PEMERINTAH KOTA LANGSA
Strategi Sanitasi Kabupaten Aceh Barat 2011
BAB IIIISU STRATEGI DAN TANTANGAN LAYANAN SANITASI KABUPATEN
3.1 ASPEK NON TEKNIS3.1.1. KEBIJAKAN DAERAH DAN KELEMBAGAANDalam
aspek kebijakan daerah dan kelembagaan, isu strategis yang menjadi
dasar pertimbangan adalah:
Adanya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sudah memuat
kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam pembangunan
sanitasi Pemerintah Kabupaten telah mulai memisahkan fungsi
regulator dan operator untuk pengelolaan sanitasi, yang ditujukan
untuk mengoptimalkan layanan sanitasi bagi masyarakat Kabupaten
Aceh Barat. Saat ini Pemerintah Kabupaten belum memiliki kebijakan
dasar yang memuat substansi yang tegas untuk mengarahkan pola
tindak seluruh pihak baik Pemerintah, masyarakat maupun swasta
dalam pembangunan dan pengelolaan sanitasi di Kabupaten Aceh Barat.
Sistem penegakan aturan yang terkait dengan pengelolaan sanitasi,
air bersih dan pengembangan prilaku hidup bersih dan sehat yang
dijalankan saat ini masih kurang optimal. Saat ini pemerintah
kabupaten belum memiliki desain pola kerjasama yang spesifik akan
dijalankan dengan pemerintah kabupaten lain dan pihak ketiga dalam
pengelolaan layanan sanitasi di Kabupaten Aceh Barat.Untuk
pencapaian sasaran pengelolaan sanitasi yang terpadu, perlu adanya
pembaharuan kebijakan pembangunan di bidang sanitasi dan
meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan organisasi lokal melalui
proses pendukung yang mengarah pada pengembangan kapasitas dan
penguatan kelembagaan. Dalam pelaksanaan pengelolaan sanitasi
berbasis masyarakat perlu dilengkapi dengan perangkat dan mekanisme
kerja berupa pedoman manajemen aspek kelembagaan dan pembiayaan
yang disepakati dan dipahami oleh semua stakeholder, untuk menjamin
sistem pengelolaan yang optimal dan berkelanjutan. Kebijakan
pembangunan sanitasi diarahkan pada peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap sarana dan prasarana sanitasi, peningkatan
kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat,
peningkatan peran serta seluruh pemangku kepentingan, serta
pembangunan sarana dan prasarana sanitasi yang berbasis partisipasi
masyarakat.
Dalam upaya penyusunan pedoman kerja perlu terlebih dulu
mengkaji terhadap kendala-kendala dan faktor-faktor keberhasilan di
masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan sanitasi yang
menyangkut aspek, yaitu pola-pola kelembagaan, pembiayaan,
operasional, dan peran serta masyarakat yang dilandasi oleh
kearifan lokal yang ada.A. SASARAN DALAM PEMBANGUNAN SANITASI
ADALAH : Pola-pola kelembagaan, pembiayaan, operasional, dan peran
serta masyarakat yang dilandasi oleh kearifan lokal yang ada.
Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat.
Pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar serta drainase
melalui peningkatan jumlah anggaran pemerintah daerah.
Pembangunan kawasan kumuh slum area menjadi kawasan teratur dan
indah melalui kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan
pihak swasta.B. INSTITUSI DAN ORGANISASI
Setelah adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
(SOTK) di Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Qanun
Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas
Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2008 Pembentukan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRK
Aceh Barat, Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2010 Tentang
Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2008
Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh
Barat dan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 12 Tahun 2010 Tentang
Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2008
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Aceh Barat didapatkan bahwa organisasi yang terlibat
langsung dalam penanganan sanitasi adalah Bappeda, Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan Pengairan, Dinas Kesehatan, Kantor
Pengendalian Dampak Lingkungan.Adapun bagan Struktur Organisasi
dari masing-masing dinas/badan adalah sebagai berikut:
STRUKTUR 3.1. ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH BARATI.
Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat memiliki Kedudukan, Tugas,
Fungsi dan Kewenangan sebagai berikut :(1) Dinas Kesehatan
Kabupaten Aceh Barat merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dalam
bidang pelayanan kesehatan;
(2) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui SEKDA;
Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat mempunyai tugas umum
Pemerintah Daerah serta bertanggung jawab di bidang pelayanan
Kesehatan.
Untuk menyelenggarakan tugasnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh
Barat mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang kesehatan;b.
pelaksanaan pembinaan teknis dalam bidang kesehatan;
c. pelaksanaan pedoman dan petunjuk teknis dalam bidang
kesehatan;
d. pengkajian dan penyusunan konsep kebijakan dalam bidang
kesehatan;
e. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan perencanaan,
penyiapan konsep Qanun yang berhubungan dengan kesehatan serta
mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya;
f. penyusunan program jangka panjang, menengah, dan tahunan
Dinas Kesehatan;
g. pelaksanaan pelayanan kesehatan umum bagi masyarakat;
h. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam bidang
Kesehatan;
i. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
j. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian di bidang kesehatan
meliputi bidang peningkatan upaya pelayanan kesehatan, pencegahan
dan pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan dan permukiman
dan perkabupatenan, promosi kesehatan, pemulihan kesehatan dan
penelitian kesehatan;k. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang
peningkatan Sumber Daya Tenaga Kesehatan, registrasi dan akreditasi
tenaga dan sarana kesehatan;l. pelaksanaan hubungan kerjasama
dengan Instansi Pemerintah, lembaga swasta dan organisasi
kemasyarakatan dalam bidang kesehatan;m. pelaksanaan uji kompetensi
tenaga kesehatan;n. pengawasan dan pengendalian internal
pelaksanaan program-program kesehatan;o. pemantauan, evaluasi dan
pelaporan;p. pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas
(UPTD); q. pelaksanaan pembinaan operasional di bidang kesehatan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;r. pelaksanaan tugas-tugas
lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
STRUKTUR 3.2. ORGANISASI DINAS CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN
KABUPATEN ACEH BARAT
II. Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta
Karya & Pengairan di Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 12 Tahun 2010 Tentang
Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2008
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis
Kabupaten Aceh Barat adalah sebagai berikut:
a. mengevaluasi pelaksanaan pembangunan fisik sarana dan
prasarana;
b. mengelola pengujian bahan bangunan;
c. menetapkan standar Pengelolaan Pengairan lintas
Kabupaten;
d. menyelenggarakan dan melakukan pengawasan pengembangan
konstruksi bangunan sipil dan arsitektur;
e. menyelenggarakan dan melakukan pengawasan prasarana dan
sarana pengairan serta pengembangannya;
f. menyelenggarakan dan melakukan pengawasan prasarana dan
sarana bendungan besar serta pengembangannya;
g. menyelenggarakan dan melakukan pengawasan prasarana dan
sarana jembatan dan jalan beserta simpul-simpulnya serta
pengembangannya;
h. menyelenggarakan dan melakukan pengawasan serta pengembangan
prasarana dan sarana jalan bebas hambatan yang di bangun atas
prakarsa daerah sendiri;
i. menyelenggarakan dan melakukan pengawasan tata ruang;
j. mengeluarkan rekomendasi izin dan pengawasan pembangunan
jalan bebas hambatan non lintas daerah yang di bangun atas prakarsa
daerah;
k. mengeluarkan rekomendasi izin dan pengawasan untuk mengadakan
perubahan dan pembongkaran bangunan-bangunan dan saluran jaringan
prasarana dan sarana pekerjaan umum non lintas daerah;
l. menetapkan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang
pekerjaan umum dan pertambangan energi;
m. menetapkan standar pelayanan minimal dalam bidang pekerjaan
umum dan pertambangan energi yang wajib dilaksanakan oleh
daerah;
n. menetapkan perjanjian atau persetujuan internasional dalam
bidang Pekerjaan Umum dan pertambangan energi;
o. mengeluarkan rekomendasi izin bidang permukiman dan prasarana
wilayah daerah;
p. menetapkan pengawasan kerjasama di bidang pekerjaan umum dan
pertambangan energi;
q. menyelenggarakan dan melakukan pengawasan pencadangan
areal;
r. mengeluarkan rekomendasi izin penggunaan daerah marka
jalan;
s. mengatur dan menyelenggarakan pembangunan perumahan dan
pemukiman;
t. mengatur dan menyelenggarakan pembangunan konservasi,
arsitektur bangunan dan pelestarian kawasan bangunan
bersejarah.
STRUKTUR 3.3. ORGANISASI KANTOR PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN
KABUPATEN ACEH BARAT
III. Kantor Pengendali Dampak Lingkungan Kabupaten Aceh Barat
memiliki Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan sebagai
berikut:(1) Kantor Pengendali Dampak Lingkungan Kabupaten Aceh
Barat merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah dalam bidang
Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
(2) Kepala Kantor berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui SEKDA;
Kantor Pengendali Dampak Lingkungan Kabupaten Aceh Barat
mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Bupati di bidang
lingkungan hidup dan kebersihan, melaksanakan koordinasi,
pembinaan, pelaksanaan kebijakan umum dan teknis lingkungan hidup
dan kebersihan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan.
Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kantor Pengendali Dampak
Lingkungan Kabupaten Aceh Barat mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis di bidang
lingkungan hidup dan kebersihan;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan
kebersihan;c. pelaksanaan pedoman petunjuk teknis di bidang
lingkungan hidup dan kebersihan;
d. pengkajian dan penyusunan konsep kebijakan di bidang
lingkungan hidup dan kebersihan;
e. pelaksanaan tugas, penyiapan rancangan Qanun yang berhubungan
dengan pembangunan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan serta
mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya;
f. penyiapan bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis di bidang
lingkungan hidup dan kebersihan;
g. penyusunan rencana kerja (renja) dan kebutuhan anggaran
Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan;
h. pengelolaan sistem informasi dan pelayanan dalam bidang
lingkungan hidup dan kebersihan;
i. pengkoordinasian kegiatan fungsional dan pelaksanaan tugas di
bidang lingkungan hidup dan kebersihan dengan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait lainnya di bidang
lingkungan hidup dan kebersihan;
j. penyusunan laporan keuangan dan kinerja serta laporan
pertanggung jawaban Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan;
k. pelayanan penunjang penyelenggaraan pengendalian dampak
lingkungan hidup;
l. pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor Pengendalian Dampak
Lingkungan;
m. penyelenggaraan pelayanan di bidang pelayanan lingkungan
hidup dan kebersihan yang meliputi pengawasan terhadap kebersihan,
jaringan sanitasi, penataan pertamanan kabupaten, penghijauan
kabupaten serta pengawasan lingkungan hidup;
n. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian
dampak lingkungan daerah;
o. pengembangan program kelembagaan dan peningkatan kualitas dan
kapasitas pengendalian dampak lingkungan hidup dan kebersihan;p.
pembinaan dan pengawasan di bidang lingkungan hidup dan
kebersihan;
q. penyiapan rekomendasi dan perizinan usaha di bidang
lingkungan hidup dan kebersihan;
r. pelaksanaan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup dan
kebersihan;
s. pelaksanaan pemetaan, konservasi, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
t. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai tugas pokok dan fungsinya.
IV. Selain Kapedal, terdapat instansi kedinasan di bawah
pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang telah memiliki tupoksi yang
jelas sebagai pemegang wewenang pengelolaan sub-sub sektor
sanitasi, yaitu BAPPEDA sebagai leading sector perencanan secara
makro, yaitu:
a. Bappeda mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam
menyusun dan melaksanakan kebijakan dalam bidang perencanaan
pembangunan daerah.b. Merumuskan rencana dan program kerja
Bappeda.
c. Mengkoordinasikan penyusunan program perencanaan pembangunan
daerah.
d. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam bidang
perencanaan pembangunan daerah.
e. Menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri
dari RPJP,RPJM,RKPD dan Restra serta kebijakan penyusunan dokumen
daerah yang berhubungan dengan perencanaan.
f. Merumuskan dan menyusun program-program tahunan sebagai
pelaksana rencana yang dibiayai oleh derah ataupun yang disulkan
kepada pemerintah tingkat atasan untuk dimasukan ke dalam program
tahunan propinsi dan nasional.
g. Menyusun dan menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan
Plafon Pagu Anggaran Sementara (PPAS) ke Bupati dan kemudian
diteruskan oleh DPRK.
h. Melaksanakan kegiatan penatausahaan Bappeda.
i. Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan fasilitasi dalam
bidang perencanaan pembangunan SDM dan sosial budaya, perencanaan
pembangunan ekonomi dan infrastruktur, perencanaan pembangunan
daerah bawahan serta dalam bidang pengendalian dan penelitian.
j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh Bupati melalui SEKDA sesuai dengan tugas dan fungsinya.Berikut
susunan organisasi dan tata kerja BAPPEDA di Pemerintah Kabupaten
Aceh Barat berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 12 Tahun
2010 Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4
Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga
Teknis Kabupaten Aceh Barat.STRUKTUR 3.4. ORGANISASI BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT
3.1.2. KEUANGAN3.1.2.1. Gambaran Umum Keuangan Kabupaten Aceh
BaratTotal pendapatan Kabupaten Aceh Barat selama periode 2010 Rp.
417.795.408.594,00 pertahun. Pendapatan tersebut masih didominasi
oleh sumber-sumber pendapatanyang diperoleh dari dana perimbangan,
baik pos bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, DAU maupun
DAK serta dari Provinsi diperoleh dari dana perimbangan Pemerintah
Pusat dan Provinsi. Oleh karena itu upaya untuk menggali perolehan
pendapatan secara optimal saat ini Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
melakukan kegiatan secara sistematis dan terarah dengan
memanfaatkan potensi yang dimiliki seoptimal mungkin melalui riset
potensi daerah, realisasi pendapatan Kabupaten Aceh Barat terlihat
pada tabel dibawah ini.
Tabel 3.1Pertumbuhan Realisasi APBD Kabupaten Aceh Barat (dalam
Milyar) Tahun 2010No.PendapatanTarget TA. 2010 Dasar Hukum
1PENDAPATAN417.795.408.594,00
1.1Pendapatan Asli Daerah29.161.552.147.00
1.1.1Pajak Daerah4.545.062.685,00
1.1.2Retribusi Daerah8.862.499.600,00
1.1.3Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan4.200.000.000,00
1.1.4Lain-lain PAD Yang Sah7.208.753.331,00
1.1.5Zakat Infaq dan Sadaqah4.345.236.531,00
1.2Dana Perimbangan380.405.947.537,00
1.2.1Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak35.379.981.537,00
1.2.2Dana Alokasi Umum (DAU)311.356.765.000,00
1.2.3Dana Alokasi Khusus (DAK)33.669.200.000,00
1.3Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah8.227.909.910,00
1.3.1Dana Hibah0,00
1.3.2Dana Darurat0,00
1.3.3DBH Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya8.227.909.910,00
1.3.4Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus0,00
1.3.5Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
lainya0,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 417.795.408.594,00
Sumber : DPKKD Kabupaten Aceh Barat, 2009
Berdasarkan tabel di atas, maka pendapatan Daerah tahun 2010
sesuai dengan berbagai sumber pendapatan yang telah dijelaskan di
atas adalah sebesar Rp. 417.795.408.594,00,- yang bersumber dari
Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 29.161.552.147.00,- Dana
Perimbangan sebesar Rp. 380.405.946.537,00,-, untuk Dana Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah diperkirakan sebesar Rp.
8,227,909,910.00. Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan
Keuangan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya
hal ini belum dimasukkan dalam proyeksi pendapatan karena kedua hal
tersebut merupakan bantuan keuangan / hibah dari pemerintah lebih
atas yang ditetapkan sesuai ketentuan untuk penyesuaian dana
APBK.Proyeksi Belanja Kabupaten Aceh Barat tahun 2010 adalah
sebesar Rp. 425.703.853.356,00. Kebijakan Belanja Daerah tahun 2010
masih didominasi oleh Belanja Tidak Langsung yang naik menjadi
sebesar Rp. 302.036.559.382,00 dibanding tahun 2009 yang berjumlah
Rp. 295,596,305,552.06. Sedangkan untuk Belanja Langsung turun
menjadi sebesar Rp 123,667,293,974 dari tahun 2009 yang berjumlah
Rp. 193,745,455,077.44.
Tabel 3.2 Realisasi Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun 2010
No.Jenis BelanjaProyeksi TA. 2010 (Rp)Dasar Hukum
1234
IBELANJA425.703.853.356,00.
2.1BELANJA TDAK LANGSUNG 302.036.559.382,00
2.1.1Belanja Pegawai265.266.323.319
2.1.2Belanja Bunga 0,00
2.1.3Belanja Subsidi0,00
2.1.4Belanja Hibah3.275.000.000,00
2.1.5Belanja Bantuan Sosial8.860.236.063.00
2.1.6Belanja bagi hasil kepada provinsi/ kabupaten/kabupaten dan
pemerintahan desa0.00
2.1.7Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/
kabupaten/kabupaten dan pemerintahan desa24.385.000.000,00
2.1.8Belanja tidak terduga250.000.000,00
2.2BELANJA LANGSUNG123,667,293,974,00
2.2.1Belanja pegawai25.603.589.700,00
2.2.2Belanja barang dan jasa55.891.735.608,00
2.2.3Belanja modal42.171.968.666,00
Sumber: DPKKD Kabupaten Aceh Barat, 20103.1.2.2. Besaran
Pendanaan Sanitasi PerkapitaPerkembangan APBK Aceh Barat sumber
datanya berasal dari Penjabaran APBK tahun 2007 s/d 2010 dengan
tujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat perkembangan APBK.
Sedangkan Perkembangan Total Belanja Kabupaten Aceh Barat
dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan belanja
Kabupaten dilihat dari aspek Belanja Langsung dan Belanja Tidak
Langsung. Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan pendapatan
Kabupaten Aceh Barat dari tahun 2007 s/d 2010 dapat dilihat pada
table di bawah ini: Tabel. 3.3Besaran Pendanaan Sanitasi di
Kabupaten Aceh Barat.
NoTahunDana Sanitasi (Rp)Jumlah Penduduk (Jiwa)Pendanaan
Sanitasi Per Kapita (Rp)
120079.439.169.958153.29461.576
220089.627.953.357182.26552.824
3200910.013.071.491185.85153.877
4201010.113.202.206187.71053.877
Sumber : Bappeda Kabupaten Aceh Barat, 2010Dari tabel di atas
jelas tergambarkan bagaimana perkembangan pendanaan sanitasi per
kapita di Kabupaten Aceh Barat. Pada tahun 2007 dana sanitasi
sebesar Rp 9.349.169.958 dengan jumlah penduduk mencapai 153.294
jiwa, maka pendanaan sanitasi perkapita sebesar Rp 61.576. Pada
tahun 2008 terjadi penurunan dana sanitasi perkapita. Data
menunjukkan bahwa pada tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
mempunyai anggaran sanitasi sebesar Rp 9.627.953.357. Hal ini
berdampak pada terjadinya penurunan dana sanitasi perkapita menjadi
Rp 52.824. Pada tahun 2009, angka pendanaan sanitasi per kapita di
Kabupaten Aceh Barat sedikit terjadi peningkatan yaitu Rp 53.877.
Pada Tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tidak meningkatkan
anggaran bidang sanitasi per kapita dan masih sama seperti pada
tahun 2009.
Dalam menganalisa pendanaan sanitasi di Kabupaten Aceh Barat,
maka cara yang dilakukan adalah dengan melakukan pendataan dari
dari dinas-dinas yang terkait dengan masalah sanitasi. Satuan Kerja
Perangkat Daerah Aceh Barat yang berkaitan dengan masalah sanitasi
adalah Dinas Kesehatan, Dinas Cipta Karya dan Pengairan, dan Kantor
Pengendalian Dampak Lingkungan. Dari tiga dinas terkait tersebut
kemudian dilakukan penelusuran terhadap program dan kegiatan apa
saja yang berkaitan dengan sanitasi.
Data mengenai berbagai program dan kegiatan Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang berkaitan dengan sanitasi tergambarkan dalam
tabel berikut ini:
Tabel 3.3.1. Rekapitulasi Pendanaan Kegiatan Sanitasi 2007.
Tabel 3.3.2. Rekapitulasi Pendanaan Kegiatan Sanitasi 2008.
Tabel 3.3.3. Rekapitulasi Pendanaan Kegiatan Sanitasi 2009.
Tabel 3.3.4. Rekapitulasi Pendanaan Kegiatan Sanitasi 2010.
Dari tabel diatas maka kita dapat mengetahui perkembangan
pembiayaan sanitasi di Kabupaten Aceh Barat dari tahun 2007-2010.
Pada tahun 2007 Dana Sanitasi yang terdapat pada tiga SKPD
berjumlah Rp 9.439.169.958,- yang terakomodir dalam 8 program dan
17 kegiatan. Pada tahun 2008 dana sanitasi kabupaten yang
terakomidir dalam SKPK tidak jauh berbeda pada tahun sebelumnya
yaitu sebesar Rp 9.627.953.357,-. Pada tahun 2009 terjadi
peningkatan sedikit terhadap dana sanitasi. Anggaran Sanitasi
Kabupaten Aceh Barat Rp 10.013.071.491,- yang terdistribusikan
dalam 7 Program dan 10 Kegiatan. Artinya terjadi peningkatan
sebanyak 1%. Pada tahun 2010, Anggaran Sanitasi terjadi peningkatan
sebesar Rp100.130.715,- di mana total dana sanitasi berkembang
menjadi Rp 10.113.202.206.-
3.1.2.3. Besaran Realisasi Dan Potensi Pendapatan Layanan
SanitasiDalam dokumen laporan realisasi DPKKD Kabupaten Aceh Barat,
tercatat hanya 1 jenis retribusi yang berkaitan dengan layanan
sanitasi yaitu Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Data
mengenai tingkat realisasi dari jenis retribusi ini disajikan dalam
tabel berikut ini :Tabel 3.4Target dan Realisasi Retribusi
Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Aceh Barat
Dari tabel diatas terlihat bahwa retribusi Pelayanan
Persampahan/ Kebersihan mempunyai tingkat rasio efektivitas yang
cukup baik. Tingkat realisasi dari retribusi ini pada tahun 2006
sebesar 128,00%. Pada tahun 2006 tingkat penerimaan retribusi
mencapai Rp 40.000.000,- dari target yang hanya Rp 31.250.000,-.
Tingkat pencapaian yang kurang efektif terjadi pada tahun 2007
dengan target yang diinginkan adalah Rp 62.000.000,- namun
pencapainnya hanya mampu menyentuh angka Rp 45.236.000,- saja
sehingga angka rasio efektivitas hanya 72,96%. Pada tahun 2008
rasio efektivitasnya mencapai 108,33% dan tahun 2009 sebesar
110,35%. Dari dua tahun tersebut menunjukkan bahwa angka realisasi
diatas angka target retribusi yang telah direncanakan. Dengan
pencapaian yang cukup efektif tersebut, maka retribusi ini dapat
lebih dioptimalkan untuk menunjang tingkat Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Aceh Barat di masa yang akan datang.
3.1.3. KOMUNIKASIDinas teknis yang terlibat dalam kegiatan
sanitasi memiliki anggaran untuk melakukan kegiatan komunikasi
(termasuk di dalamnya membuat materi komunikasi yang biasanya
berbentuk buletin, leaflet, spanduk maupun spot di radio). Untuk
produksi materi komukasi, SKPD/dinas membuat sendiri dan juga bisa
bekerja sama dengan bagian komunikasi dan informatika, seperti
halnya Kantor Pengendali Dampak Lingkungan, yang akan
mempublikasikan tentang lingkungan hidup dan pengelolaan sampah
melalui pembuatan film dokumenter.
1. Isu yang diangkat oleh SKPD/dinas tergantung dari tupoksi
masing-masing. Misalnya saja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat,
dalam buletinnya secara berkala menerbikan Epidemonologi yang
berisikan tentang penyakit-penyakit menular yang yang diakibatkan
rendahnya kualitas sanitasi lingkungan yang ada. 2. Tiap SKPD/dinas
cukup dekat dengan media massa lokal dalam menjaga hubungan
mempromosikan kegiatan dinas terkait.
Kabupaten Aceh Barat terdapat beberapa media lokal diantaranya
Harian Serambi Indonesia, Seuramo Aceh, Pro Haba, Rakyat Aceh,
Kompas, Haba Rakyat.Hasil survey EHRA menemukan bahwa sebagian
besar masyarakat (terutama ibu-ibu) menyatakan tidak pernah membaca
informasi tentang sanitasi yang ditempelkan di papan pengumuman di
kelurahan / desa / Gampong. Untuk detainya dapat dilihat pada tabel
berikut ini:Tabel 3.5
Jumlah Pembaca Mengenai SanitasiNo PembacaFrekuensiPersen
1.Hanya satu kali17210.7
2.Antara satu hingga tiga kali20412.7
3.Seringkali573.6
4.Tidak Pernah117773.0
Total1610100.0
Sumber : Survey EHRA, 2010Untuk frekuansi membaca pengumuman di
papan pengumuman sangat kecil hanya 12,7%, hanya satu kali 10,7%
dan seringkali hanya 3,6%.Selebihnya tidak pernah membaca
pengumuman sebanyak 73%.
Untuk pertanyaan yang ditanyakan dari siapa Ibu mendapatkan
informasi tentang masalah sanitasi (sampah, air limbah, drainase
dan air bersih)?, hasil rekapitulasi perhitungannnya dapat dilihat
pada tabel berikut:Tabel 3.6Informasi Mengenai Sanitasi
NoSumber InformasiFrekuensiPersen
1.Kepala Lingkungan1157.2
2.Kepala Lorong50431.4
3.Lurah / Kepala Desa atau Stafnya39724.8
4.Kader Posyandu /Jumantik / Karang Taruna805.0
5.Sanitarian Puskesmas493.1
6.Lainnya (sebutkan)1267.9
7.Tidak Tahu33720.7
Total1610100.0
Sumber : Survey EHRA, 2010Tabel di atas menerangkan tentang
responden mendapatkan informasi tentang masalah sanitasi (sampah,
air limbah, drainase dan air bersih) yaitu: sebanyak 31,4% mendapat
informasi dari Kepala Lorong, dari Lurah sebanyak 24,8% dan Kepala
Lingkungan 7,2%.
Untuk jenis pertemuan yang sering diikuti, dijaring dari
kuisioner dengan pertanyaan sebagai berikut pertemuan apa yang
paling sering ibu ikuti di RT/ RW/Kelurahan/Gampong tempat tinggal
Ibu?.Tabel 3.7
Petermuan yang sering di Ikuti di
LingkungannyaNoPetermuanFrekuensiPersen
1.Arisan37423.3
2.Pengajian104765.3
3.Rapat RT4.2
4.Penyuluhan Kesehatan664.1
5.Lainnya (sebutkan)6.4
6.Tidak pernah1136.6
Total1610100.0
Sumber : Survey EHRA, 2010
Data table diatas menerangkan tentang Pertemuan apa yang paling
sering ibu ikuti di RT / RW / Kelurahan / Gampong tempat tinggal
Ibu. Sebanyak 65,3% pertemuan dilakukan dalam bentuk kegiatan
pengajian, sebanyak 23,3% dalam bentuk kegiatan Arisan dan hanya
4,1% dalam bentuk kegiatan penyuluhan.Tabel 3.8
Penyuluhan atau sosialisasi yang pernah diikuti ibu ibuNoJenis
PenyuluhanFrekuensiPersen
1.Masalah sampah dan kebersihan lingkungan18911.8
2.Air limbah dan jamban keluarga664.1
3.Saluran air kotor (drainase)181.1
4.Air Bersih865.4
5.Lainnya (sebutkan)372.3
6.Tidak Tahu121075.3
Total1610100.0
Sumber : Survey EHRA, 2010
Tabel diatas mencerminkan tentang persoalan atau topik yang
dibicarakan, persoalan sampah dan kebersihan lingkungan sebanyak
11,8%, Air Bersih 5,4% dan Air Limbah dan Jamban Keluarga
4,1%.3.1.4. KETERLIBATAN PELAKU BISNISAdanya perubahan paradigma
terhadap cara pandang pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Barat,
paradigma itu adalah bagaimana sampah merupakan barang yang tidak
berguna, kini menjadi potensi yang bisa dikelola dan memiliki nilai
ekonomis dan bermanfaat. Peran swasta atau individu dan kelompok
yang melihat bahwa sampah adalah sesuatu hal yang membawa hasil
secara ekonomis. Mereka mengumpulkan dari berbagai jenis sampah
seperti, besi, plastik, karton, kertas, botol, kaca, alma, kuningan
dan lain-lain. Beberapa pengusaha Penampung (Pengepul) dan
Pengusaha Produksi Daur Ulang Barang Bekas yang tersebar di dalam
Wilayah Kabupaten Aceh Barat adalah sebagai berikut :
1.Nama
: SupriadiBerdiri
: 1980Alamat
: MeureboTelp
: 0813600257512Jumlah Karyawan: Karyawan Tetap Laki=7 Org,
Perempuan =2 Org
Karyawan Tdk Tetap Perempuan = 1 OrgTabel 3.9
Jenis dan volume rongsokan yang ditampungNo.JenisJumlah/BlnHarga
Beli
(Rp)Harga Jual
(Rp)
1.Besi30 Ton2.7003.300
2.Plastik6 Ton1.5002.500
3.Atom Oli12 Ton2.0004.000
4.Kertas10 Ton1.5002.300
5.Karton25 Ton1.1001.550
6.Botol Kaca100 Karung600800
Sumber : Survey EHRA, 2010
Dijual pada CV. Kusuma Jaya Medan dengan Alamat Jl. Binjai Km
7,6 No.75 Telp.8451258, 8451636 Medan-Sumatea Utara.
Kendala yang dihadapi saat ini adalah :
Harga yang tidak stabil.
Mahalnya jasa angkut dan biaya-biaya siluman (pungli).
2. Nama
: CV.Lestari IndahBerdiri
: 1992Alamat
: Kuta Padang MeulabohTelp
: 085260158942Jumlah Karyawan: Karyawan Tetap Laki= 5 Org,
Perempuan = 3 OrgTabel 3.10Jenis dan volume rongsokan yang
ditampung
No.JenisJumlah/BlnHarga Beli
(Rp)Harga Jual
(Rp)
1.Besi15 Ton2.3002.700
2.Plastik2 Ton1.3002.000
3.Atom Oli2 Ton1.6002.500
4.Kertas8 10 Ton9501.650
5.Karton2 Ton1.2001.750
Sumber : Survey EHRA, 2010Dijual ke PT. Alam Jaya dengan alamat
Jl. Belawan Km.8,5 Medan.
Kendala yang dihadapi saat ini adalah :
Harga yang tidak stabil.
Mahalnya jasa angkut dan biaya-biaya siluman (pungli).Secara
umum sektor swasta yang sudah berpartisipasi adalah mereka yang
memandang keberadaan sampah merupakan peluang usaha. Adapun
permasalahan berkenaan dengan patisipasi swasta dan masyarakat
dalam Sub Sektor Persampahan di Kabupaten Aceh Barat adalah belum
adanya kerangka hukum yang jelas terkait dengan peran Sektor swasta
dan Lembaga Non Pemerintah.
Dengan demikian kondisi yang diharapkan atas partisipasi swasta
dan masyarakat ini adalah:
Semua timbulan sampah dapat disalurkan dan dimanfaatkan secara
optimal.
Unsur Pemerintah Kabupaten lebih banyak berperan sebagai
regulator. Kalau ada peran sebagai operator lebih banyak pada
aktivitas yang memang merupakan kewajiban sektor publik. Bahkan
aktivitas inipun sedapat mungkin disubkontrakkan kepada sektor
swasta sehingga pihak Pemerintah Kabupaten cukup menetapkan Standar
Pelayanan Minimum (SPM) yang harus dipenuhi oleh subkontraktor
tersebut.
Beberapa jenis pekerjaan yang sebaiknya di subkontrakkan antara
lain : (1). Penanganan kebersihan area publik (jalan umum, taman
kabupaten, dll), (2). Pengangkutan sampah dari TPS/transfer
depo/kontainer ke TPA.
Sedangkan Partisipasi Sektor Swasta dan Lembaga Non Pemerintah
dalam Sub Sektor Air Limbah Domestik Sampai saat ini belum ada
pihak swasta yang terlibat langsung dalam pengelolaan air limbah
domestik di Kabupaten Aceh Barat baik berupa sub-kontrak maupun
dalam bentuk kerjasama yang lainnya.Permasalahan yang timbul antara
lain : Kurang tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi
di bidang air limbah permukiman, karena rendahnya tingkat pemulihan
biaya investasi. Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan dari
sektor swasta dan yang melibatkan masyarakat melalui community
development.Kondisi yang diharapkan dalam peningkatan partisipasi
sektor swasta dan lembaga non pemerintah dalam sub sektor air
limbah domestik adalah dengan mengidentifikasi segmen-segmen
aktivitas tertentu yang memiliki karakteristik sebagai berikut
:
Memberikan peluang terjadinya transaksi komersial (memberikan
laba)
Memberikan prospek berkembangnya volume bisnis
Meminimalisasi biaya operasional
Menghasilkan manfaat non finansial, baik kepada masyarakat atau
kepada pengusaha swasta
Memanfaatkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau
corporate social responsibility (CSR).
Beberapa potensi kegiatan yang diharapkan bisa dikembangkan
melalui partisipasi pihak swasta dan masyarakat antara lain adalah
:
Masyarakat sebagai penghasil air limbah rumah tangga diharapkan
mampu berperan dalam pengolahan air limbah rumah tangga. Hasil
pengolahan lumpur tinja dapat bernilai ekonomi jika diolah dengan
baik yaitu dapat sebagai pupuk tanaman dan campuran bahan pelengkap
bangunan seperti bataco.
Khusus untuk grey water jika diolah dengan baik dapat digunakan
untuk mengairi sawah atau kebutuhan hidup sehari-hari.
Dengan memperluas pasar sanitasi on-site.
3.1.5. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, ASPEK JENDER DAN KEMISKINAN
Masyarakat yang merupakan komponen dalam suatu komunitas dan
mempunyai posisi penting dalam pengelolaan sanitasi. Namun sejauh
ini partisipasi mereka belum mendapat perhatian yang proporsional
dari pihak pemerintah. Oleh karena itu perlu disusun suatu studi
penilaian mengenai partisipasi masyarakat dan peran jender dalam
pengelolaan sanitasi, baik dalam skala kabupaten maupun dalam skala
nasional. Studi ini melibatkan masyarakat sebagai subyek secara
langsung dan partisipatif akan sangat berguna dalam menyusun
strategi pembangunan sistem sanitasi. Untuk mendapatkan sebuah
penilaian yang kredibel dibutuhkan data dan informasi yang valid
dan kredibel pula. Untuk itu diperlukan serangkaian survey dan
observasi langsung yang terencana dan komprehensif terhadap kondisi
partisipasi masyarakat dan jender dalam penanganan sistem sanitasi
dalam skala kabupaten beserta prospek pengembangannya di masa
depan. Masyarakat diharapkan mampu mengenali permasalahan terkait
dengan sanitasi rumah tinggal dan lingkungan mereka, merencanakan
kegiatan, melaksanakan melalui kerjasama dengan berbagai pihak,
serta melakukan evaluasi dan pengembangan kegiatan program secara
mandiri.
Sementara itu pelaksanaan program sanitasi juga diharapkan dapat
secara partisipatif, tanpa harus menunggu perintah dari pemerintah.
Untuk memampukan masyarakat agar memiliki kemampuan seperti di
atas, penilaian tentang kondisi sanitasi masyarakat dilakukan
dengan menggunakan pendekatan partisipatif yang mengadopsi
Methodology for Participatory Assessment (MPA). MPA merupakan
metodologi yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam
berpartisipasi yang dikembangkan dari metodologi partisipatif yang
sudah ada sebelumnya Participatory Rural Assessment (PRA) yang
dapat digunakan untuk tujuan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
program, termasuk di dalamnya program air bersih dan sanitasi, di
tingkat komunitas. MPA terbukti sangat bermanfaat untuk pembangunan
di berbagai sektor, yang mengaitkan keberlanjutan pelayanan program
dengan kegiatan peka jender, berpihak pada kaum miskin, pendekatan
tanggap kebutuhan (Demand Responsive Approach = DRA), menyatakan
pola asosiasi antara pelayanan yang baik bisa dimanfaatkan dan
berkelanjutan, hingga munculnya berbagai institusi dan pengambil
kebijakan mendukung pendekatan ini. Studi tentang Partisipasi
Masyarakat dan Jender (PMJ) dilakukan dengan tujuan:
a. Terkumpulnya informasi sanitasi secara kuantitatif-sistematis
dengan menggunakan alat alat partisipatori, untuk menilai
kesinambungan dan ketanggapan terhadap kebutuhan;
b. Teridentifikasinya pengalaman masyarakat dalam
kegiatan/proyek perbaikan sanitasi, baik yang dilakukan secara
swadaya atau gotong royong maupun bantuan dari instansi lain;c.
Teridentifikasinya kebutuhan dan kesanggupan masyarakat untuk
berkontribusi dalam perbaikan sanitasi;d. Teridentifikasinya peran
perempuan pada tahap perencanaan pembangunan sarana sanitasi dan
beberapa perubahan tugas antara perempuan dan laki-laki;e.
Teridentifikasi keberadaan, manfaat, peranan dan hubungan berbagai
lembaga yang ada di kelurahan. Sementara itu, hasil yang diharapkan
dari studi PMJ adalah:
Peningkatan kesadaran masyarakat, tokoh masyarakat, dan
pemerintah kabupaten baik laki-laki dan perempuan mengenai kondisi
dan seriusnya masalah sanitasi dan kebersihan; Munculnya kebutuhan
masyarakat laki-laki dan perempuan disertai dengan kemauan untuk
berkontribusi dalam pelaksanaan program sanitasi;
Teridentifikasinya daerah setingkat Kelurahan yang berpotensi untuk
pelaksanaan program program sanitasi berbasis masyarakat secara
berkelanjutan. Dari kegiatan Observasi & Survei PMJ di
kelurahan-kelurahan yang termasuk area beresiko tinggi dengan
melibatkan masyarakat secara langsung.
3.1.6. ASPEK MONITORING DAN EVALUASIUntuk menjamin
penyelenggaraan pembangunan yang demokratis, transparan, akuntabel,
efisien dan efektif di bidang pembangunan sanitasi, diperlukan
adanya tahapan pemantauan dan evaluasi perencanaan pembangunan
sanitasi. Maksud dari kegiatan pemantauan dan evaluasi adalah untuk
mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan,
mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan
akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Sedangkan
tujuan yang diharapkan dari kegiatan pemantauan dan evaluasi ini
adalah untuk dapat menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan
sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta
berhasil guna dan berdaya guna yang manfaatnya dapat langsung
dirasakan oleh masyrakat dan standar pelayanan minimum yang ada
sudah dilaksanakan dengan efektif. Pemantauan dan evaluasi ini
dilakukan secara efisien dan terfokus. Instrumen dan mekanisme yang
digunakan harus berdasarkan sistem yang telah ada untuk mempermudah
akses informasi dan memperkecil biaya. Kegiatan pemantauan dan
evaluasi selanjutnya dilakukan pelaporan, agar lebih mudah bagi
otoritas yang bertanggung-jawab untuk mengumpulkan informasi yang
handal mengenai kebutuhan akan peningkatan kapasitas yang lebih
akurat. 3.2 ASPEK TEKNIS DAN PHBS
Dalam upaya mencapai visi dan melaksanakan misi yang telah
ditetapkan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, perlu dirumuskan
strategi pelaksanaan pembangunan. Perumusan strategi tersebut harus
didasarkan pada kondisi strategis internal dan lingkungan strategis
eksternal. Ditinjau dari kondisi strategis internal, strategi
pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan potensi dan kelemahan
yang dimiliki oleh Kabupaten Aceh Barat, yang meliputi kondisi
geografi, sosial budaya, sumberdaya alam, tata ruang dan, prasarana
dan sarana, industri, perdagangan, keuangan. Untuk mewujudkan
capaian target dari pembangunan sanitasi pada sub bidang air limbah
tersebut perlu di susun dalam Strategi Teknis, diantaranya :
a) Memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana sanitasi.
b) Menentukan spesifikasi teknis minimum prasarana dan sarana
dasar sanitasi.
c) Mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
d) Memperbaiki kemampuan daya dukung lingkungan.
e) Menentukan standar baku mutu lingkungan permukiman yang
sehat.
f) Mendorong terlaksananya operasi dan pemeliharaan prasarana
dan sarana dasar sanitasi.3.2.1 SUB SEKTOR AIR LIMBAHInstansi
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang menangani masalah Limbah Cair
adalah, Kantor Pengendali Dampak Lingkungan (KAPEDAL) dan Dinas
Kesehatan Kabupaten Aceh Barat. Pada umumnya masyarakat di wilayah
Kabupaten Aceh Barat menggunakan dua sistem yaitu sistem terpisah
dan sistem gabungan. Sistem terpisah yaitu terjadinya pemisahan
antara penyaluran air limbah dan air hujan. Air limbah dialirkan ke
dalam SPAL yang berbentuk septic tank. Air hujan umumnya disalurkan
melalui saluran drainase kabupaten. Sistem gabungan yaitu semua air
limbah tersebut masuk ke dalam satu wadah (septic tank). Pemerintah
Kabupaten telah melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang
berhubungan dengan pengelolaan limbah ini. Dari data Kantor
Pengendalian Dampak Lingkungan bahwa Kabupaten Aceh Barat telah
memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) sebanyak 1 unit,
tetapi IPLT ini sudah tidak berfungsi secara maksimal lagi setelah
dilanda oleh tsunami pada tahun 2004 yang lalu. Upaya rehabilitasi
sudah dilakukan, tetapi belum dapat memberikan hasil pengolahan
secara optimal, sehingga direncanakan akan dilakukan pemindahan dan
pembangunan kembali (pembangunan baru) unit IPLT ini. Pemerintah
pun telah memiliki satu (1) unit mobil penyedot dan pengangkut
tinja. Volume lumpur tinja yang dibuang ke ILPT ini berkisar 3
m3/hari. Masyarakat mempunyai perannya masing-masing sesuai dengan
tingkat kesadaran akan kesehatan lingkungan dan kemampuan
finansialnya masing-masing. Masyarakat yang telah mampu, umumnya
telah memiliki fasilitas penanganan limbah cair dengan baik. Namun
masyarakat yang belum memiliki kemampuan finansial, penyediaan
sarana ini menjadi sulit bagi mereka. Sehingga dapat kita katakan
dengan kondisi masyarakat dengan berbagai latar belakang yang
dimilikinya, penanganan limbah ini belum maksimal. Hal yang
dipelajari EHRA adalah tempat pembuangan isi tangki septik. Pada
umumnya mereka yang menggunakan truk sedot tinja tidak ditanya
tentang tempat pembuangan tinja dengan asumsi bahwa mereka sulit
mengetahui ke mana truk itu pergi dan membuang/mengolah tinja hasil
sedotannya.Tetapi ada juga sebagian dari responden yang menyatakan
sekitar 46% melaporkan isi tangki septik ke sungai/kali/parit/got,
tidak dapat diidentifikasikan dalam studi ini apakah yang dimaksud
tersebut adalah truk sedot tinja yang membuang isi septic tank ke
sungai/kali/parit/got atau bukan. Sisanya sekitar 54% temuan lain
juga mengkhawatirkan, ketika responden menjawab tidak tahu.Untuk
penangganan air limbah ini ada beberapa permasalahan yang dijumpai,
diantaranya adalah :1. Masih ada pandangan dari masyarakat yang
beranggapan bahwa pengelolaan limbah ini tidak begitu mendesak atau
tidak menjadi focus utama bagi mereka. Masyarakat masih menggunakan
cara yang tidak sehat yaitu dengan memanfaatkan badan sungai atau
saluran drainase untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana
pengelolaan limbah cair ini.
2. Untuk wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang
tinggi dan juga ketersediaan lahan yang tidak begitu luas bagi
penyediaan SPAL, tentunya sistem SPAL berskala rumah tangga lebih
sulit diterapkan karena keterbatasan lahan yang dimiliki. Hal ini
tentunya harus menjadi perhatian kita semuanya. Target pengelolaan
air limbah diarahkan melalui upaya-upaya intensif baik yang
dilakukan oleh Pemerintah maupun peningkatan kesadaran masyarakat
mengenai pentingnya kondisi sanitasi lingkungan yang baik, dalam
hal ini perlu dilanjutkan terus dengan memperhatikan kegiatan
penyuluhan secara intensif serta menggunakan cara yang sesuai
dengan lingkungan setempat. Tabel 3.11Rencana Pelayanan Air Limbah
Kabupaten Aceh BaratNoKecamatanTarget Pelayanan Air Buangan
(m3)
20092010201120122013
1Kaway XVI1441014958155281611916732
2Johan Pahlawan5708159254615096385166281
3Meureubo2916030270314233261933860
4Samatiga2592926916279412900430108
TOTAL126580131398136401141593146981
Sumber : RPIJM Kabupaten Aceh Barat, 2009Strategi peningkatan
pengelolaan air limbah di Aceh Barat juga ikut mengacu pada
target-target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
yaitu:
3.2.1.1. Limbah MedisSelain penanganan dari komponen sanitasi
yang tersebut diatas, keberadaan komponen sanitasi lainnya seperti
limbah rumah sakit baik berupa limbah gas, cair dan padat juga
sudah menjadi perhatian pemerintah kabupaten Aceh Barat dan
penanganannya dilakukan oleh setiap pelaku masyarakat dalam
pengawasan Kantor Pengendali Dampak Lingkungan (KAPEDAL) dan Dinas
Kesehatan Kabupaten Aceh Barat.
Menurut Depkes Republik Indonesia berbagai jenis buangan yang
dihasilkan rumah sakit dan unit-unit pelayanan kesehatan yang mana
dapat membahayakan dan menimbulkan gangguan kesehataan bagi
pengunjung, masyarakat terutama petugas yang menanganinya disebut
sebagai limbah klinis. Limbah klinis berasal dari pelayanan medis,
perawatan, gigi, veterinary, farmasi atau yang sejenisnya serta
limbah yang dihasilkan rumah sakit pada saat dilakukan perawatan,
pengobatan atau penelitian. Berdasarkan potensi bahaya yang
ditimbulkannya limbah klinis dapat digolongkan dalam limbah benda
tajam, infeksius, jaringan tubuh, citotoksik, farmasi, kimia, radio
aktif dan limbah plastik
a. Limbah Benda Tajam Limbah benda tajam adalah obyek atau alat
yang memiliki sudut tajam, sisi, ujung atau bagian menonjol yang
dapat memotong atau menusuk kulit. Misalnya : jarum hipodermik,
perlengkapan intervena, pipet pasteur, pecahan gelas, pisau bedah.
Selain itu meliputi benda-benda tajam yang terbuang yang mungkin
terkontaminasi oleh darah, cairan tubuh, bahan mikrobiologi, bahan
beracun atau radio aktif
b. Limbah Infeksius Limbah infeksius meliputi limbah yang
berkaitan dengan pasien yang memerlukan isolasi penyakit menular
serta limbah laboratorium yang berkaitan dengan pemeriksaan
mikrobiologi dari poliklinik, ruang perawatan dan ruang isolasi
penyakit menular. Yang termasuk limbah jenis ini antara lain :
sampah mikrobiologis, produk sarah manusia, benda tajam, bangkai
binatang terkontaminasi, bagian tubuh, sprei, limbah raung isolasi,
limbah pembedahan, limbah unit dialisis dan peralatan
terkontaminasi ( medical waste ).
c. Limbah Jaringan Tubuh Limbah jaringan tubuh meliputi jaringan
tubuh, organ, anggota badan, placenta, darah dan cairan tubuh lain
yang dibuang saat pembedahan dan autopsi. Limbah jaringan tubuh
tidak memerlukan pengesahan penguburan dan hendaknya dikemas
khusus, diberi label dan dibuang ke incinerator.
d. Limbah Citotoksik Limbah citotoksik adalah bahan yang
terkontaminasi atau mungkin terkontaminasi dengan obat citotoksik
selama peracikan, pengangkutan atau tindakan terapi citotoksik.
Limbah yang terdapat limbah citotoksik didalamnya harus dibakar
dalam incinerator dengan suhu diatas 1.000C.
e. Limbah Farmasi Limbah farmasi berasal dari : obat-obatan
kadaluwarsa, obat-obatan yang terbuang karena batch tidak memenuhi
spesifikasi atau telah terkontaminasi, obat-obatan yang terbuang
atau dikembalikan oleh pasien, obat-obatan yang sudah tidak dipakai
lagi karena tidak diperlukan dan limbah hasil produksi
obat-obatan.
f. Limbah Kimia Limbah kimia dihasilkan dari penggunaan kimia
dalam tindakan medis, vetenary, laboratorium, proses sterilisasi
dan riset. Limbah kimia juga meliputi limbah farmasi dan limbah
citotoksik.
g. Limbah Radio Aktif Limbah radioaktif adalah bahan yang
terkontaminasi dengan radio isotop yang berasal dari penggunaan
medis atau riset radionucleida. Asal limbah ini antara lain dari
tindakan kedokteran nuklir, radioimmunoassay dan bakteriologis yang
daapt berupa padat, cair dan gas.
h. Limbah Plastik Limbah plastik adalah bahan plastik yang
dibuang oleh klinik, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan
lain seperti barang-barang dissposable yang terbuat dari plastik
dan juga pelapis peralatan dan perlengkapan medis.
Pengelolaan sampah medis akan memiliki penerapan pelaksanaan
yang berbeda-beda antar fasilitas-fasilitas kesehatan, yang umumnya
terdiri dari penimbulan, penampungan, pengangkutan, pengolahan dan
pembuangan.
a. Penimbulan (Pemisahan Dan Pengurangan ) Proses pemilahan dan
reduksi sampah hendaknya merupakan proses yang kontinue yang
pelaksanaannya harus mempertimbangkan: kelancaran penanganan dan
penampungan sampah, pengurangan volume dengan perlakuan pemisahan
limbah B3 dan non B3 serta menghindari penggunaan bahan kimia B3,
pengemasan dan pemberian label yang jelas dari berbagai jenis
sampah untuk efisiensi biaya, petugas dan pembuangan.
b. Penampungan Penampungan sampah ini wadah yang memiliki sifat
kuat, tidak mudah bocor atau berlumut, terhindar dari sobek atau
pecah, mempunyai tutup dan tidak overload. Penampungan dalam
pengelolaan sampah medis dilakukan perlakuan standarisasi kantong
dan kontainer seperti dengan menggunakan kantong yang bermacam
warna seperti telah ditetapkan dalam Permenkes RI no.
986/Men.Kes/Per/1992 dimana kantong berwarna kuning dengan lambang
biohazard untuk sampah infeksius, kantong berwarna ungu dengan
simbol citotoksik untuk limbah citotoksik, kantong berwarna merah
dengan simbol radioaktif untuk limbah radioaktif dan kantong
berwarna hitam dengan tulisan domestik.
c. Pengangkutan Pengangkutan dibedakan menjadi dua yaitu
pengangkutan intenal dan eksternal. Pengangkutan internal berawal
dari titik penampungan awal ke tempat pembuangan atau ke
incinerator (pengolahan on-site). Dalam pengangkutan internal
biasanya digunakan kereta dorong sebagai yang sudah diberi label,
dan dibersihkan secara berkala serta petugas pelaksana dilengkapi
dengan alat proteksi dan pakaian kerja khusus.
Pengangkutan eksternal yaitu pengangkutan sampah medis ketempat
pembuangan di luar (off-site). Pengangkutan eksternal memerlukan
prosedur pelaksanaan yang tepat dan harus dipatuhi petugas yang
terlibat. Prosedur tersebut termasuk memenuhi peraturan angkutan
lokal. Sampah medis diangkut dalam kontainer khusus, harus kuat dan
tidak bocor.
d. Pengolahan dan Pembuangan Metoda yang digunakan untuk
mengolah dan membuang sampah medis tergantung pada faktor-faktor
khusus yang sesuai dengan institusi yang berkaitan dengan peraturan
yang berlaku dan aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap
masyarakat.
A. Kebijaksanaan dan Strategi Penanganan Air Limbah Domestik:a)
Peningkatan pembangunan, pengelolaan prasarana dan sarana sanitasi,
untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan menjaga
kelestarian lingkungan;b) Penyelenggaraan pembangunan prasarana dan
sarana sanitasi yang terjangkau oleh masyarakat luas sampai kepada
yang berpenghasilan rendah;c) Pengembangan rekayasa teknis untuk
mendapatkan teknologi tepat guna yang sederhana;d) Penyelenggaraan
pembangunan yang berwawasan Iingkungan dan berkelanjutan;e)
Penetapan dan penerapan pemberlakuan harus memenuhi baku mutu
lingkungan di kawasan perumahan dan pemukiman;f) Peningkatan peran
serta swasta dan masyarakat;g) Pengembangan sistem pendanaan;h)
Pemantapan kelembagaan;i) Peningkatan pemanfaatan, operasi dan
pemeliharaan prasarana dan sarana sanitasi yang telah dibangun;j)
Penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi yang
terpadu dengan program/sektor lain;k) Peningkatan kemandirian
masyarakat dalam penyediaan dan penye!enggaraan pembangunan
prasarana dan sarana sanitasi;l) Menyiapkan rencana pengelolaan
secara terpadu sebelum pelaksanaan.B.Strategi
Finansial/Pendanaan:a) Menciptakan iklim pendanaan yang
memungkinkan dan menarik dunia usaha untuk ikut membiayai
penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana dasar;b) Menggali
sumber dana masyarakat untuk ikut membiayai dan pengelolaan
prasarana dan sarana dasar sanitasi;c) Menyempurnakan mekanisme
sistem bantuan keuangan untuk penyediaan prasarana dan sarana dasar
sanitasi.C.Strategi Kelembagaan/Peraturan Perundang-undangan:a)
Meningkatkan fungsi kelembagaan yang sudah ada;b) Mendorong
terbentuknya lembaga pengelola sarana dan prasarana sanitasi;c)
Mendorong pelaksanaan perundang-undangan;d) Melengkapi peraturan
dan perundangan yang ada;e) Meningkatkan kemampuan sumber daya
manusia;f) Meningkatkan jumlah tenaga ahli sanitasi.D.Strategi
Pencapaian Sasaran Sub Program Air Limbah;a) Mengembangkan
teknologi sanitasi dasar tepat guna yang terjangkau oleh masyarakat
berpenghasilan rendah;b) Mengembangkan sistem pengelolaan air
Iimbah terpusat terutama di kawasan potensial, serta mengembangkan
sistem perpipaan air limbah sederhana bagi kawasan kumuh dan
padat;c) Mengembangkan dan memantapkan kelembagaan pengelolaan air
limbah melalui pembentukan unit pengelola air limbah, dinas atau
perusahaan daerah serta mendorong kemitraan dengan dunia usaha dan
masyarakat;d) Mengembangkan percontohan sarana pengelolaan air
limbah pedesaan serta memasyarakatkan pembuatan sarana sanitasi
sederhana;e) Menentukan tolak ukur mutu lingkungan air di dalam
kawasan perumahan dan pemukiman;f) Mengembangkan sistem pendanaan
subsidi silang, sistem bantuan keuangan dan peran serta dunia
usaha;g) Mempercepat terwujudnya peraturan dan perundang-undangan
yang menyangkut pengelolaan air limbah.E.Strategi Promosi:a)
Melaksanakan apresiasi maupun pelatihan untuk meningkatkan
pengelola sarana dan prasarana sanitasi;b) Melaksanakan training
untuk meningkatkan pengelola prasarana dan sarana air limbah;c)
Melaksanakan pelatihan teknis;d) Melaksanakan kegiatan penyuluhan
untuk meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam
rangka mencapai hasil pengelolaan yang optimal;e) Meningkatkan
peran pemerintah daerah dalam penyediaan dan pengelolaan prasarana
dan sarana sanitasi;f) Meningkatkan kesadaran dan kemandirian
masyarakat akan kesehatan Iingkungan permukiman;g) Meningkatkan
kemandirian masyarakat dalam pengadaan prasarana dan sarana
sanitasi;Pembangunan prasarana dan sarana air Iimbah harus
memperhatikan dampak samping yang mungkin timbul akibat penyebaran
wabah melalui pencemaran dan bidang resapan dan konstruksinya harus
benar-benar diperhatikan agar tidak mencemari air tanah.3.2.2 SUB
SEKTOR PERSAMPAHANA. SUMBER-SUMBER SAMPAH KABUPATEN ACEH
BARATSumber-sumber sampah di Kabupaten Aceh Barat antara lain
berasal dari :
1. Sampah Permukiman Sampah ini berasal dari rumah tangga.
Sampah ini berasal dari aktivitas dapur, sampah pohon di halaman
maupun kegiatan rumah tangga lain;2. Sampah Pasar Sampah ini
berasal dari kegiatan pasar, yang kebanyakan merupakan sisa
sayur-mayur dan buah-buahan;3. Sampah Hotel dan Penginapan Sampah
ini berasal dari semua kegiatan hotel atau penginapan. Sampah yang
dihasilkan biasanya berupa sampah kertas, makanan. sampah dapur dan
lain-lain;4. Sampah Rumah Sakit Sampah yang berasal dari aktivitas
rumah sakit baik termasuk sampah yang berasal dari kegiatan
laboratorium. Biasanya sampah yang dibuang di TPA adalah sampah
jenis non B3;5. Sampah Jalan Sampah yang berasal dari pejalan kaki,
pengendara kendaraan maupun berasal dari pengguna jalan yang lain.
Sampah jalan ditangani oleh penyapu jalan baik dalam pengumpulan
maupun pengangkutan;6. Sampah Perbengkelan Sampah ini berasal dari
kegiatan usaha perbengkelan yang berada di Kabupaten Aceh Barat.
Sampah ini dapat berupa limbah cair seperti oli dan juga limbah
padat seperti berbagai macam sisa onderdil kendaraan;7. Sampah
Perkantoran Jumlah sarana perkantoran yang ada di kabupaten
memberikan kontribusi sampah yang umumnya berwujud kertas;8. Sampah
Sarana Pendidikan Jenis sampah dari sarana pendidikan terdiri dari
berbagai macam jenis sampah antara lain plastik, organik, kertas
dan lain-lain.B. SARANA PENGOLAHANSaat ini pelayanan persampahan
secara terpusat masih mencakup sebagian kecil daerah terbangun
kabupaten, terutama di lokasi pertokoan/jalan utama kabupaten Aceh
Barat dan di jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan pengangkut
sampah. Pengelolaan persampahan individual memerlukan peralatan
untuk pewadahan sampah dan pemusnahan sampah. Pada kondisi
eksisting 38,7% penduduk melakukan sendiri pewadahan dan
pengelolaannya, Sebagaimana disebutkan diatas, pewadahan dilakukan
pada kantong-kantong plastic dan dibuang dihalaman atau dikubur di
lubang sampah. Menurut data dari Kantor Pengendali Dampak
Lingkungan Kabupaten Aceh Barat, prioritas pelayanan sampah saat
ini adalah pertokoan, perkantoran, pasar dan pelabuhan dengan
tingkat pelayanan mencapai 46%, sedangkan data yang diperoleh dari
hasil survey EHRA ditemukan bahwa pelayanan baru mencapai 21,4%.
ditinjau dari jumlah penduduk yang dilayani dan jumlah penduduk
total kecamatan pelayanan terpusat di Kabupaten Meulaboh dan
sekitarnya.a. Berikut ini 4 kunci strategi didalam menajemen
pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Barat: Mengurangi jumlah
sampah yang di kirim ke tempat pembungan akhir sampah dengan cara
sosialisasi peningkatkan penggunaan kembali sampah plastic untuk di
kembalikan ke perusahaan dengan didaur ulang kepada masyarakat dan
perusahaan.
Yakin dapat melayani sampah-sampah dari pemukiman masyarakat dan
pertokoan/pasar
Melakukan manajemen TPA dengan tujuan perlindungan kesehatan
manusia dan lingkungan serta
Mengurangi biaya operasional pengelolaan sampah.
b. Area Pengumpulan sampah dan rata-rata sampah yang ada di
Kabupaten Aceh Barat
Tiga dari dua belas kecamatan yang terlayani dari pengumpulan
sampah yaitu : Kecamatan Meureubo, Johan Pahlawan dan Kawai XVIl
.Tabel dibawah ini menunjukkan jumlah penduduk yang terlayani
berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat.Tabel 3.12 Jumlah
Penduduk Terlayani Dalam 12 Kecamatan di Kabupaten Aceh
BaratKecamatanRata-rata PengumpulanJumlah PendudukJumlah
Terlayani
Meureubo52%19.47210.221
Johan Pahlawan76%64.03948.283
Kawai XVI3%17.880454
Samatiga0%14.177-
Woyla0%11.414-
Arongan Lambalek0%11.212-
Pante Ceuremen0%9.361-
Woyla Barat0%7.203-
Panton Reu0%5.949-
Bubon0%5.733-
Woyla Timur0%4.457-
Sungai Mas0%3.521-
Total174.41559.498
Sumber : UNDP, 2009
Total Jumlah penduduk yang terlayani berdasarkan tabel diatas
saat ini sebanyak 59.498 jiwa dengan jumlah armada truck sampah 15
unit. Jam pengumpulan sampah dilakukan pada pagi hari yaitu antar
jam 5.00 10.00 WIB dimana sampah sampah sudah ditempat kan pada
tong sampah yang telah disediakan dan diletakkan pada jalan - jalan
utama, seperti pertokokan, tempat tempat umum dan pusat kesehatan
masyarakat.
Rute Pengumpulan Sampah
Rute pengumpulan sampah dibagi dalam beberapa ruas jalan
yaitu:Tabel 3.13Rute Pengumpulan Sampah Berdasarkan Wilayah di Kab.
Aceh BaratNoRute JalanNo. Unit ArmadaKeterangan
1Jl. Sisingamangaraja - kompi lapang02 (truck Dyna)
2Jl. Cut Nyak Dhien dan sekitarnya05 (truck Dyna)
3Jl. Manek Roo
Jl. Kopri
Jl. Cut Mutia07 (truck Dyna)
4Jl. Singgah Mata I Singgah Mata II
Jl. Geureute
Jl. Syah Kuala (Suak Ribe)08 (truck Dyna)
5Jl. Imam Bonjol
Jl. Gajah Mada
Jl. Bakti Pemuda
Jl. Beringin Jaya
Jl. Swadaya10 (truck Dyna)
6Jl. Imam Bonjol
Jl. Gajah Mada
Jl. Sentosa
Jl. Purnama
11(truck Dyna)
7Makorem,
Batalyon 116,
LP Peunaga Rayeuk, Komp.Perumahan Polisi,
Perumahan Budha Tsuchi12 (truck Dyna)Kecamatan Meureubo
8Pasar Bina Usaha 13 (truck Dyna)2 Kontainer
9Jl. Nasional
Jl. Merdeka
Jl. Teuku Umar
Jl. Iskandar Muda16 (truck Dyna)
10Jl. Nasional-
Jl. Teuku Umar
Jl. Merdeka-
Jl. Sudirman-
Jl. Blang Meuria17 (truck Dyna)
11Jl. H. Daud Dariah-
Jl. Teuku Dirundeng-
Jl. Makam Pahlawan-
Jl. Abadi-
19 (truck Dyna)Wilayah Gampong Rundeng
12Komplek Perumahan Tsunami Blang Beurandang20 (truck Dyna)
13Khusus lorongL300Lr. Nangka I & II
Lr. Apel-
Lr. Kuini-
Lr. Anggur-
Sumber : KAPEDAL Kabupaten Aceh Barat, 2011
Tabel 3.14 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Persampahan di
Kab. Aceh BaratNoGolongan Wajib RetribusiTarif/Bulan
1Hotel BerbintangRp. 50.000,-
2Hotel MelatiRp. 50.000,-
3PT/CVRp. 15.000,-
4Kios/LosRp. 15.000,-
5Toko Besar/SwalayanRp. 20.000,-
6Toko Sedang/kecilRp. 15.000,-
7Rumah Tangga sedang/besarRp. 10.000,-
8Rumah Tangga kecilRp. 7. 500,-
9Warung kecil/nasiRp. 20.000,-
10Warung kopiRp. 15.000,-
11Bengkel/DosmirRp. 15.000,-
12PDAM, PLN, Bank, dan ApotikRp. 30.000,-
13RSU, PAnti dan AsramaRp. 250.000,-
14Pemotongan Hewan (per ekor)Rp. 15.000,-
Sumber : KAPEDAL Kabupaten Aceh Barat, 2011
Sudah ada instalasi pengkomposan, dan instalasi daur ulang
sampah tapi masih dalam skala kecil dan masih perlu adanya
pengembangan kedepan dengan meningkatkan kapasitasi pengolahan dan
berbasiskan masyarakat. Tabel 3.15Jumlah Timbulan dan Jumlah Sampah
Per KecamatanNOKECAMATANTOTAL TIMBULAN
1JOHAN PAHLAWAN5,69 kg/hari/rumah
2MEUREUBO2,02 kg/hari/rumah
3KAWAY XVI2,16 kg/hari/rumah
4SAMATIGA2,37 kg/hari/rumah
Sumber: KAPEDAL Kabupaten Aceh Barat, 2011
Tabel di atas memberikan gambaran bagaimana tingkat timbulan
sampah tiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat per rumah tangga.
Kecamatan Johan Pahlawan menyumbang timbulan sampah tertinggi di
Kabupaten Aceh Barat dengan tingkat timbulan sampah mencapai 5,69
kg/hari/rumah. Hal ini didukung dengan jumlah kepadatan penduduk
yang tinggi di kecamatan tersebut. Kecamatan Samatiga menyumbang
timbulan sampah kedua terbesar yaitu 2,37 kg/hari/rumah. Dua
kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Kaway XVI dan Kecamatan Meureubo
masing-masing menyumbang timbulan sampah sebesar 2,16 kg/hari/rumah
dan 2,02 kg/hari/rumah. Tabel 3.16Perkiraan Total Timbulan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga
NOJenis SampahTOTAL TIMBULAN
1Sampah Perbengkelan332,76 kg/hari
2Sampah Perhotelan1.412,50 kg/hari
3Sampah Rumah Sakit85,06 kg/hari
4Sampah Perkantoran325,66 kg/hari
5Sampah sarana Pendidikan2.447,25 kg/hari
6Sampah Pasar11.100 kg/hari
Sumber: KAPEDAL Kabupaten Aceh Barat, 2011
Sampah pasar adalah sampah yang paling banyak menimbulkan
timbulan sampah di Kabupaten Aceh Barat. Sampah yang berasal dari
pasar menghasilkan timbulan sampah sampai 11.100 kg/hari. Pada
posisi kedua, sampah sarana pendidikan menyumbangkan timbulan
sampah mencapai 2.447,25 kg/hari. Secara berturut-turut terlihat
bahwa sampah perhotelan, sampah rumah sakit, sampah perbengkelan
dan sampah perkantoran menyumbangkan timbulan sampah dengan nilai
1.412,50 Kg/hari, 885,06 Kg/hari, 332,76 Kg/hari, dan 325,66
Kg/hari.
Tabel 3.17Perkiraan Total Timbulan Sampah Spesifik NOJenis
sampahTOTAL TIMBULAN
1Plastik17.137.6 kg/hari
2Organik89.183,54 kg/hari
3Kertas.132,67 kg/hari
4Kaca5.157,38 kg/hari
5Besi1.651,15 kg/hari
6Jenis lainnya209.85 kg/hari
Sumber: KAPEDAL Kabupaten Aceh Barat, 2011
Sistem penanganan akhir sampah di Kabupaten Aceh Barat masih
menggunakan open dumping dengan TPA yang terletak di Cot Mata Ie.
Sedangkan untuk membantu pengumpulan sampah, di rencanakan
pengembangan TPS di setiap pusat kecamatan. Ada beberapa faktor
yang melatar belakangi kegiatan pengelolaan sampah yaitu : 1.
Kebijakan pemerintah daerah untuk mengurangi produksi sampah mulai
dari sumber;
2. Mengurangi beban TPA;
3. Menutup system TPA open dumping4. Mengatasi pengelolaan pupuk
organic.
Sejalan dengan latar belakang tersebut Pemerintah Kabupaten Aceh
Barat melalui Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan melakukan
pengelolaan sampah dengan membuat TPA sampah Cot Mata Ie dengan
titik lokasi koordinat LU : 465507.762 BT : 187584.174 dimana
bangunan TPA tersebut berasal dari sumber dana Badan Rehabilitasi
dan Rekonstruksi yang memiliki kapasitas daya tampung 547.196 m dan
mampu melayani 184,147 jiwa penduduk Kabupaten Aceh Barat (Red :
Data jumlah penduduk tahun 2009, sumber BPS Meulaboh). Luas lahan
TPA yang di berikan direncanakan dapat melayani daya tampung sampah
sampai 2030 dengan luas areal lahan 20 Ha dan system yang
pengolahan yang digunakan dengan menggunakan metode sanitary
landfill. Berikut ini alur proses terbentuknya sampah dan tabel
asumsi perhitungan peningkatan produksi sampai periode 2008 s/d
2030 :Gambar 1 : Alur Proses Terbentuknya Sampah
Tabel 3.18 Peningkatan Produksi Sampah Periode 2008 2030
TahunPeningkatan Sampah (m3/tahun)
200835.770
200937.230
201038.690
201140.150
201241.975
201343.678
201445.382
201547.085
201649.129
201751.173
201853.217
201955.261
202057.305
202159.787
202262.269
202364.751
202467.233
202569.715
202672.708
202775.701
202878.694
202981.687
203084.680
Total1.313.270
Sumber : Asumsi Perhitungan Desain TPA Meulaboh Kerjasama BRR
dengan UNDP District Pre-Feasibility Study, 2009.
Strategi program pengembangan pengelolaan sistem persampahan
antara lain:
1. Pengembangan dan peningkatan kinerja TPA
2. Memenuhi kebutuhan sarana & prasarana dasar persampahan
dengan menambah jumlah armada seperti truk sampah,bin container
dll.
3. Mengadaan edukasi dan kampanye PLP serta bantek kelembagaan
bidang PLP
4. Melakukan studi peningkatan kelembagaan retribusi sampah.
5. Menentukan spesifikasi teknis sarana & prasarana dasar
persampahan
6. Mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
7. Menentukan standar baku mutu lingungan permukiman yang
sehat.
8. Mendorong terlaksananya operasi dan pemeliharaan sarana dan
prasarana dasar persampahan.
Selain strategi di atas dapat juga dilakukan beberapa program
sebagai berikut:
a. Meningatkan SDM yang ada, yaitu kemampuan manajerial dan
operasional staf institusi manajemen pengelolaan sampah perlu
ditingkatkan secara berlanjut melalui pelatihan dan
kursus-kursus.
b. Penerapan sanksi terhadap pelanggar ketentuan pembuangan
sampah perlu ditegakkan, sehingga pengelolaan sampah secara
intensif baik oleh pemerintah maupun masyarakat dapat terwujud.
c. Melibatkan secara aktif semua elemen yang ada di masyarakat
untuk berperan aktif dalam pengelolaan persampahan.GAMBAR 3.5PETA
TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) KABUPATEN ACEH BARAT
Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, 2011
3.2.3 SUB SEKTOR DRAINASE LINGKUNGANDalam rangka pengembangan
dan penataan kawasan permukiman dan peningkatan taraf hidup
masyarakat di Kabupaten Aceh Barat, penanganan drainase merupakan
salah satu prioritas yang perlu mendapatkan perhatian. Karena
gangguan dan kerugian akan masalah banjir dan genangan telah
mengakibatkan dampak penurunan kondisi sosial ekonomi masyarakat,
kerusakan lingkungan pemukiman dan sektor-sektor ekonomi yang
potensial.
Sistem drainase Kabupaten Aceh Barat saat ini masih jauh dari
memadai, terutama untuk menanggulangi genangan air dalam wilayah
kabupaten serta pengendalian banjir. Kondisi ini dapat dilihat
terutama di daerah pusat kabupaten, yaitu masih adanya
daerah-daerah genangan air pada beberapa kawasan pemukiman,
begitupun dengan banyaknya rumah tangga yang masih belum memiliki
saluran drainase. Dinas yang terkait dengan pengelolaan drainase
adalah Dinas Cipta Karya dan Pengairan. Hasil pengamatan terhadap
ada atau tidaknya genangan air di jalan didepan rumah terpilih
dalam survey EHRA yang dibandingkan dengan kondisi permukaan jalan,
indikator ini merupakan faktor risiko yang lebih dekat untuk
terjadinya penyakit bersumber binatang dan bakteri yang berkembang
biak pada genangan air yang tidak mengalir dan sulit mengering.
Untuk lebar jalan, Survey EHRA menjumpai bahwa yang pertama
mayoritas rumah di Kabupaten Aceh Barat berada di depan jalan yang
lebarnya antara 2 sampai dengan 10 meter. Hasil pengukuran
emunerator menunjukkan bahwa cakupannya adalah sekitar 85% dari
total rumah atau lebih setengah dari rumah tangga di Kabupaten Aceh
Barat. Yang kedua adalah rumah yang terletak di jalan berlebar
antara 10 meter atau lebih dengan cakupan sekitar 14%. Yang ketiga
adalah rumah yang terletak di jalan yang lebarnya lebih kecil atau
sama dengan 1 meter, dengan cakupan sekitar 1%. Pengamatan
emunerator terhadap lingkungan rumah menemukan bahwa sekitar 20%
rumah tangga di Kabupaten Aceh Barat memiliki lingkungan yang
terdapat genangan air. Seperti dapat dibaca pada diagram di bawah
ini, sekitar 80% rumah tangga dijumpai tidak memiliki genangan air
di sekitar 10 m dari rumahnya. Di sini, secara umum dapat
digambarkan bahwa risiko lingkungan akibat genangan air
dilingkungan rumah tangga di Kabupaten Aceh Barat dapat
dikategorikan rendah.
Gambar 3.6 Diagram 1 : Genangan Air
Keterangan:Ya = ada genangan air
Tidak = tidak ada genangan airTabel 3.19Distribusi Genangan Air
Per Gampong Kabupaten Aceh BaratNOGAMPONGKondisi Saluran (Genangan
Air)
AdaTidak AdaTotal
(%)(%)(%)
JOHAN PAHLAWAN
1Suak Indra Puri4159100
2Pasar Aceh4753100
3Padang Seurahet1387100
4Panggong4258100
5Gampong Belakang1486100
6Ujung Kalak3565100
7Ujung Baroh3565100
8Rundeng1882100
9Kuta Padang2179100
10Suak Ribee1486100
11Blang Beurandang3169100
12Suak Raya496100
13Suak Nie1486100
14Leuhan2773100
15Gampa2575100
16Drien Rampak1981100
17Suak Sigadeng5743100
18Kampung Darat1486100
19Seuneubok1783100
SAMATIGA
20Suak Timah991100
21Cot Darat1090100
22Cot Pluh496100
MEUREUBO
23Pasi Pinang2971100
24Ujong Drien0100100
25Meureubo793100
KAWAY XVI
26Marek3268100
27Pasie Jambu2773100
28Alue Tampak1288100
Sumber : Survey EHRA, 2010Drainase sebagai masalah utama lebih
disebabkan karena belum terintegrasinya saluran drainase yang ada
di Kabupaten Aceh Barat, sehingga terjadi genangan yang cukup besar
saat terjadi hujan dan pasang air laut. Ancaman untuk masalah
drainase ini adalah adanya sebagian kawasan yang berada 150 cm
lebih rendah dari tinggi permukaan laut pasang. 3.2.4 SEKTOR AIR
BERSIH/MINUM
Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat untuk tahun 2011 berjumlah
164.859 jiwa, jumlah tersebut pasti akan mengalami peningkatan,
dengan adanya peningkatan tersebut maka, kebutuhan akan air bersih
semakin meningkat, sementara sumber air bersih untuk memenuhi
kebutuhan tersebut saat ini masih menggunakan sumber dari Krueng
Meurebo, Air Tanah dan Air Permukaan dimasing-masing pemukiman
masyarakat.
Berikut ini tabel proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat
berbanding dengan jumlah kebutuhan air bersih dengan menggunakan
pendekatan proyeksi geometric, rumus : Pn=Po* (1+r)^n rasio
pertumbuhan penduduk yang digunakan : 0.073.Tabel 3.20Asumsi
Perhitungan Proyeksi Jumlah Penduduk dan Kebutuhan Air Domestik
Kabupaten Aceh BaratTahun ProyeksiJumlah Penduduk Proyeksi
(Jiwa)Kebutuhan Air Bersih dalam (M/hari)
2011164.85917194.82676
2012170.96517831.6682
2013178.59118627.08851
2014187.92019600.03359
2015199.17920774.35206
2016212.65422179.76768
2017228.69723853.12766
2018247.74725839.9998
2019270.34228196.71491
2020292.15230992.98133
2021329.00534315.23915
2022366.39238270.97612
2023412.21842994.29999
2024466.47348653.16077
2025531.72355458.74924
2026610.52563677.78024
2027706.12373648.61681
2028822.65185802.53276
2029965.406100691.8812
20301.141.204119027.5887
20311.358.862141729.3027
20321.629.845169992.789
20331.969.137205380.9611
20342.396.458249947.4432
20352.937.729306405.142
20363.267.588378357.4012
20374.512.144470616.6112
Sumber : KAPEDAL Kabupaten Aceh Barat, 2011Penggunaan air bersih
di Kabupaten Aceh Barat pada layanan PDAM Tirta Meulaboh
pendistribusian air bersih ke semua kawasan masih sangat terbatas.
Layanan PDAM baru mendistribusikan sebagian besar desa-desa yang
ada di Kecamatan Johan Pahlawan saja, sementara 93% desa-desa
lainnya masih memanfaatkan sumur sebagai sumber air minum. Dengan
demikian sudah selayaknya Pemerintah memiliki fokus khusus mengenai
air bersih secara keseluruhan. Proyeksi kebutuhan air minum
Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat untuk layanan
Kecamatan Johan Pahlawan sesuai proyeksi tingkat dan jenis
pelayanan di tunjukkan pada Tabel berikut ini:Tabel 3.21 Proyeksi
Kebutuhan Air di Kecamatan Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat
PROYEKSI KEBUTUHAN DAN PELAYAN AIR MIUM KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN
KABUPATEN ACEH BARAT
NOURAIANSATUAN20062011201620212026
1Jumlah penduduk
Jumlah PendudukJiwa45,89755,84164,73573,24180,864
% Terlayani SR%38%60%59%58%57%
Jumlah Penduduk Terlayani
SRJiwa17,54733,61542,33242,33245,767
% Terlayani HU%10%10%18%18%22%
Jumlah Penduduk Terlayani HUJiwa48005400129001290017500
2Pelayanan
Domestik
SRUnit350667017,9729,24310514
HUUnit495489129201
Non Domestik KecilUnit7191340159418492103
Non Domestik KhususUnit1011182640
3Tingkat Pemakaian Air
Tingkat Pemakaian Air SRLt/org/hari100105110115
Tingkat Pemakaian Air HULt/org/hari4040404040
Non Domestik Kecilm3/hari11111
Non Domestik Besarm3/hari33333
4Pemakaian Air
Pemakaian Air SRm3/hari1754,73529.64201.148685492.0
Pemakaian Air HUm3/hari192216356516700
Non Domestik Kecilm3/hari719.2140.21594.41848.62102.8
Non Domestik Besarm3/hari29.432.453.477.4120.6
Totalm3/hari2695.35118.26204.97310.18415.4
Totallpd31.259.271.884.697.4
5Angka Kebocoran (UFW)%20%20%20%20%20%
lpd6.2411.8514.3616.9219.48
6Total Kebutuhan Air
Kebutuhan Air Rata-rata (Qr)lpd37.4371.0986.18101.53116.88
Kebutuhan Air Max. (1.1 Qr)lpd41.1878.1994.80111.68128.57
Kbthn Air pd Jam Puncak (1,.5
Qr)lpd56.15106.63129.27152.29175.32
6Unit Produksi Air
Jam Operasijam1224242424
Kebutuhan Kapasitaslpd74.971.186.2101.5116.9
IPA yang adalpd4080100130130
Susplus/deficitlpd-34.98.913.828.513.1
Penambahanlpd402030
Sumber : PDAM Kabupaten Aceh Barat, 2010Proyeksi kebutuhan air
Indonesia dalam studi ini di bagi berdasarkan kebutuhan di wilayah
perkabupatenan dan perdesaan. Dalam studi ini proyeksi kebutuhan
air lebih dikhususkan untuk keperluan domestik, jadi tidak termasuk
keperluan air irigasi/pertanian, yang mencakup 80-90 % dari total
kebutuhan air. Berdasarkan proyeksi penduduk di masa yang akan
datang sebagai mana di bahas sebelumnya, maka proyeksi pelayanan
dapat dihitung dengan mempertimbangkan beberapa asumsi urgensi
kebutuhan yang dilayani melalui sistem perpipaan,kemudahan atas
penjangkauan sistim daerah pelayanan, jenis pelayanan, asumsi
kehilangan air dan sebagainya. Mengingat bahwa bagian terbesar dari
pelayanan air minum perpipaan belum ada pengelolanya, maka perlu
tinjauan khusus terhadap pembentukan unit pengelola ini. Sedangkan
untuk non perpipaan, dicirikan sebagai sistem pedesaan karena
umumnya tidak memerlukankan input teknologi tinggi, sebagai
contohnya :
Sumur gali
Sumur pompa tangan
Perlindungan mata air
Penampungan air hujan
Sistem penyediaan air minum dikelola oleh PDAM Aceh Barat.
Layanan tingkat pelayanan dengan sistem non perpipaan /individu,
diperkabupatenan diasumsikan cenderung meningkat sampai tahun 2015
dan peningkatan ini di dasarkan pada perkembangan penduduk dimana
hampir semua wilayah kecamatan dilayani secara merata. Mengingat
bahwa bagian terbesar dari pelayanan air minum belum ada
pengelolanya, maka tinjauan khusus terhadap pembentukan unit
pengelola ini. Sedangkan untuk non perpipaan, dicirikan sebagai
sistem perdesaan karena umumnya tidak memerlukan input teknologi
tinggi, seperti dijelaskan diatas. Secara umum lokasi pelayanan air
minum dibagi 3 zone dimana masing-masing zone dilayani oleh sebuah
sumber air yang berupa mata air. Pembagian zone tersebut adalah
sebagai berikut:
Zone Utara : Daerah pelayanan s/d desa Marek-Blang Beuregang
Kec. Kaway XVI
Zone Tengah : Daerah Pelayanan di Kabupaten Meulaboh. Zone Barat
: Daerah pelayanan s/d desa Suak Timah kec. Samatiga.
Sumber air DAS Meurebo cukup besar yaitu antara 160-210 Km
dengan demikian sumber air ini sedikit dipengaruhi oleh musim.
Beberapa masalah yang ada pada intake yang ada adalah :
Adanya Indikasi interusi air laut pada intake
Intake terkontaminasi oleh alur sungai dari rawa/organik tinggi
yang ada diseberang intake.
Endapan Lumpur cukup tinggi.
Untuk mengatasi hal itu Spanish Red Cross merehabilitasi intake
dan menambah prasedimentasi dengan membangun intake baru 1 km
kearah hulu dengan pertimbangan :
Mengurangi efek endapan sungai
Intake terhindar dari interusi air laut pada masa kering 1
bulan.
Terhindarnya intake dari terkontaminasi air dengan kadar organic
tinggi dari rawa.
Untuk mengantisipasi pelayanan di daerah utara yaitu di desa
Marek-Beureugang dan menjaga kemungkinan akan terjadi interusi air
laut ke lokasi ini maka perlu dibuat lagi intake 5 km kearah hulu
ke desa Pasi Jambu. Intake tersebut akan melayani IPA 20 lpd yang
akan melani daerah pelayanan terdekat.. Selain itu, sebagian besar
penduduk juga menggunakan sumur dangkal, secara umum sumber air
yang dipakai oleh penduduk adalah sumur dangkal, untuk dapat
memanfaatkan air sumur tersebut dengan aman kriteria sebagai
tersebut harus diikuti :
Sumur harus dalam kondisi :
Air jernih < 1 NTU
Tidak berwarna
Tidak berbau
Jarak sumur dari septic tank harus minimal 12 meter.
Untuk sumur dengan Fe yang tinggi/kuning harus diolah dengan
saringan pasir 2 tahap.
Sedangkan untuk sumur dengan kekeruhan yang tinggi harus
dilakukan perbaikan dasar sumur/dilapisi sampai 0,5 m sehingga
menghasilkan air yang relatif jernih.
Pemanfaatan pengambilan air dapat dilakukan dengan menggunakan
:
Ember dan timba
Pompa tangan
Atau dengan pompa listrik 100-125W
Sumur gali ini dilakukan inspeksi secara berkala dan diberikan
sertifikasi untuk sumur yang layak pakai sebagai sumber air minum.
Jumlah sumur yang ada di lokasi perencanaan diperkirakan ada 2000
unit pada tahun 2011 dan akan berkembang menjadi 3000 pada tahun
2026. Berdasarkan standar nasional yaitu SK mendagri nomor 47 Tahun
1999, setiap sambungan hidran umum ( kran Umum ) digunakan untuk
100 orang dan sambungan rumah tangga digunakan untuk 6 (enam)
orang, dengan demikian berikut rincian pertahun Cakupan pelayanan
PDAM Tirta MeulabohTabel 3.22Jumlah Pelayan PDAM Tirta
MeulabohNoGolonganPusatIKK Rantau PanjangIKK Kaway XVI
200820092010200820092010200820092010
1Sosial161919322000
2Rumah Tangga445447544710113472743336329328
3Instansi Pemerintah404241115888
4Niaga251345343000000
5Industri422000000
6Non Aktif95911871234344448711215
Total572463496349114111741337345349351
Sumber: PDAM Kabupaten Aceh Barat, 2010
Dari Tabel diatas jumlah pelanggan yang dilayani untuk Kabupaten
Aceh Barat oleh PDAM Tirta Meulaboh meningkat setiap tahunnya dan
pada tahun 2010 jumlah pelayanan meningkat 30%. Permasalahan air
bersih di Kabupaten Aceh Barat dapat kita lihat dari bagaimana pola
masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersihnya. Masyarakat
menggunakan berbagai macam cara dalam memenuhi kebutuhan airnya.
Dari data profil kesehatan lingkungan terlihat bahwa sebanyak 6.731
atau 42.437% rumah menggunakan sumur gali (pada kategori memenuhi
syarat). Sedangkan ada juga rumah yang menggunakan sumur gali yang
tidak memenuhi syarat sebanyak 8. 451 atau 53.282% rumah. Metode
lain yang digunakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air
bersihnya adalah dengan mengandalkan sumur pompa. Masyarakat yang
menggunakan sumur pompa sebanyak 121 rumah atau 7,6% yang berada
dalam kondisi memenuhi syarat. Namun ada juga masyarakat yang
menggunakan sumur pompa ini pada kategori tidak memenuhi syarat
sebanyak 0,8 % atau 13 rumah. Sumber air bersih lainnya yang
digunakan oleh masyarakat adalah PAH (penampungan air hujan).
Menurut hasil survei, wilayah yang banyak menggunakan fasilitas ini
adalah masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Samatiga dengan jumlah
rumah adalah 545 (34%) rumah dengan kondisi memenuhi syarat.
Tabel 3.23Hasil Rekapitulasi Pendataan Sumber Air Bersih (SAB)
Di Wilayah Kerja Di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2008
NOKECAMATANJumlah Rumah yang di pantauJenis Sarana Air
Bersih
Sumur GaliSumur PompaPAH
MSTMSMSTMSMSTMS
1Johan Pahlawan516470460000
2Meureubo213420081260000
3Samatiga1981997305121135450
4Kaway XVI11230325679740000
JUMLAH1586167318451121135450
Sumber : Dinas Kesehatan, 2010
MS: Memenuhi Syarat
TMS: Tidak Memenuhi Syarat
Menurut survey EHRA yang dilakukan pada awal Desember 2010, data
terkait dengan keamanan sumber air minum, menunjukkan bahwa
mayoritas atau sekitar 98,5% rumah tangga di Kabupaten Aceh Barat
memiliki sumber air minum relatif aman. Pengguna sumber air minum
yang relatif tidak aman sekitar 2%. Sekitar 55% melaporkan
mengeluarkan uang untuk mendapatkan air minum. Sekitar 43%
melaporkan sebaliknya, yakni tidak mengeluarkan dana untuk
mendapatkan air minum.Gambar 3.7
Rencana Sistem Air Bersih Kabupaten Meulaboh Kabupaten Aceh
Barat
Sumber : PDAM Tirta Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, 2010
3.2.5 ASPEK PHBSPada tahun 2009 , Dinas kesehatan kabupaten Aceh
Barat melakukan pembinaan terhadap 193 sarana pendidikan, dari
jumlah tersebut jumlah sekolah dan madrasah yang masuk dalam
kelompok pembinaan Dinas kesehatan Kabupaten Aceh Barat sebanyak
156 sekolah yang teridiri pendidikan pra sekolah (TK), Sekolah
Dasar baik negeri maupun swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP)
baik negeri ataupun swasta dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak
25 sekolah (negeri dan swasta). Dari hasil survei diketahui
bahwa:
a. Sebagian besar SD, SMP, SMU yang ada di Kabupaten Aceh Barat
sudah ada toilet guru dan murid;b. Sebagian besar SD, SMP, SMU yang
ada di empat kecamatan di Kabupaten Aceh Barat belum terpisah
antara toilet guru (laki-laki dan perempuan) dan murid (laki-laki
dan perempuan);c. Ratio jumlah toilet tidak berimbang dengan jumlah
murid yang ada di sekolah tersebut;d. Sumber air tersedia cukup
baik yang bersumber dari PDAM dan sebagian besar menggunakan sumur
gali;e. Petugas untuk membersihkan jamban di sekolah umumnya adalah
pesuruh sekolah;f. Pengetahuan mengenai Higiene dan Sanitasi belum
dimasukkan dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani;g. Umumnya
sekolah telah memiliki anggaran untuk pengadaan air bersih,
sanitasi dan higiene namun dirasakan masih adanya kekurangan;h.
Sampah hanya dikumpulkan di tempat sampah belum ada upaya untuk
diadakannya pemilahan dan pengolahan lanjutan dari sampah;i. Air
limbah/kotor dari toilet di buang ke dalam septic tank dan air dari
kamar mandi dibuang ke saluran drainase;j. Kondisi higiene sekolah
umumnya sehat dan bersih.Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah
salah satu strategi yang dapat ditempuh untuk menghasilkan
kemandirian baik pada masyarakat maupun keluarga artinya masyarakat
mampu berperilaku mencegah timbulnya masalah-masalah dan gangguan
kesehatan.
Dengan adanya pembinaan dan penyuluhan PHBS diharapkan :
a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam bidang kesehatan;b.
Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pencegahan penyakit dan
upaya penyehatan lingkungan;c. Meningkatkan kemampuan dan kemauan
masyarakat, institusi untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat;d. Meningkatkan derajat kesehatan terutama kesehatan ibu,
bayi dan balita;e. Meningkatkan kemampuan penyebaran informasi bagi
petugas kesehatan.
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
Kasubbag. Umum
Kasubbag Keuangan
Kasubbag Kepagawaian
Kabid. Yankesmas
Kabid P2 & PL
Kabid. Farmasi dan Makanan
Kelompom Jabatan Fungsional
Kabid. Program & Pelaporan
Kasie. Perencanaan, Pemantauan Evaluasi & Pelaporan
Pj.Kasie Promosi Kesehatan Pada Bidang Program dan Pelaporan
Kasie. Kesga dan Gizi
Kasie. Penyehatan Lingkungan
Kasie. Kefarmasian
Kasie. Kesehatran Khusus
Kasie. Pencegahan Penyakit
Kasie Pengawasan Makan dan minuman
UPTD
KEPALA DINAS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS
Pj. Kasubbag Umum
Kasubbag Keuangan
Kabid Cipta Karya
Pj. Kabid Pengairan
Pj. Kabid Program
Kasi. Perencanaan dan Pengawasan
Kasi. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
Kasi. Tata Ruang & Pembangunan Wilayah
ND. Kasi. Tata Bangunan & Pemukiman
Kasi. Irigasi dan Rawa
ND. Kasi. Pengendalian Banjir, Sungai & Pantai
UPTD
KEPALA KANTOR
SUB BAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI
ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN
SEKSI PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN PENGENDALIANLINGKUNGAN
SEKSI
KONSERVASI DAN PEMULIHAN LINGKUNGAN
KEPALA BAPEEDA ACEH BARAT
SEKRETARIS
KASUBBAG UMUM
KASUBBAG PERENCANAAN DAN EVALUASI
KASUBBAG KEUANGAN
JABATAN FUNGSIONAL
KABID. PP SARANA DAN PRASARAN
KASUBBID INFRA STRUKTUR IPTEK DAN ENERGI
KASUBBID SUMBER DAYA DAN PEMETAAN WILAYAH
KABID. PP EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN
KASUBBID EKONOMI
KASUBBID KETENAGAKERJAAN
KABID. PP SOSBUD KEISTIMEWAAN ACEH DAN SOSPOL
KASUBBID KEISTIMEWAAN DAN SOSPOL
KASUBID SOSILA BUDAYA
KEPALA BIDANG PP
KASUBBID PENELITIAN DATA DAN INFORMASI
KASUBBID PENGENDALIAN & EVALUASI PEMBANGUNAN
UPT
Pembelian Bahan Konsumsi
Pemakaian Barang Konsumsi
Terbentuknya bahan-bahan yang tidak terpakai
Produksi Sampah
Dijual, diberikan recycling
III - 65
_1382509131.xlsSheet1
NOSKPDPROGRAM DAN KEGIATANDANA
1DINAS KESEHATANProgram: PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
Kegiatan: 1. Pengkajian pengembangan lingkungan
sehat67,800,000
: 2. Penyuluhan Malaria11,100,000
: 3. Penyuluhan DBD11,100,000
: 4. Penyuluhan Scabies11,100,000
: 5. Penyuluhan Diare21,900,000
: 6. Penyuluhan Penyakit TBC11,100,000
: 7. Penyuluhan Penyakit Kusta11,100,000
Program: PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
Kegiatan: 1. Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk441,168,000
: 2. Pelayanan pencegahan & penanggulangan penyakit
menular10,800,000
: 3. Pemusnahan/ karantina sumber penyebab penyakit
menular79,480,000
: 4. Peningkatan survelece epidemologi & penanggulangan
wabah43,127,500
2Dinas Cipta Karya dan PengairanProgram: PEMBANGUNAN SALURAN
DRAINASE / GORONG-GORONG
Kegiatan: 1. Pembangunan saluran air limbah1,969,960,000
ProgramPENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAM AIR
LIMBAH
Kegiatan: 1. Pengembangan sistem distribusi air minum (DAK)
20082,553,100,000
: 2. Pembangunan saluran air bersih318,450,000
ProgramPROGRAM LANJUTAN
Kegiatan: 1. Pembangunan saluran air limbah1,122,134,240
: 2. Pembangunan jaringan air bersih191,985,200
Program: LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN
Kegiatan: 1. Pembangunan jalan lingkungan1,352,461,658
3KapedalProgram: PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH
Kegiatan: 1. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan
persampahan (DAK)148,496,803
: 2. Bimbingan teknis persampahan50,000,000
: 3. Penyedian sarana prasarana tempat pembuangan
akhir151,350,500
Program: PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PENGRUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
Kegiatan: 1. Koordinasi penyusunan AMDAL50,000,000
Program: PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
Kegiatan: 1. Konservasi sumber daya air & pengendalian
kerusakan sumber- sumber air105,286,956
: 2. Pemantauan kualitas air sumur penduduk69,000,000
Program: NORMALISASI JARINGAN AIR LIMBAH / KOTOR
Kegiatan: 1. Pengerukan / pembersihan jaringan air limbah /
kotor694,452,500
Program: PENINGKATAN KUALITAS SDM PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP
Kegiatan: 1. Diklat teknis aparatur pengelolaan lingkungan
hidup100,000,000
ProgramPROGRAM LANJUTAN
Kegiatan: 1. Penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan
(DAK)31,500,000
Total Dana Sanitasi$9,627,953,357
Sumber : Penjabaran APBK, 2008
0.0
_1382509133.xlsSheet1
NOSKPDPROGRAM DAN KEGIATANDANA
1DINAS KESEHATANProgram: PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
Kegiatan: 1. Pengkajian pengembangan lingkungan
sehat9,000,000
Program: PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
Kegiatan: 1. Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk112,820,000
2DINAS Cipta Karya dan PengairanProgram: PEMBANGUNAN SALURAN
DRAINASE / GORONG-GORONG
Kegiatan: 1. Pembangunan saluran air limbah1,050,712,079
Program: PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAM AIR
LIMBAH
Kegiatan: 1. Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air minum
bagi masyarakat berpenghasilan rendah1,342,983,000
: 2. Pengembangan sistem distribusi air minum (DAK)
20091,525,115,301
Program: LANJUTAN
Kegiatan: 1. Kegiatan Pengembangan Saluran Drainase / Gorong -
gorong612,895,000
: 2. Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (DAK
2009)32,497,400
Program: LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN
Kegiatan: 1. Pembangunan Jalan Lingkungan4,919,475,926
3KapedalProgram: PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH
Kegiatan: 1. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan
persampahan (DAK)137,606,000
: 2. Bimbingan teknis persampahan10,000,000
: 3. Kegiatan Sosialisasi kebijakan Pengelolaan
Persampahan10,000,000
: 4. Penyedian sarana prasarana tempat pembuangan
akhir19,071,250
Program: PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PENGRUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
Kegiatan: 1. Kegiatan Koordinasi, Penilaian Kota Sehat /
Adipura27,000,000
: 2. Pengelolaan B 3 dan Limbah B 328,000,000
: 3. Koordinasi Penyusunan AMDAL37,500,000
Program: PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (DAK)
Kegiatan: 1. Konservasi Sumber daya Air dan pengendalian
Kerusakan sumber- sumber air (DAK)25,101,250
Program: NORMALISASI JARINGAN AIR LIMBAH / KOTOR
Kegiatan: 1. Pengerukan / pembersihan jaringan air limbah /
kotor213,425,000
Total Dana Sanitasi$10,113,202,206
Sumber : Penjabaran APBK, 2010
0.0
_1382509134.xlsSheet1
TahunRet.Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
TargetRealisasiRasio Efektivitas
2006$31,250,000$40,000,000128.00
2007$62,000,000$45,236,00072.96
2008$97,500,000$105,622,000108.33
2009$122,000,000$134,630,000110.35
2010$172,000,000$174,000,000101.16
Sumber : Realisasi DPKKD 2006 s/d 2010 (data diolah)
_1382509132.xlsSheet1
NOSKPDPROGRAM DAN KEGIATANDANA
1DINAS KESEHATANProgram: PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
Kegiatan: 1. Pengkajian pengembangan lingkungan
sehat33,940,000
Program: PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
Kegiatan: 1. Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk250,232,000
: 2. Pelayanan pencegahan