STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN OLEH PEJABAT PENGELOLA INFOBMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PPATK DIREKTORAT KERJASAMA DAN HUMAS JI. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat 10120 Telp : (021) 3850455/Fax: (021) 3856809/ Email: [email protected]
3
Embed
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) …ppid.ppatk.go.id/wp-content/uploads/2019/09/SAQ-PPID-18... · 2019-09-26 · standar operasional prosedur (sop) pendokumentasian informasi publik
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang I Minimal Sarjana
Keterbukaan Informasi Publik 2 Menguasai Tata Pembukuan
2 3 Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima PP No. 61 Tahun 2010 ten tang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3 Perkip No I Tahun 2017 ten tang Pengklasifikasian Informasi 4 Memiliki Tata Krama Publik
4 Peraturan Kepala PPATK nomor I tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5 Peraturan Kepala PPATK nomor 7 Tahun 20 14 ten tang Standar Pelayanan Informasi Publik
Keterkaitan PeraJ~atanlperlengkapan
I. Dengan masyarakat yang membutuhkan
informasi dari pemerintah
1. rormulir isian
2. komputer
3. Pesawat Telepon
4 Jaringan Internet
5 ATK
Perlngatan Pencatatan dan pendataan
I Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik
2 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai
3 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif
1. Dicatat pada buku rekap informasi
SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
pengujian konsekuensi
daftar informasi yang dikecualikan
tentatif
sesuai peraturan perundangundangan
KeteranganKegiatanNo
informasi dan dokurnentasi Daftar informasi publik yang sudah ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan dari Ketua Kelompoj Hubungan Masyarakat selaku PPID, berikut lembar pertimbangan uji konsekuensi
2 IMengklasifikasi informasi yang Daftar informasi publik dikecualikan berdasarkan jangka waktu pengecuaJian informasi, mengarsipnya berdasarkan urutan jangka waktu penyimpanan
Daftar informasi pubiik yang telah habis jangka waktu
!pengecualiannya menjadi informasi publik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhimyajangka waktu dengan persetujuan pimpinan badan publik pengecualian
3 I Mengubah informasi yang dikecualikan
daftar informasi publik informasi yang dikecualikan dalam bentuk soft copy dan temp at penyimpanan dokumen dalam bentuk hard copy dengan tata cara seperti mengarsip dokumen
4 I Mengelola dan menyimpan dokumen alat tulis Kantor I tentatif
website dan sarana inforrnasi I tentatif konten Daftar dikecualikan ke website resmi PPA TK
51 Mengunggah Daftar Informasi yang lainnya yang dimiliki oleh informasi yang
maupun melalui sarana informasi lainnya PPATK dikecualikan di Website resmi PPATK