STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS …lpm.una.ac.id/m1/8_Standart_Pembiayaan_Pembelajaran.pdfstandar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas,

UNIVERSITAS ASAHAN JL. JENDERAL AHMAD YANI

Kisaran- 21224

KODE LPM-UNA/SM.01.08/SPMI-03

TANGGAL DIKELUARKAN DOKUMEN

STANDART

STANDAR SISTEM PENJAMINAN

MUTU INTERNAL (SPMI)

PERGURUAN TINGGI 23 Oktober 2017

BAGIAN UNIVERSITAS ASAHAN REVISI 02

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS ASAHAN

Penanggung Jawab

Proses Nama Jabatan Tanda

Tangan

Tanggal

1. Perumusan H. Abdul Rahman, S.E., M.Pd., M.Si Ketua TIM

2. Pemeriksaan Dr. Tri Harsono, M.Si Wakil Rektor I

3. Persetujuan Bahmid, SH., M.Kn

Ketua Senat

4. Penetapan Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si Rektor

5. Pengesahan Ir. H Syarifullah Harapap, M.Si Ketua Yayasan

6. Pengendalian H. Abdul Rahman, S.E., M.Pd., M.Si Ketua LPM


Kisaran- 21224



STANDART





Visi dan Misi Universitas

Asahan

Visi Universitas Asahan

“Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan

eco-socio-environment dalam menghasilkan lulusan yang

inovatif dan berkepribadian”

Misi Universitas Asahan:

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.

2. Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian

yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.

3. Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian

kepada masyarakat.

4. Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang

sehat dan bermutu

Rasional

Dalam penyelenggaraan kegiatan di perguruan tinggi,

unsur pembiayaan salah satu unsur utama demi kelancaran

dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang

dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut.

Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya

diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan saja, melainkan

juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat, serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa

kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan.

Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan

tinggi dapat berjalan dengan baik pembiayaan. Peraturan

pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar

1


Kisaran- 21224



STANDART





Nasional Pendidikan (SNP) pasal 26 menyatakan bahwa

substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi

setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan

pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi,

dan biaya personal.

Dengan pertimbangan hal- hal tersebut maka Universitas

Asahan melalui Pusat Penjaminan Mutu menetapkan

standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok

ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua

program studi, dan ketua lembaga atau unit-unit lainnya yang

bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna

anggaran (PA) atau kuasa pengguna anggaran (KPA).

Subyek/Pihak yang

Bertanggungjawab untuk

Mencapai/Memenuhi Isi

Standar

1. Rektor sebagai pimpinan universitas

2. Dekan sebagai pimpinan fakultas

3. Ketua program studi sebagai pimpinan

program studi

4. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya

Defenisi Istilah

1. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan

prasarana, biaya pengembangan sumberdaya manusia

dan modal kerja tetap.

2. Biaya operasi meliputi: (a) gaji dosen dan tenaga

kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada

gaji; (b) bahan atau peralatan habis pakai; dan (c) biaya

operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa

telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana,

uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi,

2


Kisaran- 21224



STANDART





dan lain sebagainya.

3. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus

dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti

proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Pernyataan Isi Standar

1. Rektor, dekan, ketua program studi, ketua lembaga atau

unit-unit lainnya sebagai pejabat pengguna anggaran atau

pejabat kuasa pengguna anggaran dalam kebijakan

pengelolaan keuangan harus berdasarkan karakteristik:

partisipatif, taat hukum, transparan, efisien dan efektif,

dan akuntabel.

2. Untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan agar

berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka rektor

harus membentuk badan pengawas internal universitas

bidang keuangan atau disebut dengan Satuan Pengawas

Internal (SPI).

3. Rektor, dekan, ketua program studi, ketua lembaga atau

unit-unit lainnya dalam proses pengelolaan keuangan

harus berdasarkan pada:

a. Rencana Strategik (Renstra),

b. Rencana Operasional (Renop),

c. Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT),

d. Rencana Kinerja Tahunan (RKT),

e. Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

f. Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh universitas

harus disosialisasikan kepada sivitas akademika

Universitas Asahan untuk menjamin adanya pengelolaan

dana yang akuntabel.

4. Penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit

3


Kisaran- 21224



STANDART





kerja harus mengacu pada program-program yang telah

ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan (RAKERTA)

Universitas Asahan.

5. Universitas harus mempunyai prosedur dalam penyusunan

anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat

fakultas, program studi sehingga memungkinkan

adanya subsidi silang dalam pengembangan fakultas,

program studi di lingkungan Universitas Asahan.

6. Universitas harus mempunyai prosedur pencairan

anggaran yang mampu mendukung kelancaran

pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan

secara baik dan berkualitas.

7. Universitas harus menetapkan alokasi biaya investasi dari

total anggaran tahunan.

8. Universitas harus menetapkan alokasi biaya operasi dari


9. Universitas harus menetapkan alokasi biaya personal dari


Strategi

1. Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi

yang baik dengan seluruh fakultas, lembaga dan unit-

unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan

pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan

pengeluaran dana yang ada.

2. Pimpinan universitas melalui satuan pengawas internal

(SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi

pengawasan dan audit internal keuangan.

3. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan,

diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi

4


Kisaran- 21224



STANDART





penerimaan.

Indikator 1. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan

realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan

efisien.

2. Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek

pembiayaannya.

3. Alokasi biaya untuk investasi, yaitu Standar minimal

biaya investasi ditetapkan melalui Surat Keputusan

Rektor

4. Alokasi biaya peserta didik terhadap biaya pendidikan

yaitu Besaran biaya yang ditanggung peserta didik

ditentukan melalui Surat Keputusan Rektor

5. Keteraturan sistem pembayaran gaji, honor dan

tunjangan bagi tenaga dosen dan kependidikan:

a. Pembayaran gaji, honor dan tunjangan tepat waktu,

tepat jumlah, dan dibayarkan pajak atas

penghasilan sesuai aturan yang ditetapkan

b. Pembayaran honor diluar gaji pokok dan tunjangan

jabatan/struktural dibayarkan secara bersamaan

masuk ke rekening penerima

6. Insentif kinerja tahunan yaitu Besarnya ditentukan

melalui SK Rektor

7. Jaminan hari tua yaitu Terpenuhinya ketentuan Jaminan

Hari Tua untuk dosen dan tenaga kependidikan

berdasarkan SK Rektor

8. Pemotongan dan pelaporan pajak yaitu Laporan dan

bukti pembayaran pajak

9. Pengelolaan biaya bahan atau peralatan pendidikan habis

5


Kisaran- 21224



STANDART





pakai yaitu tersedianya biaya untuk bahan dan peralatan

habis pakai secara kontinyu untuk proses pendidikan

10. Biaya non personil yaitu Biaya non personil tersedia

secara kontinyu

Dokumen Terkait 1. Standar pembiayaan ini harus diselaraskan dengan

dokumen standar mutu yang lain, khususnya yang

berkaitan dengan aspek pembiayaannya.

2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait

dengan pembiayaan

Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2004

tentang Guru dan Dosen

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun

2009 tentang Dosen

4. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang

Standart Nasional Pendidikan


Standart Nasional Pendidikan


Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

Perguruan Tinggi

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan

Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standart Nasional

Pendidikan Tinggi

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan

Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan

Mutu Pendidikan Tinggi

6


Kisaran- 21224



STANDART





9. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2016

tentang Statuta Universitas Asahan.

10. Rencana Strategis Universitas Asahan tahun 2016-2020

7

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS …lpm.una.ac.id/m1/8_Standart_Pembiayaan_Pembelajaran.pdfstandar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas,

Documents