1 SUPLEMEN PEDOMAN PELAKSANAAN POLA KKN UNDIKSHA 2017 PENDAHULUAN Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah masyarakat di luar kampus, dan secara langsung mengidentifikasi dan menangani masalah-masalah pembangunan yang dihadapi oleh masyarakat. KKN merupakan salah satu mata kuliah pengabdian kepada masyarakat yang diprogramkan bagi mahasiswa S-1, baik untuk program studi kependidikan maupun nonkependidikan. Mata kuliah KKN ini merupakan wadah dan wahana bagi mahasiswa untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, khususnya dharma yang ketiga, yakni pengabdian kepada masyarakat. Mata kuliah KKN termasuk mata kuliah praktik yang bertujuan melatih dan membekali mahasiswa untuk menerapkan ilmunya serta belajar memecahkan berbagai persoalan nyata yang terjadi di masyarakat dan mempunyai sikap keberpihakan kepada masyarakat yang terpinggirkan. Karena itu, program KKN yang dikembangkan digayutkan dengan bidang ilmu secara interdisiplin. Sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh Bapak Rektor dan ditindak lanjuti oleh Bapak Wakil Rektor I, maka dirancang suatu bentuk atau pola Kuliah Kerja Nyata yang inovatif dengan tujuan (1) menjangkau luas wilayah KKN di seluruh Bali dan atau di luar Bali, (2) memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berkreasi secara mandiri dan kelompok dalam mengembangkan idea dan implementsinya dalam melaksanakan Kuliah Kerja Nyata, (3) Terfokus pada tema yang disusunnya, dan lebih mendalami secara tajam atas permasalahan yang ada di wilayah yang akan dijadikan lokasi KKN, dan (4) melatih mahasiswa dalam mewujudkan jiwa kemandiriannya baik dalam menentukan desa KKN, menyusun program, memilih DPL, sampai dengan kemammpuan adaptifnya untuk bekerjasama dengan aparat dan stakesholder yang terkait dalam melakukan KKN. Di samping kebijakan yang diambil oleh Bapak Pimpinan Lembaga ini, ada bentuk KKN yang wajib dilaksanakan lagi yakni, memenuhi keberhasilan beberapa dosen yang memenangkan hibah P2M dari Dikti yang dikenal dengan KKN-PPM. Selanjutnya dari Dikti yang bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, ada beberapa desa yang diwajibkan untuk “diisi” oleh mahasiswa yang mengambil KKN untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan di desa yang telah ditentukan dari Dikti tersebut. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka LPPM Undiksha merancang suatu bentuk pola KKN yaitu Pola KKN Reguler atau Tipe I, Pola KKN Non Reguler, Pola KKN-PPM, dan Pola KKN Insidental. Untuk mengantisipasi pelaksanaan KKN di desa, sesuai dengan pola KKN yang digagas tersebut, maka dipandang perlu untuk dibuatkan suplemen pedoman KKN. Kata suplemen di sini dimaksudkan bahwa pedoman yang disusun ini bersifat tambahan dari Buku Pedoman KKN yang sudah ada, artinya bahwa pedoman KKN yang sudah ada sebelumnya tetap berlaku sebagaimana mestinya. Namun beberapa tambahan yang sifatnya melengkapi dari berbagai sisi kontekstual terhadap hal-hal yang baru dan penting untuk disampaikan kepada mahasiswa maka disusun pedoman ini dalam bentuk suplemen (tambahan). A. Persyaratan Peserta KKN Mahasiswa yang akan melaksanakan KKN harus melakukan pendaftaran ke LPPM. Syarat pendaftaran menjadi peserta KKN adalah:
17
Embed
SUPLEMEN PEDOMAN PELAKSANAAN POLA KKN …lppm.undiksha.ac.id/kkn/file_upload/Revisi-Tanggal-Penyeraan-Proposal... · Mahasiswa KKN wajib memilih minimal 3 tema sebagai kegiatan umum
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
SUPLEMEN
PEDOMAN PELAKSANAAN POLA KKN UNDIKSHA 2017
PENDAHULUAN
Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan
pengalaman belajar bagi mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah masyarakat di luar kampus,
dan secara langsung mengidentifikasi dan menangani masalah-masalah pembangunan yang
dihadapi oleh masyarakat. KKN merupakan salah satu mata kuliah pengabdian kepada
masyarakat yang diprogramkan bagi mahasiswa S-1, baik untuk program studi kependidikan
maupun nonkependidikan. Mata kuliah KKN ini merupakan wadah dan wahana bagi
mahasiswa untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, khususnya dharma yang ketiga,
yakni pengabdian kepada masyarakat. Mata kuliah KKN termasuk mata kuliah praktik yang
bertujuan melatih dan membekali mahasiswa untuk menerapkan ilmunya serta belajar
memecahkan berbagai persoalan nyata yang terjadi di masyarakat dan mempunyai sikap
keberpihakan kepada masyarakat yang terpinggirkan. Karena itu, program KKN yang
dikembangkan digayutkan dengan bidang ilmu secara interdisiplin.
Sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh Bapak Rektor dan ditindak lanjuti oleh
Bapak Wakil Rektor I, maka dirancang suatu bentuk atau pola Kuliah Kerja Nyata yang
inovatif dengan tujuan (1) menjangkau luas wilayah KKN di seluruh Bali dan atau di luar Bali,
(2) memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berkreasi secara mandiri dan kelompok
dalam mengembangkan idea dan implementsinya dalam melaksanakan Kuliah Kerja Nyata,
(3) Terfokus pada tema yang disusunnya, dan lebih mendalami secara tajam atas permasalahan
yang ada di wilayah yang akan dijadikan lokasi KKN, dan (4) melatih mahasiswa dalam
mewujudkan jiwa kemandiriannya baik dalam menentukan desa KKN, menyusun program,
memilih DPL, sampai dengan kemammpuan adaptifnya untuk bekerjasama dengan aparat dan
stakesholder yang terkait dalam melakukan KKN.
Di samping kebijakan yang diambil oleh Bapak Pimpinan Lembaga ini, ada bentuk
KKN yang wajib dilaksanakan lagi yakni, memenuhi keberhasilan beberapa dosen yang
memenangkan hibah P2M dari Dikti yang dikenal dengan KKN-PPM. Selanjutnya dari Dikti
yang bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi, ada beberapa desa yang diwajibkan untuk “diisi” oleh mahasiswa yang
mengambil KKN untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan di desa yang telah ditentukan
dari Dikti tersebut.
Dengan adanya kebijakan tersebut, maka LPPM Undiksha merancang suatu bentuk
pola KKN yaitu Pola KKN Reguler atau Tipe I, Pola KKN Non Reguler, Pola KKN-PPM, dan
Pola KKN Insidental. Untuk mengantisipasi pelaksanaan KKN di desa, sesuai dengan pola
KKN yang digagas tersebut, maka dipandang perlu untuk dibuatkan suplemen pedoman KKN.
Kata suplemen di sini dimaksudkan bahwa pedoman yang disusun ini bersifat tambahan dari
Buku Pedoman KKN yang sudah ada, artinya bahwa pedoman KKN yang sudah ada
sebelumnya tetap berlaku sebagaimana mestinya. Namun beberapa tambahan yang sifatnya
melengkapi dari berbagai sisi kontekstual terhadap hal-hal yang baru dan penting untuk
disampaikan kepada mahasiswa maka disusun pedoman ini dalam bentuk suplemen
(tambahan).
A. Persyaratan Peserta KKN
Mahasiswa yang akan melaksanakan KKN harus melakukan pendaftaran ke LPPM.
Syarat pendaftaran menjadi peserta KKN adalah:
2
a. Memenuhi persyaratan akademik mencapai minimal 110 sks sesuai dengan Buku
Pedoman Studi.
b. Menyerahkan transkip nilai yang sudah dibubui tanda tangan dosen Pembimbing
Akademik (PA) dan diketahui oleh ketua jurusan/prodi.
c. Memprogramkan Mata Kuliah KKN dengan bukti print out input.
d. Menyertakan surat keterangan sehat dari puskemas/poliklinik. e. Menyerahkan semua persyaratan yang telah ditentukan seperti di atas ke LPPM dan
harus diserahkan secara lengkap saat mahasiswa mendaftar sebagai peserta KKN.
f. Mahasiswa melakukan sendiri pendaftaran, tidak boleh mewakilkan kepada siapapun secara on-line.
g. Waktu pendaftaran dan jadwal lainnya dapat dilihat pada laman LPPM Undiksha yaitu lppm.undiksha.ac.id.
h. Mahasiswa yang tidak mendaftar pada waktu yang telah ditentukan maka dianggup gugur sebagai peserta KKN.
i. Pesyaratan ini juga berlaku untuk KKN PPM bagi dosen yang mendapat hibah dari
DIKTI.
B. Deskripsi Umum
KKN merupakan mata kuliah wajib, sebagai implementasi dari pengabdian kepada masyarakat
yang dilaksanakan mahasiswa dalam pilihan pola KKN. Untuk tahun ini (2017) rincian pelaksanaan
KKN dapat disampaikan sebagai berikut.
1. Untuk Kabupaten Karangasem dirancang 50 desa lokasi KKN (KKN Pola
Reguler)
2. Untuk Kabupaten Klungkung dirancang 50 desa lokasi KKN (KKN Pola
Reguler)
3. Untuk Kabupaten di Bali secara keseluruhan dan luar Bali dirancang 30 desa
lokasi KKN (KKN Pola Non-Reguler)
4. Untuk Kabupaten Bangli (Desa Binyan) 1 desa lokasi KKN (Program Dikti)
5. Untuk Kabupaten Bangli (Desa Songan A dan B) dirancang 1 desa lokasi KKN
(Program KKN PPM)
6. Untuk Kabupaten Bangli (Desa Suter, Kintamani) 1 desa lokasi KKN (Porgram
Penelitian LPDP)
Total desa yang dijadikan lokasi KKN untuk tahun 2017 adalah 133 desa untuk
kabupaten di Bali dan kabupaten di luar Bali (bila ada).
Adapun kegiatan KKN secara umum adalah sebagai berikut.
1 Pendaftaran mahasiswa peserta KKN disertai dengan pembayaran biaya KKN
(bagi mahasiswa yang non UKT di Bank BNI dengan nomor rekening:...)
2 Penyelesaian administrasi KKN
3 Pengumuman kelompok KKN, DPL, dan Lokasi KKN;
4 Pembekalan KKN;
5 Observasi Lapangan dan Penyusunan Program;
6 Penerjunan KKN;
7 Pelaksanaan KKN di Desa;
8 Ujian KKN; dan
9 Penarikan KKN.
C. Bentuk Pilihan Pola KKN
Sebagaimana telah dirancang dalam kegiatan KKN tahun 2017, mahasiswa dapat
memilih mengikuti KKN di desa. Pilihan pola KKN dimaksudkan untuk memberikan peluang
kepada mahasiswa, berinovasi, dan upaya mandiri untuk memberdayakan masyarakat. Pola
3
KKN ini dimasukkan ke dalam kategiri KKN Non-Reguler. Namun, bagi mahasiswa yang
belum memiliki idea untuk berkreasi dan berinovasi dalam pelaksanaan KKN ini, LPPM masih
memberikan peluang untuk ikut di dalam pelaksanaan KKN Reguler, sebagaimana telah
dijalankan selama ini. Di sisi lain LPPM juga memberikan peluang untuk melibatkan
mahasiswa dalam KKN PPM, di mana KKN PPM ini adalah salah satu proposal pengabdian
masyarakat oleh dosen, yang diajukan ke DRPM Dikti dan telah disetujui pendanaannya.
Dengan demikian ada 3 pola yang dikembangkan dalam kegiatan pelaksanaan KKN di tahun
2017 ini yakni:
A. KKN Pola I atau Pola KKN Reguler
B. KKN Pola II atau Pola KKN Non-Reguler
C. KKN Pola Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN PPM)
D. KKN Insidental
Di samping itu, ada Pola KKN yang bersifat insidental yaitu pola KKN yang dikelola oleh
dosen peneliti, di mana proposal penelitian yang diajukan ke PLDP atau ke sumber dana dari
instansi tertentu, oleh peneliti tersebut, melibatkan mahasiswa KKN untuk ikut serta dalam
melakukan kajian di lapangan. Pola KKN ini tidak dikategorikan sebagai kategori pola KKN
yang permanen, tetapi hanya bersifat insidental, yang sangat tergantung nanti atas permintaan
peneliti yang mengajukan proposal penelitian.
1. KKN Pola I atau Pola Reguler
Perencanaan, tema program, lokasi, penempatan mahasiswa KKN sampai dengan penentuan
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN ini, sepenuhnya diatur oleh LPPM Undiksha. Desa
yang dijadikan lokasi KKN untuk pola ini dirancang untuk tahun 2017 sebanyak 50 desa yang
ada di Kabupaten Karangasem. Dalam satu desa yang ditunjuk sebagai lokasi KKN
ditempatkan satu kelompok mahasiswa dengan jumlah 15-18 orang mahasiswa. Setiap
kelompok mahasiswa terdiri atas minimal 2 Fakultas dan 3 Jurusan secara proposional.
Persyaratan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang mengambil KKN Pola I atau
Reguler ini adalah:
1. Secara umum mengikuti kegiatan KKN seperti yang sudah disampaikan di atas.
2. Mengikuti kegiatan pembekalan sebagaimana diatur oleh LPPM.
3. Dari jumlah 15-18 mahasiswa peserta KKN di desa/lokasi KKN, lebih lanjut mahasiswa
membentuk kelompok kecil (kluster) dengan anggota 3-4 orang yang multi disiplin ilmu.
4. Setelah mengikuti pembekalan KKN, dilanjutkan dengan melakukan observasi lapangan
di lokasi KKN, di mana desa yang dijadikan lokasi KKN, ditentukan oleh LPPM.
5. Observasi lapangan melibatkan dosen pembimbing lapangan (DPL).
6. Setelah melakukan observasi, dilanjutkan penyusunan program umum dan program
kluster, yang juga didampingi oleh DPL.
7. Dalam menyusun program umum, hendaknya diikuti tema-tema yang sudah ditentukan
oleh LPPM. Ada lima tema yang ditetapkan, yaitu; (1) Ekonomi Kerakyatan; (2)
Teknologi Pedesaan/Tepat Guna; (3) Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan; (4)
Pengembangan Sumber Daya Manusia; (5) dan Sosial Budaya.
8. Mahasiswa KKN wajib memilih minimal 3 tema sebagai kegiatan umum dan ditambah
dengan program kluster dalam bentuk keluarga asuh (jumlah keluarga asuh sesuai
dengan jumlah anggot kluster). Program keluarga asuh yang disusun oleh kluster
mengikuti 1-2 tema (sesuai dengan tema kelompok) tadi dan disesuaikan dengan kondisi
keluarga asuhnya.
9. Mahasiswa menyerahkan program kerja yang disusun, yang telah diketahui dan
ditandatangani oleh Kepala Desa dan DPL-nya.
10. Bantuan biaya yang diberikan untuk pelaksanaan KKN Pola I atau Pola Reguler ini
adalah sebesar Rp. 400.000 atau disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
4
2. KKN Pola II atau Nonreguler KKN Pola II atau Non-Reguler adalah pola KKN di mana Tema Program, Kegiatan
dan Lokasi serta DPL KKN merupakan pola mandiri atas inisitif dari mahasiswa untuk
membentuk kelompok yang secara bersama-sama melakukan KKN sesuai dengan pilihan
desanya dari kelompok tersebut. Pelaksanaan KKN Pola II ini, diawali dengan kegiatan
mahasiswa mencari dan menentukan lokasi KKN, membuat proposal, memilih DPL, dan
mengajukan proposal tersebut ke LPPM. Lebih lanjut LPPM mempunyai kewenangan untuk
menyeleksi proposal yang diajukan tersebut. Penyusunan kelompok, tema program dan
kegiatan KKN pola II mengikuti persyaratan sebagai berikut.
1 Mmahasiswa membuat kelompok sendiri.
2 Jumlah dalam satu kelompok 15-20 mahasiswa.
3 Mahasiswa peserta KKN pola II terdiri dari Minimal 2 Fakultas dan 3 Jurusan
secara proporsional.
4 Mahasiswa bisa menunjuk dosen pembimbing lapangan (DPL) yang memenuhi
syarat, sesuai dengan hasil kesepaktan bersama dalam kelompok tersebut.
5 Lokasi KKN yang dipilih, harus berbasis wilayah (Dusun, Desa/Kelurahan), tidak
diperkenankan berbasis sekolah, pesantren, tempat yatim piatu dan sebagainya.
6 Lokasi KKN dapat ditentukan oleh kelompok itu sendiri yang tersebar di seluruh
kabupaten di Bali atau di luar Bali. Jumlah desa yang dijadikan lokasi KKN, untuk
tahun 2017 dirancang sebanyak 30 desa. Lebih dari itu akan dipertimbangkan oleh
LPPM.
7 Setiap kelompok terlebih dahulu mengadakan komunikasi dengan aparat desa