Page 1
STANDAR KOMPETENSI JABATAN
Nama Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kelompok Jabatan : Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Urusan Pemerintah : Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum)
Kode Jabatan :
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar
Jabatan
Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang
perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang
ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
(sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum), memimpin,
mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Satuan
Polisi Pamong Praja
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi Level Diskripsi Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas 4 Mampu
menciptakan
situasi kerja
yang
mendorong
kepatuhan
pada nilai,
norma, dan
etika
organisasi
4.1. Menciptakan situasi kerja
yang mendorong seluruh
pemangku kepentingan
mematuhi nilai, norma,
dan etika organisasi
dalam segala situasi dan
kondisi
4.2. Mendukung dan
menerapkan prinsip moral
dan standar etika yang
tinggi, serta berani
menanggung
konsekuensinya
4.3. Berani melakukan koreksi
atau mengambil tindakan
atas penyimpangan kode
etik/ nilai-nilai yang
dilakukan oleh orang lain,
pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi
meskipun ada resiko
Page 2
2. Kerjasama 4 Membangun
komitmen
tim, sinergi
4.1. Membangun sinergi antar
unit kerja di lingkup
instansi yang dipimpin
4.2. Memfasilitasi kepentingan
yang berbeda dari unit
kerja lain sehingga
tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target
kerja organisasi
4.3. Mengembangkan sistem
yang menghargai kerja
sama antar unit,
memberikan dukungan/
semangat untuk
memastikan tercapainya
sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja
organisasi
3. Komunikasi 4 Mampu
mengemukak
an pemikiran
multidimensi
secara lisan
dan tertulis
untuk
mendorong
kesepakatan
dengan
tujuan
meningkatka
n kinerja
secara
keseluruhan
4.1. Mengintegrasikan
informasi- informasi
penting hasil diskusi
dengan pihak lain untuk
mendapatkan pemahaman
yang sama; Berbagi
informasi dengan
pemangku kepentingan
untuk tujuan
meningkatkan kinerja
secara keseluruhan
4.2. Menuangkan pemikiran/
konsep yang
multidimensi dalam
bentuk tulisan formal
4.3. Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan
meningkatkan kinerja
secara keseluruhan
Page 3
4. Orientasi pada
hasil
4 Mendorong
unit kerja
mencapai
target yang
ditetapkan
atau melebihi
hasil kerja
sebelumnya
4.1. Mendorong unit kerja
di tingkat instansi
untuk mencapai
kinerja yang melebihi
target yang ditetapkan
4.2. Memantau dan
mengevaluasi hasil kerja
unitnya agar selaras
dengan sasaran strategis
instansi
4.3. Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama
antar unit kerja dalam
rangka meningkatkan
efektifitas dan efisiensi
pencaian target organisasi
5. Pelayanan
Publik
4 Mampu
memonitor,
mengevaluasi
,
memperhitun
gkan dan
mengantisipa
si dampak
dari isu- isu
jangka
panjang,
kesempatan,
atau
kekuatan
politik dalam
hal
pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan
yang
transparan,
objektif, dan
profesional
4.1. Memahami dan memberi
perhatian kepada isu-isu
jangka panjang,
kesempatan atau
kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya
dengan dunia luar,
memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan
tugas- tugas pelayanan
publik secara objektif,
transparan, dan
professional dalam lingkup
organisasi
4.2. Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya telah selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak
diskriminatif, serta tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/ kelompok/ partai
politik
Page 4
4.3. Menerapkan strategi
jangka panjang yang
berfokus pada pemenuhan
kebutuhan pemangku
kepentingan dalam
menyusun kebijakan
dengan mengikuti standar
objektif, netral, tidak
memihak, tidak
diskriminatif, transparan,
tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok
6. Pengembangan
diri dan orang
lain
4 Menyusun
program
pengembang
an jangka
panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran
4.1. Menyusun program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan,
termasuk didalamnya
penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan
dan pengalaman lainnya,
serta mengalokasikan
waktu untuk mengikuti
pelatihan/ pendidikan/
pengembangan
kompetensi dan karir
4.2. Melaksanakan
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan
balik pada tataran
organisasi
4.3. Mengembangkan orang-
orang disekitarnya secara
konsisten, melakukan
kaderisasi untuk posisi-
posisi di unit kerjanya
7. Mengelola
Perubahan
4 Memimpin
perubahan
pada unit
kerja
4.1. Mengarahkan unit kerja
untuk lebih siap dalam
menghadapi perubahan
termasuk memitigasi
risiko yang mungkin
terjadi
Page 5
4.2. Memastikan perubahan
sudah diterapkan secara
aktif di lingkup unit
kerjanya secara berkala
4.3. Memimpin dan memastikan
penerapan program-
program perubahan selaras
antar unit kerja
8. Pengambilan
Keputusan
4 Menyelesaika
n masalah
yang
mengandung
risiko tinggi,
mengantisipa
si dampak
keputusan,
membuat
tindakan
pengamanan;
mitigasi
risiko
4.1. Menyusun dan/ atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah
yang melibatkan
beberapa/ seluruh fungsi
dalam organisasi
4.2. Menghasilkan solusi dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak
lain
4.3. Membuat keputusan
dan mengantisipasi
dampak keputusannya
serta menyiapkan
tindakan
penanganannya
(mitigasi risiko)
B. Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa 4 Mendayagun
akan
perbedaan
secara
konstruktif
dan kreatif
untuk
meningkatka
n efektifitas
organisasi
4.1 Menginisiasi dan
merepresentasikan
pemerintah di lingkungan
kerja dan masyarakat
untuk senantiasa menjaga
persatuan dan kesatuan
dalam keberagaman dan
menerima segala bentuk
perbedaan dalam
kehidupan bermasyarakat
4.2 Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/ kepercayaan,
suku, jender, sosial
ekonomi, preferensi politik
Page 6
untuk mencapai
kelancaran pencapaian
tujuan organisasi
4.3 Mampu membuat
program yang
mengakomodasi
perbedaan latar
belakang, agama/
kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik
C. Teknis
10. Penyusunan
Kebijakan
Daerah Bidang
Ketenteraman,
Ketertiban
Umum dan
Perlindungan
Masyarakat
(Sub Urusan
Ketenteraman
dan Ketertiban
Umum)
4 Mampu
melakukan
harmonisasi
kebijakan,
meningkatkan
efektivitas
implementasi,
monitoring dan
evaluasi dalam
penyusunan
kebijakan
bidang
ketenteraman,
ketertiban
umum dan
perlindungan
masyarakat
(sub urusan
ketenteraman
dan ketertiban
umum)
4.1 Mampu melakukan
penyelarasan (harmonisasi)
dengan peraturan
perundang-undangan yang
lain, mampu merumuskan
intisari dari suatu kebijakan
yang akan memberikan
dampak positif dari maksud
dan tujuan kebijakan bagi
instansi dan masyarakat
serta mampu menetapkan
untuk menjadi draf/ naskah
final suatu kebijakan
4.2 Menguasai kunci-kunci
sukses dalam implementasi
suatu kebijakan, dan
menerapkan praktek terbaik
pendekatan implementasi
kebijakan, mampu
merumuskan solusi terhadap
hambatan dalam
implementasi suatu
kebijakan dan
mengembangkan pendekatan
baru dalam implementasi,
dan mampu memberikan
dorongan dan mengambil
keputusan untuk
meningkatkan efektivitas
implementasi suatu
kebijakan
Page 7
4.3 Mampu menetapkan upaya
perbaikan dan menetapkan
langkah-langkah tindak
lanjut dari hasil monitoring
dan evaluasi
11. Advokasi
Kebijakan
Otonomi Daerah
Bidang
Ketenteraman,
Ketertiban
Umum dan
Perlindungan
Masyarakat
(Sub Urusan
Ketenteraman
dan Ketertiban
Umum)
4 Mampu
mengembang
kan strategi
advokasi
kebijakan
bidang
ketenteraman
, ketertiban
umum dan
perlindungan
masyarakat
(sub urusan
ketenteraman
dan
ketertiban
umum)
4.1 Mengevaluasi teknik, metode
strategi advokasi yang ada
saat ini menganailisis
kelemahan dan kekurangan
serta mengembangkan
berbagai teknik, metode
strategi advokasi yang lebih
efektif dan efisien dari
berbagai kondisi stakeholder
4.2 Mengembangkan norma
standar, kriteria, pedoman,
petunjuk teknis strategi
komunikasi dan pelaksanaan
advokasi yang effektif serta
monitoring evaluasi advokasi
kebijakan publik
4.3 Mendorong stakeholder
untuk mengembangkan
strategi advokasi yang tepat
untuk diri mereka sendiri;
mengidentifikasi hambatan di
lingkungan mereka sendiri
dalam penerapan kebijakan,
serta mengidentifikasi
menemukan akses ke
sumber daya yang
dibutuhkan untuk
menerapkan kebijakan
12. Pelaksanaan
Penegakan
Perundang-
undangan
Daerah
4 Mampu
mengevaluasi
dan menyusun
perangkat
norma,
standar dan
prosedur
pelaksanaan
penegakan
perundang-
4.1 Mampu melakukan evaluasi
terdadap pelaksanaan
penegakan perundang-
undangan daerah,
menganalisis kelebihan dan
kekurangan, melakukan
pengembangan atau
perbaikan pelaksanaan
penegakan perundang-
undangan daerah yang lebih
Page 8
undangan
daerah
efektif/ efisien
4.2 Mampu mengkoordinasikan
pelaksanaan penegakan
perundang-undangan daerah
4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
penegakan perundang-
undangan daerah dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder terkait
pelaksanaan penegakan
perundang-undangan daerah
13. Pelaksanaan
Ketertiban
Umum dan
Ketenterama
n
Masyarakat
4 Mampu
mengevaluasi
dan menyusun
perangkat
norma,
standar dan
prosedur
pelaksanaan
ketertiban
umum dan
keteteraman
masyarakat
4.1 Mampu melakukan evaluasi
terdadap pelaksanaan
ketertiban umum dan
keteteraman masyarakat,
menganalisis kelebihan dan
kekurangan, melakukan
pengembangan atau
perbaikan pelaksanaan
ketertiban umum dan
keteteraman masyarakat
yang lebih efektif/ efisien
4.2 Mampu mengkoordinasikan
pelaksanaan ketertiban
umum dan keteteraman
masyarakat
4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
ketertiban umum dan
keteteraman masyarakat dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder terkait
pelaksanaan ketertiban
umum dan keteteraman
masyarakat
14. Pelaksanaan
Perlindungan
Masyarakat
4 Mampu
mengevaluasi
dan
4.1 Mampu melakukan evaluasi
terdadap pelaksanaan
perlindungan masyarakat,
Page 9
menyusun
perangkat
norma,
standar dan
prosedur
instrumen
pelaksanaan
perlindungan
masyarakat
menganalisis kelebihan dan
kekurangan, melakukan
pengembangan atau
perbaikan pelaksanaan
perlindungan masyarakat
yang lebih efektif/ efisien
4.2 Mampu mengkoordinasikan
pelaksanaan perlindungan
masyarakat
4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
perlindungan masyarakat
dan memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi
lain atau stakeholder terkait
pelaksanaan perlindungan
masyarakat
III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan Uraian
Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak Penting Perlu
A Pendidikan 1 Jenjang Sarjana (S1)/ Diploma IV (D4)
2 Bidang Ilmu Rumpun Ilmu Hukum/ Ilmu
Pemerintahan/ Sosial Politik
B. Pelatihan 1 Manajerial Diklat PIM II √
2 Teknis 1. Manajemen
pemerintaha
n daerah
√
2. Pengelolaan
keuangan
daerah
√
3. Manajemen
kepegawaian
√
4. Pengadaan
barang/ jasa
pemerintah
√
5. Pengelolaan
ketenterama
n dan
Ketertiban
Umum
√
6. Penegakan √
Page 10
perundang-
undangan
daerah
7. Manajemen
perrlindunga
n msyarakat
v
3 Fungsional -
C. Pengalaman kerja 1. Memiliki
pengalama
n kerja
dalam
bidang
tugas
terkait
dengan
jabatan
yang akan
diduduki
secara
kumulatif
paling
kurang
selama 5
tahun
√
2. Sedang atau
pernah
menduduki
jabatan
administrato
r atau
jabatan
fungsional
ahli madya
paling
singkat 2
tahun
√
D. Pangkat Minimal IV/b, Pembina Tingkat I
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Persentase pelanggaran Perda/Perkada yang
tertangani
2. Persentase unjuk rasa yang tertangani sesuai
SOP
3. Persentase kejadian konflik yang tertangani
4. Persentase penurunan pelanggaran K3
Page 11
STANDAR KOMPETENSI JABATAN
Nama Jabatan : Asisten Administrasi Umum
Kelompok Jabatan : Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Urusan Pemerintah : (Fungsi Staf)
Kode Jabatan :
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar
Jabatan
Membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan sebagian tugas
Sekretariat Daerah untuk menyusun kebijakan dan
mengkoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas
perangkat daerah dan memberikan pelayanan administratif yaitu
mengkoordinasikan kebijakan, pengkajian, perumusan,
penyusunan petunjuk teknis, pembinaan, penelitian, monitorning,
evaluasi dan pelaporan dibidang umum, tata usaha dan hubungan
masyarakat dan protokol
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi Level Diskripsi Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas 4 Mampu
menciptakan
situasi kerja
yang
mendorong
kepatuhan
pada nilai,
norma, dan
etika
organisasi
4.1. Menciptakan situasi kerja
yang mendorong seluruh
pemangku kepentingan
mematuhi nilai, norma,
dan etika organisasi
dalam segala situasi dan
kondisi
4.2. Mendukung dan
menerapkan prinsip moral
dan standar etika yang
tinggi, serta berani
menanggung
konsekuensinya
4.3. Berani melakukan koreksi
atau mengambil tindakan
atas penyimpangan kode
etik/ nilai-nilai yang
dilakukan oleh orang lain,
pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi
meskipun ada resiko
Page 12
2. Kerjasama 4 Membangun
komitmen
tim, sinergi
4.1. Membangun sinergi antar
unit kerja di lingkup
instansi yang dipimpin
4.2. Memfasilitasi kepentingan
yang berbeda dari unit
kerja lain sehingga
tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target
kerja organisasi
4.3. Mengembangkan sistem
yang menghargai kerja
sama antar unit,
memberikan dukungan/
semangat untuk
memastikan tercapainya
sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja
organisasi
3. Komunikasi 4 Mampu
mengemukak
an pemikiran
multidimensi
secara lisan
dan tertulis
untuk
mendorong
kesepakatan
dengan
tujuan
meningkatka
n kinerja
secara
keseluruhan
4.1. Mengintegrasikan
informasi- informasi
penting hasil diskusi
dengan pihak lain untuk
mendapatkan pemahaman
yang sama; Berbagi
informasi dengan
pemangku kepentingan
untuk tujuan
meningkatkan kinerja
secara keseluruhan
4.2. Menuangkan pemikiran/
konsep yang
multidimensi dalam
bentuk tulisan formal
4.3. Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan
meningkatkan kinerja
secara keseluruhan
Page 13
4. Orientasi pada
hasil
4 Mendorong
unit kerja
mencapai
target yang
ditetapkan
atau melebihi
hasil kerja
sebelumnya
4.1. Mendorong unit kerja
di tingkat instansi
untuk mencapai
kinerja yang melebihi
target yang ditetapkan
4.2. Memantau dan
mengevaluasi hasil kerja
unitnya agar selaras
dengan sasaran strategis
instansi
4.3. Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama
antar unit kerja dalam
rangka meningkatkan
efektifitas dan efisiensi
pencaian target organisasi
5. Pelayanan
Publik
4 Mampu
memonitor,
mengevaluasi
,
memperhitun
gkan dan
mengantisipa
si dampak
dari isu- isu
jangka
panjang,
kesempatan,
atau
kekuatan
politik dalam
hal
pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan
yang
transparan,
objektif, dan
profesional
4.1. Memahami dan memberi
perhatian kepada isu-isu
jangka panjang,
kesempatan atau
kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya
dengan dunia luar,
memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan
tugas- tugas pelayanan
publik secara objektif,
transparan, dan
professional dalam lingkup
organisasi
4.2. Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya telah selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak
diskriminatif, serta tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/ kelompok/ partai
politik
Page 14
4.3. Menerapkan strategi
jangka panjang yang
berfokus pada pemenuhan
kebutuhan pemangku
kepentingan dalam
menyusun kebijakan
dengan mengikuti standar
objektif, netral, tidak
memihak, tidak
diskriminatif, transparan,
tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok
6. Pengembangan
diri dan orang
lain
4 Menyusun
program
pengembang
an jangka
panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran
4.1. Menyusun program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan,
termasuk didalamnya
penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan
dan pengalaman lainnya,
serta mengalokasikan
waktu untuk mengikuti
pelatihan/ pendidikan/
pengembangan
kompetensi dan karir
4.2. Melaksanakan
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan
balik pada tataran
organisasi
4.3. Mengembangkan orang-
orang disekitarnya secara
konsisten, melakukan
kaderisasi untuk posisi-
posisi di unit kerjanya
7. Mengelola
Perubahan
4 Memimpin
perubahan
pada unit
kerja
4.1. Mengarahkan unit kerja
untuk lebih siap dalam
menghadapi perubahan
termasuk memitigasi
risiko yang mungkin
terjadi
Page 15
4.2. Memastikan perubahan
sudah diterapkan secara
aktif di lingkup unit
kerjanya secara berkala
4.3. Memimpin dan memastikan
penerapan program-
program perubahan selaras
antar unit kerja
8. Pengambilan
Keputusan
4 Menyelesaika
n masalah
yang
mengandung
risiko tinggi,
mengantisipa
si dampak
keputusan,
membuat
tindakan
pengamanan;
mitigasi
risiko
4.1. Menyusun dan/ atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah
yang melibatkan
beberapa/ seluruh fungsi
dalam organisasi
4.2. Menghasilkan solusi dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak
lain
4.3. Membuat keputusan
dan mengantisipasi
dampak keputusannya
serta menyiapkan
tindakan
penanganannya
(mitigasi risiko)
B. Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa 4 Mendayagun
akan
perbedaan
secara
konstruktif
dan kreatif
untuk
meningkatka
n efektifitas
organisasi
4.1 Menginisiasi dan
merepresentasikan
pemerintah di lingkungan
kerja dan masyarakat
untuk senantiasa menjaga
persatuan dan kesatuan
dalam keberagaman dan
menerima segala bentuk
perbedaan dalam
kehidupan bermasyarakat
4.2 Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/ kepercayaan,
suku, jender, sosial
ekonomi, preferensi politik
Page 16
untuk mencapai
kelancaran pencapaian
tujuan organisasi
4.3 Mampu membuat
program yang
mengakomodasi
perbedaan latar
belakang, agama/
kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik
C. Teknis
10. Penyusunan
Kebijakan
Daerah Bidang
Umum, Tata
Usaha serta
Hubungan
Masyarakat dan
Protokol
4 Mampu
melakukan
harmonisasi
kebijakan,
meningkatkan
efektivitas
implementasi,
monitoring dan
evaluasi dalam
penyusunan
kebijakan
bidang umum,
tata usaha dan
hubungan
masyarakat
dan protokol
4.1 Mampu melakukan
penyelarasan (harmonisasi)
dengan peraturan
perundang-undangan yang
lain, mampu merumuskan
intisari dari suatu kebijakan
yang akan memberikan
dampak positif dari maksud
dan tujuan kebijakan bagi
instansi dan masyarakat
serta mampu menetapkan
untuk menjadi draf/ naskah
final suatu kebijakan
4.2 Menguasai kunci-kunci
sukses dalam implementasi
suatu kebijakan, dan
menerapkan praktek terbaik
pendekatan implementasi
kebijakan, mampu
merumuskan solusi terhadap
hambatan dalam
implementasi suatu
kebijakan dan
mengembangkan pendekatan
baru dalam implementasi,
dan mampu memberikan
dorongan dan mengambil
keputusan untuk
meningkatkan efektivitas
implementasi suatu
kebijakan
Page 17
4.3 Mampu menetapkan upaya
perbaikan dan menetapkan
langkah-langkah tindak
lanjut dari hasil monitoring
dan evaluasi
11. Advokasi
Kebijakan
Otonomi Daerah
4 Mampu
mengembang
kan strategi
advokasi
kebijakan
bidang
umum, tata
usaha dan
hubungan
masyarakat
dan protokol
4.1 Mengevaluasi teknik, metode
strategi advokasi yang ada
saat ini menganailisis
kelemahan dan kekurangan
serta mengembangkan
berbagai teknik, metode
strategi advokasi yang lebih
efektif dan efisien dari
berbagai kondisi stakeholder
4.2 Mengembangkan norma
standar, kriteria, pedoman,
petunjuk teknis strategi
komunikasi dan pelaksanaan
advokasi yang effektif serta
monitoring evaluasi advokasi
kebijakan publik
4.3 Mendorong stakeholder
untuk mengembangkan
strategi advokasi yang tepat
untuk diri mereka sendiri;
mengidentifikasi hambatan di
lingkungan mereka sendiri
dalam penerapan kebijakan,
serta mengidentifikasi
menemukan akses ke
sumber daya yang
dibutuhkan untuk
menerapkan kebijakan
12. Pengelolaan
Administrasi
Umum
4 Mampu
mengevaluasi
dan menyusun
perangkat
norma,
standar dan
prosedur
pengelolaan
administrasi
umum
4.1 Mampu melakukan evaluasi
terdadap administrasi
umum, menganalisis
kelebihan dan kekurangan,
melakukan pengembangan
atau perbaikan pengelolaan
administrasi umum yang
lebih efektif/ efisien
4.2 Mampu mengkoordinasikan
pelaksanaan pengelolaan
Page 18
administrasi umum
4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pengelolaan
administrasi umum dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder terkait
administrasi umum
13. Pengelolaan
Ketatausahaan
4 Mampu
mengevaluasi
dan
menyusun
perangkat
norma,
standar dan
prosedur
instrumen
pengelolaan
ketatausahaa
n
4.1 Mampu melakukan evaluasi
terdadap pengelolaan
ketatausahaan, menganalisis
kelebihan dan kekurangan,
melakukan pengembangan
atau perbaikan pengelolaan
ketatausahaan yang lebih
efektif/ efisien
4.2 Mampu mengkoordinasikan
pelaksanaan pengelolaan
ketatausahaan
4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
pengelolaan ketatausahaan
dan memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi
lain atau stakeholder terkait
pengelolaan ketatausahaan
14. Pelaksanaan
Hubungan
Masyarakat dan
Keprotokolan
4 Mampu
mengevaluasi
dan
menyusun
perangkat
norma,
standar dan
prosedur
instrumen
pelaksanaan
hubungan
masyarakat
dan
keprotokolan
4.1 Mampu melakukan evaluasi
terdadap pelaksanaan
hubungan masyarakat dan
keprotokolan, menganalisis
kelebihan dan kekurangan,
melakukan pengembangan
atau perbaikan pelaksanaan
hubungan masyarakat dan
keprotokolan yang lebih
efektif/ efisien
4.2 Mampu mengkoordinasikan
pelaksanaan hubungan
masyarakat dan
keprotokolan
4.3 Mampu meyakinkan dan
Page 19
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
hubungan masyarakat dan
keprotokolan dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder terkait
pelaksanaan hubungan
masyarakat dan
keprotokolan
III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan Uraian
Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak Penting Perlu
A Pendidikan 1 Jenjang Sarjana (S1)/ Diploma IV (D4)
2 Bidang Ilmu Rumpun Ilmu Terapan
B. Pelatihan 1 Manajerial Diklat PIM II √
2 Teknis 1. Manajemen
pemerintaha
n daerah
√
2. Pengelolaan
keuangan
daerah
√
3. Manajemen
kepegawaian
√
4. Pengadaan
barang/ jasa
pemerintah
√
3 Fungsional -
C. Pengalaman kerja 1. Memiliki
pengalama
n kerja
dalam
bidang
tugas
terkait
dengan
jabatan
yang akan
diduduki
secara
kumulatif
√
Page 20
paling
kurang
selama 5
tahun
2. Sedang atau
pernah
menduduki
jabatan
administrato
r atau
jabatan
fungsional
ahli madya
paling
singkat 2
tahun
√
D. Pangkat Minimal IV/b, Pembina Tingkat I
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Persentase Penyelenggaraan kegiatan
Pemerintahan Daerah yang Terpublikasikan
2. Persentase kegiatan KDH dan WKDH yang
Terfasilitas Keprotokoleran
3. Persentase Tertib Pengelolaan Barang/Aset
Daerah Di lingkungan Sekretariat Daerah
4. Persentase kebutuhan KDH dan WKDH yang
terpenuhi sesuai ketentuan dan kebutuhan
5. Persentase Pemenuhan Pelayanan
Ketatausahaan di Lingkup Setda
6. Persentase pelaksanaan PBJ sesuai ketentuan
Page 21
STANDAR KOMPETENSI JABATAN
Nama Jabatan : Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan
Keuangan
Kelompok Jabatan : Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Urusan Pemerintah : (Fungsi Staf)
Kode Jabatan :
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar
Jabatan
Memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati
sesuai keahliannya
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi Level Diskripsi Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas 4 Mampu
menciptakan
situasi kerja
yang
mendorong
kepatuhan
pada nilai,
norma, dan
etika
organisasi
4.1. Menciptakan situasi kerja
yang mendorong seluruh
pemangku kepentingan
mematuhi nilai, norma,
dan etika organisasi
dalam segala situasi dan
kondisi
4.2. Mendukung dan
menerapkan prinsip moral
dan standar etika yang
tinggi, serta berani
menanggung
konsekuensinya
4.3. Berani melakukan koreksi
atau mengambil tindakan
atas penyimpangan kode
etik/ nilai-nilai yang
dilakukan oleh orang lain,
pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi
meskipun ada resiko
2. Kerjasama 4 Membangun
komitmen
tim, sinergi
4.1. Membangun sinergi antar
unit kerja di lingkup
instansi yang dipimpin
4.2. Memfasilitasi kepentingan
yang berbeda dari unit
kerja lain sehingga
Page 22
tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target
kerja organisasi
4.3. Mengembangkan sistem
yang menghargai kerja
sama antar unit,
memberikan dukungan/
semangat untuk
memastikan tercapainya
sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja
organisasi
3. Komunikasi 4 Mampu
mengemukak
an pemikiran
multidimensi
secara lisan
dan tertulis
untuk
mendorong
kesepakatan
dengan
tujuan
meningkatka
n kinerja
secara
keseluruhan
4.1. Mengintegrasikan
informasi- informasi
penting hasil diskusi
dengan pihak lain untuk
mendapatkan pemahaman
yang sama; Berbagi
informasi dengan
pemangku kepentingan
untuk tujuan
meningkatkan kinerja
secara keseluruhan
4.2. Menuangkan pemikiran/
konsep yang
multidimensi dalam
bentuk tulisan formal
4.3. Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan
meningkatkan kinerja
secara keseluruhan
4. Orientasi pada
hasil
4 Mendorong
unit kerja
mencapai
target yang
ditetapkan
atau melebihi
hasil kerja
sebelumnya
4.1. Mendorong unit kerja
di tingkat instansi
untuk mencapai
kinerja yang melebihi
target yang ditetapkan
4.2. Memantau dan
mengevaluasi hasil kerja
unitnya agar selaras
Page 23
dengan sasaran strategis
instansi
4.3. Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama
antar unit kerja dalam
rangka meningkatkan
efektifitas dan efisiensi
pencaian target organisasi
5. Pelayanan
Publik
4 Mampu
memonitor,
mengevaluasi
,
memperhitun
gkan dan
mengantisipa
si dampak
dari isu- isu
jangka
panjang,
kesempatan,
atau
kekuatan
politik dalam
hal
pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan
yang
transparan,
objektif, dan
profesional
4.1. Memahami dan memberi
perhatian kepada isu-isu
jangka panjang,
kesempatan atau
kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya
dengan dunia luar,
memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan
tugas- tugas pelayanan
publik secara objektif,
transparan, dan
professional dalam lingkup
organisasi
4.2. Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya telah selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak
diskriminatif, serta tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/ kelompok/ partai
politik
4.3. Menerapkan strategi
jangka panjang yang
berfokus pada pemenuhan
kebutuhan pemangku
kepentingan dalam
menyusun kebijakan
dengan mengikuti standar
objektif, netral, tidak
Page 24
memihak, tidak
diskriminatif, transparan,
tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok
6. Pengembangan
diri dan orang
lain
4 Menyusun
program
pengembang
an jangka
panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran
4.1. Menyusun program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan,
termasuk didalamnya
penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan
dan pengalaman lainnya,
serta mengalokasikan
waktu untuk mengikuti
pelatihan/ pendidikan/
pengembangan
kompetensi dan karir
4.2. Melaksanakan
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan
balik pada tataran
organisasi
4.3. Mengembangkan orang-
orang disekitarnya secara
konsisten, melakukan
kaderisasi untuk posisi-
posisi di unit kerjanya
7. Mengelola
Perubahan
4 Memimpin
perubahan
pada unit
kerja
4.1. Mengarahkan unit kerja
untuk lebih siap dalam
menghadapi perubahan
termasuk memitigasi
risiko yang mungkin
terjadi
4.2. Memastikan perubahan
sudah diterapkan secara
aktif di lingkup unit
kerjanya secara berkala
4.3. Memimpin dan memastikan
penerapan program-
program perubahan selaras
antar unit kerja
Page 25
8. Pengambilan
Keputusan
4 Menyelesaika
n masalah
yang
mengandung
risiko tinggi,
mengantisipa
si dampak
keputusan,
membuat
tindakan
pengamanan;
mitigasi
risiko
4.1. Menyusun dan/ atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah
yang melibatkan
beberapa/ seluruh fungsi
dalam organisasi
4.2. Menghasilkan solusi dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak
lain
4.3. Membuat keputusan
dan mengantisipasi
dampak keputusannya
serta menyiapkan
tindakan
penanganannya
(mitigasi risiko)
B. Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa 4 Mendayagun
akan
perbedaan
secara
konstruktif
dan kreatif
untuk
meningkatka
n efektifitas
organisasi
4.1 Menginisiasi dan
merepresentasikan
pemerintah di lingkungan
kerja dan masyarakat
untuk senantiasa menjaga
persatuan dan kesatuan
dalam keberagaman dan
menerima segala bentuk
perbedaan dalam
kehidupan bermasyarakat
4.2 Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/ kepercayaan,
suku, jender, sosial
ekonomi, preferensi politik
untuk mencapai
kelancaran pencapaian
tujuan organisasi
4.3 Mampu membuat
program yang
mengakomodasi
perbedaan latar
belakang, agama/
Page 26
kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik
C. Teknis
10. Penyusunan
Kebijakan
Daerah Bidang
Pembangunan,
Perekonomian
dan Keuangan
4 Mampu
melakukan
harmonisasi
kebijakan,
meningkatkan
efektivitas
implementasi,
monitoring dan
evaluasi dalam
penyusunan
kebijakan
bidang
pembangunan,
perekonomian
dan keuangan
4.1 Mampu melakukan
penyelarasan (harmonisasi)
dengan peraturan
perundang-undangan yang
lain, mampu merumuskan
intisari dari suatu kebijakan
yang akan memberikan
dampak positif dari maksud
dan tujuan kebijakan bagi
instansi dan masyarakat
serta mampu menetapkan
untuk menjadi draf/ naskah
final suatu kebijakan
4.2 Menguasai kunci-kunci
sukses dalam implementasi
suatu kebijakan, dan
menerapkan praktek terbaik
pendekatan implementasi
kebijakan, mampu
merumuskan solusi terhadap
hambatan dalam
implementasi suatu
kebijakan dan
mengembangkan pendekatan
baru dalam implementasi,
dan mampu memberikan
dorongan dan mengambil
keputusan untuk
meningkatkan efektivitas
implementasi suatu
kebijakan
4.3 Mampu menetapkan upaya
perbaikan dan menetapkan
langkah-langkah tindak
lanjut dari hasil monitoring
dan evaluasi
11. Advokasi
Kebijakan
Otonomi Daerah
4 Mampu
mengembang
kan strategi
4.1 Mengevaluasi teknik, metode
strategi advokasi yang ada
saat ini menganailisis
Page 27
advokasi
kebijakan
bidang
pembangunan
,
perekonomian
dan keuangan
kelemahan dan kekurangan
serta mengembangkan
berbagai teknik, metode
strategi advokasi yang lebih
efektif dan efisien dari
berbagai kondisi stakeholder
4.2 Mengembangkan norma
standar, kriteria, pedoman,
petunjuk teknis strategi
komunikasi dan pelaksanaan
advokasi yang effektif serta
monitoring evaluasi advokasi
kebijakan publik
4.3 Mendorong stakeholder
untuk mengembangkan
strategi advokasi yang tepat
untuk diri mereka sendiri;
mengidentifikasi hambatan di
lingkungan mereka sendiri
dalam penerapan kebijakan,
serta mengidentifikasi
menemukan akses ke
sumber daya yang
dibutuhkan untuk
menerapkan kebijakan
12. Pengkoordi-
nasian,
Pengakajian
dan
Penelitian
Bidang
Pembangunan,
Ekonomi dan
Keuangan
4 Mampu
mengevaluasi
dan menyusun
perangkat
norma,
standar dan
prosedur
pengkoordina-
sian,
pengkajian
dan penelitian
bidang
pembangunan,
ekonomi dan
keuangan
4.1 Mampu melakukan evaluasi
terdadap pengkoordinasian,
pengkajian dan penelitian
bidang pembangunan,
ekonomi dan keuangan,
menganalisis kelebihan dan
kekurangan, melakukan
pengembangan atau
perbaikan pengkoordinasian,
pengkajian dan penelitian
bidang pembangunan,
ekonomi dan keuangan yang
lebih efektif/ efisien
4.2 Mampu mengkoordinasikan
bidang pembangunan,
ekonomi dan keuangan
4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
Page 28
stakeholder
pengkoordinasian,
pengkajian dan penelitian
bidang pembangunan,
ekonomi dan keuangan dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder terkait
pengkoordinasian,
pengkajian dan penelitian
bidang pembangunan,
ekonomi dan keuangan
13. Pengkoordinasi-
an, Pengkajian
dan Penelitian
Bidang
Pembanguna
n, Ekonomi
dan
Keuangan
4 Mampu
mengevaluasi
dan
menyusun
perangkat
norma,
standar dan
prosedur
pengkoordina-
sian,
pengkajian
dan penelitian
bidang
pembangunan
, ekonomi dan
keuangan
4.1 Mampu melakukan evaluasi
terdadap pengkoordinasian,
pengkajian dan penelitian
bidang pembangunan,
ekonomi dan keuangan,
menganalisis kelebihan dan
kekurangan, melakukan
pengembangan atau
perbaikan pengkoordinasian,
pengkajian dan penelitian
bidang pembangunan,
ekonomi dan keuangan yang
lebih efektif/ efisien
4.2 Mampu mengkoordinasikan
pelaksanaan pengkajian dan
penelitian bidang
pembangunan, ekonomi dan
keuangan
4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
manajemen SDM dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder terkait
pengkoordinasian,
pengkajian dan penelitian
bidang pembangunan,
ekonomi dan keuangan
14. Pengendalian
Pembangunan
4 Mampu
mengevaluasi,
4.1 Mampu melakukan evaluasi
terhadap pelaksanaan
Page 29
menyusun
perangkat
norma,
standar
prosedur dan
mengkoordina
sikan
pelaksanaan
pengendalian
pembangunan
pengendalian pembangunan,
menganalisis kelebihan dan
kekurangannya serta
menyusun rekomendasi
penyempurnaannya
4.2 Menyusun norma, standar
prosedur strategi
pengendalian pembangunan
4.3 Mengkoordinasikan
pelaksanaan pengendalian
pembangunan dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada stakeholder
terkait
15. Evaluasi
Kebijakan
Pembangunan
4 Mampu
mengevaluasi,
menyusun
perangkat
norma,
standar
prosedur dan mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi
kebijakan standar prosedur dan mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi
4.1 Mampu melakukan evaluasi
terhadap pelaksanaan
evaluasi kebijakan
pembangunan, menganalisis
kelebihan dan
kekurangannya serta
menyusun rekomendasi
penyempurnaannya
4.2 Menyusun norma, standar
prosedur strategi evaluasi
kebijakan pembangunan
4.3 Mengkoordinasikan
pelaksanaan evaluasi
kebijakan pembangunan dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada stakeholder
terkait
III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan Uraian
Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak Penting Perlu
A Pendidikan 1 Jenjang Sarjana (S1)/ Diploma IV (D4)
2 Bidang Ilmu Rumpun Ilmu Terapan
B. Pelatihan 1 Manajerial Diklat PIM II √
2 Teknis 1. Manajemen
pemerintaha
n daerah
√
2. Pengelolaan √
Page 30
keuangan
daerah
3. Manajemen
kepegawaian
√
4. Pengadaan
barang/ jasa
pemerintah
√
3 Fungsional -
C. Pengalaman kerja 1. Memiliki
pengalama
n kerja
dalam
bidang
tugas
terkait
dengan
jabatan
yang akan
diduduki
secara
kumulatif
paling
kurang
selama 5
tahun
√
2. Sedang atau
pernah
menduduki
jabatan
administrator
atau jabatan
fungsional
ahli madya
paling
singkat 2
tahun
√
D. Pangkat Minimal IV/b, Pembina Tingkat I
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Persentase rekomendasi atas isu strategis
bidang pembangunan, ekonomi dan
keuangan yang disampaikan pada Bupati
2. Persentase pengaduan masyarakat bidang
pembangunan, ekonomi dan keuangan yang
berhasil dikoordinasikan dan dianalisa
Page 31
STANDAR KOMPETENSI JABATAN
Nama Jabatan : Direktur RSUD Prof. Dr. Soekandar
Kelompok Jabatan : Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Urusan Pemerintah : Bidang Kesehatan (Rumah Sakit Daerah)
Kode Jabatan :
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar
Jabatan
Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang
kesehatan (Rumah Sakit Daerah), memimpin, mengkoordinasikan
dan mengendalikan seluruh kegiatan RSUD Prof. Dr. Soekandar
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi Level Diskripsi Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas 4 Mampu
menciptakan
situasi kerja
yang
mendorong
kepatuhan
pada nilai,
norma, dan
etika
organisasi
4.1. Menciptakan situasi kerja
yang mendorong seluruh
pemangku kepentingan
mematuhi nilai, norma,
dan etika organisasi
dalam segala situasi dan
kondisi
4.2. Mendukung dan
menerapkan prinsip moral
dan standar etika yang
tinggi, serta berani
menanggung
konsekuensinya
4.3. Berani melakukan koreksi
atau mengambil tindakan
atas penyimpangan kode
etik/ nilai-nilai yang
dilakukan oleh orang lain,
pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi
meskipun ada resiko
2. Kerjasama 4 Membangun
komitmen
tim, sinergi
4.1. Membangun sinergi antar
unit kerja di lingkup
instansi yang dipimpin
4.2. Memfasilitasi kepentingan
yang berbeda dari unit
Page 32
kerja lain sehingga
tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target
kerja organisasi
4.3. Mengembangkan sistem
yang menghargai kerja
sama antar unit,
memberikan dukungan/
semangat untuk
memastikan tercapainya
sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja
organisasi
3. Komunikasi 4 Mampu
mengemukak
an pemikiran
multidimensi
secara lisan
dan tertulis
untuk
mendorong
kesepakatan
dengan
tujuan
meningkatka
n kinerja
secara
keseluruhan
4.1. Mengintegrasikan
informasi- informasi
penting hasil diskusi
dengan pihak lain untuk
mendapatkan pemahaman
yang sama; Berbagi
informasi dengan
pemangku kepentingan
untuk tujuan
meningkatkan kinerja
secara keseluruhan
4.2. Menuangkan pemikiran/
konsep yang
multidimensi dalam
bentuk tulisan formal
4.3. Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan
meningkatkan kinerja
secara keseluruhan
4. Orientasi pada
hasil
4 Mendorong
unit kerja
mencapai
target yang
ditetapkan
atau melebihi
hasil kerja
4.1. Mendorong unit kerja
di tingkat instansi
untuk mencapai
kinerja yang melebihi
target yang ditetapkan
4.2. Memantau dan
mengevaluasi hasil kerja
Page 33
sebelumnya unitnya agar selaras
dengan sasaran strategis
instansi
4.3. Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama
antar unit kerja dalam
rangka meningkatkan
efektifitas dan efisiensi
pencaian target organisasi
5. Pelayanan
Publik
4 Mampu
memonitor,
mengevaluasi
,
memperhitun
gkan dan
mengantisipa
si dampak
dari isu- isu
jangka
panjang,
kesempatan,
atau
kekuatan
politik dalam
hal
pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan
yang
transparan,
objektif, dan
profesional
4.1. Memahami dan memberi
perhatian kepada isu-isu
jangka panjang,
kesempatan atau
kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya
dengan dunia luar,
memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan
tugas- tugas pelayanan
publik secara objektif,
transparan, dan
professional dalam lingkup
organisasi
4.2. Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya telah selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak
diskriminatif, serta tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/ kelompok/ partai
politik
4.3. Menerapkan strategi
jangka panjang yang
berfokus pada pemenuhan
kebutuhan pemangku
kepentingan dalam
menyusun kebijakan
dengan mengikuti standar
Page 34
objektif, netral, tidak
memihak, tidak
diskriminatif, transparan,
tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok
6. Pengembangan
diri dan orang
lain
4 Menyusun
program
pengembang
an jangka
panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran
4.1. Menyusun program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan,
termasuk didalamnya
penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan
dan pengalaman lainnya,
serta mengalokasikan
waktu untuk mengikuti
pelatihan/ pendidikan/
pengembangan
kompetensi dan karir
4.2. Melaksanakan
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan
balik pada tataran
organisasi
4.3. Mengembangkan orang-
orang disekitarnya secara
konsisten, melakukan
kaderisasi untuk posisi-
posisi di unit kerjanya
7. Mengelola
Perubahan
4 Memimpin
perubahan
pada unit
kerja
4.1. Mengarahkan unit kerja
untuk lebih siap dalam
menghadapi perubahan
termasuk memitigasi
risiko yang mungkin
terjadi
4.2. Memastikan perubahan
sudah diterapkan secara
aktif di lingkup unit
kerjanya secara berkala
4.3. Memimpin dan memastikan
penerapan program-
program perubahan selaras
Page 35
antar unit kerja
8. Pengambilan
Keputusan
4 Menyelesaika
n masalah
yang
mengandung
risiko tinggi,
mengantisipa
si dampak
keputusan,
membuat
tindakan
pengamanan;
mitigasi
risiko
4.1. Menyusun dan/ atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah
yang melibatkan
beberapa/ seluruh fungsi
dalam organisasi
4.2. Menghasilkan solusi dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak
lain
4.3. Membuat keputusan
dan mengantisipasi
dampak keputusannya
serta menyiapkan
tindakan
penanganannya
(mitigasi risiko)
B. Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa 4 Mendayagun
akan
perbedaan
secara
konstruktif
dan kreatif
untuk
meningkatka
n efektifitas
organisasi
4.1 Menginisiasi dan
merepresentasikan
pemerintah di lingkungan
kerja dan masyarakat
untuk senantiasa menjaga
persatuan dan kesatuan
dalam keberagaman dan
menerima segala bentuk
perbedaan dalam
kehidupan bermasyarakat
4.2 Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/ kepercayaan,
suku, jender, sosial
ekonomi, preferensi politik
untuk mencapai
kelancaran pencapaian
tujuan organisasi
4.3 Mampu membuat
program yang
mengakomodasi
Page 36
perbedaan latar
belakang, agama/
kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik
C. Teknis
10. Penyusunan
Kebijakan
Daerah Bidang
Kesehatan
(Rumah Sakit
daerah (RSD))
4 Mampu
melakukan
harmonisasi
kebijakan,
meningkatkan
efektivitas
implementasi,
monitoring dan
evaluasi dalam
penyusunan
kebijakan
bidang
kesehatan
(RSD)
4.1 Mampu melakukan
penyelarasan (harmonisasi)
dengan peraturan
perundang-undangan yang
lain, mampu merumuskan
intisari dari suatu kebijakan
yang akan memberikan
dampak positif dari maksud
dan tujuan kebijakan bagi
instansi dan masyarakat
serta mampu menetapkan
untuk menjadi draf/ naskah
final suatu kebijakan
4.2 Menguasai kunci-kunci
sukses dalam implementasi
suatu kebijakan, dan
menerapkan praktek terbaik
pendekatan implementasi
kebijakan, mampu
merumuskan solusi terhadap
hambatan dalam
implementasi suatu
kebijakan dan
mengembangkan pendekatan
baru dalam implementasi,
dan mampu memberikan
dorongan dan mengambil
keputusan untuk
meningkatkan efektivitas
implementasi suatu
kebijakan
4.3 Mampu menetapkan upaya
perbaikan dan menetapkan
langkah-langkah tindak
lanjut dari hasil monitoring
dan evaluasi
11. Advokasi 4 Mampu 4.1 Mengevaluasi teknik, metode
Page 37
Kebijakan
Otonomi Daerah
Bidang
Kesehatan
(RSD)
mengembang
kan strategi
advokasi
kebijakan
bidang
kesehatan
(RSD)
strategi advokasi yang ada
saat ini menganailisis
kelemahan dan kekurangan
serta mengembangkan
berbagai teknik, metode
strategi advokasi yang lebih
efektif dan efisien dari
berbagai kondisi stakeholder
4.2 Mengembangkan norma
standar, kriteria, pedoman,
petunjuk teknis strategi
komunikasi dan pelaksanaan
advokasi yang effektif serta
monitoring evaluasi advokasi
kebijakan publik
4.3 Mendorong stakeholder
untuk mengembangkan
strategi advokasi yang tepat
untuk diri mereka sendiri;
mengidentifikasi hambatan di
lingkungan mereka sendiri
dalam penerapan kebijakan,
serta mengidentifikasi
menemukan akses ke
sumber daya yang
dibutuhkan untuk
menerapkan kebijakan
12. Manajemen
Sumber Daya
Manusia (SDM)
4 Mampu
mengevaluasi
dan
menyusun
perangkat
norma,
standar dan
prosedur
instrumen
manajemen
SDM
4.1 Mampu melakukan evaluasi
terdadap pengelolaan SDM
aparatur, menganalisis
kelebihan dan kekurangan,
melakukan pengembangan
atau perbaikan pengeloaan
manajemen SDM yang lebih
efektif/ efisien
4.2 Mampu mengkoordinasikan
pelaksanaan pengelolaan
manajemen SDM
4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
manajemen SDM dan
memberikan bimbingan dan
Page 38
fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder terkait
manajemen SDM
13. Pengelolaan
Barang Milik
Negara (BMN)
4 Mampu
mengevaluasi
dan
mengkoordina
sikan
pengelolaan
barang milik
negara
4.1 Mampu melakukan evaluasi
pengelolaan BMN,
menganalisis kelebihan dan
kekurangan, melakukan
pengembangan atau
perbaikan cara kerja
pengelolaan barang milik
negara yang lebih efektif/
efisien
4.2 Mampu mengkoordinasikan
pengelolaan BMN dan
memecahkan masalah
pengelolaan barang milik
negara
4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
pengelolaan barang milik
negara dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi
kepada instansi lain atau
stakeholder terkait
pengelolaan barang milik
negara
14. Pengelolaan
Keuangan BLUD
RSD
4 Mampu
mengevaluasi
dan
menyusun
perangkat
norma,
standar dan
prosedur
instrumen
pengelolaan
keuangan
BLUD RSD
4.1 Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis/ metode/
sistem cara kerja,
menganalisis kelebihan dan
kekurangan, melakukan
pengembangan atau
perbaikan cara kerja
pengelolaan keuangan BLUD
RSD yang lebih efektif/
efisien
4.2 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma
standar dan prosedur,
instrumen pelaksanaan
pengelolaan keuangan BLUD
Page 39
RSD
4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
pengelolaan keuangan BLUD
RSD dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi
kepada instansi lain atau
stakeholder terkait
pengelolaan keuangan BLUD
RSD
15. Pelayanan
Publik
4 Mampu
mengevaluasi
dan
menyusun
perangkat
norma,
standar dan
prosedur
instrumen
pelayanan
publik
4.1 Mampu melakukan evaluasi
terdadap pelayanan publik,
menganalisis kelebihan dan
kekurangan, melakukan
pengembangan atau
perbaikan pelayanan publik
yang lebih efektif/ efisien
4.2 Mampu mengkoordinasikan
pelaksanaan pelayanan
publik
4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelayanan publik
dan memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi
lain atau stakeholder terkait
pelayanan publik
16. Pelayanan
Medis
4 Mampu
mengevaluasi
dan
menyusun
perangkat
norma,
standar dan
prosedur
instrumen
pelayanan
medis di
Instalasi
Rawat Inap,
Instalasi
Rawat Jalan,
4.1 Mampu melakukan evaluasi
terdadap pelayanan medis,
menganalisis kelebihan dan
kekurangan, melakukan
pengembangan atau
perbaikan pelayanan medis
yang lebih efektif/ efisien
4.2 Mampu mengkoordinasikan
pelaksanaan pelayanan
medis
4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelayanan medis
dan memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi
Page 40
Instalasi
Perawatan
Intensif (ICU),
Instalasi
Bedah
Sentral,
Instalasi
Gawat
Darurat dan
Instalasi
Pemulasaran
Jenasah
lain atau stakeholder terkait
pelayanan medis
17. Pelayanan
Keperawatan
4 Mampu
mengevaluasi
dan
menyusun
perangkat
norma,
standar dan
prosedur
instrumen
pelayanan
keperawatan
di Instalasi
Rawat Inap,
Instalasi
Rawat Jalan,
Instalasi
Perawatan
Intensif (ICU),
Instalasi
Bedah
Sentral,
Instalasi
Gawat
Darurat dan
Instalasi
Pemulasaran
Jenasah serta
penerimaan
dan
pemulangan
pasien
4.1 Mampu melakukan evaluasi
terdadap pelayanan
keperawatan, menganalisis
kelebihan dan kekurangan,
melakukan pengembangan
atau perbaikan pelayanan
keperawatan yang lebih
efektif/ efisien
4.2 Mampu mengkoordinasikan
pelaksanaan pelayanan
keperawatan
4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelayanan
keperawatan dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder terkait
pelayanan keperawatan
Page 41
18. Penunjang
Medis
4 Mampu
mengevaluasi
dan
menyusun
perangkat
norma,
standar dan
prosedur
instrumen
penunjang
medis di
Instalasi
Radiologi,
Instalasi
Laboratorium
Klinik,
Instalasi
Rehabilitasi
Medik dan
Instalasi
Farmasi
4.1 Mampu melakukan evaluasi
terdadap penunjang medis,
menganalisis kelebihan dan
kekurangan, melakukan
pengembangan atau
perbaikan penunjang medis
yang lebih efektif/ efisien
4.2 Mampu mengkoordinasikan
pelaksanaan penunjang
medis
4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder penunjang medis
dan memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi
lain atau stakeholder terkait
penunjang medis
19. Mutu dan
Akreditasi RSD
4 Mampu
mengevaluasi
dan
menyusun
perangkat
norma,
standar dan
prosedur
instrumen
mutu dan
akreditasi
RSD
4.1 Mampu melakukan evaluasi
terdadap mutu dan akreditasi
RSD, menganalisis kelebihan
dan kekurangan, melakukan
pengembangan atau
perbaikan mutu dan
akreditasi RSD yang lebih
efektif/ efisien
4.2 Mampu mengkoordinasikan
pelaksanaan mutu dan
akreditasi RSD
4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder mutu dan
akreditasi RSD dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder terkait
mutu dan akreditasi RSD
20. Sistem
Manajemen
Informasi
4 Mampu
mengevaluasi
dan
4.1 Mampu melakukan evaluasi
terdadap sistem manajemen
informasi rumah sakit,
Page 42
Rumah Sakit menyusun
perangkat
norma,
standar dan
prosedur
instrumen
sistem
manajemen
informasi
rumah sakit
menganalisis kelebihan dan
kekurangan, melakukan
pengembangan atau
perbaikan sistem manajemen
informasi rumah sakit yang
lebih efektif/ efisien
4.2 Mampu mengkoordinasikan
pelaksanaan sistem
manajemen informasi rumah
sakit
4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder sistem
manajemen informasi rumah
sakit dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi
kepada instansi lain atau
stakeholder terkait sistem
manajemen informasi rumah
sakit
III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan Uraian
Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak Penting Perlu
A Pendidikan 1 Jenjang Sarjana (S1)/ Diploma IV (D4)
2 Bidang Ilmu Ilmu Kedokteran/ Ilmu Kedokteran Gigi
B. Pelatihan 1 Manajerial Diklat PIM II √
2 Teknis 1. Manajemen
pemerintaha
n daerah
√
2. Pengelolaan
keuangan
daerah
√
3. Manajemen
kepegawaian
√
4. Pengadaan
barang/ jasa
pemerintah
√
5. Manajemen
RSD
√
6. Pelayanan
Publik
√
Page 43
3 Fungsional -
C. Pengalaman kerja 1. Memiliki
pengalama
n kerja
dalam
bidang
tugas
terkait
dengan
jabatan
yang akan
diduduki
secara
kumulatif
paling
kurang
selama 5
tahun
√
2. Sedang atau
pernah
menduduki
jabatan
administrato
r atau
jabatan
fungsional
ahli madya
paling
singkat 2
tahun
√
D. Pangkat Minimal IV/b, Pembina Tingkat I
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Bed Occupancy Rate (BOR)
2. Average Length Of Stay (ALOS)
3. Turn Over Internal (TOI)
4. Bed Turn Over (BTO)
5. Net Death Rathe (NDR)
6. Gross Death Rate (GDR)
7. Indek Kepuasaan Masyarakat (IKM)
8. Persentase elemen akreditasi pelayanan yang
memenuhi standar akreditasi RS versi 2012
9. Cost Recovery Ratio (CRR)
Page 44
STANDAR KOMPETENSI JABATAN
Nama Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Kelompok Jabatan : Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Urusan Pemerintah : Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kode Jabatan :
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar
Jabatan
Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang
pemberdayaan masyarakat dan desa, memimpin,
mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi Level Diskripsi Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas 4 Mampu
menciptakan
situasi kerja
yang
mendorong
kepatuhan
pada nilai,
norma, dan
etika
organisasi
4.1. Menciptakan situasi kerja
yang mendorong seluruh
pemangku kepentingan
mematuhi nilai, norma,
dan etika organisasi
dalam segala situasi dan
kondisi
4.2. Mendukung dan
menerapkan prinsip moral
dan standar etika yang
tinggi, serta berani
menanggung
konsekuensinya
4.3. Berani melakukan koreksi
atau mengambil tindakan
atas penyimpangan kode
etik/ nilai-nilai yang
dilakukan oleh orang lain,
pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi
meskipun ada resiko
2. Kerjasama 4 Membangun
komitmen
tim, sinergi
4.1. Membangun sinergi antar
unit kerja di lingkup
instansi yang dipimpin
4.2. Memfasilitasi kepentingan
Page 45
yang berbeda dari unit
kerja lain sehingga
tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target
kerja organisasi
4.3. Mengembangkan sistem
yang menghargai kerja
sama antar unit,
memberikan dukungan/
semangat untuk
memastikan tercapainya
sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja
organisasi
3. Komunikasi 4 Mampu
mengemukak
an pemikiran
multidimensi
secara lisan
dan tertulis
untuk
mendorong
kesepakatan
dengan
tujuan
meningkatka
n kinerja
secara
keseluruhan
4.1. Mengintegrasikan
informasi- informasi
penting hasil diskusi
dengan pihak lain untuk
mendapatkan pemahaman
yang sama; Berbagi
informasi dengan
pemangku kepentingan
untuk tujuan
meningkatkan kinerja
secara keseluruhan
4.2. Menuangkan pemikiran/
konsep yang
multidimensi dalam
bentuk tulisan formal
4.3. Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan
meningkatkan kinerja
secara keseluruhan
4. Orientasi pada
hasil
4 Mendorong
unit kerja
mencapai
target yang
ditetapkan
atau melebihi
4.1. Mendorong unit kerja
di tingkat instansi
untuk mencapai
kinerja yang melebihi
target yang ditetapkan
4.2. Memantau dan
Page 46
hasil kerja
sebelumnya
mengevaluasi hasil kerja
unitnya agar selaras
dengan sasaran strategis
instansi
4.3. Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama
antar unit kerja dalam
rangka meningkatkan
efektifitas dan efisiensi
pencaian target organisasi
5. Pelayanan
Publik
4 Mampu
memonitor,
mengevaluasi
,
memperhitun
gkan dan
mengantisipa
si dampak
dari isu- isu
jangka
panjang,
kesempatan,
atau
kekuatan
politik dalam
hal
pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan
yang
transparan,
objektif, dan
profesional
4.1. Memahami dan memberi
perhatian kepada isu-isu
jangka panjang,
kesempatan atau
kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya
dengan dunia luar,
memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan
tugas- tugas pelayanan
publik secara objektif,
transparan, dan
professional dalam lingkup
organisasi
4.2. Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya telah selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak
diskriminatif, serta tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/ kelompok/ partai
politik
4.3. Menerapkan strategi
jangka panjang yang
berfokus pada pemenuhan
kebutuhan pemangku
kepentingan dalam
menyusun kebijakan
Page 47
dengan mengikuti standar
objektif, netral, tidak
memihak, tidak
diskriminatif, transparan,
tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok
6. Pengembangan
diri dan orang
lain
4 Menyusun
program
pengembang
an jangka
panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran
4.1. Menyusun program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan,
termasuk didalamnya
penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan
dan pengalaman lainnya,
serta mengalokasikan
waktu untuk mengikuti
pelatihan/ pendidikan/
pengembangan
kompetensi dan karir
4.2. Melaksanakan
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan
balik pada tataran
organisasi
4.3. Mengembangkan orang-
orang disekitarnya secara
konsisten, melakukan
kaderisasi untuk posisi-
posisi di unit kerjanya
7. Mengelola
Perubahan
4 Memimpin
perubahan
pada unit
kerja
4.1. Mengarahkan unit kerja
untuk lebih siap dalam
menghadapi perubahan
termasuk memitigasi
risiko yang mungkin
terjadi
4.2. Memastikan perubahan
sudah diterapkan secara
aktif di lingkup unit
kerjanya secara berkala
4.3. Memimpin dan memastikan
penerapan program-
Page 48
program perubahan selaras
antar unit kerja
8. Pengambilan
Keputusan
4 Menyelesaika
n masalah
yang
mengandung
risiko tinggi,
mengantisipa
si dampak
keputusan,
membuat
tindakan
pengamanan;
mitigasi
risiko
4.1. Menyusun dan/ atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah
yang melibatkan
beberapa/ seluruh fungsi
dalam organisasi
4.2. Menghasilkan solusi dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak
lain
4.3. Membuat keputusan
dan mengantisipasi
dampak keputusannya
serta menyiapkan
tindakan
penanganannya
(mitigasi risiko)
B. Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa 4 Mendayagun
akan
perbedaan
secara
konstruktif
dan kreatif
untuk
meningkatka
n efektifitas
organisasi
4.1 Menginisiasi dan
merepresentasikan
pemerintah di lingkungan
kerja dan masyarakat
untuk senantiasa menjaga
persatuan dan kesatuan
dalam keberagaman dan
menerima segala bentuk
perbedaan dalam
kehidupan bermasyarakat
4.2 Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/ kepercayaan,
suku, jender, sosial
ekonomi, preferensi politik
untuk mencapai
kelancaran pencapaian
tujuan organisasi
4.3 Mampu membuat
program yang
mengakomodasi
Page 49
perbedaan latar
belakang, agama/
kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik
C. Teknis
10. Penyusunan
Kebijakan
Daerah Bidang
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
4 Mampu
melakukan
harmonisasi
kebijakan,
meningkatkan
efektivitas
implementasi,
monitoring dan
evaluasi dalam
penyusunan
kebijakan
bidang
pemberdayaan
masyarakat
dan desa
4.1 Mampu melakukan
penyelarasan (harmonisasi)
dengan peraturan
perundang-undangan yang
lain, mampu merumuskan
intisari dari suatu kebijakan
yang akan memberikan
dampak positif dari maksud
dan tujuan kebijakan bagi
instansi dan masyarakat
serta mampu menetapkan
untuk menjadi draf/ naskah
final suatu kebijakan
4.2 Menguasai kunci-kunci
sukses dalam implementasi
suatu kebijakan, dan
menerapkan praktek terbaik
pendekatan implementasi
kebijakan, mampu
merumuskan solusi terhadap
hambatan dalam
implementasi suatu
kebijakan dan
mengembangkan pendekatan
baru dalam implementasi,
dan mampu memberikan
dorongan dan mengambil
keputusan untuk
meningkatkan efektivitas
implementasi suatu
kebijakan
4.3 Mampu menetapkan upaya
perbaikan dan menetapkan
langkah-langkah tindak
lanjut dari hasil monitoring
dan evaluasi
11. Advokasi 4 Mampu 4.1 Mengevaluasi teknik, metode
Page 50
Kebijakan
Otonomi Daerah
Bidang
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
mengembang
kan strategi
advokasi
kebijakan
bidang
pemberdayaa
n masyarakat
dan desa
strategi advokasi yang ada
saat ini menganailisis
kelemahan dan kekurangan
serta mengembangkan
berbagai teknik, metode
strategi advokasi yang lebih
efektif dan efisien dari
berbagai kondisi stakeholder
4.2 Mengembangkan norma
standar, kriteria, pedoman,
petunjuk teknis strategi
komunikasi dan pelaksanaan
advokasi yang effektif serta
monitoring evaluasi advokasi
kebijakan publik
4.3 Mendorong stakeholder
untuk mengembangkan
strategi advokasi yang tepat
untuk diri mereka sendiri;
mengidentifikasi hambatan di
lingkungan mereka sendiri
dalam penerapan kebijakan,
serta mengidentifikasi
menemukan akses ke
sumber daya yang
dibutuhkan untuk
menerapkan kebijakan
12. Pelaksanaan
Penataan
Desa
4 Mampu
mengevaluasi
dan menyusun
perangkat
norma,
standar dan
prosedur
pelaksanaan
penataan desa
4.1 Mampu melakukan evaluasi
terdadap pelaksanaan
penataan desa, menganalisis
kelebihan dan kekurangan,
melakukan pengembangan
atau perbaikan pelaksanaan
penataan desa yang lebih
efektif/ efisien
4.2 Mampu mengkoordinasikan
pelaksanaan penataan desa
4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
penataan desa dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
Page 51
atau stakeholder terkait
pelaksanaan penataan desa
13. Pelaksanaan
Kerjasama
Desa
4 Mampu
mengevaluasi
dan menyusun
perangkat
norma,
standar dan
prosedur
pelaksanaan
kerjasama
desa
4.1 Mampu melakukan evaluasi
terdadap pelaksanaan
kerjasama desa, menganalisis
kelebihan dan kekurangan,
melakukan pengembangan
atau perbaikan pelaksanaan
kerjasama desa yang lebih
efektif/ efisien
4.2 Mampu mengkoordinasikan
pelaksanaan kerjasama desa
4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
kerjasama desa dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder terkait
pelaksanaan kerjasama desa
14. Pembinaan dan
Pengawasan
Administrasi
Pemerintahan
Desa
4 Mampu
mengevaluasi
dan
menyusun
perangkat
norma,
standar dan
prosedur
instrumen
pembinaan
dan
pengawasan
administrasi
pemerintahan
desa
4.1 Mampu melakukan evaluasi
terdadap pembinaan dan
pengawasan administrasi
pemerintahan desa,
menganalisis kelebihan dan
kekurangan, melakukan
pengembangan atau
perbaikan pembinaan dan
pengawasan administrasi
pemerintahan desa yang
lebih efektif/ efisien
4.2 Mampu mengkoordinasikan
pembinaan dan pengawasan
administrasi pemerintahan
desa
4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pembinaan dan
pengawasan administrasi
pemerintahan desa dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder terkait
Page 52
pembinaan dan pengawasan
administrasi pemerintahan
desa
III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan Uraian
Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak Penting Perlu
A Pendidikan 1 Jenjang Sarjana (S1)/ Diploma IV (D4)
2 Bidang Ilmu Rumpun Ilmu Sosial/ Ilmu Terapan
B. Pelatihan 1 Manajerial Diklat PIM II √
2 Teknis 1. Manajemen
pemerintaha
n daerah
√
2. Pengelolaan
keuangan
daerah
√
3. Manajemen
kepegawaian
√
4. Pengadaan
barang/ jasa
pemerintah
√
5. Manajemen
pemberdaya
an
masyarakat
√
6. Manajemen
pemerintaha
n desa
√
3 Fungsional -
C. Pengalaman kerja 1. Memiliki
pengalama
n kerja
dalam
bidang
tugas
terkait
dengan
jabatan
yang akan
diduduki
secara
kumulatif
√
Page 53
paling
kurang
selama 5
tahun
2. Sedang atau
pernah
menduduki
jabatan
administrato
r atau
jabatan
fungsional
ahli madya
paling
singkat 2
tahun
√
D. Pangkat Minimal IV/b, Pembina Tingkat I
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Persentase desa yang menyelenggarakan
mekanisme penyelenggaraan pemerintah desa
secara tepat
2. Persentase lembaga ekonomi desa yang
berkembang
3. Persentase kelompok usaha ekonomi
masyarakat yang aktif
4. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif
5. Indeks desa membangun
6. Persentase desa yang melestarikan nilai – nilai
budaya (kearifan lokal)
Page 54
STANDAR KOMPETENSI JABATAN
Nama Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kelompok Jabatan : Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Urusan Pemerintah : (Kesatuan Bangsa dan Politik)
Kode Jabatan :
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar
Jabatan
Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang
kesatuan bangsa dan politik (Urusan Pemerintahan Umum),
memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh
kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi Level Diskripsi Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas 4 Mampu
menciptakan
situasi kerja
yang
mendorong
kepatuhan
pada nilai,
norma, dan
etika
organisasi
4.1. Menciptakan situasi kerja
yang mendorong seluruh
pemangku kepentingan
mematuhi nilai, norma,
dan etika organisasi
dalam segala situasi dan
kondisi
4.2. Mendukung dan
menerapkan prinsip moral
dan standar etika yang
tinggi, serta berani
menanggung
konsekuensinya
4.3. Berani melakukan koreksi
atau mengambil tindakan
atas penyimpangan kode
etik/ nilai-nilai yang
dilakukan oleh orang lain,
pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi
meskipun ada resiko
2. Kerjasama 4 Membangun
komitmen
tim, sinergi
4.1. Membangun sinergi antar
unit kerja di lingkup
instansi yang dipimpin
4.2. Memfasilitasi kepentingan
Page 55
yang berbeda dari unit
kerja lain sehingga
tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target
kerja organisasi
4.3. Mengembangkan sistem
yang menghargai kerja
sama antar unit,
memberikan dukungan/
semangat untuk
memastikan tercapainya
sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja
organisasi
3. Komunikasi 4 Mampu
mengemukak
an pemikiran
multidimensi
secara lisan
dan tertulis
untuk
mendorong
kesepakatan
dengan
tujuan
meningkatka
n kinerja
secara
keseluruhan
4.1. Mengintegrasikan
informasi- informasi
penting hasil diskusi
dengan pihak lain untuk
mendapatkan pemahaman
yang sama; Berbagi
informasi dengan
pemangku kepentingan
untuk tujuan
meningkatkan kinerja
secara keseluruhan
4.2. Menuangkan pemikiran/
konsep yang
multidimensi dalam
bentuk tulisan formal
4.3. Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan
meningkatkan kinerja
secara keseluruhan
4. Orientasi pada
hasil
4 Mendorong
unit kerja
mencapai
target yang
ditetapkan
atau melebihi
4.1. Mendorong unit kerja
di tingkat instansi
untuk mencapai
kinerja yang melebihi
target yang ditetapkan
4.2. Memantau dan
Page 56
hasil kerja
sebelumnya
mengevaluasi hasil kerja
unitnya agar selaras
dengan sasaran strategis
instansi
4.3. Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama
antar unit kerja dalam
rangka meningkatkan
efektifitas dan efisiensi
pencaian target organisasi
5. Pelayanan
Publik
4 Mampu
memonitor,
mengevaluasi
,
memperhitun
gkan dan
mengantisipa
si dampak
dari isu- isu
jangka
panjang,
kesempatan,
atau
kekuatan
politik dalam
hal
pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan
yang
transparan,
objektif, dan
profesional
4.1. Memahami dan memberi
perhatian kepada isu-isu
jangka panjang,
kesempatan atau
kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya
dengan dunia luar,
memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan
tugas- tugas pelayanan
publik secara objektif,
transparan, dan
professional dalam lingkup
organisasi
4.2. Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya telah selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak
diskriminatif, serta tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/ kelompok/ partai
politik
4.3. Menerapkan strategi
jangka panjang yang
berfokus pada pemenuhan
kebutuhan pemangku
kepentingan dalam
menyusun kebijakan
Page 57
dengan mengikuti standar
objektif, netral, tidak
memihak, tidak
diskriminatif, transparan,
tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok
6. Pengembangan
diri dan orang
lain
4 Menyusun
program
pengembang
an jangka
panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran
4.1. Menyusun program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan,
termasuk didalamnya
penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan
dan pengalaman lainnya,
serta mengalokasikan
waktu untuk mengikuti
pelatihan/ pendidikan/
pengembangan
kompetensi dan karir
4.2. Melaksanakan
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan
balik pada tataran
organisasi
4.3. Mengembangkan orang-
orang disekitarnya secara
konsisten, melakukan
kaderisasi untuk posisi-
posisi di unit kerjanya
7. Mengelola
Perubahan
4 Memimpin
perubahan
pada unit
kerja
4.1. Mengarahkan unit kerja
untuk lebih siap dalam
menghadapi perubahan
termasuk memitigasi
risiko yang mungkin
terjadi
4.2. Memastikan perubahan
sudah diterapkan secara
aktif di lingkup unit
kerjanya secara berkala
4.3. Memimpin dan memastikan
penerapan program-
Page 58
program perubahan selaras
antar unit kerja
8. Pengambilan
Keputusan
4 Menyelesaika
n masalah
yang
mengandung
risiko tinggi,
mengantisipa
si dampak
keputusan,
membuat
tindakan
pengamanan;
mitigasi
risiko
4.1. Menyusun dan/ atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah
yang melibatkan
beberapa/ seluruh fungsi
dalam organisasi
4.2. Menghasilkan solusi dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak
lain
4.3. Membuat keputusan
dan mengantisipasi
dampak keputusannya
serta menyiapkan
tindakan
penanganannya
(mitigasi risiko)
B. Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa 4 Mendayagun
akan
perbedaan
secara
konstruktif
dan kreatif
untuk
meningkatka
n efektifitas
organisasi
4.1 Menginisiasi dan
merepresentasikan
pemerintah di lingkungan
kerja dan masyarakat
untuk senantiasa menjaga
persatuan dan kesatuan
dalam keberagaman dan
menerima segala bentuk
perbedaan dalam
kehidupan bermasyarakat
4.2 Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/ kepercayaan,
suku, jender, sosial
ekonomi, preferensi politik
untuk mencapai
kelancaran pencapaian
tujuan organisasi
4.3 Mampu membuat
program yang
mengakomodasi
Page 59
perbedaan latar
belakang, agama/
kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik
C. Teknis
10. Penyusunan
Kebijakan
Daerah Bidang
Kesatuan
Bangsa dan
Politik
4 Mampu
melakukan
harmonisasi
kebijakan,
meningkatkan
efektivitas
implementasi,
monitoring dan
evaluasi dalam
penyusunan
kebijakan
bidang
kesatuan
bangsa dan
politik
4.1 Mampu melakukan
penyelarasan (harmonisasi)
dengan peraturan
perundang-undangan yang
lain, mampu merumuskan
intisari dari suatu kebijakan
yang akan memberikan
dampak positif dari maksud
dan tujuan kebijakan bagi
instansi dan masyarakat
serta mampu menetapkan
untuk menjadi draf/ naskah
final suatu kebijakan
4.2 Menguasai kunci-kunci
sukses dalam implementasi
suatu kebijakan, dan
menerapkan praktek terbaik
pendekatan implementasi
kebijakan, mampu
merumuskan solusi terhadap
hambatan dalam
implementasi suatu
kebijakan dan
mengembangkan pendekatan
baru dalam implementasi,
dan mampu memberikan
dorongan dan mengambil
keputusan untuk
meningkatkan efektivitas
implementasi suatu
kebijakan
4.3 Mampu menetapkan upaya
perbaikan dan menetapkan
langkah-langkah tindak
lanjut dari hasil monitoring
dan evaluasi
11. Advokasi 4 Mampu 4.1 Mengevaluasi teknik, metode
Page 60
Kebijakan
Otonomi Daerah
Bidang
Kesatuan
Bangsa dan
Politik
mengembang
kan strategi
advokasi
kebijakan
bidang
kesatuan
bangsa dan
politik
strategi advokasi yang ada
saat ini menganailisis
kelemahan dan kekurangan
serta mengembangkan
berbagai teknik, metode
strategi advokasi yang lebih
efektif dan efisien dari
berbagai kondisi stakeholder
4.2 Mengembangkan norma
standar, kriteria, pedoman,
petunjuk teknis strategi
komunikasi dan pelaksanaan
advokasi yang effektif serta
monitoring evaluasi advokasi
kebijakan publik
4.3 Mendorong stakeholder
untuk mengembangkan
strategi advokasi yang tepat
untuk diri mereka sendiri;
mengidentifikasi hambatan di
lingkungan mereka sendiri
dalam penerapan kebijakan,
serta mengidentifikasi
menemukan akses ke
sumber daya yang
dibutuhkan untuk
menerapkan kebijakan
12. Pengelolaan
Hubungan
Antar Lembaga
4 Mampu
mengevaluasi
dan
menyusun
perangkat
norma,
standar dan
prosedur
instrumen
pengelolaan
hubungan
antar lembaga
4.1 Mampu melakukan evaluasi
terdadap pengelolaan
hubungan antar lembaga,
menganalisis kelebihan dan
kekurangan, melakukan
pengembangan atau
perbaikan pengelolaan
hubungan antar lembaga
yang lebih efektif/ efisien
4.2 Mampu mengkoordinasikan
pelaksanaan pengelolaan
hubungan antar lembaga
4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
pengelolaan hubungan antar
Page 61
lembaga dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi
kepada instansi lain atau
stakeholder terkait
pengelolaan hubungan antar
lembaga
13. Pelaksanaan
Integrasi
Bangsa
4 Mampu
mengevaluasi
dan
menyusun
perangkat
norma,
standar dan
prosedur
instrumen
pelaksanaan
integrasi
bangsa
4.1 Mampu melakukan evaluasi
terdadap pelaksanaan
integrasi bangsa,
menganalisis kelebihan dan
kekurangan, melakukan
pengembangan atau
perbaikan pelaksanaan
integrasi bangsa yang lebih
efektif/ efisien
4.2 Mampu mengkoordinasikan
pelaksanaan integrasi bangsa
4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
integrasi bangsa dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder terkait
pelaksanaan integrasi bangsa
14. Pengembangan
Budaya Politik
4 Mampu
mengevaluasi
dan
menyusun
perangkat
norma,
standar dan
prosedur
instrumen
pelaksanaan
pengembanga
n budaya
politik
4.1 Mampu melakukan evaluasi
terdadap pelaksanaan
pengembangan budaya
politik, menganalisis
kelebihan dan kekurangan,
melakukan pengembangan
atau perbaikan pelaksanaan
pengembangan budaya
politik yang lebih efektif/
efisien
4.2 Mampu mengkoordinasikan
pelaksanaan pengembangan
budaya politik
4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
pengembangan budaya
politik dan memberikan
Page 62
bimbingan dan fasilitasi
kepada instansi lain atau
stakeholder terkait
pelaksanaan pengembangan
budaya politik
15. Pelaksanaan
Kewaspadaan
dan Kajian
Strategis
4 Mampu
mengevaluasi
dan
menyusun
perangkat
norma,
standar dan
prosedur
instrumen
pelaksanaan
kewaspadaan
dan kajian
strategis
4.1 Mampu melakukan evaluasi
terdadap pelaksanaan
kewaspadaan dan kajian
strategis, menganalisis
kelebihan dan kekurangan,
melakukan pengembangan
atau perbaikan pelaksanaan
kewaspadaan dan kajian
strategis yang lebih efektif/
efisien
4.2 Mampu mengkoordinasikan
pelaksanaan kewaspadaan
dan kajian strategis
4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
kewaspadaan dan kajian
strategis dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi
kepada instansi lain atau
stakeholder terkait
pelaksanaan kewaspadaan
dan kajian strategis
III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan Uraian
Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak Penting Perlu
A Pendidikan 1 Jenjang Sarjana (S1)/ Diploma IV (D4)
2 Bidang Ilmu Rumpun Ilmu Hukum/ Ilmu Sosial/ Ilmu
Politik/ Ilmu Administrasi
B. Pelatihan 1 Manajerial Diklat PIM II √
2 Teknis 1. Manajemen
pemerintaha
n daerah
√
2. Pengelolaan
keuangan
daerah
√
Page 63
3. Manajemen
kepegawaian
√
4. Pengadaan
barang/ jasa
pemerintah
√
5. Budaya
Politik
√
3 Fungsional -
C. Pengalaman kerja 1. Memiliki
pengalama
n kerja
dalam
bidang
tugas
terkait
dengan
jabatan
yang akan
diduduki
secara
kumulatif
paling
kurang
selama 5
tahun
√
2. Sedang atau
pernah
menduduki
jabatan
administrato
r atau
jabatan
fungsional
ahli madya
paling
singkat 2
tahun
√
D. Pangkat Minimal IV/b, Pembina Tingkat I
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Persentase peningkatan Ormas/ LSM yang
terdaftar
2. Persentase penurunan kejadian terkait HAM
(Hak Asasi Manusia)
3. Persentase penurunan kejadian terkait Unjuk
Page 64
Poleksosbud dan Tibmas
4. Persentase penurunan kejadian terkait Unjuk
Rasa/ Demo
5. Persentse terbentuknya FKDM (Forum
Kewaspadaan Dini Masyarakat) : di Kab,
Kecamatan, Desa/Kelurahan
6. Persentase penurunan kejadian terkait
Keagamaan
7. Persentase penurunan kejadian terkait politik
Page 65
STANDAR KOMPETENSI JABATAN
Nama Jabatan : Kepala Dinas Pangan dan Perikanan
Kelompok Jabatan : Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Urusan Pemerintah : Bidang Pangan dan Perikanan
Kode Jabatan :
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar
Jabatan
Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang
pangan dan perikanan, memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Pangan dan Perikanan
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi Level Diskripsi Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas 4 Mampu
menciptakan
situasi kerja
yang
mendorong
kepatuhan
pada nilai,
norma, dan
etika
organisasi
4.1. Menciptakan situasi kerja
yang mendorong seluruh
pemangku kepentingan
mematuhi nilai, norma,
dan etika organisasi
dalam segala situasi dan
kondisi
4.2. Mendukung dan
menerapkan prinsip moral
dan standar etika yang
tinggi, serta berani
menanggung
konsekuensinya
4.3. Berani melakukan koreksi
atau mengambil tindakan
atas penyimpangan kode
etik/ nilai-nilai yang
dilakukan oleh orang lain,
pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi
meskipun ada resiko
2. Kerjasama 4 Membangun
komitmen
tim, sinergi
4.1. Membangun sinergi antar
unit kerja di lingkup
instansi yang dipimpin
4.2. Memfasilitasi kepentingan
yang berbeda dari unit
Page 66
kerja lain sehingga
tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target
kerja organisasi
4.3. Mengembangkan sistem
yang menghargai kerja
sama antar unit,
memberikan dukungan/
semangat untuk
memastikan tercapainya
sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja
organisasi
3. Komunikasi 4 Mampu
mengemukak
an pemikiran
multidimensi
secara lisan
dan tertulis
untuk
mendorong
kesepakatan
dengan
tujuan
meningkatka
n kinerja
secara
keseluruhan
4.1. Mengintegrasikan
informasi- informasi
penting hasil diskusi
dengan pihak lain untuk
mendapatkan pemahaman
yang sama; Berbagi
informasi dengan
pemangku kepentingan
untuk tujuan
meningkatkan kinerja
secara keseluruhan
4.2. Menuangkan pemikiran/
konsep yang
multidimensi dalam
bentuk tulisan formal
4.3. Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan
meningkatkan kinerja
secara keseluruhan
4. Orientasi pada
hasil
4 Mendorong
unit kerja
mencapai
target yang
ditetapkan
atau melebihi
hasil kerja
4.1. Mendorong unit kerja
di tingkat instansi
untuk mencapai
kinerja yang melebihi
target yang ditetapkan
4.2. Memantau dan
mengevaluasi hasil kerja
Page 67
sebelumnya unitnya agar selaras
dengan sasaran strategis
instansi
4.3. Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama
antar unit kerja dalam
rangka meningkatkan
efektifitas dan efisiensi
pencaian target organisasi
5. Pelayanan
Publik
4 Mampu
memonitor,
mengevaluasi
,
memperhitun
gkan dan
mengantisipa
si dampak
dari isu- isu
jangka
panjang,
kesempatan,
atau
kekuatan
politik dalam
hal
pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan
yang
transparan,
objektif, dan
profesional
4.1. Memahami dan memberi
perhatian kepada isu-isu
jangka panjang,
kesempatan atau
kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya
dengan dunia luar,
memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan
tugas- tugas pelayanan
publik secara objektif,
transparan, dan
professional dalam lingkup
organisasi
4.2. Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya telah selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak
diskriminatif, serta tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/ kelompok/ partai
politik
4.3. Menerapkan strategi
jangka panjang yang
berfokus pada pemenuhan
kebutuhan pemangku
kepentingan dalam
menyusun kebijakan
dengan mengikuti standar
Page 68
objektif, netral, tidak
memihak, tidak
diskriminatif, transparan,
tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok
6. Pengembangan
diri dan orang
lain
4 Menyusun
program
pengembang
an jangka
panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran
4.1. Menyusun program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan,
termasuk didalamnya
penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan
dan pengalaman lainnya,
serta mengalokasikan
waktu untuk mengikuti
pelatihan/ pendidikan/
pengembangan
kompetensi dan karir
4.2. Melaksanakan
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan
balik pada tataran
organisasi
4.3. Mengembangkan orang-
orang disekitarnya secara
konsisten, melakukan
kaderisasi untuk posisi-
posisi di unit kerjanya
7. Mengelola
Perubahan
4 Memimpin
perubahan
pada unit
kerja
4.1. Mengarahkan unit kerja
untuk lebih siap dalam
menghadapi perubahan
termasuk memitigasi
risiko yang mungkin
terjadi
4.2. Memastikan perubahan
sudah diterapkan secara
aktif di lingkup unit
kerjanya secara berkala
4.3. Memimpin dan memastikan
penerapan program-
program perubahan selaras
Page 69
antar unit kerja
8. Pengambilan
Keputusan
4 Menyelesaika
n masalah
yang
mengandung
risiko tinggi,
mengantisipa
si dampak
keputusan,
membuat
tindakan
pengamanan;
mitigasi
risiko
4.1. Menyusun dan/ atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah
yang melibatkan
beberapa/ seluruh fungsi
dalam organisasi
4.2. Menghasilkan solusi dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak
lain
4.3. Membuat keputusan
dan mengantisipasi
dampak keputusannya
serta menyiapkan
tindakan
penanganannya
(mitigasi risiko)
B. Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa 4 Mendayagun
akan
perbedaan
secara
konstruktif
dan kreatif
untuk
meningkatka
n efektifitas
organisasi
4.1 Menginisiasi dan
merepresentasikan
pemerintah di lingkungan
kerja dan masyarakat
untuk senantiasa menjaga
persatuan dan kesatuan
dalam keberagaman dan
menerima segala bentuk
perbedaan dalam
kehidupan bermasyarakat
4.2 Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/ kepercayaan,
suku, jender, sosial
ekonomi, preferensi politik
untuk mencapai
kelancaran pencapaian
tujuan organisasi
4.3 Mampu membuat
program yang
mengakomodasi
Page 70
perbedaan latar
belakang, agama/
kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik
C. Teknis
10. Penyusunan
Kebijakan
Daerah Bidang
Pangan dan
Perikanan
4 Mampu
melakukan
harmonisasi
kebijakan,
meningkatkan
efektivitas
implementasi,
monitoring dan
evaluasi dalam
penyusunan
kebijakan
bidang pangan
dan perikanan
4.1 Mampu melakukan
penyelarasan (harmonisasi)
dengan peraturan
perundang-undangan yang
lain, mampu merumuskan
intisari dari suatu kebijakan
yang akan memberikan
dampak positif dari maksud
dan tujuan kebijakan bagi
instansi dan masyarakat
serta mampu menetapkan
untuk menjadi draf/ naskah
final suatu kebijakan
4.2 Menguasai kunci-kunci
sukses dalam implementasi
suatu kebijakan, dan
menerapkan praktek terbaik
pendekatan implementasi
kebijakan, mampu
merumuskan solusi terhadap
hambatan dalam
implementasi suatu
kebijakan dan
mengembangkan pendekatan
baru dalam implementasi,
dan mampu memberikan
dorongan dan mengambil
keputusan untuk
meningkatkan efektivitas
implementasi suatu
kebijakan
4.3 Mampu menetapkan upaya
perbaikan dan menetapkan
langkah-langkah tindak
lanjut dari hasil monitoring
dan evaluasi
11. Advokasi 4 Mampu 4.1 Mengevaluasi teknik, metode
Page 71
Kebijakan
Otonomi Daerah
Bidang Pangan
dan Perikanan
mengembang
kan strategi
advokasi
kebijakan
bidang
pangan dan
perikanan
strategi advokasi yang ada
saat ini menganailisis
kelemahan dan kekurangan
serta mengembangkan
berbagai teknik, metode
strategi advokasi yang lebih
efektif dan efisien dari
berbagai kondisi stakeholder
4.2 Mengembangkan norma
standar, kriteria, pedoman,
petunjuk teknis strategi
komunikasi dan pelaksanaan
advokasi yang effektif serta
monitoring evaluasi advokasi
kebijakan publik
4.3 Mendorong stakeholder
untuk mengembangkan
strategi advokasi yang tepat
untuk diri mereka sendiri;
mengidentifikasi hambatan di
lingkungan mereka sendiri
dalam penerapan kebijakan,
serta mengidentifikasi
menemukan akses ke
sumber daya yang
dibutuhkan untuk
menerapkan kebijakan
12. Ketahanan
Pangan
4 Mampu
mengevaluasi
dan menyusun
perangkat
norma,
standar dan
prosedur
ketahanan
pangan
4.1 Mampu melakukan evaluasi
terdadap ketahanan pangan,
menganalisis kelebihan dan
kekurangan, melakukan
pengembangan atau
perbaikan ketahanan pangan
yang lebih efektif/ efisien
4.2 Mampu mengkoordinasikan
ketahanan pangan
4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder ketahanan
pangan dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi
kepada instansi lain atau
stakeholder terkait
Page 72
ketahanan pangan
13. Manajemen
Pengelolaan
Pangan
4 Mampu
mengevaluasi
dan menyusun
perangkat
norma,
standar dan
prosedur
manajemen
pengelolaan
pangan
4.1 Mampu melakukan evaluasi
terdadap manajemen
pengelolaan pangan,
menganalisis kelebihan dan
kekurangan, melakukan
pengembangan atau
perbaikan manajemen
pengelolaan pangan yang
lebih efektif/ efisien
4.2 Mampu mengkoordinasikan
manajemen pengelolaan
pangan
4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder manajemen
pengelolaan pangan dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder terkait
manajemen pengelolaan
pangan
14. Manjemen
Pengelolaan
Perikanan
4 Mampu
mengevaluasi
dan menyusun
perangkat
norma,
standar dan
prosedur
manajemen
pengelolaan
perikanan
4.1 Mampu melakukan evaluasi
terdadap manajemen
pengelolaan perikanan,
menganalisis kelebihan dan
kekurangan, melakukan
pengembangan atau
perbaikan manajemen
pengelolaan perikanan yang
lebih efektif/ efisien
4.2 Mampu mengkoordinasikan
manajemen pengelolaan
perikanan
4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder manajemen
pengelolaan perikanan dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder terkait
manajemen pengelolaan
perikanan
Page 73
15. Budidaya
Perikanan
4 Mampu
mengevaluasi
dan
menyusun
perangkat
norma,
standar dan
prosedur
instrumen
budidaya
perikanan
4.1 Mampu melakukan evaluasi
terdadap pelaksanaan
budidaya perikanan,
menganalisis kelebihan dan
kekurangan, melakukan
pengembangan atau
perbaikan pelaksanaan
budidaya perikanan yang
lebih efektif/ efisien
4.2 Mampu mengkoordinasikan
pelaksanaan budidaya
perikanan
4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
budidaya perikanan dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder terkait
pelaksanaan budidaya
perikanan
III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan Uraian
Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak Penting Perlu
A Pendidikan 1 Jenjang Sarjana (S1)/ Diploma IV (D4)
2 Bidang Ilmu Rumpun Ilmu Terapan
B. Pelatihan 1 Manajerial Diklat PIM II √
2 Teknis 1. Manajemen
pemerintaha
n daerah
√
2. Pengelolaan
keuangan
daerah
√
3. Manajemen
kepegawaian
√
4. Pengadaan
barang/ jasa
pemerintah
√
5. Manajemen
ketahanan
pangan
√
Page 74
6. Pembudiday
aan
perikanan
√
7. Teknologi
perikanan
√
3 Fungsional -
C. Pengalaman kerja 1. Memiliki
pengalama
n kerja
dalam
bidang
tugas
terkait
dengan
jabatan
yang akan
diduduki
secara
kumulatif
paling
kurang
selama 5
tahun
√
2. Sedang atau
pernah
menduduki
jabatan
administrato
r atau
jabatan
fungsional
ahli madya
paling
singkat 2
tahun
√
D. Pangkat Minimal IV/b, Pembina Tingkat I
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Jumlah kenaikan produksi ikan dibandingkan
dengan tahun sebelumnya
2. Jumlah ikan yang dijual dalam satu periode
3. Persentase jumlah pangan dibagi jumlah
konsumsi pangan
4. Jumlah kenaikan produk pangan dibandingkan
dengan tahun sebelumnya
Page 75
STANDAR KOMPETENSI JABATAN
Nama Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan
Olahraga
Kelompok Jabatan : Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Urusan Pemerintah : Bidang Pariwisata, Bidang Kepemudaan dan
Olahraga serta Bidang Kebudayaan
Kode Jabatan :
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar
Jabatan
Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang
pariwisata, bidang kepemudaan dan olahraga serta bidang
kebudayaan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan
seluruh kegiatan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi Level Diskripsi Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas 4 Mampu
menciptakan
situasi kerja
yang
mendorong
kepatuhan
pada nilai,
norma, dan
etika
organisasi
4.1. Menciptakan situasi kerja
yang mendorong seluruh
pemangku kepentingan
mematuhi nilai, norma,
dan etika organisasi
dalam segala situasi dan
kondisi
4.2. Mendukung dan
menerapkan prinsip moral
dan standar etika yang
tinggi, serta berani
menanggung
konsekuensinya
4.3. Berani melakukan koreksi
atau mengambil tindakan
atas penyimpangan kode
etik/ nilai-nilai yang
dilakukan oleh orang lain,
pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi
meskipun ada resiko
Page 76
2. Kerjasama 4 Membangun
komitmen
tim, sinergi
4.1. Membangun sinergi antar
unit kerja di lingkup
instansi yang dipimpin
4.2. Memfasilitasi kepentingan
yang berbeda dari unit
kerja lain sehingga
tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target
kerja organisasi
4.3. Mengembangkan sistem
yang menghargai kerja
sama antar unit,
memberikan dukungan/
semangat untuk
memastikan tercapainya
sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja
organisasi
3. Komunikasi 4 Mampu
mengemukak
an pemikiran
multidimensi
secara lisan
dan tertulis
untuk
mendorong
kesepakatan
dengan
tujuan
meningkatka
n kinerja
secara
keseluruhan
4.1. Mengintegrasikan
informasi- informasi
penting hasil diskusi
dengan pihak lain untuk
mendapatkan pemahaman
yang sama; Berbagi
informasi dengan
pemangku kepentingan
untuk tujuan
meningkatkan kinerja
secara keseluruhan
4.2. Menuangkan pemikiran/
konsep yang
multidimensi dalam
bentuk tulisan formal
4.3. Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan
meningkatkan kinerja
secara keseluruhan
Page 77
4. Orientasi pada
hasil
4 Mendorong
unit kerja
mencapai
target yang
ditetapkan
atau melebihi
hasil kerja
sebelumnya
4.1. Mendorong unit kerja
di tingkat instansi
untuk mencapai
kinerja yang melebihi
target yang ditetapkan
4.2. Memantau dan
mengevaluasi hasil kerja
unitnya agar selaras
dengan sasaran strategis
instansi
4.3. Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama
antar unit kerja dalam
rangka meningkatkan
efektifitas dan efisiensi
pencaian target organisasi
5. Pelayanan
Publik
4 Mampu
memonitor,
mengevaluasi
,
memperhitun
gkan dan
mengantisipa
si dampak
dari isu- isu
jangka
panjang,
kesempatan,
atau
kekuatan
politik dalam
hal
pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan
yang
transparan,
objektif, dan
profesional
4.1. Memahami dan memberi
perhatian kepada isu-isu
jangka panjang,
kesempatan atau
kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya
dengan dunia luar,
memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan
tugas- tugas pelayanan
publik secara objektif,
transparan, dan
professional dalam lingkup
organisasi
4.2. Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya telah selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak
diskriminatif, serta tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/ kelompok/ partai
politik
Page 78
4.3. Menerapkan strategi
jangka panjang yang
berfokus pada pemenuhan
kebutuhan pemangku
kepentingan dalam
menyusun kebijakan
dengan mengikuti standar
objektif, netral, tidak
memihak, tidak
diskriminatif, transparan,
tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok
6. Pengembangan
diri dan orang
lain
4 Menyusun
program
pengembang
an jangka
panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran
4.1. Menyusun program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan,
termasuk didalamnya
penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan
dan pengalaman lainnya,
serta mengalokasikan
waktu untuk mengikuti
pelatihan/ pendidikan/
pengembangan
kompetensi dan karir
4.2. Melaksanakan
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan
balik pada tataran
organisasi
4.3. Mengembangkan orang-
orang disekitarnya secara
konsisten, melakukan
kaderisasi untuk posisi-
posisi di unit kerjanya
7. Mengelola
Perubahan
4 Memimpin
perubahan
pada unit
kerja
4.1. Mengarahkan unit kerja
untuk lebih siap dalam
menghadapi perubahan
termasuk memitigasi
risiko yang mungkin
terjadi
Page 79
4.2. Memastikan perubahan
sudah diterapkan secara
aktif di lingkup unit
kerjanya secara berkala
4.3. Memimpin dan memastikan
penerapan program-
program perubahan selaras
antar unit kerja
8. Pengambilan
Keputusan
4 Menyelesaika
n masalah
yang
mengandung
risiko tinggi,
mengantisipa
si dampak
keputusan,
membuat
tindakan
pengamanan;
mitigasi
risiko
4.1. Menyusun dan/ atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah
yang melibatkan
beberapa/ seluruh fungsi
dalam organisasi
4.2. Menghasilkan solusi dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak
lain
4.3. Membuat keputusan
dan mengantisipasi
dampak keputusannya
serta menyiapkan
tindakan
penanganannya
(mitigasi risiko)
B. Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa 4 Mendayagun
akan
perbedaan
secara
konstruktif
dan kreatif
untuk
meningkatka
n efektifitas
organisasi
4.1 Menginisiasi dan
merepresentasikan
pemerintah di lingkungan
kerja dan masyarakat
untuk senantiasa menjaga
persatuan dan kesatuan
dalam keberagaman dan
menerima segala bentuk
perbedaan dalam
kehidupan bermasyarakat
4.2 Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/ kepercayaan,
suku, jender, sosial
ekonomi, preferensi politik
Page 80
untuk mencapai
kelancaran pencapaian
tujuan organisasi
4.3 Mampu membuat
program yang
mengakomodasi
perbedaan latar
belakang, agama/
kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik
C. Teknis
10. Penyusunan
Kebijakan
Daerah Bidang
Pariwisata,
Bidang
Kepemudaan
dan Olahraga
Serta Bidang
Kebudayaan
4 Mampu
melakukan
harmonisasi
kebijakan,
meningkatkan
efektivitas
implementasi,
monitoring dan
evaluasi dalam
penyusunan
kebijakan
bidang
pariwisata,
bidang
kepemudaan
dan olahraga
serta bidang
kebudayaan
4.1 Mampu melakukan
penyelarasan (harmonisasi)
dengan peraturan
perundang-undangan yang
lain, mampu merumuskan
intisari dari suatu kebijakan
yang akan memberikan
dampak positif dari maksud
dan tujuan kebijakan bagi
instansi dan masyarakat
serta mampu menetapkan
untuk menjadi draf/ naskah
final suatu kebijakan
4.2 Menguasai kunci-kunci
sukses dalam implementasi
suatu kebijakan, dan
menerapkan praktek terbaik
pendekatan implementasi
kebijakan, mampu
merumuskan solusi terhadap
hambatan dalam
implementasi suatu
kebijakan dan
mengembangkan pendekatan
baru dalam implementasi,
dan mampu memberikan
dorongan dan mengambil
keputusan untuk
meningkatkan efektivitas
implementasi suatu
kebijakan
Page 81
4.3 Mampu menetapkan upaya
perbaikan dan menetapkan
langkah-langkah tindak
lanjut dari hasil monitoring
dan evaluasi
11. Advokasi
Kebijakan
Otonomi Daerah
Bidang
Pariwisata,
Bidang
Kepemudaan
dan Olahraga
Serta Bidang
Kebudayaan
4 Mampu
mengembang
kan strategi
advokasi
kebijakan
bidang
komunikasi
dan
informatika,
bidang
pariwisata,
bidang
kepemudaan
dan olahraga
serta bidang
kebudayaan
4.1 Mengevaluasi teknik, metode
strategi advokasi yang ada
saat ini menganailisis
kelemahan dan kekurangan
serta mengembangkan
berbagai teknik, metode
strategi advokasi yang lebih
efektif dan efisien dari
berbagai kondisi stakeholder
4.2 Mengembangkan norma
standar, kriteria, pedoman,
petunjuk teknis strategi
komunikasi dan pelaksanaan
advokasi yang effektif serta
monitoring evaluasi advokasi
kebijakan publik
4.3 Mendorong stakeholder
untuk mengembangkan
strategi advokasi yang tepat
untuk diri mereka sendiri;
mengidentifikasi hambatan di
lingkungan mereka sendiri
dalam penerapan kebijakan,
serta mengidentifikasi
menemukan akses ke
sumber daya yang
dibutuhkan untuk
menerapkan kebijakan
12. Manajemen
Kepariwisata
an
4 Mampu
mengevaluasi
dan menyusun
perangkat
norma,
standar dan
prosedur
manajemen
kepariwisataa
n
4.1 Mampu melakukan evaluasi
terdadap manajemen
kepariwisataan, menganalisis
kelebihan dan kekurangan,
melakukan pengembangan
atau perbaikan manajemen
kepariwisataan yang lebih
efektif/ efisien
4.2 Mampu mengkoordinasikan
manajemen kepariwisataan
Page 82
4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder manajemen
kepariwisataan dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder terkait
manajemen kepariwisataan
13. Penyadaran,
Pemberdayaa
n dan
Pengembana
gan
Kepemudaan
4 Mampu
mengevaluasi
dan menyusun
perangkat
norma,
standar dan
prosedur
penyadaran,
pemberdayaan
dan
pengembanga
n kepemudaan
4.1 Mampu melakukan evaluasi
terdadap penyadaran,
pemberdayaan dan
pengembangan kepemudaan,
menganalisis kelebihan dan
kekurangan, melakukan
pengembangan atau
perbaikan penyadaran,
pemberdayaan dan
pengembangan kepemudaan
yang lebih efektif/ efisien
4.2 Mampu mengkoordinasikan
penyadaran, pemberdayaan
dan pengembangan
kepemudaan
4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder penyadaran,
pemberdayaan dan
pengembangan kepemudaan
dan memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi
lain atau stakeholder terkait
penyadaran, pemberdayaan
dan pengembangan
kepemudaan
14. Pembinaan
dan
Pengembang
an
Keolahragaa
n
4 Mampu
mengevaluasi
dan menyusun
perangkat
norma,
standar dan
prosedur
pembinaan
dan
4.1 Mampu melakukan evaluasi
terdadap pembinaan dan
pengembangan keolahragaan,
menganalisis kelebihan dan
kekurangan, melakukan
pengembangan atau
perbaikan pembinaan dan
pengembangan keolahragaan
yang lebih efektif/ efisien
Page 83
pengembanga
n
keolahragaan
4.2 Mampu mengkoordinasikan
pembinaan dan
pengembangan keolahragaan
4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pembinaan dan
pengembangan keolahragaan
dan memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi
lain atau stakeholder terkait
pembinaan dan
pengembangan keolahragaan
15. Pengelolaan,
Pelestarian
dan
Pembinaan
Kebudayaan
4 Mampu
mengevaluasi
dan menyusun
perangkat
norma,
standar dan
prosedur
pengelolaan,
pelestarian
dan
pembinaan
kebudayaan
4.1 Mampu melakukan evaluasi
terdadap pengelolaan,
pelestarian dan pembinaan
kebudayaan, menganalisis
kelebihan dan kekurangan,
melakukan pengembangan
atau perbaikan pengelolaan,
pelestarian dan pembinaan
kebudayaan yang lebih
efektif/ efisien
4.2 Mampu mengkoordinasikan
pengelolaan, pelestarian dan
pembinaan kebudayaan
4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pengelolaan,
pelestarian dan pembinaan
kebudayaan dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi
kepada instansi lain atau
stakeholder terkait
pengelolaan, pelestarian dan
pembinaan kebudayaan
III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan Uraian
Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak Penting Perlu
A Pendidikan 1 Jenjang Sarjana (S1)/ Diploma IV (D4)
2 Bidang Ilmu Rumpun Ilmu Terapan/ Ilmu Sosial/
Ilmu Formal
Page 84
B. Pelatihan 1 Manajerial Diklat PIM II √
2 Teknis 1. Manajemen
pemerintaha
n daerah
√
2. Pengelolaan
keuangan
daerah
√
3. Manajemen
kepegawaian
√
4. Pengadaan
barang/ jasa
pemerintah
√
5. Manajemen
kepariwisata
an
√
6. Pemberdaya
an
kepemudaan
√
7. Manajemen
keolahragaa
n
√
8. Manajemen
kebudayaan
√
3 Fungsional -
C. Pengalaman kerja 1. Memiliki
pengalama
n kerja
dalam
bidang
tugas
terkait
dengan
jabatan
yang akan
diduduki
secara
kumulatif
paling
kurang
selama 5
tahun
√
2. Sedang atau √
Page 85
pernah
menduduki
jabatan
administrato
r atau
jabatan
fungsional
ahli madya
paling
singkat 2
tahun
D. Pangkat Minimal IV/b, Pembina Tingkat I
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Persentase organisasi pemuda yang aktif dan
mandiri
2. Persentase prestasi olahraga yang diperoleh
pada seluruh cabang olahraga
3. Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata
4. Persentase peningkatan jumlah wisatawan
lama tinggal wisatawan jumlah pengeluaran
wisatawan (Rp)
5. Persentase warisan budaya bersifat kebendaan
yang dilestarikan
6. Persentase warisan budaya bersifat non
kebendaan yang dilestarikan
Page 86
STANDAR KOMPETENSI JABATAN
Nama Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kelompok Jabatan : Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Urusan Pemerintah : Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi
Kode Jabatan :
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar
Jabatan
Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang
tenaga kerja dan bidang transmigrasi, memimpin,
mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas
Tenaga Kerja
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi Level Diskripsi Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas 4 Mampu
menciptakan
situasi kerja
yang
mendorong
kepatuhan
pada nilai,
norma, dan
etika
organisasi
4.1. Menciptakan situasi kerja
yang mendorong seluruh
pemangku kepentingan
mematuhi nilai, norma,
dan etika organisasi
dalam segala situasi dan
kondisi
4.2. Mendukung dan
menerapkan prinsip moral
dan standar etika yang
tinggi, serta berani
menanggung
konsekuensinya
4.3. Berani melakukan koreksi
atau mengambil tindakan
atas penyimpangan kode
etik/ nilai-nilai yang
dilakukan oleh orang lain,
pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi
meskipun ada resiko
2. Kerjasama 4 Membangun
komitmen
tim, sinergi
4.1. Membangun sinergi antar
unit kerja di lingkup
instansi yang dipimpin
4.2. Memfasilitasi kepentingan
Page 87
yang berbeda dari unit
kerja lain sehingga
tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target
kerja organisasi
4.3. Mengembangkan sistem
yang menghargai kerja
sama antar unit,
memberikan dukungan/
semangat untuk
memastikan tercapainya
sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja
organisasi
3. Komunikasi 4 Mampu
mengemukak
an pemikiran
multidimensi
secara lisan
dan tertulis
untuk
mendorong
kesepakatan
dengan
tujuan
meningkatka
n kinerja
secara
keseluruhan
4.1. Mengintegrasikan
informasi- informasi
penting hasil diskusi
dengan pihak lain untuk
mendapatkan pemahaman
yang sama; Berbagi
informasi dengan
pemangku kepentingan
untuk tujuan
meningkatkan kinerja
secara keseluruhan
4.2. Menuangkan pemikiran/
konsep yang
multidimensi dalam
bentuk tulisan formal
4.3. Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan
meningkatkan kinerja
secara keseluruhan
4. Orientasi pada
hasil
4 Mendorong
unit kerja
mencapai
target yang
ditetapkan
atau melebihi
4.1. Mendorong unit kerja
di tingkat instansi
untuk mencapai
kinerja yang melebihi
target yang ditetapkan
4.2. Memantau dan
Page 88
hasil kerja
sebelumnya
mengevaluasi hasil kerja
unitnya agar selaras
dengan sasaran strategis
instansi
4.3. Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama
antar unit kerja dalam
rangka meningkatkan
efektifitas dan efisiensi
pencaian target organisasi
5. Pelayanan
Publik
4 Mampu
memonitor,
mengevaluasi
,
memperhitun
gkan dan
mengantisipa
si dampak
dari isu- isu
jangka
panjang,
kesempatan,
atau
kekuatan
politik dalam
hal
pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan
yang
transparan,
objektif, dan
profesional
4.1. Memahami dan memberi
perhatian kepada isu-isu
jangka panjang,
kesempatan atau
kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya
dengan dunia luar,
memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan
tugas- tugas pelayanan
publik secara objektif,
transparan, dan
professional dalam lingkup
organisasi
4.2. Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya telah selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak
diskriminatif, serta tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/ kelompok/ partai
politik
4.3. Menerapkan strategi
jangka panjang yang
berfokus pada pemenuhan
kebutuhan pemangku
kepentingan dalam
menyusun kebijakan
Page 89
dengan mengikuti standar
objektif, netral, tidak
memihak, tidak
diskriminatif, transparan,
tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok
6. Pengembangan
diri dan orang
lain
4 Menyusun
program
pengembang
an jangka
panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran
4.1. Menyusun program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan,
termasuk didalamnya
penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan
dan pengalaman lainnya,
serta mengalokasikan
waktu untuk mengikuti
pelatihan/ pendidikan/
pengembangan
kompetensi dan karir
4.2. Melaksanakan
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan
balik pada tataran
organisasi
4.3. Mengembangkan orang-
orang disekitarnya secara
konsisten, melakukan
kaderisasi untuk posisi-
posisi di unit kerjanya
7. Mengelola
Perubahan
4 Memimpin
perubahan
pada unit
kerja
4.1. Mengarahkan unit kerja
untuk lebih siap dalam
menghadapi perubahan
termasuk memitigasi
risiko yang mungkin
terjadi
4.2. Memastikan perubahan
sudah diterapkan secara
aktif di lingkup unit
kerjanya secara berkala
4.3. Memimpin dan memastikan
penerapan program-
Page 90
program perubahan selaras
antar unit kerja
8. Pengambilan
Keputusan
4 Menyelesaika
n masalah
yang
mengandung
risiko tinggi,
mengantisipa
si dampak
keputusan,
membuat
tindakan
pengamanan;
mitigasi
risiko
4.1. Menyusun dan/ atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah
yang melibatkan
beberapa/ seluruh fungsi
dalam organisasi
4.2. Menghasilkan solusi dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak
lain
4.3. Membuat keputusan
dan mengantisipasi
dampak keputusannya
serta menyiapkan
tindakan
penanganannya
(mitigasi risiko)
B. Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa 4 Mendayagun
akan
perbedaan
secara
konstruktif
dan kreatif
untuk
meningkatka
n efektifitas
organisasi
4.1 Menginisiasi dan
merepresentasikan
pemerintah di lingkungan
kerja dan masyarakat
untuk senantiasa menjaga
persatuan dan kesatuan
dalam keberagaman dan
menerima segala bentuk
perbedaan dalam
kehidupan bermasyarakat
4.2 Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/ kepercayaan,
suku, jender, sosial
ekonomi, preferensi politik
untuk mencapai
kelancaran pencapaian
tujuan organisasi
4.3 Mampu membuat
program yang
mengakomodasi
Page 91
perbedaan latar
belakang, agama/
kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik
C. Teknis
10. Penyusunan
Kebijakan
Daerah Bidang
Tenaga Kerja
dan Bidang
Transmigrasi
4 Mampu
melakukan
harmonisasi
kebijakan,
meningkatkan
efektivitas
implementasi,
monitoring dan
evaluasi dalam
penyusunan
kebijakan
bidang tenaga
kerja dan
bidang
transmigrasi
4.1 Mampu melakukan
penyelarasan (harmonisasi)
dengan peraturan
perundang-undangan yang
lain, mampu merumuskan
intisari dari suatu kebijakan
yang akan memberikan
dampak positif dari maksud
dan tujuan kebijakan bagi
instansi dan masyarakat
serta mampu menetapkan
untuk menjadi draf/ naskah
final suatu kebijakan
4.2 Menguasai kunci-kunci
sukses dalam implementasi
suatu kebijakan, dan
menerapkan praktek terbaik
pendekatan implementasi
kebijakan, mampu
merumuskan solusi terhadap
hambatan dalam
implementasi suatu
kebijakan dan
mengembangkan pendekatan
baru dalam implementasi,
dan mampu memberikan
dorongan dan mengambil
keputusan untuk
meningkatkan efektivitas
implementasi suatu
kebijakan
4.3 Mampu menetapkan upaya
perbaikan dan menetapkan
langkah-langkah tindak
lanjut dari hasil monitoring
dan evaluasi
11. Advokasi 4 Mampu 4.1 Mengevaluasi teknik, metode
Page 92
Kebijakan
Otonomi Daerah
Bidang Tenaga
Kerja dan
Bidang
Transmigrasi
mengembang
kan strategi
advokasi
kebijakan
bidang tenaga
kerja dan
bidang
transmigrasi
strategi advokasi yang ada
saat ini menganailisis
kelemahan dan kekurangan
serta mengembangkan
berbagai teknik, metode
strategi advokasi yang lebih
efektif dan efisien dari
berbagai kondisi stakeholder
4.2 Mengembangkan norma
standar, kriteria, pedoman,
petunjuk teknis strategi
komunikasi dan pelaksanaan
advokasi yang effektif serta
monitoring evaluasi advokasi
kebijakan publik
4.3 Mendorong stakeholder
untuk mengembangkan
strategi advokasi yang tepat
untuk diri mereka sendiri;
mengidentifikasi hambatan di
lingkungan mereka sendiri
dalam penerapan kebijakan,
serta mengidentifikasi
menemukan akses ke
sumber daya yang
dibutuhkan untuk
menerapkan kebijakan
12. Pelaksanaan
Pelatihan
Kerja
4 Mampu
mengevaluasi
dan menyusun
perangkat
norma,
standar dan
prosedur
pelaksanaan
pelatihan kerja
4.1 Mampu melakukan evaluasi
terdadap pelaksanaan
pelatihan kerja, menganalisis
kelebihan dan kekurangan,
melakukan pengembangan
atau perbaikan pelaksanaan
pelatihan kerja yang lebih
efektif/ efisien
4.2 Mampu mengkoordinasikan
pelaksanaan pelatihan kerja
4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
pelatihan kerja dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
Page 93
atau stakeholder terkait
pelaksanaan pelatihan kerja
13. Pelaksanaan
Perluasan
Kerja dan
Penempatan
Tenaga Kerja
4 Mampu
mengevaluasi
dan menyusun
perangkat
norma,
standar dan
prosedur
pelaksanaan
perluasan
kerja dan
penempatan
tenaga kerja
4.1 Mampu melakukan evaluasi
terdadap pelaksanaan
perluasan kerja dan
penempatan tenaga kerja,
menganalisis kelebihan dan
kekurangan, melakukan
pengembangan atau
perbaikan pelaksanaan
perluasan kerja dan
penempatan tenaga kerja
yang lebih efektif/ efisien
4.2 Mampu mengkoordinasikan
pelaksanaan perluasan kerja
dan penempatan tenaga kerja
4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
perluasan kerja dan
penempatan tenaga kerja dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder terkait
pelaksanaan perluasan kerja
dan penempatan tenaga kerja
14. Pengelolaan
Hubungan
Industrial
4 Mampu
mengevaluasi
dan
menyusun
perangkat
norma,
standar dan
prosedur
instrumen
pengelolaan
hubungan
industrial
4.1 Mampu melakukan evaluasi
terdadap pengelolaan
hubungan industrial,
menganalisis kelebihan dan
kekurangan, melakukan
pengembangan atau
perbaikan pengelolaan
hubungan industrial yang
lebih efektif/ efisien
4.2 Mampu mengkoordinasikan
pengelolaan hubungan
industrial
4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pengelolaan
hubungan industrial dan
memberikan bimbingan dan
Page 94
fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder terkait
pengelolaan hubungan
industrial
15. Pelaksanaan
Perlindunga
n dan
Keselamatan
Kerja
4 Mampu
mengevaluasi
dan menyusun
perangkat
norma,
standar dan
prosedur
pelaksanaan
perlindungan
dan
keselamatan
kerja
4.1 Mampu melakukan evaluasi
terdadap pelaksanaan
perlindungan dan
keselamatan kerja,
menganalisis kelebihan dan
kekurangan, melakukan
pengembangan atau
perbaikan pelaksanaan
perlindungan dan
keselamatan kerja yang lebih
efektif/ efisien
4.2 Mampu mengkoordinasikan
pelaksanaan perlindungan
dan keselamatan kerja
4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
perlindungan dan
keselamatan kerja dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder terkait
pelaksanaan perlindungan
dan keselamatan kerja
III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan Uraian
Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak Penting Perlu
A Pendidikan 1 Jenjang Sarjana (S1)/ Diploma IV (D4)
2 Bidang Ilmu Rumpun Ilmu Sosial/ Ilmu Formal/ Ilmu
Terapan
B. Pelatihan 1 Manajerial Diklat PIM II √
2 Teknis 1. Manajemen
pemerintaha
n daerah
√
2. Pengelolaan
keuangan
daerah
√
Page 95
3. Manajemen
kepegawaian
√
4. Pengadaan
barang/ jasa
pemerintah
√
5. Manajemen
ketenagakerj
aan
√
3 Fungsional -
C. Pengalaman kerja 1. Memiliki
pengalama
n kerja
dalam
bidang
tugas
terkait
dengan
jabatan
yang akan
diduduki
secara
kumulatif
paling
kurang
selama 5
tahun
√
2. Sedang atau
pernah
menduduki
jabatan
administrato
r atau
jabatan
fungsional
ahli madya
paling
singkat 2
tahun
√
D. Pangkat Minimal IV/b, Pembina Tingkat I
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Persentase penempatan dan perluasan
kesempatan kerja
2. Persentase pencari kerja yang berkualitas dan
kompeten
Page 96
3. Persentase penurunan angka perselisihan
hubungan industrial
4. Persentase perusahaan yang melaksanakan K3
5. Persentase penempatan transmigran (Kepala
Keluarga)