Strategi Peningkatan Daya Saing Industri untuk Peningkatan Ekspor, Pengembangan Keahlian Tenaga Kerja, dan Manajemen Inovasi di Era Industri 4.0 ©DPN APINDO 2019 www.apindo.or.id INDONESIA INDUSTRIAL SUMMIT 2019 Anne Patricia Sutanto – DPN APINDO
Strategi Peningkatan Daya Saing Industri untuk Peningkatan Ekspor, Pengembangan Keahlian
Tenaga Kerja, dan Manajemen Inovasi di Era Industri 4.0
©DPN APINDO 2019 www.apindo.or.id
INDONESIA INDUSTRIAL SUMMIT 2019
Anne Patricia Sutanto – DPN APINDO
©DPN APINDO 2019 www.apindo.or.id 2
Kontribusi Industri Manufaktur RI Tertinggi Di ASEAN
Indonesia peringkat ke-4 dari 15 negara yang kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nya di atas 10%.
Sumber : Data United Nations Statistics Division, 2016.
©DPN APINDO 2019 www.apindo.or.id 3
Kinerja Manufaktur ditunjang Ikilim Investasi yang Membaik
Ease of Doing Business (World Bank) → Terus Merningkat dalam 5 tahun terakhir
©DPN APINDO 2019 www.apindo.or.id 4
5 Sektor Industri ManufakturTarget Pembangunan Pemerintah
5 Sektor untuk:
• 60% of manufacturing
GDP
• 65% of manufacturing
exports
• 60% of manufacturing
workers
Sektor dan Strategi dalam Making Indonesia 4.0
Di dalam Roadmap-nya, Pemerintah
Mencanangkan 10 Strategi untuk
menghadapi Industri 4.0.
Strategi tersebut terdiri dari 3 Frame
Utama:
• Peningkatan Kualitas dan Kuantitas
Produksi
• Pengembangan Keahlian Tenaga
Kerja
• Manajemen Inovasi
©DPN APINDO 2019 www.apindo.or.id 5
Pilar dan Target Industri 4.0
Target
- Meningkatkan Daya Saing Indonesia
- Mendorong pertumbuhan PDB riil sebesar 1-2persen per tahun, sehingga pertumbuhanPDB per tahun akan naik dari baseline sebesar5 persen sampai 6-7 persen pada periode2018-2030.
- Industri manufaktur berkontribusi sebesar 21-26 persen PDB pada tahun 2030.
- Mencapai 5-10 persen rasio ekspor netto-terhadap-PDB pada tahun 2030.
- Pembukaan lapangan pekerjaan sebanyak 7-19 juta, baik di sektor manufaktur maupunnon-manufaktur, pada tahun 2030 sebagaiakibat dari permintaan ekspor yang lebihbesar.
Artificial Intelligence
Internet of Things
Advanced Robotics
Augmented Reality
3D Forming
PilarIndustri 4.0
©DPN APINDO 2019 www.apindo.or.id 6
• Infrastruktur dan Logistik Perlu Ada Perbaikan Berkelanjutan
• Kurangnya harmonisasi antar supply chain dan belum cukupnya ketersedian bahan baku
• Industri Indonesia masih berkutat dalam proses Shifting Technology, seperti RestrukturasiPermesinan yang sudah dijalankan, namun masih belum mencukupi.
• Perlindungan Pasar Domestik dan Internasional belum maksimal
• Ketidak-sepadanan Kualitas Tenaga Kerja dengan Kebutuhan Industri, serta kurangnya holistic approach untuk meningkatkan kualitas SDM.
Tantangan Industri 4.0
Riset APINDO: Industri Manufaktur
Tantangan Industri 4.0→ Penyesuaian kemajuan Teknologi dengan Pengembangan Keterampilan SDM
▪ Industri skala Menengah & Besar memiliki kebutuhan yang lebih mendesak terhadap percepatanprogram industri 4.0 dibandingkan industri skala Kecil.
▪ Peningkatan kompetensi (Pemagangan & link and match Vokasi) maupun Sekolah Kejuruan serta BLKbelum mampu menyediakan SDM sesuai standar industri
▪ Insentif untuk Pengembangan SDM tertinggal dibandingkan negara-negara kompetitor
©DPN APINDO 2019 www.apindo.or.id 7
• Perlu dilakukan penyusunan rencana aksi ekspor dan penguatan implementasi kapabilitas;pengembangan roadmap industry Indonesia; dan pelaksanaan forum koordinasi antarKementerian dan Lembaga terkait untuk mendorong kinerja ekspor.
Roadmap Industri & Forum Koordinasi
• Pemerintah agar tetap menjaga konsistensi untuk menjamin ketersediaan bahan baku bagiindustri di dalam negeri, sekaligus memberikan insentif penuh untuk mendorong ekspor.
Konsistensi Ketersediaan Bahan Baku
• Memberikan insentif bagi pengusaha yang ingin merelokasi pabrik, misalnya dari industriyang sudah padat karya dari wilayah Jawa Barat ke wilayah lain, misalnya ke Jawa Tengah.
Insentif Terhadap Relokasi
• Pemanfaatan tingkat kandungan dalam negeri agar utilisasi industri dapat ditingkatkan untukmemenuhi ketersediaan bahan baku, termasuk misalnya korporasi-korporasi di Tuban yangbergerak di sektor petrokimia mau pun BBM.
Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
Rekomendasi & Saran Kebijakan – INSENTIF PEMERINTAH & KOORDINASI
Perlu dilakukan
dalam Rangka
Peningkatan
Kualitas & Kuantitas
Produksi
©DPN APINDO 2019 www.apindo.or.id 8
INSENTIF PEMERINTAH & KOORDINASI
VAT Exemptions, e.g. for :• Financial services• Transaction in Free Trade
Zone• R&D• Raw materials used in
production goods will be exported
• Special Economic Zone• Industrial Zone• Free Trade Zone
• Free import duty on capital goods
• Import duty exemption for export-oriented production (KITE)
• Bonded storage area• Import duty borne by
government
Income
Tax Facility
VAT
Facility
Custom
Facility
Spatial
Facility
• Tax Holiday• Tax Allowance• Exemption from Import
Income Tax• Income Tax Incentive for
Export Proceeds Deposit
©DPN APINDO 2019 www.apindo.or.id 9
Solusi Jangka Pendek-Menengah Dalam Menekan Dwelling Time
❖ Untuk saat ini masih sebagian besar perusahaan masuk Jalur Merah. Perusahaan yang masuk Jalur Hijau dan Prioritas masih terbatas,padahal seharusnya masih bisa ditambah lebih banyak lagi. APINDO berharap agar lebih banyak lagi perusahaan berorientasi ekspordipermudah dengan bisa masuk Jalur Hijau dan Prioritas.
❖ APINDO mengusulkan agar Kementerian PUPR melanjutkan pembenahan dan perbaikan infrastruktur di sekitar pelabuhan. AgarKementerian PUPR & Pemda setempat dapat melakukan pengecekan terhadap kualitas jalan yang sering rusak, agar dapat terhindar darikemacetan yang menimbulkan inefisiensi biaya.
DWELLING TIME
Solusi Jangka Panjang Dalam Menekan Dwelling Time
❖ APINDO meminta agar pemerintah menambah jumlah pelabuhan. Dikarenakan Pelabuhan Tanjung Priok sudah tidak bisa lagimenampung seluruh perdagangan. Namun, untuk pembangunan pelabuhan baru, memang dibutuhkan waktu yang tidak sebentar,yakni sekitar 3 tahun s/d 5 tahun. Seperti Kawasan Berikat Nusantara (KBN) atau di Cilamaya Karawang, bisa saja dipercepat tahapanpembangunan pelabuhan di sana. Sehingga dapat memberikan fasilitas untuk membagi dan memisahkan antara pelabuhan ekspor danimpor. Tanjung Priok sudah tidak mampu lagi memonopoli perannya sebagai pelabuhan ekspor sekaligus impor.
Kemudahan Ijin Investasi Di Bidang Transportasi & Logistik
❖ APINDO berharap agar investor asing yang menanamkan modal di usaha transportasi dan logistik bisa memberikan dampak langsungkepada penurunan biaya logistik. Semakin gencarnya beberapa negara asing menanamkan investasi di sektor transportasi laut dan freightforwarding perlu mendapatkan apresiasi.
❖ APINDO memandang bahwa selama investasi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka tidak perlumenjadi permasalahan. Oleh karena itu, APINDO menyambut baik investasi untuk industri transportasi dan logistik dengan syarat ada alihteknologi. Dan sesuai aturan yang ada, usaha forwarder asing yang ingin berinvestasi di Indonesia wajib bekerja sama dengan pengusahanasional.
©DPN APINDO 2019 www.apindo.or.id 10
• Mendorong investasi industri hulu berbasis sumber daya alam dan industri mesin peralatan• Penguatan peran balai riset dan investasi pembangunan techno park• Promosi investasi asing orientasi ekspor untuk berlokasi di Indonesia• Promosi investasi Research & Development & Demonstration (R&D&D) dan transfer kapabilitas R&D&D
kepada lokal melalui insentif untuk R&D&D.
Investasi Industri Hulu; Penguatan Balai Riset & Investasi techno park
• Perlu perbaikan kemampuan SDM industri antara lain: melalui Pemagangan Industri, perbaikankapabilitas daya saing pekerja Indonesia melalui Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)dan kolaborasi antara universitas / politeknik dan industri.
Kemampuan SDM Industri & Perbaikan Kapabilitas Daya Saing Pekerja
PENGUATAN INOVASI & KEMAMPUAN SDM INDUSTRI
Empat tahap yang diusulkan dalam upaya katalisasi Industri 4.0 berorientasi ekspor di Indonesia :1) Pusat Pameran : Meningkatkan awareness terhadap Industri 4.0.2) Pusat Diagnostik : Pengukuran kinerja dan kemampuan dasar, sekaligus mengidentifikasi
peluang pengembangan.3) Pusat Keterampilan / Kemampuan : Membangun keterampilan & keahlian dari CXO kepada
operator.4) Ekosistem : Membawa keahlian dan kemampuan yang dimiliki dari berbagai stakeholders.
©DPN APINDO 2019 www.apindo.or.id 11
Beberapa hal mutlak yang diperlukan Sistem Pelatihan Kerja Nasionalyang terintegrasi mencakup pada :
1. Pilihan fokus Industri Prioritas2. Penentuan Standar Kompetensi di seluruh tingkat Industri Prioritas
(SKKNI)3. Lembaga Pelatihan Pemerintah yang Fungsional4. Akreditasi Lembaga Pelatihan Pemerintah maupun Swasta5. Sertifikasi kompetensi – minimal merujuk pada SKKNI
Sistem Pelatihan Kerja Nasional harus didukung dengan :1. Kebijakan yang kompetitif atas : Inovasi, Insentif Pajak2. Peran Dewan Industri (Pengusaha + Pemerintah + Dunia Pendidikan)3. Pendanaan Pelatihan4. Pengembangan Kewirausahaan
Demi efisiensi dan kemanfaatannya daya saing setidaknya di lingkup regional ASEAN perlu dipikirkan adanyaSistem Pengembangan Skills yang terintegrasi di kawasan ASEAN dengan sharing resources antar negaraASEAN untuk pengembangan Inovasi bersama guna mendapatkan Standar Skills SDM ASEAN untuk mobilitasfree flow SDM di kawasan.
PENGUATAN INOVASI & KEMAMPUAN SDM INDUSTRI
Ikuti best practices Negara Negara Kompetitor
- Keterlibatan pelatihan swasta dalam penyusunan kurikulum pelatihan vokasi juga penting.
- Perlunya insentif pelatihan bagi swasta, baik dalam bentuk tax deduction maupun insentif pelatihan langsung. Insentif ini penting sebagai salah satu motivasi utama bagi industri dan swasta untuk menyediakan pelatihan mandiri.
©DPN APINDO 2019 www.apindo.or.id 12©DPN APINDO 2018 www.apindo.or.id
SKILLS DEVELOPMENT: USULAN MODEL PEMAGANGAN
©DPN APINDO 2019 www.apindo.or.id 13©DPN APINDO 2018 www.apindo.or.id
REVITALISASI BALAI LATIHAN KERJA
Terima KasihPermata Kuningan Building, 10th Fl.
Kuningan Mulia Kav. 9C Guntur – Setiabudi Jakarta 12980 – Indonesia
Phone : (021) 8378 0824Fax : (021) 8378 0823 / 8378 0746
Website : www.apindo.or.id
DISCLAIMERThis document is intended to be general information for discussion purposes only and does not create
any legally binding obligations. The information contained in this document is based on materials we believe to be reliable, however we do not represent that it accurate, current, complete, or error free.
Information in this document constitute our judgment as of the period of preparing the document and are subject to change without notice. Any opinion in this information may not necessarily represent
the opinion of APINDO or any entity in the APINDO. Any person and entity receiving this information shall treat the information as confidential and not misuse, copy, disclose, or distribute, in whole or in
part, without APINDO express written permission. APINDO disclaims all liability for any direct, indirect, consequential or other losses or damages incurred by anyone that may arise from any reliance on this
document or for the reliability, accuracy, completeness or timeliness thereof.