8/10/2019 SPKN Kelompok 2-Perencanaan Pemeriksaan LKPP
1/45
8/10/2019 SPKN Kelompok 2-Perencanaan Pemeriksaan LKPP
2/45
Kelompok 2- 10D Khusus | Perencanaan Pemeriksaan LKPP 2
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ........................................................................................................................................ 2
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................... 3
A. Latar Belakang ................................................................................................................. 3
B. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi ........................................................................ 3
C. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat ............................................................................. 4
BAB II PERENCANAAN PEMERIKSAAN LKPP .................................................................................. 5
A. Tahapan Pemeriksaan Keuangan Negara ....................................................................... 5
B. Lingkup Perencanaan Pemeriksaan ................................................................................ 6
C. Pihak-Pihak Yang Terlibat ................................................................................................ 6
BAB III TAHAPAN PERENCANAAN PEMERIKSAAN LKPP .................................................................. 7
A. Pemahaman Tujuan Pemeriksaan dan Harapan Penugasan .......................................... 8
B. Pemenuhan Kebutuhan Pemeriksa ................................................................................. 11
C. Pemahaman Atas Entitas ................................................................................................ 13
D. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sebelumnya .......................................... 19
E. Pemahaman Atas Sistem Pengendalian Internal (SPI) .................................................... 21
F. Pemahaman & Penilaian Risiko ....................................................................................... 29
G. Penetapan Materialitas Awal dan Kesalahan Toleransi ................................................. 31
H. Penentuan Metode Uji Petik .......................................................................................... 34
I. Pelaksanaan Prosedur Analitis Awal ................................................................................ 35
J.Penyusunan Program pemeriksaan dan Program Kegiatan Perseorangan ...................... 39
8/10/2019 SPKN Kelompok 2-Perencanaan Pemeriksaan LKPP
3/45
Kelompok 2- 10D Khusus | Perencanaan Pemeriksaan LKPP 3
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan KementerianLembaga (LKKL) merupakan pertanggungjawaban PemerintahPusat, yaitu Presiden dan
menteri/pimpinan lembaga, atas pelaksanaanAPBN setiap tahun anggaran. LKPP tersebut
terdiri atas neraca, laporanrealisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan
keuangan.LKPP tersebut disusun dari LKKL dan informasi lain yang terkait. LKKL terdiri
atas neraca, laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporankeuangan. Kementerian
negara/lembaga tidak menyusun laporan arus kaskarena kementerian negara/lembaga
tidak memiliki fungsi perbendaharaan.Laporan arus kas disusun oleh Kementerian
Keuangan yang memiliki fungsiperbendaharaan. Kementerian Keuangan juga
menggabungkan LKKLmenjadi LKPP termasuk laporan arus kas.LKPP dan LKKL tersebut
disusun berdasarkan Standar AkuntansiPemerintahan (SAP). Di dalam penyusunan LKPPdan LKKL, MenteriKeuangan menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
pemerintah pusat, yang diselenggarakan untuk penyusunan LKPP danLKKL tersebut.
Pemeriksaan atas LKPP dan LKKL tersebut merupakan salah satu tugaspokok BPK-
RI sebagai pelaksanaan Pasal 23 UUD 1945, Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara dan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2006tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan atas LKPP dan LK
KLmerupakan pemeriksaan keuangan yang bertujuan untuk untukmemberikan keyakinan
yang memadai (reasonable assurance) apakahLKPP telah disajikan secara wajar, dalam
semua hal yang material sesuaidengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Pemeriksaan dilakukanberdasarkan pada standar pemeriksaan yang ditetapkan BadanPemeriksaKeuangan, yaitu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
B. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
a. Entitas Pelaporan
Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu ataulebih entitas
akuntansi yang menurut ketentutan perundang-undanganwajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban berupa laporankeuangan. Laporan keuangan tersebut
meliputi LKPP dan LKKL. Entitaspelaporan tersebut adalah pemerintah pusat dan
kementerian/lembaga.
b. Entitas Akuntansi
Entitas Akuntansi dalam pengelolaan keuangan negara merupakan unitpemerintahan
pengguna anggaran/pengguna barang dan olehkarenanya wajib menyelenggarakan
akuntansi dan menyusun laporankeuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
Entitas akuntansitersebut merupakan unit yang berperan dalam penyusunan laporan
keuangan pemerintah pusat yaitu pada Direktorat JenderalPerbendaharaan dan unit-
unit akuntansi pada kementerian /lembagamulai dari Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
Anggaran sampai UnitAkuntansi Pengguna Anggaran.
8/10/2019 SPKN Kelompok 2-Perencanaan Pemeriksaan LKPP
4/45
Kelompok 2- 10D Khusus | Perencanaan Pemeriksaan LKPP 4
C. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat merupakan laporan
konsolidasianyangmencakup seluruh transaksi keuangan Pemerintah
Pusat,kementerian/lembaga, beserta jenjang struktural di bawahnya seperti eselonI,
kantor wilayah serta kantor/satuan kerja yang bertanggung jawab atasotorisasi kredit
anggaran yang diberikan kepadanya.
Laporan Keuangan Kementerian /lembaga (LKKL)terdiri atas:
a. Laporan Realisasi Anggaran
b. Neraca
c. Catatan atas laporan keuangan
LKKL tersebut selanjutnya dikonsolidasi dan ditambah laporan arus kas oleh Kementerian
Keuangan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat(LKPP)terdiri atas:
a. Laporan Realisasi Anggaran
b. Neraca
c. Laporan Arus Kas
d. Catatan atas laporan keuangan
8/10/2019 SPKN Kelompok 2-Perencanaan Pemeriksaan LKPP
5/45
Kelompok 2- 10D Khusus | Perencanaan Pemeriksaan LKPP 5
II. PERENCANAAN PEMERIKSAAN LKPP
D. Tahapan Pemeriksaan Keuangan Negara
Metodologi pemeriksaan keuangan meliputi tiga tahapan pemeriksaan, yaituperencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan yang terdiri dari 22 langkah.
Kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pemeriksaan keuangan adalah SPKN,
PMP, dan Harapan Penugasan. Selain itu, kegiatan supervisi dan pengendalian mutu
dilakukan terhadap seluruh tahapan pemeriksaan keuangan. Secara ringkas, metodologi
pemeriksaan sebagai berikut:
Langkah perencanaan pemeriksaanmeliputi 10 langkah kegiatan, yaitu: (1)
Pemahaman Tujuan Pemeriksaan dan Harapan Penugasan, (2) Pemenuhan Kebutuhan
Pemeriksa, (3) Pemahaman atas Entitas, (4) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Sebelumnya, (5) Pemahaman atas Sistem Pengendalian Intern, (6) Pemahaman dan
Penilaian Risiko, (7) Penetapan Materialitas Awal dan Kesalahan Tertolerir, (8) Penentuan
Metode Uji Petik, (9) Pelaksanaan Prosedur Analitis Awal, dan (10) Penyusunan ProgramPemeriksaan dan Program Kegiatan Perseorangan.
Langkah pelaksanaan pemeriksaan meliputi tujuh langkah kegiatan, yaitu: (1)
Pelaksanaan Pengujian Analitis Terinci, (2) Pengujian Sistem Pengendalian Intern, (3)
Pengujian Substantif Atas Transaksi & Saldo Akun, (4) Penyelesaian Penugasan, (5)
Penyusunan Konsep Temuan Pemeriksaan, (6) Perolehan Tanggapan Resmi & Tertulis, dan
(7) Penyampaian Temuan Pemeriksaan.
Langkah pelaporan hasil pemeriksaanmeliputi lima langkah kegiatan, yaitu: (1)
Penyusunan Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan, (2) Penyampaian Konsep Laporan Hasil
Pemeriksaan Kepada Pejabat Entitas Yang Berwenang, (3) Pembahasan Konsep Laporan
Hasil Pemeriksaan Dengan Pejabat Entitas Yang Berwenang, (4) Perolehan Surat
8/10/2019 SPKN Kelompok 2-Perencanaan Pemeriksaan LKPP
6/45
Kelompok 2- 10D Khusus | Perencanaan Pemeriksaan LKPP 6
Representasi, dan (5) Penyusunan Konsep Akhir dan Penyampaian Laporan Hasil
Pemeriksaan.
E. Lingkup Perencanaan Pemeriksaan
Perencanaan pemeriksaan diperlukan agar pemeriksaan dapat dilaksanakan
secaraefisien, efektif, dan sesuai dengan standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh BPK.
Perencanaan pemeriksaan meliputi persiapan yang bersifat teknis dan administratif.
Persiapan teknismencakup pembentukan tim persiapan, pemahaman penugasan,
pemahaman entitas, penyusunan konsep Program Pemeriksaan (P2), penentuan tim
pemeriksa, persetujuan penugasan, dan penyusunan Program Kerja Perorangan (PKP).
Persiapan administratif meliputi penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas
(SPPD), pencairan biaya pemeriksaan, dan pengurusan akomodasi serta transportasi ke
lokasi danselama pemeriksaan.
F.
Pihak-Pihak Yang Terlibat
Perencanaan pemeriksaan melibatkan Badan beserta AKN (Auditorat Keuangan
Negara), tim persiapan pemeriksaan yang selanjutnya disebut tim persiapan, dan Sub
Auditorat Manajemen Intern AKN (Subaud MIA). Peranan pihak-pihak Terkait:
1. Badan, memiliki peran menandatangani Surat Perintah Persiapan Pemeriksaan (SP3),
dan Surat Tugas.
2. AKN (Auditorat Keuangan Negara)memiliki peran:
a)Mengevaluasi materi program pemeriksaan yang meliputi tujuan, sasaran,
metodologi pemeriksaan, petunjuk pemeriksaan, dan waktu penerbitan laporanhasil pemeriksaan;
b)Mengevaluasi susunan tim pemeriksa terkait dengan independensi dan persyaratan
kompetensi.
3. Tim persiapan
Menyusun program pemeriksaan dengan memperhatikan petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis pemeriksaan yang terkait dan RKP (Rencana Kerja Pemeriksaan) serta
akurasi angka dan kebenaran pembahasaan.
4. Subauditorat MIA
a)Menyelenggarakan data profil pemeriksa;
b)
Memelihara kebenaran administrasi data profil pemeriksa terkait independensi,persyaratan kompetensi serta kebenaran data lainnya terkait dengan tugas-tugas
pemeriksaan.
8/10/2019 SPKN Kelompok 2-Perencanaan Pemeriksaan LKPP
7/45
Kelompok 2- 10D Khusus | Perencanaan Pemeriksaan LKPP 7
III.TAHAPAN PERENCANAAN PEMERIKSAAN LKPP
Sesuai dengan SPKN, pemeriksaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya.
Perencanaan pemeriksaan dilakukan untuk mempersiapkan program pemeriksaan yang akan
digunakan sebagai dasar bagi pelaksanaan pemeriksaan sehingga pemeriksaan dapat berjalansecara efisien dan efektif. Data yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan diperoleh dari
database entitas, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun-tahun sebelumnya, ataupun dari
berbagi sumber informasi lain.
Tahap perencanaan terdiri dari: (1) Pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan
pemeriksaan, (2) Pemenuhan kebutuhan pemeriksa, (3) Pemahaman atas entitas, (4)
Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya, (5) Pemahaman Atas Sistem
Pengendalian Internal (SPI), (6) Pemahaman dan Penilaian Resiko, (7)Penetapan Materialitas
Awal dan Kesalahan Toleransi, (8) Penentuan metode uji petik, (9) Pelaksanaan Prosedur
Analitis Awal, dan (10) Penyusunan Program pemeriksaan dan Program Kegiatan
Perseorangan.
8/10/2019 SPKN Kelompok 2-Perencanaan Pemeriksaan LKPP
8/45
Kelompok 2- 10D Khusus | Perencanaan Pemeriksaan LKPP 8
A. Pemahaman Tujuan Pemeriksaan dan Harapan Penugasan
Pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan dilakukan untuk
mengetahui hasil akhir dan sasaran pemeriksaan yang diharapkan pemberi tugas serta
mengetahui kriteria pengukuran kinerja penugasan. Pemahaman tersebut dilakukan
dengan melakukan komunikasi dengan pemberi tugas oleh pemeriksa dengan
memperhatikan input-input sebagai berikut:
1. Laporan hasil pemeriksaan tahun sebelumnya;
2. Laporan hasil pemantauan tindak lanjut;
3. Survei pendahuluan atas entitas atau objek yang baru pertama kali diperiksa;
4. Database entitas;
5. Hasil komunikasi dengan pemeriksa sebelumnya.
Tujuan pemeriksaan keuanganadalah untuk memberikan keyakinan yang
memadai (reasonable assurance) apakah Laporan Keuangan telah disajikan secara wajar
dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum
di Indonesia dengan memperhatikan:
1. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi;
2. Kecukupan pengungkapan;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Efektivitas sistem pengendalian intern.
Dalam rangka pencapaian tujuan pemeriksaan tersebut, pemberi tugas mempunyai
harapan-harapan penugasan (expectation).Pemeriksa harus memperoleh harapan
penugasan secara tertulis dari pemberi tugas. Hal ini untuk menghindari harapan-harapan
yang tidak dapat dipenuhi oleh pemeriksa. Harapan dari pemberi tugas tersebut harus
didokumentasikan. Dokumentasi atas harapan penugasan menjadi salah satu dasar dalam
penyusunan program pemeriksaan dan penentuan kebutuhan pemeriksaan.
Langkah-langkah pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan
meliputi:
1. Pembahasan dan pengomunikasian dengan pemberi tugas. Pemeriksa bersama-sama
dengan pemberi tugas membangun pemahaman yang jelas mengenai ketiga faktor
penting tersebut yang dapat dijadikan dasar dalam mendefinisikan, memprioritaskan,
dan mengukur kinerja pemeriksa dalam pelaksanaan penugasan
2. Pengajuan tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan dilakukan oleh pemeriksa
dengan membuat penilaian (pengkajian awal) atas entitas dan memutakhirkan
pengetahuan mengenai lingkup kerja entitas. Pemeriksa juga mempertimbangkan hasil
pemeriksaan tahun lalu, catatan pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan diskusidiskusi
dengan entitas. Pertimbangan awal mengenai informasi tersebut memungkinkan
pemeriksa untuk mempersiapkan pembicaraan dengan pemberi tugas dan menentukan
area yang ingin ditelaah lebih dalam. Penilaian awal ini juga dapat digunakan untuk
mempertimbangkan pemeriksa yang akan berpartisipasi dalam pertemuan tersebut.
3. Penetapan tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan. Tujuan pemeriksaan dan
harapan penugasan yang telah dirumuskan didokumentasikan secara tertulis dan
ditandatangani oleh ketua tim, pengendali teknis, penanggung jawab, dan pemberi tugas
8/10/2019 SPKN Kelompok 2-Perencanaan Pemeriksaan LKPP
9/45
Kelompok 2- 10D Khusus | Perencanaan Pemeriksaan LKPP 9
Pemeriksa harus menyadari bahwa harapan yang tidak realistis atau harapan di
luar kemampuan pemeriksa yang ada dapat berakibat tidak tercapainya tujuan penugasan.
Untuk harapan yang realistis namun di luar kemampuan pemeriksa (misal: jadwal yang
ketat, aturan baru yang harus direviu tetapi belum ada anggota tim yang ahli tentang
aturan tersebut, dan sebagainya.), pemeriksa harus bekerja sama dengan pemberi tugas
untuk membuat suatu rencana pencapaian harapan tersebut selama periode waktu yang
disepakati.
Selama pemeriksaan, pemeriksa selalu memantau pencapaian tujuan pemeriksaan
dan harapan penugasan dengan target pelaksanaan yang disepakati dalam formulir
pencapaian tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan.
Dokumentasi hasil langkah pemahaman atas tujuan pemeriksaan dan harapan
penugasan merupakan suatu rangkuman mengenai pengidentifikasian tujuan pemeriksaan
dan harapan penugasan pemeriksa dengan pemberi tugas dan rencana untuk melakukan
pemeriksaan. Dokumentasi tersebut berupa formulir tujuan pemeriksaan dan harapan
penugasan.
8/10/2019 SPKN Kelompok 2-Perencanaan Pemeriksaan LKPP
10/45
8/10/2019 SPKN Kelompok 2-Perencanaan Pemeriksaan LKPP
11/45
Kelompok 2- 10D Khusus | Perencanaan Pemeriksaan LKPP 11
B. Pemenuhan Kebutuhan Pemeriksa
Berdasarkan langkah pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan
maka dilanjutkan dengan langkah pemenuhan kebutuhan pemeriksa. Langkah ini dilakukan
dengan tujuan:
1. menyusun tim pemeriksa dengan komposisi keahlian yang sesuai dengan kebutuhan
penugasan;
2. memberi tahu anggota tim pemeriksa mengenai penugasan yang akan dilakukan, yang
meliputi tujuan pemeriksaan, lingkup pemeriksaan, harapan pemberi tugas, ukuran
kinerja pemeriksaan); dan
3. membagi tugas pemeriksaan sesuai keahlian masing-masing dan mendapatkan
komitmen dari anggota pemeriksa akan peran mereka dalam penyelesaian tugas dan
memenuhi harapan pemberi tugas agar dapat dilaksanakan pemeriksaan yang efektif
dan efisien.
Inputyang diperlukan dalam langkah pemenuhan kebutuhan pemeriksa ini adalah :
1. Kertas kerja pemeriksaan sebelumnya, apabila pemeriksaan merupakan pemeriksaan
tahun kedua dan selanjutnya terutama tentang hal-hal spesifik yang cukup signifikan
yang harus diperiksa (misalnya, perpajakan, teknologi informasi entitas).
2. Formulir Tujuan Pemeriksaan dan Harapan Penugasan.
B.1. Persyaratan Kemampuan/Keahlian
SPKN mengatur bahwa pemeriksa secara kolektif harus memiliki
kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan pemeriksaan,
memenuhi persyaratan pendidikan berkelanjutan, dan memenuhi persyaratan
kemampuan/keahlian pemeriksa. SPKN juga mengatur bahwa dalam semua hal
yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa, dan
pemeriksa harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi,
ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.
Selain itu, pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan keuangan harus
memenuhi kualifikasi tambahan, yaitu memiliki keahlian di bidang akuntansi dan
pemeriksaan, memahami prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berkaitan
dengan entitas yang diperiksa, dan sebaiknya memiliki sertifikasi keahlian. Khusus
bagi pemeriksa yang berperan sebagai penanggung jawab pemeriksaan keuangan,
ia harus memiliki sertifikasi keahlian yang diakui secara profesional.
Berdasarkan hal di atas maka dalam rangka pemeriksaan keuangan dapat
ditentukan kebutuhan kualifikasi pemeriksa sebagai berikut.
a. Tim pemeriksa secara kolektif harus memiliki pemahaman yangcukup atas
Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengetahuan yangmemadai atas
pemeriksaan keuangan, yang dapat dibuktikan dengansertifikasi dan surat
keterangan telah mengikuti pendidikan danpelatihan dan melaksanakan
kegiatan lain di bidang akuntansi danpemeriksaan terkait.
b. Di dalam tim pemeriksa, paling tidak 1 (satu) orang memiliki registerakuntan.
c. Ketua Tim harus memiliki pengalaman yang memadai paling tidak 1(satu) kali
melakukan pemeriksaan keuangan.
d. Apabila di dalam tim pemeriksa dibutuhkan pengendali teknis, makapengendali
teknis tersebut harus memiliki pengetahuan danpengalaman pemeriksaan
8/10/2019 SPKN Kelompok 2-Perencanaan Pemeriksaan LKPP
12/45
Kelompok 2- 10D Khusus | Perencanaan Pemeriksaan LKPP 12
terkait dengan pengelolaan keuangannegara dan atau pernah menjadi ketua tim
pemeriksa yang terkaitpaling tidak 1 (satu) kali dan atau menduduki jabatan
struktural danatau menduduki jabatan fungsional paling tidak ketua tim senior.
e. Penanggung jawab pemeriksaan LKPP dan LKKL adalah pemeriksayang memiliki
register akuntan dan memiliki pengalaman yangmemadai melakukan
pemeriksaan keuangan atau memiliki jabatanstruktural/fungsional.
f. Apabila dibutuhkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan
kegiatan maka diperlukan koordinator dari setiap tingkatketua tim, pengendali
teknis dan penanggung jawab.
g. Dalam hal LKPP dan LKKL disusun dengan menggunakan sistemyang
terkomputerisasi, maka paling tidak 1 (satu) orang dalam timpemeriksa
memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang teknologiinformasi dan
pemeriksaan teknologi informasi.
Untuk kebutuhan konsolidasi pelaksanaan dan penyusunan laporan
hasilpemeriksaan, dapat dibentuk organisasi konsolidasi pemeriksaan dengan
kualifikasi sebagai berikut:
a. Tim konsolidasi pelaksanaan dan penyusuan laporan pemeriksaan secara
kolektif harus memiliki pemahaman yang cukup atas StandarAkuntansi
Pemerintahan dan pengetahuan yang memadai ataspemeriksaan keuangan, yang
dapat dibuktikan dengan sertifikasi dansurat keterangan telah mengikuti
pendidikan dan pelatihan danmelaksanakan kegiatan lain di bidang akuntansi
dan pemeriksaanterkait.
b. Tim harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai dalam teknik
penyusunan LHP atas LKPP dan LKKL.
c.
Di dalam tim konsolidasi pelaksanaan dan peyusunan laporan pemeriksaan,
paling tidak terdapat 2 (dua) orang yang memilikipengalaman paling tidak 2
(dua) kali sebagai ketua tim dalampemeriksaan LKPP dan LKKL.
d. Penanggung jawab pemeriksaan LKPP dan LKKL adalah pemeriksayang memiliki
register akuntan dan memiliki pengalaman yang
B.2. Persyaratan Independensi
Standar Pemeriksaan mengatur bahwa dalam semua hal yang
berkaitandengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa,
harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi,ekstern,
dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya.Jika pemeriksa yang
terlibat dalam pemeriksaan LKPP dan LKKLdiragukan tingkat indepensinya maka
harus membuat surat pernyataangangguan independensi untuk mendapatkan
pertimbangan atas penugasannya dan Penanggung Jawab harus
mempertimbangkandampak dari kondisi tersebut terhadap pemeriksaan yang
dilakukan.
8/10/2019 SPKN Kelompok 2-Perencanaan Pemeriksaan LKPP
13/45
Kelompok 2- 10D Khusus | Perencanaan Pemeriksaan LKPP 13
C. Pemahaman Atas Entitas
Tujuan utama dari pemahaman atas entitas adalah untuk mendapatkan
pemahaman yang lebih dalam mengenai proses kerja secara umum dan risiko terkait dari
tiap proses kerja spesifik entitas yang diperiksa. Selain itu pemahaman atas entitas
bertujuan untuk mengidenfikasikan dan memahami hal-hal penting yang harus dipenuhi
oleh entitas dalam mencapai tujuan.
Dalam tahap pemahaman atas entitas, auditor perlu mempersiapkan beberapa
input untuk mendukung pelaksanaannya, input tersebut antara lain:
1. Kertas kerja hasil pemeriksaan sebelumnya, apabila pemeriksaan merupakan
pemeriksaan tahun kedua dan selanjutnya, terutama tentang informasi umum yang
telah dikumpulkan pada tahun lalu mengenai entitas yang diperiksa untuk memastikan
apakah informasi umum itu masih berlaku atau harus dimutakhirkan.
2. Formulir tujuan dan harapan penugasan.
3. Komunikasi dengan pemeriksa terdahulu.
4.
Peraturan perundang-undangan yang secara signifikan berpengaruh terhadap entitas.
5. Hasil survei pendahuluan apabila entitas pertama kali diperiksa.
6. Laporan hasil pengawasan intern.
7. Database entitas.
8. Informasi lain yang relevan dari lembaga sumber, seperti pengumuman di media,
kutipan situs internet, dan lain-lain.
Selain input di atas, auditor juga mempunyai langkah kerja yang harus dilakukan
untuk memenuhi tujuan dari tahap ini. Langkah ini harus dilaksanakan secara seksama
agar diperoleh pemahaman entitas yang akurat. Langkah-tersebut adalah:
1. Mendapatkan pemahaman yang mutakhir mengenai pengaruh lingkungan terhadap
entitas
2. Memperoleh pengetahuan mengenai pengaruh stakeholders utama terhadap entitas.
3. Memahami tujuan dan sasaran entitas dan pengembangan strategi usaha untuk
mencapainya.
4. Mengidentifikasi faktor sukses yang penting (critical success factors) bagi pencapaian
tujuan entitas.
5. Mengidentifikasi dan mendapatkan gambaran umum proses kerja entitas.
6. Mengidentifikasi proses kerja kritikal entitas
7. Memahami bagaimana manajemen mengendalikan proses kerja kritikalnya untuk
mencapai faktor sukses kritikal entitas.
Lingkungan entitas dapat memberikan indikasi yang penting terhadap adanya
potensi risiko salah saji laporan keuangan. Pemeriksa dapat mengidentifikasi dan
mempertimbangkan risiko tersebut melalui pemahaman atas kegiatan/operasi utama
entitas serta lingkungan yang mempengaruhi kegiatan/operasi tersebut. Faktor lingkungan
yang berpengaruh atas entitas tersebut adalah peraturan perundangundangan, organisasi,
pengelolaan sistem keuangan, praktik-praktik akuntansi dan kewajiban pelaporan
keuangan, sosial, ekonomi, dan pertimbangan politik. Untuk entitas korporasi, faktor
seperti pasar modal, pesaing, pelanggan, para pemasok, dan kekuatan pasar dapat
berpengaruh pada kegiatan/operasi entitas.
Tim persiapan pemeriksa dapat memperoleh pengetahuan mengenai lingkungan
kerja entitas dari berbagai sumber, di antaranya:
8/10/2019 SPKN Kelompok 2-Perencanaan Pemeriksaan LKPP
14/45
Kelompok 2- 10D Khusus | Perencanaan Pemeriksaan LKPP 14
pengalaman sebelumnya dengan entitas dan industri/lingkup kerjanya;
diskusi dengan pegawai dan manajemen/pimpinan entitas;
survei pendahuluan apabila entitas pertama kali diperiksa;
peraturan perundang-undangan yang secara signifikan dapat mempengaruhi entitas;
laporan satuan pengawas intern;
database entitas;
publikasi mengenai organisasi yang berhubungan dengan industri/lingkup kerja entitas;
dan
entitas, lokasi, dan fasilitas entitas yang diperiksa.
Tim persiapan pemeriksa harus mengetahui adanya potensi risiko ketidakwajaran
laporan keuangan dan risiko lingkup kerja entitas, serta mempertimbangkan pengaruh
stakeholder terhadap entitas. Pengaruh stakeholder dapat mempengaruhi entitas dalam
merumuskan tujuan, sasaran dan strategi.
Manajemen menetapkan tujuan suatu bisnis/lingkup kerjanya untuk memenuhi
kebutuhan stakeholders dan harapannya sendiri. Tujuan bisa bervariasi dan sulit untukdihitung. Untuk mengefektifkan, entitas menjabarkan tujuan entitas ke dalam satu
perangkat sasaran hasil yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai dalam suatu periode
waktu yang realistis. Contoh:
Meningkatkan pendapatan negara/daerah.
Melayani publik dengan sigap dan tanggap.
Memberikan dividen dan mencapai hasil operasi yang ditargetkan oleh investor.
Meningkatkan nilai kepada pemegang sahamnya.
Menghasilkan produk atau layanan yang bermutu.
Mengembangkan hubungan yang produktif dengan para penyalurnya.
Menyediakan suatu jaminan dan memberi penghargaan kepada karyawan, danmanajemen.
Memperoleh penghargaan dari masyarakat tempat entitas itu beroperasi.
Mengidentifikasi faktor sukses yang penting (critical success factors) bagi
pencapaian tujuan entitas. Tujuan entitas dicapai melalui suatu strategi tertentu yang
memiliki faktor-faktor sukses yang penting. Pemeriksa harus dapat mengidentifikasi faktor
sukses yang penting tersebut untuk memfokuskan pemeriksaan.
Mengidentifikasi dan mendapatkan gambaran umum proses kerja entitas dilakukan
dengan memahami bagaimana lingkup kerja/bisnis entitas diatur, dikelola, dan
dikendalikan. Pemeriksa dapat meningkatkan pemahaman terhadap lingkup kerja/bisnis
entitas dengan cara memandangnya dari sudut yang sama dengan sudut pandangmanajemen. Hal ini juga meningkatkan pemahaman terhadap sasaran, tujuan, strategi, dan
faktor isu-isu yang kritikal (critical issues factors). Sudut pandang dari tingkat manajemen
senior ke bawah (top-down)membantu pemeriksa memahami pengaturan dan proses
entitas serta bagaimana hal-hal tersebut mempengaruhi risiko kerja dan laporan keuangan.
Hal ini dapat membantu pemeriksa dalam mengembangkan pendekatan pemeriksaan yang
lebih efektif dan efisien.
Pengidentifikasi proses kerja kritikal entitas berdasarkan pemahaman pemeriksa
terhadap lingkup kerja entitas dan penilaian profesional. Sebuah proses dianggap penting
jika tujuan dan/atau outputnya secara langsung berhubungan dengan pencapaian faktor
sukses. Di lain pihak, sebuah proses tidak akan dinilai sebagai sebuah proses kerjakritikal jika tujuan proses tersebut tidak secara langsung berhubungan dengan
8/10/2019 SPKN Kelompok 2-Perencanaan Pemeriksaan LKPP
15/45
Kelompok 2- 10D Khusus | Perencanaan Pemeriksaan LKPP 15
pencapaian faktor sukses. Pada saat mengidentifikasi proses kerja kritikal, pemeriksa juga
mengidentifikasi dan memahami lingkungan pendukung TI dan aplikasi bisnis yang
berpengaruh terhadap proses kerja kritikal.
Pemeriksa harus memahami pengendalian proses kerja kritikal dalam rangka
mencapai faktor sukses kritikal. Pemahaman tersebut merupakan salah satu faktor utama
dalam memahami risiko kerja entitas. Memahami proses kerja kritikal adalah penting pada
saat mempertimbangkan bagaimana dan apakah risiko lingkup kerja dapat mengarah
kepada kesalahan material dalam laporan keuangan tahun berjalan, serta pada saat
mempertimbangkan kelangsungan jangka panjang entitas (going concern), yang dapat
mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan.
Untuk memahami pengendalian tersebut, pemeriksa mempertimbangkan hal-hal
sebagai berikut:
a. Pelaporan keuangan, sistem atau pengelolaan operasi, dan kepatuhan proses
(implementasinya);
b. Konsistensi tujuan pengendalian dengan pencapaian faktor sukses kritikal entitas;
c.
Efektivitas pengendalian proses-proses tersebut yang berhubungan dengan pelaporan
keuangan, operasi dan tujuan; dan
d. Pandangan manajemen mengenai kekuatan dan risiko proses tersebut.
Pemeriksa juga mengidentifikasi setiap perubahan yang dibuat dalam waktu dekat
atau yang diantisipasi, yang berhubungan dengan SDM dan teknologi yang terlibat dalam
proses kerja kritikal. Pemeriksa dapat memperoleh beberapa informasi tersebut saat
mendapatkan pemahaman umum atas proses kerja entitas.
Pendokumentasian pemeriksa mengenai lingkungan lingkup kerja entitas dapat
meliputi: catatan, sebuah ringkasan mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman
(SWOT), atau bukti-bukti sejenis. Pendokumentasian pemeriksa mencakup pula
pemahaman pemeriksa mengenai sasaran tujuan, strategi, faktor sukses kritikal utama,
lingkungan entitas, atau pengaruh stakeholders utama terhadap tindakan
pimpinan/manajemen entitas. Pemeriksa mendokumentasikan hal-hal tersebut yang
mempunyai dampak signifikan terhadap lingkup kerja entitas dan risiko laporan keuangan,
serta bagaimana pemahaman pemeriksa akan hal-hal tersebut dapat mempengaruhi
penilaian risiko secara gabungan (combined risk assessment) atas risiko inheren dan risiko
pengendalian, serta strategi pemeriksaan.
8/10/2019 SPKN Kelompok 2-Perencanaan Pemeriksaan LKPP
16/45
Kelompok 2- 10D Khusus | Perencanaan Pemeriksaan LKPP 16
Contoh Formulir Pemahaman Atas Entitas
8/10/2019 SPKN Kelompok 2-Perencanaan Pemeriksaan LKPP
17/45
Kelompok 2- 10D Khusus | Perencanaan Pemeriksaan LKPP 17
8/10/2019 SPKN Kelompok 2-Perencanaan Pemeriksaan LKPP
18/45
Kelompok 2- 10D Khusus | Perencanaan Pemeriksaan LKPP 18
8/10/2019 SPKN Kelompok 2-Perencanaan Pemeriksaan LKPP
19/45
Kelompok 2- 10D Khusus | Perencanaan Pemeriksaan LKPP 19
D. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sebelumnya
Pada tahap pemantauan tindak lanjut hasil pemriksaan sebelumnya, tujuan utama
yang ingin dicapai adalah untuk mengidentifikasi tindak lanjut saran/rekomendasi BPK;
menilai pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi BPK, apakah telah sesuai dengan
rekomendasi tersebut atau tidak; serta mengidentifikasi dampaknya pada pelaporan
keuangan yang diperiksa.
Input yang diperlukan dalam tahap ini adalah:
1. Kertas kerja hasil pemeriksaan sebelumnya (untuk pemeriksaan tahun berkala di tahun
kedua atau berikutnya);
2. Surat tugas/keterangan atau rencana tindak lanjut (action plari) dari pejabat entitas
atau database entitas;
3. Laporan perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun sebelumnya dari entitas;
4. Formulir Pemantauan Tindak Lanjut; dan
5.
Hasil pemahaman umum atas entitas.Tindak lanjut pemeriksaan tahun sebelumnya harus diarahkan untuk mendukung
upaya melaksanakan rekomendasi perbaikan dan bukan untuk menemukan ketiadaan aksi
pelaksanaan rekomendasi tersebut. Pemeriksa juga harus fokus pada koreksi kelemahan
pengendalian, ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau
hal lain yang sebelumnya ditemukan.
Langkah pemantauan tindak lanjut di dalam petunjuk pelaksanaan ini terkait
dengan pelaksanaan pemeriksaan keuangan dan tidak mengatur proses tindak lanjut.
Proses tindak lanjut tetap mengacu pada Panduan Manajemen Pemeriksaan.
Pemantauan tindak lanjut pemeriksaan tahun lalu dapat dilakukan antara lain
sebagai berikut.1. Memantau kegiatan pelaksanaan rekomendasi entitas, misalnya, melalui laporan-
laporan pelaksanaan rekomendasi yang diberikan entitas kepada pemeriksa,
2. Melakukan reviu yang lebih terperinci dengan entitas, misalnya, dengan melakukan
diskusi atau pertemuan (Rapat Pra Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan)
dengan entitas untuk membahas pelaksanaan rekomendasi; dan
3. Sebuah pemeriksaan tindak lanjut yang dapat berupa pelaksanaan pemeriksaan
lapangan.
Pelaksanaan tindak lanjut mungkin dapat pula mengindikasikan adanya risiko lain
yang masih harus diperhatikan dalam pemeriksaan tahun berjalan. Pemeriksa harus
menyadari akan kemungkinan ini terhadap risiko pemeriksaan yang dilakukan.
Kekurangan dan perbaikan yang diidentifikasikan dalam proses tindak lanjut harus
dilaporkan. Pelaporan tindak lanjut dapat berdiri sendiri atau dikompilasikan dengan hasil
pemeriksaan tahun berjalan (sebagai temuan pemeriksaan). Dokumentasi pemantauan
tindak lanjut dimuat dalam Formulir Pemantauan Tindak Lanjut. Rekomendasi signifikan
atas hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya yang tidak atau belum seluruhnya
ditindaklanjuti harus menjadi bahan pertimbangan atas pemeriksaan tahun berjalan.
8/10/2019 SPKN Kelompok 2-Perencanaan Pemeriksaan LKPP
20/45
Kelompok 2- 10D Khusus | Perencanaan Pemeriksaan LKPP 20
Contoh Formulir Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sebelumnya
8/10/2019 SPKN Kelompok 2-Perencanaan Pemeriksaan LKPP
21/45
Kelompok 2- 10D Khusus | Perencanaan Pemeriksaan LKPP 21
E. Pemahaman Atas Sistem Pengendalian Internal (SPI)
Tujuan tahap ini adalah untuk mengkaji pengendalian intern yang diterapkan oleh
entitas dalam menjalankan kegiatannya secara efektif dan efisien serta mengkaji
kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan (misstatement andfraud) Input yangdiperlukan dalam tahap ini adalah sebagai berikut:
1) Kertas kerja hasil pemeriksaan tahun sebelumnya (jika kali ini merupakan pemeriksaan
tahun kedua dan selanjutnya) terutama tentang catatan mengenai pengendalian internal
di tingkat entitas dan hal-hal yang mungkin sekali terjadi kecurangan.
2) Hasil penelaahan umum atas entitas.
3) Pembagian peran pemeriksa (yang mungkin memasukkan spesialis pengungkap
kecurangan/fraud examiner sebelumnya).
4) Diskusi dengan pimpinan/manajemen entitas atau komite audit entitas.
5) Diskusi dengan personil satuan kerja pengawas intern dan membaca laporan hasil
pemeriksaan intern.
6) Peraturan perundang-undangan yang secara signifikan berpengaruh terhadap entitas.
7) Hasil penindaklanjutan pemeriksaan tahun sebelumnya
Seluruh pengkajian pemeriksa mengenai pengendalian internal di tingkat entitas
dan risiko adanya kecurangan harus didokumentasikan. Tim dapat mengembangkan suatu
kerangka kerja (template) yang membantu pendefinisian pengendalian internal dan risiko
kecurangan. Tim juga diharapkan mendokumentasikan pemahaman mengenai
pengendalian intern dengan pendekatan COSO (lima komponen SPI), risiko-risiko
kecurangan terutama risiko yang belum sepenuhnya dimitigasi (telah diantisipasi) oleh
pengendalian yang ada (termasuk rencana prosedur pemeriksaan atas risiko ini), dan
pemahaman pemeriksa mengenai pengendalian umum TI.
8/10/2019 SPKN Kelompok 2-Perencanaan Pemeriksaan LKPP
22/45
Kelompok 2- 10D Khusus | Perencanaan Pemeriksaan LKPP 22
Contoh Formulir Pemahaman SPI
8/10/2019 SPKN Kelompok 2-Perencanaan Pemeriksaan LKPP
23/45
Kelompok 2- 10D Khusus | Perencanaan Pemeriksaan LKPP 23
8/10/2019 SPKN Kelompok 2-Perencanaan Pemeriksaan LKPP
24/45
Kelompok 2- 10D Khusus | Perencanaan Pemeriksaan LKPP 24
8/10/2019 SPKN Kelompok 2-Perencanaan Pemeriksaan LKPP
25/45
8/10/2019 SPKN Kelompok 2-Perencanaan Pemeriksaan LKPP
26/45
Kelompok 2- 10D Khusus | Perencanaan Pemeriksaan LKPP 26
8/10/2019 SPKN Kelompok 2-Perencanaan Pemeriksaan LKPP
27/45
Kelompok 2- 10D Khusus | Perencanaan Pemeriksaan LKPP 27
8/10/2019 SPKN Kelompok 2-Perencanaan Pemeriksaan LKPP
28/45
Kelompok 2- 10D Khusus | Perencanaan Pemeriksaan LKPP 28
8/10/2019 SPKN Kelompok 2-Perencanaan Pemeriksaan LKPP
29/45
Kelompok 2- 10D Khusus | Perencanaan Pemeriksaan LKPP 29
F. Pemahaman & Penilaian Risiko
Tujuan tahap ini adalah melakukan pengkajian atas penilaian risiko-risiko
pemeriksaan agar dapat disusun prosedur pemeriksaan yang dapat digunakan untuk
melakukan pemeriksaan yang efektif dan efisien.Input yang diperlukan dalam tahap ini adalah sebagai berikut.
1) Kertas kerja hasil pemeriksaan sebelumnya (jika kali ini merupakan pemeriksaan tahun
kedua dan selanjutnya) terutama mengenai penilaian risiko secara gabungan.
2) Hasil penelaahan umum atas entitas.
3) Strategi Pemeriksaan
4) Diskusi dengan pimpinan/manajemen entitas atau komite audit entitas.
5) Diskusi dengan personil satuan kerja pemeriksa intern dan meninjau ulang laporan
pemeriksaan intern.
6) Hasil pengujian pengendalian
Prosedur penilaian risiko dilakukan untuk setiap saldo akun atau kelompok akun
atau pos keuangan yang signifikan. Penilaian awal tentang risiko ini kemudian dihadapkan
untuk setiap asersi laporan keuangan. Langkah-langkah yang akan dilaksanakan adalah
sebagai berikut.
1) Untuk setiap saldo akun atau kelompok akun atau pos keuangan yang signifikan,
pemeriksa akan melaksanakan suatu penilaian risiko secara menyeluruh/gabungan, dan
bilamana perlu, mempertimbangkan kembali penilaian awal tentang risiko gabungan
ini, untuk setiap asersi. Langkah-langkah yang akan dilaksanakan adalah:
a. Mempertimbangkan faktor risiko inheren.
b. Mempertimbangkan efektivitas dari pengendalian dan keyakinan pemeriksa atas
pengendalian tersebut (risiko pengendalian).
c. Menentukan, atau memodifikasi, penilaian risiko yang dikombinasikan
pemeriksaMenentukan tingkat risiko prosedur analitis (analytical procedure risk)
yang sesuai.
2) Menentukan sifat, pemilihan waktu dan luas dari prosedur pemeriksaan untuk
mendapat bukti pemeriksaan selanjutnya yang masih dianggap perlu, mengingat
langkah-langkah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi solusi pemeriksaan
potensial dalam memperoleh bukti pemeriksaan tambahan yang perlu berdasar pada
penilaian risiko gabungan dan bukti pemeriksaan telah diperoleh dari prosedursubstantif lain
3) Mempertimbangkan kemungkinan pemecahan risiko entitas lainnya yang juga telah
diidentifikasikan.
8/10/2019 SPKN Kelompok 2-Perencanaan Pemeriksaan LKPP
30/45
Kelompok 2- 10D Khusus | Perencanaan Pemeriksaan LKPP 30
8/10/2019 SPKN Kelompok 2-Perencanaan Pemeriksaan LKPP
31/45
Kelompok 2- 10D Khusus | Perencanaan Pemeriksaan LKPP 31
G. Penetapan Materialitas Awal dan Kesalahan Toleransi
Konsep materialitas secara praktik telah banyak dilakukan dalam Pemeriksaan
Keuangan. Hasil Pemeriksaan Keuangan mengungkapkan opini kewajaran suatu laporan
keuangan terhadap standar akuntansi yang berlaku dalam segala hal yang material. Hasilpemeriksaan berupa opini tersebut diperoleh dari suatu reasonable assurance (keyakinan
yang memadai) bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material.
Pemeriksa harus menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam menetapkan
batas materialitas terutama atas salah saji yang berindikasi adanya kecurangan,
penyimpangan dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau ketidakpatutan.
Materialitas merupakan besaran penghilangan atau kesalahan pencatatan yang
sangat mempengaruhi pengambilan keputusan. Materialitas adalah besarnya informasi
akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang
melingkupinya, mungkin dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan pihak yang
meletakkan kepercayaan/berkepentingan atas informasi tersebut. Penetapan batasmaterialitas meliputi pertimbangan secara kuantitatif maupun kualitatif. Dalam
mengembangkan strategi pemeriksaan, pemeriksa mengklasifikasikan materialitas dalam
dua kelompok:
a)Perencanaan tingkat materialitas (planning materiality) yang berhubungan dengan
laporan keuangan secara keseluruhan.
Planning Materiality yaitu nilai maksimum yang menjadi batas Pemeriksa untuk
meyakini bahwa semua salah saji yang diatas nilai tersebut dianggap material dan dapat
mempengaruhi keputusan dari pihak-pihak yang berkepentingan Pemeriksa
mempertimbangkan tingkat materialitas dalam perencanaan pemeriksaan. Materialitas
ini ditetapkan untuk tingkat keseluruhan laporan keuanganb)Kesalahan tertoleransi (tolerable error/tolerable materiality TM) yang berhubungan
dengan akun-akun atau pos-pos keuangan secara individual. Materialitas pada tingkat
akun (TM) merupakan salah saji minimum pada saldo akun yang dapat menyebabkan
akun tersebut dianggap mengandung salah saji material.
Adapun alokasi nilai PM pada akun-akun yang akan dilakukan pengujian dengan
menggunakan rumus:
TM = PM x n/t
TM : Tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi
PM : Nilai materialitas awal
n : Nilai akunt : total nilai akun yang diperiksa
Pemeriksaan dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai atas
pendeteksian kesalahan pencatatan yang material. Seperti diketahui, semakin tinggi
persentase yang digunakan untuk mengukur perencanaan materialitas dan TM, maka
semakin meningkat ukuran atau jumlah kesalahan pencatatan yang tidak terdeteksi.
Selain menentukan jumlah perencanaan materialitas dan TM, pemeriksa juga
menentukan jumlah nominal yang tepat untuk digunakan dalam mempersiapkan batas
nominal jurnal koreksi yang akan diajukan. Misalnya, dalam suatu dokumentasi koreksi
pemeriksaan (Summary of Audit Differences).
8/10/2019 SPKN Kelompok 2-Perencanaan Pemeriksaan LKPP
32/45
Kelompok 2- 10D Khusus | Perencanaan Pemeriksaan LKPP 32
Penilaian materialitas awal dilaksanakan melalui pekerjaan perencanaan
pemeriksaan, khususnya pada saat pemeriksa menilai kembali penilaian risiko secara
gabungan atau pada saat pemeriksa mengidentifikasi beberapa koreksi hasil pemeriksaan.
Penetapan materialitas awal meliputi lima tahapan kegiatan:
a)Penentuan Dasar Penetapan Materialitas (materiality base)
b)
Penentuan tingkat materialitas (rate of materiality)
c) Penetapan Nilai Materialitas Awal (Planning Materiality/PM)
d)Penetapan Kesalahan Yang Dapat Ditoleransi (Tolerable Error/TE/TM)
e)Pertimbangan atas Penetapan Materialitas Awal
Materialitas awal dapat direvisi pada saat pengambilan kesimpulan pemeriksaan
dan dalam mengevaluasi temuan pemeriksaan. Perubahan tersebut harus disetujui oleh
penanggung jawab dan dikomunikasikan secara tertulis pada pemberi tugas. Adapun
perubahan ini dapat dilakukan dengan alasan adanya:
a)Perubahan ruang lingkup pemeriksaan
b)Informasi tambahan tentang entitas yang diperiksa selama berlangsungnya pekerjaan
lapangan.
Pemeriksa mendokumentasikan dalam memorandum strategi pemeriksaan hal-hal
mengenai perencanaan materialitas, TE, dan jumlah nominal yang dibukukan di dalam
Koreksi Pemeriksaan.
Tingkat materialitas dapat ditetapkan untuk entitas nirlaba: sebesar 0,5% sampai
dengan 5% dari total penerimaan atau total belanja (0,5% PM 5%). Dimana dasar
penentuan materialitas LKPP adalah total belanja. Selain faktor kuantitatif, faktor
kualitatif berikut perlu dipertimbangkan:
a)Signifikansi kesalahan tersebut bagi entitas
b)Sifat dan dampak kesalahan terhadap laporan keuangan.
Penetapan PM dari posisi keuangan dalam hal ini aset, kewajiban atau ekuitas tidak
tepat karena sampai saat ini neraca belum dapat diandalkan secara memadai dan belum
dapat diyakini kewajarannya. Selain itu, pos-pos neraca di dalam pemerintahan relatif tidak
menjadi pertimbangan utama di dalam pengambilan keputusan oleh pengguna LKPP dan
LKKL dibandingkan dengan realisasi pendapatan, belanja atau surplus/defisit. Oleh karena
itu, penetapan materialitas ditetapkan sesuai dengan cara di atas.
Pemilihan penetapan materialitas pada tingkat laporan keuangan tersebut
dipengaruhi oleh keyakinan pemeriksa atas risiko pemeriksaan dan risiko pengendalian
serta risiko deteksi. Risiko pemeriksaan dan pengendalian yang tinggi, mengakibatkan
materialitas rendah. Tingkat materialitas yang kecil berdampak pada pengambilan sample
yang luas.
Setelah menentukan materialitas pada tingkat keseluruhan laporan keuangan,
pemeriksa menentukan TE/TM yaitu sebesar 50% dari PM. Apabila pemeriksa menemukan
salah saji dengan nilai di atas TE untuk setiap saldo akun, namun masih dibawah PM secara
keseluruhan, maka kesalahan tersebut dimasukkan dalam Rangkuman Koreksi
Pemeriksaan. Apabila kesalahan tersebut di atas TE dan PM, maka kesalahan tersebut
dimasukkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan.
8/10/2019 SPKN Kelompok 2-Perencanaan Pemeriksaan LKPP
33/45
Kelompok 2- 10D Khusus | Perencanaan Pemeriksaan LKPP 33
Berikut contoh tahap penetuan materialitas awal dalam pemeriksaan LKPP:
Dasar penentuan materialitas LKPP adalah total belanja. Total belanja (LKPP)
digunakan karena pemerintah adalah entitas nirlaba, dan LKPP merupakan
gabungan dari LK Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang merupakan
cost center/Pengguna Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara). Nilai Belanja
dalam LKPP 2012 Audited adalah Rp1.491.410.224.590.994,00.
Sehubungan opini LKPP 2012 adalah WDP dan beberapa pertimbangan
kualitatif berikut:
a. Pemerintah telah melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak
lanjut rekomendasi BPK pada pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya
b. Pemerintah telah berusaha membuat formulasi perhitungan SAL yang
baru, tetapi belum terbukti efektif untuk mendeteksi perbedaan nilai fisik SAL
dan catatannya
c. Pemerintah belum menindak lanjuti terkait dengan permasalahan selisih
kurs
d. Selisih antara SAU dan SAI (Suspen) masih belum ada tindak lanjut yang
memadai atas hasil rekonsiliasi
e. Pemerintah masih memantau penyelesaian selisih Kas di Bendahara
Pengeluaran antara data BUN dengan data KL
f. Pemerintah masih dalam proses perbaikan dalam pengelolaan Asset eks
BPPN.
Atas dasar tersebut, maka PM perencanaan LKPP tahun 2013 ditetapkan masing
masing 2,5%.
8/10/2019 SPKN Kelompok 2-Perencanaan Pemeriksaan LKPP
34/45
Kelompok 2- 10D Khusus | Perencanaan Pemeriksaan LKPP 34
H.Penentuan Metode Uji Petik
Dalam Perencanaan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, penentuan
uji petik merupakan elemen uji yang diambil oleh pemeriksa untuk memberikan keyakinan
tentang kualitas informasi yang disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan.
Pemeriksa menentukan metode uji petik berdasarkan pertimbangan profesional. Metode
uji
petik yang dilakukan dapat menggunakan metode statistik atau nonstatistik.
Berikut akan dijelaskan mengenai kedua metode tersebut:
a)Metode Statistik
Penentuan uji petik dengan metode statistik dapat dilakukan dengan attribute
sampling, monetary-unit sampling,dan classical variables sampling. Attribute Sampling
(sampling atribut) metode sampling statistic yang digunakan untuk menguji ketaatan.
Ketaatan disini adalah sejauh mana ketaatan manajemen terhadap sistem pengendalian
internal.
Monetary-unit samplingatau sampling unit moneter adalah suatu jenis pemilihan
nilai tertimbang, yang di dalamnya ukuran sampel, pemilihan, dan mengevaluasi hasilnya
dalam menarik kesimpulan jumlah moneter.
Classical Variables Samplingadalah sampling yang menggunakan disribusi normal
untuk mengevaluasi karakteristik populasi yang didasarkan pada hasil sampel yang diambil
dari populasi
b)Metode NonStatistik
Penentuan uji petik dengan metode nonstatistik ditentukan oleh pertimbangan
profesional pemeriksa dengan memperhatikan, antara lain cakupan dan lingkup
pemeriksaan, risiko, dan tingkat materialitas, sistem akuntansi yang diselenggarakan oleh
entitas yang diperiksa, serta dengan memperhatikan asas manfaat (cost and benefit).
Penggunaan metode uji petik baik metode statistik maupun nonstatistik harus
didokumentasikan di dalam KKP. Dokumentasi tersebut antara lain mengungkapkan alasan
penggunaan dan gambaran umum metode uji petik tersebut.
Penentuan uji petik didokumentasikan pada Kertas Kerja Penentuan Uji Petik yang
dapat digambarkan sebagai berikut:
8/10/2019 SPKN Kelompok 2-Perencanaan Pemeriksaan LKPP
35/45
Kelompok 2- 10D Khusus | Perencanaan Pemeriksaan LKPP 35
I. Pelaksanaan Prosedur Analitis Awal
Prosedur analitis merupakan evaluasi atas informasi keuangan dalam laporan
keuangan dengan melihat hubungan antar data keuangan yang ada dan antara data
keuangan dan data non-keuangan yang tersedia. Prosedur ini tidak dapat digunakan untukmenilai semua asersi. Asersi keberadaan tidak dapat diuji dengan prosedur analitis.
Prosedur analitis dapat membantu pemeriksa untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan
lainnya termasuk di dalam penentuan sampel yang akan diambil. Selain itu prosedur
analitis juga memuat pemahaman dan penilaian resiko yang dapat merujuk kepada PMP.
Tujuan dari tahap ini adalah sebagai berikut :
1. Mendapatkan strategi untuk memahami dan mengevaluasi proses-proses signifikan
dan;
2. Membuat penilaian pendahuluan resiko secara gabungan.
Input yang diperlukan dalam tahap ini adalah sebagai berikut.
1.
Kertas kerja hasil pemeriksaan sebelumnya (jika kali ini adalah pemeriksaan tahun
kedua dan selanjutnya) terutama tentang hal-hal signifikan dan resiko keuangan entitas.
2. Pembagian peran pemeriksa
3. Diskusi dengan karyawan dan manajemen
4. Sumber pengetahunan umum (buku, jurnal, dan lain lain)
5. Hasil penelaahan umum atas entitas
6. Strategi pemeriksaan
7. Hasil penindaklanjutan pemeriksaan tahun sebelumnya
8. Hasil pengkajian sistem pengendalian intern dan risiko adanya kecurangan
9. Hasil pengujian pengendalian
Pemeriksa melakukan analisis keseluruhan atas informasi keuangan dan
nonkeuangan disertai dengan informasi yang didapatkan dari tanya jawab dengan
manajemen mengenai kegiatan keuangan dan operasi. Prosedur analitis keseluruhan yang
terarah akan membantu pemeriksa dalam mengidentifikasi area-area yang beresiko
rendah. Oleh karena itu, keseluruhan prosedur analitis dirancang untuk memberikan
penjelasan atas perubahan-perubahan yang terjadi, baik yang sudah diduga sebelumnya
maupun tidak terduga, jumlah yang tertera dalam laporan keuangan, indikator-indikator
penyajian, trend laba perusahaan, atau hal-hal yang berhubungan dengan keuangan.
Prosedur analitis yang dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu Analisa Data, Teknik
Prediktif, serta Analisa Rasio dan Tren.1.Analisa Data
Sebelum dilakukan analisa data, pemeriksa harus melakukan reviu atas LKPP dan
LKKL secara umumdan memastikan bahwa laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan
ketentuan yang terkait dengan perencanaan keuangan pemerintah pusat. Analisa data
merupakan kegiatan menganalisa setiap unsur dalam populasi untuk mengidentifikasi data
yang tidak umum (unusual items). Contoh data yang tidak umum adalah realisasi belanja
yang melebihi anggarannya dan kenaikan realisasi belanja pada bulan Desember. Analisa
dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi yaitu dengan penggunaan perangkat
lunak seperti Audit Command Language(ACL) dan teknik manual. Hal tersebut tergantungpada sistem pengolahan data pada pihak yang diperiksa.
8/10/2019 SPKN Kelompok 2-Perencanaan Pemeriksaan LKPP
36/45
Kelompok 2- 10D Khusus | Perencanaan Pemeriksaan LKPP 36
2.Teknik Prediktif
Teknik prediktif merupakan kegiatan menghitung jumlah tertentu dan
membandingkan dengan catatan-catatan atau rumusan lain. Contoh teknik ini adalah
penghitungan dana perimbangan, penghitungan pajak dan penghitungan belanja bunga.
3.Analisa Rasio dan Tren
Analisa rasio dan tren merupakan kegiatan untuk menganalisa data keuangan dan
nonkeuangan dalam periode tertentu untuk mengetahui perubahan signifikan dalam
realisasi anggaran dan posisi keuangan. Contoh analisa rasio dan tren adalah
membandingkan belanja tertentu dengan belanja lain atau belanja tertentu tahun
sebelumnya. Contoh lain adalah membandingkan realisasi belanja modal dengan kenaikan
aset tetap.
Keseluruhan prosedur analitis yang dilakukan akan meningkatkan pemahaman
pemeriksa atas dampak dari kejadian penting dan kegiatan operasi/kerja entitas, kondisi
keuangan, dan kemampuan keuangan entitas. Pemahaman serta pengetahuan akan bidang
usaha atau kegiatan entitas akan membantu pemeriksa dalam mengembangkan
pemahaman atas akun, dan segala hal yang berhubungan dengan keuangan pada
keseluruhan periode pemeriksaan, Pemahaman ini kana membantu pemeriksa untuk
mengidentifikasi transaksi-transaksi yang tidak biasa, dan untuk menilai kewajaran dari
perhitungan saldo akun-akun atau pos-pos keuangan sebelum melakukan prosedur analitis
yang lebih rinci atau prosedur subtantif.
Keseluruhan prosedur analitis ini, apakah dilakukan sepanjang perencanaan atau
pada saat prosedur subtantif, tidak menyediakan estimasi yang wajar mengenai jumlah
atas kesalahan-kesalahan yang terjadi atau pada perbedaan penilaian, walaupun prosedur
ini merupakan aspek yang penting dalam pemeriksaan. Prosedur prosedur ini biasanya
meliputi analisis terperinci, perbandingan saldo yang tercatat dengan data-data lainnya
(seperti saldo keuangan tahun lalu, saldo akun-akun yang berhubungan, atau pos-pos
sejenis pada tahun lalu) atau penggunaan rasio-rasio atau hal lainnya yang berhubungan.
Setiap perbedaan-perbedaan yang diidentifikasi sebagai hasil dari prosedur-prosedur ini
dievaluasi lagi untuk melihat apakah dibutuhkan perluasan prosedur pemeriksaan dalam
area pemeriksaan tertentu. Pemeriksa haruslah mendokumentasikan penemuan-
penemuannya sebagai bahan pertimbangan selanjutnya.
Prosedur Analitis sebetulnya berperan penting sehingga dibutuhkan selama fase
perencanaan dan penyelesaian audit. Namun dalam SPKN disebutkan bahwa proseduranalitis hanya dilakukan pada tahap Perencanaan Pemeriksaan yang disebut dengan
Prosedur Analitis Awal. Meski demikian, tujuan Prosedur Analitis Awal dalam
pemeriksaan keuangan pemerintah sama seperti Prosedur Analitis audit bisnis.
Hukum Prosedur Analitis Awal dalam tahap Perencanaan Pemeriksaan adalah
wajib guna menentukan sifat, luas, dan penetapan waktu prosedur audit. Prosedur-
prosedur ini biasanya meliputi analisis terperinci, perbandingan saldo yang tercatat
dengan data-data lainnya (seperti saldo keuangan tahun yang lalu, saldo akun-akun yang
berhubungan, atau pos-pos sejenis pada tahun lalu) atau penggunaan rasio-rasio atau hal
lainnya yang masih berhubungan. Setiap perbedaan-perbedaan yang diidentifikasi sebagai
8/10/2019 SPKN Kelompok 2-Perencanaan Pemeriksaan LKPP
37/45
Kelompok 2- 10D Khusus | Perencanaan Pemeriksaan LKPP 37
hasil dari prosedur-prosedur ini akan dievaluasi lagi untuk melihat apakah dibutuhkan
perluasan prosedur pemeriksaan dalam area pemeriksaan tertentu.
Dalam menerapkan prosedur ini, pemeriksa juga harus mempertimbangkan jenis
masalah yang membutuhkan penyesuaian, seperti adanya peristiwa luar biasa dan
perubahan kebijakan akuntansi.Perbandingan antara prosedur analitis audit bisnis dan prosedur analitis awal
pemeriksaan keuangan :
Prosedur Analitis Audit BisnisProsedur Analitis Awal Pemeriksaan
Keuangan
Memahami industri dan bisnis klien
dengan melakukan prosedur audit dimana
informasi tahun berjalan yang belum diaudit
dibandingkan dengan informasi tahun
sebelumnya yang sudah diaudit atau data
industri
Meningkatkan pemahaman pemeriksa
atas dampak dari kejadian penting dan
kegiatan operasi/kerja entitas, kondisi
keuangan dan kemampuan keuangan entitas
Menilai kemampuan entitas untuk
terusgoing concerndimana prosedur analitis
tertentu membantu auditor dalam menilai
kemungkinan terjadinya kegagalan bisnis
Pemeriksa melakukan analisis
keseluruhan atas informasi keuangan dan
nonkeuangan disertai dengan informasi yang
didapatkan dari tanya jawab dengan
manajemen mengenai kegiatan keuangan
dan operasi.
Menunjukan adanya kemungkinan
salah saji dalam laporan keuangan, dimana
aspek prosedur analitis ini sering disebut
pengarah perhatian karena hal itumenghasilkan prosedur yang lebih terinci
dalam area audit khusus dimana salah saji
yang ditemukan
Pemahaman serta pengetahuan akan
bidang usaha atau kegiatan entitas akan
membantu pemeriksa dalam
mengembangkan pemahaman atas akun, dansegala hal yang berhubungan dengan
keuangan pada keseluruhan periode
pemeriksaan. Pemahaman ini akan
membantu pemeriksa untuk
mengidentifikasi transaksi-transaksi yang
tidak biasa, dan untuk menilai kewajaran
dari perhitungan saldo akun-akun atau pos-
pos keuangan sebelum melakukan prosedur
analitis yang lebih rinci atau prosedur
subtantifProsedur analitis memberikan bukti
subtantif dalam mendukung pernyataan yang
wajar atas saldo akun terkait sehingga
pengujian audit yang terinci akan berkurang
(prosedur audit tertentu dapat dihilangkan,
ukuran sampel bisa dikurangi, atau
penetapan waktu prosedur bisa digeser lebih
jauh dari tanggal neraca.
Prosedur analitis keseluruhan yang
terarah akan membantu pemeriksa dalam
mengidentifikasi area-area yang berisiko
tinggi yang membutuhkan pemeriksaan yang
mendalam atau area-area yang berisiko
rendah. Oleh karena itu, keseluruhan
prosedur analitis dirancang untuk
memberikan penjelasan atas perubahan-
perubahan yang terjadi baik yang sudah
diduga sebelumnya maupun tidak terduga,jumlah tertera dalam laporan keuangan,
8/10/2019 SPKN Kelompok 2-Perencanaan Pemeriksaan LKPP
38/45
Kelompok 2- 10D Khusus | Perencanaan Pemeriksaan LKPP 38
indikator penyajian, tren laba perusahaan,
atau hal-hal yang berhubugnan dengan
keuangan
8/10/2019 SPKN Kelompok 2-Perencanaan Pemeriksaan LKPP
39/45
Kelompok 2- 10D Khusus | Perencanaan Pemeriksaan LKPP 39
J. Penyusunan Program pemeriksaan dan Program Kegiatan Perseorangan
Program Pemeriksaan (P2) dipersiapakan atau diperbaharui pada masing-masng
penugasan untuk prosedur pengujian atas pengendalian intern dan pemeriksaan substantif
atas akun atau pos-pos keuangan signifikan terkait. P2 mengkonversikan strategipemeriksaan yang dibuat menjadi suatu deskripsi komprehensif mengenai pekerjaan yang
akan dilakukan. Lebih lanjut, program pemeriksaan tersebut harus diperiksa dan disetujui
sebelum pelaksanaan pekerjaan.
P2 menjelaskan secara terperinci jenis, waktu dan luas prosedur pemeriksaan
(misalnya, prosedur yang akan dilakuakn, banyaknya transaksi yang akan diuji atau jumlah
uang yang akan diverifikasi dan kapan prosedur tersebut akan dilakukan). Berdasarkan
paket P2 yang telah disetujui, ketua tim melakukan pembagian tugas kepada masing-
masing anggota tim atas langkah pemriksaan yang terdapat dalam P2. Para anggota tim
pemeriksa kemudian menyusun konsep Program Kerja Perorangan (PKP) yang merupakan
penjabaran dari P2 dan mengajukannya kepada ketua tim untuk direviu. Setelah
memperhatikan pertimbangan pengendali tekhnis, ketua tim pemeriksa menyetujui
konsep PKP.
Tujuan utama penyususnan P2 adalah :
a. menetapkan hubugnan yang jelas antara tujuan pemeriksaan, metodologi pemeriksaan
dan kemungkinan-kemungkinan pekerjaan lapangan yang harus dikerjakan.
b. mengidentifikasikan dan mendokumentasikan prosedur-prosedur pemeriksaan yang
harus dilaksanakan, dan
c. memudahkan supervisi dan reviu
Suatu program pemeriksaan dapat disebut memadai jika mampu mengidentifikasiaspek-aspek penting pemeriksaan; disusun berdasarkan informasi pendukung yang jelas
dan cermat, memberikan panduan dalam melaksanakan pengujian secara efektif,
membantu dalam pengumpulan bukti yang cukup dapat diandalkan, dan relevan untuk
mendukung opini/pernyataan pendapat atau kesimpulan pemeriksaan dan mencapai
tujuan pemeriksaan.
Kualitas bukti pemeriksaan juga sangat tergantung kepada program
pemeriksaannya. Program pemeriksaan yang efektif, akan sangat membantu dalam
mendapatkan bukti pemeriksaan yang memadai untuk mendukung temuan pemeriksaan.
Bukti pemeriksaan mempunyai peran yang sangat penting terhadap keberhasilan
pelaksanaan pemeriksaan dan oleh karenanya harus mendapat perhatian pemeriksa sejak
tahap perencanaan pemeriksaan sampai dengan akhir proses pemeriksaan.
Input yang diperlukan dalam kegiatan penyusunan P2 dan PKP adalah :
Output dari masing-masing tahap perencanaan pemeriksaan
Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP)
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SKPN)
Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP), dan
Pengarahan khusus pimpinan
Setelah seluruh prosedur/langkah dalam perencanaan diikuti, maka hasil/output
dari masing-masing langkah dituangkan ke dalam suatu program pemeriksaan. Program
8/10/2019 SPKN Kelompok 2-Perencanaan Pemeriksaan LKPP
40/45
Kelompok 2- 10D Khusus | Perencanaan Pemeriksaan LKPP 40
pemeriksaan tersebut kemudian akan menjadi pedoman dalam menjalankan penugasan
pemerikasaan kinerja.
Di dalam program pemeriksaan tersebut dituangkan dalam hal-hal sebagai berikut:
a. Dasar Pemeriksaan
Pemeriksa memasukan ketentuan perundang-undangan yang menjadi mandat bagi
BPK dalam melaksanakan pemeriksaan.
b. Standar pemeriksaan
Diisi dengan standar pemeriksaan yang akan digunakan dalam melaksanakan
pemeriksaan. BPK telah menetapakan SPKN sebagai pedoman dalam melaksanakan
pemeriksaan atas keuangan Negara.
c. Organisasi/Program/Fungsi Pelayanan Publik yang diperiksa.
Diisi dengan entitas yang akan diperiksa, pengertian entitas disini dapat berupa
organisasi/program/fungsi pelayanan publik yang kinerjanya akan diperiksa.
d. Tahun anggaran yang diperiksa
Bagian dari penjabaran lingkup pemeriksaan yang akan memasukan periode/tahun
anggaran yang akan diperiksa. Secara umum, periode yang dipilih adalah hanya untuk satu
tahun periode tahun anggaran. Namun demikian dimungkinkan juga untuk pelaksanaan
pemeriksaan atas periode yang lebih dari satu tahun, jika pemeriksaan atas keseluruhan
pelaksanaan program yang memakan waktu lebih dari satu tahun.
e. Identitas dan data umum yang diperiksa
Data umum dari organisasi, program/fungsi pelayanan publik yang akan diperiksa
yang didapat selama proses pemahaman atas entitas.
f. Alasan pemeriksaan
Diisi dengan alasan pemeriksaan yang bisa berasal dari hasil analisis perolehandata dan informasi awal maupun yang berasal output penentuan area kunci yang akan
diperiksa.
g. Jenis pemeriksaan
Diisi dengan jenis pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap entitas.
h. Tujuan Pemeriksaan
Tujuan pemeriksaan umum yang didapat atau ditentukan selama pelaksanaan
proses Penentuan Tujuan dan Lingkup Pemeriksaan
i. Sasaran Pemeriksaan
Tujuan pemeriksaan secara rinci (area kunci) yang menjabarkan apa yang telah
ditentukan dalam tujuan pemeriksaan umum
j. Metodologi pemeriksaan
Diisi dengan metodologi atau cara serta pendekatan pemeriksaan yang akan
ditempuh dalam menjalankan penugasan pemeriksaan kinerja
k. Kriteria pemeriksaan
Diisi dengan criteria pemeriksaan yang akan dipakai dalam pemeriksaan
l. Langkah atau prosedur pemeriksaan
Langkah atau prosedur pemeriksaan yang dibuat dengan tujuan memberikan
petunjuk kepada para pemeriksa agar dapat mencapai tujuan pemeriksaan yang telah
ditetapkan. Langkah atau prosedur pemeriksaan sebaiknya dibuat menurut sasaran
8/10/2019 SPKN Kelompok 2-Perencanaan Pemeriksaan LKPP
41/45
Kelompok 2- 10D Khusus | Perencanaan Pemeriksaan LKPP 41
pemeriksaan (area kunci) yang telah ditetapkan agar nantinya secara keseluruhan hasil
pemeriksaan dapat menjawab atau mencapai tujuan pemeriksaan.
Berdasarkan program pemeriksaan yang ditetapkan oleh Tortama/Kalan, ketua tim
pemeriksa membuat pembagian tugas dan anggota tim menyusun program kerja
perorangan dan disampaikan kepada ketua tim untuk mendapatkan persetujuan.
8/10/2019 SPKN Kelompok 2-Perencanaan Pemeriksaan LKPP
42/45
Kelompok 2- 10D Khusus | Perencanaan Pemeriksaan LKPP 42
8/10/2019 SPKN Kelompok 2-Perencanaan Pemeriksaan LKPP
43/45
Kelompok 2- 10D Khusus | Perencanaan Pemeriksaan LKPP 43
8/10/2019 SPKN Kelompok 2-Perencanaan Pemeriksaan LKPP
44/45
Kelompok 2- 10D Khusus | Perencanaan Pemeriksaan LKPP 44
8/10/2019 SPKN Kelompok 2-Perencanaan Pemeriksaan LKPP
45/45