STRATEGI MENUJU WORLD CLASS BUREAUCRACY INVESTIGASI ...

PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2

1112

STRATEGI MENUJU WORLD CLASS BUREAUCRACY:

INVESTIGASI APARATUR DI KOTA BATU

Farah Fadillah A.S1, Laily Ainur Rahmah2, Ali Roziqin3

Universitas Muhammadiyah Malang.

Alamat Korespondensi: [email protected]

ABSTRAK

Kota Batu merupakan salah satu kota wisata yang memiliki banyak destinasi baik wisata alam

maupun wisata buatan. Di era saat ini, masyarakat sudah bertransformasi dari era konvensional

menuju era digital. Namun adanya sebuah inovasi berbasis digital tetap saja tidak terlepas dari

komponen yang menjalankan dan yang menyelenggarakan pelayanan tersebut, yakni para ASN.

Pemerintah harus memperhatikan kembali kualitas dan kompetensi yang di miliki para ASN

(Aparatur Sipil Negara) yang bertugas pada setiap birokrasi pemerintahan yang ada di Kota Batu.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yang mana

penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data sekunder yang kemudian data tersebut di

analisis sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peneliti. Sebagaimana kualitas ASN yang terdapat

di Kota Batu merupakan penunjang kualitas utama bagi perkembangan di era 4.0. Dengan adanya

penelitian ini dapat di simpulkan bahwa, kualitas dan kompetensi ASN di Kota Batu masih dalam

tahap pengembangan.

Kata Kunci : Birokrasi, Aparatur Sipil Negara, Sistem Merit, Kota Batu.

ABSTRACT

Batu City is one of the tourist cities that has many destinations both natural and artificial tourism.

In the current era, people are already transforming from the conventional era to the digital age. But

a digital-based innovation is still not separated from the components that run and that organizes the

service, namely the ASN. The Government should reconsider the quality and competence of the ASN

(civil apparatus of the state) in charge of every government bureaucracy in the city of Batu. In this

study, researchers used methods of qualitative descriptive research, which research was conducted

by means of the collection of secondary data which then the data in the analysis in accordance with

what is expected by researchers. As the quality of ASN in Batu City is a major supporting quality

for the development in the 4.0 era. With this research, it can be concluded that the quality and

competence of ASN in Batu City is still in development stage.

Keywords: Bureaucracy, civil state apparatus, Merit system, Batu City.

PENDAHULUAN

Kota Batu merupakan salah satu kota yang terkemukan di Indonesia dengan

daya tarik wisatanya yang cukup kuat, dilihat dari keindahan alam hingga wisata

buatan yang menarik minat pengunjung, baik wisatawan domestic hingga

wisatawan mancanegara. Dengan mengelola tempat wisata tersebut, hingga

membuat kreasi makanan dan kerajinan tangan yang memiliki nilai daya jual yang

tinggi di Kota Batu. Berbagai inovasi berbasis digital juga sedang di kembangkan

dalam upaya menunjang pengenalan lebih luas tentang wisata – wisata yang

terdapat di kota Batu tersebut karena merupakan kota dengan sejuta keindahan kota

Batu memiliki potensi utama yang didapat dari pengahasil seperti sayur dan

buahnya, ditambah lagi pesona alam yang sangat indah menjadikan potensi


1113

pengenalan wisata tersebut agar dapat menarik wisatawan agar mengunjungi lokasi

tersebut. Dengan berbagaai jenis mata pencaharian dan kesibukan masyarakat yang

berbeda – beda, maka lahirnya sebuah tuntutan dalam pelayanan public yang

diberikan oleh birokrasi pemerintahan. Dalam mengurus segala kepentingan

administrasi dan sebagainya, tentu masyarakat membutuhkan pelayanan public

yang dapat memudahkan dan memanage waktu dengan baik. Berbagai inovasi

untuk mendukung perihal tersebut tengah dikembangkan dan ditingkatkan dalam

upaya pengelolaannya saat ini.

Max Weber mengatakan bahwa Birokrasi adalah suatu cara merubah

tindakan social ke dalam tindakan terorganisir yang rasional.1 Birokrasi sendiri

sebenarnya suatu perangkat guna menunjang organisasi yang semakin modern dan

berkembang. Dengan pencapaian tujuannya melalui peran masing masing individu.

Oleh sebab itu sangat penting pembentukan karakter tiap individu utamanya bagi

ASN. “Karakter social tersebut adalah, dari tingkat presiden, regional, dan kepala

administrasi lokal hingga ke tingkat kota yang kecil dan desa, keluarga dari setiap

pejabat yang bersangkutan terlibat dalam bisnis yang terkait dan dikontrol oleh

politik birokrasi setempat”2 Salah satunya ialah, menurut pendapat dari Hegel

dalam Sulistio & Budi (2009), bahwa birokrasi ialah institusi yang menduduki

posisi organik yang netral dalam struktur sosial dan berfungsi sebagai penghubung

antara negara yang memanifestasikan kepentingan umum dan masyarakat sipil yang

mewakili kepentingan khusus dalam masyarakat. Kurangnya performa ASN yang

masih kurang maksimal akan tetapi memiliki dampak pada kualitas pembangunan

Negara bagian dan local begitu masalah lain dan masalah yang ditimbulkan akan

selalu menderet ke masalah – masalah lainnya seperti, kemiskinan, pengangguran,

dan keterbelakangan juga akan tertinggal sebagai Negara maupun wilayah tidak

dapat di selesaikan dengan baik. (Monila, R. R., & Wicaksono, B., 2017).

Kondisi dari birokrasi sendiri selalu berbeda – beda di setiap zaman. Akan

tetapi, tetap saja adanya birokrasi tidak pernah terlepas dari adanya pengaruh

system politik yang sedang berlangsung saat itu. Meski demikian, pergantian

system politik yang berlangsung tetap tidak merubah posisi birokrasi yang memiliki

1 Hummel, The Bureaucratic Experience, St Martin Press, Newyork, hal 19 2 Diinterpretasi dari tulisan, Robinson, R, The Middle Class amd The Bourgeoisie in Indonesia,

dalam The New Rich in Asia, Routledge, New York, 1996.


1114

peran sentral bagi kehidupan masyarakat. Menurut Kartini Kartono (1999:64)

bahwa “politik dapat diartikan sebagai aktivitas perilaku atau prosess yang

menggunakan kekuasaan untuk menegaakan peraturan-peraturan dan keputusan

yang sah berlaku di tengah masyaraka”.. Adapun gambaran nyata dan sebagai

pembanding, birokrasi yang terdapat pada zaman dahulu masih sangatlah terpusat.

Sehingga dalam hal ini aspirasi masyarakat masih kurang di dengar. Menurut

Moneir, A.S (2008:27) mendefinisikan “pelayanan adalah serangkaian kegiatan

yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan

orang dalam masyarakat”. Pelayanan public yang sejatinya ialah untuk masyarakat,

menjadi berbeda dengan adanya system birokrasi yang terdapat pada zaman dahulu.

Karena, para pemimpin lebih mementingkan kepentingan pribadinya. Sehingga

birokrasi zaman dahulu menjadi perwakilan kepentingan pribadi masing – masing

pemimpin, bukan mewakili kepentingan dari masyarakat. Selain itu, kondisi

birokrasi di Indonesia pada masa kolonial juga menganut system paternalistic. Pada

system paternalistic tersebut lebih menitik beratkan terhadap adanya kepentingan

pribadi. mali

Salah satu aspek yang penting dari proses nya yaitu upaya untuk terus

mengambangkan profil ASN yang professional, berkualitas, stratejik, serta inovatif.

Malalui manajemen ASN berbasis system merit sejak proses perencanaan,

recruitmen, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja terhadap tiap tiap

individu, pengembangan karier.

Dalam mendukung agenda yang diselenggarakan guna pengembangan

kompetensi ASN, LAN RI melalui Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan

Pengembangan Kompetensi menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional yang

bertemakan “Pengembangan Kompentensi ASN dalam Mewujudkan Birokrasi

World Class”. Agile government yang diharapkan menjadi sebuah paradigm baru,

melihat dari kondisi birokrasi saat ini yang dikatakan masih belum memuaskan.

Oleh karena itu pemerintah pusat sendiri saat ini memberi tuntutan bagi para ASN

dengan perwujudan Smart ASN. SDM aparatur dituntut untuk mempunyai

karakteristik yang berintegritas, professional, berjiwa nasional, mempunyai

kemampuan bahasa asing, dan IT, berjiwa hospitality dan entrepreneuship, serta

memiliki networking luas.


1115

Saat ini yang dianggap dan dijadikan sebagai prioritas utama di kota Batu

sendiri ialah pada keberadaan pegawai honorer. Namun bagi pegawai honorer yang

telah ditentukan pun terdapat syarat – syarat khusus yang harus di penuhi. Salah

satu yang menjadi syaratnya ialah, memiliki ijazah lulusan minimal berpendidikan

D3. Dengan adanya ketentuan bagi pegawai honorer minimal memiliki ijazah D3

ini, maka akan meningkatkan standard kompetensi yang dimiliki oleh pegawai

pemerintahan. Salah satu upaya dari pemerintahan kota Batu yang saat ini sedang

merambah menuju birokrasi world class yaitu yang terdapat pada instansi Badan

Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Batu. BKD tersebut mengembangkan sebuah

inovasi berbasis digital yang berupa website resmi yang dihadirkan untuk

masyarakat, khususnya para pegawai Pemerintah Kota Batu yang ingin

mendapatkan informasi seputar hal-hal kepegawaian yang terdapat di lingkungan

Pemerintah Kota Batu itu sendiri dengan cara mengunjungi alamat

http://bkd.batukota.go.id. 3 Di era 4.0 kini, perkembangan teknologi sedang

mengalami perkembangan yang cukup pesat dan cepat. Akibatnya banyak para

ASN yang masih beradaptasi pada era ini. untuk mengembangkan dan membuat

sebuah inovasi, ASN harus memiliki keahlian atau kemampuan yang pada bidang

digital. Untuk itu kompetensi ASN masa kini harus lebih di perhatikan kembali,

guna melancarkan kinerja birokrasi. Adapun table yang menjelaskan jumlah

penduduk yang terdapat di Kota Batu sendiri, dintaranya ialah:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk

No. Kecamatan Jumlah Penduduk Persentase Terhadap

Jumlah Penduduk Kota

Jumlah Kartu

Keluarga

1. Batu 97.107 45,83 30.111

2. Bumiaji 61.721 29,13 19.593

3. Junrejo 53.041 25,03 16.656

Total 211.869 100 66.360

Dengan jumlah penduduk yang mencapai 211.869 jiwa, tentunya kota Batu

memiliki jumlah SDM yang mencukupi untuk menjadi aparatur sipil Negara.

Namun, tetap saja kualitas dan kompetensi menjadi tolak ukur utama bagi

masyarakat atau penduduk yang ingin menjadi aparatur sipil Negara.

3 http://kotabatu.web.id/item/profil-badan-kepegawaian-daerah-bkd-kota-batu

http://bkd.batukota.go.id/

http://kotabatu.web.id/item/profil-badan-kepegawaian-daerah-bkd-kota-batu


1116

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

Nama, Tahun Judul Metode Hasil

Jurnal

Administrasi

Publik

Kapasitas

Pemerintah Kota

Batu dalam

Program

Pelayanan

Kesehatan bagi

Masyarakat

Miskin

Penelitian ini

menggunakan

jenis penelitian

deskriptif

dengan

pendekatan

kualitatif dan

Critical

Discourse

Analysis

(Analisis

Wacana Kritis)

Fungsi alokasi,

distribusi, stabilisasi)

sudah berjalan baik.

Hal tersebut

ditunjukkan dengan

penyediaaan public

goods berupa Rumah

Sakit dan Puskesmas

yang tersebar disetiap

kecamatan. Akan

tetapi dari tenaga

medis yang dimiliki

masih cukup minim

adanya tenaga ahli.

Jurnal Ilmiah,

2014

Kinerja Pemerintah

Kota Batu dalam

usaha serta strategi

Meningkatkan

Prestasi Kerja

Pegawai Negeri

Sipil Melalui

Program

Pendidikan dan

Pelatihan Jabatan

Berdasarkan

Peraturan

Pemerintah No 101

Tahun 2000 tentang

Pendidikan dan

Pelatihan Jabatan

Pegawai Negeri

Sipil (Studi Badan

Kepegawaian

Daerah Kota Batu)

Metode

Pendekatan yang

digunakan di

dalam penelitian

ini adalah Yuridis

Sosiologis, yaitu

penelitian yang

berusaha

mengidentifikasi

hukum dan

efektifitas hukum

yang berlaku di

dalam masyarakat

Pendidikan dan

pelatihan jabatan yang

dilaksanakan sesuai

dengan kebutuhan

terhadap tujuan

pendidikan dan

pelatihan yang

diadakan oleh Badan

Kepegawaian Daerah

tersebut. Kegiatan

pendidikan dan

pelatihan jabatan

bertujuan untuk

meningkatkan kinerja

PNS Pemerintah Kota

Batu. Kegiatan

pendidikan dan

pelatihan jabatan yang

diadakan oleh Badan

Kepegawaian Daerah

dapat

mengembangkan

kemampuan pegawai.

Jurnal

Masyarakat,

Kebudayaan,

dan Politik,

2017

Peran Pemerintah

Kota Batu dalam

Implementasi

Kebijakan

Pembangunan

Pariwisata

Berdasarkan

Paradigma

Penelitian ini

menggunakan

metode

penelitian

deskriptif

dengan

pendekatan

kualitatif.

Sumber data

Kota Batu sudah

sesuai dengan prinsip-

prinsip pembangunan

berkelanjutan

(sustainable

development), yaitu

pro ekonomi

kesejahteraan, pro

lingkungan


1117

Pembangunan

Berkelanjutan

yang digunakan

adalah data

primer dan data

sekunder.

Teknik

pengumpulan

data dengan

observasi,

wawancara dan

dokumentasi

berkelanjutan, pro

keadilan sosial, dan

pro lingkungan hidup.

Dalam keberhasilan

implementasi

kebijakan

pembangunan

pariwisata Kota Batu

1.1 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang, bahwasannya di era

revolusi industri 4.0 ini, menjadi sebuah tantangan baru bagi perkembangan sistem

birokrasi di Indonesia dari konvensional menuju digital. Dengan demikian,

seberapa besar tingkat efektifitas pelayanan yang diberikan ASN ditinjau dari

kualitas dan kompetensi yang dimiliki?

1.2 Tujuan

1. Untuk menganalisis seberapa penting kompetensi dan kualitas ASN dalam

mewujudkan birokrasi world class di pemerintahan Kota Batu.

2. Untuk mengetahui kondisi ASN di kota Batu saat ini.

3. Untuk mengetahui penghambat pengembangan birokrasi di Kota Batu

TINJAUANN PUSTAKA

A. Birokrasi

Dalam sebuah tatanan Negara tentu tidak terlepas dengan adanya system

birokrasi. Banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang birokrasi.

Sebagaimana, yang terkenal ialah menurut pendapat Weber dalam salah satu

bukunya yang membahas tentang birokrasi, yaitu “Birokrasi merupakan suatu cara

dalam mengubah tindakan social kedalam tindakan terorganisir yang rasional”.4

Sedangkan menurut Rourke birokrasi merupakan sebuah sistem administrasi dan

pelaksanaan dari tugas keseharian yang bersifat terstruktur, dan di dalam sistem

hirarki yang jelas, serta dilakukan secara tertulis, oleh bagian - bagian tertentu yang

terpisah dengan bagian – bagian lainnya, yang kemudian dikelola oleh orang - orang

yang dipilih karena kemampuan dan keahlian di bidangnya5. Maka, keberadaan dari

4 Hummel, The Bureaucratic Experience, St Martin Press, Newyork, hal 19 5 Rina Martini, Birokrasi Dan Politik, UPT UNDIP Press, Semarang, hal 9


1118

birokrasi ini sangat penting bagi suatu Negara dalam menjalankan system

pemerintahannnya. Pentingnya peranan birokrasi sendiri sangat menonjol dalam

Negara – Negara yang berkembang yang dimana mereka semua atau Negara itu

sendiri telah memberikan prioritas kegiatannya kepada penyelenggaraan

pembangunan nasional yang ada di Negara ini.

B. Kompetensi

Dalam menjalankan tugas, kinerja merupakan komponen penting yang

menjadi penilaian utama seseorang. Kinerja yang bagus merupakan hasil dari

kompetensi yang dimiliki oleh setiap individu. Sama halnya dalam system

birokrasi, sebagaimana para aparatlah yang menjalankan system tersebut, maka

tuntutan kompetensi aparat menjadi perhatian khusus guna memaksimalkan

perkembangan birokrasi itu sendiri. Menurut Suparno (2012:27), kompetensi ialah

sebuah kecakapan yang memadai yang ditujukan untuk melakukan suatu tugas

ataupun sebagai pemilik keterampilan dan kecakapan yang diisyaratkan.6 Untuk itu

kompetensi yang dimiliki ASN sangat mempengaruhi perkembangan dan kualitas

birokrasi itu sendiri.

Dapat dibayangkan apabila seorang PNS , sebagai aparatur sipil Negara ini

tidak memiliki kompetensi,maka akan berakibat dan berpengaruh buruk terhadap

pelayanan public kepada masyarakat. Misalnya pelayanannya menjadi lambat,

bekerja dengan cara tidak terstruktur, tidak maksimal dalam memberikan layanan,

tidak efisien dan hasilnya pun tidak sesuai dengan standar operasional prosedur

(SOP) yang telah ditentukan oleh birokrasi terkait.7

C. Sistem Merit

Keberadaan dari sistem merit ini sendiri telah dicantumkan upaya

penerapannya dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014, yang berisi tentang

Aparatur Sipil Negara (ASN). Tujuan dari penerapan sistem merit itu sendiri ialah,

untuk memastikan jabatan yang terdapat di birokrasi pemerintah diduduki oleh

pegawai atau aparat yang memenuhi persyaratan dari segi kualifikasi dan

kompetensi.8 Sistem merit merupakan suatu bentuk apresiasi dari instansi atau

6 https://www.studinews.co.id/pengertian-kompetensi-menurut-para-ahli 7 http://bkd.jabarprov.go.id/artikel/86- 8 KASN, Pemetaan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN),

KASN, Jakarta Selatan, hal VI

https://www.studinews.co.id/pengertian-kompetensi-menurut-para-ahli

http://bkd.jabarprov.go.id/artikel/86-


1119

perusahaan kepada karyawannya atas hasil kerja yang baik dan memuaskan.9

Dengan demikian, maka tujuan dari pembangunan Aparatur dari segi sumber daya

manusia untuk mewujudkan para pegawai ASN yang memiliki profesionalitas,

integritas, netral dan memilki kinerja tinggi dapat terwujudkan.

Untuk melaksanakan fungsinya KASN membuat pemetaan penerapan

sistem merit untuk mengetahui kesiapan instansi pemerintah dalam melaksanakan

sistem merit. Dari hasil pemetaan dijelaskan bahwa diperlukan penyediaan

informasi tentang aspek-aspek yang masih perlu dipenuhi agar sistem merit sendiri

berjalan secara efektif dan efisien. Hambatan yang hingga saat ini dihadapi tentang

penjalanan sistem merit bukan hanya keterbatasan dana namun juga terbatas dalam

hal kemampuan para pengelola pegawai untuk menyiapkan berbagai persyaratan

yang dibutuhkan. Sistem merit ini diharapkan memang benar-benar bisa

mewujudkan ASN yang berkelas dunia. Misalnya saja seperti perubahan pedekatan

personal administration yang tadinya berupa pencatatan administrasi kepegawaian

menjadi manajemen SDA yang menganggap bahwa SDA merupakan aset negara

yang perlu dikelola. Kemudian adanya Reward dan punishment berbasis kinjera

yang lebih tegas, yang diharapkan ASN bisa lebih bersungguh-sungguh dalam

proses kinerjanya. Guna menjamin sistem merit benar-benar berjalan, Komisi

Aparatur Sipil Negara (KASN) dibentuk untuk fungsi pengawasan. KASN

mengeluarkan peraturan KASN Nomor 5 Tahun 2017 tentang penilaian mandiri

penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN. Hasil yang didapatkan dari

program sistem merit hingga saat ini, seperti Peta tentang tingkat penerapan sistem

merit di Kementrian, LPNK dan Pemerintah Provinsi. Kemudian Rekomendasi

terkait upaya-upaya yang diperlukan untuk mendorong instansi menerapkan sistem

merit sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang ASN.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini mengunakan pendekatan yang berupa Analisis Data

Sekunder (ADS). Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia atau sudah

9 Abdiel Theopilus Tondowana dkk, “Pengaruh Sistem Merit terhadap Semangat Kerja Aparatur

Sipil Negara di Kantor Sekretariat Daerah Kota Manado”, hal.1


1120

ada, sehingga dapat memudahkan peniliti dalam pencarian dan pengumpulan data-

data tersebut. Dengan demikian, data-data yang diperoleh oleh peneliti dapat berupa

arsip dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD), serta data-data lain yang dapat

diperoleh dari mengkaji penelitian - penelitian terdahulu atau studi kepustakaan dan

website. Untuk data sekunder yang sudah didapatkan dari beberapa sumber, maka

dapat disajikan dalam bentuk instrumen penelitian yang telah teruji, yang mana

kemudian diolah dengan menggunakan teknik uji statistik tertentu. Data sekunder

yang di dapat dari penelitian terdahulu, kemudian akan di identifikasi melalui

adanya instrumen penelitian yang bersifat kualitatif.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif

sebagai pendekatan dalam penelitan. Menurut Sugiyono (2017:35), "Metode

penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variable mandiri,

baik hanya pada sat variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel

bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan

dengan variabel lain". Pendekatan tersebut merupakan, pendekatan yang

menggambarkan sebuah fakta-fakta, keadaan hingga gejala-gejala yang terdapat

dalam kehidupan masyarakat. Penggunaan metode deskriptif ini dipilih karena,

penelitian yang dilakukan peneliti untuk mencari tahu kondisi ASN yang terdapat

di kota Batu di masa kini memiliki kaitan erat dengan kondisi yang terdapat di masa

lampau. Sebagaimana, perkembangan ASN yang terjadi dari tahun ketahun. Untuk

itu pendekatan ini digunakan peneliti guna mempermudah dalam proses penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, langkah pertama yang dilakukan

peniliti ialah mengumpulkan data dari sumber – sumber yang terpercaya. Data yang

di kumpulkan tidak hanya data terbaru saja, akan tetapi juga penelitian – penelitian

terdahulu. Kemudian, dilanjutkan dengan proses analisis data, yang mana peneliti

mengkaji dan mencari hambatan serta solusi yang akan menjadi hasil dari

penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian tersebut, peneliti berharap

dapat melangsungkan penelitian dengan mudah, serta mendapatkan hasil yang

optimal. Karena, dalam upaya pengumpulan data dapat memudahkan peneliti untuk

mencari perbandingan kondisi birokrasi serta ASN dari tahun ke tahun. Dengan

demikian, tantangan dan penghambat perkembangannya akan di ketahui dengan


1121

menganalisis data tersebut, dan mencari tahu sumber penghambat perkembangan

birokrasi tersebut melalui data – data lain yang telah di kumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Birokrasi

Birokrasi merupakan suatu komponen penting bagi pemerintahan.

Seringkali birokrasi dianggap sebagai officialdom yang dapat diartikan sebagai

kerajaan pejabat (Thoha, 2003)Yang mana pejabat merupakan aparatur

pemerintahan yang bertugas menjalankan birokrasi tersebut. Keberadaan dari

birokrasi tentu tidak terlepas dari kehidupan sehari – hari yang di alami oleh

masyarakat. Dapat di contohkan dengan adanya playanan public yang terdapat di

setiap birokrasi pemerintahan yang ada. Sebagai masyarakat yang memiliki

kebutuhan dalam segi administrasi utamanya, tentu sangat membutuhkan sebuah

layanan public yang berkualitas tinggi. Segala bentuk administrasi yang di

butuhkan oleh masyarakat sudah menjadi kewajiban bagi birokrasi pemerintahan

dalam mewujudkan dan memudahkan penyelenggaraan layanan tersebut. Dalam

keberlangsungan hidup masyarakat sejak lahir hingga mati tidak dipungkiri

bahwasannya masyarakat memerlukan layanan public. Sebagai contoh, pembuatan

akte kelahiran, kartu keluarga, kartu tanda kependudukan, hingga surat kematian,

merupakan bentuk konkrit dari administrasi yang sering dibutuhkan masyarakat

dalam kehidupan sehari hari. Dengan demikian, tingkat urgensi dari adanya

birokrasi bagi kehidupan masyarakat sehari hari sangat di butuhkan sebagai

penyelenggara atau fasilitator dalam melayani masyarakat.

Kondisi birokrasi yang terdapat di Kota Batu saat ini, dirasa semakin

menunjukkan adanya perkembangan yang cukup pesat. Upaya persaingan ketat

dengan daerah daerah lain ditunjukkan secara nyata melalui inovasi – inovasi yang

sedang di kembangkan oleh pemerintah kota Batu saat ini. Upaya pewujudan smart

city juga sedang di upayakan, sehingga menjadi bukti nyata bahwasannya birokrasi

yang ada di kota Batu sedang berbenah diri dalam menghadapi persaingan di era

globalisasi yang kian masif ini. Pelayanan public berbasis digital merupakan sebuah

inovasi menarik yang sedang menjadi persaingan setiap daerah - daerah di

Indonesia. Dengan adanya factor globalisasi sendiri merupakan sebuah pengaruh

utama yang menjadikan tuntutan bagi birokrasi – birokrasi yang terdapat di setiap


1122

daerah untuk mengembangkan inovasi – inovasi guna memperbaiki kualitas

pelayanan public yang dimiliki setiap daerah.

Dalam menjalankan semua rencana pembangunan di Kota Batu, pemerintah

Kota Batu memiliki strategi kebijakan sendiri guna memperlancar rencana tersebut.

Pemerintah menciptakan strategi “Wirausaha Birokrasi” yang memiliki tujuan

meningkatkan daya saing daerah. Otonomi daerah tersebut menciptakan ruang

gerak yang lebih bagi daerah itu sendiri dengan melibtakan pihak-pihak terkait yang

sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan masyarakat. Dalam upaya peningkatan

kesejahteraan masyarakat adanya tuntutan dunia yang semakin kontemporer, serta

kuatnya pengaruh globalisasi, menuntut adanya Reformasi Birokrasi, yang dimana

hal tersebut mengarah pada pemerintahan yang berdaya saing (Competitiveness)

dan mempunyai kecepatan, ketepatan dan keakuratan (Effectiveness) dalam

penyelenggaraan tugas pemerintah serta pembangunan bagi daerah Bartu sendiri.

Dalam konsep ini, pemerintah wirausaha mendorong kompetisi antar pemberi jasa,

dimana mereka memberi wewenang kepada warga masyarakat dengan mendorong

adanya sebuah kontrol birokrasi kedalam lapisan masyarakat. Dengan cara mereka

mengukur kinerja perwakilannya dengan memuaskan pada hasil, bukan dari

masukan. Dalam hal ini juga memerlukan manajerial birokrat dan birokrasinya,

yang diimplementasikan dengan mengimplementasi 4cara berpikir kepada jajaran

birokrasi yang ada di Kota Batu, 4 konsep tersebut adalah :

1. From top down to partnership/ participatory

2. From bureaucratic style to enterpreneurial mindset

3. From procedural attitude to end-result oriented

4. From partial handling to integrative solution

Di tahun 2018 ini kota Batu mendapatkan sebuah penghargaan, yaitu pada

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dari Kementerian

Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB). Kota Batu

mendapatkan nilai B dan menduduki peringkat 20, dengan memperoleh nilai

sebesar 61,89. 10 penghargaan tersebut menjadi bukti nyata bahwasannya birokrasi

kota Batu tengah berbenah menuju birokrasi yang lebih unggul dan mampu

bersaing dengan birokrasi yang terdapat di daerah – daerah lain. Sebelumnya,

10 https://radarmalang.id/dari-inovasi-akhirnya-kota-batu-raih-sakip-b

https://radarmalang.id/dari-inovasi-akhirnya-kota-batu-raih-sakip-b


1123

selama tiga tahun berturut turut kota Batu mendapatkan nilai C pada SAKIP yang

terdapat pada tahun 2015, 2016, dan 2017. Hal tersebut dapat di capai karena

adanya kesadaran dari birokrasi pemerintahan kota Batu yang ingin berbenah diri

dan berupaya untuk memperbaiki kualitas yang dimilikinya.

Penghargaan SAKIP tersebut di peroleh kota Batu dikarenakan upaya

pengembangan inovasi nya yang tengah berjalan dan berkembang dengan cepat dan

pesat. Banyaknya inovasi – inovasi baru yang tengah di canangkan oleh birokrasi -

birokrasi kota Batu menjadi jalan bagi kota Batu sendiri dalam persaingan tingkat

global. Sebagaimana yang saat ini tengah di kembangkan di kota Batu, yaitu berupa

sebuah link website dari BKD kota Batu yang dapat di akses secara langsung oleh

masyarakat dan para aparatur birokrasi dengan alamat http://bkd.batukota.go.id11.

Untuk mengakses link website tersebut sangatlah mudah di akses dan cepat,

sehingga upaya transformasi konvensional menuju digital dapat di rasakan melalui

inovasi – inovasi yang di ciptakan oleh setiap birokrasi menjadikan inovasi tersebut

menarik bagi perkembangan layanan yang terdapat di Kota Batu itu sendiri. Tidak

hanya sekedar bersaing dengan daerah – daerah lain. Akan tetapi, kota Batu juga

siap bersaing ditingkat global.

Peningkatan kualitas dan pengembangan birokrasi yang terdapat di kota

Batu sendiri ini, telah tercantum pada Peraturan Walikota Batu No 2 Tahun 2019.

12 Dalam peraturan tersebut berisikan tentang adanya sebuah tunjangan kinerja bagi

para pegawai aparatur Negara yang terdapat di lingkungan di lingkungan kota Batu.

Tujuan dari adanya pemberian tunjangan kepada aparatur Negara tersebut ialah,

guna memperbaiki dan mengembangkan tatanan birokrasi yang ada, serta

menjalankan tatanan reformasi birokrasi yang telah di cantumkan pula pada

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019. Dengan

demikian keberadaan dari birokrasi itu sendiri menduduki posisi yang sangat

penting dalam sebuah system pemerintahan yang terdapat dalam sebuah negara.

b. Kondisi ASN Kota Batu

11 http://kotabatu.web.id/item/profil-badan-kepegawaian-daerah-bkd-kota-batu 12 https://jdih.batukota.go.id/peraturan-walikota-batu-nomor-2-tahun-2019.html

http://bkd.batukota.go.id/

http://kotabatu.web.id/item/profil-badan-kepegawaian-daerah-bkd-kota-batu

https://jdih.batukota.go.id/peraturan-walikota-batu-nomor-2-tahun-2019.html


1124

Kondisi ASN yang terdpat di Kota Batu saat ini, dapat di kaji dari tabel yang

telah dibuat oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kota Batu Tahun 2018, sebagaimana dalam tabel tersebut tercantum kondisi ASN

berdasarkan jenjang pendidikan terakhirnya dan berdasarkan golongan.13 Sejumlah

barang yang harus lebih diperhatikan lagi secara berurutan untuk melaksanakan

adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk kompetisi ASN pengembangan

adalah; pertama, penentuan tujuan pendidikan dan kegiatan pelatihan, dimana tim

pelaksana harus memutuskan dan menentukan tuujuan dari pelatihan tersebut.

Penentuan dan pendirian tersebut memiliki tujuan yang harus dilakukan

berdasarkan pada hasil studi, observasi dan penelitian. Melalui proses itu, tim

pelaksana dapat merumuskan spesifikasi tujuan pendidikan dan pelatihan dengan

jelas sehingga dapat dipahami oleh peserta. Kedua, tim pelaksana harus dapat

memahami manfaat dari hasil kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk

mempengaruhi kejelasan pemahaman peserta dengan baik tentang pemanfaatan

untuk ikut serta dalam kegiatan – kegiatan tersebut. Salah satu hal yang harus

dibayar perhatian oleh tim pelaksana merumuskan manfaat dari kegiatan

pendidikan dan pelatihan termasuk manfaat untuk organisasi dan karyawan ASN.

Selain itu, pemanfaatan penentuan pelatihan harus konsisten atau sesuai dengan

tujuan pelatihan yang telah ditetapkan sebelumnya dan telah disepakatii bersama.

Tabel 1.3 ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan Jumlah Proporsi (%)

SD 39 1,22

SLTP 71 2,22

SLTA 625 19,59

DI 19 0,59

DII 48 1,50

DIII 208 6,50

DIV 34 1,06

S-1 1824 56,98

S-2 331 10,34

S-3 2 0,06

Jumlah 3201 100

Tabel 1.4 ASN Berdasarkan Golongan

Golongan Jumlah Proporsi (%)

13 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batu Tahun 2018


1125

I 71 2,22

II 784 24,49

III 1847 57,70

IV 499 15,59

Jumlah 3201 100

Jika dilihat pada tabel yang terdapat di atas, dapat di simpulkan bahwa

jumlah penduduk yang ada dikota Batu per tahun 2018 ada sekitar 211.869

penduduk, dan yang menjadi ASN kota Batu berjumlah 3201 orang. Sehingga dapat

dikatakan dengan jumlah penduduk yang produktif 211.869 penduduk, namun

belum sepenuhnya memenuhi target pemerintah Kota Batu sendiri, bahwa jumlah

ASN yang diharapkan hampir keseluruhan berasal dari penduduk kota Batu Sendiri.

Jika dilihat dari data yang ada pendidikan yang dianggap memumpuni untuk

mengikuti ASN kota Batu sendiri sudah lumayan tinggi tingkat pendidikan S1,

namun belum sepenuhnya lulusan S1 ikut seleksi dalam ASN.

Kondisi ASN Kota Batu saat ini bisa dikatakan masih sepenuhnya belum

sempurna atau masih pada masa penuh perhatian khusus guna meningkatkan

kualitas SDM pada instansi di daerah Batu itu sendiri. Bahkan sudah banyak

kebijakan kebijakan yang diturunkan untuk ASN itu sendiri, guna agar lebih

disiplin dan tertib. Misalnya saja potongan ataupun denda bagi ASN yang

diwajibkan mengikuti upacara namun tidak hadir. Hal semacam ini jika terus

dijalankan dan ditertibkan akan menjadi salah satu poin guna menunjang kualitas

kinerja ASN daerah Batu. Oleh karena itu masih banyak yang perlu di perhatikan

serta perlu diberi suatu tindakan yang tegas bagi para ASN yang keluar jalur dari

bidang yang seharusnya dilakukan. Pemerintah pun juga telah menandatangani

Peraturan Pemerintah (PP) 30/2019 tentang Kinerja Pegawai Negri Sipil. Dalam

aturan tersebut, ada sanksi administrasi hingga pemecatan bagi ASN yang

kinerjanya tidak memenuhi target. PP ini bertujuan untuk menjamin objektivitas

pembinaan ASN yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier. Dari segi

penilaian inilah ada beberapa poin yang perlu diperhatikan yaitu target, capaian,

hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku atau etika ASN itu sendiri. Kemudian

kehadiran dalam kerja juga ada aturan yang lebih tegas lagi. Sesuai aturan dari

Kemenpan-RB, untuk ASN tanpa keterangan dan telah terakumulasikan 5 hari akan

mendapat sanksi berupa teguran. Sedangkan ASN tanpa keterangan antara 5-10 hari

akan ditegur secara tertulis, kemudian 11-15 hari diberi pernyataan tidak puas. ASN


1126

tanpa keterangan 26-30 hari disanksi penurunan pangkat setingkat, dan jika lebih

dari itu maka akan diberhentikan secara hormat ataupun tidak hormat. Adapun

aturan jam kerja lebih pendek dari hari biasanya yang diberlakukan di Pemkot Batu,

mengikuti sesuai dengan surat edaran dari Kemenpan-RB.

Secara keseluruhan, pada penerimaan CPNS 2019 ini, Pemerintah

membuka 152.286 formasi. Rinciannya, lowongan di Instansi Pusat di

68 kementerian/lembaga sebanyak 37.425 formasi sedangkan

lowongan untuk CPNS daerah sebanyak 114.861 formasi yang tersebar

di 462 Pemerintah Daerah. 14

Dalam keterangan resmi dari Kemenpan RB, setidaknya terdapat 2

informasi khusus untuk CPNS tahun ini, yaitu formasi umum. Formasi umum

tersebut di tujukan dan dapat di ikuti oleh semua pelamar tanpa adanya ketentuan -

ketentuan khusus dari instansi yang bersangkutan ataupun instansi yang diminta.

Sedangkan keberadaan formasi khusus layaknya, cumlaude, diaspora, dan stabilitas

pada instansi baik pusat maupun daerah, serta adapun dalam peraturan tersebut

formasi khusus yang ditujukan kepada putra-putri daerah layaknya Papua dan

sebagainya. Pada pembukaan lowongan bagi CPNS tahun ini, yang paling banyak

dibutuhkan untuk mengisis formasi ialah, tenaga guru kemudian tenaga kesehatan

dan teknik fungsional.

Tenaga Jumlah Formasi

Tenaga Guru 63.324

Tenaga Kesehatan 31.756

Teknik Fungsional 23.660

Dan untuk saat ini jumlah PNS yang terdapatt di kota Batu memiliki jumlah

3228 pegawai. Sementara dalam setiap tahunnya pensiunan rata rata berjumlah 80

hingga 90 Pegawai Negeri Sipil.. kemudian, pegawai honorer yang terdapat di

Pemkot Batu sebanyak 480 pegawai. Sehingga apabila berdasarkan pada Analisis

Jabatan dan Analisis Beban, maka Kerja hanya dapat mengajukan sekitar 337

formasi.

Dasar atau pedoman untuk menuju pada tingkatan birokrasi world

class tentu banyak akan indikator yang harus segera di capai dan dapat di

pertanggung jawabkan, sebagaimana hal tersebut merupakan faktor paling utama,

yaitu ASN yang bersangkutan itu sendiri. Apabila melihat dari kondisi yang

2 https://tirto.id/cpns-2019-kota-batu-buka-lowongan-142-formasi-ekG6


1127

terdapat di ASN Kota Batu, dari tahun ke tahun tentu harus mengalami progres

maupun peningkatan yang cukup pesat, mulai dari tinggi rendahnya ASN, jumlah

ASN yang terdapat di setiap daerah, hingga skill atau kemampuan yang dimiliki

oleh masing – masing ASN. Namun jika diamati, hingga saat ini kualitas dari ASN

masih cukup rendah. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari latar belakang

pendidikan yang dimiliki oleh setiap aparatur sipil negara. Kurang lebihnya terdapat

sekitar 64% diantaranya hanya memiliki kemampuan secara administratif saja.

Akan tetapi, itu saja dirasa masih belum mencukupi kategori tingkat kualitas ASN

yang baik. Selain kualitas skill dari segi mental ASN pun juga masih perlu dibenahi.

Saat ini masih banyak ASN yang beranggapan bahwa mereka adalah penguasa atas

jabatannya. Padahal jika ditinjau dari fungsinya sendiri, ASN merupakan bentuk

dari sebuah pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat. Dapat dikatakan

pula sebagai pelayan masyarakat. Oleh karena itu, sangat di perlukan adanya sistem

saring dalam hal pemillihan dan penerimaan untuk pelatihan ASN. Adapun yang

tidak kalah pentingnya lagi, yaitu tentang pengisian jabatan tinggi ini dilakukan

melalui seleksi yang terbaik. Dimana dalam proses pengisian jabatan fungsional

harus sesuai dengan bidang keahlian masing – masing dengan cara melalui sistem

pemilihan terbuka.

Pentingnya penguasaan TI menjadi sebuah keharusan bagi para aparatur

sipil Negara dalam pelaksanaan tugasnya di era revolusi industri 4.0 ini. Hal

tersebut dikarenakan terjadinya sebuah shifing dan kompetensi dari manual menuju

ke digital. Banyaknya pegawai dibidang administratif dianggap menjadi penyebab

lemahnya kerja Pegawai Negeri Sipil. Sistem manajemen pekerja tersebut

berdasarkan dari performance base manajemen. Setiap tahunnya sekarang sudah

ada laporan SAKIP. Nilai SAKIP di Indonesia ini masih didominasi oleh nilai C

yang artinya masih cukup buruk. Kemudian dengan adanya E-Government di era

4.0 ini mau tidak mau harus terjadi sebuah keterbukaan terhadap masyarakat

maupun pihak – pihak lain yang bersangkutan. Tidak ada lagi kegiatan yang dapat

ditutupi atau disembunyikan, semua harus bersifat transparansi. Termasuk juga

didalamnyan data kepegawaian yang terdapat di setiap hari harinya. Dengan adanya

e-Formation untuk data kepegawaian yang sudah dapat di akses secara online. Jadi

dapat mengetahui eselon satu dua tiganya berjumlah berapa orang. Lalu juga sistem


1128

pengisian yang terbuka dan diawasi oleh KASN secara langsung, yang diatur oleh

PP dan UU ASN yang baru. Jadi pada intinya nanti akan ada sistem seleksi luar

biasa apabila yang didapati merupakan posisi yang tidak sesuai dengan bidang

keaslian masing - masing. Kebijakan - kebijakan semacam ini memang perlu

adanya untuk ditindak lanjuti, dan benar benar diterapkan guna memperbaiki

tingkat kualitas dari ASN itu sendiri.

c. Kompetensi

Sebagai bagian SDM, aparatur sipil negara (ASN) menjadi sebuah

katalisator pembangunan SDM dibidang lainya karena ASN memiliki kewenangan

dalam kebijakan, anggaran hingga pengelolaan SDM itu sendiri. Oleh sebab itu

pembangunan SDM ASN harus dilakukan melalui pembangunan talenta dan sistem

merit, yaitu kebijakan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan

kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan larat belakang politik, ras,warna

kulit, agama, asal usul, jenis kelamin dll. Memang jika dilihat masa sekarang masih

banyak tantangan dalam mewujudkan ASN demi terwujudnya profesionalisme

birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan masyarakat mulai dari politisasi

jabatan, kriminalisasi jabatan, hingga kesenjangan kompetensi ASN. Banyak juga

upaya pemerintah Kota Batu dalam pengembangan kompetensi ASN misalnya saja

mulai dari pembaruan kurikulum pelatihan ASN level manajerial, sekolah kader

untuk kader ASN yang memiliki talenta lebih, corporate university untuk menjawab

kebutuhan organisasi. Dan juga dengan adanya penilaian pengembangan

kompetensi yang diharapkan menunjukan grafik yang terus meningkat. Adanya

kesepakatan bahwa butir butir standardisasi metode penilaian kompetensi ASN,

yaitu mutlak harus berbasis pada prinsip merit, yang diperlukanya adanya sinergitas

antara elemen yang terkait, serta sinergitas yang dibangun meliputi komitmen

bersama dalam menjaga profesionalisme pengelolaan SDM. Pengembangan

kompetensi ASN saat ini masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang

cukup komplit , misalnya saja seperti gap kompetensi ASN yang terlalu jauh,

desentralisasi pengembangan kompetensi ASN, dan kurangnya kesadaran badan

kepegawaian. Permasalahan gap ini yang menimbulkan moratorium / sebuah

penundaan kewajiban, dan rasionalisasi pegawai. Lalu permasalahan selanjutnya

yaitu pada kualitas pengembangan kompetensi pegawai yang termasuk tanggung


1129

jawab dari bagian kepegawaian. Dimana pengembangan ini merupakan tanggung

jawab Bagian Kepegawaian atau bagian SDM. Kondisi semacam ini sangat

memerlukan dukungan dari Bagian Kepegawaian memiliki peran penting dalam

pengembangan kompetensi pegawai. Masalah yang terakhir yaitu desentralisasi

pengambangan kompetensi ASN. Jika pembina kepegawaian tidak concern pada

pengembangan kompetensi makan pegawai didaerah lama lama akan habis karena

pegawai tidak berkembang dari segi pengetahuan kompetensi. Sementara itu

pemerintah daerah maupun pusat sudah mengimbangi dengan upaya guna untuk

memperbaiki kualitas, kapasitas, dan kompetensi. ASN yang profesional terus di

terapkan. Salah satunya usaha yang dilakukan yaitu dengan cara memberikan hak

kepada setiap ASN untuk mengembangkan diri melalui pendidikan dan pelatihan

atau biasa disebut dengan (Diklat).

Kompetensi ASN yang terdapat di kota Batu sendiri juga masih mengalami

kondisi yang sama dengan yang di alami daerah – daerah lain. Banyaknya aparat

yang tidak sesuai dengan bidang keahlian menjadikan kompetensi aparatur kota

Batu menjadi menurun. Yang terjadi saat ini ialah kota Batu sedang berbenah dalam

birokrasi akan tetapi masih kurang memperhatikan kompetensi SDM aparatur yang

akan menjalankan birokrasi itu sendiri. Dengan adanya kompetensi yang masih

kurang, akan menghambat perkembangan pengoperasionalan inovasi yang telah di

ciptakan. seperti yang terdapat pada data jenjang pendidikan aparatur di kota Batu,

tamatan SLTA masih menempati jumlah terbanyak kedua setelah tamatan S-1.15

Dengan adanya data tersebut menunjukkan bahwasannya kompetensi yang dimiliki

aparatur Negara masih perlu ditingkatkan. Dimana jabatan yang akan diemban juga

harus segaris dengan bidang ahli yang dimiliki atau ditekuninya. Dengan

pengoptimalan kompetensi yang dimiliki, akan mempermudah kota Batu dalam

bersaing di birokrasi world class itu sendiri.

Setiap ASN memiliki hak untuk mengembangkan diri guna mencapai

standard kompetensi yang dibutuhkan. Berbagai macam diklat juga

dilaksanakan di pemerintahan kota Batu, guna mendidik dan

meningkatkan kompetensi yang dimiliki ASN. Salah satunya ialah diklat

yang diadakan di markas Arhanud pada bulan November 2019. Terdapat

kurang lebih 160 PNS di didik untuk peningkatan kompetensi dan memiliki

daya inovatif yang tinggi.16

15 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batu Tahun 2018 16 https://tabloidjawatimur.com/biar-inovatif-160-cpns-dididik-di-markas-arhanud

https://tabloidjawatimur.com/biar-inovatif-160-cpns-dididik-di-markas-arhanud


1130

Gambar 1.1 Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan

Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malang, Dr. Budiar, bersama

para CPNS di sela-sela mengisi diklat.

Peningkatan kompetensi ASN juga tertuang dalam UU No. 5 Tahun 2014

tentang ASN bahwa Aparatur Sipil Negara layak memperoleh fasilitas berupa

pengembangan kompetensi sebanyak 80 jam pelajaran atau dapat diperkirakan

sekitar 10 hari selama satu tahun. Untuk mencapai sebuah birokrasi kelas dunia

diperlukan perencanaan dan pengembangan diklat yang memiliki sebuah pengaruh

atau yang bermanfaat dalam menunjang kinerja ASN. Pengembangan dan

perencanaan memerlukan sinergitas dan kerja sama yang baik antara Lembaga

Diklat dengan BKD di semua tingkatan. Dalan menghadapi tantangan global yang

semakin komplit, kompetitif, inisiatif penigkatan kapasitas dan kualitas pegawai.

ASN sendiri juga harus memiliki kesadaran terhadap diri nya sendiri dalam

pengembangan kualitas diri dalam segi apapun yang dapat membantu

mempersiapkan dalam menghadapi masalah global. Apabila para ASN memiliki

kesadaran dalam peningkatan kompetensi tersebut, maka akan mempercepat dan

mempermudah pengembangan inovasi pelayanan public.

d. Analisa

Relevansi yang terdapat antara birokrasi dengan ASN tentu sangatlah kuat.

Birokrasi sebagai penyedia layanan bagi masyarakat, dan ASN sebagai

penyelenggara layanan bagi masyarakat. Hubungan timbal balik keduanya sangat

di perlukan dalam menciptakan pelayanan public yang memiliki daya saing tinggi.

Untuk mencapai kategori smart city, kualitas dari birokrasi dan ASN sangat

dibutuhkan. Utamanya ASN sebagai penyelenggara yang akan berhadapan

langsung dengan masyarakat, kompetensi yang dimiliki oleh setiap ASN menjadi


1131

sebuah factor yang perlu di perhatikan. Karena, kompetensi ASN akan membawa

dampak besar bagi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Banyaknya para ASN yang menduduki jabatan tidak sesuai atau tidak linier

dengan ahli bidang yang dimilikinya, menjadi perhatian khusus bagi pemerintah.

Pasalnya, dengan perbedaan ahli bidang dengan posisi jabatan yang sedang di

duduki dapat mempengaruhi sebuah perkembangan yang terdapat pada instansinya.

Dengan catatan inovasi ataupun pengembangan yang dilangsungkan tidak dapat

sesuai dengan intensitas tugas dari jabatan yang di embannya. Sebagai contoh,

apabila seorang dokter yang menempati posisi jabatan Kepala Bagian Keuangan,

maka akan menjadi masalah dan tantangan bagi kinerja yang dihasilkan. Baik

dalam pembuatan kebijakan , maupun output yang lahir dari kebijakan tersebut.

Apabila banyak hal sedemikian rupa terjadi dalam tatanan birokrasi, maka dalam

pengembangan pelayanan daerah akan menjadi tantangan yang dapat menghambat

laju perkembangan ini. Akibatnya akan terjadi ketimpangan yang menyebabkan

laju perkembangan di daerah terhambat dari segi kualitas yang ada pada birokrasi

itu sendiri. Implementasi dari sistem merit pada Birokrasi Indonesia merupakan

sebuah kebutuhan yang sangat penting untuk di realisasikan. Hal tersebut perlu

diimplementasikan sebagai transformasi birokrasi dalam upaya untuk menghadapi

tantangan dan perkembangan masyarakat global. Kompetensi dan profesionalisme

ASN sangat diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan layanan publik.17

Untuk itu pemerintah birokrasi harus mampu mengatasi masalah yang sudah

terjadi sejak dulu ini. Tidak liniernya jabatan dengan ahli bidang dapat merusak

tatanan birokrasi yang telah susah payah dibangun sebelumnya. Dalam menghadapi

masalah seperti ini, pemerintah harus mengambil langkah yang tegas guna

menindak lanjuti dan demi mengurangi hambatan perkembangan daerah. Membuat

kebijakan yang mencantumkan syarat – syarat tertentu dan bersifat khusus

sangatlah dibutuhkan dalam hal ini. Dengan adanya ketegasan tersebut, maka ASN

akan lebih tertib dan birokrasi akan lebih mudah dalam mengembangkan dan

merancang inovasi – inovasi yang akan diterapkan. Pemberian syarat – syarat

khusus tersebut tidak menjadikan masyarakat kesulitan atau menyusahkan bagi

masyarakat dalam mendaftar sebagai ASN. Namun, sangat penting bagi birokrasi

17 Fauzul Mubin, Ali Roziqin, “Meritocracy of Bureaucracy in Indonesia”, hal. 245


1132

dalam memperbaiki tatanannya, agar perkembangan inovasi daerah juga dapat

berjalan dengan lancer dan tanpa hambatan, hingga menuju birokrasi world class.

Adanya upaya peningkatan kualitas dari birokrasi dan aparat sebagai pihak

penyelenggara dan yang menjalankan, sangat diharapkan mampu menciptakan

sebuah aparatur pemerintahan yang handal, dan mampu dalam melaksanakan

keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Tidak hanya itu, akan

tetapi harapan terhadap pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat dengan

tingkat efisiensi, efektifitas dan profesionalitas yang tinggi juga menjadi factor

penting. Kinerja dari aparatur dapat diartikan sebagai sebuah pencapaian hasil yang

di harapkan, atau dapat di artikan juga sebagai tingkat pencapaian dari tujuan

organisasi yakni pemerintahan itu sendiri.

Terlebih lagi yang terjadi di masa kini merupakan masa pralihan dari

konvensional menuju di gital, yaitu era 4.0. Sebagai aparatur yang

menyelenggarakan pelayanan tuntutan lebih untuk menguasai IT menjadi catatan

baru bagi para aparatur Negara. Dapat di bayangkan apabila dari pihak

penyelenggara pelayanan sendiri tidak menguasai system yang dibuatnya sendiri,

maka output pelayanan yang di hasilkan akan menemui kekacauan di dalamnya.

Untuk itu adanya sebuah kompetensi bagi aparatur Negara sebagai pihak pemberi

layanan sangatlah penting. Pergerakan perubahan ke arah digital juga tidak dapat di

pungkiri bahwa proses mempelajarinya juga membutuhkan waktu yang tidak

singkat. Terlebih lagi usia para aparatur sipil Negara yang memiliki rentan usia

bermacam – macam. Karena usia mampu mempengaruhi daya tangkap seseorang

dalam mempelajari hal baru. Sehingga kualitas dan kompetensi aparatur sipil

Negara sangat mempengaruhi pelayanan yang akan di berikan kepada masyarakat.

Tidak hanya itu, persaingan di tingkat dunia yang saat ini kian memanas

juga menjadi catatan penting bagi Kota Batu dalam memperbaiki tatanan

birokrasinya. Persaingan di tingkat world class akan membawa dampak baru bagi

para aparatur sipil Negara. Tuntutan yang lebih besar juga harus mampu untuk

menghadapi. Sehingga para aparatur sipil Negara harus mampu meningkatkan

kompetensi dan kualitas diri pribadi masing – masing. Meminimalisisr penghambat

juga harus di perhatikan oleh kota Batu sendiri. Sejauh ini permasalahan yang

menjadi penghambat di kota Batu sendiri masih saja tentang kompetensi yang


1133

dimiliki oleh aparatur Negaranya sebagai pihak utama yang menjalankan system

pelayanan bagi masyarakat. Kompetensi dan keahlian yang di miliki seyogyanya

sangat di butuhkannya keserasian dan keselarasan dengan jabatan yang sedang di

dudukinya. Karena dengan kesesuaian antara bidang ahli, kompetensi dengan

jabatan yang sedang di dudukinya, maka dalam mengatur system pelayanan akan

lebih memudahkan dan meminimalisisr terjadinya suatu hambatan – hambatan yang

dapat memperburuk kondisi pelayanan itu sendiri. Tidak hanya dari segi hambatan,

namun inovasi – inovasi yang akan di berikan atau di ciptakan, tentu akan menjadi

pandangan bagi layanan public pada masyarakat. Apabila keserasian yang terdapat

antara kompetensi dan jabatan yang di dudukinya, maka inovasi layanan public

yang terbaik akan lahir dan bersaing dengan berani di tingkat world class.

KESIMPULAN

Dari analisa diatas dapat disimpulkan bahwasanya, birokrasi yang terdapat

di Indonesia, utamanya yang terdapat di Kota Batu sedang mengalami

perkembangan yang cukup pesat. Dimana birokrasi di Kota Batu ini sudah meng

upgrade sesuai dengan era 4.0. Di era tersebut tuntutan pelayanan public yang lebih

efisien menjadi landasan utama untuk memperbaiki tatanan birokrasi di Kota Batu.

Dengan cara menciptakan inovasi pelayanan public yang berbasis digital, Kota Batu

mulai berbenah untuk bersaing ditingkat World Class.

Adanya perkembangan birokrasi tersebut tidak terlepas dari tantangan baik

dari masyarakat, maupun birokrasi itu sendiri. Untuk mencapai tujuan tersebut, poin

penting utama yang harus di perhatikan adalah pada SDM ASN nya. Maka dari itu,

ASN sangat perlu perhatian yang lebih serta bimbingan khusus guna menciptakan

pelayanan public yang efisien. Kualitas dan kompetensi ASN yang dibutuhkan

bukan hanya sekedar ASN yang mampu melayani masyarakatnya saja, namun

benar benar ditekankan pada garis besar bahwa ASN yang dibutuhkan pada tingkat

World Class ini adalah SDM pilihan yang juga memiliki kualitas dan kompetensi

yang linier dengan bidangnya, sehingga dapat memakasimalkan kondisi birokrasi

baik dari segi kinerja ASN, maupun inovasi yang di ciptakan.

Dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, ASN harus memahami

substansial utama yang memang di butuhkan oleh masyarakat. Utamanya, di era 4.0

ini pelayanan public yang terdapat di birokrasi pemerintahan, sudah hampir


1134

seluruhnya berbasis digital. Dengan demikian kompetensi dan kualitas ASN

menjadi factor utama yang harus diperhatikan. Apabila seorang kepala dinas

memiliki latar belakang atau background yang tidak sesuai dengan posisi yang di

jabatnya, maka akan menjadi hambatan bagi dinas terkait dalam mengembangkan

inovasi – inovasi berbasis digital yang saat ini tengah di rintis. Kebijakan

pemerintah satu persatu mulai di implementasikan guna mendapatkan ASN yang

benar-benar berkualitas. Karena yang dibutuhkan dengan adanya tuntutan ini bukan

hanya SDM yang bisa dalam administrasi, namun juga bisa dalam beberapa

ketentuan bidang lain yang telah ditentukan pada suatu lembaga instansi tersebut.

Kebijakan pemerintah yang saat ini juga lebih di ketatkan lagi, dimana mulai system

absensi sampai system kinerja ditiap harinya. Pemerintah juga memberikan

kebijakan dalam hal sanksi atau reward sesuai dengan kontribusi yang telah

diberikan pada kinerjanya di isntansi itu sendiri. Kondisi ASN yang terdapat di Kota

Batu sendiri, bisa dikatakan sudah mulai mampu mengimbangi adanya tuntutan

kelas dunia. Karena pemerintah kota Batu benar benar menyeleksi SDM yang

dibutuhkan dengan ketat.

DAFTAR PUSTAKA

Dwiyanto, Agus. (2008). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan

Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Kartono, Kartini. (1999). Patologi Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Martini, Rina. (2012). Birokrasi dan Politik. Semarang: UPT UNDIP Press

Semarang.

Moenir, H.AS. (2008). Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia. Jakarta: Bumi

Aksara.

Mokhsen, Nuraida, dkk. (2018). Pemetaan Penerapan Sistem Merit dalam

Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Jakarta: KASN.

Prasetya Eka Pratama, Muhammad Kamil, Salahudin Salahudin. 2019.

Implementation of the Integrity Zone Development Program towards a

Corruption-Free Area and a Serving Clean Bureaucracy Region. Journal of

Local Government Issues, 2 (2), 134-

148, DOI: https://doi.org/10.22219/logos.Vol2.No2.134-148

Sinambela, dkk. (2010). Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.

https://doi.org/10.22219/logos.Vol2.No2.134-148


1135

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung :

Alfabeta, CV.

Thoha, M. (2003). Birokrasi & Politik di Indonesia . Yogyakarta: Raja Grafindo

Persada.

Hasan, M Nur. (2012). Corak Budaya Birokrasi pada Masa Kerajaan, Kolonial

Belanda Hingga di Era Desentralisasi dalam Pelayanan Publik. Jurnal

Hukum, Vol. 28.

Jamli, Ahmad. (1998). Akselerasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Globalisasi

Ekonomi. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol. 2.

Keban, Philipus. (2013). Globalisasi dan Implikasinya Bagi Birokrasi Publik.

Jurnal Administrasi Publik, Vol. 5.

Mahar, Ari Indrayono. (1998). Elite dan Birokrasi Pemerintahan di Indonesia.

Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol. 2.

Mubin, Fauzul, dan Ali Roziqin. (2018). Meritocracy of Bureaucracy in Indonesia.

International Journal of Social Science and Humanity, Vol. 8. doi:

10.18178/ijssh.2018.V8.968

Ratih, Dyah. (2000). Birokrasi Menghadapi Perubahan Lingkungan. Jurnal

Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol. 4.

Ristyandi, Riski.(2020). Bureaucratic Disruption and Threats of Unemployment

in the Industrial Revolution 4.0 Era. Journal of Local Government Issues,

3(1), 86-97, DOI: https://doi.org/10.22219/logos.v3i1.10923.

Sugiono, Muhadi. (2005). Globalisasi, Global Gooernance dan Prospek

Governance di Dunia Ketiga. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 8.

Tjokrowinoto, Moeljarto. (1996). Budaya Birokrasi dalam Konteks Transformasi

Struktural antara Harapan dan Kenyataan. Jurnal Kebijakan dan

Administrasi Publik, Vol 1.

https://doi.org/10.22219/logos.v3i1.10923

STRATEGI MENUJU WORLD CLASS BUREAUCRACY INVESTIGASI ...

Documents