SPM DAN PENERAPANNYA DALAM RANGKA QUALITY CONTROL PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PEKERJAAN UMUM Disampaikan oleh: Sekretariat Badan Litbang PU Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version
33
Embed
SPM DAN PENERAPANNYA DALAM RANGKA QUALITY …pip2bdiy.com/nspm/73-.pdf · perdagangan; Memberikan acuan bagi pelaku usaha dan mewujutkan persaingan usaha yang sehat dan transparan;
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SPM DAN PENERAPANNYADALAM RANGKA QUALITY CONTROLPENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTURBIDANG PEKERJAAN UMUM
Disampaikan oleh:
Sekretariat Badan Litbang PU
Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version
Pembangunan Infrastruktur yang HANDAL akan terwujud jikaStandar, Pedoman dan Manual yang mendukung setiap tahapanpembangunan tersedia dan secara konsisten diterapkan:
Pra Konstruksi, yaitu Kegiatan Perencanaan:ó Surveyó Investigasió Studió Desain
Konstruksi yaitu kegiatan pelaksanaan:ó konstruksi
Pasca Konstruksi, yaitu pemanfaatan:ó Operasi,ó Pemeliharaan, (termasuk Monitoring, dan Evaluasi)
Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version
NormaNorma adalah aturan atau ketentuanadalah aturan atau ketentuanyang mengikat sebagai panduan danyang mengikat sebagai panduan danpengendali dalam melaksanakan kegiatanpengendali dalam melaksanakan kegiatan(PP 25 tahun 2000)(PP 25 tahun 2000) ((Diberlakukan nasionalDiberlakukan nasional
Contoh : Undang-Undang, Peraturan, dll.
Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version
StandarStandar adalah spesifikasi teknis atau sesuatuadalah spesifikasi teknis atau sesuatuyang dibakukan termasuk tatacara dan metodeyang dibakukan termasuk tatacara dan metodeyang dirumuskan secarayang dirumuskan secara konsensuskonsensus oleholehsemua pihak yang terkaitsemua pihak yang terkait dengandenganmemperhatikan syaratmemperhatikan syarat--syarat keselamatan,syarat keselamatan,keamanan, kesehatan, lingkungan hidup,keamanan, kesehatan, lingkungan hidup,perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologiperkembangan ilmu pengetahuan dan teknologiserta pengalaman, perkembangan masa kiniserta pengalaman, perkembangan masa kinidan masa yang akan datang untukdan masa yang akan datang untukmemperoleh manfaat yang sebesarmemperoleh manfaat yang sebesar--besarnyabesarnya(PP 102 tahun 2000)(PP 102 tahun 2000) (Diberlakukan sukarela(Diberlakukan sukarelasecara nasional)secara nasional)Contoh : Standar Nasional Indonesia (SNI)
Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version
PedomanPedoman adalah acuan yang bersifat umum yangadalah acuan yang bersifat umum yangharus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikanharus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikandengan karakteristik dan kemampuan daerah setempatdengan karakteristik dan kemampuan daerah setempat(PP 25 tahun 2000)(PP 25 tahun 2000) (Diapat berlakukan nasional)(Diapat berlakukan nasional)
ManualManual adalah acuan operasional yangadalah acuan operasional yangpenerapannya disesuaikan dengan kebutuhan danpenerapannya disesuaikan dengan kebutuhan dankarakteristik objek, dalam hal ini berupa petunjukkarakteristik objek, dalam hal ini berupa petunjukpelaksanaan dan petunjuk teknis (PP 25 Tahunpelaksanaan dan petunjuk teknis (PP 25 Tahun2000)2000)
Contoh :Contoh : Manual Penentuan Kapasitas Jalan, ManualManual Penentuan Kapasitas Jalan, ManualPemeriksaan Jalan Dengan Alat Benkelman Beam dll.Pemeriksaan Jalan Dengan Alat Benkelman Beam dll.
Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version
Tujuan StandardisasiMeningkatkan kepastian dan efisiensi transaksiperdagangan;Memberikan acuan bagi pelaku usaha dan mewujutkanpersaingan usaha yang sehat dan transparan;Melindungi kepentingan konsumen, kesehatanmasyarakat, dan perlindungan kelestarian fungsilingkungan;Membantu (meningkatkan sofistikasi pasar dan) kelancaranperdagangan internasional
Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version
Prinsip Dasar Perumusan StandarMerupakan proses merumuskan standar sampai konsensus yangmelibatkan pemangku kepentingan dan Masyarakat Standar denganmemegang prinsip dasar perumusan standar, antara lain :
a. Terbuka (openess);b. Transparan (Transparancy);c. Konsensus & tidak memihak (consensus and impartiality);d. Efektif & relevan (effectiveness and relevance);e. Koheren (coherence);f. Dimensi pengembangan (development dimension).Perumusan RSNI dilaksanakan oleh Panitia Teknis melalui konsensudari semua pemangku kepentingan yang terkait. Panitia Teknisdikoordinasikan oleh instansi teknis sesuai kewenangan;
Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version
Kebutuhan Standar,Kebutuhan Standar,Pedoman dan ManualPedoman dan Manual
Family Tree Bid keFamily Tree Bid ke--PUPU--anan
Eselon IEselon I
a/n Menteria/n MenteriMenteriMenteri
RSNIRSNI PedomanPedoman
R0R0 R1R1 R2R2 R3R3
Pem Pusat,Pem Pusat,Prov,Prov,
Kab/KotaKab/Kota
Masyarakat PenggunaMasyarakat PenggunaProfesionalProfesionalPerguruan TinggiPerguruan Tinggi
AmanatUU/ PPNorma
Tidak*Tidak*
ManualManual(Juklak/Juknis)(Juklak/Juknis)
JajakJajakPendapatPendapatSetujuSetuju100%100%
RASNI
ee--ballotingballotingSetuju/Setuju/tidak?tidak?
Perbaikan R4
R4R4
Ya
TidakTidak
PROSES PERUMUSAN DAN PENETAPAN STANDAR, PEDOMAN, DAN MANUAL
* Rapat Teknis (R2) dan Rapat konsensus (R3) wajib melibatkan Subpanitia Teknis. Bagian Hukum Satminkal dan Biro Hukum(Dalam masa peralihan bagi kegiatan yang sudah terlanjur diselesaikan tetap wajib diklarifikasikan dengan Subpanitia Teknis sebelum ditetapkan dalam rapat Panitia Teknis)Penetapan oleh Panitia Teknis bagi semua produk yang akan diundangkan dengan Peraturan Menteri
Pemberlakuan didukung dengan Surat Edaran,bila perlu diberlakukan SNI wajib harus didukung dengan Peraturan MenteriPerbaikan materi ke Subpantek Redaksional Pantek
PENERAPAN SPM DALAM TAHAPAN PRA-KONSTRUKSI (lanjutan)
Mekanisme Penerapan
Kewajiban menerapkan SPM terkait dengan kegiatan Pra-Konstruksiharus dituangkan dalam Dokumen KAK (Kerangka Acuan Kerja).
Dalam Bidang Sumber Daya Air, untuk memudahkan penerapan SPMterkait dengan kegiatan Pra-Konstruksi SDA, sudah disusun KonsepPedoman Penyusunan Spesifikasi Teknis untuk Perencanaan dan DetaDesain Jaringan irigasi, Pengaman Pantai, Bendung danBangunan Sungai
Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version
Penerapan SPM dalam tahap Konstruksi adalah TitikKritis dalam mewujudkan Infrastruktur yang handal,karena walaupun desainnya sempurna jika dalampelaksanaan terjadi penyimpangan maka hasilnya tidakakan optimal.
Beberapa contoh SPM tahap Konstruksi :
Spesifikasi Bronjong Kawat
. Spesifikasi Bahan Lapis Penetrasi Macadam
. Spesifikasi Ukuran Kayu untuk Bangunan Rumah dan Gedung, dll.
Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version
Quality ControlKewajiban menerapkan SPM terkait dengan pelaksanaan KonstruksiJika sudah dituangkan dlm Dokumen Lelang dan Dokumen KontrakMaka ketentuan itu sudah mengikat dan harus dipenuhi olehpenyedia jasa
Mekanisme pengendalian kualitas bisa dilakukan dengan:. Melihat Kesesuaian dengan prosedur kerja : Tata cara pemadatan
tanah, Tata cara pengecoran beton segar, dll. Melihat kesesuaian dengan spesifikasi: Diameter tulangan, Dimensi
balok, dll. Melihat kesesuaian dengan hasil uji : CBR tanah, Karakterustik beton
Stabilitas Marshal, dll
Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version
Penerapan SPM dalam tahap Pasca Konstruksi adalah dalamrangka meningkatkan masa pelayanan/ umur dan kelayakanbangunanContoh SPM pada tahap Pasca Kostruksi:ó Tata Cara pengecatan (kayu, genteng, dinding, dll)ó Tata Cara keamanan bendunganó Tata Cara pengerukan muara sungai dan pantaió Tata Cara Instalasi Pompa yang Dipasang Tetap untuk Proteksi
Kebakaranó Tata cara pengoperasian dan pemeliharaan unit paket instalasi
pengolahan air
Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version
Kewajiban menerapkan SPM terkait dengan kegiatanPasca Konstruksi dituangkan dalam SOP operasional danSOP pemeliharaan bangunan sipil, dan dapat dilakukan ujikelayakan kualitas.
Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version
Instansi Teknis / Pemda à membina dalam penerapan SNI pada pelakuusaha dan masyarakat melalui konsultasi, pendidikan, dan pemasyarakatan
PengawasanInstansi Teknis / Pemda (sesuai kewenangannya) à mengawasi terhadappara pelaku usaha barang /jasa yang bersertifikat wajib.Lembaga sertifikasi à mengawasi terhadap unjuk kerja pelaku usaha yangbersertifikat produkMasyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen à mengawasi barangyang beredar di pasaran
Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version
PENERAPAN SPM KAITANNYA DENGANPENGADAAN BARANG DAN JASA SESUAIPERPRES NO.80/2003
Dalam Perpres No 80/2003 dan perubahannya adakewajiban menerapkan SPM terkait dgn pelaksanaanKonstruksi
Ketentuan Penerapan SPM dlm dokumen lelang bisadigunakan sebagai bahan evaluasi penetapanpemenang, namun demikian dlm pelaksanaannya seringpanitia pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnyamemahami, sehingga ada keraguan/ketakutanmenerapkan ketentuan ini sebagai dasar evaluasi.
Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version
Untuk memperlancar pekerjaan di lingkungan pekerjaan umumyang belum didukung dengan SNI, sambil menunggu prosespenetapan SNI, Departemen PU mengambil kebijakanmemberlakukan sementara penerapan Rancangan SNI dandokumen teknis (hanya untuk pekrejaan di lingkungan Dep.PU). Beberapa regulasi yang telah ditetapkan DepartemenPekerjaan Umum adalah sebagai berikut :
1 S E Men PU 05/SE/M/200712 April 2007
Pemberlakuan Rancangan SNIBidang Cipta Karya
2 SE Men Pu 06/SE/M/200712 April 2007
Pemberlakukan RancanganSNI Bidang Sumber Daya Air
3 SE Men PU 04/SE/M/200712 April 2007
Pemberlakukan RancanganSNI Bidang Bina Marga
4 SE Men PU 07/SE/M/2007 Pemberlakukan RancanganSNI Bidang Sumber Daya Air,Bina Marga dan Cipta karya
Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version