Saran & Pengaduan Kementrian PUPR

Banyuwangi, 18 Januari 2021

Kepada Yth,

Pokja Pemilihan 55 BP2JK Wilayah Bali TA 2021

Di tempat.

Dengan hormat,

Bersama ini kami menyanggah atas alasan digugurkannya penawaran kami,

1. Gugur Kewajaran Harga (Upah Pekerja Rp. 37.138,00; Tukang Batu Rp. 43.332,00; Mandor Rp. 55.702,00 < UMP Rp.99.760,00 Dalam LDP tidak mensyaratkan menggunakan UMP 2. Koefisien Upah pada Analisa Pasangan Batu Kali 1 Pc : 4 Psr menggunakan molen tidak sesuai AHSP sehingga ketika diinput harga UMP dan koefisien AHSP ke formula kewajaran harga maka harga penawaran menjadi lebih tinggi ). Kami tidak menggunakan UMP karena tidak di persyaratkan dalam LDP 3. Tidak memberikan dukungan harga material (batu belah, pasir pasang, semen) sehingga harga dasar dikembalikan ke HPS yang disusun PPK yang mengakibatkan harga penawaran menjadi lebih tinggi. Pokja Tidak memahami IKP 29.14. Evaluasi Harga: b. 3) Klarifikasi/evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah nilai nominal 80%

(delapan puluh persen) HPS dengan ketentuan: a) Untuk harga satuan: i. Peserta menyampaikan

Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan bukti pendukung; ii. Rincian Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan

bukti pendukunghanya digunakan untuk evaluasi kewajaran harga penawaran dan tidak dapat

digunakan sebagai dasar pengukuran dan pembayaran pekerjaan; iii. Pokja melakukan klarifikasi

terhadap Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan bukti pendukung yang disampaikan peserta dengan

meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/koefisien, harga satuan dasar meliputi harga upah, bahan,

dan peralatan dari harga satuan penawaran sekurangkurangnya pada setiap mata pembayaran

utama; iv. Hasil penelitian digunakan untuk menghitung kewajaran harga tanpa memperhitungkan

keuntungan yang ditawarkan; dan v. Harga dalam Analisa Harga Satuan dan bukti harga satuan dasar

yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan digunakan untuk menghitung total harga

penawaran;

4. Tidak menandatangani Surat Pernyataan bersedia memberikan Jaminan Pelaksanaan 5% x HPS

sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Tender untuk penawaran di bawah 80% terhadap HPS.

Kami tidak menanda tangani itu Karena pokja telah melakukan penyimpangan terhadap ketentuan

dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa

pemerintah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

dari awal klarifikasi pokja sudah mencari cari kesalahan yang tidak berdasarkan aturan dokumen

untuk menggugurkan

Dan perlu di ketahui oleh Pokja bahwa :

1.Di saat yang sama , penawaran kami yang ada di no.urut 4 pada paket pekerjaan Pantai Ped (Nusa

Penida) di Kabupaten Klungkung pada Pokja Pemilihan 49 BP2JK Wilayah Bali TA 2021 pada saat

klarifikasi ( ON LINE ) tidak digugurkan bahkan menjadi calon pemenang 3 , padahal harga satuan

upah tidak sesuai dengan UMP.

2. mengapa Pokja 55 tidak berinisiatif klarifikasi itu dilakukan dengan ON LINE justru OFF LINE di saat

pandemi corona sedang berlangsung parah di Bali, dengan penekanan bila tidak hadir off line akan

digugurkan.

3. Pokja melanggar Peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia;

Tujuan pemberian penjelasan adalah untuk memperjelas ruang lingkup paket pengadaan serta syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan, sehingga terdapat kesamaan pemahaman antara Pokja Pemilihan dan Peserta, sekaligus untuk mendapatkan masukan kemungkinan adanya koreksi atas Dokumen Pemilihan.

Dalam hal hasil pemberian penjelasan dan/atau pertanyaan tertulis yang disampaikan oleh Peserta mengakibatkan perubahan Dokumen Pemilihan, maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan.

Namun ketika ada yang bertanya Untuk upah tenaga kerja apa mengikuti UMP atau UMK, karena

proyek lokasinya berada di kabupaten,

Pokja Menjawab : Upah tenaga kerja pekerjaan bukan bagian dari dokumen pemilihan, format

analisa harga satuan sesuai ketentuan BAB XIII. PETUNJUK EVALUASI KEWAJARAN HARGA

Mengapa pokja tidak menjawab dengan tegas UMP, agar ada persamaan persepsi dg penyedia jasa ?

6. Pokja melanggar Peraturan Presiden RI nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah; Bagian Ketiga Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 6 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

a. efisien; b. efektif; c. transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. adil; dan g. akuntabel.

7. Pokja melanggar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 14 Tahun

2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia

Pasal 93 (1) Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang melakukan post bidding pada setiap tahapan

dalam evaluasi penawaran. (2) Post bidding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

tindakan menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang

telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan/atau substansi dokumen penawaran setelah batas

akhir pemasukan dokumen.

Demikian sanggahan dari kami agar tender ini di evaluasi ulang karena sudah cacat dan pokja harus

konsisten mengikuti aturan yang berlaku pada standard dokumen Pemilihan secara sehat ,sportif

dan kompetitif, tidak diskriminatif .

Dan Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami, CV.DAMAR WULAN Sayudi / Direktur Tembusan : Inspektorat Jendral Kementrian PUPR

13/1/2021 LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: (LPSE) [KUALIFIKASI] Undangan Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Tek…

https://lpse.pu.go.id/eproc4/rekanan/inbox/23507878064 1/2

(LPSE) [KUALIFIKASI] Undangan Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga

SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Kepada Yth.CV. DAMAR WULANdiTempat

Kami mengundang Anda untuk menghadiri Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis danHarga terhadap tender

ID Tender 70039064

Nama TenderPemeliharaan Jaringan Berupa PerbaikanBangunan Persungaian Tukad Saba DiKabupaten Buleleng

dengan informasi terkait pembuktian sebagai berikut:

Waktu 14 Januari 2021 09:00 s.d. 14 Januari2021 16:00

Tempat

Kantor Balai Pelaksana Pemilihan JasaKonstruksi (BP2JK) Wilayah Bali Jl.Danau Tamblingan no. 49 KomplekWerdhapura, Sanur Denpasar (OFFLINE)

Yang harus dibawa Klarifikasi/evaluasi kewajaran hargaapabila harga penawaran dibawah nilainominal 80% (delapan puluh persen) HPSdengan ketentuan: a) Untuk harga satuan:i. Peserta menyampaikan AnalisaHargaSatuan Pekerjaan dan buktipendukung; ii. Rincian Analisa HargaSatuanPekerjaan dan bukti pendukunghanya digunakan untuk evaluasikewajaran harga penawaran dan tidakdapat digunakan sebagai dasarpengukuran dan pembayaran pekerjaan;Dalam hal peserta tidak hadir atau tidakmemberikan tanggapan atas permintaan

13/1/2021 LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: (LPSE) [KUALIFIKASI] Undangan Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Tek…

https://lpse.pu.go.id/eproc4/rekanan/inbox/23507878064 2/2

klarifikasi/evaluasi kewajaran harga, makamenggugurkan penawaran. Membawadukungan harga material dan brosur-brosur terkait dengen material yangdiperlukan

Yang harus hadir Wakil peserta yang hadir sesuai denganketentuan di Bab. III. poin 31.9

Demikian penjelasan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,Pokja Pemilihan 55 BP2JK Wilayah Bali TA 2021

Email ini dihasilkan secara otomatis, mohon untuk tidak membalas email ini.

View as a Web Page

Sistem Pengadaan Secara Elektronik

Total Pengunjung: 26.606.175

13 Januari 2021 21:18 WIB

© 2006-2021 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

SPSE v4.3u20191009