Di kt t J d l E i B T b k d K i E i Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral STRATEGI DAN PROGRAM KERJA UNTUK STRATEGI DAN PROGRAM KERJA UNTUK MENINGKATKAN AKSES ENERGI DI PERDESAAN DAN PERKOTAAN MENINGKATKAN AKSES ENERGI DI PERDESAAN DAN PERKOTAAN Oleh: Maritje Hutapea Direktur Bioenergi Disampaikan pada : Direktur Bioenergi Disampaikan pada : Dialog Kebijakan ‘Mengungkapkan Fakta Kemiskinan Energi di Indonesia’ EBTKE-ESDM 2012 , 1 Jakarta, 29 Februari 2012
14
Embed
STRATEGI DAN PROGRAM KERJA UNTUK · PDF fileJdt ikt ED l Bi Tb k d K E i iDirektorat ... (pembuatan studi kelayakan, pengajuan proposal ... Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan aspek
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
Di kt t J d l E i B T b k d K i E iDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi EnergiKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
STRATEGI DAN PROGRAM KERJA UNTUKSTRATEGI DAN PROGRAM KERJA UNTUKMENINGKATKAN AKSES ENERGI DI PERDESAAN DAN PERKOTAANMENINGKATKAN AKSES ENERGI DI PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Oleh:Maritje Hutapea
Direktur Bioenergi
Disampaikan pada :
Direktur Bioenergi
Disampaikan pada :Dialog Kebijakan ‘Mengungkapkan Fakta Kemiskinan Energi di Indonesia’
Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
LLATAR BELAKANGATAR BELAKANG
BauranBauran EnergiEnergi Primer Primer 1. Ketergantungan terhadap energi fosil masih tinggi2. Akses masyarakat terhadap energi (modern) masih terbatas:
NasionalNasional 2020101010108181 JutaJuta SBMSBM
a. Rasio elektrifikasi tahun 2011 sebesar 72.95% (sekitar 16,5 juta rumah tangga masih belum berlistrik)
b. Konsumsi energi per kapita Indonesia masih relatif rendah, yaitu pada tahun 2009 sebesar 590 kWh per kapita (Malaysia sudah mencapai 3614 kWh per kapita)
c. Pengembangan infrastruktur energi (daerah perdesaan/terpencil danl l t l d b l d tk k i)
Minyak B i
EBT5%
Gas Bumi24%
pulau-pulau terluar pada umumnya belum mendapatkan akses energi)masih sangat terbatas;
3. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 mengamanatkan bahwa sumber daya alam harus digunakan untuk kemakmuran rakyat
Bumi47%
Batubara24%
El ti it E i 1 60
daya alam harus digunakan untuk kemakmuran rakyat.4. Undang-undang No. 30 Tahun 2007 mengamanatkan ;
• Pasal 7 ayat 2 mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah d h di k d b idi t k k l k k t tid k Elastisitas Energi = 1,60
Pangsa Energi Non Fosil < 5%daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu.
• Pasal 19 mengamanatkan bahwa energi merupakan hak setiap warga negara Indonesia
Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
KENDALA DAN TANTANGAN KENDALA DAN TANTANGAN PENYEDIAAN ENERGI NASIONALPENYEDIAAN ENERGI NASIONALPENYEDIAAN ENERGI NASIONALPENYEDIAAN ENERGI NASIONAL
• Kondisi geografis Indonesia:Sebagai negara kepulauan yang sangat luas (± 17.000 pulau) mengakibatkan masih banyak daerahg g p y g g ( p ) g yterpencil yang tidak memungkinkan untuk menyediakan energi secara tersentralisasi, padahal sumber energi fosil terdapat di wilayah-wilayah tertentu ;Keterbatasan infrastruktur untuk transportasi dan distribusi energi fosil, terutama hasil olahan minyak b ibumi;Untuk daerah terpencil, pemanfaatan sumber energi setempat menjadi prioritas.
• Populasi Indonesia yang sangat tinggi. Pada Tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia mencapai sekitar 238 juta jiwa;juta jiwa;
• Kebergantungan yang tinggi terhadap minyak bumi:Cadangan energi fosil, terutama minyak bumi sangat terbatas;Ti k t k i i k b i d l i tid k i d ti k t d k i i k b i Tingkat konsumsi minyak bumi dalam negeri tidak sesuai dengan tingkat produksi minyak bumi nasional.
• Kebijakan harga energi yang belum merefleksikan harga keekonomiannya / kebijakan subsidi harga energiPenerapan subsidi terhadap energi konvensional mengakibatkan pengembangan energi setempat seperti• Penerapan subsidi terhadap energi konvensional mengakibatkan pengembangan energi setempat sepertibaru dan terbarukan menjadi terhambat;
• Kemampuan masyarakat lokal untuk mengembangkan energi di daerah terbatas, baik secara kualitas maupun kuantitas;
2010 2015 20202025Sumber: DJEBTKE Note: 1 TOE = 7,33 SBM
23%20%
Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
KEBIJAKAN UTAMAKEBIJAKAN UTAMAKEBIJAKAN UTAMAKEBIJAKAN UTAMA
1. Konservasi Energi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi di sisisuplai dan pemanfaatan (Demand Side), antara lain sektor industri, transportasi,rumah tangga, dan komersial.
2. Diversifikasi Energi untuk meningkatkan pangsa energi baru terbarukan dalambauran energi nasional (Supply Side), antara laing ( pp y ),
Energi Baru Energi Terbarukana. Batubara Tercairkan (Liqiufied Coal)b. Gas Metana Batubara (Coal Bed Methane)c Batubara Tergaskan (Gasified Coal)
a. Panas Bumi,b. Aliran dan Terjunan Air (Hidro),c. Bioenergi,c. Batubara Tergaskan (Gasified Coal)
d. Nuklire. Hidrogen
c oe e g ,d. Sinar Matahari,e. Angin, f G k d P b d S h
Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
STRATEGI PENINGKATAN AKSES ENERGISTRATEGI PENINGKATAN AKSES ENERGI
• Di daerah perkotaan:Menentukan harga energi sesuai dengan harga keekonomiannya;Menghilangkan subsidi secara bertahap;M i t k b d h t iMenciptakan budaya hemat energi.
• Di daerah perdesaan:Di daerah perdesaan:Mengoptimalkan pemanfaatan potensi energi setempat khususnya sumber energi baru terbarukan;Memberikan subsidi investasi/insentif bagi masyarakat perdesaan seperti program Biogas Rumah (BIRU);Membangun infrastruktur energi secara desentralisasi dengan dana investasi Membangun infrastruktur energi secara desentralisasi dengan dana investasi yang disediakan oleh Pemerintah (hibah), sedangkan pembiayan oerasi dan pemeliharaan oleh masyarakat pengguna.
Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN AKSES ENERGIPENINGKATAN AKSES ENERGI
A. Di daerah perkotaan:A. Di daerah perkotaan:Mengurangi pemanfaatan BBM dengan mengkonversi ke Non BBM sepertiBBG;Membangun infrastruktur energi secara terpusat (sentralisasi);Menggunakan peralatan yang hemat energi;Melakukan penyempurnaan regulasi yang mendorong pembentukan pasarMelakukan penyempurnaan regulasi yang mendorong pembentukan pasarenergi non-fosil, khususnya energi baru dan terbarukan;Menyiapkan regulasi yang kondusif untuk investasi di bidang energi baru danterbarukan baik dari dalam maupun luar negeri.
Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN AKSES ENERGI....lanjutanPENINGKATAN AKSES ENERGI....lanjutanB. Di daerah perdesaan:B. Di daerah perdesaan:
Membangun infrastruktur energi secara desentralisasi dengan pendanaan dari Pemerintah antara lain:• Program Listrik Perdesaan
Program ini merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan akses listrik masyarakat di Program ini merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan akses listrik masyarakat di perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kementerian ESDM melalui:
Pembangunan infrastruktur jaringan listrik yang diimplementasikan oleh PLNPenyediaan fasilitas pembangkit listrik energi terbarukan pengganti PLTD (PLTMH, PLTS, PLT Penyediaan fasilitas pembangkit listrik energi terbarukan pengganti PLTD (PLTMH, PLTS, PLT Bayu);
• Program Desa Mandiri EnergiProgram ini merupakan program nasional yang dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian untuk Program ini merupakan program nasional yang dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di perdesaan melalui penyediaan energi setempat. Energi merupakan entry point pembangunan ekonomi perdesaan:
DME berbasis BBNDME berbasis non-BBN
• PNPM MandiriProgram ini merupakan program penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat yang g p p g p gg g y y gdikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri, dimana kegiatan pengembangan energi terbarukan menjadi salah satu pendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di perdesaan, contohnya pembangunan mikrohidro dan unit biogas yang digunakan untuk kegiatanproduktif
produktif.Peningkatan Pemanfaatan BiogasMemanfaatkan teknologi energi efisien seperti tungku hemat energi, dan lain-lain.
Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
KENDALA PENYEDIAAN ENERGI PADA KENDALA PENYEDIAAN ENERGI PADA KENDALA PENYEDIAAN ENERGI PADA KENDALA PENYEDIAAN ENERGI PADA MASYARAKAT PERDESAANMASYARAKAT PERDESAAN
K b k t d l tif d h• Kemampuan bayar masyarakat perdesaan relatif rendah.• Kemampuan penyediaan energi di perdesaan masih sangat
t t k d d P i t htergantung kepada dana Pemerintah.• Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah belum bersinergi
d b ik d l d P i t h b idengan baik dalam penggunaan dana Pemerintah : pembagiantanggung jawab perlu dipertegas.D t d F ibilit St d (FS) di ik P d• Data dan Feasibility Study (FS) yang disampaikan Pemdaseringkali tidak sesuai dengan data lapangan.
f• Anggaran yang tersedia relatif kecil dan waktu pelaksanaanrelatif singkat.
Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
LANGKAH LANGKAH YANG DILAKUKAN DALAM IMPLEMENTASI LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKUKAN DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM PENYEDIAAN ENERGI DI PERDESAAN
1 Mengusulkan program penyediaan energi perdesaan menjadi program multi years :1. Mengusulkan program penyediaan energi perdesaan menjadi program multi years :Tahun I: Persiapan (pembuatan studi kelayakan, pengajuan proposal dan penyiapan anggaran) – dilakukan oleh PEMDA T h II I l t i fi ik d t k l b k t (d t Tahun II: Implementasi fisik dan penguatan kelembagaan masyarakat (dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau PEMDA)Tahun III: Evaluasi, monitoring dan pendampingan masyarakat
2. Pemilihan Teknologi Tepat Guna.3. Peningkatan koordinasi dengan Pemda, LSM dan masyarakat setempat khususnya pada
pembagian tanggung jawab.p g gg g j4. Melakukan check and re-check terhadap data atau Feasibility Study yang disampaikan
PEMDA5 Penyiapan kelembagaan5. Penyiapan kelembagaan6. Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan aspek teknis untuk meningkatkan kapasitas
7. Pelaksanaan pendampingan kepada masyarakat agar masyarakat memanfaatkan energi untuk kegiatan konstruktif dan produktif
Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
KESIMPULANKESIMPULAN
I d i k k b i b d b k• Indonesia kaya akan sumber energi baru dan terbarukan yang sangatberpotensi untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan akses energimasyarakat khususnya di perdesaan;
• Untuk meningkatkan akses energi nasional, Pemerintah telah melaksanakanberbagai program yang mekanisme implementasinya secara terus menerusdiperbaiki agar penyediaan energi tersebut dapat berjalan secaradiperbaiki agar penyediaan energi tersebut dapat berjalan secaraberkelanjutan;
• Peran serta PEMDA, LSM serta masyarakat lokal secara aktif merupakanKUNCI UTAMA di d l di i di d h dKUNCI UTAMA di dalam penyediaan energi di daerah perdesaan.