STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR AUDIT KINERJA …

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

AUDIT KINERJA

NOMOR: SOP 053.002/WP 00 02/ISP

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

2020

Heri

Placed Image

Heri

Placed Image

Sesuai KeputusanKepala BATANNomor

3. Tim SOPAdministrasi

TAN

Auditor Muda2. Wasgiyono, S.H.Disiapkan

AuditorKepegawaianMadya

1. Dwi Rahardjo,S.H..M.M.

JABATANNAMA

LEMBAR PENGESAHAN

Halaman :2darl18

Tgl. Berlaku :

No. Revisi/ . ,,Tcrbltan •1'1

u™n, : sop 053.002/WPNomor 00 02/ISP

SOP AUDIT KINERJA


batan

asus

Typewritten text

31 Agustus 2020


Nomor : SOP 053.002/ WP 00 02/ISP

No. Revisi/ Terbitan

: 1 / 1

SOP AUDIT KINERJA

Tgl. Berlaku : 31 Agustus 2020

Halaman : 3 dari 3

DAFTAR DISTRIBUSI

DISTRIBUSI

NOMOR SALINAN

JABATAN

1 Kepala Biro Perencanaan

2 Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

3 Kepala Biro Umum

4 Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama

5 Kepala Pusat Sains dan Teknologi Bahan Maju

6 Kepala Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan

7 Kepala Pusat Sains dan Teknologi Akselerator

8 Kepala Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi

9 Kepala Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi

10 Kepala Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir

11 Kepala Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir

12 Kepala Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir

13 Kepala Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir

14 Kepala Pusat Teknologi Limbah Radioaktif

15 Kepala Pusat Rekayasa Fasilitas Nuklir

16 Kepala Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka

17 Kepala Pusat Reaktor Serba Guna

18 Kepala Pusat Diseminasi dan Kemitraan

19 Kepala Pusat Pendayagunaan Informatika dan Kawasan Strategis Nuklir

20 Inspektur

21 Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan


Nomor : SOP 053.002/ WP 00 02/ISP


: 1 / 1

SOP AUDIT KINERJA


Halaman : 4 dari 4

DISTRIBUSI

NOMOR SALINAN

JABATAN

22 Kepala Pusat Standardisasi dan Mutu Nuklir

23 Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir

24 Ketua Tim Jaminan Mutu Biro Perencanaan

25 Ketua Tim Jaminan Mutu Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

26 Ketua Tim Jaminan Mutu Biro Umum

27 Ketua Tim Jaminan Mutu Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama

28 Kepala Unit Jaminan Mutu Pusat Sains dan Teknologi Bahan Maju

29 Kepala Unit Jaminan Mutu Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan

30 Kepala Unit Jaminan Mutu Pusat Sains dan Teknologi Akselerator

31 Kepala Unit Jaminan Mutu Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi

32 Kepala Unit Jaminan Mutu Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi

33 Kepala Unit Jaminan Mutu Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir

34 Kepala Unit Jaminan Mutu Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir

35 Kepala Unit Jaminan Mutu Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir

36 Kepala Unit Jaminan Mutu Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir

37 Kepala Unit Jaminan Mutu Pusat Teknologi Limbah Radioaktif

38 Kepala Unit Jaminan Mutu Pusat Rekayasa Fasilitas Nuklir

39 Kepala Unit Jaminan Mutu Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka

40 Kepala Unit Jaminan Mutu Pusat Reaktor Serba Guna

41 Kepala Unit Jaminan Mutu Pusat Diseminasi dan Kemitraan

42 Kepala Unit Jaminan Mutu Pusat Pendayagunaan Informatika dan Kawasan Strategis Nuklir

43 Ketua Tim Jaminan Mutu Inspektorat


Nomor : SOP 053.002/ WP 00 02/ISP


: 1 / 1

SOP AUDIT KINERJA


Halaman : 5 dari 5

DISTRIBUSI

NOMOR SALINAN

JABATAN

44 Kepala Unit Jaminan Mutu Pusat Pendidikan dan Pelatihan

45 Kepala Bidang Jaminan Mutu Pusat Standardisasi dan Mutu Nuklir

46 Ketua Tim Jaminan Mutu Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir

Master Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana


Nomor : SOP 053.002/ WP 00 02/ISP


: 1 / 1

SOP AUDIT KINERJA


Halaman : 6 dari 6

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .............................................................................................. 2

DAFTAR DISTRIBUSI ................................................................................................... 3

DAFTAR ISI ................................................................................................................... 6

1. TUJUAN .................................................................................................................. 7

2. RUANG LINGKUP .................................................................................................. 7

3. TANGGUNG JAWAB .............................................................................................. 7

4. DEFINISI ................................................................................................................. 8

5. REFERENSI ........................................................................................................... 9

6. SOP ......................................................................................................................... 9

6.1. Persiapan Audit Kinerja .................................................................................. 11

6.2. Pelaksanaan Audit Kinerja ............................................................................. 13

6.3. Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja ................................................................... 15

7. LAMPIRAN ............................................................................................................. 17

Lampiran : Formulir Pelaksanaan Tindak Lanjut ............................................... 18


Nomor : SOP 053.002/ WP 00 02/ISP


: 1 / 1

SOP AUDIT KINERJA


Halaman : 7 dari 7

1. TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dibuat untuk mengatur tata cara pelaksanaan

audit kinerja agar berjalan lancar, transparan, objektif, dan akuntabel.

2. RUANG LINGKUP

SOP ini meliputi persiapan, pelaksanaan, tindak lanjut, dan pendokumentasian audit

kinerja.

3. TANGGUNG JAWAB

3.1. Kepala BATAN bertanggung jawab dalam hal mengarahkan pelaksanaan audit

kinerja.

3.2. Inspektur bertanggung jawab dalam hal:

3.2.1. kebenaran Laporan Hasil Audit (LHA) Kinerja BATAN;

3.2.2. kelancaran pelaksanaan dan hasil audit kinerja di seluruh Unit Kerja.

3.3. Kepala Unit Kerja bertanggung jawab dalam hal:

3.3.1. ketersediaan bahan yang akan diaudit; dan

3.3.2. kebenaran informasi yang diberikan.

3.4. Pengendali Mutu bertanggung jawab dalam hal perencanaan dan pengendalian

mutu pelaksanaan kegiatan audit, serta penyusunan Program Kerja Pengawasan

Tahunan (PKPT).

3.5. Pengendali Teknis bertanggung jawab dalam hal pengendalian teknis

pelaksanaan kegiatan audit, reviu Program Kerja Audit (PKA), penyusunan

Laporan Hasil Audit (LHA), Executive Summary, dan Bahan Konfirmasi.

3.6. Ketua Tim Audit Kinerja bertanggung jawab dalam hal penyusunan program kerja

dan ketepatan waktu pelaksanaan audit kinerja.


Nomor : SOP 053.002/ WP 00 02/ISP


: 1 / 1

SOP AUDIT KINERJA


Halaman : 8 dari 8

4. DEFINISI

Dalam SOP ini yang dimaksud dengan:

4.1. Audit kinerja adalah kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa apakah sumber

daya manusia, dana, sarana dan prasarana, serta metode kerja yang ada telah

dilaksanakan atau digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif dalam

menunjang tercapainya pelaksanaan tugas dan fungsi serta tidak bertentangan

dengan peraturan dan perundang-undangan.

4.2. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) adalah perencanaan kegiatan audit

yang akan dilaksanakan Tim Audit selama 1 (satu) tahun, yang berisi antara lain

Daftar Auditan, Daftar Auditor, Daftar Resiko, Biaya, dan Jadwal Pelaksanaan

Audit.

4.3. Program Kerja Audit (PKA) adalah langkah-langkah audit yang harus dilakukan

oleh Anggota Tim maupun Ketua Tim dalam pelaksanaan kegiatan audit.

4.4. Laporan Hasil Audit (LHA) adalah bentuk penyampaian informasi mengenai hasil

audit secara tertulis yang ditujukan kepada pihak yang diaudit (Auditan) dan

Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.5. Executive Summary adalah ringkasan LHA yang berisi pernyataan yang singkat,

jelas dan padat.

4.6. Kertas Kerja Audit (KKA) adalah catatan-catatan yang diselenggarakan oleh

auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya,

informasi yang diperolehnya.

4.7. Konfirmasi adalah penjelasan dari pihak Tim Audit ke pihak Auditan perihal hasil-

hasil audit yang telah dilaksanakan.

4.8. Temuan adalah ketidaksesuaian antara kondisi yang ada dengan ketentuan yang

berlaku.

4.9. Rekomendasi adalah saran dari Tim Audit ke pihak Auditan untuk memperbaiki

temuan.

4.10. Tindak lanjut adalah langkah-langkah perbaikan/penertiban penyempurnaan yang

dilakukan pihak Auditan sesuai rekomendasi Tim Audit.


Nomor : SOP 053.002/ WP 00 02/ISP


: 1 / 1

SOP AUDIT KINERJA


Halaman : 9 dari 9

5. REFERENSI

5.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

5.2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

5.3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara.

5.4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP).

5.5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka

Kreditnya.

5.6. Peraturan Kepala BATAN Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan,

Pelaksanaan, Pelaporan, dan Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara BATAN.

5.7. Peraturan Kepala BATAN Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan

dan Pengendalian Standar Operasional Prosedur.

5.8. Peraturan Kepala BATAN Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata

Kerja BATAN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BATAN Nomor

16 Tahun 2014.

5.9. Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: KEP-

005/AAIPUDPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah

Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Kode Etik Auditor Intern

Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah

Indonesia.

6. SOP

Diagram alir SOP Audit Kinerja terdiri dari:

6.1. SOP Persiapan Audit Kinerja

6.2. SOP Pelaksanaan Audit Kinerja

6.3. SOP Tindak Lanjut Audit Kinerja


Nomor : SOP 053.002/WP 00 02/ISP


: 1 / 1

SOP AUDIT KINERJA Tgl. Berlaku : 31 Agustus 2020

Halaman : 10 dari 10

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

2. Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: KEP- 005/AAIPUDPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

3. Peraturan Kepala BATAN Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, Pelaporan, dan Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BATAN

Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan dan pemeriksaan

Tim Audit telah lulus sertifikasi Audit secara berjenjang yang dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri PAN

Peran Auditor dalam Surat Tugas sesuai persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri PAN

Keterkaitan: Peralatan dan Perlengkapan:

1. SOP Review Rencana Kerja dan Anggaran K/L Unit Kerja BATAN

2. SOP Review Laporan Keuangan

3. SOP Review Rencana Kebutuhan BMN Unit Kerja BATAN

4. SOP Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

Pelaksanaan audit kinerja untuk mengidentifikasi adanya risiko terhadap

penyimpangan anggaran, pelanggaran peraturan perundang-undangan,

dan keselamatan sedini mungkin agar segera dilakukan tindakan

perbaikan.

1. PKPT

2. Surat Tugas

3. Program Kerja Audit (PKA)

4. Kertas Kerja Audit

5. Konfirmasi

6. Berita Acara Hasil Konfirmasi

7. Laporan Hasil Audit

8. Pelaksanaan Tindak Lanjut




: 1 / 1



6.1. Persiapan Audit Kinerja

NO PROSES

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan Inspektur

Pengen-dali

Mutu

Kepala BATAN

Ketua Tim

Audit

Pengen-dali

Teknis Kelengkapan Waktu Output

6.1.1. Membentuk Tim Audit

PKPT

1 hari Susunan Tim Audit

Susunan Tim Audit:

Pengendali Mutu

Pengendali Teknis

Ketua Tim

Anggota Tim

6.1.2. Menyiapkan konsep Surat Tugas melaksanakan Audit Kinerja

PKPT Susunan Tim Audit

2 jam

Konsep Surat Tugas

Surat tugas berisi nama auditor, nama auditan, dan jadwal audit

6.1.3. Memeriksa konsep Surat Tugas Konsep Surat Tugas

Konsep Surat Tugas

6.1.4. Menandatangani surat tugas Konsep Surat Tugas

1 hari Surat Tugas




: 1 / 1



NO PROSES

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan Inspektur

Pengen-dali

Mutu

Kepala BATAN

Ketua Tim

Audit

Pengen-dali

Teknis Kelengkapan Waktu Output

6.1.5. Menyusun Program Kerja Audit

(PKA)

Surat Tugas

2 hari

Konsep PKA

6.1.6. Mereviu PKA Konsep PKA Konsep PKA

6.1.7. Menyetujui PKA Konsep PKA PKA PKA ditandatangani oleh:

Pengendali Mutu

Pengendali Teknis

Ketua Tim

Ya

Tidak




: 1 / 1



6.2. Pelaksanaan Audit Kinerja

NO PROSES

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan Tim Audit

Unit Kerja sebagai auditan

Inspektur Kepala BATAN

Kelengkapan Waktu Output

6.2.1.

Melakukan pertemuan awal (entry meeting) dengan auditan

Surat Tugas Jadwal

pelaksanaan audit

1 hari Surat Tugas Jadwal

pelaksanaan audit

Konfirmasi

sebelumnya ke

Auditan

6.2.2. Menyiapkan bahan yang diperlukan, dan menyediakan waktu untuk diaudit

Surat Tugas Jadwal

pelaksanaan audit

4 hari Bahan yang diperlukan untuk audit

6.2.3. Melaksanakan audit ke unit kerja (sebagai auditan), antara lain: kajian dokumen pemeriksaan lapangan observasi wawancara

PKA Bahan yang

diperlukan untuk audit

20 hari

Kertas Kerja Audit

6.2.4. Mengolah Kertas Kerja Audit dan menyusun bahan konfirmasi

Kertas Kerja Audit Bahan konfirmasi

6.2.5. Melakukan konfirmasi temuan hasil audit kepada unit kerja

Bahan konfirmasi 1 hari Berita Acara Hasil Konfirmasi

Berita Acara Hasil

Konfirmasi

ditandatangani oleh

kedua belah pihak




: 1 / 1



NO PROSES

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan Tim Audit

Unit Kerja sebagai auditan

Inspektur Kepala BATAN

Kelengkapan Waktu Output

6.2.6. Menyusun: konsep Laporan Hasil Audit

(LHA) konsep Laporan Eksekutif

(executive summary)

Berita Acara Hasil Konfirmasi

5 hari Konsep LHA Konsep Laporan

Eksekutif

6.2.7. Menandatangani Laporan Hasil Audit

Memaraf Laporan Eksekutif

Konsep LHA Konsep Laporan

Eksekutif

1 hari LHA Konsep Laporan

Eksekutif

6.2.8. Menandatangani Laporan Eksekutif

LHA Konsep Laporan

Eksekutif

1 hari LHA Laporan Eksekutif

6.2.9. Menyampaikan Laporan Hasil Audit dan Laporan Eksekutif

LHA Laporan Eksekutif

1 hari

Surat dinas LHA Laporan Eksekutif

Tembusan: Deputi terkait Sestama BPK BPKP

6.2.10.Menerima Laporan Hasil Audit dan Laporan Eksekutif

Surat dinas LHA Laporan Eksekutif

LHA Laporan Eksekutif

Ya

tidak




: 1 / 1



6.3. Tindak Lanjut Hasil Audit kinerja

NO PROSES

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan Unit

Kerja sebagai auditan

Kepala BATAN

Inspektur Kelengkapan Waktu Output

6.3.1. Menindaklanjuti temuan hasil audit sesuai rekomendasi Tim Audit

LHA Formulir Pelaksanaan

Tindak Lanjut

20 hari

Konsep Pelaksanaan Tindak Lanjut

Dokumen pendukung

Formulir Pelaksanaan Tindak

Lanjut sesuai Lampiran 1

6.3.2. Menyampaikan hasil tindak lanjut temuan audit

Konsep Pelaksanaan Tindak Lanjut

Dokumen pendukung

Nota Dinas Pelaksanaan Tindak

Lanjut

Nota dinas ditembuskan kepada Inspektur, Sestama/Deputi terkait

Dalam hal Unit Kerja setelah 20 hari tidak melaksanakan tindak lanjut terhadap temuan hasil audit, Inspektur membuat surat teguran dengan tembusan Ka.BATAN, Sestama dan/atau Deputi terkait

6.3.3. Mendisposisi hasil tindak lanjut temuan audit

Nota dinas Pelaksanaan Tindak

Lanjut

1 hari Pelaksanaan Tindak Lanjut

Disposisi Ka.BATAN




: 1 / 1



NO PROSES

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan Unit

Kerja sebagai auditan

Kepala BATAN

Inspektur Kelengkapan Waktu Output

6.3.4. Mendokumentasi hasil audit menjadi satu kesatuan

Disposisi Ka.BATAN Surat Tugas Audit PKA KKA Berita Acara hasil

konfirmasi LHA Laporan eksekutif Pelaksanaan Tindak

Lanjut

1 hari Dokumen pelaksanaan audit kinerja


Nomor : SOP 053.002/ WP 00 02/ISP


: 1 / 1

SOP AUDIT KINERJA



7. LAMPIRAN

Lampiran : Formulir Pelaksanaan Tindak Lanjut




: 1 / 1



Lampiran

FM 001 SOP 053.002/WP 00 02/ISP

FORMULIR PELAKSANAAN TINDAK LANJUT

NO. NOMOR DAN

TANGGAL LHA

NAMA UNIT, ESELON, DAN

TEMPAT KEDUDUKAN

YANG DIPERIKSA

TEMUAN PEMERIKSAAN DISERTAI PENYEBAB KONDISI

TIDAK SESUAI KRITERIA REKOMENDASI TINDAK LANJUT

KETERANGAN

URAIAN KODE URAIAN KODE URAIAN KODE

Tempat, (Tgl, Bln, Thn) Kepala Pusat/Biro/Inspektur/Ketua STTN tanda tangan Nama Lengkap NIP:

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR AUDIT KINERJA …

Documents