Sumber hukum adalah tempat dimana dapat ditemukannya atau dapat digalinya hukum. Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sangsi yang tegas dan nyata
Sumber hukum dalam arti materiil : yaitu sumber hukum yang menentukan isi suatu peraturan/kaidah hukum yang mengikat semua orang. Dengan kata lain bahwa faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum (pengaruh terhadap pembuat undang-undang, pengaruh terhadap keputusan hakim dan sebagainya atau faktor yang mempengarui isi dari aturan-aturan hukum/tempat dari mana materi hukum itu di ambil.
Sumber hukum dalam arti formil, yaitu sumber dilihat dari cara terjadinya hukum positif merupakan fakta yang menimbulkan hukum yang berlaku yang mengikat hakim dan penduduk. Sumber hukum formal merupakan berbagai bentuk aturan hukum yang ada.
Faktor-faktor yang turut serta menentukan isi hukum. Faktor-faktor kemasyarakatan yang mempegaruhi pembentukan hukum yaitu:
Stuktural ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat antara lain: kekayaan alam, susunan geologi, perkembangan-perkembangan perusahaan dan pembagian kerja. Kebiasaan yang telah membaku dalam masyarakat yang telah berkembang dan pada tingkat tertentu ditaati sebagai aturan tinglkah laku yang tetap. Hukum yang berlaku Tata hukum negara-negara lain Keyakinan tentang agama dan kesusilaan Kesadaran hukum
Sumber hukum yang bersangkut paut dengan masalah prosedur atau cara pembentukanya, terdiri dari:
Sumber hukum dalam arti formal yang tertulis
1. Undang-undang : a. UU dalam arti material: keputusan penguasa
yang dilihat dari segi isinya mempunyai kekuatan mengikat umum mis. UU Teroisme, UU Pailit.
b. UU dalam arti formal : keputusan penguasa yang diberi nama UU disebabkan bentuk yang menjadikannya UU, mis UU APBN
Tap MPRS No.XX/MPRS/1966 Tata urutan prundangan RI menurut UUD 1945
- Bentuk peraturan perundangan RI
Undang-undang Dasar 1945 Tap MPR Undang-undang/Perpu Peraturan Pemerintah Keputusan Presiden Peraturahn Menteri Instruksi Mentri Dan lain-lain
1. UUD 1945; 2. Tap MPR RI. 3. Undang-Undang, 4. Perpu; 5. Peraturan Pemerintah, 6. Keputusan Presiden; 7. Peraturan Daerah.
UUD 1945 UU/Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Peraturan Daerah.
Teritorialiteit, Undang-Undang berlaku dalam wilayah negara tanpa membedakan kewarganegaraan (pasal 2 KUH Pidana), kecuali warga negara Indonesia (WNI) yang menurut hukum internasional diberi hak ekstra teritorialiteit (tidak boleh di ganggu gugat) dan persona non grata/orang yang tidak disukai.
Asas persona/nasionaliteit aktif, Undang-Undang berlaku bagi warga negara Indonesia tanpa terbatas dalam wilayah negara saja atau “Undang-Undang mengikuti orang” (pasal 5 KUHP).
Asas nasionaliteit pasif, Undang-Undang berlaku bagi setiap orang diluar wilayah Indonesia untuk melindungi kepentingan dan keamanan nasional terhadap kejahatan tertentu (pasal 4 ke-1 KUHP), makar atau bermaksud membunuh presiden/wakil presiden, kudeta, sengaja menghina martabat presiden.
Kekuatan berlaku yuridis (yuristische geltung), Undang-Undang mempunyai kekuatan berlaku apabila persyaratan formal terbentuknya undang-undang telah terpenuhi.
Kekuatan berlaku sosiologis (Sosiologische Geltung), Berlakunya atau tidak di terima hukum dalam masyarakat lepas dari kenyataan apakah peraturan hukum itu terbentuk menurut persyaratan formal atau tidak.
Kekuatan berlaku filosofis, hukum punya kekuatan berlaku filosofis apabila kaedah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (rechtsidee) sebagai nilai positif yang tertinggi.
Undang-Undang tidak berlaku surut, peristiwa yang diatur oleh Undang-Undang ialah yang terjadi sesudah Undang-Undang di undangkan.
Undang-undang tidak boleh diganggu gugat; Lex superior derogat legi inferiori, Peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi akan melumpuhan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah;
Lex posterior derogate legi priori, peraturan yang baru mengalahkan peraturan yang lama.
Lex specialis derogate legi generali, peraturan yang khusus akan melumpuhkan peraturan yang umum
2. Hukum Traktat Traktat adalah perjanjian yang
dibuat antara negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu
3. Putusan Hakim (yurisprudensi) Istilah yurisprudensi berasal dari
kata Jurisprudentia (Bahasa Latin), yang berarti pengetahuan hukum (Rechts geleerheid). Kata yurisprudensi sebagai istilah teknis Indonesia, sama artinya dengan kata “Jurisprudentia” (Bahasa Belanda) dan “Jurisprudence” dalam bahasa Perancis yaitu, Peradilan tetap atau hukum peradilan.
Apeldoorn : yurisprudensi, doktrin dan perjanjian
merupakan faktor-faktor yang membantu pembentukan hukum.
Sedangkan Lemaire: yurisprudensi, ilmu hukum (doktrin) dan
kesadaran hukum sebagai determinan pembentukan hukum.
Yurisprudensi sebagai peradilan pada umumnya (judicature, rechtspraak) yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkrit terjadi tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa.
Pendapat para sarjana hukum yang merupakan doktrin adalah sumber hukum.[1] Ilmu hukum itu sebagai sumber hukum tapi bukan hukum karena tidak langsung mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana undang-undang. Ilmu hukum baru mengikat dan mempunyai kekuatan hukum bila dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan. Disamping itu juga dikenal adagium dimana orang tidak boleh menyimpangi dari”communis opinion doctorum” (pendapat umum para sarjana).[1] Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan.hal.110.
Apeldoorn : Yurisprudensi, doktrin dan perjanjian
merupakan faktor-faktor yang membantu pembentukan hukum.
Sedangkan Lemaire Yurisprudensi, ilmu hukum (doktrin) dan
kesadaran hukum sebagai determinan pembentukan hukum.
Pasal 1233 dan pasal 1338, yang berbunyi : “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang” dan “semua persetujuan atau perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
Sumber hukum dalam arti formal yang tidak tertulis
Prof. Soepomo dalam catatan mengenai pasal 32 UUD 1950 berpendapat bahwa 1. “ Hukum adat adalah sinonim dengan hukum tidak tertulis dan hukum tidak tertulis berarti hukum yang tidak dibentuk oleh sebuah badan legislatif yaitu hukum yang hidup sebagai konvensi di badan –badan hukum negara (DPR, DPRD, dsb), hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim dan hukum kebiasaan yang hidup dalam masyarakat.”
Kebiasaan dapat menjadi sumber hukum : Apabila kebiasaan tersebut telah menjadi
suatu perbuatan yang menurut ketentuan tingkah laku yang tidak berubah.
Apabila masyarakat telah memiliki kesadaran akan adanya ketentuan tingkah laku tersebut atau bahkan telah meyakini hal itu sebagai suatu kewajiban, maka keadaan ini merupakan syarat pelengkap yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan keadaan yang terdahulu.
hukum kebiasaan seluruhnya tidak tertulis, sedangkan hukum adat sebagian besar tertulis.
Hukum kebiasaan berasal dari kontrak seluruh dunia timur dengan barat yang diresepsi kedalam hukum nasional, sedangkan hukum adat berasal dari kehendak nenek moyang, agama dan tradisi masyarakat.
Perbuatan yang berlangsung lama atau berlangsung secara terus menerus (longa et inveterate consuetude);
Kebiasaan harus menimbulkan opinion necessitates (keyakinan umum), pendapat memang seharusnya demikian, bahwa perbuatan itu merupakan kewajiban hukum.
Adanya akibat hukum apabila hukum kebiasaan itu dilanggar.
Sumbernya:◦ Hukum Perundang-undangan;◦ Hukum Kebiasaan (Hukum Adat);◦ Hukum Traktat;◦ Hukum Yurisprudensi;
Bentuknya:◦ Hukum Tertulis: dikodifikasikan dan tidak
dikodifikasikan;◦ Hukum Tak Tertulis (Hukum Kebiasaan);
Tempat berlakunya:◦ Hukum Nasional;◦ Hukum Internasional;◦ Hukum Lokal;
Waktu berlakunya:◦ Ius Constitutum (Hukum Positif);◦ Ius Constituendum (draft UU/
hukum akan datang);◦ Hukum Alam : hukum yang berlaku
universal;
Cara mempertahankannya :◦ Hukum Materiil; mengatur
hubungan dan kepentingan yang berupa perintah dan larangan;
◦ Hukum Formil : cara menegakkan perintah dan pelanggaran;
Sifatnya:◦ Hukum yang memaksa,
mempunyai sanksi;◦ Hukum Pelengkap;
Isinya:Hukum Privat (Hukum Sipil): Hukum Perdata dan
Hukum Dagang (dalam arti luas, hk. Dagang saja dalam arti sempit);
Hukum Publik (Hukum Negara); Hukum yg mengatur hubungan negara dengan warga negaranya dan aparatnya, terdiri atas:
b.1 Hukum Tata Negara: hukum yg mengatur bentuk dan susunan suatu negara serta hubungan kekuasaan anatara lat-alat perlengkapan negara satu sama lain, hubungan pemerintah. pusat dengan pemda;
b.2 Hukum Administrasi Negara (Hukum Tata Usaha Negara); hukum yg mengatur cara menjalankan tugas alat perlengkapan negara;
b.3 Hukum Pidana[1]; b.4 Hukum Internasional
(Perdata dan Publik)[1] Paul Schlten dan Logemann menganggap hukum pidana bukan hukum publik.