STATUTA - Universitas Muhammadiyah Surakartaqac.ums.ac.id/files/Statuta_UMS.doc · Web view(2) Prosedur, mekanisme, dan tata cara rekruitmen dosen ditetapkan dengan Keputusan Bersama

STATUTA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Jl. A. Yani Pabelan Kartasura Tromol Pos I Surakarta 57102

Telp. 0271-717417, 719417, Fax. 0271-715448

Website: http:/www.ums.ac.id

==============================================

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam status ini yang dimaksud dengan :

(1) Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

(2) Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar maruf nahi mungkar berasas Islam dan bersumber pada Al-Qur’an dan As-Sunnah. Persyarikatan Muhammadiyah adalah Badan Hukum berdasar Besluit Pemerintah Hindia Belanda No. 81 tahun 1914, No. 40 tahun 1920 dan No. 36 tahun 1921, serta Surat Dirjen Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman RI No. J.A.5/160/4 tanggal 8 September 1971.

(3) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) adalah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah.

(4) Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan sebagai acuan perencanaan, pengembangan program, dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai tujuan

universitas yang berisi dasar rujukan pengembangan peraturan akademik, dan prosedur operasional. Untuk selanjutnya yang dimaksud adalah statuta adalah statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta.

(5) Pola Ilmiah Pokok (PIP) adalah arah kebijakan dan strategi pengembangan yang dimanifestasikan dalam seluruh aktivitas pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sehingga menjadikan unggulan dan karakteristik pembeda antara UMS dengan perguruan tinggi lainnya.

(6) Universitas adalah perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu. Untuk selanjutnya yang dimaksud dengan universitas dalam statuta ini adalah Universitas Muhammadiyah Surakarta, disingkat UMS.

(7) Pendidikan akademik adalah pendidikan sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.

(8) Pendidikan profesi adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana, yang diarahkan terutama pada kesiapan menerapkan keahlian tertentu.

(9) Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.

(10) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(11) Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Muhammadiyah (BP-PTM) adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang kewenangan pelaksanaannya dilimpahkan kepada Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

(12) Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Majelis Diktilitbang) adalah badan pembantu Pimpinan Pusat yang dibentuk oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk membina dan mengkoordinasikan amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi, serta memberi bahan pertimbangan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah guna menentukan garis kebijakan.

(13) Badan Pelaksana Harian-UMS (BPH-UMS) adalah badan yang dibentuk oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk melaksanakan secara langsung tugas BP-PTM sehari-hari dalam penyelenggaraan UMS.

(14) Pimpinan universitas adalah pimpinan yang berwenang dan bertanggungjawab utama perangkat pengambilan keputusan tertinggi.

(15) Senat universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi tingkat universitas.

(16) Sivitas akademika adalah kesatuan yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.

(17) Karyawan adalah semua tenaga akademik dan tenaga non-akademik universitas.

(18) Tenaga dosen adalah karyawan yang diangkat dengan tugas utama merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.

(19) Tenaga administratif adalah karyawan yang diangkat dengan tugas utama pelayanan dibidang administrasi akademik, umum, dan keuangan.

(20) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan menempuh pendidikan di UMS.

(21) Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan studi pada jenjang pendidikan tertentu.

(22) Busana akademik adalah busana yang dipakai anggota senat dan wisudawan secara formal dalam upacara sidang senat terbuka.

(23) Kopertis VI adalah Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI Jawa Tengah.

(24) Kopertis X adalah Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Islam Wilayah X Jawa Tengah.

(25) Pusdiknakes/Badan PPSDM Dep. Kesehatan adalah koordinator pendidikan tinggi bidang kesehatan yang dikelola oleh daerah, ABRI, dan swasta.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 2

(1) UMS adalah perguruan tinggi swasta di bawah persyarikatan Muhammadiyah yang terletak di wilayah Surakarta; alamat: Jl. A. Yani, Pabelan Kartasura Tromol Pos I Sukoharjo PO. BOX 1 Telp. (0271) 717417, 719417; Fax. 0271-715448 Surakarta 57102.

(2) UMS berdiri berdasarkan SK Mendikbud RI No. 0330/0/1981 tanggal 24 Oktober 1981; sebagai kelanjutan dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) di Surakarta sejak tahun 1958. PTM yang berdiri sejak tahun 1958 adalah FKIP Universitas Muhammadiyah Jakarta Cabang Surakarta, dan pada tahun 1965 dikembangkan menjadi IKIP Muhammadiyah Surakarta dan Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Surakarta.

(3) Tanggal 24 Oktober ditetapkan sebagai hari jadi UMS.

Pasal 3

UMS berasas Islam bersumber pada Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Pasal 4

Logo UMS berbentuk segi lima berbingkai, di dalamnya gambar padi, kapas, dan simbol Muhammadiyah, dengan makna:

Segi lima, mempunyai makna membentuk insani akademisi/profesional yang berjiwa Islam, berguna bagi agama, masyarakat, bangsa dan negara.

Padi dan kapas, mempunyai makna memberikan manfaat bagi kesejahteraan bangsa dan negara.

Simbol Muhammadiyah mempunyai makna bahwa UMS mengemban visi dan misi Persyarikatan Muhammadiyah.

Logo Universitas Muhammadiyah berwarna dasar biru tua.

Pasal 5

(1) Bendera universitas berwarna dasar biru tua dengan “Lambang Muhammadiyah” berwarna putih perak bertuliskan Muhammadiyah dengan huruf arab warna hitam, padi warna kuning, dan kapas warna hijau-putih.

(2) Bendera fakultas adalah bendera universitas yang dibedakan oleh warna dasar sebagai berikut:

a. FKIP : hijau ungu

b. Fakultas Agama Islam : hijau muda

c. Fakultas Hukum : merah

d. Fakultas Ekonomi : abu-abu tua

e. Fakultas Teknik : biru

f. Fakultas Geografi : coklat biru

g. Fakultas Psikologi : ungu

h. Fakultas Ilmu Kedokteran : hijau merah

i. Fakultas Farmasi : coklat

j. Program Pasca Sarjana : biru muda

Pasal 6

(1) Hymne UMS berjudul Hymne Universitas Muhammadiyah karya Bimbo, aransemen R. Wardoyo.

(2) Mars UMS berjudul Mars Universitas Muhammadiyah karya Bimbo, aransemen R. Wardoyo.

Pasal 7

Busana akademik UMS adalah toga dengan topi berwarna dasar hitam, dan samir berwarna sesuai dengan identitas fakultas.

Pasal 8

Upacara akademik universitas:

Sidang senat terbuka dalam rangka hari jadi UMS.

Sidang senat terbuka dalam rangka lustrum UMS.

Sidang senat terbuka dalam rangka wisuda diploma, sarjana, dan pasca sarjana UMS.

Sidang senat terbuka dalam rangka promosi doktor.

Sidang senat terbuka dalam rangka pengukuhan guru besar.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, DAN POLA ILMIAH POKOK

Pasal 9

Visi UMS adalah sebagai pusat unggulan (center of exellence) dalam pengembangan ipteks dan sumberdaya manusia berdasarkan nilai-nilai keislaman dan tuntutan zaman, serta memberi arah pada perubahan.

Pasal 10

Misi UMS:

Memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berlandaskan nilai-nilai keislaman dan tuntutan zaman dalam rangka membangun masyarakat Indonesia sebagai masyarakat utama.

Mengembangkan sumberdaya, manusia berlandaskan nilai-nilai keislaman dan tuntutan zaman, serta memberi arah perubahan dalam rangka membangun masyarakat Indonesia sebagai masyarakat utama.

Mengembangkan dan memberdayakan masyarakat melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka membangun masyarakat Indonesia sebagai masyarakat utama.

Pasal 11

Tujuan penyelenggaraan UMS:

a. Terwujudnya universitas yang unggul dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

b. Terwujudnya pendidikan yang menghasilkan lulusan yang berkepribadian Islam, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

c. Terwujudnya hasil penelitian yang dapat menjadi rujukan informasi ilmiah.

d. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi tuntutan zaman.

Pasal 12

(1) Pola Ilmiah Pokok (PIP) UMS adalah aktualisasi ajaran Islam melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sebagai upaya peningkatan martabat manusia.

(2) Bentuk operasional PIP dijabarkan oleh unsur-unsur pelaksana akademik.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

BAGIAN PERTAMA

Organisasi, Perangkat Penyelenggara

Pasal 13

Organisasi universitas terdiri dari:

a. Perangkat Penyelenggara : Badan Penyelenggara (BP) dan Badan Pelaksana Harian (BPH).

b. Senat Universitas.

c. Pimpinan Universitas: Rektor dan Wakil Rektor.

d. Unsur Pelaksana Akademik: fakultas, program pasca sarjana, program profesi, program diploma, dan lembaga.

e. Unsur Pelaksana Administrasi: biro administrasi.

f. Unsur Penunjang Akademik: laboratorium, perpustakaan, studio, workshop, penerbitan, rumah sakit pendidikan, dan unsur penunjang lain sesuai dengan pengembangan universitas.

Pasal 14

(1) Badan Penyelenggara UMS (BP-UMS) adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang kewenangan pelaksanaannya dilimpahkan kepada Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

(2) Fungsi Badan Penyelenggara:

a. Membina dan mengembangkan UMS sesuai dengan visi dan misinya.

b. Menetapkan kebijakan dasar (statuta) dan kebijakan strategis yang tertumpu pada Qoidah PTM.

Pasal 15

(1) Badan Pelaksana Harian UMS (BPH-UMS) adalah badan yang dibentuk oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk melaksanakan fungsi dan tugas sehari-hari badan penyelenggara.

(2) BPH-UMS terdiri dari unsur Pimpinan Pusat wilayah Muhammadiyah sebanyak 2 (dua) orang, Pimpinan daerah Muhammadiyah sebanyak 2 (dua) orang, dosen,/karyawan UMS sebanyak 3 (tiga) orang.

Pasal 16

Fungsi BPHL:

a. Memberikan pertimbangan kepada rektor dalam hal memimpin, meyelenggarakan, dan mengembangkan UMS.

b. Mewakili BP dalam hal yang berhubungan dengan Kopertis dan atau Kopertis serta pihak eksternal lainnya.

c. Mengangkat dan memberhentikan dosen tetap dan karyawan administrasi tetap atas usul rektor berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku.

d. Memberikan penghargaan dan sanksi kepada dosen tetap dan karyawan administrasi tetap atas usul rektor.

Pasal 17

Tugas BPH:

a. Memberikan pertimbangan kepada rektor dan senat universitas dalam menyusun statuta dan RIP.

b. Bersama rektor mengangkat dan mengontrol tim independen pelaksana pembangunan fisik.

c. Bersama rektor berkonsultasi kepada Majelis Diktilitbang berkenaan dengan pengembangan kebijakan strategis.

d. Bersama rektor memintakan pengesahan RAPB ke Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

e. Menerima/meminta laporan realisasi APB untuk diteruskan ke Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Pasal 18

Masa jabatan keanggotaan BPH adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali periode berturut-turut.

BAGIAN KEDUA

Senat Universitas

Pasal 19

(1) Senat universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi tingkat universitas.

(2) Senat universitas terdiri dari guru besar tetap aktif, pimpinan universitas, dekan, direktur pasca sarjana, dan wakil dosen.

(3) Senat universitas diketuai oleh rektor, didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih dari anggota senat.

(4) Masa jabatan keanggotaan senat universitas dari wakil rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali satu masa jabatan berikutnya.

(5) Anggota senat universitas dari wakil dosen yang sudah menjabat dua periode berturut-turut dapat diangkat kembali setelah masa selang sekurang-kurangnya satu periode.

(6) Keanggotaan senat tidak dapat diwakilkan.

(7) Anggota senat dari wakil dosen yang meninggal dunia, berhalangan tetap, dan berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dapat diganti atas usul fakultas.

Pasal 20

Fungsi Senat Universitas:

a. Memilih dan menetapkan calon rektor dan mengusulkannya kepada Pimpinan Pusat Muhammdiyah.

b. Memberikan pertimbangan kepada rektor dalam hal pengangkatan wakil rektor.

c. Memberikan persetujuan atas dasar RAPB yang diajukan oleh rektor.

d. Memberikan pertimbangan dalam hal usul kenaikan jabatan guru besar.

e. Mengukuhkan pemberian gelar doktor kehormatan.

f. Memberikan pertimbangan kepada BPH dalam hal penunjukkan pejabat rektor.

Pasal 21

(1) Tugas pokok senat universitas:

a. Merumuskan kebijakan dan pengembangan universitas.

b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan, serta kepribadian sivitas akademika.

c. Merumuskan norma dan tolak ukur pelaksanaan penyelenggaraan akademik universitas.

d. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya senat universitas dapat membentuk komisi-komisi sesuai dengan kebutuhan pengembangan.

(3) Struktur, keanggotaan, dan tata kerja senat universitas secara terinci diatur dengan ketentuan tersendiri.

BAGIAN KETIGA

Pimpinan Universitas

Pasal 22

(1) Rektor adalah penanggung jawab utama terselenggaranya kegiatan universitas.

(2) Rektor diangkat dan diperhentikan oleh Pimpinan Pusat Muhammdiyah atas usul Majelis Diktilitbang berdasarkan usulan dari senat universitas, setelah memperoleh peretujuan/rekomendasi Pimpinan Wilayah Muhammdiyah.

Tata cara pemilihan rektor diatur tersendiri oleh senat universitas.

Pasal 23

(1) Tugas Rektor :

Menentukan kebijakan dan memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan pengembangan Al Islam/Kemuhamdiayahan.

Memimpin pembinaan dan pengembangan tenaga akademik, tenaga administrasi, dan mahasiswa.

Bersama BPH membuat keputusan, prosedur, mekanisme, dan tata cara rekruitmen dosen dan karyawan administrasi.

(2) Dalam menjalankan tugas, rektor dibantu oleh tiga (wakil) rektor yang bertanggung jawab kepada rektor.

(3) Untuk kepentingan pengembangan universitas, rektor dapat menunjuk wakil rektor lebih dari 3 (tiga) orang. 

(4) Bilamana rektor berhalangan tidak tetap, Wakil Rektor Bidang Akademik bertindak sebagai pelaksana harian rektor.

(5) Bilamana rektor berhalangan tetap, Badan Penyelenggara menunjuk pejabat rektor paling lama 3 (tiga) bulan atas pertimbangan senat universitas, sampai ditetapkan rektor definitif. 

Pasal 24

(1) Wakil Rektor Terdiri Dari :

Wakil Rektor I, bidang akademik

Wakil Rektor II, bidang administrasi

Wakil Rektor III, bidang kemahasiswaan dan alumni

Wakil Rektor bidang lainnya jika diperlukan

(2) Wakil rektor diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Diktilitbang atas usul rektor, setelah memperoleh pertimbangan senat universitas dan rekomendasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.

Pasal 25

Tugas Wakil Rektor :

a. Wakil Rektor I, membantu tugas rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan dan pengembangan tenaga edukatif.

b. Wakil Rektor II, membantu tugas rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang administrasi umum dan keuangan, serta pembinaan dan pengembangan tenaga administrasi.

c. Wakil Rektor III, membantu tugas rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dan alumni.

BAGIAN KEEMPAT

Senat Fakultas

Pasal 26

(1) Senat fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi tingkat fakultas.

(2) Senat fakultas terdiri dari guru besar aktif, pimpinan fakultas, dan wakil dosen.

(3) Keanggotaan senat wakil dosen diserahkan kepada masing-masing fakultas.

(4) Senat fakultas diketuai oleh dekan atau anggota senat yang dipilih dan didampingi seorang sekretaris yang dipilih dari anggota senat.

(5) Fungsi dan tugas pokok senat fakultas adalah :

a. Memberikan usulan kepada pimpinan universitas/fakultas dalam hal pencalonan pimpinan fakultas/program studi.

b. Merumuskan kebijakan akademik fakultas.

c. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan, serta kepribadian sivitas akademika tingkat fakultas.

d. Merumuskan norma dan tolak ukur pelaksanaan penyelenggaraan akademik fakultas.

e. Menilai pertanggungjawaban pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik.

(6) Struktur dan tata kerja senat fakultas diatur dengan ketentuan tersendiri.

BAGIAN KELIMA

Fakultas dan Program Pasca Sarjana

Pasal 27

Fakultas

(1) Fakultas adalah unit pelaksana kegiatan akademik program strata satu, profesi dan diploma.

(2) Fakultas dipimpin oleh seorang dekan yang bertanggung jawab kepada rektor.

(3) Unsur-unsur fakultas adalah program studi, laboratorium, kelompok tenaga pengajar, dan tata usaha.

(4) Untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat fakultas dapat membentuk pusat studi.

Pasal 28

(1) Dekan memimpin penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan,

membina tenaga edukatif, mahasiswa, dan, tenaga administrasi, serta bertanggung jawab kepada rektor.

(2) Dekan diangkat dan diperhentikan oleh Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas ajuan rektor berdasarkan usul senat fakultas dan rekomendasi PWM.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dekan dibantu oleh wakil dekan/sekretaris.

Pasal 29

(1) Wakil dekan/sekretaris fakultas diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul dekan.

(2) Wakil dekan/sekretaris fakultas bertanggung jawab kepada dekan.

(3) Fungsi, tata kerja, dan rincian tugas wakil dekan/sekretaris fakultas diatur dalam ketentuan sendiri.

Pasal 30

(1) Program studi adalah unsur pelaksana akademik pada fakultas.

(2) Program studi dipimpin oleh seorang ketua.

(3) Program studi pada fakultas yang hanya terdiri dari 1 (satu) program studi dipimpin oleh dekan.

(4) Dalam menjalankan tugasnya, ketua program studi dapat dibantu oleh seorang sekretaris program studi.

(5) Ketua program studi bertanggung jawab kepada dekan.

(6) Ketua program studi dan sekretaris program studi diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul dekan berdasarkan hasil pemilihan dosen tetap program studi.

(7) Fungsi, tata kerja, dan rincian tugas ketua/sekretaris program studi diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 31

(1) Program profesi adalah unsur fakultas yang menyelenggarakan pendidikan khusus yang berbasis keahlian khusus sarjana (S1).

(2) Program profesi dalam pelaksanaannya mengacu pada ketentuan dan standar kualitas yang ditetapkan oleh asosiasi profesi.

(3) Program profesi dipimpin oleh seorang ketua program profesi yang berkualifikasi sesuai dengan ketentuan asosiasi profesi atau seorang yang keahliannya memenuhi persyaratan tertentu.

(4) Dalam menjalankan tugasnya ketua program profesi dapat dibantu seorang sekretaris program profesi.

(5) Ketua dan sekretaris program profesi bertanggung jawab kepada ketua program studi/dekan.

(6) Ketua dan sekretaris program profesi diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul ketua program studi/dekan.

(7) Fungsi, tata kerja, dan rincian tugas ketua dan atau sekretaris program profesi diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 32

(1) Program studi diploma adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.

(2) Program studi diploma dipimpin oleh seorang ketua.

(3) Dalam menjalankan tugasnya, ketua program studi diploma dapat dibantu oleh seorang sekretaris.

(4) Ketua program studi diploma bertanggung jawab kepada dekan.

(5) Ketua dan sekretaris program studi diploma diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul dekan berdasarkan hasil pemilihan dosen tetap program studi diploma.

(6) Fungsi, tata kerja, dan rincian tugas kepala dan skretaris program studi diploma diatur dalam ketentuan tersendiri.

(7) Penyelenggaraan program studi diploma kesehatan diatur tersendiri.

Pasal 33

(1) Laboratorium adalah unit sumberdaya dasar bagi pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

(2) Laboratorium terdiri dari laboratorium yang dikoordinasi oleh universitas dan laboratorium fakultas/program studi.

(3) Laboratorium dipimpin oleh seorang kepala yang berasal dari dosen yang keahliannya telah memenuhi syarat tertentu.

(4) Kepala laboratorium yang dikoordinasi oleh universitas bertanggung jawab kepada rektor, sedangkan kepala laboratorium fakultas/program studi bertanggung jawab kepada dekan/ketua program studi.

(5) Kepala laboratorium fakultas/program studi diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul dekan/ketua program studi melalui dekan, sedangkan kepala laboratorium yang dikoordinasi oleh universitas diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul fakultas/program studi pemakai laboratorium tersebut.

(6) Dalam menjalankan tugasnya, ketua laboratorium dibantu oleh asisten atau laboran dan pekarya.

(7) Fungsi, tata kerja, dan rincian tugas kepala laboratorium diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 34

Program Pasca Sarjana

(1) Program pasca sarjana adalah penyelenggara dan pelaksana kegiatan akademik strata dua dan strata tiga.

(2) Program pasca sarjana dipimpin oleh seorang direktur setingkat dekan dan bertanggung jawab kepada rektor.

(3) Unsur program pasca sarjana adalah program studi, laboratorium, kelompok tenaga pengajar dan tata usaha.

Pasal 35

(1) Direktur adalah penanggung jawab terlaksananya kegiatan pendidikan dan pengajaran jenjang strata dua dan strata tiga, serta kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul rektor setelah mendapat rekomendasi PWM.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, direktur dapat dibantu oleh seorang sekretaris.

Pasal 36

(1) Sekretaris direktur diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul direktur pasca sarjana.

(2) Sekretaris direktur bertanggung jawab kepada direktur pasca sarjana.

(3) Fungsi, tata kerja, dan rincian tugas sekretaris direktur diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 37

(1) Program studi pasca sarjana adalah unsur pelaksana akademik pada jenjang program pasca sarjana.

(2) Program studi pasca sarjana dipimpin oleh seorang ketua.

(3) Dalam menjalankan tugasnya, ketua dapat dibantu oleh seorang sekretaris.

(4) Ketua program studi pasca sarjana dan atau sekretaris program studi pasca sarjana bertanggung jawab kepada direktur.

(5) Ketua program studi pasca sarjana dan atau sekretaris program studi pasca sarjana diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul direktur dan dekan terkait.

BAGIAN KEENAM

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Pusat Studi, Lembaga Studi Islam dan Kemuhammadiyahan, dan Lembaga Bahasa

Pasal 38

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

(1) Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat adalah unsur pelaksanaan akademik di lingkungan universitas yang mengkoordinasi, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh pusat-pusat studi.

(2) Pusat studi dikoordinir oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat adalah Pusat Studi Kependudukan, Pusat Studi Lingkungan, Pusat Studi Gender, dan Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial.

(3) Pusat Studi baru dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

(4) Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dipimipn oleh ketua dan dua wakil ketua yang masing-masing meng-koordinasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(5) Ketua/wakil ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, dan kepala pusat studi diangkat dan diberhentikan oleh rektor.

(6) Prosedur, mekanisme, tata kerja, dan kegiatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat diatur dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 39

Lembaga Studi Islam dan Kemuhammadiyahan

(1) Lembaga Studi Islam dan Kemuhammadiyahan (LSIK) adalah lembaga khusus yang menangani masalah-masalah Keislaman dan Kemuhammadiyahan, serta pengembangan kader Muhammadiyah sebagai ciri khusus Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

(2) LSIK dipimpin oleh seorang ketua dibantu oleh seorang sekretaris.

(3) LSIK terdiri dari beberapa pusat studi yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan.

(4) Pusat studi dipimpin oleh kepala dan dibantu oleh sorang sekretaris.

(5) Ketua/sekretaris LSIK dan kepala/sekretaris pusat studi diangkat dan diberhentikan oleh rektor.

(6) Prosedur, mekanisme, dan tata kerja LSIK diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 40

Lembaga Bahasa

(1) Lembaga bahasa adalah unit akademik yang bertugas merencanakan, menyiapkan bahan ajar, dan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bahasa baik untuk mahasiswa maupun dosen/karyawan.

(2) Lembaga bahasa dipimpin oleh kepala dibantu oleh sekretaris.

(3) Kepala dan sekretaris Lembaga Bahasa diangkat dan diberhentikan oleh rektor.

(4) Kepala lembaga bahasa bertanggung jawab kepada rektor.

(5) Prosedur, mekanisme, dan tata kerja lembaga bahasa diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAGIAN KETUJUH

Masa Jabatan Pejabat Struktural Akademik

Pasal 41

(1) Masa jabatan Rektor/wakil Rektor, Dierktur/Sekretaris Pasca Sarjana, Ketua/Sekretaris Program Studi Pasca Sarjana, Dekan/Wakil Dekan/Sekretaris, Ketua/Sekretaris Program Studi, Ketua/Sekretaris Program Profesi, Ketua/Sekretaris Program Studi Diploma, Ketua/Sekretaris Laboratorium, Ketua/Wakil Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Ketua/Sekretaris Lembaga Studi Islam, Ketua/Sekretaris Lembaga Bahasa, dan Ketua/Sekretaris Pusat Studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali satu kali masa jabatan berikutnya.

(2) Pejabat struktural akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) yang sudah berturut-turut dapat diangkat kembali setelah masa selang sekurang-kurangnya satu periode.

(3) Pergantian jabatan struktural akademik antar waktu dilaksanakan sampai berakhirnya masa jabatan.

(4) Masa jabatan pejabat struktural akademik antar waktu tidak diperhitungkan sebagai periode jabatan.

BAGIAN KEDELAPAN

Biro Administrasi

Pasal 42

(1) Biro adalah unsur pelaksana administrasi, pembantu pimpinan universitas dibidang pelayanan teknis administratif yang meliputi administrasi umum, administrasi akademik dan kemahasiswaan, dan administrasi keuangan.

(2) Biro dipimpin oleh seorang kepala diangkat dan diberhentikan oleh rektor.

(3) Kepala biro bertanggung jawab kepada rektor.

(4) Biro memiliki bagian-bagian dan setiap bagian memiliki sub-bagian.

(5) Jumlah dan jenis bagian maupun sub-bagian disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 43

(1) Biro Administrasi Umum (BAU) adalah unit penyelenggara pelayanan teknis dan administratif seluruh unsur di lingkungan universitas.

(2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BAU berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan

Pasal 44

(1) Fungsi dan tugas pokok BAU :

(a) Penyelenggara dan pembina tata usaha dan rumah tangga kantor pusat.

(b) Penyelenggara perencanaan, pengelolaan, pengembangan, dan pengelolaan tata usaha kepegawaian.

(c) Penyelenggara perencanaan, pengadaan, distribusi, inventarisasi, dan penyimpanan perlengkapan.

(2) Struktur, mekanisme, dan rincian tugas BAU diatur dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 45

(1) Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) adalah unit penyelenggara pelayanan teknis dan administrasi akademik dan kemahasiswaan di lingkungan universitas.

(2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAAK berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Pasal 46

(1) Tugas dan fungsi pokok BAAK:

(a) Penyelenggara penyusunan rencana kegiatan pendidikan dan pengajaran.

(b) Penyelenggara penyusunan administrasi pendidikan dan pengajaran.

(c) Penyelenggara pelaporan adiministrasi kegiatan pendidikan dan pengajaran.

(d) Penyelenggara penyusunan rencana kegiatan kemahasiswaan.

(e) Penyelenggara pelayanan administrasi kegiatan kemahasiswaan dan alumni.

(f) Penyelenggara pelaporan administrasi kegiatan kemahasiswaan dan alumni.

(3) Struktur, mekanisme, tata kerja, dan rincian BAAK diatur dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 47

(1) Biro Administrasi Keuangan (BKU) adalah unit penyelenggara pelayanan teknis dan administrasi keuangan seluruh unsur di lingkungan universitas.

(2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BKU berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan.

Pasal 48

(1) Fungsi dan tugas pokok BKU:

(a) Penyelenggara penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas.

(b) Penyelenggara Pembukuan Universitas.

(c) Penyelenggara penyusunan pertanggungjawaban keuangan universitas.

(d) Penyelenggara perhitungan anggaran universitas.

(e) Penyelenggara pengelolaan perbendaharaan universitas.

(2) Struktur, mekanisme, tata kerja, dan rincian tugas BKU diatur dengan ketentuan tersendiri.

BAGIAN KESEMBILAN

Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pasal 49

(1) UPT terdiri dari perpustakaan, laboratorium yang dikoordinasi universitas, pusat komputer, kebun percobaan dan bengkel, poliklinik, biro konsultasi, apotek, penerbitan, dan unit-unit lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.

(2) UPT dipimpin oleh seorang kepala dibantu oleh tenaga teknis laboratorium.

(3) Kepala UPT diangkat dan diperhentikan oleh rektor.

(4) Kepala UPT bertanggungjawab kepada rektor.

(5) Struktur, fungsi, tata kerja, dan rincian tugas UPT diatur dengan ketentuan tersendiri.

BAB V

KETENAGAKERJAAN

BAGIAN PERTAMA

Dosen

Pasal 50

(1) Dosen adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

(2) Dosen UMS berdasarkan statusnya dikelompokkan menjadi dosen tetap, dan dosen tidak tetap.

(3) Dosen tetap adalah dosen yang diangkat oleh persyarikatan (yayasan) atau pemerintah (diperkerjakan-DPK) yang ditugaskan sebagai tenaga tetap di UMS.

(4) Dosen tidak tetap terdiri dari dosen kontrak, dosen emiritus, dosen luar biasa, dan dosen tamu.

(5) Dosen kontrak adalah yang diangkat oleh persyarikatan (yayasan) dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

(6) Dosen emiritur adalah dosen yang pensiunan yang diangkat oleh persyarikatan (yayasan) selama jangka waktu tertentu.

(7) Dosen luar biasa adalah dosen yang diangkat oleh rector sebagai tenaga tidak tetap.

(8) Dosen tamu adalah seseorang yang diundang untuk mengajar bidang-bidang keilmuan tertentu.

Pasal 51

(1) Pengangkatan dosen didasarkan atas urgensi kebutuhan, kemampuan finansial, dan prospek program studi.

(2) Prosedur, mekanisme, dan tata cara rekruitmen dosen ditetapkan dengan Keputusan Bersama Rektor dan BPH.

(3) Calon dosen yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai dosen kontrak dan dengan pertimbangan tertentu dapat diperpanjangan kontraknya atau ditetapkan sebagai dosen kontrak.

(4) Guru Besar atau tenaga yang dimiliki keahlian istimewa/khusus yang telah purna tugas/tidak terikat dengan instansi lain dapat dipertimbangkan untuk diangkat menjadi doesn tidak tetap (emiritus).

BAGIAN KEDUA

Tenaga Penunjang Akademik

Pasal 52

(1) Tenaga penunjang akademik adalah tenaga yang dengan keahliannya diangkat untuk membantu kelancaran kegiatan akademik.

(2) Tenaga penunjang akademik terdiri dari tenaga pengajar, peneliti, pengembang bidang pendidikan, medis, pustakawan, pranata komputer, laboran, dan teknisi laboratorium.

(3) Prosedur, mekanisme, dan tata cara pengangkatan penunjang akademik ditetapkan dengan keputusan Bersama Rektor dan BPH.

BAGIAN KETIGA

Tenaga Administrasi

Pasal 53

(1) Tenaga administrasi adalah tenaga yang diangkat untuk melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi.

(2) Tenaga administrasi terdiri dari tenaga administrasi tetap, reguler, kontrak, dan harian lepas.

(3) Prosedur, mekanisme, dan tata cara rekruitmen tenaga administrasi tetap ditetapkan dengan keputusan Bersama Rektor dan BPH.

BAGIAN KEEMPAT

Hak, Kewajiban, Pengangkatan, dan Sanksi

Pasal 54

Hak dan Kewajiban

(1) Tenaga edukatif dan tenaga administrative mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan fungsinya masing-masing.

(2) Hak dan kewajiban sebagai tenaga edukatif dan tenaga administrative diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 55

Penghargaan dan Sanksi

(1) Universitas berhak memberikan penghargaan dan sanksi terhadap tenaga edukatif dan tenaga administrasif.

(2) Pemberian penghargaan dan sanksi terhadap tenaga edukatif dan tenaga administrative dikeluarkan oleh BPH.

(3) Ketentuan dan tata cara pemberian penghargaan dan sanksi diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 56

(1) Pengembangan sarana dan prasarana diarahkan untuk mendukung kelancaran dalam penyelenggaraan dan peningkatan kualitas akademik.

(2) Pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan dengan optimal, efektif, dan efisien oleh kepala unit kerja dibawah Koordinasi Biro Administrasi Umum.

(3) Pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam keputusan bersama Rektor dan BPH.

BAB VII

KEUANGAN DAN KEKAYAAN UNIVERSITAS

Pasal 57

(1) Sumber keuangan Universitas berasal dari :

a. Hasil usaha persyarikatan/Badan Penyelenggara/Badan Pelaksana Harian.

b. Dana pengembangan, SPP,dan penerimaan lain dari mahasiswa.

c. Bantuan perorangan, lembaga dan pemerintah.

d. Penerimaan wakaf, zakat, infak dan sodaqoh.

e. Penerimaan lain yang halal dan tidak mengikat.

(2) Universitas menghimpun dana abadi yang berasal dari:

a. APB.

b. Sisa APB.

c. Tabungan yang direncanakan.

d. Usaha-usaha lain yang dihasilkan universitas, fakultas dan unit-unit usaha.

(3) Dana abadi dikelola oleh lembaga tersendiri.

Pasal 58

(1) RAPB Universitas disusun dalam bentuk anggaran Rutin, anggaran pengembangan akademik, dan dana abadi.

(2) RAPB Universitas disusun oleh pimpinan universitas dan BPH, dan selanjutnya dimintakan pengesahan kepada Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah setelah mendapatkan persetujuan senat universitas.

Pasal 59

(1) Realisasi penggunaan anggaran rutin, anggaran pembangunan, anggaran pengembangan akademik, dan dana abadi dilakukan oleh Rektor, yang pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi dan keuangan.

(2) Realisasi penggunaan anggaran yang sudah disyahkan, diatur sesuai dengan skala prioritas.

(3) Laporan pertanggungjawaban APB Universitas disampaikan kepada Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui BPH setelah mendapat persetujuan senat universitas.

Pasal 60

(1) Segala bentuk pemasukan/penerimaan berupa uang dan barang bergerak/tidak bergerak yang melalui dan atas nama universitas, fakultas, dan unit-unit yang ada adalah kekayaan universitas.

(2) Seluruh kekayaan universitas secara hukum adalah milik Persyarikatan Muhammadiyah.

Pasal 61

(1) Pengawasan pelaksanaan anggaran dan kekayaan universitas dilakukan oleh tim pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang terdiri dari:

(a) Atasan langsung (pengawasan melekat).

(b) Internal Audit yang dibentuk oleh pimpinan universitas.

(c) Akuntan publik.

(2) Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah melakukan pengawasan keuangan universitas yang teknis pelaksanaannya dilimpahkan kepada Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan (LPPK) Muhammadiyah.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 62

(1) UMS menyelenggarakan program pendidikan akademik dan pendidikan profesi dan pendidikan vokasi dalam berbagai jenjang dan jenis disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan wacana keilmuan dan keislaman.

(2) Dalam penyelenggaraan program pendidikan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) yang aturan pelaksanaannya dituangkan dalam Buku Pedoman Fakultas.

Pasal 63

(1) Satu tahun akademikterdiri atas dua semester, dimulai bulan September dan diakhiri bulan Agustus.

(2) Penerimaan mehasiswa baru dilaksanakan setiap awal tahun akademik, dan dapat pula dilaksanakan setiap awal semester.

(3) Upacara wisuda diselenggarakan 4 (empat) kali dalam satu tahun akademik.

Pasal 64

(1) Bahasa pengantar dalam perkuliahan adalah bahasa Indonesia.

(2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai dengan kepentingan jurusan, program studi, atau kepentingan lain yang menunjang kegiatan-kegiatan akademik.

(3) Bahasa Daerah dapat dipakai sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan untuk menyampaikan pengetahuan dan ketrampilan yang berkaitan dengan bahasa daerah itu.

(4) Ketentuan mengenai pemakaian bahasa pengantar diatur melalui Surat Keputusan Rektor.

Pasal 65

(1) Metode pendidikan dan pengajaran diselenggarakan melalui proses pembelajaran mengembangkan kemampuan belajar mandiri.

(2) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran dilaksanakan kuliah, tutorial, praktik, seminar, symposium, diskusi, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lain.

(3) Untuk meningkatkan kualitas pengajaran diperlukan perbandingan yang proporsional antara kegiatan perkuliahan di kelas dengan perkuliahan di luar kelas.

BAB IX

KURIKULUM DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR

BAGIAN PERTAMA

Kurikulum dan Beban Studi

Pasal 66

(1) Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran, serta penyampaian dan penilaiannya yang

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi.

(2) Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi terdiri atas kurikulum inti dan kurikulum institusional.

(3) Kurikulum sebagaimana dimaksud didasarkan pada paradigma berbasis kompetensi dengan pilar proses pembelajaran yang terdiri dari:

a. Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK).

b. Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK).

c. Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB).

d. Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB).

e. Matakuliah Berperikehidupan Bersama (MBB).

Pasal 67

Beban Mahasiswa untuk menyelesaikan suatu program studi:

a. Jenjang Diploma Dua minimal 72 SKS, diselesaikan dalam waktu 4 – 8 semester.

b. Jenjang Diploma Tiga minimal 110 SKS, diselesaikan dalam waktu 6 – 10 semester.

c. Jenjang Diploma Empat 144 – 146 SKS, diselesaikan dalam waktu 8 – 14 semester.

d. Jenjang Strata satu minimal 146 SKS, diselesaikan dalam waktu 8 – 14 semester.

e. Jenjang Strata Dua minmal 36 SKS setelah sarjana, diselesaikan dalam waktu 4 – 10 semester.

f. Jenjang Strata Tiga minmal 54 SKS setelah magister, diselesaikan dalam waktu 5 – 11 semester.

BAGIAN KEDUA

Pelaksanaan Kurikulum

Pasal 68

(1) Kelompok matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dikoordinasikan oleh Lembaga Studi Islam, sedangkan matakuliah Pancasila dan Kewarganegaraan dikoordinasikan oleh Lembaga Matakuliah umum dibawah koordinasi langsung Universitas.

(2) Matakuliah Bahasa Inggris dikoordinasikan oleh Language Center (LC).

(3) Kelompok matakuliah MKK, MKB dan MPB dikoordinasi oleh program studi dan fakultas/program pasca sarjana.

(4) Jabaran kurikulum dalam bentuk matakuliah dituangkan dalam Buku Pedoman Fakultas/Program Pasca Sarjana.

BAGIAN KETIGA

Penilaian Hasil Belajar

Pasal 69

(1) Evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dilakukan melalui penilaian secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan dosen.

(2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, akhir semester, akhir program studi, ujian skripsi, tesis, dan disertasi.

(3) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf masing-masing A, B, C, D dan E, masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1, dan 0.

(4) Penilaian hasil belajar dilakukan dengan menekankan prinsip-prinsip kejujuran, keterbukaan, dan obyektifitas mengacu pada standar penilaian berdasarkan standar nasional/internasional.

(5) Predikat kelulusan dinyatakan dengan: memuaskan, sangat memuaskan, dan lulus dengan pujian (cumlaude) yang dinyatakan dalam transkip akademik.

(6) Predikat kelulusan sebagaimana ayat (5) dituangkan dalam Buku Pedoman Fakultas/Buku Pedoman Program Pasca Sarjana.

BAGIAN KEEMPAT

Ijazah

Pasal 70

(1) Ijazah adalah surat tanda bukti keberhasilan studi yang diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan kelulusan pendidikan akademik (sarjana, magister, dan doctor), vokasi (diploma), dan profesi.

(2) Lulusan pendidikan akademik berhak menggunakan gelar akademik, dan lulusan pendidikan vokasi dan profesi berhak menggunakan gelar profesional.

(3) Ijazah pendidikan akademik, vokasi, dan profesi ditulis dalam bahasa Indonesia dengan bentuk, ukuran, dan redaksi berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku, dan ditandatangani oleh dekan fakultas/direktur pasca sarjana/ketua program diploma masing-masing dan rector.

(4) Setiap ijazah disertai transkip hasil studi yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan dapat ditulis dalam bahasa Inggris/bahasa lain sesuai dengan kebutuhan.

BAB X

GELAR, SEBUTAN LULUSAN, DAN PENGHARGAAN

BAGIAN PERTAMA

Gelar dan Sebutan Profesional

Pasal 71

(1) Lulusan UMS meimiliki hak menggunakan gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi.

(2) Gelar pendidikan akademik adalah sarjana, magister, dan doctor.

(3) Gelar sarjana ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf S dan magister ditulis di belakang nama yang berhak dengan hauruf M sesuai ketentuan yang berlaku dan gelar doktor ditulis di depan nama yang berhak dengan mencantumkan Dr.

Pasal 72

Sebutan Profesional

(1) Gelar untuk pendidikan profesi diatur bersama antara organisasi profesi dan universitas, dan ditulis di belakang nama yang berhak.

(2) Gelar pendidikan vokasi:

a. Diploma dua dengan sebutan Ahli Muda (A.Ma), ditulis dibelakang nama yang berhak.

b. Diploma tiga dengan sebutan Ahli Madya (A.Md), ditulis di belakang nama yang berhak.

c. Diploma empat dengan sebutan Sarjana Sains Terapan (SST), ditulis dibelakang nama yang berhak.

BAGIAN KEDUA

Penghargaan

Pasal 73

(1) UMS dapat memberikan penghargaan tanda jasa kepada anggota masyarakat yang telah berjasa terhadap pengembangan universitas.

(2) Tanda jasa yang dimaksud dalam ayat (1) dianugerahkan oleh rector berdasarkan pertimbangan Badan Pelaksana Harian.

(3) Batasan, bentuk dan jenis penghargaan, serta tata upacara pemberian penghargaan tanda jasa diatur berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

(4) Pemberian penghargaan tanda jasa dilakukan pada saat peringatan hari jadi UMS.

BAB XI

MAHASISWA DAN ALUMNI

BAGIAN PERTAMA

Mahasiswa

Pasal 74

(1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di UMS.

(2) Prosedur, mekanisme, dan syarat menjadi mahasiswa ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

(3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah.

Pasal 75

Hak, kewajiban, penghargaan dan sanksi mahasiswa diatur dalam peraturan tersendiri.

BAGIAN KEDUA

Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 76

(1) Organisasi kemahasiswaan adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan untuk dapat meningkatkan penalaran, minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa.

(2) Organisasi kemahasiswaan tingkat universitas:

a. Dewan Perwakilan Mahasiswa UMS (DPM – UMS).

b. Badan Eksekutif Mahasiswa UMS (BEM – UMS).

c. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

d. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Koordinator Komisariat (IMM KORKOM).

(3) Kegiatan kemahasiswaan tingkat universitas ditekankan pada pengembangan penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran serta kesejahteraan mahasiswa.

Pasal 77

(1) Organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas:

a. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPM-F).

b. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F).

c. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas (IMM-Komisariat).

(2) Kegiatan kemahasiswaan tingkat fakultas ditekankan pada pengembangan penalaran dan keilmuan.

Pasal 78

(1) Organisasi kemahasiswaan tingkat program studi adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS).

(2) Kegiatan Kemahasiswaan tingkat program studi ditekankan pada pengembangan profesi keilmuan.

Pasal 79

Struktur, mekanisme, dan tata kerja organisasi kemahasiswaan secara rinci diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAGIAN KETIGA

Alumni

Pasal 80

(1) Alumni adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi pada jenjang pendidikan tertentu.

(2) Alumni UMS dibentuk dalam suatu organisasi alumni bernama Ikatan Alumni Universitas Muhammadiyah Surakarta.

(3) Ketentuan, hak dan kewajiban alumni diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB XII

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

BAGIAN PERTAMA

Kebebasan Akademik

Pasal 81

(1) Kebebasan akademik adalah kebebasan yang memiliki anggota sivitas akademika UMS untuk secarabertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

(2) Pimpinan universitas mengupayakan dan menjamin agar setiap sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan dan keislaman.

Pasal 82

(1) Pelaksanaan kebebasan akademik diarahakan untuk menetapkan terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pembangunan nasional.

(2) Dalam melaksanakan kegiatan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud ayat (1), setiap sivitas akademika tidak merugikan pelaksanaan kegiatan akademik.

(3) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, setiap sivitas akademika bertanggungjawab secara pribadi sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan serta keislaman.

BAGIAN KEDUA

Kebebasan Mimbar Akademik

Pasal 83

Pimpinan universitas dapat mengijinkan penggunaan sumberdaya universitas dalam rangka pelaksanaan kegiatan kebebasan mimbar akademik, sepanjang tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.

BAGIAN KETIGA

Otonomi Keilmuan

Pasal 84

(1) Otonomi keilmuan adalah kebebasan yang dimiliki universitas untuk mengupayakan terlaksananya kegiatan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atas dasar norma dan kaidah keilmuan dan keislaman.

(2) UMS maupun sivitas akademikanya secara mandiri tidak dibatasi untuk menetapkan arah dan sasaran pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sepanjang tidak bertentangan dengan norma dan kaidah keilmuan, serta kepentingan dan kesejahteraan umum.

(3) Perwujudan otonomi keilmuan universitas dirumuskan oleh senat universitas.

BAB XIII

KERJASAMA

BAGIAN PERTAMA

Pokok-Pokok Kerjasama

Pasal 85

(1) UMS dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan atau lembaga lain baik dalam negeri maupun luar negeri.

(2) Kerjasama yang dilakukan bersifat kelembagaan dan rector sebagai penanggung jawab.

(3) Kerjasama yang dilakukan bersifat saling menguntungkan, tidak bertentangan dengan Islamiyah, kepentingan nasional, dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 86

(1) Pembiayaan kerjasama yang dilakukan universitas dengan perguruan tinggi atau lembaga lain dapat berupa hibah (bantuan murni), pinjaman, dan pembiayaan bersama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

(2) Kerjasama dalam bentuk pembiayaan hibah atau pembiayaan bersama dikenakan institusional fee tertentu yang diatur tersendiri.

Pasal 87

(1) Semua pihak kerjasama harus mendapat persetujuan rector.

(2) Penanggung jawab pelaksana kegiatan kerjasama menyampaikan laporan kepada rector dalam bentuk laporan kemajuan kerjasama per semester dan akhir jika kerjasama berakhir.

BAGIAN KEDUA

Tujuan Kerjasama

Pasal 88

Kerjasama dilakukan dengan tujuan untuk :

(1) Mengembangkan terealisasinya visi dan misi UMS.

(2) Meningkatkan dan pengembangan kinerja UMS dalam rangka memelihara, membina, memberdayakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

(3) Meningkatkan tersedianya sumberdaya insani yang bermutu dalam kerangka pengembangan kualitas dan wawasan akademik.

(4) Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya secara lebih efektif dan efisien.

(5) Meningkatkan kelancaran alih ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

(6) Memberikan manfaat bagi pengembangan daerah dan kehidupan masyarakat.

BAGIAN KETIGA

Bentuk Kerjasama

Pasal 89

(1) Kerjasama yang dilakukan dapat berupa:

a. Manajemen perguruan tinggi.

b. Kegiatan pendidikan dan pengajaran.

c. Kegiatan penelitian.

d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

e. Penerbitan.

f. Kegiatan lain.

(2) Bentuk kerjasama yang dilakukan universitas dapat berujud kerjasama manajemen, program kembaran, program pemindahan kredit, tukar-menukar dosen atau mahasiswa, pemanfaatan sumberdya dalam pelaksanaan akademik, penerbitan karya ilmiah, pelatihan, pengembangan studi Islam, dan kerjasama lain yang dipandang perlu.

(3) Tata cara dan bentuk kerjasama secara terinci diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB XIV

PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 90

(1) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dilakukan untuk penjaminan mutu sebagai bentuk akuntanbilitas penyelenggara pendidikan.

(2) Evaluasi diri dilakukan sebagai upaya untuk mengarah kepada standar minimal penyelenggaraan perguruan tinggi dan sebagai tolak ukur terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan strategi yang telah ditetapkan.

(3) Evaluasi akademik penyelenggaraan program studi dilakukan setiap akhir semester.

(4) Akreditasi sebagai bentuk pengakuan masyarakat dilakukan dengan mengikutsertakan program studi dan institusi dalam akreditasi yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

(5) Untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu akademik dibentuk unit Peningkatan dan Pengendalian Mutu Akademik (Quality Assurance Office).

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

(1) hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini tetapi sudah ada ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Tinggi, Qoidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah, dan lain-lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan PTS/PTM dinyatakan tetap berlaku dan menjadi pedoman operasional.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini masih memerlukan rincian lebih lanjut diatur dalam peraturan pelaksanaan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

(1) Statuta ini dapat ditinjau kembali setelah 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

(2) Statuta ini mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.