STRATEGI PERBAIKAN INFRASTRUKTUR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

TUGAS MATA KULIAH KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

IDENTIFIKASI STRATEGI PERBAIKAN INFRASTRUKTUR PERUMAHAN DAN

PERMUKIMAN

Dosen Pengampu:

Ir. Winny Astuti, M.Sc, Ph.D

Ir. Ana Hardiana, MT

Anggota Kelompok:

1. Yohanita P.S (I0611026)

2. Anggit Pratama (I0612003)

3. Dina Arifia (I0612012)

4. Erlana Citra P. K. (I0612016)

5. Fachrul Fadilla (I0612017)

6. Isandi Nurul H. (I0612025)

7. Nur Laila Fitriana (I0612033)

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

JURUSAN ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2015

1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah dan fasilitas perumahan yang memadai merupakan kebutuhan pokok

yang sangat penting bagi manusia dalam melangsungkan kehidupannya. Di

beberapa negara yang sedang berkembang, masalah kualitas perumahan dan fasilitas

pemukiman di kota-kota besar sangat terasa. Hal ini disebabkan oleh pertambahan

penduduk kota dan terbatasnya lahan yang diperuntukkan bagi perumahan yang

memadai.

Dalam dasar-dasar perencanaan perumahan harus memperhatikan standar

sarana dan prasarana lingkungan perumahan. Sarana perumahan meliputi sarana

pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan RTH. Sedangkan prasarana perumahan

adalah drainase, persampahan, sanitasi, air bersih, listrik, telepon, dan jalan

(Surtiani, 2006). Pembangunan sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat

penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta kesatuan dan

persatuan bangsa terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan

komunikasi di antara kelompok masyarakat serta mengikat dan menghubungkan

antarwilayah. Pembangunan sarana dan prasarana yang sesuai diharapkan dapat menjadi

motor penggerak pertumbuhan perekonomian nasional dan mendukung daya saing

nasional secara global.

Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang mengandalkan sektor perumahan

untuk mengangkat perekonomian. Luas wilayah Kota Surakarta sebesar 4.404 ha yang

terdiri dari lima wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar

Kliwon, Jebres dan Banjarsari. Penggunaan lahan terbesar di Kota Surakarta

digunakan untuk perumahan yaitu sebesar 2.810 ha. Hal ini disebabkan oleh

meningkatnya kebutuhan masyarakat di Surakarta terhadap perumahan. Peningkatan

kebutuhan tersebut yang tidak diimbangi dengan standar pelayanan perumahan dan

permukiman berdampak terhadap buruknya fasilitas infrastruktur perumahan yang ada

di Surakarta. Beberapa masalah terkait sarana dan prasarana di Surakarta antara lain

sering terjadi banjir dan genangan akibat tidak berfungsinya saluran drainase, akses

PDAM yang belum menjangkau ke berbagai kawasan yang ada di Kota Surakarta dan

pelayanan air limbah yang masih buruk serta berbagai masalah yang terkait yang perlu

ditangani oleh pihak yang berwenang.

Oleh karena itu, diperlukan berbagai strategi yang berskala kota dan

terintegrasi antar sector pembangunan dengan pendekatan holistik yang

mensinergikan perencanaan spasial dan perencanaan pembangunan khususnya

dalam bidang pembangunan permukiman dan infrastruktur. Sehingga pada akhirnya

strategi ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan

prioritas pembangunan daerah perkotaan, yang diharapkan dapat membantu

mengoptimalkan alokasi dana pembangunan secara akurat dan rasional. Selain itu, dapat

2

mengurangi berbagai masalah infrastruktur perumahan dan permukiman yang ada di

Kota Surakarta.

1.2 Penentuan Kawasan Prioritas

Dalam SPPIP Kota Surakarta Tahun Anggaran 2012, penentuan kawasan-

kawasan prioritas pembangunan permukiman dan infratsruktur perkotaan di Kota

Surakarta menggunakan metode utama yaitu metode skoring/pembobotan dengan

menggunakan metode delphi. Metode tersebut digunakan dengan menilai kondisi

kawasan berdasarkan kriteria dan indikator yang dijadikan parameter. Adapun proses

analisis dalam menentukan kawasan prioritas secara lengkap adalah sebagai berikut:

a. Hasil identifikasi isu strategis, potensi, permasalahan dan tantangan pembangunan

permukiman dan infrastruktur permukiman Kota Surakarta (diuraikan pada bab

sebelumnya).

b. Identifikasi tipologi dan karakteristik permukiman yang berkembang di Kota

Surakarta (diuraikan dalam bab sebelumnya).

c. Merumuskan kriteria dan indikator yang digunakan dalam penentuan kawasan

prioritas. Kriteria dan indikator yang digunakan didasarkan pada hasil identifikasi

potensi dan permasalahan, karakteristik permukiman yang berkembang, serta

mempertimbangkan kriteria dari sisi akademis (teori).

d. Melakukan analisis pembobotan (skoring) guna menentukan prioritas kawasan.

dengan unit kelurahan (dianalisis seluruh kelurahan yang ada di wilayah

administrasi Kota Surakarta). Hasil dari analisis ini adalah urutan prioritas

kawasan kelurahan.

e. Berdasarkan hasil urutan prioritas masingspasial), selanjutnya dikelompokkan ke

dalam zona atau kawasan, dengan mempertimbangkan:

Kedekatan antar kelurahan terkait dengan sistem jaringan infrastruktur

permukiman,

Didasarkan urutan skor tertinggi dengan kelompok interval yang tidak

terlalu jauh perbedaannya,

Kesamaan karakteristik wilayah dan permasalahan permukiman yang ada,

Luas kawasan ± 500 Ha

Tipologi perkembangan kepadatan kawasan

Kebijakan pembangunan permukiman Kota Surakarta

Metode dalam perumusan Kawasan Prioritas yang terdapat dalam SPPIP tersebut

dapat dilihat pada bagan berikut ini:

3

Gambar 1.1 Metode Perumusan Kawasan Prioritas

Sumber: SPPIP Kota Surakarta

Berdasarkan sintesa kriteria yang telah disusun dari pedoman pembangunan

permukiman dan infrastruktur, disusun kriteria dan indikator penentuan kawasan

permukiman prioritas yang disesuaikan dengan karakteristik perkembangan

permukiman di Kota Surakarta. Adapun kriteria dan indikator penentuan kawasan

permukiman prioritas SPPIP Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

1) Urgenitas Penanganan

Dipertimbangkan sebagai penentuan penilaian kawasan berdasarkan tingkat

kepentingan atau kemendesakan penanganan yang harus dilakukan. Kriteria

penilaian dalam urgenitas penanganan mencakup:

Tingkat kepadatan penduduk

Tingkat kepadatan penduduk mengindikasikan tingkat kepentingan penanganan

suatu permasalahan untuk dilakukan. Semakin tinggi kepadatan penduduk di

suatu kawasan, maka akan semakin mendesak permasalahan untuk ditangani.

Kepadatan yang dihitung merupakan kepadatan netto, yaitu jumlah penduduk

(jiwa) dibagi dengan luas permukiman (Ha) yang ada di masing-masing

kelurahan. Adapun klasifikasi kepadatan penduduk sebagai parameter yaitu:

- kepadatan rendah < 50 jiwa/Ha

- kepadatan sedang 50 - 150 jiwa/Ha

- kepadatan tinggi 150 – 250 jiwa/Ha

- kepadatan sangat tinggi > 250 jiwa/Ha

Kawasan permukiman yang berada dalam kawasan rawan bencana

Kawasan permukiman yang berada pada daerah rawan bencana

mengindikasikan semakin penting penanganan untuk dilaksanakan. Parameter

4

yang digunakan adalah kawasan rawan bencana sesuai dengan yang tercantum

dalam RTRW Kota Surakarta 2011-2031 dalam hal ini adalah kawasan rawan

banjir.

2) Kesesuaian Kawasan dengan Kebijakan Pembangunan Kota

Kawasan permukiman prioritas yang dipilih nantinya dipertimbangkan memiliki

tingkat kepentingan penanganan dalam kaitannya dengan pembangunan kota

secara luas, sehingga kesesuaian kawasan dengan kebijakan pembangunan kota

dipandang sebagai suatu komponen penilaian yang penting. Adapun kriteria

dalam komponen ini meliputi:

Kedudukan kawasan dalam pembangunan dan pengembangan kota

Kedudukan kawasan mengindikasikan tingkat kepentingan kawasan, dalam hal

ini apakah kawasan merupakan kawasan strategis atau tidak, dalam lingkup

pembangunan kota. Parameter penilaian didasarkan pada kawasan strategis

sesuai dengan arahan dalam RTRW Kota Surakarta Tahun 2011-2031, yaitu:

- Kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi

- Kawasan strategis kepentingan sosial budaya

- Kawasan strategis kepentingan lingkungan

- Kawasan strategis kepentingan ilmu pengetahuan

Kesesuaian kawasan dengan fungsi tata ruang

Dalam hal ini dimnilai apakah kawasan permukiman menempati lahan yang

sesuai dengan fungsi peruntukan yang telah ditetapkan dalam tata ruang.

Parameter penilaian didasarkan pada status lahan kawasan, apakah kawasan

permukiman berada pada kawasan legal atau ilegal.

3) Karakteristik Permukiman

Didasarkan pada karakteristik perkembangan permukiman yang ada di Kota

Surakarta. Parameter penilaian antara lain:

Permukiman tradisional, yang berada pada kawasan bersejarah dengan nilai

historis tinggi,

Permukiman kumuh, dengan kondisi kawasan yang memiliki degradasi

lingkungan,

Permukiman perbatasan Kota Surakarta dengan kabupaten disekitarnya sebagai

gerbang masuk kota.

4) Dominasi Permasalahan Infrastruktur di Bidang Keciptakaryaan

Kondisi infrastruktur merupakan indikator utama penentuan kawasan permukiman

prioritas. Kriteria penilaian didasarkan pada tingkat pelayanan dan

permasalahannya. Adapun indikator dan parameter penilaian adalah sebagai

berikut:

Kondisi jalan lingkungan permukiman

Adapun yang dinilai adalah kualitas kondisi jalan, sesuai dengan SPM

jalan yaitu 60%, maka parameter penilaian jalan adalah sebagai berikut:

Kondisi baik apabila 80% kondisi jalan pada kawasan berada dalam

kondisi baik dan tidak mengalami kerusakan

5

Kondisi sedang, apabila 60% kondisi jalan pada kawasan baik, dan

sebagian mengalami kerusakan

Kondisi rusak, apabila kurang dari 50% kondisi jalan pada kawasan baik.

Kondisi drainase kawasan permukiman

Indikator penilaian adalah tersedianya sistem jaringan drainase kawasan,

kondisi saluran drainase pada kawasan, serta mempertimbangkan genangan

dan banjir yang ada, sesuai dengan SPM yaitu 50%, maka parameter

penilaiannya adalah sebagai berikut:

Kondisi baik apabila 80% sistem jaringan dan saluran drainase berfungsi

dengan baik, dan tidak ada banjir atau genangan

Kondisi sedang, apabila 50% sistem jaringan dan saluran drainase berfungsi

dengan baik

Kondisi kurang, apabila lebih dari 50% saluran tidak dapat berfungsi dengan

baik, dan ada banjir atau genangan.

Kondisi persampahan kawasan permukiman

Indikator penilaian yaitu kondisi persampahan kawasan permukiman,

dengan indikator yang digunakan adalah keberadaan TPS yang mampu

mewadai timbulan sampah pada kawasan, serta pengelolaan sampah yang

ada baik pemerintah maupun masyarakat. berdasarkan SPM persampahan

adalah 70%, sehingga, parameter penilaian adalah:

Kondisi baik apabila 70% kawasan terlayani sampah, dan terdapat TPS yang

memadai pada kawasan

Kondisi sedang, apabila 50% penduduk terlayani sampah

Kondisi kurang, apabila lebih dari 50% penduduk belum terlayani sampah

Kondisi Infrastruktur air bersih kawasan permukiman

Berdasarkan kondisi di masing-masing kelurahan, indikator yang digunakan

dalam penilaianadalah penggunaan sumber air pribadi, baik PDAM maupun

sumur pribadi, dikarenakan penggunaan air pribadi dapat meminimalkan resiko

gangguan kesehatan. Sesuai dengan SPM air minum adalah sangat buruk 40%;

buruk 50%; sedang 70%; baik 80%; dan sangat baik 100%;maka parameter

yang digunakan dalam penilaian adalah:

Kondisi baik apabila 80% penduduk terlayani air bersih

Kondisi sedang apabila 50-70% penduduk terlayani air bersih

Kondisi kurang apabila <50% penduduk terlayani air bersih

Kondisi Infrastruktur air limbah kawasan permukiman

Indikator penilaian kondisi infrastruktur air limbah pada kawasan

didasarkan pada prioritas penanganan sanitasi (priority setting penanganan

sanitasi) Kota Surakarta yang ada pada kebijakan pembangunan kota.

Dalam prioritas sanitasi kota, kawasan dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu:

Kawasan dengan resiko sanitasi tinggi, dalam hal ini merupakan

kawasan desanitasi paling bermasalah

6

Kawasan dengan resiko sanitasi sedang

Kawasan dengan resiko sanitasi kurang

Kawasan dengan resiko sanitasi rendah

5) Kontribusi Penanganan terhadap Pengembangan Kota

Kawasan permukiman prioritas yang akan ditentukan, diindikasikan memiliki

pengaruh terhadap pengembangan kota, sehingga indikator penanganan yang

digunakan adalah seberapa besar manfaat atau pengaruh dari penanganan

permasalahan yang dilakukan terhadap pengembangan kota. Adapun indikator

yang digunakan adalah:

Kontribusi ekonomi, dengan parameter penanganan permasalahan akan

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan

Kontribusi sosial, dengan parameter penanganan permasalahan akan

berpengaruh terhadap peningkatan kondisi sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil kajian terhadap beberapa kebijakan serta dokumen, diperoleh

kawasan prioritas yang terdiri dari beberapa kelurahan. Dimana Kawasan Prioritas yang

ditetapkan merujuk pada kawasan Kota Surakarta bagian timur hingga selatan.

Gambar 1.2 Penentuan Kawasan Prioritas Kota Surakarta

Sumber: SPPIP Kota Surakarta Tahun Anggaran 2012

Dari bagan dan penjelasan yang telah disebutkan di atas, maka Kota Surakarta

memiliki empat Kawasan Prioritas yang terkait dengan pembangunan permukiman dan

infrastruktur permukiman di Kota Surakarta. Keempat Kawasan Prioritas tersebut yaitu

Kawasan Prioritas I yang meliputi Joyotakan, Semanggi, Pasar Kliwon, Danukusuman,

dan Joyosuran; Kawasan Prioritas II meliputi Sangkrah, Kedunglumbu, Gadegan, Sewu,

dan Pucangsawit; Kawasan Prioritas III meliputi Laweyan, Pajang, dan Bumi; serta

Kawasan Prioritas IV meliputi sebagian Mojosongo dan sebagian Jebres. Dimana

keempat Kawasan Prioritas tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

1.3 Pemilihan Lokasi Objek Kajian

Kawasan prioritas yang telah ditetapkan dari metode skoring dengan

menggunakan kriteria seperti yang dijelaskan di atas, selanjutnya akan dilakukan

7

penilaian kembali dengan menggunakan beberapa kriteria. Dimana kriteria tersebut

akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan lokasi objek kajian yang terkait

dengan perbaikan sarana dan prasarana. Alur menetapkan lokasi objek kajian terkait

perbaikan sarana dan prasarana dapat dilihat seperti pada bagan berikut ini:

Gambar 1.3 Alur Penetapan Lokasi Objek Kajian

Sumber: Analisa Kelompok

Dalam penetapan lokasi objek kajian terkait perbaikan sarana dan prasarana yang

ada di Kota Surakarta, mempertimbangkan tiga kriteria. Dimana ketiga kriteria tersebut

diharapkan mampu menghasilkan lokasi objek kajian yang sesuai dengan topik

perbaikan sarana dan prasarana. Ketiga kriteria tersebut yaitu:

1) Tingkat Permasalahan

Tingkat permasalahan akan sangat penting untuk dipertimbangkan karena

semakin besar tingkat permasalahannya, maka harus semakin cepat diselesaikan

agar tidak menimbulkan masalah lainnya. Sehingga Kawasan Prioritas dipilih

merupakan Kawasan Prioritas yang memiliki permasalahan yang kompleks dan

mendesak untuk diselesaikan.

2) Potensi untuk Dimanfaatkan

Potensi yang dimiliki oleh Kawasan Prioritas akan sangat berguna bagi kawasan

tersebut apabila potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan utnuk menyelesaikan

permasalahan-permasalahan yang ada di kawasan tersebut dan mampu

mengembangkan kawasan tersebut. Sehingga Kawasan Prioritas yang akan dipilih

harus memiliki lebih banyak potensi untuk dimanfaatkan dalam menyelesaikan

permasalahan yang ada serta mampu mendukung tercapainya arahan kebijakan

yang telah ditetapkan pada kawasan tersebut.

3) Prospek yang Dimiliki

Prospek yang dimiliki oleh setiap Kawasan Prioritas akan berbeda-beda,

tergantung pada arahan kebijakan yang telah ditetapkan pada kawasan tersebut.

Prospek suatu kawasan akan sangat dipengaruhi oleh potensi dan permasalahan

yang ada di kawasan tersebut.

8

Gambar 1.4 Penentuan Lokasi Objek Kajian Terpilih


Berdasarkan kriteria penetapan lokasi objek kajian yang telah didapatkan di atas,

selanjutnya dipilih Kawasan Prioritas yang paling memiliki kesesuaian dengan ketiga

kriteria tersebut. Kawasan Prioritas yang dinilai paling sesuai dengan kriteria tersebut

adalah Kawasan Prioritas I yang meliputi Joyotakan, Semanggi, Pasar Kliwon,

Danukusuman, serta Joyosuran.

Gambar 1.5 Lokasi Objek Kajian Terpilih


9

1.4 Rumusan masalah

a. Apa saja isu/ permasalahan infrastruktur perumahan permukiman yang ditangani

di Kawasan Prioritas I?

b. Bagaimana teori dan kebijakan terkait strategi perbaikan infrastruktur perumahan

permukiman di Kawasan Prioritas I?

c. Bagaimana implementasi terkait strategi perbaikan infrastruktur perumahan

permukiman di Kawasan Prioritas I?

d. Apakah terjadi kesesuaian antara teori dan kebijakan dengan implementasi terkait

strategi perbaikan infrastruktur perumahan permukiman di Kawasan Prioritas I?

1.5 Tujuan

Mengetahui kesesuaian antara kebijakan dan teori perumahan permukiman

dengan implementasi perbaikan infrastruktur di Kawasan Prioritas I.

1.6 Sasaran

a. Mengidentifikasi isu/ permasalahan infrastruktur perumahan permukiman yang

ditangani di Kawasan Prioritas I

b. Mengidentifikasi teori dan kebijakan terkait strategi perbaikan infrastruktur

perumahan di Kawasan Prioritas I

c. Mengidentifikasi implementasi terkait strategi perbaikan infrastruktur perumahan

di Kawasan Prioritas I

d. Membandingkan teori dan kebijakan dengan implementasi terkait perbaikan

infrastruktur perumahan di Kawasan Prioritas I

1.7 Metodologi penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Pemilihan pendekatan kualitatif ini didasarkan pada permasalahan yang sedang di teliti,

yaitu terkait dengan infrastruktur perumahan di Kota Surakarta. Data yang dibutuhkan

dalam penilitian ini diantaranya:

a. Data primer, merupakan data yang bersifat tidak tertulis dan diperoleh langsung

dari sumbernya. Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan cara wawancara

dengan instansi terkait, menyebar kuisioner/angket dan observasi lapangan.

b. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dengan menyalin atau mengutip

data yang sudah ada. Data ini diperoleh dari studi literature, makalah, jurnal, atau

data tertulis dari instansi terkait.

10

Tabel 1.1 Desain Survey

No.

Sasaran

Teori Kebutuhan Data

Jenis Data Teknik

Pengumpulan

Data

Sumber Primer Sekunder

1.

Mengidentifikasi

isu/ permasalahan

infrastruktur

perumahan

permukiman yang

ditangani di

Kawasan

Prioritas I

Pasarana

permukiman

Kebijakan

peningkatan

prasarana

permukiman

Komponen

perumahan

permukiman

Arah kebijakan dan

strategi perbaikan

prasarana

permukiman

V V Studi

Literatur

BAPPEDA,

Kecamatan,

Kelurahan

Potensi-Masalah

prasarana

permukiman V V

Studi

Literatur,

Wawancara

BAPPEDA,

Kecamatan,

Kelurahan

2. Mengidentifikasi

teori dan

kebijakan terkait

strategi perbaikan

infrastruktur

perumahan di

Kawasan

Prioritas I

Teori perumahan

permukiman

Kebijakan

peningkatan

prasarana

permukiman

Undang-undang

perumahan

permukiman

Kebijakan terkait

pengadaan

prasarana

perumahan

permukiman

V V

Studi

Literatur,

Wawancara

BAPPEDA,

Kecamatan,

Kelurahan

Kondisi jaringan

drainase

Sistem pengelolaan

sampah

Sistem penyediaan

air bersih

Sistem pengelolaan

air limbah

V V

Studi

Literatur,

Wawancara

DPU,

Kecamatan,

Kelurahan

3.

Mengidentifikasi

implementasi

terkait strategi

perbaikan

infrastruktur

perumahan di

Kawasan

Prioritas I

Tujuan

pembangunan

prasarana

permukiman

Perbaikan prasarana

permukiman

Peraturan terkait

perumahan dan

permukiman

Kebijakan dan

strategi nasional

perumahan

permukiman

Peran serta

masyarakat dalam

pembangunan

prasaranna

permukiman

V V Wawancara

DPU,

Kecamatan,

Kelurahan

Program-program

perbaikan prasarana

V V

Studi

Literatur,

Wawancara

DPU,

BAPPEDA,

BINA

MARGA,

Kecamatan,

Kelurahan

4. Membandingkan

teori dan

kebijakan dengan

implementasi

perbaikan

prasarana

perumahan di

Kawasan

Prioritas I

Kebijakan dan

strategi nasional

perumahan

permukiman

Perbaikan

prasarana

permukiman

Kebijakan

peningkatan

Prasarana

permukiman

Standar Pelayanan

Minimum Sarana

Prasarana

Perumahan

Permukiman

V Studi

Literatur DPU

Realisasi program

perbaikan prasarana V

V

Studi

Literatur,

Wawancara

DPU,

BAPPEDA,

Kecamatan,

Kelurahan

Peran serta

masyarakat pada

pembangunan

prasarana

V V Wawancara

DPU,

Kecamatan,

Kelurahan

11

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.

Deskriptif adalah upaya dalam rangka menggambarkan dengan cara mengumpulkan

informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya pada

saat penelitian dilakukan (Arikunto, 1993-309). Metode analisis dilakukan dengan cara

menggambarkan secara tertulis data-data yang telah didapat dan diolah, menguraikan

dan menafsirkan data tersebut. Selanjutnya teknik analisis yang digunakan dalam

penelitian ini adalah dengan cara analisis non-statistik, yaitu data yang bersifat kualitatif

digambarkan dan diuraikan serta dijelaskan dalam bentuk kalimat dan dibandingkan

dengan standar ataupun kriteria yang telah di tetapkan.

12

BAB 2

KAJIAN LITERATUR DAN KEBIJAKAN

2.1 Teori terkait Strategi Perbaikan Infrastruktur Permukiman

Budiharjo (1993) menyatakan bahwa yang sering terabaikan padahal sangat

penting artinya bagi kelayakan hidup manusia penghuni lingkungan perumahan

permukiman adalah sarana dan prasarana, yang meliputi:

• Pelayanan Sosial (social services), seperti sekolah, klinik, puskesmas, rumah sakit

yang pada umumnya disediakan oleh pemerintah.

• Fasilitas Sosial (social facilities), seperti tempat peribadatan, persema-yaman,

gedung pertemuan, lapangan olahraga, tempat bermain/ruang terbuka, pertokoan,

pasar, warung, kakilima dan sebagainya.

• Prasarana lingkungan meliputi jalan dan jembatan, air bersih, jaringan listrik,

jaringan telepon, jaringan air kotor dan persampahan.

Komarudin (1997, h.92) menyatakan bahwa tujuan pembangunan prasarana

permukiman adalah:

• Meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan, harkat, derajat dan martabat

masyarakat penghuni permukiman yang sehat dan teratur.

• Mewujudkan kawasan kota yang ditata secara lebih baik sesuai dengan fungsinya

sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang kota yang bersangkutan.

• Mendorong penggunaan tanah yang lebih efisien dengan pembangunan rumah

susun, meningkatkan tertib mendirikan bangunan, memudahkan penyediaan

prasarana dan fasilitas lingkungan permukiman yang diper-lukan serta

mengurangi kesenjangan kesejahteraan penghuni dari berbagai kawasan di daerah

perkotaan.

Teori mengenai perbaikan sarana dan prasarana perumahan permukiman menurut

Sinulingga dalam Nova, Elly L. (2010):

• Lokasinya sedemikian rupa sehingga tidak terganggu oleh kegiatan lain,

seperti pabrik, yang pada umumnya dapat memberikan dampak pada pencemaran

udara atau pencemaran lingkungan lainnya.

• Mempunyai akses terhadap pusat-pusat pelayanan, seperti pelayanan kesehatan,

pendidikan, dan perdagangan yang dapat dicapai dengan membuat jalan dan

sarana transportasi di permukiman tersebut. Akses ini juga harus mencapai

perumahan secara individual melalui jalan lokal.

• Mempunyai fasilitas drainase yang dapat mengalirkan air hujan dengan cepat

dan tidak sampai menimbulkan genangan air walaupun hujan yang lebat

sekalipun. Hal ini hanya mungkin jika sistem drainase di permukiman

tersebut dapat dihubungkan dengan saluran pengumpul atau saluran utama

dari sistem perkotaan.

• Mempunyai fasilitas penyediaan air bersih, berupa saluran distribusi yang siap

disalurkan ke masing-masing rumah. Ada juga lingkungan yang belum

mempunyai jaringan distribusi sehingga apabila ingin membangun perumahan

13

harus mengadakan pembangungan jaringan distribusi dulu atau mengadakan

pengolahan air sendiri.

• Dilengkapi dengan fasilitas pembuangan air kotor/ tinja yang dapat dibuat

dengan sistem individual seperti tangki septik dan lapangan rembesan ataupun

tangki septik komunal.

• Pemukiman harus dilayani oleh fasilitas pembuangan sampah secara teratur

agar lingkungan permukiman tetap nyaman.

• Dilengkapi fasilitas umum, seperti taman bermain bagi anak-anak, lapangan

atau taman, tempat ibadah, pendidikan, dan kesehatan yang disesuaikan

dengan skala besarnya permukiman.

• Dilayani oleh jaringan listrik dan telepon.

Menurut Siswono Yudohusodo dalam bukunya yang berjudul Rumah Untuk

Seluruh Rakyat (1991), faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan permukiman

yang dapat dilihat dari 9 aspek, antara lain: letak geografis, kependudukan, sarana dan

prasarana, ekonomi dan keterjangkauan daya beli, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan

teknologi, kelembagaan, dan peran serta masyarakat. Sedangkan kelengkapan sarana

dan prasarana dari suatu perumahan dan permukiman dapat mempengaruhi

perkembangan permukiman di suatu wilayah. Dengan adanya sarana dan prasarana

yang memadai dapat memudahkan penduduknya untuk beraktivitas sehari-hari.

Semakin lengkap sarana dan prasarana yang tersedia maka semakin banyak pula orang

yang berkeinginan bertempat tinggal di daerah tersebut.

2.2 Peraturan terkait Strategi Perbaikan Infrastruktur Permukiman

Dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 28, perencanaan sarana prasarana & utilitas umum perumahan meliputi:

• Rencana penyediaan kavling tanah untuk perumahan sebagai bagian dari

permukiman

• Rencana kelengkapan sarana prasarana & utilitas umum perumahan

Dalam UU NO. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan Dan Permukiman, perumahan

adalah Kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau

lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

Permukiman adalah Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang

berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan

tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung

perikehidupan dan penghidupan. Satuan lingkungan permukiman adalah kawasan

perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang,

prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur.

Dalam Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No.

217/Kpts/M/2002 Ttg Kebijakan & Strategi Nasional Perumahan & Permukiman

(KSNPP) menyatakan bahwa:

• “Penyelenggaraan perumahan dan permukiman dilakukan dengan konsep

pendekatan TRIDAYA yaitu pemberdayaan komponen sosial masyarakat, usaha

14

dan ekonomi, serta lingkungan. Pendekatan ini dilakukan dengan memadukan

kegiatan-kegiatan penyiapan dan pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan

pemberdayaan kegiatan usaha ekonomi komunitas dengan kegiatan

pendayagunaan prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman sebagai

satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan.”

• “Seluruh elemen pokok kelembagaan, seperti sumber daya manusia, organisasi,

tata laksana, serta dukungan prasarana dan sarana kelembagaan harus diwujudkan

sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas lokal, melalui program-program

peningkatan kapasitas SDM, pengembangan organisasi dan penyusunan tata

laksana yang operasional efektif.”

• “Penyelenggaraan pembangunan perumahan swadaya secara individual sering

kurang optimal di dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang dilengkapi

dengan prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan yang memadai. Dengan

membentuk kelompok, maka masyarakat akan dapat menggalang kemampuan

secara bersama untuk mengatur rencana pemenuhan kebutuhan perumahan dan

pembangunan prasarana serta sarana dasar lingkungannya.”

• “Bantuan perumahan dapat berbentuk subsidi pembiayaan; subsidi prasarana dan

sarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman; ataupun kombinasi dari

kedua bentuk subsidi tersebut. Subsidi prasarana dan sarana dasar perumahan

dapat dikembangkan untuk mendukung kelengkapan standar pelayanan minimal

lingkungan yang berkelanjutan, seperti ketersediaan air bersih, jalan lingkungan,

saluran drainase, pengelolaan limbah, ruang terbuka hijau, fasilitas umum dan

sosial serta fasilitas ekonomi lokal.”

• Pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman akibat dampak bencana alam

dan kerusuhan sosial meliputi: 1) Penanganan tanggap darurat, 2) Rekonstruksi

dan rehabilitasi bangunan, prasarana dan sarana dasar perumahan dan

permukiman, dan 3) Pemukiman kembali pengungsi.

• Peningkatan kualitas lingkungan permukiman, dengan prioritas kawasan

permukiman kumuh di perkotaan dan daerah pesisir yang meliputi: Penataan dan

rehabilitasi kawasan permukiman kumuh, Perbaikan prasarana dan sarana dasar

permukiman, dan Pengembangan rumah sewa, termasuk rumah susun sederhana

sewa (rusunawa) di perkotaan.

15

2.3 Arahan Kebijakan Pembangunan dan Penataan Ruang Kota Surakarta

Tabel 2.1 Perbandingan Arahan Kebijakan Pembangunan dan Penataan Ruang Kota Surakarta

MUATAN

RPJP KOTA

SURAKARTA TAHUN

2005-2025

RPJM KOTA

SURAKARTA TAHUN

2010-2015

RTRW KOTA

SURAKARTA TAHUN

2011-2031

SPPIP KOTA

SURAKARTA TAHUN

ANGGARAN 2012 atau

2013-2022

RPKPP KOTA

SURAKARTA TAHUN

2005-2025

VISI Surakarta Kota Budaya,

Mandiri, Maju, dan Sejahtera

Meningkatkan Kesejahteraan

Masyarakat dan Memajukan

Kota Dilandasi Spirit Solo

sebagai Kota Budaya

- -

MISI

1. Mewujudkan sumber daya

manusia yang berkualitas;

2. Pengetahuan dan

teknologi serta berdaya

saing tinggi;

3. Mewujudkan peningkatan

kualitas pelayanan umum

di berbagai aspek

kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara;

4. Mewujudkan keamanan

dan ketertiban ;

5. Mewujudkan

perekonomian daerah

yang mantap ditandai

dengan semakin

meningkatnya

pertumbuhan ekonomi dan

pendapatan perkapita;

6. Mewujudkan lingkungan

hidup yang sehat dan

nyaman ditandai dengan

semakin meningkatnya

ruang-ruang publik yang

dipergunakan sesuai

dengan fungsinya atau

1. Mengembangkan dan

meningkatkan ekonomi

kerakyatan melalui

pengembangan sektor riil,

pemberdayaan Usaha

Mikro, Kecil, Menengah

dan Koperasi, penataan

PKL, program revitalisasi

pasar tradisional,

meningkatkan

kemampuan manajemen

pedagang pasar serta

mempromosikan

keberadaan pasar dan

pedagang;

2. Pengembangan budi

pekerti, tata krama dan

tata nilai budaya Jawa

melalui ranah pendidikan,

keteladanan dan

penyelengaraan event-

event

3. Memperkuat karakter kota

dengan aksentuasi Jawa

dan melestarikan aset-aset

budaya, baik yang

- - -

16

MUATAN

RPJP KOTA

SURAKARTA TAHUN

2005-2025

RPJM KOTA

SURAKARTA TAHUN

2010-2015

RTRW KOTA

SURAKARTA TAHUN

2011-2031

SPPIP KOTA

SURAKARTA TAHUN

ANGGARAN 2012 atau

2013-2022

RPKPP KOTA

SURAKARTA TAHUN

2005-2025

peruntukannya; semakin

tertatanya infrastruktur

kota yang berkarakter

Surakarta (city branded);

7. Mewujudkan perlindungan

sosial;

8. Mewujudkan

ketersediaan sarana dan

prasarana perkotaan

yang cukup dan

berkualitas meliputi

perumahan layak dan

dapat terjangkau,

sarana prasarana

lingkungan seperti

sanitasi, ruang hijau, air

bersih dan

persampahan, sarana

telekomunikasi, sarana

perhubungan dan

transportasi.

tangible (bendawi)

maupun intangible (tak

bendawi);

4. Meningkatkan pelayanan

dan perluasan akses

masyarakat di bidang

pendidikan

5. Meningkatkan pelayanan

dan perluasan akses

masyarakat di bidang

kesehatan

6. Meningkatkan akses ke

lapangan kerja dengan

menciptakan

wirausahawan baru

7. Membuka lapangan kerja

baru dengan menciptakan

iklim investasi yang

makin kondusif dan

suasana kota yang aman

dan damai.

8. Meningkatkan sarana

dan prasarana kota

antara lain jalan dan

jembatan, transportasi,

air bersih, sanitasi dan

drainase, penuntasan

pemugaran Rumah

Tidak Layak Huni

(RTLH), penertiban

hunian tak berizin,

pengembangan ruang

17

MUATAN

RPJP KOTA

SURAKARTA TAHUN

2005-2025

RPJM KOTA

SURAKARTA TAHUN

2010-2015

RTRW KOTA

SURAKARTA TAHUN

2011-2031

SPPIP KOTA

SURAKARTA TAHUN

ANGGARAN 2012 atau

2013-2022

RPKPP KOTA

SURAKARTA TAHUN

2005-2025

terbuka hijau dan

pengelolaan

persampahan. 9. Pengembangan brand

image kota dengan

melakukan penataan

kawasan wisata, budaya

dan perdagangan serta

meningkatkan event-event

bertaraf nasional dan

internasional.

TUJUAN -

Tujuan dijabarkan secara lebh

mendetail sesuai misi. Tujuan

terkait misi infrastruktur

yaitu:

1. Meningkatkan daya

dukung sarana dan

prasarana kota.

2. Meningkatkan akses

untuk skala regional,

nasional, maupn

internasional.

3. Menetapkan tata guna

lahan yang sesuai daya

dukung dan daya tampung

4. Menangani isu-isu

perubahan iklim

5. Memutuskan pemugaran

Rumah Tidak Layak Huni

(RTLH).

Kota Budaya yang produktif,

berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan

dengan berbasis pada sektor

industri kreatif, perdagangan

dan jasa, pendidikan,

pariwisata, serta olahraga

Mewujudkan kawasan

permukiman layak huni,

terjangkau dan berwawasan

lingkungan, yang mampu

mendukung perwujudan Kota

Surakarta sebagai Kota

Budaya

Memberikan pendampingan

kepada pemangku

kepentingan di tingkat

Kota/Kabupaten untuk dapat

menghasilkan rencana

pembangunan kawasan

permukiman prioritas dengan

muatan rencana tindak yang

operasional sebagai

pendukung dari dokumen

rencana program investasi

jangka menengah

infrastruktur bidang Cipta

Karya, yang dilengkapi

dengan rencana pembiayaan

dan rencana teknis detail

untuk pelaksanaan

pembangunan pada tahun

pertama.

KEBIJAKAN Kebijakan terkait dengan

infrastruktur Kota Surakarta

Kebijakan umum bidang fisik

dan prasarana Kota Surakarta

Dalam kebijakan

pengembangan struktur ruang, 1. Mewujudkan

permukiman yang

Kebijakan pembangunan

perumahan dan permukiman

18

MUATAN

RPJP KOTA

SURAKARTA TAHUN

2005-2025

RPJM KOTA

SURAKARTA TAHUN

2010-2015

RTRW KOTA

SURAKARTA TAHUN

2011-2031

SPPIP KOTA

SURAKARTA TAHUN

ANGGARAN 2012 atau

2013-2022

RPKPP KOTA

SURAKARTA TAHUN

2005-2025

termuat dalam arah

pembangunan jangka panjang

berupa penambahan jumlah

dan kualitas sarana dan

prasarana.

diantaranya yiatu:

1. Pembangunan fasilitas,

sarana, dan prasarana

kota yang ramah

lingkungan, ramah

diffable.

2. Pengaturan tata kota yang

maju dalam perdagangan

dan jasa, berkarakter

budaya lokal.

3. Pembangunan perumahan

dan pemukiman layak

huni.

terdiri dari:

1. Pemantapan peran kota

dalam sistem nasional

sebagai pusat kegiatan

nasional (PKN), yang

melayani kegiatan skala

nasional.

2. Pengembangan kota

sebagai pusat pelayanan

Kawasan Andalan

Subosuko- Wonosraten

dalam peningkatan

ekonomi masyarakat

kota.

3. Pengembangan sistem

pusat pelayanan yang

terintegrasi dan berhirarki

sebagai kota budaya yang

produktif, berkelanjutan

dan berwawasan

lingkungan dengan

berbasis industri kreatif,

perdagangan dan jasa,

pendidikan, pariwisata,

serta olahraga.

layak huni, dengan

didasarkan

pemenuhan kebutuhan

bagi masyarakat yang

layak dari aspek fisik

bangunan, kesehatan

lingkungan dan

kenyamanan serta

sesuai dengan fungsi

peruntukannya.

2. Mewujudkan

permukiman yang

terjangkau yang dapat

diakses dari semua

golongan.

3. Menciptakan

permukiman yang

berwawasan lingkungan,

dalam hal ini

mendukung

keberlanjutan

lingkungan.

4. Mewujudkan budaya

sebagai identitas lokal

yang kuat dalam

pembangunan

permukiman Kota

Surakarta, dengan

peningkatan kualitas dan

pengembalian fungsi

pada kawasankawasan

permukiman tradisional

Kota Surakarta diarahkan

untuk mendukung kota agar

dapat berfungsi secara

optimal sesuai dengan peran

dan beban kota yang diemban

Kota Surakarta sebagai kota

budaya yang bertumpu pada

potensi perdagangan, jasa,

pendidikan, pariwisata dan

olahraga. Esensi dari

pembangunan ini juga

merupakan upaya

peningkatan kualitas

perumahan dan permukiman

dengan dukungan prasarana

kota dan lingkungan yang

bersih dan indah.

19

MUATAN

RPJP KOTA

SURAKARTA TAHUN

2005-2025

RPJM KOTA

SURAKARTA TAHUN

2010-2015

RTRW KOTA

SURAKARTA TAHUN

2011-2031

SPPIP KOTA

SURAKARTA TAHUN

ANGGARAN 2012 atau

2013-2022

RPKPP KOTA

SURAKARTA TAHUN

2005-2025

sebagai identitas kota

budaya.

STRATEGI -

Strategi pembangunan Kota

Surakarta terkait dengan

infrastruktur kota yaitu

pengembangan sarana dan

prasarana publik.

1. Menyediakan fasilitas

yang memadai pada tiap

pusat pelayanan sesuai

skala pelayanannya.

2. Mengembangkan sistem

Transit Oriented

Development (TOD).

3. Membangun sistem park

and ride.

1. Strategi dalam

peningkatan kualitas

dan kuantitas

pelayanan

infrastruktur

permukiman

perkotaan berdasarkan

karakteristik

permukiman yang

meliputi pembangunan

jalan, drainase,

persampahan, air

bersih, dan air limbah.

2. Memperbaiki dan

mengembalikan ruang

terbuka hijau perkotaan.

-

PROGRAM

Program pembangunan

dijabarkan dalam kurun

waktu 20 tahun yang dibagi

menjadi 4 tahap periode yang

disesuaikan dengan skala

prioritas pembangunan.

Program pembangunan dalam

RPJM dititikberatkan

peningkatan ekonomi

kerakyatan, kualitas

masyarakat dan pendidikan

dan pelestarian budaya.

Terkait dengan pembangunan

permukiman dan

infrastruktur, program yang

terkait antara lain:

Pembangunan dan

pemeliharaan sarana dan

prasarana kota.

Didalam dokumen

perencanaan tata ruang,

indikasi program

pembangunan yang disusun

secara komperehensif, baik

pada kawasan budidaya

maupun lindung. Termasuk

didalamnya merupakan

program peningkatan

prasarana lingkungan dan

perumahan, dalam skala

makro, meliputi kawasan

perkotaan maupun perdesaan

di Kota Surakarta

1. Peningkatan kualitas

dan kuantitas jalan

Kota Surakarta

2. Perbaikan talud pada

kawasan yang berada

pada sempadan sungai

3. Perbaikan drainase

4. Normalisasi saluran

primer drainase

kawasan perkotaan

5. Perbaikan kualitas

maupun pengadaan

Sarana (peralatan)

pengumpul sampah

Program – program yang

termuat dalam RP4D

disusun dengan dua tujuan

utama yaitu penyediaan

rumah untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat

akan papan terutama bagi

masyarakat kurang

mampu, baik berupa

penyediaan lahan maupun

perumahan yang layak huni

dan terjangkau serta

penyediaan rumah untuk

untuk menyediakan secara

20

MUATAN

RPJP KOTA

SURAKARTA TAHUN

2005-2025

RPJM KOTA

SURAKARTA TAHUN

2010-2015

RTRW KOTA

SURAKARTA TAHUN

2011-2031

SPPIP KOTA

SURAKARTA TAHUN

ANGGARAN 2012 atau

2013-2022

RPKPP KOTA

SURAKARTA TAHUN

2005-2025

6. Pembangunan PS

sampah terpadu 3R

7. Peningkatan kapasitas

dan kualitas air bersih

8. Peningkatan dan

pengembangan

reservoir, jaringan

distribusi perpipaan

9. Pembangunan PS air

limbah off-site dan on-

site.

cukup infrastruktur

lingkungan perumahan dan

permukiman yang

dibutuhkan masyarakat.

Keterangan: Tulisan yang dipertebal berkaitan dengan strategi perbaikan infrastruktur perumahan dan permukiman.

21

2.4 Isu dan Permasalahan terkait Pemenuhan Infrastruktur Kota Surakarta

Dalam SPPIP Kota Surakarta Tahun 2011-2031, dijelaskan kondisi infrastruktur

perumahan dan permukiman Kota Surakarta meliputi air bersih, persampahan, air

limbah, dan drainase. Berikut profil dari masing-masing unsur infrastruktur tersebut.

2.4.1 Air Bersih

Pada tahun 2010, jumlah penduduk yang terlayani air bersih hanya 57,23%. Hal

ini dapat dikatakan sangat kurang dilihat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri RI

Nomor :24/1999, yakni sebesar 80% untuk penduduk perkotaan.

Sedangkan tingkat kehilangan air tahun 2010 adalah sebesar 39,80% atau diatas

tingkat toleransi air sebesar 20% seperti tertuang dalam Kepmendagri nomor 47 tahun

1999 tentang Pedoman Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum. Penyebab tingginya

tingkat kehilangan air antara lain yaitu:

a. sebagian besar jaringan dibangun sejak jaman Belanda sudah melebihi umur

teknis sehingga tidak dapat menerima tekanan air secara maksimal;

b. sebagian besar Water Meter pelanggan berusia diatas 4 tahun sehingga

mempengaruhi akurasi pengukuran pemakaian air.

2.4.2 Persampahan

Kota Surakarta merupakan kota administratif dengan jumlah penduduk cukup

besar yaitu 500.000 jiwa dengan berbagai aktivitas sosial dan fisik yang tentunya akan

berpotensi untuk menimbulkan sampah padat. Ditambah lagi, terdapat 38 pasar besar

dan kecil yang juga dapat menghasilkan sampah dalam jumlah besar.

Sesuai dengan data yang ada, bahwa produksi sampah rata-rata per hari pada

tahun 2004 sebanyak 275,62 ton dan pada tahun 2005 terjadi peningkatan produksi,

yaitu sebanyak 277,7 ton yang dalam setahun mencapai sekitar 101.360,5 ton. Dari

jumlah produksi sampah tersebut tidak semuanya dapat terangkut ke TPA, yaitu

sebanyak 81.880,28 ton yang terangkut ke TPA, selebihnya dikelola langsung oleh

masyarakat secara konvensional.

22

Tabel 2.2 Jumlah Produksi Sampah, Komposisi dan Sarana Pembersih

di Kota Surakarta Tahun 2004-2005

Uraian Satuan Jumlah

2004 2005

A. PRODUKSI SAMPAH

Produksi Sampah Perhari Ton 275,62 277,7

Sampah terangkut per hari Ton 221,99 224,33

Sampah terkumpul di TPA per tahun Ton 81.025,66 81.880,28

B. KOMPOSISI SAMPAH

Kertas % 10,36 10,4

Kayu % 3,80 3,84

Kain % 0,00 0,00

Karet Kulit % 0,00 0,00

Plastik % 11,05 11,06

Metal Logam % 0,60 0,58

Gelas Kaca % 1,25 1,23

Organik % 69,40 69,42

Lainnya % 1,15 1,17

C. SARANA PEMBERSIH

Pekerja Pembersih Orang 557 585

Truk sampah Unit 25 25

Truk bak kayu Unit 2 2

Pick Up Unit 2 2

Truk Kontainer Armoll Unit 8 8

Container Unit 64 64

Toilet Container Unit 3 3

Gerobak Sampah Unit 420 452

Becak Sampah Unit 205 205

TPS Unit 70 63

Transfer Depo Unit - 4

TPA Unit 1 1

Buldoser Unit 3 3

Excavator Unit 3 3

Whelloader Unit 1 1

Sumber: RPIJM Kota Surakarta 2011-2014

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa produksi sampah meningkat

sebanyak 854,62 ton dari tahun 2004 ke tahun 2005. Sedangkan komposisi sampah

paling banyak adalah sampah organik sebanyak 69,40%.

2.4.3 Air Limbah

Secara teknis pengelolaan air limbah di Kota Surakarta dapat dibagi menjadi dua

sistem pengelolaan sebagai berikut.

a. Off-site System

Yang dimaksudkan dengan system off-site dalam pengelolaan limbah rumah

tangga secara terpusat yaitu sistem layanan air limbah dengan perpipaan. Kota

Surakarta telah memiliki dua sistem/jaringan layanan air limbah melalui perpipaan

yang diolah dalam dua IPAL yaitu IPAL Mojosongo dengan kapasitas 24 l/det dan

IPAL Semanggi dengan kapasitas 30 l/det.

23

Penyambungkan pembuangan limbah di rumah tangga (yang dibangun sendiri

oleh masyarakat) dengan jaringan perpipaan air limbah skala komunal, yang

selanjutnya dilakukan pengolahan di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Kapasitas pengolahan kedua IPAL ini sudah maksimum, sehingga perlu ada

penambahan insatalasi pengolahan yang baru, begitu pula perlu ada penambahan

sambungan rumah dan jaringan pipa baru

b. On-site System

Sistem air limbah secara on-site dilakukan dengan pengolahan melalui septik

tank. Jumlah septik tank yang dimiliki warga Kota Surakarta dari data pada akhir

tahun 2003 menunjukkan jumlah sebanyak 82.114 unit, atau 83% dari jumlah

bangunan rumah. Adapun septik yang ada merupakan individual septik tank.

Layanan untuk sistem air limbah dari septik tank dilakukan terbatas pada

penyedotan lumpur tinja rumah tangga. Pengelolaan selanjutnya dilakukan dengan

mengangkut lumpur tinja dari rumah-rumah ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja

(IPLT).

c. Sanimas

Sanitasi yang Berbasis Masyarakat (SANIMAS), mempunyai prinsip Dari

Masyarakat, Oleh Masyarakat dan Untuk Masyarakat. Sanimas berawal dari adanya

kerjasama antara Pemerintah Kota Surakarta, Departemen Pekerjaan Umum dan

BORDA (LSM dari Jerman).

Gambar 2.1 Peta Sistem Air Limbah

Sumber: SPPIP Kota Surakarta Tahun 2011-2031

24

2.4.4 Drainase

Secara umum fungsi saluran drainase adalah untuk penggelontoran air kota dan

mematuskan air permukaan agar tidak terjadi banjir atau genangan air. Luas catchment

area Kota Surakarta seluas 4.325 Ha, dengan panjang saluran primer 40,13 km,

sekunder 129,441 km dan tersier 28,883 km. Kondisi pengaliran saluran primer dan

sekunder + 50% dari kapasitas rencana serta untuk tersier ± 30%. Kawasan genangan +

273 ha, tinggi genangan 0,5-1,5 m, lama 3-24 jam dan frekuensi 1-5 kali/tahun.

Menurut daerah tangkapannya dapat dibedakan menjadi:

a. Sistem makro meliputi saluran aliran sungai yang melintasi kota Surakarta dan

mengalir menuju sungai Bengawan Solo yaitu Kali Tanggul/Wingko dan Kali

Anyar.

b. Sistem mikro meliputi saluran drainase utama di bagian tengah kota yaitu Kali

Pepe Hilir dan Kali Jenes serta saluran tersier dan sekunder/kolektor yang ada

dalam kota.

Gambar 2.2 Kondisi Eksisting Drainase Kota Surakarta


Untuk mendukung sistem drainase Kota Surakarta, dibutuhkan beberapa fasilitas

pendukung drainase demi terselenggaranya sistem drainase yang dapat berjalan secara

optimal. Berikut beberapa fasilitas pendukung drainase di Kota Surakarta.

25

Tabel 2.3 Fasilitas Pendukung Drainase Kota Surakarta

Fasilitas Keterangan Detail

Tanggul penangkis

banjir

Bengawan Solo lama,

6,5 km

Kali anyar, 3,5 km

Bengawan Solo baru, 9

km

Kali Pepe Hulu dan

Kali Sumber, 2,5 km

Kali Wingko, 1,65 km

Bendung dam Tirtonadi (bendung

karet)

Kleco

Pintu air dan pompa Sumber Balaikambang

1 unit

Tirtonadi 4 unit,

kompresor 1 unit

Sumber Tapen 3 unit,

pompa 2 unit (rusak)

Kleco 4 unit

Tipes 2 unit, pompa 1

unit (500 lt dt)

Makam Bergolo 2 unit

Vladuck, Gilingan 4

unit, pompa 2 unit

(2x500 lt dt)

Kedung Lumbu 2 unit,

pompa 2 unit (500 lt dt)

Kali Buntung 2 unit,

pompa 1 unit (rusak)

Demangan 10 unit, pompa

6 unit (12300 lt dt)

Putat Kp Sewu 3 unit

Palaln Joyotakan 3 unit

Gandekan Tengen 2 unit,

pompa 1 unit (2x100 lt dt)

Kaliwingko 6 unit, pompa

5 unit (5x100 lt dt)

Sepanjang tanggul baru

Bengawan Solo 15 unit

Sepanjang tanggul Kali

Anyar, Kali Sumber dan

Kali Pepe Hilir 40 unit

Sumber: Sub Dinas Drainase Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta

Meskipun telah terdapat sistem drainase beserta fasilitas pendukungnya, tidak

menutup kemungkinan akan tetap terjadi banjir atau genangan. Untuk itu, dibutuhkan

penanganan lebih agar genangan dapat diminimalisir bahkan tidak terjadi genangan lagi.

26

Gambar 2.3 Kawasan Genangan di Kota Surakarta


2.5 Kondisi Prasarana di Kawasan Prioritas I

Kawasan prioritas RPKPP Kota Surakarta terdiri dari 11 kelurahan, 133 RW, 562

RT dan 31.033 KK. Jumlah rukun warga (RW) paling banyak ada di Kelurahan

Semanggi dengan jumlah 23 RW, sedangkan jumlah rumah tangga (RT) paling banyak

ada di Kelurahan Semanggi juga dengan jumlah 131 RT.

2.5.1 Jalan

Panjang jalan Kawasan Prioritas keseluruhan adalah 97,39 km, dimana terdiri dari

63,94 km jalan yang sudah diaspal, 31,12 km berupa jalan yang diperkeras dan masih

ada 2,5 km adalah jalan tanah. Jalan tanah masih ditemukan di Kelurahan Semanggi

sepanjang 2 km dan di Kelurahan Joyosuran sepanjang 0,5 km. Jalan aspal paling

panjang ditemukan di Kelurahan Danukusuman Kecamatan Serengan sepanjang 13 km,

kemudian di Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon sepanjang 3,3 km. Kondisi

jalan yang ada di kawasan prioritas umumnya sudah baik, dalam kondisi aspal maupun

jalan berpaving

27

Gambar 2.4 Kondisi Jalan Kawasan RPKPP Kota Surakarta

Sumber: RPKPP Kota Surakarta Tahun 2011

2.5.2 Drainase

Kondisi drainase yang ada di Kawasan prioritas RPKPP Kota Surakarta ini

umumnya sudah ada pada setiap jalan, namun kondisinya bervariasi, seperti berikut:

1) Kondisi saluran kecil, menyebabkan kapasitas daya tampung air kecil, sehingga

dalam kondisi curah hujan tinggi, air melimpah ke permukiman sekitar dan

menyebabkan banjir

2) Sungai Bengawan Solo yang melintasi kawasan ini, kondisi bibir sungai yang

mengalami longsor terus menerus sehingga membahayakan permukiman

sekitarnya

3) Luapan Sungai Bengawan Solo dan anak sungai disaat curah hujan tinggi dan

terus menerus menyebabkan banjir di kawasan permukiman sekitar bantaran

sungai

Gambar 2.5 Kondisi Drainase Kawasan RPKPP Kota Surakarta


2.5.3 Air Bersih

Air bersih yang ada di kawasan prioritas RPKPP Kota Surakarta diperoleh dari

beberapa sumber air bersih, salah satunya adalah dari sumur artesis, kemudian ada juga

program bantuan pemerintah melalui pamsimas, dan jumlahnya cukup banyak yang ada

di kawasan prioritas ini. Selain itu kebutuhan air bersih juga diperoleh masyarakat

dengan membeli air bersih yang diambil dari sumber sumber yang ada di kawasan ini.

Air bersih ini digunakan oleh masyarakat dalam rangka melayani kebutuhan air

bersihnya seperti untuk MCK, makan dan minum.

28

Sumber air bersih dari PDAM di kawasan prioritas RPKPP Kota Surakarta sudah

melayani seluruh kelurahan di kawasan prioritas RPKPPP. Namun, kondisinya masih

belum seratus persen terlayani. Berdasarkan data air bersih PDAM di kawasan prioritas

jumlah prosentase yang terlayani rata-rata masih di bawah 90%. Dengan kondisi

tersebut berarti jangkauan air bersih PDAM belum mampu menjangkau ke seluruh

kawasan prioritas RPKPP. Berikut adalah data air bersih PDAM kawasan prioritas 1

RPKPP Kota Surakarta tahun 2011.

Tabel 2.4 Data Air Bersih PDAM Kawasan Prioritas RPKPP Kota Surakarta Tahun

2011

No Kecamatan Kelurahan

Jumlah Sambungan

Pipa Distribusi

Rumah/Pelanggan

(SR)

Persentase terhadap

Keseluruhan

Pelayanan

Kecamatan

1 Serengan

Joyotakan 352 48

2 Danukusuman 888 45

3 Pasar

Kliwon

Semanggi 3.053 71

4 Pasar Kliwon 587 59

5 Joyosuran 1.007 63

Total 5.887 286

Sumber: Data Air Bersih/Air Minum PDAM

2.5.4 Sanitasi

Kondisi sanitasi yang ada di Kawasan prioritas RPKPP Kota Surakarta sudah

terlayani dengan adanya MCK umum komunal yang ada dikawasan ini, namun

kondisinya kurang baik, dan dikelola oleh masyarakat setempat sendiri. Sebagian besar

masyarakatnya menggunakan sarana MCK umum ini. Namun ada beberapa masyarakat

yang sudah memiliki sarana jamban di rumah sendiri namun kondisinya juga kurang

layak untuk digunakan. Dan sebagian lagi masyarakat masih melakukan aktivitas MCK

di sungai.

2.5.5 Persampahan

Sampah yang dihasilkan oleh masyarakat di kawasan prioritas RPKPP Kota

Surakarta ini cukup banyak dan difasilitasi dengan pengangkutan gerobak sampah, dan

sarana TPS. Rute pengangkutan umumnya dari tempat sampah masing-masing warga

masyarakat setempat diangkut kedalam gerobak sampah oleh tenaga sampah untuk

kemudian dibawa ke TPS. Dari TPS ini nanti ada petugas yang mengangkutnya

kedalam truk sampah untuk dibawa ke TPA (tempat pembuangan akhir sampah).

Melihat kondisi eksisting dilapangan, kapasitas TPS yang disediakan oleh pemerintah

setempat kurang memenuhi kebutuhan tempat pengumpulan sampah. Selain itu adanya

percampuran antara tempat TPS dan disampingnya digunakan sebagai lapak dagang

kurang layak.

29

Gambar 2.6 Kondisi Persampahan Kawasan RPKPP Kota Surakarta


TPS di kawasan prioritas 1 RPKPP Kota Surakarta tersebar di beberapa lokasi dan

kelurahan. TPS yang ada berupa transfer depo dan konvesional bak biasa, dimana hanya

berjumlah sedikit dan tersebar di beberapa kelurahan yaitu Kelurahan Semanggi,

Danukusuman, dan Joyotakan. Volume TPS yang ada mayoritas sedang dan besar,

sedangkan TPS bervolume kecil hanya terdapat di Kelurahan Joyotakan. Sementara itu

di masing-masing TPS terdapat 2 pemulung sampah.

Tabel 2.5 TPS di Kawasan Prioritas 1 RPKPP Kota Surakarta Tahun 2013

No Nama TPS Letak Kelurahan Volume

Transfer Depo

1 Silir Baru Jl. Serang Semanggi (2 pemulung) Besar

2 Silir Lama Jl. Serang/Ps. Notoharjo Semanggi (2 pemulung) Besar

3 Dawung Jl. Yos Sudarso/Tanggul Danukusuman (2 pemulung) Besar

Konvensional Bak Biasa

1 Joyotakan Jl. Karandan Joyotakan (2 pemulung) Kecil

Sumber: TPST Kota Surakarta, 2013

2.5.6 Ruang Terbuka Hijau

Kawasan prioritas RPKPP Kota Surakarta memiliki area hijau berupa taman/hutan

kota sebagai paru-paru kota dengan luas Ha. Luas ruang terbuka hijau di kawasan

prioritas 1 RPKPP Kota Surakarta dibanding dengan luas total Kota Surakarta masih

rendah. Apalagi banyak sempadan sungai dan rel kereta api yang seharusnya berfungsi

sebagai ruang terbuka hijau beralih fungsi menjadi kawasan permukiman kumuh dan

ilegal.

2.6 Strategi Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas 1

Kawasan Prioritas I merupakan kawasan yang terdiri dari lima kelurahan yaitu

Joyotakan, Semanggi, Pasar Kliwon, Danukusuman dan Joyosuran dengan luas wilayah

secara keseluruhan sekitar 353,52 Ha. Penentuan beberapa kelurahan yang termasuk

dalam Kawasan Prioritas I, berdasarkan kondisi infrastruktur permukiman dan

lingkungan, dan kebijakan pada kelurahan terkait.

30

Potensi kawasan: kawasan perbatasan, potensi kawasan permukiman tradisional,

serta kawasan strategis lingkungan bantaran Bengawan Solo.

Permasalahan: kawasan kumuh perkotaan, resiko sanitasi tinggi, banjir, resiko

persampahan tinggi, dan resiko air bersih tinggi.

Kawasan prioritas 1 merupakan bagian dari dua wilayah kecamatan yaitu

Kecamatan Serengan dan Pasar Kliwon. Kawasan prioritas satu ini merupakan kawasan

pembangunan permukiman dan infrastruktur di Kota Surakarta. Permasalahan utama

pada kawasan ini yaitu banjir dan permukiman kumuh, mengingat beberapa kelurahan

dalam kawasan ini berlokasi di bantaran Sungai Bengawan Solo. Strategi Pembangunan

Kawasan Permukiman Prioritas 1 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6 Strategi Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas 1

POTENSI KAWASAN PERMASALAHAN ARAHAN STRATEGI

Merupakan kawasan

strategis perbatasan

Potensi adanya kawasan

permukiman tradisional

pada kawasan, yang

merupakan kawasan

strategis sosial budaya

dalam RTRW Kota

Surakarta

Merupakan kawasan

strategis lingkungan

bantaran Bengawan Solo

Karakteristik perdagangan

menjadi pendorong

perekonomian kawasan

Terdapat kawasan permukiman kumuh

rawan banjir di sepanjang kawasan

bantaran sungai Bengawan Solo,

terutama di Kawasan Semanggi dan

Pasar Kliwon

1) Meningkatkan dan menata kawasan

permukiman kumuh, baik fisik dan

non fisik, dengan peningkatan peran

serta masyarakat dalam

pembangunan kualitas hunian yang

sehat dan layak.

2) Merelokasi kawasan permukiman

rawan bencana banjir dan ilegal,

serta mengembalikan fungsi

sempadan sungai.

Permasalahan jalan akses kawasan

yang mengalami kerusakan (berlubang)

di RW 3 Kelurahan Joyotakan, RT 3

RW 14 Kelurahan Danukusuman, dan

RT 1 RW 9 Joyosuran

Perbaikan dan peningkatan kualitas

jalan akses kawasan permukiman

1) Kawasan rawan banjir meliputi RW

1 – 6 Joyotakan; Jl. Kyai Mojo dan

Jl. Cilosari Semanggi; kawasan

Pasar Kliwon; Jl.Mayangsari dan Jl.

Pattimura Danukusuman; serta RW

3 Joyosuran.

2) Pendangkalan sungai, disebabkan

sedimentasi dan sampah yang

dibuang di sungai, terutama pada:

RT 5 RW 5 Joyotakan; RT 2 RW 6

Semanggi; serta di Kelurahan

Joyosuran

3) Saluran drainase yang tidak

berfungsi optimal dalam

mengalirkan air, seperti pada: RT 5

RW 5 Joyotakan; serta RW 3

Joyosuran

Penanganan banjir dan genangan

dengan normalisasi Sungai Bengawan

Solo, mengoptimalkan pintu air,

pemeliharaan saluran dan

mengembangkan saluran darinase

lingkungan yang belum terjangkau.

TPS yang ada belum mampu mewadahi

seluruh timbulan sampah, disisi lain,

Peningkatan jangkauan pelayanan

persampahan kepada masyarakat,

31


masih banyak warga yang membuang

sampah di sungai

dengan pengembangan sarana

persampahan, melakukan sosialisasi

dan peningkatan peran serta

masyarakat dalam pengolahan sampah.

Penduduk masih bergantung pada

sumur gali, akan tetapi Permasalahan

jalan akses kawasan yang mengalami

kerusakan (berlubang) di RT 3 RW 5

Kelurahan Sangkrah, dan RW 4

Kelurahan Sewu

Peningkatan pelayanan air bersih

melalui pembangunan dan Perbaikan

dan peningkatan kualitas jalan akses

kawasan permukiman

1) Kawasan rawan banjir meliputi

Sangkrah, Kedung Lumbu,

Gandekan, Sewu, Pucang Sawit

2) Saluran drainase yang tidak

berfungsi optimal dalam

mengalirkan air, seperti pada: RT 2

RW 4 Kedung Lumbu, RW 7

Gandekan,

Penanganan banjir dan genangan

dengan normalisasi Sungai Bengawan

Solo, mengoptimalkan pintu air,

pemeliharaan saluran dan

mengembangkan saluran darinase

lingkungan yang belum terjangkau.

TPS yang ada belum mampu mewadahi

seluruh timbulan sampah, disisi lain,

masih banyak warga yang membuang

sampah di sungai, seperti pada TPS RW

7 Pucang Sawit

Peningkatan jangkauan pelayanan

persampahan kepada masyarakat,

dengan pengembangan sarana

persampahan, melakukan sosialisasi

dan peningkatan peran serta

masyarakat dalam pengolahan sampah.

1) Penduduk masi bergantung pada

sumur gali, akan tetapi kualitas air

bersih yang layak dikarenakan air

tanah yang tercemar limbah pabrik ,

antara lain pada kawasan Joyotakan;

RW 8 dan 12 Pasar Kliwon; serta

RW 1-15 Danukusuman.

2) Kawasan permukiman padat, sulit

akses untuk penambahan saluran

dan pipa distribusi PDAM, seperti

pada Semanggi dan kawasan

Joyosuran

Peningkatan pelayanan air bersih

melalui pembangunan dan peningkatan

saluran distribusi, serta peningkatan

peran serta masyarakat dalam

menggunakan air bersih yang layak.

1) Kawasan dengan resiko sanitasi

tinggi, pada umumnya

menggunakan MCK umum dengan

kondisi yang kurang layak,

disamping itu, saluran pembuangan

limbah rumah tangga masih

bercampur dengan saluran drainase,

seperti pada RW 3 dan 4 Joyotakan;

RW 2 Semanggi; kawasan Pasar

Kliwon; RW 1 dan RW 12

Joyosuran

2) Terdapat pencemaran air tanah dan

1) Meningkatkan pelayanan

pengolahan limbah rumah tangga

dengan sistem on site maupun off

site, meningkatkan sistem sanitasi

secara komunal terutama bagi

masyarakat kurang mampu, serta

memberdayakan masyarakat dalam

pengolahan limbah.

2) Mengolah air limbah pada kegiatan-

kegiatan yang menimbulkan resiko

pencemaran, supaya tidak

mencemari air tanah

32


polusi sungai akibat aktivitas

industri, terutama pada kawasan

Pasar Kliwon, Danukusuman dan

Joyosuran

Penurunan kualitas pada kawasan

permukiman tradisional di kelurahan

Pasar Kliwon

Merevitalisasi dan merehabilitasi

kawasan permukiman tradisional,

serta pengendalian pembangunan

baru pada kawasan cagar budaya.

Sumber: RPKPP Kota Surakarta

2.7 Konsep Penanganan menurut RPKPP Kota Surakarta

Menurut RPKPP Kota Surakarta, konsep penanganan kawasan permukiman

proritas adalah “Pembangunan Infrastruktur dan Pendukung Kawasan untuk

Meningkatkan Kualitas Permukiman Berbasiskan Kota Eco Cultural”.

Elemen pencapaian Konsep adalah sebagai berikut:

a. Penanganan Kawasan Kumuh

Penanganan prasarana drainase kawasan sehingga saluran air dapat

mengalirkan air dengan baik;

Penanganan prasarana sanitasi baik itu untuk limbah maupun MCK, sehingga

masyarakat mendapatkan fasilitas yang layak;

Penanganan sarana dan prasarana persampahan melalui peningkatan kinerja

pengangkutan sampah, penambahan bak sampah jika diperlukan dan juga

pembenahan perilaku masyarakat dalam membuang sampah yang baik;

Peningkatan kualitas air bersih, baik dari PDAM, sumur artesis, maupun dari

sumber air bersih lainnya;

Penambahan dan perbaikan sarana ruang terbuka hijau (RTH), dalam rangka

memberikan hidup layak dan hijau bagi masyarakat

b. Penanganan Daerah Genangan

Dengan penanganan daerah genangan, kerusakan infrastruktur daerah

tergenang dapat diminimaliskan.

Pengoptimalisasian prasarana drainase yang ada di kawasan tergenang,

sehingga genangan akan teratasi dan permukiman menjadi bebas genangan

Genangan yang ada di kawasan ini juga dapat diatasi dengan penambahan

sarana ruang ruang resapan atau ruang terbuka hijau yang berguna untuk

meresapkan air permukaan

Penanganan prasarana sistem drainase ini juga didukung dengan penanganan

prasarana sanitasi, sarana dan prasarana persampahan, serta pengoptimalan

sarana RTH di kawasan

c. Pembentukan Citra Kawasan Perbatasan

Kawasan penanganan kawasan permukiman prioritas terletak pada pinggiran

Kota Surakarta dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Sukoharjo, dan belum

33

terlihat citra yang jelas sebagai ciri dari masing-masing kawasan. Pembentukan citra

kawasan perlu dilakukan sebagai identitas kota, baik itu dengan pemberian gerbang,

penanda lokasi atau dengan sculpture sesuai dengan potensi dan karakteristik

kawasan. Hal ini harus didukung dengan aksesibilitas kawasan yang baik, jaringan

jalan, sarana prasarana transportasi, prasarana drainase kawasan, sarana dan

prasarana persampahan, prasarana sanitasi, dan sarana ruang tata hijau.

2.8 Program di Lokasi Objek Kajian

Terdapat program-program yang terdapat di Kawasan Prioritas I yang terkait

perbaikan sarana dan prasarana yaitu meliputi aspek jalan, sanitasi, drainase, air bersih,

serta persampahan. Program-program tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Program Kawasan Prioritas I

ASPEK PROGRAM LOKASI INDIKATOR

Jalan Peningkatan, perbaikan

dan pembangunan jalan

dengan pengaspalan

jalan, betonisasi jalan,

maupun paving

Joyotakan (RW 1 – 4, Sepanjang

Jalan Rebab Joyotakan)

Danukusuman (Sepanjang Jalan

Patimura)

Semanggi (Jalan Kyai Mojo RW 1

– 3, Jalan Opak RW 4 dan 5, Jalan

Kampung RW 10, 11, 12, 13, 18,

RW 23)

Danukusuman (RT 2/ RW 5)

Peningkatan waktu tempuh

perjalanan

Memperlancar perjalana

Terhubungnya antar kawasan

permukiman

Pengadaan lampu

penerangan jalan

Danukusuman Mengurangi angka

kriminalitas

Mengurangi kecelakaan lalu

lintas

Drainase Pembangunan dan

perbaikan saluran

drainase

Joyotakan (RW 1 – 6)

Semanggi (Jalan Kyai Mojo RW 4,

5, 6, 23, 10, 11, 12, 13, 18; Jalan

Cempaka RW 14; Jalan

Sampangan RW 18, 19; Jalan Opak

RW 3; Jalan KH Muzakir RW 10)

Jalan Danukusuman (Mayangsari

dan Jalan Patimura)

Joyosuran (RW 3)

Semanggi (RT 1/ RW 7 dan RT 1/

RW 2)

Saluran dapat berfungsi sesuai

dengan kapasitasnya

Berkurangnya kawasan rawan

genangan

Pengembangan

Kampung Iklim

Danukusuman Mengurangi Polusi kota

Menambah kesejukan kawasan

Kegiatan Prokasih

sepanjang 3000 meter

untuk penanganan Kali

Pepe

Danukusuman,

Semanggi dan

PasarKliwon

Saluran dapat berfungsi sesuai

dengan kapasitasnya

Berkurangnya kawasan rawan

genangan

Sanitasi Pembangunan dan

rehabilitasi MCK warga

miskin atau komunal

Joyontakan (RW 3 dan 4)

Joyosuran (RW 12)

Peningkatan jumlah rumah

bersanitasi

Perlunya penyediaan lahan

RW 12 bagi MCK komunal

34

ASPEK PROGRAM LOKASI INDIKATOR

Pembangunan atau

peningkatan jaringan

IPAL

Semanggi (RW 23) Peningkatan pelayanan IPAL

Perbaikan saluran Danukusuman (RW 1,2, 3, 4, 5, 6, 8,

10)

Peningkatan pelayanan IPAL

Jangkauan pelayanan IPAL

yang lebih luas

Penyambungan jaringan

sanitasi baru

Sosialisasi pentingnya

pengolahan

sanitasi/limbah

Kawasan Prioritas 1 (Joyotakan,

Semanggi, Pasar Kliwon,

Danukusuman dan Joyosuran)

Masyarakat mengetahui

pentingnya pengelolaan

sanitasi/limbah

Peningkatan keterlibatan

masyarakat dalam

pembangunan dan

pemeliharaan infrastruktur

sanitasi/limbah

Air Bersih Pemasangan jaringan

atau pipa PDAM

Semanggi (RW 5)

Pasar Kliwon (RW 8 dan RW 12)

Penigkatan kualitas hidup

masyarakat

Terpenuhinya kebutuhan air

bersih masyarakat

Peningkatan pelayanan air

bersih


masyarakat

Pembuatan sumur

resapan

Danukusuman (RW 1 – 15)

Joyotakan sebanyak 50 unit


masyarakat

Terpenuhinya kebutuhan air

bersih masyarakat

Peningkatan peran serta

masyarakat dalam

pemenuhan kebutuhan

air bersih





masyarakat

Peningkatan kepedulian

masyarakat terhadap air bersih

Persampah-

an

Pengadaan gerobak

sampah

Pasar Kliwon (RW 5, 10) Peningkatan pelayanan

persampahan

Peningkatan sarana

persampahan

Sosialisasi pengelolaan

sampah 3R




Pengurangan timbulan sampah

Pengelolaan sampah organik

agar lebih bermanfaat

Pelatihan pengolahan

sampah menjadi kompos

dan pelatihan SDM

pengolahan sampah




Pengurangan timbulan sampah

Pengelolaan sampah organik

agar lebih bermanfaat


Gambar 2.7 Lokasi Program Kawasan Prioritas I


36

BAB 3

GAMBARAN IMPLEMENTASI

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, implementasi strategi perbaikan

infrastruktur di Kawasan Prioritas 1 adalah sebagai berikut.

3.1 Identifikasi Permasalahan Infrastruktur Perumahan di Kawasan Prioritas I

Kawasan prioritas I merupakan kawasan yang terdiri dari 5 kelurahan yaitu

Joyotakan, Semanggi, Pasar Kliwon, Danukusuman dan Joyosuran. Berikut merupakan

tabel permasalahan infrastruktu Kawasan Prioritas I.

Tabel 3.1 Tabel Permasalahan Infrastruktur Kawasan Prioritas I

Kelurahan Permasalahan

Joyotakan Kondisi jalan secara umum baik, sudah menggunakan perkerasan

namun masih ada beberapa jalan yang terkelupas

Terdapat drainase yang tidak lancar di beberapa bagian

Terdapat warga yang membuang sampah dipinggir sungai

Kualitas air bersih yang kurang layak

Kawasan rawan banjir

Kawasan resiko sanitasi tinggi

Semanggi Terdapat kali dengan banyak sampah dan pendangkalan

Penggunaan PDAM tinggi, akan tetapi sambungan masih sedikit

didaerah timur tanggul

Kawasan rawan banjir

Terdapat permukiman kumuh di kawasan bantaran


Pasar Kliwon Terdapat permasalahan banjir

Pengunaan PDAM cukup tinggi, permasalahan kondisi air tanah

terpolusi oleh keberadaan pabrik

Polusi sungai oleh pabrik

Pelebaran jalan yang menyebabkan kemacetan

Kawasan resiko sanitasi sedang

Danukusuman Masih terdapat jalan yang mengelupas

Terdapat permasalahan banjir

Pengguna PDAM sedikit, kawasan agian timur bergantung pada

sumur umum dengan kondisi air tanah yang kurang baik

Polusi air tanah


Joyosuran Masih terdapat jalan berlubang

Terdapat permasalahan banjir

Terdapat yang membuang sampah dipinggir sungai

Kualitas PDAM kurang baik, dengan permukiman yang padat, sangat

sulit menambah sambungan PDAM

Kualitas air tanah

Permasalahan drainase

Polusi Kali jenes

Kawasan resiko sanitasi sedang

37

3.2 Proses dan Mekanisme Strategi Perbaikan Prasarana di Kawasan Prioritas I

Mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat dalam

melaksanakan perbaikan infrastruktur kawasan prioritas I adalah sebagai berikut.

Gambar 3.1 Alur Mekanisme Strategi Perbaikan Infrastruktur Perumahan Permukiman

Sumber: Wawancara

Berdasarkan bagan di atas, dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan strategi

perbaikan infrastruktur perumahan dan permukiman juga membutuhkan input dari

masyarakat melalui FGD. Selanjutnya, dilakukan perumusan kebijakan dan program

untuk mewadahi input yang sudah didapat dari masyarakat. Pada tahap ini direncanakan

pula anggaran yang akan dialokasikan untuk melaksanakan program. Kemudian,

dilakukan sosialisasi program perbaikan infratsruktur ke lokasi-lokasi yang telah

ditentukan. Pada akhirnya dilakukan implementasi program oleh masyarakat dan

instansi terkait, yaitu DPU, BLH, PDAM, Kecamatan, dan Kelurahan.

Pelaksanaan FGD tingkat kelurahan

Identifikasi isu-isu di kawasan tersebut

Perumusan kebijakan

Sosialisasi program perbaikan infrastruktur ke kelurahan

Implementasi program oleh masyarakat dan dinas terkait

38

BAB 4

PEMBAHASAN

4.1 Analisis Pencapaian Program di Kawasan Prioritas I

Dari identifikasi kebijakan-kebijakan serta arahan program pengembangan

infrastruktur kawasan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, selanjutya

identifikasi dari temuan-temuan kondisi eksisting di lapangan terhadap program-

program yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang kemudian dianalisis. Hasil

Analisis tersebut digunakan untuk mengetahui apakah program-program yang dibuat

oleh Pemerintah Kota Surakarta sudah benar-benar terealisasi atau belum. Dan juga

apakah program tersebut bersinergi dengan arahan kebijakan diatasnya terkait

pengembangan infrastruktur. Berikut merupakan tabel hasil analisis dari masing-masing

kelurahan yang masuk dalam kawasan prioritas 1

Tabel 4.1 Hasil Analisis Pencapaian Program

Kelurahan Kondisi Eksisting Teori dan Kebijakan Pembahasan

Pas

ar K

liw

on

Sebagian besar jalan lokal

di Kelurahan Pasar Kliwon

rusak parah, jalan

berlubang.

Peningkatan,perbaikan dan

pembangunan jalan, betonisasi

jalan maupun paving tetapi

hanya di 3 Kelurahan yaitu

Joyotakan, Danukusuman,

Semanggi

Program dari pemerintah

belum mengcover seluruh

kawasan prioritas, terbukti

dengan masih adanya

kelurahan dengan kondisi

jalan yang rusak

Saluran drainase yang

melewati kampung banyak

yang tersumbat oleh

limbah kain.

Pemerintah telah membuat

program sosialisasi pentingnya

pengelolaan limbah.

Kebijakan dan program

yang dibuat pemerintah

realisasinya masyarakat

belum pernah mendapatkan

sosialisasi terkait

pentingnya pengelolaan

limbah

Terdapat MCK komunal

yang berada di kampung

arab

- Pembangunan dan rehabilitasi

MCK warga miskin atau

komunal berada di kelurahan

joyotakan dan joyosuran

- Strategi pembangunan air

bersih: Peningkatan

identifikasi sumber-sumber

air baru,dan pemanfaatan air

permukaan

Program pemerintah belum

memasukkan Kelurahan

Pasar Kliwon dalam

program pembangunan

MCK komunal

Joy

ota

kan

Kondisi jalan sudah cukup

baik, jarang dijumpai jalan

berlubang tapi di beberapa

kawasan RW I, II, III dan

IV kondisi jalan masih

belum beraspal

Jalan raya adalah jalur - jalur

tanah di atas permukaan bumi

yang dibuat oleh manusia

dengan bentuk, ukuran - ukuran

dan jenis konstruksinya

sehingga dapat digunakan untuk

menyalurkan lalu lintas orang,

hewan dan kendaraan yang

mengangkut barang dari suatu

tempat ke tempat lainnya

dengan mudah dan cepat

(Clarkson H.Oglesby,1999).

Perbaikan jalan di beberapa

RW I, II, III dan IV

merupakan langkah tepat,

hal ini juga telah sesuai

dengan Teori Clarkson

bahwa jalan merupakan

prasarana yang

menyalurkan lalu lintas

jalan sehingga tindakan

selanjutnya adalah upaya

pemeliharaan dan

perlindungan pengguna

jalan ataupunn masyarakat.

39


Prasarana Sanitasi di RW

III dan IV dilengkapi

dengan SANIMAS dan

MCK komunal. Kondisi

SANIMAS sudah baik

namun MCK komunal

masih belum memenuhi

standar teknis

pembangunan sarpras.

Sanitasi adalah status kesehatan

suatu lingkungan mencakup

perumahan, pembuangan

kotoran, dan sebagainya.

Sanitasi juga adalah kegiatan

untuk meningkatkan standar

kondisi lingkungan

mempengaruhi kesejahteraan

manusia (Notoadmojo, 2003)

Pembangunan dan

rehabilitasi MCK di RW III

dan IV yang didanai oleh

PNPM telah berdasarkan

teori Sanitasi (Notoadmojo)

karena sanitasi memiliki

peranan penting terutama

bagi pengaruhnya

kesehatan masyarakat di

sekitar perumahan terhadap

aktivitasnya.

Sistem saluran drainase di

Kelurahan joyotakan

terdiri dari sistem drainase

terbuka dan tertutup, sudah

cukup baik kondisinya .

Namun, beberapa sistem

drainase terbuka di

beberapa RW masih

banyak sampah dan kering

sehingga ketika terjadi

genangan justru tersumbat

dan seringkali meluap ke

permukaan.

Prasarana drainase yaitu saluran

di sepanjang kiri kanan jalan

karena memiliki hubungan

langsung dengan kegiatan

sehari-hari dan masyarakat

memiliki kemampuan untuk

mengoperasikan dan

memeliharanya. Rendahnya

kinerja saluran akan

mengakibatkan genangan yang

berpengaruh langsung pada

aktifitas masyarakat dan kondisi

lingkungan. (Sihono, 2003)

Melihat buruknya sistem

drainase, partisipasi

masyarakat menjadi acuan

untuk peningkatan kualitas

drainase, selain peningkatan

pemeliharaan yang telah

dilakukan oleh dinas terkait

karena baik buruknya

kinerja saluran drainase

menyangkut aktivitas

umum.

Dan

uk

usu

man

Prasarana sanitasi sudah

dibuat komunal dan

limbahnya dibuang ke

IPAL Semanggi. Akan

tetapi, masih ada yang

menggunakan septic tank.

Meningkatkan pelayanan

pengolahan limbah rumah

tangga dengan sistem on site

maupun off site, meningkatkan

sistem sanitasi


masyarakat kurang mampu,

serta memberdayakan

masyarakat dalam pengolahan

limbah. (SPPIP Kota Surakarta

Prasarana sanitasi sudah

sesuai dengan arahan

startegi SPPIP Kota

Surakarta, yaitu terdapat

sistem pengolahan limbah

secara on site dan off site.

Kondisi jalan sebagian

besar sudah baik.

Perbaikan jalan dilakukan

atas dasar program dari

pemkot.

Prasarana jalan yaitu Jalan

Lokal Sekunder Tipe I dan II

karena sebenarnya

masyarakatlah yang memiliki

tanggung jawab untuk

mengelola dan tingkat layanan

prasarana tersebut sesuai dengan

kebutuhan serta kemampuan

masyarakat. (Sihono, 2003)

Dalam melakukan

perawatan terhadap jalan

masyarakat masih

membutuhkan bantuan dari

pemkot khususnya terkait

dana. Untuk tenaga,

biasanya dilakukan dengan

gotong royong.

Saluran drainase tertutup

di RW VIII, IX, dan X

yang dibuat untuk

mengurangi bau terkadang

mampet. Saluran drainase

terbuka sudah cukup baik

Prasarana drainase yaitu saluran

di sepanjang kiri kanan jalan

karena memiliki hubungan

langsung dengan kegiatan

sehari-hari dan masyarakat

memiliki kemampuan untuk

Menurut teori yang ada,

kinerja saluran drainase

dapat dikatakan rendah

karena terdapat endapan

tanah dan sampah.

40


hanya perlu dibersihkan

saja karena terdapat

endapan tanah dan sampah.

mengoperasikan dan

memeliharanya. Rendahnya

kinerja saluran akan

mengakibatkan genangan yang

berpengaruh langsung pada

aktifitas masyarakat dan kondisi

lingkungan. (Sihono, 2003)

Jumah RTH kurang.

Sempadan sungai belum

optimal difungsikan

sebagai RTH.

Rencana pengembangan

kawasan perlindungan setempat

dengan mengembalikan fungsi

sempadan sungai di seluruh

wilayah kota sebagai RTH

secara bertahap. (RTRW Kota

Surakarta)

Kondisi eksisting belum

bisa memenuhi kebijakan

yang ada karena sempadan

sungai yang ada di

Kelurahan Danukusuman

jaraknya sangat dekat

dengan jalan lingkungan.

Joy

osu

ran

Belum terdapat

penanganan limbah yang

terpadu karena limbah

industri (batik) dan rumah

tangga langsung dibuang di

sungai

Mengolah air limbah pada

kegiatan-kegiatan yang

menimbulkan resiko

pencemaran, supaya tidak

mencemari air tanah (SPPIP

Kota Surakarta)

Kurangnya kesadaran

masyarakat serta sosialisasi

dari pemerintah sehingga

pencemaran sungai karena

limbah masih tergolong

tinggi

Kondisi jaringan jalan

sebagian besar sudah baik

namun beberapa masih ada

yang berlubang

Perbaikan dan peningkatan

kualitas jalan akses kawasan

permukiman (SPPIP Kota

Surakarta)

Perbaikan kondisi jaringan

jalan dilakukan secara

gotong royong oleh

masyarakat dan dibantu

oleh pemerintah, sedangkan

pemeliharaannya dilakukan

terutama oleh masyarakat

Pada umumnya masih

menggunakan MCK umum

dengan kondisi kurang

layak

Meningkatkan sistem sanitasi


masyarakat kurang mampu

(SPPIP Kota Surakarta)

Sudah sesuai dengan

kebijakan yaitu sudah

terdapatnya MCK komunal,

meskipun kondisinya masih

sangat minim (kurang

layak)

Masih banyak terdapat

buangan sampah pada

sungai sedangkan TPS

yang tersedia juga masih

pada kondisi yang kurang

layak

Peningkatan jangkauan

pelayanan persampahan kepada

masyarakat, dengan

pengembangan sarana

persampahan, melakukan

sosialisasi dan peningkatan

peran serta masyarakat.

Pengembangan sarana

persampahan serta

sosialisasi yang dilakukan

pemerintah belum tercapai

dengan baik karena masih

banyak sampah yang

dibuang sembarangan

Termasuk kawasan

permukiman padat

penduduk dan rawan

terkena bencana banjir

karena permasalahan

drainase

Penanganan banjir dan

genangan, dengan menjaga

kelancaran aliran saluran

drainase primer, mengendalikan

sempadan sungai,

mengoptimalkan fungsi pintu air

(SPPIP Kota Surakarta)

Saluran drainase terdapat

sedimentasi dan

penumpukan sampah

sehingga menjadi salah satu

penyebab banjir pada

kawasan

Kualitas air tanah buruk

karena tercemar limbah,

Peningkatan identifikasi

sumber-sumber air baru, dan

Kebijakan untuk menambah

instalasi dan jaringan

41


serta sulitnya penambahan

saluran PDAM karena

kepadatan penduduk

pemanfaatan air permukaan

serta pembangunan dan

peningkatan instalasi dan

jaringan distribusi perpipaan

distribusi perpipaan air

bersih terkendala oleh

padatnya permukiman

penduduk

Sem

ang

gi

Masih kurang efektifnya

IPAL Semanggi karena

masih banyak sungai yang

tercemar

Pengoptimalisasi sistem

pengelolaan air limbah (SPPIP

Kota Surakarta)

Jangkauan pelayanan IPAL

yang masih belum bisa

menampung semua limbah

dari industri

Penyediaan air bersih yang

masih belum mencukupi

masyarakat

Penambahan kapasitas produksi

air minum menjadi 1480 l/dtk

dan peningkatan cangkupan

pelayanan hingga 80% (SPPIP

Kota Surakarta)

Kurangnya pompa dan

sumur galian yang

tersediakan oleh pemerintah

setempat sehingga kapasitas

produksinya terbatas

Banyaknya sampah pada

saluran drainase dan juga

sempit sehingga terjadi

rawan banjir ketika debit

air melebihi kapasitas

Peningkatan kebersihan dan

pengerukan saluran drainase

serta pembangunan drainase

primer (SPPIP Kota Surakarta)

Kurangnya sosialisasi

pembinaan terhadap

masyarakat dan juga

disebabkan pengelolaan

sampah yang terkadang

terhambat

4.2 Analisis Kebijakan dan Kelembagaan di Kawasan Prioritas I

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai gambaran umum terkait arahan

kebijakan yang ada di Kota Surakarta (Tabel 2.1). Dalam tabel tersebut telah memuat

arahan mengenai strategi perbaikan infrastruktur perumahan permukiman. Masing-

masing muatan kebijakan yang sesuai dengan arahan mengenai strategi perbaikan

infrastruktur perumahan permukiman dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2 Muatan Kebijakan terkait Strategi Perbaikan Infrastruktur Perumahan dan

Permukiman

RPJP KOTA

SURAKARTA

TAHUN 2005-

2025

RPJM KOTA

SURAKARTA

TAHUN 2010-

2015

RTRW KOTA

SURAKARTA

TAHUN 2011-

2031

SPPIP KOTA

SURAKARTA

TAHUN 2013-

2022

RPKPP KOTA

SURAKARTA

TAHUN 2005-

2025

Misi Misi, Tujuan Strategi Kebijakan,

Strategi, Program

Program

Sedangkan mekanisme yang dilakukan dalam Gambar 3.1 menunjukkan bahwa

dalam melakukan perencanaan perbaikan infrastruktur perumahan dan permukiman

dilakukan secara bottom up, yaitu perencanaan yang berdasarkan pada kebutuhan

masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya salah satu prinsip good governance, yaitu

bahwa terdapat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan.

42

BAB 5

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut.

1. Program yang direncanakan oleh pemerintah belum diimplementasikan secara

keseluruhan di kawasan prioritas 1.

2. Kebijakan yang ada di Kota Surakarta meliputi RPJP, RPJM, RTRW, SPPIP, dan

RPKPP sudah sesuai dalam mendukung strategi perbaikan infrastruktur

permukiman.

3. Secara garis besar perencanaan dalam perbaikan infrastruktur perumahan

permukiman dilakukan secara bottom up karena melewati proses FGD.

4. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perbaikan infrastruktur perumahan

permukiman yaitu, masyarakat, DPU, BLH, PDAM, Kecamatan, dan Kelurahan.

43

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta:

Rineka Cipta

Budihardjo, E. & Hardjohubojo. 1993. Kota Berwawasan Lingkungan. Bandung:

Alumni.

Yudohusodo, Siswono dkk. 1991. Rumah Untuk Seluruh Rakyat. Jakarta: Bharakerta.

STRATEGI PERBAIKAN INFRASTRUKTUR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Documents