KETUA PENGADI LAN NEGERI BANTUL, Memperhati kan : 1. Hasil Pendampingan Ti m Pembangunan Zona I nt egr i tas Pengadil an Ti ngi Yogyakarta har i Sel asa tanggal 26 Februari 2019; 2. Rapat Ti m Pembangunan Zona I ntegrit as Pengadil an Neger i Bant ul pada Selasa 12 Maret 2019; Meni mbang : a. Sebagai upaya per cepatan pembangunan Zona Integri tas di l ingkungan Pengadilan Negeri Bant ul, diperlukan dukungan dari segenap j aj ar an Pengadil an Negeri Bant ul unt uk mewujudkan Wil ayah Bebas Korupsi dan Wil ayah Bir okr asi Ber si h dan Melayani; b. Bahwa untuk pel aksanaan t er sebut perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Int egritas Pengadil an Neger i Bantul ; c. Bahwa per soni l dalam Ti m Pembangunan Zona I nt egritas Pengadi l an Negeri Bant ul sebagai mana ditetapkan dengan Keput usan Ket ua Pengadi l an Negeri Bantul Nomor 7 Tahun 2019 Tanggal 18 Februar i 2019 Tentang Pembent ukan Tim Pembangunan Zona Int egr it as Pengadil an Neger i Bant ul sudah mengal ami mutasi dan promosi di t empat l ai n, sehi ngga susunannya perlu di perbarui; d. Pemilihan koordi nator dan anggot a Ti m sebagaimana hasil r apat Sel asa 12 Maret 2019 ber dasar kan pada kompetensi ket ugasan (Haki m Pengawas Bi dang) dan j abat an yang berkai t an; e.Bahwa ol eh kar ena it u perlu ditetapkan Keput usan Ket ua Pengadil an Negeri Bantul tentang Pembentukan Ti m Pembangunan Zona I ntegritas Pengadil an Negeri Bantul ; Mengingat: 1. Undang-Undang Republ i k I ndonesi a Nomor 48 Tahun 2009 t entang Kekuasaan Kehakiman. 2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 t entang Perubahan Kedua atas Undang- KEPUTUSAN KETUA PENGADI LAN NEGERI BANTUL NOMOR 12TAHUN2019 TENTANG PEMBENTUKAN TI M PEMBANGUNAN ZONA I NTEGRI TAS PENGADI LAN NEGERI BANTUL PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B
5
Embed
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B KEPUTUSAN KETUA ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,
Memperhatikan : 1. Hasil Pendampingan Tim Pembangunan Zona
Integritas Pengadilan Tingi Yogyakarta hari Selasatanggal 26 Februari 2019;
2. Rapat Tim Pembangunan Zona Integritas PengadilanNegeri Bantul pada Selasa 12 Maret 2019;
Menimbang : a. Sebagai upaya percepatan pembangunan ZonaIntegritas di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul,diperlukan dukungan dari segenap jajaran PengadilanNegeri Bantul untuk mewujudkan Wilayah BebasKorupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
b.Bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu membentukTim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan NegeriBantul;
c.Bahwa personil dalam Tim Pembangunan ZonaIntegritas Pengadilan Negeri Bantul sebagaimanaditetapkan dengan Keputusan Ketua PengadilanNegeri Bantul Nomor 7 Tahun 2019 Tanggal 18Februari 2019 Tentang Pembentukan TimPembangunan Zona Integritas Pengadilan NegeriBantul sudah mengalami mutasi dan promosi ditempat lain, sehingga susunannya perlu diperbarui;
d.Pemilihan koordinator dan anggota Tim sebagaimanahasil rapat Selasa 12 Maret 2019 berdasarkan padakompetensi ketugasan (Hakim Pengawas Bidang) danjabatan yang berkaitan;
e.Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan KeputusanKetua Pengadilan Negeri Bantul tentang PembentukanTim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan NegeriBantul;
Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTULNOMOR 12TAHUN2019
TENTANGPEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN NEGERI BANTUL
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTULTENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONAINTEGRITAS PENGADILAN NEGERI BANTUL
KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas dengansusunan keanggotaan sebagaimana terlampir.
KEDUA: Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatuadalah:
a.Menyusun rencana kerja pembangunan ZonaIntegritas, dengan memprioritaskan pada targettujuan pembangunan wilayah bebas korupsi danwilayah birokrasi bersih dan melayani.
b.Memberikan dukungan pada masing-masing unitpelayanan untuk mewujudkan wilayah bebas korupsidan wilayah birokrasi bersih dan melayani di
MEMUTUSKAN
Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum.
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5.Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentangPercepatan Pemberantasan Korupsi;
6.Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentangRencana Aksi Pencegahan dan PemberantasanKorupsi;
7.Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentangAksi Pencegahan dan Percepatan PemberantasanKorupsi Tahun 2012;
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014tentang Pedoman Pembangunan Zona IntegritasMenuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah BirokrasiBersih dan Melayani di Lingkungan InstansiPemerintah.
9.Keputusan Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tentangPembentukan Tim Pembangunan Zona IntegritasMahkamah Agung Republik Indonesia.
lO.Surat Edaran Direktur Jenderal Badan PeradilanUmum Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2019Tentang Pembangunan Zona Integritas Pada SeluruhPengadilan di Lingkungan Peradilan Umum.
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:1.Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta di Yogyakarta (sebagai laporan).2.Yang bersangkutan.3.Arsip.
NO
N NEGERI BANTUL
Bantul
Maret 2019
Ditetapkan di
lingkungan Pengadilan Negeri Bantul.
c.Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring-evaluasi,pengawasan yang efektif untuk mempercepatpembangunan zona integritas di lingkunganPengadilan Negeri Bantul;
d.Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepadaKetua Pengadilan Negeri Bantul;
Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri BantulNomor 7 Tahun 2019 Tanggal 18 Februari 2019 TentangPembentukan Tim Pembangunan Zona IntegritasPengadilan Negeri Bantul;
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan inidibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri Bantul
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, denganketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hariterdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI,DAN TATALAKSANA
NIKEN KUSUMARATRI S, S.H.
LAILY FITRIATITIN ANUGERAHWATI, S.H., M.H
Anggota
Koordinator
AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
DARU BUANA SEJATI, S.H
HAMMAM HARIS, S.H
PANITERA MUDA PERDATA
VIRONIKA SRI YULIATI, S.Sos.,S.H.,M.H.
HAKIM PENGAWAS BIDANG PERDATAEVI INSIYATI, S.H..M.H.
Sekretaris
Anggota
Koordinator
AREA PENATAAN TATALAKSANA
AANG PRABOWO, S.H
RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H
PANITERA MUDA PIDANASUHARNA, S.H..M.H.
HAKIM PENGAWAS BIDANG PIDANA:CAHYA IMAWATI, S.H.M.Hum.
Sekretraris
Anggota
Koordinator
AREA MANAJEMEN PERUBAHAN
SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BANTUL
PANITERA PENGADILAN NEGERI BANTUL
DEWI KURNIASARI, S.H
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
KoordinatorOperasional
Koordinator Teknikal
Ketua
Pembina
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITASPENGADILAN NEGERI BANTUL
PENGAOILAN NEGERI BANTUL
LAMPIRANKEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTULNOMOR: 12TAHUN 2019TENTANGPEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNANZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI BANTUL
EGERI BANTUL
ANGS^^S^TIAWAN, S.Sos.,S.H
HENDRA ANDREA, A.Md
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGIINFORMASI, DAN PELAPORAN
WIRAWAN DWI ASMARA, S.I.P
HAKIM PENGAWAS PERENCANAAN, Tl DAN PELAPORAN
R. RAJENDRA MOHNI ISWOYO KUSUMO, S.H..M.H.
Sekretaris
Anggota
Koordinator
AREA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
DEWI INDRIYANI, S.H
EDWIN SYAIFUDDIN , S.H..M.H
PANITERA MUDA HUKUMEKA SURYA SETIAWAN, S.H.
HAKIM PENGAWAS KEARSIPAN PERKARA
AGUS SUPRIYONO, S.H
HAKIM PENGAWAS BIDANG HUKUM:
SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.
Sekretaris
Anggota
Koordinator
AREA PENGUATAN PENGAWASAN
SISWATI MARIANA SIHOMBING, A.,Md
YDD NANDA DEBY RETNANDI, A.Md
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN: JOHANWAHYUDI, S.E.