KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Strategi Percepatan Pembangunan Konektivitas dalam Rangka Mengatasi Keterisolasian di Wilayah Kalimantan BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH Oleh: Ir. Bobby Prabowo, CES Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW Dalam Rangka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Pulau Kalimantan Jakarta, 18 April 2017
89
Embed
Strategi Percepatan Pembangunan Konektivitas dalam …bappeda.kaltaraprov.go.id/sites/default/files/dokumen/KEMENTRIAN... · Perlu pengelolaan dan penyelenggaraan infrastruktur ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Strategi Percepatan Pembangunan Konektivitas dalam
Rangka Mengatasi Keterisolasian di Wilayah Kalimantan
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
Oleh:
Ir. Bobby Prabowo, CES
Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW
Dalam Rangka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD
Pulau Kalimantan
Jakarta, 18 April 2017
OUTLINE
TANTANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR
1 3
PENCAPAIAN RENSTRA 2015-2017DAN TARGET 2018-2019
2
ARAHAN PENYUSUNAN PROGRAM/RKP 2018
2
5
KETERPADUAAN PERENCANAAN DAN KESINKRONAN PROGRAM & PEMBIAYAAN DI KAWASAN PERBATASAN
4
KEBIJAKAN PERCEPATAN INFRASTRUKTUR
1 TANTANGAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PUPR
Bendungan Jatigede
VISI MISI
JOKO WIDODO – JUSUF KALLA
AGENDA NASIONAL
“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat,
Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong Royong”
Mewujudkan Bangsa yang
Berdaya Saing (M5)
Membangun Indonesia dari PINGGIRAN dengan
MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA
DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN
(NC3), Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia
Indonesia (NC5) dan Meningkatkan produktivitas
rakyat dan daya saing di pasar internasional
(NC6), Mewujudkan kemandirian ekonomi
dengan menggerakan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik (NC7).
Penguatan Konektivitas Nasional untuk
Mencapai Keseimbangan Pembangunan
Visi JW-JK
Misi JW-JK
Nawa Cita
Isu Prioritas RPJMN
.
NAWACITA & VISI MISI PRESIDEN
5
“Fokus perhatian kita sekarang ini harusbanyak kita curahkan dalam rangka untukmengatasi ketimpangan antar daerah dengancara mempercepat pembangunaninfrastruktur, memperlancar konektivitasantar daerah, serta memperbesar transfer dana ke daerah dan transfer dana ke desa. Kita ingin pergerakan ekonomi nasional tidakhanya berpusat di Jawa, melainkan bisamenyebar secara merata dan berkeadilansampai ke seluruh pelosok tanah air, termasukdi wilayah-wilayah pinggiran Indonesia.”
- disampaikan dalam Rapat Terbatas Mengenai KebijakanPemerataan di Kantor Presiden, 7 Februari 2017
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang PUPR (Renstra PUPR 2015-2019)
Meningkatkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan energi gunamenggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangkakemandirian ekonomi (Pengelolaan SDA; Pendayagunaan SDA; dan Pengendalian
daya rusak air)
Dukungan terhadap konektivitas nasional guna meningkatkanproduktivitas, efisiensi, dan pelayanan sislognas bagi penguatan daya
saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada konektivitas daratandan maritime (Penyelenggaraan jalan)
Dukungan terhadap peningkatan kualitas dan cakupan pelayananinfrastruktur dasar permukiman di perkotaan dan perdesaan (Pembinaan
dan pengembangan infrastruktur permukiman; Penyediaan perumahan; danPembiayaan Perumahan)
Untuk meningkatkan keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan
perdesaan (keterpaduan infrastruktur wilayah; serta Pembinaan konstruksi nasional dan fasilitasi pengusahaan infrastruktur)
7
Disparitas antar wilayah dan kws
masih tinggi (KBI dan KTI)
Urbanisasi yang tinggi
(53% penduduk tinggal pada kaw.
Perkotaan)
Daya Saing
NasionalMasih belum kuat
karena keterbatasan
dukungan infrastruktur (termasuk
konektivitas)
Pemanfaatan Sumberdaya
belum optimal dalam mendukung kedaulatan
pangan & energiGambaran Daya Saing Global – Indonesia(sumber: Global Competitiveness Index, WEF, 2016)
TANTANGAN
Tahun Ranking
2011 – 2012 46
2012 - 2013 50
2013 - 2014 38
2014 - 2015 34
2015 - 2016 37
2016 41
Indeks Daya Saing Global Indonesia (GCI)
Indeks Daya SaingInfrastruktur Indonesia (GCI)
Tahun Ranking
2011 – 2012 82
2012 - 2013 92
2013 - 2014 82
2014 - 2015 72
2015 - 2016 64
Penyelesaian Pekerjaan/Program pembangunan infrastruktur yang terhenti pelaksanaannya & tidak diteruskan (mangkrak) s.d. 2014
Pelaksanaan Pekerjaan
Baru memenuhi amanat
NAWACITA
TANTANGAN
TANTANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR 2015-2019
SULAWESI: 3,4% thd PDB
Pertanian, konstruksi, perdagangan
10,5%
6.2%
4,3% 4,9%
26,6% 6,7%
12,2% 13,1%
14,06%
4,8% 5,3 % 9,3%
Pertanian, pariwisata, perdagangan
Tingkat Kemiskinan Daerah, per September 2016 Source: BPS
Ekonomi Tumbuh TinggiDISPARITAS ANTAR DAERAH MASIH LEBAR
NASIONAL
Pertumbuhan Ekonomi (2016) 5,26 % (triwulan IV)
Tingkat Kemiskinan (Maret 2015) 11,22 %
Tingkat Kemiskinan (Septmber 2016) 10.70 %
Tingkat Pengangguran (Feb 2015) 5,81 %
Tingkat Pengangguran (Agustus 2016) 5,61%
6.54%
5.91%
Maluku dan Malut: 0,52% thd PDB
6.4%
19.3%
DUKUNGAN INFRASTRUKTUR
INDUSTRI PENGOLA-
HAN
JASA-JASA (PARIWISATA)
PENCIPTAAN LAPANGAN
KERJA
PERTUMBU-HAN
EKONOMI
TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI 2018:
6,1%
PERTANIAN
Sumber: Prakiraan Bappenas
DUKUNGAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
3 Pilar/ Orientasi/dimensi Pembangunan Berkelanjutan
Ekonomi (Growth)
Sosial (stabil, harmonis dan sejahtera)
Ekologi (aman & lestari)
(Munashinge, 1993)
Pembangunan harus tetap memperhatikanekosistem yang ada, sesuai dengan kemampuandaya dukungnya, sehingga tetap terjaga dankualitas lingkungan tidak mengalami penurunan(lestari).Setiap kagiatan pembangunan harus selalu
mewujudkan kepentingan kelompok ataumasyarakat lain dimanapun berada,serta mengindahkan keberadaankehidupan sekarang maupun kehidupanmasa datang.
Pembangunan harus memenuhikebutuhan pertumbuhanEkonomi masa kini tanpamengorbankan hak pemenuhankebutuhan generasi yang akandatang.
Pengembangan wilayah yang agresif, eksploratif, dan ekspansif akan berakibat pada menurunnya
kemampuan daya dukung dan daya tampung sehingga dampak positif pembangunan
hanya bersifat temporer
Perlu pengelolaan dan penyelenggaraan infrastruktur yang memperhatikan antara lain:
1. Kemampuan daya dukung dan daya tampunglingkungan hidup (DDDTLH)
2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)3. Terintegrasi dalam Rencana Aksi Nasional
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim serta Pengurangan Risiko Bencana (RAN MAPI & PRB)
Tantangan Pembangunan yang Berkelanjutan
Kawasan Timur Indonesia merupakan kawasan dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi.
Peta Infrastruktur PUPR dan Non PUPR Overlay DDDTLH Pulau Kalimantan
INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2015 tentang PedomanUmum Implementasi Konstruksi Berkelanjutan Pada Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PekerjaanUmum dan Perumahan;
• Disebutkan di pasal 3 bahwa pendekatan Konstruksi Berkelanjutan, prinsip berkelanjutan, yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, wajib diterapkan dalam penggunaan sumber daya yang digunakan pada setiap tahapan penyelenggaraan infrastruktur.
• Prinsip berkelanjutan meliputi:
kesamaan tujuan, pemahaman serta
rencana tindak
pengurangan penggunaan sumber daya, baik berupa
lahan, material, air, sumber daya alam
maupun sumber daya manusia (reduce)
pengurangan timbulan limbah, baik fisik maupun nonfisik;
penggunaan kembali sumber daya yang telah digunakan sebelumnya
(reuse)
penggunaan sumber daya hasil siklus ulang
(recycle)
perlindungan dan pengelolaan terhadap
lingkungan hidup melalui upaya
pelestarian
mitigasi risiko keselamatan, kesehatan,
perubahan iklim dan bencana
orientasi kepada siklushidup
orientasi kepadapencapaian mutu yang
diinginkan
inovasi teknologi untukperbaikan yang berlanjut
dukungan kelembagaan, kepemimpinan danmanajemen dalam
implementasi
Meets One of More Criteria
Integrity and Authenticity
Protection and Management
OUTSTANDING
UNIVERSAL VALUE
(OUV)
PROSES IDENTIFIKASI
Define (Identify)
DocumentsCondition
AssessmentConservation
Action
Pembangunan Infrastruktur mendukung Isu Warisan Dunia
Identifikasi
Taman Nasional Lorentz
Pembangunan infrastruktur adalah investasi pada sektor publik yang bersifat massive, dan secara fisik akan menjadi pemandangan visual yang terlihat oleh masyarakat dalam jangka waktu yang sangat lama, selama minimal 50 tahun atau 100 tahun ke depan
Sehingga menjadi sangat penting untuk mulai memberikan peran bagi estetika infrastruktur sehingga infrastruktur PUPR yang dibangun ;
- menjadi bagian dari keindahan kawasan, kota atau wilayah yang dapat dirasakan sebagai kenyamanan pandang (visual) bagi masyarakat penggunanya
- memiliki daya tarik bagi kawasan, kota atau wilayah, sehingga ruang-ruang publik yang dihasilkan dari penyediaan infrastruktur dapat berfungsi dengan baik, dipakai, dimanfaatkan dan disenangi oleh masyarakatnya
- keindahannya memberikan efek multiplier bagi peningkatan ekonomi, sosial danlingkungan kota dan wilayah.
- memanfaatkan sebaik-baiknya aset potensi kekayaan alam Indonesia, budaya dan kearifan lokal, memberi ciri khas atau identitas sebuah kawasan, kota atauwilayah, sehingga identitas kawasan ini kemudian dapat menjadi kebanggaanmasyarakat Indonesia.
Infrastruktur Berestetika
Konsep Skala Magnitude Dari Estetika Infrastruktur TerhadapPembentukan Indetitas Kota
1.Skala Makro
2.Skala Messo
3.Skala Mikro
• Pemahaman Estetika Infrastruktur menurutskala magnitude (besar pengaruhnya) dalam wilayah/ kota
• Instruksi Presiden No. 09 Tahun 2000 telah mengamanatkan kepada seluruhKementerian/Lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakanpengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional
• Keputusan Menteri PU No. 165/KPTS/M/2013 tentang Pembentukan TimPengarusutamaan Gender Kementerian PU
• Pengarusutamaan Gender (PUG) : Strategi yang dibangun untuk mengintegrasikangender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan,pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yangmemperhatikan kualitas hidup, pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahanlaki-laki dan perempuan (orang lanjut usia, anak-anak di bawah umur, orang-orangdengan kebisaan berbeda/ difable, serta orang-orang yang tidak mampu secaraekonomi), yang diperoleh dari indikator kesetaraan akses, kontrol, partisipasi dalampembangunan dalam memperoleh manfaat hasil-hasil pembangunan
• Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) sesuai denganLampiran Surat Edaran Menteri No. 12/SE/M/2013 mengacu pada PPRG generic,Peraturan Menteri Keuangan No. 94/PMK.02/2013 (atau yang berlaku), dan terintegrasidi dalam perencanaan dan penganggaran Kementerian PU untuk mengakomodasi danmengantisipasi permasalahan/isu/kesenjangan gender dalam penyelenggaranpembangunan infrastruktur PU dan Permukiman.
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Infrastruktur PUPR
Kebijakan NasionalPenurunan GRK (RPJMN 1)
Perpres 61• Sasaran dan Target
Penurunan GRK pada 5 Bidang• Pertanian,• Kehutanan dan
1. Mengurangi emisi hingga mencapai ambang batas kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 2°C dan diupayakan ditekan hingga 1,5°C
2. Sistem penghitungan emisi karbon dan pengurangan emisi secara transparan
3. Memperkuat Kemampuan negara-negara untuk mengatasi dampak perubahan iklim
4. Memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim
5. Bantuan pendanaan bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan
Kebijakan Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
COP 22
Komitmen Presiden G-20 Pittsburgh dan COP 15 (Tahun 2009)
Menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2020
LATAR BELAKANG INFRASTRUKTUR YANG MENGAKOMODIR PERUBAHAN IKLIM
2 PENCAPAIAN RENSTRA 2015-2017
DAN TARGET 2018-2019
Bendungan Jatigede
20
Harapan Stakeholders dan customer yang harus dipenuhi
SS2. Meningkatnyadukungan
kedaulatan pangan dan kedaulatan
energi
SS3. Meningkatnya
dukungan
konektivitas bagi
penguatan daya
saing
SS1. Meningkatnyaketerpaduan pembangunan
infrastruktur PUPR antardaerah, antar sektor dan
antar tingkat pemerintahan
SS4. Meningkatnyadukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan
perumahan
Untuk melaksanakan internal proses diperlukan :
SS12. MeningkatnyaSDM yang kompeten
dan berintegritas
SS14. Meningkatnyakualitas inovasi teknologi
terapan bidang PUPR
SS13. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja
tinggi dan berintegritas
SS15. Meningkatnya regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana
dan prasarana
Harapan stakeholders dan customers dapat dipenuhi melalui internal proses :
SS5. Meningkatnyaketerpaduan perencanaan,
pemrograman dan penganggaran
SS6. Meningkatnya Ketahanan air
PENGAWASAN DAN
PENGENDALIANKETERPADUAN
PERENCANAAN,
PEMROGRAMAN DAN
PENGANGGARAN
Meningkatnya kehandalan infrastruktur PUPR dalam mewujudkan: ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keterpaduan pembangunan antardaerah antar sektor
dan antar tingkat pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat
PELAKSANAAN KEBIJKAN
SS7. Meningkatnya kemantapan jalan
nasional
SS8. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur
permukiman di perkotaan dan perdesaanSS9.
Meningkatnyapenyediaan dan
pembiayaanperumahan
SS11. Meningkatnya kapasitas danpengendalian kualitas konstruksi nasional
SS10. Meningkatnyapengendalian dan
pengawasan internal
PETA SASARAN STRATEGIS 2015 – 2019
21
SASARAN OUTPUT DAN OUTCOME 2015 - 2019
• terhadap pembangunan 24 Pelabuhan baru• terhadap pelabuhan penyeberangan di
60 lokasi• terhadap restrukturisasi jaringan jalan
perkotaan• terhadap pembangunan jalan lingkar
perkotaan di Metropolitan dan kota besar
• terhadap 15 kawasan industri prioritas• terhadap kawasan pariwisata pada 25
KSPN prioritas• terhadap pembangunan 15 Bandara baru• terhadap intermoda dengan jalur KA
DUKUNGAN SEKTOR JALAN
47.017 km
Pemeliharaan jalan nasional
2.650 km
Pembangunan jalan nasional500 km
Dukungan jalan
daerah
28.059 m
Pembangunan
Jembatan
DUKUNGAN SEKTOR CIPTA KARYA
pembangunan
65 waduk
67,52
m3/detik
Air Baku [intake, jaringan,
embung]
1 juta Ha
Irigasi
Baru
3 juta
HaRehabilitas
i Irigasi
Pengendalian
Banjir[normalisasi sungai,
kanal banjir, bangunanpengendali banjir, dll]
3 ribu Km
Pengamanan abrasi
pantai
500 Km
DUKUNGAN SEKTOR
SUMBER DAYA AIR
SEKTOR PERUMAHAN
INDIKATOR
Akses Air MinumLayak
KONDISI AKHIR
THN 2014
70 %
TARGET AKHIR THN 2019
100 %
Kawasanpermukimankumuh perkotaan
38.431 Ha
0 ha
Akses SanitasiLayak
62 % 100 %
• Fasilitasi PSU untukPembangunan Rumah Umum Tapak Layak Huni: 676.950 unit
• Pembangunan Rumah Khusus : 50.000 unit
• Pembangunan Rumah Susun : 550.000 unit
• Bantuan Stimulan Pembngnan Rumah Swadaya: 250.000 unit
pembangunan
65 waduk
1 juta Ha
Irigasi
Baru
1.000 km
Konstruksi jalan bebas hambatan
22
Akses Air Minum Layak
Akses SanitasiLayak
PenangananPermukiman
KumuhPerkotaan
71,05%(2015)
dari 100%
66,02%dari 100%
5.302 ha dari
38.431 ha
12.619 dari 50.000 unit
Pembangunan Rumah Khusus
20.955dari 550.000 unit
Pembangunan Rumah Susun untuk MBR
54.956 dari 676.950 unit Fasilitasi PSU bagi
Penyediaan Perumahan
176.474 dari1.750.000 unit
Pembangunan/PeningkatanRumah Swadaya
MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP
Capaian Pembangunan Infrastruktur Sampai 2016
41.469 mdari 29.859 m
Pembangunan Jembatan
19.852 mdari 19.951 m
PeningkatanJembatan
11.331 kmdari 3.073 km
Peningkatan KapasitasJalan Nasional
1.268 kmdari 2.650 km
Pembangunan Jalan Nasional
391,9 kmdari 1.000 km
Pembangunan Jalan Tol
(Pemerintah danSwasta)
23Capaian 2015 Capaian 2016 Target 2017Lanjutan dariperiode sebelumnya Target 2018-2019
Pembangunan Bendungan
65 Bendungan
Pembangunan Jaringan Irigasi
RehabilitasiJaringan Irigasi
3.000.000 ha
Pembangunan
Embung/Bangunan
Penampung Air Lainnya1.088 buah
Pembangunan/Peningkat-an Sarana & Prasarana
Pengelolaan Air Baku67,52 m3/dtk
Pembangunan
Pengendalian Lahar 306 buah
Pembangunan/Peningkat-an Sarana & Prasarana
Pengamanan Pantai
Pembangunan Sarana
& Prasarana Pengendali
Banjir
525 km
3.090 km
16 13 8 9 19 (29%)
182.000
52.519 84.000
480.000
288.496
310.000 1.921.505
332 387 105 264
8,74 6,15 4,45 48,18
62,3433,57
21 408
288,61 228 154 2.420
149 38 6 113
(64,1%)
(24,3%)
(71,4%)
(36,9%)
(77,7%)
(78,3%)
TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA PUPR 2015-2019 MENDUKUNG KETAHANAN AIR, KEDAULATAN PANGAN DAN ENERGI
TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA PUPR 2015-2019 MENDUKUNGPENINGKATAN KUALITAS HIDUP
3 ARAHAN PENYUSUNAN
PROGRAM/RKP 2018
Bendungan Jatigede
27
TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH 2018 :“Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”
Upaya Menjaga Pertumbuhan Ekonomi 2017 dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 2018
• Memperbaiki Kualitas Belanja.• Peningkatan iklim usaha dan iklim investasi yang lebih kondusif• Peningkatan daya saing dan nilai tambah industri• Peningkatan peran swasta dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur
Memprioritaskan Belanja Pemerintah Untuk Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional
melalui penyusunan program/kegiatan prioritas K/L
Pendekatan Money Follow Program dan bersifat Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial
Pendekatan Holistik, Tematik, Integratif Dan Spasial
Money Follow Program
Pendidikan
• Pendidikan Vokasi
• Peningkatan kualitas guru
Kesehatan
• Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
• Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
• Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)
Perumahan dan Pemukiman
•Penyediaan Perumahan Layak
•Air Bersih dan Sanitasi
Pengembangan Dunia Usaha dan
Pariwisata
• Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)
• Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)
• Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14)
• Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
Ketahanan Energi
•EBT dan Konservasi Energi
•Pemenuhan Kebutuhan Energi
Ketahanan Pangan
•Peningkatan Produksi pangan
•Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)
Penanggulangan Kemiskinan
•Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran
•Pemenuhan Kebutuhan Dasar
•Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
Infrastruktur, Konektivitas, dan
Kemaritiman
•Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda)
•Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika
Pembangunan wilayah
• Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal
• Pembangunan Perdesaan
•Reforma Agraria
• Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan)
• Percepatan Pembangunan Papua
Politik, Hukum,dan Pertahanan
Keamanan
•Penguatan Pertahanan
•Stabilitas Politik dan Keamanan
•Kepastian Hukum
•Reformasi Birokrasi
10 PRIORITAS NASIONAL
Sumber: Bappenas, Konsep RKP 2018
FOKUS PEMBANGUNAN DAN PRIORITAS NASIONAL 2018
28
PENDEKATAN PEMBANGUNAN HOLISTIK, INTEGRATIF, TEMATIK DAN SPASIAL
• Holistik: setiap kawasan pertumbuhan untuk mencapai sasaranprioritas nasional dan agar berfungsi secara optimal perlukoordinasi multi K/L terkait, antar tingkat pemerintahan, antardaerah, dan didukung secara penuh (komprehensif) sampai tuntas.
• Tematik: kawasan pertumbuhan memiliki tema tertentu, misalnyakawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan pelabuhan, kawasan bandara, kawasan lumbung pangan, daerah tertinggal, dst.
• Integratif: pencapaian sasaran prioritas nasional perlu dilakukansecara terintegrasi melalui berbagai program dan kegiatan yang saling mendukung. Baik di internal K/L maupun antar K/L, antartingkat pemerintahan, dan antar daerah.
• Spasial: pembangunan kawasan strategis nasional, misalnyapembangunan sawah baru, harus mempertimbangkan lokasiberdekatan dengan irigasi, terintegrasi dengan jalan, gudang, pasar, dan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)
HUB
HUB
ARUS PERDAGANGAN
EKSPOR & ANTARWILAYAH
ARUS PERDAGANGAN EKSPOR & ANTARWILAYAH
PERKOTAAN PARIWISATA
METROPOLITAN
PELABUHAN DARATAN
PERKOTAAN INDUSTRI
KAWASAN PERKOTAAN
PERKOTAAN INDUSTRI
KA
WA
SA
NP
AN
GA
N
PE
RD
ES
AA
N
29
Pembangunan infrastruktur PUPR difokuskan pada
35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)yang mencakup 97 kawasan strategis, untuk meningkatkan daya saing dan mengurangi disparitas antar wilayah
Esensi:
1. pengembangan wilayah terpadu dengan“market driven”.
2. daya dukung dan daya tampung lingkungan3. memfokuskan pengembangan infrastruktur
menuju wilayah strategis4. mendukung percepatan pertumbuhan kawasan-
kawasan pertumbuhan di WPS5. mengurangi disparitas antar kawasan di dalam
WPS.
Untuk itu diperlukan:• Keterpaduan Perencanaan antara Infrastruktur
dengan pengembangan kawasan strategisdalam WPS.
• Sinkronisasi Program antar infrastruktur(Fungsi, Lokasi, Waktu, Besaran, dan Dana).
• Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR 2015-2019 DENGAN PENDEKATAN PENGEMBANGAN WILAYAH
PETA SEBARAN35 WILAYAH PENGEMBANGAN STRATEGIS (WPS)
31
17 + 10 KAWASAN INDUSTRI +
KEK 10 KAWASAN STRATEGIS
PARIWISATA NASIONAL
40 KAWASAN
PERDESAAN PRIORITAS NASIONAL
15PROVINSI LUMBUNG PANGAN
PerbatasanNasional di
Kalimantan, NTT, dan Papua serta
10 PKSN
KONEKTIVITAS MULTIMODA
12 + 10METROPOLITAN +
KOTA BARU
Cth : Bunaken, Wakatobi, Morotai, Raja Ampat
Cth : KI Bitung, KI Palu, KI Morowali, KI Konawe, KI Bantaeng, KI Buli, KI TelukBintuni, KEK Bitung, KEK Morotai, KEK Sorong, KEK MBTK
TOTAL 131,297,409,537,914 59.589.200.030.773 22.034.451.361.000 40.740.065.472.141 8.933.692.674.000
41
Rekapitulasi Program Hasil Pra KonsultasiRegional Wilayah Kalimantan *
Provinsi BM CK SDA PnP Total
Kalimantan Barat 2,556,490,000,000 1,095,664,874,000 574,466,675,000 344,861,000,000 4,571,482,549,000
Kalimantan Tengah 2,064,175,245,366 444,371,269,000 247,872,074,000 170,000,000,000 2,926,418,588,366
Kalimantan Selatan 1,467,414,001,328 568,380,200,000 994,355,284,000 212,129,000,000 3,242,278,485,328
Kalimantan Timur 1,840,455,417,740 883,082,201,000 423,931,249,000 192,000,000,000 3,339,468,867,740
Kalimantan Utara 1,577,736,000,000 478,224,639,000 215,918,592,000 107,001,000,000 2,378,880,231,000
Grand Total 9,506,270,664,434 3,469,723,183,000 2,456,543,874,000 1,025,991,000,000 16,458,528,721,434
*dilaksanakan di Kupang, 22-23 Maret 2017
1. Strategi pembangunan infrastruktur diKalimantan dilakukan melaluipengembangan wilayah yang fokuspengembangannya pada 5 WilayahPengembangan Strategis (WPS) yangmeliputi: WPS 20 Ketapang – Pontianak –Singkawang – Sambas, WPS 21 Temajuk –Sebatik, WPS 22 Palangkaraya – Banjarmasin– Batulicin, WPS 23 Balikpapan – Samarinda– Maloy, dan WPS 35 Pulau Kecil Terluar(Gambar 1).
2. Di dalam WPS terdapat kawasan-kawasanpertumbuhan yang memerlukan dukunganinfrastruktur untuk menghubungkan antarpusat pertumbuhan maupun infrastrukturakses menuju outlet-outlet pemasaran,yang sekaligus membentuk sistemtransportasi antarmoda (darat, laut dansungai).
STRATEGI PENGEMBANGAN PULAU KALIMANTAN
STRATEGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PULAU KALIMANTAN
1) Pembangunan konektivitas mendukung pengembangan wilayah yang mencakup:a. Pembangunan tulang punggung 5 wilayah pertumbuhan (WPS) berupa konektivitas
untuk mengembangkan potensi ekonomi.b. Pengembangan wilayah Pulau Kalimantan melalui pembangunan keseluruhan Trans
Kalimantan dengan menghubungkan antar wilayah pertumbuhan (WPS) sertapengembangan konektivitas menuju kawasan-kawasan prioritas di luar WPS.
2) Pemanfaatan sumber daya air dengan membangun:a. Infrastruktur penampung air untuk mendukung ketahanan air;b. Infrastruktur untuk mendukung kedaulatan pangan;c. Pemanfaatan infrastruktur sumber daya air untuk mendukung kedaulatan energi.
3) Peningkatan kualitas hidup di pusat-pusat pertumbuhan dan permukiman melaluipembangunan:a. Infrastruktur permukiman termasuk infrastruktur perumahan maupun
pengembangan permukiman baru;b. Pembangunan dan perbaikan perumahan terutama untuk MBR.c. Pengentasan Kawasan Kumuh
4) Pembangunan di 1 wilayah pertumbuhan (WPS) yang merupakan wilayah perbatasandarat untuk mendukung pertahanan keamanan dan pengembangan wilayah.
5) Pembangunan di 1 wilayah pertumbuhan (WPS) yang merupakan Pulau Terluar.
Strategi 1PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS MENDUKUNG
PENGEMBANGAN WILAYAH
a. Konektivitas di 5 wilayah pertumbuhan berupa infrastruktur jalan merupakan tulang punggungwilayah pertumbuhan. Diantaranya:
Jalan Trans Kalimantan (7.618 km). Panjang Trans Kalimantan membentang, antara lain 1.204 km diKalimantan Selatan, 2.002 km di Kalimantan Tengah, 1.710 km di Kalimantan Timur, 585 km diKalimantan Utara, dan 2.117 km di Kalimantan Barat. Trans Kalimantan merupakan salah satudukungan terhadap ASEAN/ASIAN Highways. Jalan Trans Kalimantan terbagi kedalam 3 poros, yaituporos utara, poros tengah dan poros selatan.
Jalan Tol Balikpapan – Samarinda (99,02 km). Proyek Jalan Tol ini akan dibagi dalam beberapatahap. Tahap I dilaksanakan dengan dana APBD Provinsi Kalimantan Timur dengan sistem Multi YearsContract, tahun anggaran 2011-2013. Sedangkan Tahap II istilah PAKET diubah menjadi beberapaseksi. Seksi 01 (STA 0+500-2+100 dan 2+700-22+000) dilaksanakan dengan dana APBD ProvinsiKalimantan Timur TA. 2015-2018 yang terbagi dalam 5 segmen dan dana APBN pemerintah PusatTA. 2015-2017 untuk Jembatan pada STA 2+100 - 2+700, sedangkan untuk Seksi 05 dengan danaAPBN pemerintah pusat dan bantuan luar negeri dari China. Untuk Seksi 02, Seksi 03 dan Seksi 04direncanakan akan ditawarkan kepada investor yang berminat baik dari dalam ataupun luar negeri.
Jalan Akses Pelabuhan Ketapang, Siduk – Ketapang (61 km). Ruas jalan Sei Kelik-Siduk-Ketapanguntuk mendukung Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Ketapang dan Sail Karimata
b. Pengembangan wilayah Pulau Kalimantan melalui pembangunan Trans Kalimantan yang menghubungkan antar Wilayah Pertumbuhan Strategis maupun pembangunan jalan mendukung kawasan strategis di luar WPS
• Konektivitas yang menghubungkan antar 5WPS merupakan bagian dari Jalan TransKalimantan yang dapat menurunkan biayalogistik perdagangan antar WPS.
• Dengan demikian secara keseluruhan, JalanTrans Kalimantan baik di dalam WPS maupunantar WPS merupakan sistem jaringan arteriprimer di Pulau Kalimantan dengan panjangtotal 7.618 km.
• Ruas Jalan Trans Kalimantan terdiri dari 3 poros,yaitu poros utara, poros tengah dan porosselatan.
STRATEGI 1 (lanjutan)PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS MENDUKUNG PENGEMBANGAN WILAYAH
Jalan Trans KalimantanSumber: republika.co.id
• Beberapa kawasan di luar WPS merupakan kawasan yang berpotensi sebagai pusatpertumbuhan.
a. Pangkalan Bun, merupakan ibu kota Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.Terletak di bagian barat Kalimantan Tengah, Pangkalan Bun juga merupakan akses pintumasuk menuju kawasan Taman Nasional Tanjung Puting dengan luas sebesar 21.000 Km².Pangkalan bun merupakan pelabuhan ("pangkalan") di tepi Sungai Bun. Yang didukung denganPembangunan Rumah Susun Pekerja RSUD Imadudin dan Pelebaran Jalan Ruas Batas kotaPangkalan Bun – Kumai.
b. Pelabuhan Sampit, berada di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah merupakankapal penumpang dan kapal angkutan barang. Mendukung Pelabuhan Nasional Pendukung TolLaut dan membuka akses. Yang didukung dengan Pelebaran Jalan Ruas Km 65 Sp Bangkal –batas Kota Sampit dan Pembangunan Rumah Susun Pekerja RSUD Marjani Sampit.
c. Kawasan Strategis Kepulauan Derawan (Kabupaten Berau) merupakan salah satu kawasanwisata yang masuk kedalam Kawasan strategis pengembangan pariwisata nasional (KSPN).Kepulauan Derawan merupakan tempat wisata terindah nomor dua setelah Raja Ampat diPapua. Derawan juga menjadi kawasan industri pariwisata unggulan yang diharapkan dapatmenjadi salah satu lokomotif perekonomian baru Kalimantan Timur. Yang didukung denganPenyusunan RTBL KSPN Kepulauan Derawan Kab Berau.
d. Lokasi pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) di Desa TanahKuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan dan Tanah Kuning sebagaiIndustri Food Estate. Yang didukung dengan Pembangunan Embung Tanjung Agung.
Peta Infrastruktur Bina Marga Pulau Kalimantan
strategi 2PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR
a. Pembangunan infrastruktur penampung air untuk mendukung ketahanan air1. Pembangunan Waduk dan Bendungan di Kalimantan terdapat di 1) Riam Kiwa (mulai 2018), 2)
Marangkayu (on going) 3) Lambakan (mulai 2019), 4) Teritip (on going), dan 5) Tapin (mulai2015).
2. Penampungan air berupa embung dibangun pula di wilayah 1) Sungai Mandor (2017)Mendukung Kawasan Industri Landak - Tayan – Toho, 2) Embung Parong Kab Kubu Raya danEmbung Air Putih untuk Mendukung Kawasan Industri dan Food Estate Ketapang, dan 3)Kabupaten Sukamara, Kab. Kotawaringin Barat untuk Mendukung Kawasan Industri PerkebunanPangkalan Bun – Kuala Pembuang – Sampit
3. Bangunan Pengaman Pantai dibangun di KI Semparuk untuk mendukung Kawasan IndustriPertanian Sambas – Bengkayang.
4. Pengendalian banjir dilakukan di 1) Kota Sambas dan Kota Singkawang, Kota Sungai Raya, KotaMempawah, Kota Pontianak, Kota Mempawah untuk Mendukung Kawasan Industri Landak -Tayan - Toho dan 2) Kota Palangkaraya, Pelabuhan Batulicin, Pelabuhan Pelaihari, danKabupaten kotabaru untuk mendukung Kawasan Industri Palangkaraya – Banjarmasin – Jorong– Batu Licin.
strategi 2PEMANFAATAN SUMBER DAYA air
b. Pengembangan infrastruktur untuk mendukung kedaulatan pangan1. Pengembangan kawasan food estate direncanakan di Kalimantan Barat (Pontianak) dan
Kalimantan Utara (Bulungan). Kedua provinsi tersebut menjadi wilayah yang potensialuntuk meningkatkan produksi pangan nasional di luar Pulau Jawa.
2. Food Estate Ketapang berada di Kec. Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang,Kalimantan Barat terdapat pada WPS Pusat Pertumbuhan Strategis (PPS) Ketapang –Pontianak – Singkawang – Sambas, selain itu Ketapang juga termasuk dalam WilayahPusat Pertumbuhan Industri dengan luas 1.000 Ha dan jenis industrinya IndustriAlumina. Untuk Mendukung Kawasan Industri dan Food Estate Ketapang dibangunEmbung Parong dan Embung Air Putih serta pembangunan jalan dengan total 48 km.
3. Melakukan pelebaran jalan, pembangunan jembatan, dan peningkatan status jalanlokal sebesar 69,15 km untuk mendukung kawasan Industri Pertanian Sambas –Bengkayang (Masuk dalam WPS Temajuk - Sebatik dan WPS Ketapang - Pontianak -Singkawang - Sambas).
c. Pemanfaatan infrastruktur sumber daya air untuk mendukung kedaulatan energi1. Fasilitasi pemanfaatan bendungan dan waduk untuk pembangkit listrik tenaga air, salah
satunya Bendungan Riam Kanan di Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, KalimantanSelatan.
Peta Infrastruktur Sumber Daya Air Pulau Kalimantan
Strategi 3PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DI PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN DAN
PERMUKIMAN
Berbagai pusat kawasan pertumbuhan di dalam WPS maupun kawasan-kawasanpertumbuhan di luar WPS memerlukan dukungan infrastruktur dasar untuk meningkatkankesehatan dan produktivitas masyarakat di daerah tersebut. Untuk itu perlu dibanguninfrastruktur air bersih, penanganan permukiman kumuh, maupun perumahan sehat.
a. Infrastruktur permukiman termasuk infrastruktur perumahan maupun pengembanganpermukiman baru
Adapun dukungan infrastruktur PUPR untuk meningkatkan kualitas hidup yang sedangdiprogramkan antara lain:
Pembangunan SPAM, yang terdiri dari 2 SPAM Regional, 615 SPAM Perkotaan, 1.078SPAM Berbasis Masyarakat, 185 SPAM Kawasan Khusus, 412 SPAM Terfasilitasi, 103SPAM Non-Terfasilitasi.
Pembangunan TPA Sanitary Landfill Kota Balikpapan.
b. Pembangunan dan perbaikan perumahan terutama untuk MBR
• Pembangunan Rumah Umum Tapak Layah Huni, Kab Mempawah.
• Pembangunan Rumah Susun Perkotaan di KI Mandor/Landak.
• Revitalisasi Kawasan Kumuh Nelayan Sedau.
Strategi 3PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DI PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN DAN
PERMUKIMAN
c. Pengentasan Kawasan Kumuh
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Bumi Mas, Pendawan TanjungBugis, dan Sekura.
Pengembangan dan Peningkatan TPA Km 13 di Muara Teweh untuk mendukungkawasan tertinggal puruk cahu – sendawar.
Pembangunan TPS3R dan Pembangunan SPAM Kawasan Kumuh Kota Nunukan.
Peta Infrastruktur Cipta Karya Pulau Kalimantan
Peta Infrastruktur Penyediaan Perumahan Pulau Kalimantan
a. Peningkatan Konektivitas di 1 Wilayah Pertumbuhan yang sekaligus Wilayah Perbatasan yaitupada WPS 21 yang berupa:
Jalan Perbatasan (1.900 km). Jalan paralel perbatasan Kalimantan merupakan bagian daripembangunan ruas jalan Trans-Kalimantan, yang merupakan rangkaian jalan nasional. Jalanperbatasan ini terdiri dari Ruas Aruk – Siding – Seluas – Balai Karangan – Entikong – Bts. Serawak– Ruas Simanggaris – Sp. 3 – Pos Bts. Negara – Long Kemuat – Langap – Malinau – Mensalong.
Strategi 4PEMBANGUNAN DI 1 WILAYAH PERTUMBUHAN (WPS) YANG MERUPAKAN WILAYAH PERBATASAN DARAT UNTUK MENDUKUNG PERTAHANAN KEAMANAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
• 10 lokasi prioritas pengembangan kawasan ekonomi perbatasan yang dikerucutkan menjadi 2 kawasan: Sentra peternakan di Sonis Laloran, Kab. Belu NTT dan Sentra Pertanian di Entikong, Kab. Senggau Kalimantan Barat
Kemenko Perekonomian:
Daerah perbatasan sebagai lumbung pangan untuk tujuan ekspor.
Kementerian PertanianPengembangan kawasan pertanian di Entikong
sebesar 7000 Ha untuk lahan pertanianjagung dan 7000 Ha untuk lahan pertanian
padi
Kementerian PUPRPembangunan pasar tematik TA 2017 di
Entikong oleh Cipta Karya dengan dana DAK
Kementerian ATRDilegalkannya RDTR Entikong dan Atambua di
TA 2017
Didukung oleh
BappenasUsulan pembuatan masterplan kawasan
perbatasan yang dikoordinasikan BPIW PUPR, Kementerian ATR, dan Kementerian Perdesaan
dan Daerah Tertinggal
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATDIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
No
Ruas BelumTembus (km)
Kawasan Hutan Progres Perijinan Upaya yang bisa dilakukan
1 Temajuk – Aruk 6,85 Taman Wisata Alam (TWA) Asuansang dan GunungMelintang
Perjanjian Kerja Sama (PKS) Telah Terbit.
• Rekayasa Teknologi;• Melakukan kerjasama
penyelenggaraan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam sesuai dengan Permenhut NomorP.85/Menhut-II/2014
Strategi 5PEMBANGUNAN DI 1 WILAYAH PERTUMBUHAN (WPS) YANG MERUPAKAN PULAU
TERLUAR
Pulau Kalimantan memiliki WPS pulau terluar yang tersebar pada dua Provinsi yaituKalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Pulau-pulau tersebut adalah PulauGosong Makassar, Pulau Maratua, Pulau Sambit, Pulau Sebatik. Yang didukungdengan program antara lain:
• Pembangunan TPA Pulau Sebatik
• Penanganan Longsoran Jalan Lingkar Pulau Sebatik
• Rekonstruksi Jalan Lingkar Pulau Sebatik
• Pembangunan Jalan Paralel Perbatasan Temajuk Sebatik
• Pembangunan Perumahan Perbatasan Darat Sebatik, Sebatik Barat, krayanselatan, Sebatik Tengah, Sebatik Utara, Simanggaris Lumbis Ogong Tulin Onsoi
• Pembangunan rumah susun Sebatik
4 KEBIJAKAN PERCEPATAN
INFRASTRUKTUR
Bendungan Jatigede
Strategi Percepatan Pembangunan
Skema pendanaanalternatif lain (KPBU)
Penggunaan teknologiyang dapat
mempersingkat proses perancangan (DED)
Aplikasi teknologi untukmenjaga permukaan
jalan yang belum dapatlangsung ditutup (karena
keterbatasan dana)
Melaksanakanpembangunan jembatan
gantung untuk daerahterisolasi
Penyiapan readiness criteria dilakukan oleh
daerah
Pembagian perandengan sektor lain
62
NoProyek StrategisNasional di KTI
NoProyek StrategisNasional di KTI
NoProyek StrategisNasional di KTI
1. Jalan Tol Manado-Bitung 14.Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw
27. Bendungan Pamukkulu
2. Jalan Tol Balikpapan-Samarinda 15. Bendungan Teritip 28. Bendungan Kolhua
3. Jalan Lingkar Trans Morotai 16. Bendungan Karalloe 29. Bendungan Pelosika
4. Jalan Palu-Parigi 17. Bendungan Tapin 30. Bendungan Loea
5.Jalan Penghubung Gorontalo-Manado
18. Bendungan Passeloreng 31. Bendungan Mbay
6. Jalan Trans Maluku 19. Bendungan Lolak 32. Bendungan Bonehulu
Guarantee Fund (IIGF)/PT PenjaminanInfrastruktur Indonesia
(PT. PII)
DUKUNGAN PEMERINTAHDana dukungan tunai
infrastruktur, danapengadaan tanah, ijin
dan lisensi, pembebasanlahan, penggunaan asetpemerintah, subsidi tarif
energi terbarukan.
PERSIAPAN PROYEK
Melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI)
untuk persiapan dan pre-FS, persiapan dokumen
lelang, pemberian bantuanselama proses lelang, dan
pemberian dukunganpemenuhan pembiayaan.
KEMUDAHAN BERUSAHA
DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR
64
Pengembangan
Dunia Usaha dan Pariwisata
Pengembangan 3
Kawasan Pariwisata
(Danau Toba)
Pengembangan 3
Kawasan Industri (KI)
(Sei Mangkei)
Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK)
KEK Maloy Batuta Trans-
Kalimantan (MBTK)
• Persiapan Pembangunan Jalur KA Siantar – Parapat• Pembangunan Terminal/Dermaga Pelabuhan Laut
Belawan Phase I & II (PHLN)• Preservasi dan Pelebaran Jalan Tele - Panguruan -
Nainggolan - Onan Rungu (SBSN)
Belanja KL
BUMN
Pemerintah Daerah
• Pembangunan Jalan Tol Kuala Tanjung -Tebing Tinggi – Pematang Siantar - Parapat
• Dana Alokasi Khusus (Penugasan)• Pembangunan ruas Simpang Silangit-simpang tiga
muara-muara bakkara• APBD• Pembangunan jalan prov/kab/kota• Peningkatan RSUD Dr Hadrianus Sinaga dari kelas
C menjadi kelas B• Pembangunan dermaga khusus pariwisata
Belanja KL
• Preservasi jalan Lintas Timur Sumatera
• Pembangunan Fly Over Seimangke,Pembangunan Jalan KA antara Bandar Tinggi - Kuala Tanjung(SBSN)
KPBU
• Pengembangan Pelabuhan Hub Kuala Tanjung
Belanja KL
• Pembangunan Jalan Akses KEK Maloy
• Pembangunan Tangki Timbun CPO
BUMN
• Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kaltim
Pelaksanaan KORTEK dan KONREG mendorong pengusulan DAK menjadi lebih terarah dan pelaksanaan APBD lebih efektif
dalam mencapai sasaran nasional dan daerah
PERKUATAN INTEGRASI SUMBER PENDANAAN
65
PARTISIPASI SWASTA:
Rp. 1.751,5 T(36,5%)
Kebutuhan Investasi
Infrastruktur*
2015-2019:
Rp. 4.796,2 T
BUMN:Rp. 1.066,2 T
(22,2%)
APBN + APBD:Rp. 1.978,6 T
(41,3%)
Kebutuhan Pendanaan
Infrastruktur
*) Dihitung berdasarkan tingkat kinerja infrastruktur yang diperlukan untuk pencapaian posisi negara berpendapatan menengah (middle income country) pada tahun 2025.Sumber: Bappenas- JICA, 2014: Background Study for RPJMN 2015-2019, Analisa Tim Kementerian PPN/Bappenas
• Kepastian Usaha• Perizinan• Insentif
Peluang Pemanfaatan KPBU: Perpres 38/2015
• Dibentuk Special Purpose Company (SPC) Untuk Proyek Yang Sudah Beroperasi
• Dilakukan Divestasi Saham SPC• Meningkatkan Kemampuan Ekspansi BUMN Tanpa PMN
• Dibentuk SPC Untuk Proyek yang Sedang Disiapkan• Dilakukan Kerjasama dengan Swasta dalam SPC tersebut• Meningkatkan Kemampuan Ekspansi BUMN Tanpa PMN
PMN Untuk Penugasan
SWASTA
PPP
JV BUMN (brownfield)
JV BUMN (greenfield)
BUMN
APBN/APBD
Paradigma Baru Pembangunan Infrastruktur
UPT yang sudah mendapat keuntungandapat di KPBU-kan, sumber APBN adalahlast resource
Terdapat gap 58,7% dipenuhi melalui sumber non-anggaran pemerintah -> PINA (Pembiayaan Investasi Non APBN)
Pola Non KPBU1. Penugasan BUMN2. Pemanfaatan dana perwalian (dana hibah)3. Harmonisasi Program Pemerintah dengan CSR4. Obligasi5. Crowdfunding/Community Based Organization
POLA KPBU
67
Jalan Tol Batang-Semarang
• Jalan tol pertama yang menerapkan skema PPP
• Nilai Proyek sebesar Rp 11 Triliun
• Lembaga Kontraktor Kementerian PUPR
• Badan Usaha PT Jasa Marga Semarang Batang
Jalan Tol Pandaan-Malang
• Nilai Proyek sebesar Rp 6 Triliun
• Masa Konsesi 35 tahun
• Lembaga Kontraktor Kementerian PUPR
• Badan Usaha PT Jasa Marga Pandaan Malang
Jalan Tol Manado-Bitung
• Nilai Proyek sebesar Rp 8.7 Triliun
• Masa Konsesi 40 tahun
• Lembaga Kontraktor Kementerian PUPR
• Badan Usaha PT Jasa Marga Manado Bitung
Jalan Tol Balikpapan-Samarinda
• Nilai Proyek sebesar Rp 10 Triliun
• Masa Konsesi 40 tahun
• Lembaga Kontraktor Kementerian PUPR
• Badan Usaha PT Jasa Marga Balikpapan Samarinda
Source: Indonesia Infrastructure Guarantee Fund
Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) telah menjamin 4 jalan tol yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR
yang dilaksanakan oleh BPJT
KEMUDAHAN BERUSAHA
Jaminan Pemerintah – Proyek Terbaru
5 KETERPADUAAN PERENCANAAN DAN
KESINKRONAN PROGRAM & PEMBIAYAAN
DI KAWASAN PERBATASAN
Bendungan Jatigede
69
WPS 21
WPS 20
WPS 22
WPS 23
Keterangan: Batas provinsi: Batas Kabupaten/Kota: Batas Negara: Jalan Nasional: Jalan Provinsi
Kab. Berau
Kab. Kutai Timur
Kab. Kutai Kartanegara
Kota Bontang
Kab. Kutai Barat
Kab. Paser
Kab. Penajam Paser utara
Kota Samarinda
Kota Balikpapan
Kab. Kapuas Hulu
Kab. Sintang
Kab. Melawi
Kab. Ketapang
Kab. Kayong Utara
Kab. Kubu Raya
Kab. Malinau
Kab. Nunukan
Kab. Bulungan
Kab. Murung Raya
Kab. Barito Utara
Kab. Barito Selatan
Kab. Barito Timur
Kab. Gunung Mas
Kab. Kapuas
Kota Palangkaraya
Kab. Pulang Pisau
Kab. Katingan
Kab. Kotawaringin
Timur
Kab. Kotawaringin
Barat
Kab. Seruyan
Kab. Lamandau
Kab. Sukamara
Kab. Tabalong
Kab. Balangan
Kab. Kotabaru
Kab. Tanah Bumbu
Kab. Tanah Laut
Kab. Hulu Sungai
Utara Kab. Hulu Sungai
Tengah
Kab. Hulu Sungai
Selatan
Kab. Banjar
Kab. Tapin
Kab. BaritoKuala
KotaBanjarmasinKota
Banjarbaru
Kab. Tana Tidung Kota Tarakan
Kab. Sekadau
Kab. Sambas
Kab. Sanggau
Kab. Landak
Kota Pontianak
Kab. Pontianak
Kota Singkawang
Kab. Bengkayang
Kab. MahakamUlu
PROFIL PULAU KALIMANTAN
Kalbar :
PKN Pontinak
PKW Mempawah
PKW Singkawang
PKW SambasPKW
Ketapang
PKW Sintang
PKW Putusibau
PKW Entikong
PKW Sanggau
PKSN Jagoibabang
PKSN Entikong
PKSN Jasa
PKSN Nangabadau
PKSN Paloh Aruk
KI Landak
KI Ketapang
KSPN Sentarum
Pelabuhan Pontianak
Food estate
Kalteng :
PKN Palangkaraya
PKW Kuala Kapuas, PKW Pangkalan Bun
PKW Buntok, PKW Muarataweh
PKW Sampit
KSPN Tanjung Putting
Pelabuhan Sampit
Bandara Muara Taweh : Beringin
Bandara Tebelian : Susilo
Food estate
Kaltara :
PKN Tarakan, PKN Tanjung Selor
PKW Nunukan, PKW Malinau
PKW Tou – Lumbis,
PKSN Nunukan, PKSN Tarakan
PKSN Tou – Lumbis, PKSN Sei Manggaris
PKSN Long Midang, PKSN Long Nawang
PKSN Sei Ular, PKSN Serudong
PKSN Bakalan, PKSN Benuang,
PKSN Long Pujuangan
KSPN Derawan, Bandara Maratua
Kaltim :
PKN Bontang
PKN Samarinda
PKN Tenggarong
PKN Balikpapan
PKW Tanjung Redeb
PKW Sangata
PKW Tanah Paser
PKW Sendawar
PKSN Long Pahangai
Pelabuhan Samarinda
Pelabuhan Balikpapan :
Kariangau
Bandara Samarinda
Baru
Food estate
Pulau Nunukan dan
Pulau Sebatik
Kalsel :
PKN Tanah Laut
PKN Banjar
PKN Banjarmasin
PKN Banjarbaru
PKN Barito Kuala
PKW Amuntai
PKW Martapura
PKW Marabahan
PKW Kota Baru
PKW Kandnagan
PKW Batu Licin
PKW Tanjung
KI Batulicin
KI Jorong
KAWASAN TEMATIK DI PULAU KALIMANTAN (1)
Provinsi Kawasan Tematik Kota/ Kabupaten Kecamatan RKP 2018
Kawasan Perbatasan PKSN Sambas (Aruk) Kab Sambas √
Kawasan Perbatasan PKSN Bengkayang Kab Bengkayang √
Kawasan Perbatasan PKSN Sanggau Kab Sanggau √
Kawasan Perbatasan PKSN Sintang Kab Sintang √
Kawasan Perbatasan PKSN Kapuas Hulu Kab Kapuas Hulu √
Kabupaten Tertinggal Kab Landak √
KI Landak Kab Landak
KI Tayan Kab Sanggau
KI Ketapang Kab Ketapang
KEK Ketapang Kab Ketapang
KEK Pontianak Kota Pontianak
KAPET Khatulistiwa Kab Sanggau
Kawasan Kota Baru Pontianak Kota Pontianak
Kawasan Lumbung Pangan
Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Kab Sambas Kec Pemangkat
Kawasan Pelabuhan Nasional Ketapang Kab Ketapang
Kawasan Pelabuhan Umum Pontianak Kota Pontianak
Kawasan Pelabuhan Internasional HUB Kelas I Pontianak Kota Pontianak
Kawasan Bandar Udara Pengumpul Tebelian Kab Sintang
Kawasan Pelabuhan ASDP Ciremai Kab Sambas
Kawasan Perdesaan Strategis Segedong Kab Mempawah
Kawasan Kota Terpadu Mandiri Gerbang Kayong Kab Kayong Utara
KSPN Tanjung Puting Kab Kotawaringin Barat
KAPET DAS Kakap Kota Palangkaraya
KAPET DAS Kakap Kab Pulang Pisau
Kawasan Penanganan Khusus Tanjung Putting Kab Kotawaringin Barat √
Kawasan Pelabuhan Umum Sampit Kab Kotawaringin Timur
Kawasan Perdesaan Strategis Kuala Kurun Kab Gunung Mas
KI Jorong Kab Tanah Laut
KI Batulicin Kab Tanah Bumbu
KEK Batulicin Kab Tanah Bumbu
KAPET Batulicin Kab Tanah Bumbu
Kawasan Metropolitan Banjarbakula Kota Banjarmasin
Kawasan Metropolitan Banjarbakula Kab Banjarbaru
Kawasan Metropolitan Banjarbakula Kab Banjar
Kawasan Metropolitan Banjarbakula Kab Barito Kuala
Kawasan Metropolitan Banjarbakula Kab Tanah Laut
Kawasan Kota Baru Banjarbaru Kota Banjarbaru
Kawasan Lumbung Pangan
Pelabuhan Utama Internasional Trisakti Banjarmasin Kota Banjarmasin
Kawasan Pelabuhan Nasional Batulicin Kab Tanah Bumbu
Kawasan Perdesaan Strategis Halong Kab Balangan
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN TENGAH
KAWASAN TEMATIK DI PULAU KALIMANTAN (2)
Provinsi Kawasan Tematik Kota/ Kabupaten Kecamatan RKP 2018
KI Jorong Kab Tanah Laut
KI Batulicin Kab Tanah Bumbu
KEK Batulicin Kab Tanah Bumbu
KAPET Batulicin Kab Tanah Bumbu
Kawasan Metropolitan Banjarbakula Kota Banjarmasin
Kawasan Metropolitan Banjarbakula Kab Banjarbaru
Kawasan Metropolitan Banjarbakula Kab Banjar
Kawasan Metropolitan Banjarbakula Kab Barito Kuala
Kawasan Metropolitan Banjarbakula Kab Tanah Laut
Kawasan Kota Baru Banjarbaru Kota Banjarbaru
Kawasan Lumbung Pangan
Pelabuhan Utama Internasional Trisakti Banjarmasin Kota Banjarmasin
Kawasan Pelabuhan Nasional Batulicin Kab Tanah Bumbu
Kawasan Perdesaan Strategis Halong Kab Balangan
Kawasan Pulau Kecil Terluar- Pulau Sebatik Kab. Nunukan √
Kawasan Pulau Kecil Terluar-Pulau Gosong Makasar Kab. Nunukan √
Kawasan Perbatasan PKSN Malinau (Long Nawang) Kab Malinau √
Kawasan Perbatasan PKSN Nunukan Kab Nunukan √
Kawasan Pulau Kecil Terluar Pulau Sebatik Kab. Nunukan √
Kawasan Pulau Kecil Terluar Pulau Gosong Makasar Kab. Nunukan √
KI Tanah KuningKab Bulungan (Perkotaan Tanjung
Selor)√
KI Tarakan Kota Tarakan
KEK Tarakan Kota Tarakan
Kawasan Kota Baru Tanjung SelorKab Bulungan (Perkotaan Tanjung
Selor)
Kawasan Pelabuhan Internasional Tarakan Kota Tarakan
Kawasan Pelabuhan Nasional Nunukan Kab Nunukan
Kawasan Perdesaan Strategis Malinau (Desa Pulau Sapi) Kab Malinau
Kawasan Kota Terpadu Mandiri Sebatik Kab. Nunukan
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN UTARA
KAWASAN TEMATIK DI PULAU KALIMANTAN (3)
Provinsi Kawasan Tematik Kota/ Kabupaten Kecamatan RKP 2018
Kawasan Pulau Kecil Terluar- Pulau Maratua Kab. Berau √
Kawasan Pulau Kecil Terluar- Pulau Sambit Kab. Berau √
Kawasan Perbatasan PKSN Mahakam Ulu Kab Mahakam Ulu √
Kawasan Pulau Kecil terluar Pulau Maratua Kab. Berau √
Kawasan Pulau Kecil terluar Pulau Sambit Kab. Berau √
KI Berau Kab Berau √
KI Karingau Kota Balikpapan
KI Bontang Kota Bontang
KEK Maloy (MBTK) Kota Bontang √
KAPET Sasamba (Samarinda, Sanga-sanga, Muara Jawa,
Balikpapan)Kota Samarinda
KAPET Sasamba (Samarinda, Sanga-sanga, Muara Jawa,
Balikpapan)Kab Kutai Kertanegara
KAPET Sasamba (Samarinda, Sanga-sanga, Muara Jawa,
Balikpapan)Kota Balikpapan
Kawasan Perkotaan PKN Balikpapan-Tenggarong-
Samarinda-BontangKota Balikpapan
Kawasan Perkotaan PKN Balikpapan-Tenggarong-
Samarinda-BontangKab Kutai Kertanegara
Kawasan Perkotaan PKN Balikpapan-Tenggarong-
Samarinda-BontangKota Samarinda
Kawasan Perkotaan PKN Balikpapan-Tenggarong-
Samarinda-BontangKota Bontang
Kawasan Pelabuhan HUB Semayang Kota Balikpapan
Kawasan Bandar Udara Internasional Sepinggan Kota Balikpapan
Kawasan Pelabuhan Nasional Tanjung Sangata Kab Kutai Timur
Kawasan Pelabuhan ASDP Penajam Paser Utara Kab Penajam Paser Utara
Kawasan Pelabuhan Ferry Karingau Kota Balikpapan
Kawasan Pelabuhan Utama Samarinda Kota Samarinda
Kawasan Bandar Udara Pengumpul Samarinda Baru Kota Samarinda
Kawasan Perdesaan Strategis Loa Kulu kab Kutai Kertanegara
KALIMANTAN TIMUR
PROGRAM 2018 WILAYAH PERBATASAN KALIMANTAN
Pembangunan Jalan Paralel Perbatasan Ruas Nanga Era BtsKaltim Zeni (107 Km)
• BATAS KALBAR TIONG OHANG ZENI 1 (28 Km)• LONG PAHANGAI LONG BOH ZENI 2 (24 Km)• TIONG OHANG LONG PAHANGAI 1-4• BATAS KALBAR TIONG OHANG PENINGKATAN
1 (40 Km)• LONG PAHANGAI LONG BOH PENINGKATAN
1-2
• Pembangunan jalan Bts Kec Siding Seluas Bts Kec Sekayan Entikong (48 Km)
• Pembangunan BG Perbatasan Kab Sambas
Pembangunan rumah
khusus Kab. Mahakam
Ulu
• Pembangunan BG Perbatasan Kab Sanggau
• Pembangunan BG Perbatasan Kab Kapuas Hulu
• Pembangunan TPA Sanitary Landfill Kab. Sintang
• Pengembangan Infrastruktur Permukiman Perbatasan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu
PEMBANGUNAN JALAN LONG NAWANG LONG PUJUNGAN BUKA HUTAN
• Pembangunan SPAM Kec Samarinda Utara
PROGRAM KETERPADUAN WPS 20 KETAPANG- SAMBAS TAHUN 2018
BSPS Kab Bengkayang Kec Suti Semarang Lembah Bawang