40 Penanganan Pengaduan Masyarakat – DTSS Kepatuhan Internal STUDI KASUS SIMULASI PENANGANAN/PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT 1.1 Uraian dan Contoh Pada kegiatan belajar pertama ini akan dibahas hal-hal yang berkaitan dengan Studi Kasus Simulasi penanganan pengaduan masyarakat. A. Studi Kasus Lakukan kajian pra-investigasi dan perencanaan investigasi pada studi kasus di bawah ini. STUDI KASUS I KEGIATAN BELAJAR 3 Indikator Keberhasilan Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu : 1. mempraktikkan simulasi penanganan pengaduan masyarakat, dan 2. mempratekkan tahapan pra-investigasi dan melakukan perencanaan investigasi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
40 Penanganan Pengaduan Masyarakat – DTSS Kepatuhan Internal
STUDI KASUS
SIMULASI
PENANGANAN/PENGELOLAAN
PENGADUAN MASYARAKAT
1.1 Uraian dan Contoh
Pada kegiatan belajar pertama ini akan dibahas hal-hal yang berkaitan
dengan Studi Kasus Simulasi penanganan pengaduan masyarakat.
A. Studi Kasus
Lakukan kajian pra-investigasi dan perencanaan investigasi pada studi kasus di
bawah ini.
STUDI KASUS I
KEGIATAN
BELAJAR
3
Indikator Keberhasilan
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu :
1. mempraktikkan simulasi penanganan pengaduan masyarakat, dan
2. mempratekkan tahapan pra-investigasi dan melakukan perencanaan
investigasi
Modul Penanganan Pengaduan Masyarakat
Penanganan Pengaduan Masyarakat – DTSS Kepatuhan Internal 41
Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pertanyaan mengenai pegawai
Bea dan Cukai di Pelabuhan Tanjung Perak
Nama : Mateus Osaka
NIP : 060020111
Jabatan : Pemeriksa Bea dan Cukai Pratama
Pangkat/Golongan : III/C
Memiliki kekayaan yang menurut saya luar biasa tanpa memnyai usaha atau
pendapatan halal yang lain, kecuali sekarang dia sedang membangun usahanya
sebagai langkah untuk pencucian uangnya. Apakah wajar pegawai Kementerian
Keuangan dengan jabatan pemeriksa dokumen di Pelabuhan Tanjung Perak
memiliki sejumlah mobil dengan rincian :
Mobil baru :
1. Nissan JUKE warna hitam keluaran September 2012
2. Nissan X-TRAIL warna silver keluaran Agustus 2012
3. Toyota INOVA warna abu-abu metalik keluaran Mei 2012
Mobil second :
1. Honda Civic warna hitam
2. Toyota Avanza warna silver dirumahnya menurut saudaranya mobil itu untuk
bapaknya
Mohon maaf untuk nomor seri kendaraannya saya tidak hafal, akan tetapi
secepatnya akan saya kirimkan termasukn foto mobil sedan Honda Civic dan SK
jabatannya, untuk mobil Nissan JUKE belum ada nomor serinya karena baru hari
Sabtu kemarin datangnya.
Pernah saya minta bantuan untuk teman saya dalam proses pengiriman mesin
dari Malaysia. Dia tidak mau dengan alasan jangan-jangan nanti “jebakan
batman”. Saya tidak mengerti maksudnya apa??
Sekarang dia sedang membangun 2 (dua0 buah toko dan kontrakan
Cara yang dia lakukan mendengar cerita yang bersangkutan bahwa dia
mengurangi nilai invoice sehinga akaj untuk negara berkurang. Malah dia berani
42 Penanganan Pengaduan Masyarakat – DTSS Kepatuhan Internal
membuat invoice palsu bekera sama dengan yang lain yang berkedok debagai
konsultan expor dan impor.
Menurut saya hal itu sangat luar biasa, pertanyaan saya : “apakah gaji pegawai
Kemenkeu khususnya Bea dan Cukai besar sekali hinga dalam waktu 3 (tiga)
bulan menduduki jabatan tersebut, bisa langsung mendapatkan uang sebanyak
itu. Berikut saya lampirkan sebagian foto-foto yang baru saya dapatkan.
Mohon menjadikan periksa, semoga Allah SWT memberikan hidayah dan
rahmat-NYA serta Bapak?Ibu selalu mendapatkan lingdungan-NYA dalam
bertugas.
Hormat Saya
Modul Penanganan Pengaduan Masyarakat
Penanganan Pengaduan Masyarakat – DTSS Kepatuhan Internal 43
STUDI KASUS II
Dengan datangnya surat ini saya :
Nama : Elvi Soraya
Alamat : Kampung Babakan Wetan RT/RW 002/003 Nomor 23 Tegal
Telepon : 0811000001
Ingin mengadukan pegawai DJBC Surakarta :
Nama : Jenever Brandy
Bagian : Hanggar
Bahwa pegawai tersebut sudah merusak masa depan saya sebagai wanita
(menodai). Namun pegawai tersebut tidak mau bertanggug jawab dengan alasan
suka sama uka, karena terpaska, dsb.
Saya dan pihak keluarga saya sudah mengajak pegawai tersebut dengan cara
kekeluargaan. Namun pegawai tersebut tetap menolak dan apapun yang terjadi
pada pegawai tersebut, pegawai tersebut tetap tidak akan mau bertanggung
jawab dan bahkan menentang pihak keluarga saya untuk lapor ke Kepatuhan
Internal. Pegawai tersebut uga bersedia dikeluarkan dari DJBC.
Saya dan keluarga saya ingin bertemu dengan keluarga pegawai tersebut,
namun pegawai tersebut tidak mau menyebutkan alamatnya di desa. Pegawai
tersebut hanya memberikan nomor ayahnya, itupun uga tidak diangkat
teleponnya.
Saya dapat kabar kalau liburan natal kemarin keluarga pegawai tersebut datang
ke Jakarta, namun pegawai tersebut tidak memberitahukan kepada saya ataupun
pihak keluarga saya. Padahal pegawai tersebut pernah bilang kepada pihak
keluarga saya kalau pegawai tersebut akan memberitahukan kepada pihak
keluarga saya nanti kalau keluarganya datang ke Jakarta, pegawai tersebut akan
memberitahukan keada saya ataupun pihak kelarga saya.
Saya minta perlindungan dari pihak Kepatuhan Internal dan ketegasan pihak
Kepatuhan Internal untuk menindaklanjuti pegawai tersebut. Sebelumnya saya
minta maaf sudah menyita waktu Bapak/Ibu. Terima kasih atas waktunya.
Modul Penanganan Pengaduan Masyarakat
Penanganan Pengaduan Masyarakat – DTSS Kepatuhan Internal 45
STUDI KASUS III
Dengan hormat,
1. Berkaitan dengan dipanggilnya kami selaku Direktur Sekaligus pemilik
perusahaan PT Aman Budi Sentosa Oleh P2, Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean, Jl. Coaster 3 No. 498,
Tanjung Emas, Semarang. Kami Telah diperiksa dan diambil keterangan oleh
Penyidik P2. Bea Cukai Tanjung Emas Semarang, selaku saksi atas tindak
pidana di bidang impor, yaitu dengan sengaja memberitahukan jenis/jumlah
barang impor dalam pemberitahuan impor barang secara salah/menyerahkan
pemberitahuan pabean/dokumen pelengkap pabean yang palsu atau
dipalsukan/memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar yang
digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean sesuai dengan pasal 102
huruf b dan/atau pasal 103 huruf a dan/atau pasal 103 huruf c Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 10 tahun 1995, tentang Kepabeanan jo pasal 55 dan/atau pasal 56
KUHP.
2. Adanya pengakuan sebagai importir produsen barang bebahaya/ijin impor
barang berbahaaya (IPB2), Nomor 100/DAGLU/IP/11/2009, yang telah
dikeluarkan oleh DAGLU atas Rekomendasi dari Direktor Jenderal Industri
Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian Nomor 1000/IAK/10/2009,
tanggal 20 Oktober 2009 kepada PT Aman Budi Sentosa.
Dengan Ketentuan sebagai berikut:
a. Jenis Barang : Potasium Permanganat
b. Pos tarif /HS. : 2897.11.00.00
c. Jumlah barang/quota : 18.000 kg
d. Pelabuhan muat : Taiwan
e. Pelabuhan Tujuan : Tanjung Emas, Semarang
46 Penanganan Pengaduan Masyarakat – DTSS Kepatuhan Internal
Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dan setelah kami diperiksa oleh P2 Bea
dan Cukai Tanjung Emas, Semarang, dimana secara Formal Yuridis,
menurut penyidik dari P2 Bea Dan Cukai Tanjung Emas, kami ada
“Peluang” untuk “Duduk” sebagai Tersangka dalam proses penyidikan
berikutnya.
Banyak hal janggal, yang harus kami tanyakan berkaitan dengan hal tersebut
diatas, diantaranya:
a. Apakah SOP Pelayanan untuk mendapatkan/mengurus perijinan tidak
harus menunjukkan dokumen dan atau legalitas asli dari pemohon?
Karena Kalau hal tersebut dilakukan, seharusnya sudah bisa diverifikasi
sejak awal mengenai upaya Tindak Pidana Pemalsuan, mengingat
didalam Angka Pengenal Impor (API), ada data-data penanggung jawab,
berikut fotonya.
b. Apakah tidak dilakukan Survey, Lokasi Perusahaan/Gudang, sesuai
Kepmen Perindustrian dan Perdaganan Nomor :
254/MPP/KEP/7/2000,Tanggal 04 Juli 2000, berkaitan dengan Tata
Niaga, Lartas Impor, serta tata cara penanganan B2 (Barang Berbahaya)
secara komprehensif.
c. Disini dapat kami simpulkan, bahwa tidak pernah dilakukan Survey
terhadap Perusahaan dan Lokasi Pergudangan atas nama PT Aman Budi
Sentosa, Karena bila hal tersebut dilakukan, sudah pasti tidak memenuhi
kriteria, untuk mendapat rekomendasi dari pengakuan sebagai IPB2
(Importir Produsen Barang Berbahaya)
d. Perlu kami sampaikan disini, bahwa pabrik dan gudang kami sesuai
alamat yang tertera dalam IPB2, Nomor : 100/DAGLU/IP/11/2009, telah
vacuum dan tidak beroperasional terhitung sejak tanggal 17 April 2009,
telah habis masa kontraknya, dan kami tidak memperpanjang sewa
gudangnya, (foto copy kontrak gudang terlamir), sedangkan ijin IPB2,
terbit tanggal 03 November 2009. Bagaimana ini bisa terjadi IPB2
diterbitkan kepada perusahaan yang alamat gudangnya saja sudah tidak
Modul Penanganan Pengaduan Masyarakat
Penanganan Pengaduan Masyarakat – DTSS Kepatuhan Internal 47
jelas? Dan bagaimana bisa terjadi bahwa pada tanggal yang sama, yaitu
tanggal 03 Nopember 2009, bisa diterbitkan 2 (dua) SURAT
PENGAKUAN SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN BARANG
BERBAHAYA, dengan nomor yang sama pula yaitu Nomor 100/
DAGLU/IP/11/2009, kepada PT Aman Budi Sentosa, dengan
jumlah/quota yang berbeda? Apa yang sebenarnya terjadi? Mohon
penjelasan!
e. Kami membaca analisa yang dicantumkan dalam IPB2 Nomor
100/DAGLU/IP/11/2009 sangat tidak rasional dan terkesan terlalu
dipaksakan agar sekedar memenuhi persyaratan dalam proses perijinan.
Perusahaan kami bergerak dibidang pembuatan plastik, yang semua
bahan bakunya terbuat dari plastik dan sama sekali tidak mengandung
unsur logam apalagi harus menggunakan potasium permanganat, sangat
tidak relevan!
f. Kami sudah menanyakan kepada DEPERINDAGLU baik secara lisan
maupun tertulis, berkaitan dengan terbitnya REKOMENDASI dan
PENGAKUAN IPB2 namun kami mendapatkan jawaban yang sangat
normatif dan merugikan pihak kami, selaku pemilik asli PT Aman Budi
Sentosa, jawabnya adalah bahwa terbitnya IPB2 tersebut, sudah sesuai
prosedur, karena ada permintaan dan ada data.
Pertanyaannya adalah:
Siapa yang melakukan PERMINTAAN?
Siapa yang memberikan DATA?
Mohon Penjelasan!
4. Berdasarkana fakta, yang kami dapatkan setelah kami mencoba menelusuri
tentang apa yang telah terjadi dan bagaimana proses terjadinya, kami
berasumsi bahwa telah terjadi proses penyalahgunaan kewenangan oleh
oknum instansi
a. Kementrian Perindustrian,
Yang telah begitu gegabah, mengeluarkan, rekomendasi IPB2 tanpa
mengkaji dengan seksama kriteria pemohon dan jenis barang yang
48 Penanganan Pengaduan Masyarakat – DTSS Kepatuhan Internal
diajukan untuk di Impor, dan terkesan mengabaikan prosedur pelayanan
Pemohonan Perijinan.
b. Kementrian Perdagangan Luar Negeri,
- Yang menurut kami juga terkesan ceroboh didalam menyikapi dan
menindak lanjuti rekomendasi dari Kementrian Perindustrian dan
bahkan menerbitkan double ijin IPB2 dengan Quota yang tidak sesuai
Rekomendasi.
c. Direktorat Bea dan cukai
- Yang entah bagaimana terkesan tidak profesional dan dengan
mudahnya meloloskan kontainer tanpa konfirmasi dengan pihak-
pihak terkait diatas, padahal jelas sekali ada kejanggalan dalam
perijinan dan proses impornya, dimana IPB2, hanya boleh dilakukan
oleh Importer Produsen dan bukanya di-QQ seperti yang kami lihat
dan baca dalam dokumen PIB. (Pemberitahuan Impor Barang) yaitu :
CV. Jaya Cemerlang QQ. PT Aman Budi Sentosa.
- Melihat dan mengkaji hal tersebut diatas, rasanya sulit bagi kami
untuk bisa menerima argumen dan atau alasan-alasan dari pihak-
pihak terkait diatas, bahwa hal tersebut bisa terjadi, karena lemahnya
sistem pada waktu itu dan boleh diterjemahkan disini, bahwa para
pihak “hamper” sepakat dengan alasan yang sama bahwa mereka
KECOLONGAN.
- Apakah ini bukan hanya sekedar upaya, “menyembunyikan” kesalahan oknum petugas yang berkaitan, dibalik lemahnya
Sistem Pelayanan?
Bapak Ibu Yang Terhormat, apapun alasannya, faktanya:
Sekarang ini secara tiba-tiba kami PT Aman Budi Sentosa, menghadapi
Proses Hukum yang serharusnya tidak terjadi
Secara tiba-tiba kami PT Aman Budi Sentosa, mendapatkan pengakuan
sebagi importir produsen bahan berbahaya (IPB2), untuk jenis barang
“Potasium Permanganat”, padahal kami tidak pernah mengajukan
permohonan untuk mendapatkan IPB2.
Modul Penanganan Pengaduan Masyarakat
Penanganan Pengaduan Masyarakat – DTSS Kepatuhan Internal 49
Tidak tanggung-tanggung, telah diterbitkan 2 (dua) surat IPB2, sekaligus
dengan nomor dan tanggal yang sama, kepada PT Aman Budi Sentosa,
dengan quota 18 ton dan 180 ton.
Dan kami telah dipanggil dan diperiksa P2, Kantor Pengawasan dan
Pelayanan dan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas,
Semarang, dikarenakan ternyata barang tersebut, sudah keluar dari
wilayah Pabean Tanjung Emas, sebesar 115,5 Ton, dan itu dianggap
legal oleh pihak Bea Cukai Tanjung Emas, yang mana sempat
menggagalkan dan menahan 2 (dua) Container dari barang tersebut
diatas, setelah ditemukan kejanggalan terhadap IPB2, tersebut.
5. Kami orang kecil, yang mencoba dan berusaha dibidang industri yang
melibatkan orang-orang kecil disekitar kami, sebagai sumber daya manusia,
besar harapan kami untuk mendapatkan dukungan dan bimbingan serta
pembinaan didalam kami melaksanakan aktifitas usaha kami, baik dari
Pemerintah maupun Instansi-instansi terkait, agar kami mampu berperan
membantu melaksanakan program Pemerintah, didalam menciptakan
lapangan pekerjaan di-Negeri sendiri.
6. Namun sangat ironis, peristiwa yang kami alami, bukannya pembinaan, tapi
malah kami yang dibinasakan , demi dan untuk kepentingan “segelintir” pihak yang mengambil keuntungan dengan memanfaatkan lemahnya posisi
perusahaan kami yang dengan ketrbatasan permodalan, sehingga tidak
terlalu aktif dalam aktifitas ekspor dan impor, sehingga perusahaan kami
dianggap sebagai perusahaan tidur yang tidak akan tahu dan mengerti,
walaupun bendera perusahaan kami dipergunakan tanpa se-ijin kami dan
disalahgunakan.
7. Berikut ini adalah juga keluhan kami sebagai Warga Negara yang seharusnya
punya kedudukan dan hak yang sama didalam hukum, dan kami berhak untuk
mendapatkan perlindungan hukum setara dengan Warga Negara lainnya.
- Pada kesempatan ini, kami sampaikan begitu sulitnya kami didalam
mencoba menembus birokrasi Penegak Hukum, dalam hal ini Kepolisian
50 Penanganan Pengaduan Masyarakat – DTSS Kepatuhan Internal
Republik Indonesia, kami sempat dibuat bingung dengan prosedur pada
saat kami mencoba melaporkan permasalahan ini.
- Kami melapor sebagai korban atas terjadinya tidak pidana pemalsuan
atas legalitas dan identitas kami yang telah dipergunakan tanpa ijin oleh
pihak lain untuk kepentingannya sendiri dan menguntungkan dirinya
sendiri, dilain-pihak sangat merugikan kami.
- Namun demikian ternyata tidak semudah yang kami bayangkan, karena :
a. Sebagai pelapor kami harus tahun dan kenal, siapa pelaku
pemalsuan tersebut.
Apakah kami sebagai korban harus kenalan dulu dengan pelaku baru
bisa melapor?
b. Kami sudah menunjukkan dan menyerahkan bukti-bukti awal yang
berkaitan dengan pemalsuan tersebut namun ternyata belum cukup
kuat, karena kami harus menghadirkan serta menyerahkan bukti copy
asli dari IPB2, sebagai alat bukti
c. Tentu saja kami tidak bisa, dan tidak mungkin menghadirkan alat bukti
tersebut, karena memang bukan kami yang mengajuka permohonan
dan bukan kami yang menggunakannya.
d. Kami sudah coba melapor kepada Polda Jatim, KP3, Tanjung Perak
Surabaya, serta Polda Metro Jakarta (sebelum akhirnya kami
melapor ke Bareskrim Mabes Polri)
e. Pada dasarnya baik Polda Jatim, KP3, Tanjung Perak maupun Polda
Metro Jaya, pada waktu itu tidak bisa melayani dan atau menindak
lanjuti laporan kami dengan alasan, kasus tersebut sedang diproses
dan ditangani oleh Bea dan Cukai Tanjung Perak Surabaya, jadi
kasus yang sama tidak bisa diproses hukum oleh 2(dua) Instansi yang
berbeda (debus idem?)
Modul Penanganan Pengaduan Masyarakat
Penanganan Pengaduan Masyarakat – DTSS Kepatuhan Internal 51
Menurut kami yang awam hukum, pelaku memang diduga satu orang,
tapi peristiwa hukum/kasusnyakan lebih dari satu dan berbeda, dan
kasus pemalsuan seharusnya masuk dalam ranah Hukum Pidana
dan Polisi lebih berhak untuk menanganinya.
f. Saat sekarang ijin impor kami sudah dibekukan oleh Daglu, dengan
alasan ada penyalahgunaan Quota yang ditetapkan oleh
DEPERINDAGLU dari 18 ton menjadi 180 Ton, sehingga dianggap
melanggar ketentua seperti diatur dalam pasal 12 huruf a angka 2
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
254/MPP/KEP/7/2000
8. Kami awam dalam hukum dan tidak mengerti sama sekali masalah hukum,
kami hanya tahu dan merasa, bahwa bila kasus ini ditangani oleh Bea dan
Cuka, maka posisi kami terancam berubah dari sanksi menjadi tersangka dan
kami dalam posisi harus melakukan upaya hukum untuk membuktikan kami
tidak bersalah karena kalau kami tidak berupaya secara hukum, maka
dikhawatirkan seakan kami “mengakui”, bahwa kami sendirilah pelakunya
Belum lagi dampak negatif yang timbul dan menimpa kami bila kami diam,
beban pajak yang pasti akan muncul dan akan ditagih kepada kami dan juga
bila terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap barang itu sendiri.
Potasium Permanganat adalah barang berbahaya dan bisa meledak serta
beracun dan berdampak sangat buruk bagi kehidupan dan lingkungan.
9. Bapak ibu Yang Terhormat, dalam kasus ini ada kejanggalan luar biasa, yang
bisa kami tuangkan dalam kronologis singkat, selama kami mencoba
mendapatkan perlindungan hukum, atas diri kami.
Hal Pertama yang sulit kami terima dengan logika dan akalh sehat
seperti, kami PT Aman Budi Sentosa, yang sebelumnya tidak punya
pengakuan sebagai Importir Produsen Bahan Berbahaya (IPB2),
dibuatkan dan jadi punya ijin IPB2, tetapi dalam kenyataanya dalam
proses Importasi, kami PT Aman Budi Sentosa, tidak dan bukan dalam
52 Penanganan Pengaduan Masyarakat – DTSS Kepatuhan Internal
posisi sebagai Importir, tetapi sebagai Consignee (QQ), sedangkan
Importirnya dilakukan oleh CV Jaya Cemerlang, seperti tertera dalam
dokumen PIB. Dan lampiran-lampiran yang kami dapatkan dari PPJK
yang mentransfer data dokumen impor ke system Bea dan Cukai.
Pertanyaannya
a. Apakah CV Jaya Cemerlang bisa mengimpor Potasium
Permanganat ?, padahal CV Jaya Cemerlang tidak punya IPB2.
b. Apa gunanya kami dibuatkan Ijin IPB2, bila ternyata masih harus
menggunakan CV Jaya Cemerlang sebagai Importir, kalau kami
“benar” punya IPB2, sebagai Importir Produsen, kami akan
mengimpor sendiri dan tidak perlu CV Jaya Cemerlang! Apa yang
terjadi sebenarnya?
c. Proses Pemalsuan Legalitas di-DEPERINDAGLU terjadi antara bulan
Juni 2009 sampai dengan bulan November 2009, artinya telah terjadi
Interaksi dan komunikasi aktif selama bulan Juni sampai dengan
bulan November 2009, dan selama itu.
DEPERINDAGLU tidak tahu, bahwa telah melayani pihak yang
salah, yang seharusnya tidak punya hak untuk datang, bicara dan
mengurus keperluan PT Aman Budi Sentosa, karena yang
bersangkutan memang bukan saya sendiri dan bukan pihak yang
dikuasakan oleh PT Aman Budi Sentosa.
d. Proses Importasi sendiri terjadi bulan November 2009, dan
bermasalah namun kami sendiri, mengetahui peristiwa ini sekitar
bulan November 2010, setelah kami dipanggil dan diperiksa oleh P2
Bea dan Cukai Tanjung Emas (kurang lebih 1 Tahun sesudahnya)
e. Pada Waktu diperiksa P2 Bea dan Cukai Tanjung Emas (Tanggal 25
November 2010), kepada kami diberitahukan bahwa pihak Penyidik,
telah menghadirkan pihak-pihak yang mengaku sebagai karyawan PT
Aman Budi Sentosa, dan bahkan ada yang mengaku sebagai
Komisaris dan Direktur PT Aman Budi Sentosa, akan tetapi setelah
kami diperiksa, dan kami minta dikronfontir/ dipertemukan dengan
pihak-pihak tersebut, agar kami bisa jelaskan apakah benar mereka
karyawan kami atau bukan, tetapi hal tersebut tidak pernah terjadi
sampai dengan surat ini dibuat.
Modul Penanganan Pengaduan Masyarakat
Penanganan Pengaduan Masyarakat – DTSS Kepatuhan Internal 53
f. Dan dalam proses Importasi sendiri terdapat hal yang menurut kami
janggal dan patut diselidiki kebenarannya, dimana kami mendapat
fakta dokumen impor, berupa 4 (empat) dokumen PIB, yaitu : PIB. No.
070000 Tanggal 06 November 2009, PIB. No. 075000 Tanggal 12
November 2009, PIB. No. 080000 Tanggal 17 November 2009 dan
PIB. No. 085000 Tanggal 17 November 2009. Kejanggalan yang
kami maksud adalah, ada dokumen PIB, tertanggal 06 November
2009, yang ditahan oleh Pemeriksa dan P2 Bea dan Cukai Tanjung
Emas Semarang, sehingga 2 (dua) container disegel dan tidak
bisa keluar wilayah pabean, tetapi PIB berikutnya tanggal 12 dan
17 November 2009, yang isi dokumen dan barangnya sama
dengan dokumen PIB tanggal 06 November 2009, dibiarkan lolos
dan barang bisa keluar Wilayah Pabean.
Bagaimana hal ini bisa terjadi?
Kenapa Container tanggal 06 November 2009, dinyatakan illegal dan
ditahan, sementara Container berikutnya dengan tanggal 12 dan 17
November 2009 dibiarkan lolos?
Padahal isi dokumen dan muatan container sama yaitu Potasium
Permanganat
Dan dikirim kemanakah Container-container yang sudah lolos dari pabean
itu? Kami sudah melakukan Konfirmasi ke alamat Ex gudang kami, di Jl.
Raya Sudirman RT. 03/RW 06, Desa dagu, Kecamatan Klari, Kabupaten
Karang Anyar, namun belum pernah ada Container berisi Potasium
Permanganat yang dikirim dan sampai di-alamat tersebut.
Mohon Penjelasan!
Dalam upaya kami melaporkan Tindak Pidana Pemalsuan ini, bahkan
kami sempat dibuat bingung dan tercengan pihak “Oknum” Polda Jatim,
bahkan mempertemukan kami dengan Direktor dan sekaligus pemilik CV
Jaya Cemerlang, yang dugaan sementara erat hubungannya dengan
kasus ini sebagai pihak yang mengerti dan tidak menutup
kemungkinan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab
54 Penanganan Pengaduan Masyarakat – DTSS Kepatuhan Internal
terhadap kasus ini. Kami bingung dan tercengang, karena ada
pernyataan dari Penyidik P2 Bea dan Cukai, bahwa CV Jaya Cemerlang
tersebut, pemiliknya tidak bisa ditemukan dinyatakan sebagai DPO
(Daftar Pencarian Orang)? Nyatanya kami bisa dengan mudah,
dipertemukan oleh oknum petugas Poldam Jatim.
Kepada kami, direktur CV Jaya Cemerlang ini, mengaku sebagai “korban”
dalam peristiwa ini, karena dia menjelaskan kepada kami, bahwa
sebenarnya Importasi Potasium Permanganat ini “biasanya” adalah
“proyek” P2 Bea dan Cukai Wilayah. Dan sekarang tiba-tiba dihandle
P2 Pelayanan, nah P2 pelayananlah yang dituding oleh direktur Jaya
Cemerlang, telah menyerobot order/proyek P2 Wilayah, sehingga timbul
Conflik Internal dan timbul permasalahan di Permeriksaan Jalur Merah
dan berakibat disegel/ditahannya 2 (dua) container oleh Petugas
Pemeriksa / P2 Bea dan Cukai Tanjung Emas, saat itu dan berlarut
menjadi peristiwa hukum serius, yang pada akhirnya melibatkan kami
selaku pemilik bendera PT Aman Budi Sentosa.
Permaninan apa lagi ini?
Bukanlah Bea dan Cukai adalah lembaga yang seharusnya bertugas
mengawasi serta mengatur lalu-lintas expor dan impor? Dan bukan
malah menggunakan kewenangannya, untuk bertindak sebagai
imoprter dan atau exporter untuk kepentingan pribadi?
Pertanyaannya,
Kenapa P2 bea dan cukai terkesan enggan/takut untuk
menghadirkan, memeriksa dan atau menangkap direktor/pemilik CV
Jaya Cemerlang ? Begitu pentingkah, sosok pemilik CV Jaya
Cemerlang, dimata petugas P2 Bea dan Cukai Tanjung Emas dan
Deperindaglu ? Ada apa dibalik semua ini ? Mohon Penjelesan!
Bapak/Ibu Yang Terhormat, dari rangkaian permasalahan yang kami hadapi,
bersama ini kami memberanikan diri untuk menulis surat ini, dalam rangka
mencari kepastian hukum terhadap hal-hal yang telah dan akan timbul dan
menimpa diri kami selaku korban, untuk itu sekali lagi kami mempertegas
Modul Penanganan Pengaduan Masyarakat
Penanganan Pengaduan Masyarakat – DTSS Kepatuhan Internal 55
pertanyaan-pertanyaan kami dan mohon diberikan penjelasan dan sekaligus
jalan keluarnya, sebagai berikut:
Telah terjadi Tindak Pidana Pemalsuan tanda tangan kami ke dalam Akta
Autentik yang menimbulkan peristiwa hukum lainnya yaitu Importasi
Illegal Sodium Chyanida.
Bagaimana penyelesaianya?
Akibat dari peristiwa tersebut, Ijin Impor kami (API), telah dibekukan oleh
Deperindaglu secara sepihak, sehingga dirugikan baik secara materiil dan
imateriil dan juga telah dibatalkannya rencana investasi oleh pihak
Principal kami dari Korea yang tidak mau/enggan bermitra lagi dengan
dengan kami, yang disinyalir telah melanggar hukum dan kami di Claim
untuk membayar Ganti rugi atas mesin-mesin dan Biaya Operasional
selama Proses Setting Line di Indonesia.
Kepada siapa kami harus mengadu? Dan siapa yang harus