Top Banner
KETUA PENGADILAN NEGERIKENDAL KELASIB; Menimbang : a. Bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan mememenuhi rasa keadilan; b.Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.02 Tahun 2003 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan , maka Ketua Pengadilan Negeri Kendal Kelas IB perlu menunjuk Hakim Mediator; c.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor. 1753/DJU/SK/KP.04.5/11/2016 tanggal 12 Nopember 2016 tentang Promosi dan Mutasi Hakim atas nama KUKUH KURNIAWAN,S.H.,M.H sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II B dan ROBBY ALAMSYAH^ S^H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kendal Kelas IB; c. Bahwa nama=nama yang tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud. Mengingat : 1. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Penibahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman; 2.Undang-Undang N0.8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 3.Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri No. KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan; 4.Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I No. KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan; 5.Surat Edaran Mahkamah agung R.I Nomor.10 Tahun 2005 tentang Bimbingan dan Petunjuk Pimpinan Pengadilan terhadap Hakim/Majelis dalam menangani Perkara; 6.Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor. 02 Tahun 2003 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KENDAL KELASIB Nomor: W9.U.22/189 /KP.07.01/2/2017 TENTANG PENUNJUKAN HAKIM MEDIATOR PADA PENGADILAN NEGERIKENDAL KELASIB PENGADDLAN NEGERIKENDAL KELASIB JL. SOEKARNO - HATTA NO. 220 KENDAL TELP. ( 0294 ) 381478 - 381479 Email: pnkendal(a),vahoo.co.id
3

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KENDAL …pn-kendal.go.id/main/images/files/skmediator2017.pdf · tanggal 19 Oktober 2006 tentang tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding

May 13, 2019

Download

Documents

phamquynh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KENDAL …pn-kendal.go.id/main/images/files/skmediator2017.pdf · tanggal 19 Oktober 2006 tentang tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding

KETUA PENGADILAN NEGERIKENDAL KELASIB;

Menimbang : a. Bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih

cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para

pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan mememenuhi rasa

keadilan;

b.Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.02Tahun 2003 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.01Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan , maka Ketua PengadilanNegeri Kendal Kelas IB perlu menunjuk Hakim Mediator;

c.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor. 1753/DJU/SK/KP.04.5/11/2016 tanggal 12 Nopember 2016 tentangPromosi dan Mutasi Hakim atas nama KUKUH KURNIAWAN,S.H.,M.Hsebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II B dan ROBBYALAMSYAH^ S^H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kendal Kelas IB;

c. Bahwa nama=nama yang tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini

dianggap mampu untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Penibahan atas Undang-Undang No.

14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

2.Undang-Undang N0.8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang

No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;3.Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri No. KMA/080/SK/VIII/2006

tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan diLingkungan Lembaga Peradilan;

4.Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I No. KMA/096/SK/X/2006tanggal 19 Oktober 2006 tentang tanggung jawab Ketua Pengadilan TingkatBanding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas

Pengawasan;

5.Surat Edaran Mahkamah agung R.I Nomor.10 Tahun 2005 tentang Bimbingandan Petunjuk Pimpinan Pengadilan terhadap Hakim/Majelis dalam menanganiPerkara;

6.Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor. 02 Tahun 2003 dan Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.01 Tahun 2008 tentang ProsedurMediasi di Pengadilan;

SURAT KEPUTUSANKETUA PENGADILAN NEGERI KENDAL KELASIB

Nomor: W9.U.22/189 /KP.07.01/2/2017

TENTANGPENUNJUKAN HAKIM MEDIATOR

PADA PENGADILAN NEGERIKENDAL KELASIB

PENGADDLAN NEGERIKENDAL KELASIBJL. SOEKARNO - HATTA NO. 220 KENDAL

TELP. ( 0294 ) 381478 - 381479Email: pnkendal(a),vahoo.co.id

Page 2: SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KENDAL …pn-kendal.go.id/main/images/files/skmediator2017.pdf · tanggal 19 Oktober 2006 tentang tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1.Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

2.Arsip

LASIBK

MEMUTUSKAN:

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Kelas IB tanggal

01 Juli 2016 Nomor : W12.U22/301/KP.07.01/7/2016 Tentang PenunjukanHakim Mediator pada Pengadilan Negeri Kendal Kelas I B dinyatakan tidakberlaku lagi dan digantikan dengan Surat Keputusan ini;

Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini

sebagai Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Kendal Kelas IB;

HaHial yang belum diatur dalam Lampiran Surat Keputusan ini akan ditetapkanlebih lanjut dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Kelas IBsesuai dengan kebutuhan;

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudianhari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan

perbaikan seperlunya;

KEEMPAT

KETIGA

KEDUA

Menetapkan

PERTAMA

Page 3: SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KENDAL …pn-kendal.go.id/main/images/files/skmediator2017.pdf · tanggal 19 Oktober 2006 tentang tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding

02

: KENDALRUARI 2017

DAL KELASIB

DITETAPKAN DI

K

HAKIM MEDIATOR

HAKIMMEDIATOR

HAKIM MEDIATOR

HAKIM MEDIATOR

HAKIM MEDIATOR

HAKIMMEDIATOR

HAKIM MEDIATOR

HAKIMMEDIATOR

HAKIMMEDIATOR

KETERANGAN

HAKIM

HAKIM

HAKIM

HAKIM

HAKIM

HAKIM

HAKIM

HAKIM

HAKIM

JABATAN

ARIGUNAWAN, S.H.,M.H

ROBBY ALAMSYAH, S.H

RETNO LASTIANI, S.H

KURNIAWAN WUONARKO,S.H.,M.Hum

MONITA HONEISTY BR.SITORUS,S.H

POPIJULIYANI, S.H.,M.H

HAJAR WIDIANTO, S.H.,M.H

JENINUGRAHA DJULIS, S.H.,M.Hum

IRLINA, S.H

NAMA

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

NO

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERIKENDAL KELAS IBNOMOR: W12.U22/ [&) /KP.07.01/2/2017TANGGAL: 01 PEBRUARI2017