-
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN
KESEHATAN DAN KOSMETIK
NOMOR HK.02.02.4.42.02.20.12
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
Menimbang : a. bahwa Tim Reformasi Birokrasi Deputi Bidang
Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan Nomor HK.04.01.1.22.04.19.1370 Tahun 2019 tentang
Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan
perlu disesuaikan dengan perubahan organisasi dan tata kerja di
Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat
Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tentang Pembentukan
Tim Reformasi Birokraso Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;
Mengingat
: 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas
Obat dan Makanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
180);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi
Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1220);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
-
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
985);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017
tentang Organisasi dan Tat Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di
Lingkungan Badan Pegawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 784);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT
TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK TENTANG PEMBENTUKAN
TIM REFORMASI BIROKRASI
Kesatu : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Deputi
Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
, yang selanjutnya disebut Tim RB Deputi Bidang Pengawasan Obat
Tradisional,Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.
Kedua : Tim RB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebagaimana dimaksud dalam diktum
Kesatu, terdiri atas: a. Tim Pengarah; b. Tim Pelaksana; dan c. Tim
Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB) serta Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi.
Ketiga : Tim RB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebagaimana dimaksud dalam diktum
Kedua memiliki susunan keanggotaan dan melaksanakan tugas
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
Keempat : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua
huruf b terdiri
atas; a. Kelompok Kerja, yang selanjutnya disebut dengan Pokja;
dan b. Tim Reformasi Birokrasi Unit Kerja, yang selanjutnya
disebut
dengan Tim RB Unit Kerja.
-
Kelima : Pokja sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat huruf a
terdiri atas: a. Pokja 1 Bidang Manajemen Perubahan; b. Pokja 2
Bidang Penguatan Sistem Pengawasan; c. Pokja 3 Bidang Penguatan
Akuntabilitas Kinerja; d. Pokja 4 Bidang Penguatan Kelembagaan; e.
Pokja 5 Bidang Penguatan Tata Laksana; f. Pokja 6 Bidang Penguatan
Sistem Manajemen Sumber Daya
Manusia Aparatur Sipil Negara; g. Pokja 7 Bidang Penguatan
Peraturan Perundang-undangan; dan h. Pokja 8 Bidang Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik.
Keenam : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas
Tim RB Deputi
Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan
Kosmetik dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Deputi
Bidang Pengawasan Obat Tradisional,Suplemen Kesehatan dan
Kosmetik.
Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 21 Februari 2020 Deputi
Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan
Kosmetik
Dra. Mayagustina Andarini,M.Sc.,Apt
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Sekretaris
Utama Badan POM; 2. Yang bersangkutan.
-
LAMPIRAN KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK NOMOR HK.02.02.4.42.02.20.12 TAHUN
2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN
KOSMETIK
A. TIM PENGARAH 1. Susunan Keanggotaan Tim Pengarah
Ketua : Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan dan Kosmetik
Sekretaris : Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan dan Kosmetik Anggota : a. Direktur Standardisasi Obat
Tradisional, Suplemen Kesehatan dan
Kosmetik b. Direktur Pengawasan Kosmetik c. Direktur Pengawasan
Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
2. Tugas Tim Pengarah
a. Memberikan arahan dalam penyusunan dan menetapkan Road Map
Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
b. Memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan
sasaran reformasi birokrasi nasional, yang dapat memberikan dampak
pada perbaikan birokrasi nasional, yang dapat memberikan dampak
pada perbaikan birokrasi dan memberikan damoak oada masyarakat;
dan
c. Memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap
berjalan konsisten, terarah sesuai dengan road map, dan
berkelanjut.
B. TIM PELAKSANA Ketua : Direktur Registrasi Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan
Kosmetik Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Penilaian Uji
Praklinik/Klinik Obat Tradisional,
-
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan Dokumen Informasi Produk
Kosmetik Anggota : 1. Kelompok Kerja 1 – Bidang Manajemen
Perubahan.
a. Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja 1 Koordinator : Direktur
Pengawasan Kosmetik Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Pengawasan
Informasi dan Promosi Kosmetik Anggota :
1) Purnama Dwi T, S.Farm., Apt 2) Mellia Rahmi, S.E 3) Elin
Novia Sembiring, S.Si, Apt 4) Noviati Panca Sari, S.F., M.Si., Apt
5) Maya Zulfa Kamila, A.Md 6) Rizka Ayu Kusuma W., S.Farm., Apt 7)
Fithra Indah Nuranisa, S.Farm, Apt 8) Melinda Anggita Setiyadi,
S.Farm., Apt
b. Tugas Kelompok Kerja 1 – Bidang Manajemen Perubahan
Mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan
mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja
individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai
dengan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi, dengan cara antara
lain:
1) Mengoordinasi peningkatan komitmen pimpinan dan pegawai dalam
melakukan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang
Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik,
melalui: a) Meyusun Tim Reformasi Birokrasi; b) Menyusun Road Map
Reformasi Birokrasi; dan c) Melakukan pemantauan dan evaluasi
reformasi birokrasi.
2) Mengoordinasi terjadinya perubahan pola pikir dan budaya
kerja di Lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; dan
3) Menurunkan risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan
timbulnya resistensi terhadap perubahan.
2. Kelompok Kerja 2 – Bidang Penguatan Sistem Pengawasan.
a. Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja 2 Koordinator : Direktur
Pengawasan Kosmetik Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Pengawasan
Keamanan dan
-
Mutu Kosmetik Anggota :
1) Pujiati, S.Si, Apt. 2) Wiwin Widya Prastiwi, S.Si, Apt 3)
Atik Fitriyani S.Farm, Apt 4) Wahyudi Martomo, S.A.P 5) Lis
Ermawati, S.Farm., Apt 6) Yogaswara Tawang Gumbara, S.Farm, Apt 7)
Mia Permawati, S.Farm., Apt.
b. Tugas Kelompok Kerja 2 – Bidang Penguatan Sistem
Pengawasan
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas
dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Lingkungan Deputi Bidang
Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik,
dengan cara anatara laian : 1) Meningkatkan kepatuhan dan
efektivitas terhadap pengelolaan
keuangan negara melalui: a) Pembuatan kebijakan, sosialisasi,
penanganan,evaluasi
penanganan gratifikasi di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan
Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;
b) Mengelola Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di
Lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan dan Kosmetik; dan
c) Mengelola Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di
lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan dan Kosmetik;
2) Meningkatkan status opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap
pengelolaan keuangan negara melalui koordinasi pencanangan,
pengembangan, monitoring dan evaluasi atas pembangunan zona
integritas di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik menuju wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); dan
3) Menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang di lingkungan
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan
Kosmetik melalui:
a) Pembuatan kebijakan, penanganan, evaluasi penanganan atas
pengaduan masyarakat terhadap Deputi Bidang
-
Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan
Kosmetik;
b) Mengelola pelaksanaan whistle blowing system dan melakukan
evaluasinya; dan
c) Melakukan sosialisai, penanganan, dan evaluasi atas benturan
kepentingan di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat
Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.
3. Kelompok Kerja 3 – Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja. a.
Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja 3
Koordinator : Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen
Kesehatan
Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Pengawasan Informasi dan
Promosi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Anggota :
1) Ari Novianti N.B, SP 2) Ria Krisna M,S.Farm., Apt 3) Hanief
Ridhowati, S.Si., Apt 4) Lisa Anisa, S.E 5) Frida Musyarofah 6)
Kristyawan Hadiyanto Dwiputra. S.E 7) Wijiasih SF., M.Si, Apt
b. Tugas Kelompok Kerja 3 – Bidang Penguatan Akuntabilitas
Kinerja
Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang
Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik,
dengan cara antara lain: 1) Koordinasi keterlibatan pimpinan dalam
penyusunan perencanaan
kinerja dan pemantauan penyampaian kinerja secara berkala; 2)
Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM yang menangani
akuntabilitas kinerja; 3) Menyusun pedoman akuntabilitas
kinerja; 4) Melakukan pengukuran kinerja berbasis elektronik; dan
5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala.
4. Kelompok Kerja 4 – Bidang Penguatan Kelembagaan.
a. Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja 4 Koordinator : Direktur
Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen
Kesehatan
-
Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Pengawasan Sarana Obat
Tradisional dan Suplemen Kesehatan
Anggota : 1) Lusiana Nofita Yusra, S.Farm., Apt 2) Ambar
Setyorini, S.Si, Apt 3) Suhartatik, ST 4) Wiwin Herwiyati, STP,
M.Food St 5) Teguh Adhi Wijaya, S.Farm, Apt
b. Tugas Kelompok Kerja 4 – Penguatan Kelembagaan Meningkatkan
efisiensi dan efektivitas oraganisasi secara proporsional sesuai
dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga
organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran, antara lain
dengan cara:
1) Melakukan evaluasi terkait penilaian ketepatan fungsi dan
ketepatan ukuran organisasi, pengukuran jenjang organisasi, analis
kemungkinan duplikasi dan tumpang tindih fungsi, penilaian
kesesuaian struktur organisasi dengan mandat maupun kinerja yang
dihasilkan, serta analisis oraganisasi telah adaptif terhadap
perubahan lingkungan strategis; dan
2) Melakukan penataan dengan mengajukan usulan perubahan
organisasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi sebagai tindak lanjut hasil evaluasi yang telah
dilakukan.
5. Kelompok Kerja 5 – Bidang Penguatan Tata Laksana.
a. Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja 5 Koordinator : Direktur
Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan dan Kosmetik Sekretaris :Kepala Sub Direktorat
Standardisasi Suplemen Kesehatan Anggota :
1) Ernani Dewi Kusumawati, S.Farm., Apt 2) Andry Sulistyowati,
S.Si, Apt 3) Dewi Kurniasari, SF, M.Farm., Apt 4) Tety Herawaty, SP
5) Sari Indira Setyowati, S.Farm., Apt 6) Ari Kurniawaty, S.Si 7)
Dewi Febriana Nugrahani P, S.Farm, Apt 8) Sulistyowati, S.Farm,
Apt
-
9) Sella Agustine Dwi Nur Pamungkas, A.Md.
b. Tugas Kelompok Kerja 5 – Bidang Penguatan Tata Laksana
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur
kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur, antara lain dengan
cara:
1) Menyusun peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan
fungsi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan dan Kosmetik serta dijabarkan dalam Standard Operasional
Prosedur (SOP);
2) Mengoordinasi penerapan Sistem Manajemen Mutu atau Quality
Management System (QMS) di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat
Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;
3) Melakukan evaluasi dan penyesuaian peta proses bisnis dan SOP
terhadap perkembangan tuntutan efisiensi dan efektivitas
birokrasi;
4) Mengoordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Deputi Bidang
Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;
5) Mengoordinasi penerapan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan keterbukaan informasi publik; dan
6) Mengoordinasi penerapan, monitoring, dan evaluasi manajemen
kearsipan yang handal.
6. Kelompok Kerja 6 – Bidang Penguatan Sistem Manajemen Sumber
Daya
Manusia Aparatur Sipil Negara. a. Susunan Keanggotaan Kelompok
Kerja 6
Koordinator : Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan dan Kosmetik Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Penilaian
Uji Praklinik/Klinik
Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan Dokumen
Informasi Produk Kosmetik
Anggota : 1) Pulan Widyanati, S.Si., Apt, M.Si 2) Aprizal, S.Kom
3) Alfina Nur Fitriani, A.Md, S.I 4) Sri Puji Astuti, S.Hum 5) Dra.
Joelianti Diastoetiningsih 6) Kiki Kartika Putri, SE
-
7) Aprilla Paskarika Kuswara, S.Kom.
b. Tugas Kelompok Kerja 6 – Bidang Penguatan Sistem Manajemen
Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Meningkatkan
profesionalisme SDM Aparatur di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan
Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, yang didukung
oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi,
transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan
yang sepadan, antara lain dengan cara:
1) Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur di
lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan dan Kosmetik melalui melakukan perencanan kebutuhan
pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
2) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM
aparatur di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik melalui :
a) Proses penerimaan pegawai secara transparan, objektif,
akuntabel, dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
b) Promosi jabatan dilaukan secara terbuka; 3) Meningkatkan
disiplin SDM Aparatur di lingkungan Deputi
Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan
Kosmetik melalui penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku
pegawai;
4) Meningkatkan efektivitas manajemen SDM Aparatur di lingkungan
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan
Kosmetik melalui:
a) Penetapan kinerja individu; b) Pelaksanaan evaluasi jabatan;
c) Pengembangan sistem informasi kepegawaian; dan d) Meningkatkan
profesionalisme SDM aparatur di
lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,Suplemen
Kesehatan dan Kosmetik melalui pengembangan pegawai berbasis
kompetensi.
7. Kelompok Kerja 7 – Bidang Penguatan Peraturan
Perundang-undangan.
a. Susunan Kenaggotan Kelompok Kerja 7 Koordinator : Direktur
Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan dan Kosmetik
-
Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Standardisasi Obat
Tradisional Anggota :
1) Dra. Yurita Amarya Sariwating, Apt., MKM 2) Anto Sujono, SF.,
Apt 3) Lies Sugiarti, S.Si., Apt, M.Biomed 4) Lili Amelia, S.Si.,
M.Si., Apt 5) Widha Dianasari, S.Si, Apt 6) Mia Permawati, S.Farm.,
M.Farm., Apt 7) Dra.Yuniar Marpaung, Apt 8) Yoana Mirna, S.Si., Apt
9) Rima Dwi Pratiwi, S.Farm, Apt 10) Dewi Nurjanah, S. Farm, Apt
11) Rachel Irene M. Simatupang, S.TP.
b. Tugas Kelompok Kerja 7 – Bidang Penguatan Peraturan
Perundang-
undangan Meningkatkan efektivitas pengelolaan Peraturan
Perundang-undangan di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen
kesehatan dan kosmetik yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat
dan Makanan, yaitu antara lain dengan cara:
1) Melakukan identifikasi, analisis, pemetaan, dan revisi
Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan
Makanan yang mempunyai resiko tindih/tidak harmonis/tidak
sinkron;
2) Menyusun sistem dan melakukan evaluasi pengendalian
penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan; dan
3) Melakukan deregulasi peraturan terkait pelayanan publik.
8. Kelompok Kerja 8 – Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik. a. Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja 8
Koordinator : Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan dan Kosmetik
a) Sub Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pre-Market
(Sebelum Beredar). Koordinator : Kepala Sub Direktorat Penilaian
Obat Tradisional Sekretaris : Kepala Seksi Penilaian Obat
Tradisional
-
Anggota : 1) Iin Muthmainnah, S.Farm., Apt 2) Diatri M. Heryana,
S.Farm, Apt 3) Lina Fauziati, S.Farm., Apt
b) Sub Tim Perkuatan Sistem Pengawasan Post-Market (Selama
Beredar). Koordinator : Kepala Sub Direktorat Pengawasan Sarana
Kosmetik Sekretaris : Kepala Seksi Inspeksi Sarana Produksi
dan
Distribusi Kosmetik Anggota : 1) Rahma Yulianti, S.Si, Apt 2)
Mayang Ambarsari, S.Si 3) Aziz Jihaduddin, S.Farm, Apt 4) Oktianti
Alifanisa Kuswardana, S.Farm.,Apt
c) Sub Tim Rebranding Pelayanan Publik
Koordinator : Kepala Sub Direktorat Registrasi Kosmetik
Sekretaris : Kepala Seksi Registrasi Kosmetik Dekoratif Anggota :
1) Indah Septiana Dewi, S.Farm., Apt 2) Aprilya Tri Susanti,
S.Farm, Apt 3) Rugun Clara Samosir, S.Farm, Apt 4) Lukysanita
Muliana, S.Farm., Apt
d) Sub Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Koordinator : Kepala
Sub Direktorat Pengawasan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional dan
Suplemen
Kesehatan Sekretaris : Kepala Seksi Pengawasan Keamanan Obat
Tradisional dan Suplemen Kesehatan Anggota : 1) Yoga Setiady,
A,Md 2) Randi Hari Putra, S.Farm., Apt 3) Alfian Nasir Maidin,
S.Si.,M.Si
b. Tugas Kelompok Kerja 8 – Bidang Pengelolaan Kualitas
Pelayanan Publik yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang
dilakukan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan dan Kosmetik (Perkuatan Sistem Pengawasan Pre-Market
(Sebelum
-
Beredar) dan Post-Market (Selama Beredar), Rebranding Pelayanan
Publik, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat), dengan cara antara
lain:
1) Memperkuat dan mengembangkan best practices peningkatan
kualitas pelayanan, pengawasan, dan sistem pemberdayaan masyarakat
melalui melakukan review dan perbaikan kebijakan/pedoman standar
pelayanan dan pengawasan;
2) Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan yang berbasis
sistem manajemen mutu yang diakui secara internasional melalui:
a) Melakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya meningkatkan
penerapan budaya pelayanan prima;
b) Meningkatkan sarana layanan terpadu/terintegrasi dan
kemudahan pengaksesan informasi;
c) Melakukan inovasi layanan; 3) Meningkatkan indeks kepuasan
masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Deputi Bidang
Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
melalui:
a) Meningkatkan pengelolaan pengaduan pelayanan; b) Melakukan
penilaian kepuasan pelayanan; c) Peningkatan pemanfaatan teknologi
informasi;
4) Melakukan promosi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan
pemberdayaan masyarakat, berdasarkan data yang didapat dari hasil
monitoring maupun data dari Tim PMPRB melalui media informasi.
9. Tim Pelaksana selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai
dengan angka 8, Tim Pelaksana juga mempunyai tugas:
a. Merumuskan Road Map Reformasi Birokrasi Deputi Bidang
Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;
b. Merumuskan quick wins; c. Menjadi agen perubahan; d.
Melaksanakan koordinasi, kerja sama, dan fasilitasi kepada
semua
pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan dan Kosmetik;
e. Melakukan internalisasi dan sosialisasi kepada pegawai dan
masyarakat tentang Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang
Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;
-
f. Mengikutsertakan dan/atau bekerjasama dengan para pakar dan
pemangku kepentingan;
g. Melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Ketua Tim
Pelaksana serta menembuskan kepada Tim Monitoring dan Evaluasi,
paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan; dan
h. Meyiapkan data dan dokumen pendukung sebagai bahan penilaian
PMPRB bagi Tim Asesor PMPRB.
C. TIM ASESOR PMPRB DAN MONEV RB 1. Susunan Keanggotaan Tim
Asesor PMPRB dan Monev RB
Koordinator : Dra. Frida Tri Hadiati, Apt Ketua : Dr.. Fadjar
Aju Tofiana, Apt, MT Sekretaris : Dra. Arnida Roesli, Apt Anggota
:
a. Bidang Manajemen Perubahan Koordinator : Meiske Lucie Tumbol,
S.Si, Apt Anggota :
1) Veratrisna, S.Si., Apt 2) Subhan Asfari, S.Farm., Apt 3) Okta
Festi Amanda, S.Farm, Apt
b. Bidang Penguatan Sistem Pengawasan Koodinator : Anita
Kembaren, S.Si, Apt Anggota :
1) Dian Handayani, S.Farm, Apt 2) Angelia Puspita N., S.Farm,
Apt
c. Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Koordinator : Astini Riani, S.Si, Apt Anggota :
1) Anastasia Novyc Vernanda, S.Farm, Apt 2) Devi
Sofawati,S.Farm,Apt 3) Elpina Yunisa, S.Farm., Apt 4) Alfina Nur
Fitriani, A. Md., S. I
d. Bidang Penguatan Kelembagaan Koordinator : Drs. Slamet
Sukarno, Apt, MP Anggota :
1) Dewi Febriana NP, S.Farm., Apt 2) Edi Kurniawan, S.Farm., Apt
3) Dinny Anggraini, S.Si, Apt
-
e. Bidang Penguatan Tata Laksana Koordinator : Masruroh, S.Si.,
Apt., MKM Anggota :
1) Drs. Ronaldi Zainoeddin Ilyas, Apt 2) Pranita Kusumawarni,
S.Farm., Apt 3) Etyk Yunita Anjarsari, S.Farm., Apt 4) Dwi
Handayani, S.F, Apt (M.Si)
f. Bidang Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
Aparatur Sipil Negara Koordinator : Dra. Arnida Roesli, Apt Anggota
:
1) Citra Gusti Lestari, S.Si., Apt 2) Virza Aviralda Ramadhani,
S.Kom 3) Anthia Dinti Sorgani, S.Farm., Apt 4) Faradilla
Mauliddini, S.Farm, Apt
g. Bidang Penguatan Peraturan Perundang-undangan Koordinator :
Dr.. Fadjar Aju Tofiana, Apt, MT Anggota :
1) Ni Wayan Satriani, S.Farm., Apt 2) L. Venita Kusumaningrum,
M.Si., Apt 3) Dany Dwi Agistia, S.Farm, Apt 4) Anisa Budi
Suswandari, S.Farm., Apt
h. Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Koordinator : Meiske Lucie Tumbol, S.Si, Apt Anggota :
1) M. Gama Ramadhan, S.Farm, Apt 2) Marina Tata Ulina, S.Si.,
Apt
2. Tugas Tim Asesor PMPRB dan Monev RB sebagai berikut: a.
Koordinator
1) Mengoordinasikan pelaksanaan PMPRB Deputi Bidang Pengawasan
Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;
2) Memperbarui data profil sebelum melakukan penilaian; 3)
Melakukan review terhadap kertas kerja Asesor sebelum menyusun
kertas kerja instansi; 4) Menginput data hasil PMPRB ke dalam
aplikasi PMPRB online dan
menyampaikan kepada Sekretaris Utama;
-
5) Menyampaikan secara online hasil penilaian dan rencana
perbaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, yang sebelumnya telah diperiksa oleh
Sekretaris Utama; dan
6) Melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Ketua Tim
Pelaksana, paling sedikit 3 (tiga) bulan.
b. Sekretaris 1) Membantu pelaksanaan tugas Koordinator PMPRB
Deputi Bidang
Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;
dan
2) Mengarsipkan data dan atau dokumen terkait PMPRB. c.
Anggota
1) Menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam
proses penilaian;
2) Melakukan penilaian mandiri paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun;
3) Menyusun rencana aksi tindak lanjut atas hasil penilaian
mandiri untuk perbaikan pelaksanaan dan pencapaian Reformasi
Birokrasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan dan Kosmetik sesuai masing-masing area perubahan;
4) Melakukan pengolahan data hasil PMPRB masing-masing area
perubahan;
5) Melakukan penyusunan Laporan Hasil PMPRB Deputi Bidang
Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;
6) Melakukan konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum
menetapkan nilai PMPRB instansi;
7) Menyampaikan laporan PMPRB ke Ketua/Koordinator PMPRB Deputi
Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan
Kosmetik:
8) Memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti oleh Tim
Pelaksana pada setiap area perubahan;
9) Mengkoordinir percepatan implementasi pelaksanaan Reformasi
Birokrasi pada setiap area perubahan; dan
-
10) Melaporkan perkembangan hasil kerja setiap area perubahan
kepada ketua Tim Monev, paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan.
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan
dan Kosmetik
Dra. Mayagustina Andarini, M.Sc., Apt