUMN, maka orang tersebut
haruslah lulus uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang
dilaksanakan oleh sebuah tim atau lembaga professional yang ditunjuk oleh
Menteri. Untuk BUMN yang tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara,
ketentuan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) hanya berlaku bagi
calon anggota Direksi yang mewakili pemerintah.
Jika dinyatakan lulus uji maka direksi harus menandatangani kontrak
manajemen. Kontrak manajemen berisikan janji-janji atau pernyataan calon
anggota Direksi, yaitu apabila diangkat/diangkat kembali menjadi anggota
Direksi antara lain akan memenuhi segala target yang ditetapkan oleh
RUPS/Menteri dan menerapkan prinsip-prinsip good corporat
governance.Dalam hal direksi terdiri lebih dari satu orang maka salah satunya
diangkat sebagai Direktur Utama.
Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
1. Anggota Direksi pada BUMN lain, badan usaha milik daerah, dan badan
usaha milik swasta
2. Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga pemerintah
pusat dan daerah
3. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan
4. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
1. Meninggal dunia
2. Masa jabatannya berakhir
3. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS/Menteri
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan
ketentuan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2005 dan peraturan perundang-
undangan lainnya.
Berikut adalah penjelasan tentang kepengurusana BUMN :
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Menteri
RUPS adalah organ persero ynag miliki kekuasaan tertinggi dalam
Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada
Oktaviana Safitri /2E Kbn/STAN 10
Direksi atau Komisaris. RUPS berwenang untuk mengangkat dan
memberhentikan anggota Direksi, menetapkan jumlah anggota Direksi,
mengesahkan rencana kerja dan anggaran perusahaan, dan melakukan
perubahan rencana kerja dan anggaran perusahaan.
Jika pada Persero yang memiliki kekuasaan tertinggu adalah RUPS
maka dalam Perum yang memiliki kekuasaan tertinggi atas perum adalah
Menteri
2. Direksi
Direksi adalah orang/perseorangan yang diberikan wewenang untunk
mengurus BUMN.
Direksi wajib menyiapkan rancangan Rencana Jangka Panjang yang
merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan BUMN yang
hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Selanjutnya, Rancangan
Rencana Jangka Panjang yang telah ditandatangani bersama dengan
Komisaris/Dewan Pengawas disampaikan kepada RUPS untuk Persero dan
Menteri untuk Perum untuk memperoleh pengesahan. Rencana Jangka
Panjang tersebut sekurang-kurangnya memuat:
a. Evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang sebelumnya
b. Posisi BUMN pada saat penyusunan Rencana Jangka Panjang
c. Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang
d. Penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja Rencana
Jangka Panjang.
Direksi juga wajib menyiapkan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka
Panjang. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ini sekurang-kurangnya
memuat:
a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program
kerja/kegiatan
b. Anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program
kerja/kegiatan
c. Proyeksi keuangan perusahaan dan anak perusahaannya
Oktaviana Safitri /2E Kbn/STAN 11
d. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS untuk Persero dan
Menteri untuk Perum.
Selain itu, Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat
pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.Laporan berkala
tersebut meliputi laporan triwulanan dan laporan tahunan. Selain laporan
berkala Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus
kepada Komisaris dan/atau RUPS untuk Persero atau kepada Dewan
Pengawas dan/atau Menteri untuk Perum.
Laporan keuangan Persero harus memuat sekurang-kurangnya:
a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir
tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku
sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buk u yang bersangkutan,
laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas
laporan keuangan tersebut
b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan
c. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi
kegiatan usaha Perseroan
e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh
Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau
f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
g. Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan
tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang