-
Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Nota Keuangan dan RAPBN 20144-102
atau menurun 24,8 persen jika dibandingkan dengan beban tahun
sebelumnya. Penurunan
utang SBN valas dari pembayaran bunga utang luar negeri berubah
menjadi akun pembayaran bunga utang dalam negeri dan menurunnya
referensi bunga pinjaman luar negeri.
Kebijakan Pemerintah untuk pembayaran bunga utang dalam RAPBN
tahun 2014 masih tetap diarahkan untuk: (a) memenuhi kewajiban
Pemerintah secara tepat waktu dan tepat jumlah dalam rangka menjaga
kredibilitas dan kesinambungan pembiayaan; dan (b) meminimasi
biaya bunganya lebih rendah, baik dalam jangka pendek maupun
jangka panjang.
Alokasi Anggaran Belanja SubsidiBelanja subsidi dialokasikan
dalam rangka meringankan beban masyarakat untuk memperoleh
kebutuhan dasarnya, dan sekaligus untuk menjaga agar produsen mampu
menghasilkan produk, khususnya yang merupakan kebutuhan dasar
masyarakat, dengan harga yang terjangkau. Pemberian subsidi juga
ditujukan untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa di dalam
negeri, memberikan perlindungan pada masyarakat berpendapatan
rendah, meningkatkan produksi pertanian, serta memberikan insentif
bagi dunia usaha dan masyarakat. Dengan subsidi tersebut diharapkan
bahan kebutuhan pokok masyarakat tersedia dalam jumlah yang
mencukupi, dengan harga yang stabil, dan terjangkau oleh daya beli
masyarakat.
belanja yang berkualitas, maka arah kebijakan subsidi dalam
tahun 2014 mencakup antara lain:
kualitas belanja; (2) pengendalian konsumsi BBM bersubsidi; (3)
penyaluran subsidi nonenergi
data kependudukan yang lebih valid.
Berdasarkan berbagai kebijakan tersebut, maka alokasi anggaran
subsidi dalam RAPBN tahun 2014 direncanakan mencapai Rp336,2
triliun. Jumlah tersebut menurun Rp11,9 triliun bila dibandingkan
dengan pagu belanja subsidi yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2013
sebesar Rp348,1 triliun. Sebagian besar dari alokasi anggaran
belanja subsidi dalam RAPBN tahun 2014 tersebut direncanakan akan
disalurkan untuk subsidi energi (Rp284,7 triliun), yaitu subsidi
BBM, BBN, LPG tabung 3 kg, dan LGV sebesar Rp194,9 triliun, dan
subsidi listrik sebesar Rp89,8 triliun. Sementara itu, anggaran
untuk subsidi nonenergi Rp51,6 triliun, yang meliputi: (1) subsidi
pangan sebesar Rp18,8 triliun; (2) subsidi pupuk sebesar Rp21,0
triliun; (3) subsidi benih sebesar Rp1,6 triliun; (4) subsidi PSO
sebesar Rp2,2 triliun; (5) subsidi bunga kredit program sebesar
Rp3,2 triliun; dan (6) subsidi pajak sebesar Rp4,7 triliun
(lihat
).
Subsidi Energi;
Rp284,7 T Subsidi Nonenergi;
Rp51,6 T
Subsidi BBM; Rp194,9 T
Subsidi Listrik;
Rp89,8 T
GRAFIK 4.49KOMPOSISI BELANJA SUBSIDI 2014
Subsidi Pangan;Rp18,8 T
Subsidi Pupuk;Rp21,0T
Subsidi benihRp1,6T
PSO; Rp2,2 TSubsidi BungaKreditProgram;Rp3,2T
Subsidi Pajak;Rp4,7 T
Sumber : Kementerian Keuangan
-
Bab 4Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-103
Subsidi EnergiBerdasarkan arah kebijakan subsidi 2014 tersebut
maka pokok-pokok kebijakan subsidi BBM,
subsidi BBM dan ketepatan target sasaran; (2) melanjutkan
program konversi BBM dan BBG; dan (3) melanjutkan program konversi
minyak tanah ke LPG tabung 3 kg. Selain itu juga ditempuh kebijakan
untuk (1) meningkatkan dan mengembangkan pembangunan jaringan gas
kota; (2) meningkatkan pengawasan dan penyaluran konsumsi BBM
bersubsidi; dan (3) meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat
tentang perlunya pengendalian BBM bersubsidi. Kebijakan-kebijakan
tersebut ditempuh secara sinergi dengan upaya untuk mendukung
pengembangan energi baru dan terbarukan antara lain melalui
konversi BBN dan gas, serta meningkatkan pengawasan pemerintah
daerah dalam pengendalian dan pengawasan BBM bersubsidi.
Dalam RAPBN tahun 2014, pemerintah masih mengalokasikan anggaran
subsidi untuk beberapa jenis BBM tertentu, terdiri dari: (1) minyak
tanah; (2) premium dan biopremium; serta (3) minyak solar dan
biosolar. Selain itu, Pemerintah juga memberikan subsidi untuk LPG
tabung 3 kg dan LGV. Dengan adanya alokasi subsidi BBM, BBN, LPG
tabung 3 kg dan LGV tersebut diharapkan kebutuhan masyarakat akan
dapat terpenuhi dengan harga yang terjangkau. Besaran subsidi dalam
RAPBN tahun 2014 sangat tergantung pada asumsi dan parameternya,
antara lain sebagai berikut: (1) ICP sebesar USD106,0/barel; (2)
nilai tukar rupiah sebesar Rp9.750,0/USD; (3) alpha bbm rata-rata
sebesar Rp718,4/liter; dan (4) volume konsumsi BBM bersubsidi
diperkirakan mencapai 50,5 juta kiloliter (kl) dan konsumsi LPG
tabung 3 kilogram sebesar 4,8 juta metrik ton (lihat Tabel
4.11).
No2013
APBNP2014
RAPBN
Subsidi BBM, BBN, LPG T abung 3 kg dan LGV (miliar Rp) 199.850,0
194.893,1
- Subsidi BBM dan BBN (miliar Rp) 149.7 84,4 131.222,9
- Premium dan BBN 83.484,5 68.814,4
- Minyak Tanah 6.653,6 6.106,6
- Minyak Solar dan BBN 59.646,3 56.301,9
- Subsidi Elpiji Tabung 3 kg (miliar Rp) 31.523,7 36.7 7 0,8
- Subsidi LGV (miliar Rp) 100,0 100,0
- PPN (miliar Rp) 18.130,8 16.7 99,4
- Carry over ke tahun Berikutnya (miliar Rp) (22.565,4) -
- Kek. Subsidi TA 2010 (miliar Rp) 0,03 -
- Kek. Subsidi TA 2011 (miliar Rp) 4.029,7
- Perk Kek. Subsidi TA 2012 (miliar Rp) 18.846,7 -
- Perk Kek. Subsidi TA 2013 (miliar Rp) - 10.000,0
Parameter :1 ICP (US$/barel) 108,0 106,0 2 Kurs (Rp/US$) 9.600,0
9.750,0 3 Alpha BBM (Rp/liter) 666,60-7 15,35 718,4 4 Volume BBM +
Bio BBM (ribu KL) 48.000,0 50.500,0
- Premium dan BBN 30.7 67 ,0 32.960,0
- Minyak tanah 1.200,0 1 .100,0
- Minyak solar dan BBN 16.033,0 16.440,0 5 Volume Elpiji (juta
kg) 4.394,2 4.7 83,0
Sumber: Kementerian Keuangan
TABEL 4.11SUBSIDI BBM, BBN, LPG TABUNG 3 KG DAN LGV,
2013-2014
URAIAN
-
Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Nota Keuangan dan RAPBN 20144-104
Berdasarkan berbagai asumsi dan parameter tersebut, maka
anggaran subsidi BBM, BBN, LPG tabung 3 kilogram dan LGV dalam
RAPBN tahun 2014 direncanakan sebesar Rp194,9 triliun atau turun
Rp5,0 triliun bila dibandingkan dengan alokasi anggaran subsidi
BBM, BBN, LPG tabung 3 kilogram dan LGV dalam APBNP tahun 2013
sebesar Rp199,9 triliun. Sejak APBNP tahun 2012, perhitungan
besaran belanja subsidi BBM sudah termasuk PPN atas penyerahan BBM
jenis tertentu, dan LPG tabung 3 kilogram oleh badan usaha kepada
Pemerintah. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil
temuan BPK, sehingga ke depan diharapkan pelaksanaan APBN makin
transparan dan akuntabel.
Dalam RAPBN tahun 2014, subsidi listrik masih perlu disediakan,
dengan pertimbangan masih lebih rendahnya tarif tenaga listrik
(TTL) yang berlaku bila dibandingkan dengan biaya pokok penyediaan
(BPP) tenaga listrik. Selama beberapa tahun terakhir, realisasi
anggaran subsidi
anggaran subsidi listrik, maka pemerintah bersama PT PLN
(Persero) secara bertahap terus melakukan upaya-upaya penurunan BPP
tenaga listrik sebagaimana yang telah dilakukan di tahun 2012,
yaitu melalui penurunan susut jaringan (losses) dan optimalisasi
bauran energi (energy mix) untuk bahan bakar pembangkit, terutama
dengan cara menurunkan penggunaan BBM serta menjamin dan menjaga
ketersediaan pasokan gas bumi, batubara, dan jenis energi lainnya.
Selain itu, pemerintah juga mengupayakan pembenahan pada PT PLN
(Persero).
(4) menurunkan komposisi pemakaian BBM dalam pembangkit tenaga
listrik. Kebijakan lainnya adalah (1) meningkatkan kapasitas
pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP); (2) meningkatkan
pemakaian gas dan energi baru terbarukan untuk mengurangi BBM; dan
(3) mengembangkan energi tenaga surya khususnya di pulau-pulau
terdepan yang berbatasan dengan negara lain dan untuk mensubstitusi
PLTD di daerah-daerah terisolasi. Berbagai kebijakan tersebut
ditempuh sejalan dengan upaya (1) menyusun skema tarif energi baru
terbarukan (EBT) yang dapat menarik minat investor; (2)
meningkatkan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan; (3)
pengendalian subsidi listrik pada pelanggan 450-900 VA; dan (4)
melakukan perbaikan formulasi perhitungan subsidi listrik dari cost
plus margin menjadi performance based regulatory untuk meningkatkan
akuntabilitas pemberian subsidi
Selain berbagai kebijakan di atas, perhitungan beban subsidi
listrik dalam tahun 2014 juga didasarkan pada asumsi dan
parameter-parameter sebagai berikut: (1) ICP sebesar
USD106,0/barel; (2) nilai tukar rupiah sebesar Rp9.750,0/USD; (3)
volume penjualan tenaga listrik sebesar 204,6 TWh; (4) susut
jaringan (losses) sebesar 8,5 persen; dan (5) margin usaha PT PLN
(Persero) sebesar 7 persen. Berdasarkan berbagai kebijakan dan
parameter tersebut di atas, maka alokasi anggaran subsidi listrik
dalam RAPBN tahun 2014 direncanakan sebesar Rp89,8 triliun
(termasuk perkiraan kekurangan pembayaran subsidi listrik tahun
2013 sebesar Rp3,5 triliun dan cadangan risiko energi), atau turun
Rp10,2 triliun apabila dibandingkan dengan pagu anggaran belanja
subsidi listrik dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp100,0 triliun
(lihat Tabel 4.12).
-
Bab 4Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-105
Subsidi NonenergiBelanja subsidi nonenergi menampung alokasi
anggaran untuk subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih,
subsidi PSO, subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak
ditanggung pemerintah (DTP). Dalam RAPBN tahun 2014, subsidi
nonenergi direncanakan sebesar Rp51,6 triliun, lebih tinggi Rp3,3
triliun bila dibandingkan dengan alokasi anggaran subsidi nonenergi
dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp48,3 triliun (lihat Tabel
4.13).
2014RAPBN
Subsidi Listrik (Miliar Rp) 99.979,7 89.766,5
- Subsidi tahun berjalan (miliar Rp) 87.236,7 86.266,5
- Carry over ke Tahun berikutnya (miliar Rp) (7.822,8) -
- Kekurangan tahun 2011 (audited) (miliar Rp) 7.310,7 -
- Kekurangan tahun 2012 (audited) (miliar Rp) 13.255,1 -
- Perkiraan Kekurangan tahun 2013 (miliar Rp) - 3.500,0
1 ICP (US$/bbl) 108,0 106,0
2 Kurs (Rp/US$) 9.600,0 9.750,0
3 TTL (%) 15,0 -
4 Growth Sales (%) 9,0 9,0
5 Energy sales (TWh) 187,7 204,6
6 Losses (%) 8,5 8,5
7 Fuel Mix
- High Speed Diesel/HSD (juta KL) 4,9 4,5
- Marine Fuel Oil/MFO (juta KL) 1,4 1,6
- IDO (juta KL) - -
- Batu Bara (juta ton) 47,7 58,0
- Gas (MBBTU) 0,4 0,4
- Panas Bumi (TWh) 4,0 4,1
- Bio Diesel (juta KL) 0,01 0,01
8 Margin (%) 7,0 7,0
Sumber: Kementerian Keuangan
Parameter:
TABEL 4.12 SUBSIDI LISTRIK, 2013-2014
No URAIAN2013
APBNP
No 2013APBNP
2014RAPBN
Selisih thd APBNP 2013
1. Subsidi Pangan 21.497 ,4 18.822,5 (2.67 4,9)2. Subsidi Pupuk
17 .932,7 21.048,8 3.116,2 3. Subsidi Benih 1 .454,2 1 .564,8 110,6
4. PSO 1 .521 ,1 2.197 ,1 67 6,0
a. PT KAI 7 04,8 1 .224,3 519,5 b. PT Pelni 7 26,5 87 2,8 146,3
d. LKBN Antara 89,8 100,0 10,2
5. Subsidi Bunga Kredit Program 1 .248,5 3.235,8 1 .987 ,3 6.
Subsidi Pajak 4.635,5 4.7 13,2 7 7 ,7
48.289,3 51.582,3 3.293,0
Sumber:KementerianKeuangan
TABEL 4.13SUBSIDI NONENERGI, 2013-2014
(miliar rupiah)
URAIAN
Jumlah
-
Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Nota Keuangan dan RAPBN 20144-106
Anggaran subsidi pangan dalam RAPBN tahun 2014 direncanakan
sebesar Rp18,8 triliun. Jumlah tersebut lebih rendah Rp2,7 triliun
bila dibandingkan pagunya dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp21,5
triliun. Kebijakan penyediaan subsidi pangan ini diberikan dalam
bentuk penjualan beras kepada rumah tangga sasaran (RTS) dengan
harga terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.
Hal ini bertujuan untuk memberikan akses pangan, baik
kepada rumah tangga sasaran. Dalam tahun 2014, program subsidi
pangan ini disediakan untuk menjangkau 15,5 juta RTS, dalam bentuk
penyediaan beras murah oleh Perum Bulog. Penyaluran beras kepada
RTS akan diberikan untuk 12 kali penyaluran, dengan kuantum
sebanyak 15 kg per RTS per bulan dan harga tebus sebesar Rp1.600
per kg.
Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional dan
membantu petani mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau,
Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk subsidi pupuk.
Alokasi anggaran subsidi pupuk dalam RAPBN tahun 2014 direncanakan
sebesar Rp21,0 triliun, atau meningkat Rp3,1 triliun bila
dibandingkan dengan pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2013
sebesar Rp17,9 triliun. Alokasi anggaran subsidi pupuk dalam RAPBN
tahun 2014 sudah menampung anggaran untuk kurang bayar subsidi
pupuk tahun 2012 sebesar Rp3,0 triliun.
Untuk mendukung peningkatan produksi pertanian, Pemerintah juga
mengalokasikan anggaran untuk subsidi benih. Pemberian subsidi
benih tersebut, ditujukan untuk menyediakan benih padi, jagung, dan
kedelai yang berkualitas dengan harga terjangkau oleh petani.
Alokasi anggaran subsidi benih dalam RAPBN tahun 2014 direncanakan
sebesar Rp1,6 triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi bila
dibandingkan pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2013 sebesar
Rp1,5 triliun.
Selanjutnya, alokasi anggaran untuk subsidi PSO direncanakan
sebesar Rp2,2 triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi bila
dibandingkan dengan pagunya dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp1,5
triliun. Anggaran belanja subsidi PSO dalam RAPBN tahun 2014
tersebut, dialokasikan masing-masing kepada PT Kereta Api (Persero)
sebesar Rp1,2 triliun untuk penugasan layanan jasa angkutan kereta
api; PT Pelni sebesar Rp872,8 miliar untuk penugasan layanan jasa
angkutan penumpang kapal laut kelas ekonomi; dan Perum LKBN Antara
sebesar Rp100,0 miliar untuk penugasan layanan berita kepada
masyarakat.
Dalam rangka menunjang upaya peningkatan ketahanan pangan dan
mendukung program
program, antara lain dalam bentuk: (1) subsidi bunga kredit
untuk program ketahanan pangan dan energi (KKP-E); (2) termasuk
penyediaan anggaran atas risk sharing terhadap KKP-E bermasalah
yang menjadi beban Pemerintah; serta (3) kredit pengembangan energi
nabati dan revitalisasi perkebunan (KPEN-RP). Selain dialokasikan
melalui ketiga skim tersebut, subsidi bunga kredit program yang
bertujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam
memenuhi kebutuhan akan sumber dana dengan bunga yang relatif lebih
rendah, juga dialokasikan untuk: (1) kredit program eks-Kredit
Likuiditas Bank Indonesia (KLBI); (2) Kredit pemberdayaan pengusaha
NAD, dan Nias; (3) Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR);
(4) Kredit usaha pembibitan sapi (KUPS); (5) skema subsidi resi
gudang; dan (6) subsidi bunga untuk air bersih. Dengan
langkah-langkah kebijakan tersebut dalam RAPBN tahun 2014
direncanakan alokasi anggaran bagi subsidi bunga kredit program
sebesar Rp3,2 triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi Rp2,0 triliun
bila dibandingkan dengan pagu belanjanya dalam APBNP tahun 2013
sebesar Rp1,2 triliun.
-
Bab 4Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-107
Selanjutnya, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi
pajak ditanggung pemerintah (DTP) untuk pajak penghasilan (PPh) dan
fasilitas bea masuk yang direncanakan sebesar Rp4,7 triliun. Jumlah
tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan pagunya yang
ditetapkan dalam APBNP 2013 yang mencapai Rp4,6 triliun. Dalam
RAPBN tahun 2014, alokasi anggaran subsidi pajak penghasilan berupa
PPh DTP direncanakan sebesar Rp3,7 triliun. Jumlah ini, terdiri
dari PPh DTP atas komoditi panas bumi sebesar Rp1,0 triliun, dan
PPh DTP atas bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas
jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau
pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, namun tidak
termasuk jasa konsultan hukum lokal sebesar Rp2,7 triliun.
Sementara itu, fasilitas bea masuk DTP dalam RAPBN tahun 2014
direncanakan sebesar Rp1,0 triliun.
Alokasi Anggaran Belanja HibahDalam RAPBN tahun 2014, anggaran
belanja hibah dialokasikan sebesar Rp3,5 triliun, yang berarti
mengalami peningkatan sebesar Rp1,2 triliun bila dibandingkan
dengan pagu anggaran belanja hibah dalam APBNP tahun 2013 sebesar
Rp2,3 triliun. Kebijakan alokasi anggaran belanja hibah kepada
daerah tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan kapasitas
pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dasar umum pada bidang
perhubungan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan air limbah,
irigasi, sanitasi, dan eksplorasi geothermal.
Sumber dana hibah kepada daerah berasal dari luar negeri baik
berupa pinjaman yang diterushibahkan maupun hibah yang
diterushibahkan, dengan rincian sebagai berikut: Pertama, belanja
hibah yang bersumber dari pinjaman luar negeri Pemerintah, yaitu:
(1) program Mass Rapid Transit (MRT) sebesar Rp2,9 triliun, yang
bersumber dari Japan International Cooperation Agency (JICA); dan
(2) Water Resources and Irrigation Sector Management Project-Phase
II (WISMP-2) sebesar Rp146,3 miliar, yang bersumber dari World
Bank.
Kedua, belanja hibah yang bersumber dari hibah luar negeri
Pemerintah, yaitu (1) Hibah Air Minum sebesar Rp206,0 miliar yang
berasal dari Pemerintah Australia; (2) Hibah Air Limbah sebesar
Rp29,8 miliar yang berasal dari Pemerintah Australia; (3)
Development of Seulawah Agam Geothermal in NAD Province sebesar
Rp54,6 miliar yang berasal dari Pemerintah Jerman; (4) Hibah
Australia-Indonesia untuk pembangunan sanitasi sebesar Rp93,4
miliar yang berasal dari Pemerintah Australia; (5) Provincial Road
Improvement and Maintenance (PRIM) sebesar Rp122,0 miliar yang
berasal dari Pemerintah Australia; (6) Hibah Air Minum Tahap I
sebesar Rp3,5 miliar yang berasal dari Pemerintah Australia; dan
(7) Infrastructure Enhancement Grant sebesar Rp7,8 miliar.
Penjelasan lebih lanjut mengenai proyek/kegiatan yang didanai
dari belanja hibah dimaksud adalah sebagai berikut. Proyek MRT
diharapkan dapat mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas di
Jakarta, menunjang dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota
Jakarta
meningkatkan kualitas lingkungan kota Jakarta dan mendukung
mitigasi dampak perubahan iklim. WISMP-2 bertujuan untuk
meningkatkan kapasitas kinerja unit pengelola sumber daya
air/daerah aliran sungai dan pengelolaan daerah irigasi, serta
peningkatan produktivitas pertanian beririgasi di beberapa provinsi
dan kabupaten.
Selanjutnya, Program Hibah Air Minum dan Hibah Air Limbah
bertujuan untuk mendanai kegiatan pembangunan sambungan air minum
bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)