A. Latar Belakang Pemeriksaan LKPP dan LKKLLingkup pemeriksaan
keuangan BPK-RI terdiri dari: 1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
2. Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga; 3. Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah; 4. Laporan Keuangan Bank Indonesia; 5. Laporan
Keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN); 6. Laporan Keuangan Badan
Layanan Umum; 7. Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
dan8. Laporan Keuangan lembaga atau badan lain yang mengelola
keuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan
Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) merupakan pertanggungjawaban
Pemerintah Pusat, yaitu Presiden dan menteri/pimpinan lembaga, atas
pelaksanaan APBN setiap tahun anggaran. LKPP tersebut terdiri atas
neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan
atas laporan keuangan. LKPP tersebut disusun dari LKKL dan
informasi lain yang terkait. LKKL terdiri atas neraca, laporan
realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan. Kementerian
negara/lembaga tidak menyusun laporan arus kas karena kementerian
negara/lembaga tidak memiliki fungsi perbendaharaan. Laporan arus
kas disusun oleh Kementerian Keuangan yang memiliki fungsi
perbendaharaan. Kementerian Keuangan juga menggabungkan LKKL
menjadi LKPP termasuk laporan arus kas. LKPP dan LKKL tersebut
disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Di dalam
penyusunan LKPP dan LKKL, Menteri Keuangan menetapkan sistem
akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat, yang
diselenggarakan untuk penyusunan LKPP dan LKKL tersebut.Pemeriksaan
atas LKPP dan LKKL tersebut merupakan salah satu tugas pokok BPK-RI
sebagai pelaksanaan Pasal 23 UUD 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan atas LKPP dan LK KL merupakan
pemeriksaan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang
memadai (reasonable assurance) apakah Laporan Keuangan telah
disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pemeriksaan dilakukan
berdasarkan pada standar pemeriksaan yang ditetapkan Badan
Pemeriksa Keuangan, yaitu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
(SPKN).
B. Dasar Hukum Pemeriksaan LKPP dan LKKLPemeriksaan Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan
Kementerian/Lembaga (LKKL) merupakan pemeriksaan keuangan dengan
mengacu kepada:1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 30
tentang Keuangan Negara;2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Pasal
55 tentang Perbendaharaan Negara;3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2004, Pasal 2 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara;4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Pasal 1
tentang Badan Pemeriksa Keuangan;5. Peraturan Badan Pemeriksa
Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan
Negara.
C. Metodologi Pemeriksaan LKPP dan LKKLMetodologi yang digunakan
dalam pemeriksaan LKPP dan LKKL secara ringkas meliputi
perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan. Di dalam
proses pemeriksaan tersebut, ukuran atau kriteria yang digunakan
adalah standar pemeriksaan, PMP serta tujuan dan harapan penugasan.
Di dalam proses tersebut, supervisi serta pengendalian dan
penjaminan mutu pemeriksaan dilakukan sepanjang proses tersebut.
Secara ringkas, metodologi pemeriksaan LKPP dan LKKL digambarkan
dalam bagan berikut ini:
Perencanaan pemeriksaan meliputi 10 langkah kegiatan, yaitu: (1)
Pemahaman Tujuan Pemeriksaan dan Harapan Penugasan, (2) Pemenuhan
Kebutuhan Pemeriksa, (3) Pemahaman atas Entitas, (4) Pemantauan
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sebelumnya, (5) Pemahaman atas
Sistem Pengendalian Intern, (6) Pemahaman dan Penilaian Risiko, (7)
Penetapan Materialitas Awal dan Kesalahan Tertolerir, (8) Penentuan
Metode Uji Petik, (9) Pelaksanaan Prosedur Analitis Awal, dan (10)
Penyusunan Program Pemeriksaan dan Program Kegiatan Perseorangan.
Pelaksanaan pemeriksaan meliputi tujuh langkah kegiatan, yaitu: (1)
Pelaksanaan Pengujian Analitis Terinci, (2) Pengujian Sistem
Pengendalian Intern, (3) Pengujian Substantif Atas Transaksi dan
Saldo Akun, (4) Penyelesaian Penugasan, (5) Penyusunan Konsep
Temuan Pemeriksaan, (6) Perolehan Tanggapan Resmi dan Tertulis, dan
(7) Penyampaian Temuan Pemeriksaan. Pelaporan hasil pemeriksaan
meliputi lima langkah kegiatan, yaitu: (1) Penyusunan Konsep
Laporan Hasil Pemeriksaan, (2) Penyampaian Konsep Laporan Hasil
Pemeriksaan Kepada Pejabat Entitas Yang Berwenang, (3) Pembahasan
Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Pejabat Entitas Yang
Berwenang, (4) Perolehan Surat Representasi, dan (5) Penyusunan
Konsep Akhir dan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan.
D. Perencanaan Pemeriksaan LKPP dan LKKLPerencanaan pemeriksaan
diperlukan agar pemeriksaan dapat dilaksanakan secara efisien,
efektif, dan sesuai dengan standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh
BPK. Perencanaan pemeriksaan meliputi persiapan yang bersifat
teknis dan administratif. Persiapan teknis mencakup pembentukan tim
persiapan, pemahaman penugasan, pemahaman entitas, penyusunan
konsep program pemeriksaan, penentuan tim pemeriksa, persetujuan
penugasan, dan penyusunan Program Kerja Perorangan (PKP). Sedangkan
persiapan administratif meliputi penerbitan SPD, pencairan biaya
pemeriksaan, dan pengurusan akomodasi serta transportasi ke lokasi
dan selama pemeriksaan.Perencanaan pemeriksaan melibatkan Badan
beserta AKN (Auditorat Keuangan Negara), tim persiapan pemeriksaan
yang selanjutnya disebut tim persiapan, dan Sub Auditorat Manajemen
Intern AKN (Subauditorat MIA) atau Sub Bagian Sekretariat Kepala
Perwakilan (Subagset Kalan). Peranan masing-masing pihak-pihak
terkait, yaitu: 1. Badan, memiliki peran menandatangani Surat
Perintah Persiapan Pemeriksaan (SP3), dan Surat Tugas. 2. AKN
(Auditorat Keuangan Negara) memiliki peran: a. Mengevaluasi materi
program pemeriksaan yang meliputi tujuan, sasaran, metodologi
pemeriksaan, petunjuk pemeriksaan, dan waktu penerbitan laporan
hasil pemeriksaan; b. Mengevaluasi susunan tim pemeriksa terkait
dengan independensi dan persyaratan kompetensi. 3. Tim persiapan
Menyusun program pemeriksaan dengan memperhatikan petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis pemeriksaan yang terkait dan RKP
(Rencana Kerja Pemeriksaan) serta akurasi angka dan kebenaran
pembahasaan. 4. Subauditorat MIA atau Subagset Kalana.
Menyelenggarakan data profil pemeriksa; b. Memelihara kebenaran
administrasi data profil pemeriksa terkait independensi,
persyaratan kompetensi serta kebenaran data lainnya terkait dengan
tugas-tugas pemeriksaan.
Sebagaimana telah diuraikan di atas, perencanaan pemeriksaan
atas LKPP dan LKKL meliputi 10 (sepuluh) kegiatan yaitu: 1.
Pemahaman Tujuan Pemeriksaan dan Harapan PenugasanPemahaman tujuan
pemeriksaan dan harapan penugasan dilakukan untuk mengetahui hasil
akhir dan sasaran pemeriksaan yang diharapkan pemberi tugas serta
mengetahui kriteria pengukuran kinerja penugasan. Pemahaman
tersebut dilakukan dengan melakukan komunikasi dengan pemberi tugas
oleh pemeriksa dengan memperhatikan input-input sebagai berikut: 1.
Laporan hasil pemeriksaan tahun sebelumnya; 2. Laporan hasil
pemantauan tindak lanjut; 3. Survei pendahuluan atas entitas atau
objek yang baru pertama kali diperiksa; 4. Database entitas; 5.
Hasil komunikasi dengan pemeriksa sebelumnya. Tujuan pemeriksaan
LKPP dan LKKL adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai
(reasonable assurance) apakah LKPD telah disajikan secara wajar,
dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) dengan memperhatikan: Kesesuaian LKPP dan LKKL
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Kecukupan pengungkapan
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Efektivitas sistem
pengendalian internDalam rangka pencapaian tujuan tersebut,
penugasan atas pemeriksaan keuangan memiliki harapan-harapan
(expectation) dari pemberi tugas. Pemeriksa harus memperoleh
harapan-harapan penugasan secara tertulis dari pemberi tugas
melalui suatu komunikasi yang intensif. Hal ini untuk menghindari
harapan-harapan yang tidak dapat dipenuhi oleh pemeriksa. Harapan
dari pemberi tugas tersebut harus didokumentasikan. Dokumentasi
atas harapan penugasan menjadi salah satu dasar dalam penyusunan
program pemeriksaan dan penentuan kebutuhan pemeriksa.
2. Pemenuhan Kebutuhan PemeriksaLangkah pemahaman tujuan
pemeriksaan dan harapan penugasan maka dilanjutkan dengan langkah
pemenuhan kebutuhan pemeriksa. Langkah ini dilakukan dengan tujuan:
a. menyusun tim pemeriksa dengan komposisi keahlian yang sesuai
dengan kebutuhan penugasan; b. memberi tahu anggota tim pemeriksa
mengenai penugasan yang akan dilakukan, yang meliputi tujuan
pemeriksaan, lingkup pemeriksaan, harapan pemberi tugas, ukuran
kinerja pemeriksaan); dan c. membagi tugas pemeriksaan sesuai
keahlian masing-masing dan mendapatkan komitmen dari anggota
pemeriksa akan peran mereka dalam penyelesaian tugas dan memenuhi
harapan pemberi tugas agar dapat dilaksanakan pemeriksaan yang
efektif dan efisien. Input yang diperlukan dalam langkah pemenuhan
kebutuhan pemeriksa ini adalah : a. Kertas kerja pemeriksaan
sebelumnya, apabila pemeriksaan merupakan pemeriksaan tahun kedua
dan selanjutnya terutama tentang hal-hal spesifik yang cukup
signifikan yang harus diperiksa (misalnya, perpajakan, teknologi
informasi entitas). b. Formulir Tujuan Pemeriksaan dan Harapan
Penugasan.Langkah-langkah dalam melakukan pemenuhan kebutuhan
pemeriksa, antara lain : a. Mengidentifikasi peran dan kebutuhan
penugasan Dari pemahaman atas tujuan dan harapan penugasan yang
telah ditetapkan, pemeriksa mengidentifikasi peran-peran yang
diperlukan dalam tim pemeriksa. Langkah-langkah tersebut berupa: 1)
mengidentifikasi peran; 2) mempertimbangkan keahlian yang
dibutuhkan; dan 3) mengomunikasikan tugas b. Mendistribusikan
penugasan kepada pemeriksa
2.1 Persyaratan Kemampuan/KeahlianStandar Pemeriksaan mengatur
bahwa pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan
profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan,
memenuhi persyaratan pendidikan berkelanjutan dan memenuhi
persyaratan kemampuan/keahlian pemeriksa. Selain itu, pemeriksa
yang melaksanakan pemeriksaan keuangan harus memenuhi kualifikasi
tambahan yaitu memiliki keahlian di bidang akuntansi dan auditing,
memahami prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berkaitan dengan
entitas yang diperiksa dan sebaiknya memiliki sertifikasi
keahlian.Khusus bagi pemeriksa yang berperan sebagai penanggung
jawab pemeriksaan keuangan harus memiliki sertifikasi keahlian yang
diakui secara profesional. Berdasarkan hal tersebut di atas maka
dalam rangka pemeriksaan LKPP dan LKKL dapat ditentukan kebutuhan
atas kuantitas dan kualifikasi pemeriksa sebagai berikut :1) Tim
pemeriksa secara kolektif harus memiliki pemahaman yang cukup atas
Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengetahuan yang memadai atas
pemeriksaan keuangan, yang dapat dibuktikan dengan sertifikasi dan
surat keterangan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dan
melaksanakan kegiatan lain di bidang akuntansi dan pemeriksaan
terkait.2) Di dalam tim pemeriksa, paling tidak 1 (satu) orang
memiliki register akuntan.3) Ketua Tim harus memiliki pengalaman
yang memadai paling tidak 1 (satu) kali melakukan pemeriksaan
keuangan.4) Apabila di dalam tim pemeriksa dibutuhkan pengendali
teknis, maka pengendali teknis tersebut harus memiliki pengetahuan
dan pengalaman pemeriksaan terkait dengan pengelolaan keuangan
negara dan atau pernah menjadi ketua tim pemeriksa yang terkait
paling tidak 1 (satu) kali dan atau menduduki jabatan struktural
dan atau menduduki jabatan fungsional paling tidak ketua tim
senior.5) Penanggung jawab pemeriksaan LKPP dan LKKL adalah
pemeriksa yang memiliki register akuntan dan memiliki pengalaman
yang memadai melakukan pemeriksaan keuangan atau memiliki jabatan
struktural/fungsional.6) Apabila dibutuhkan koordinasi perencanaan,
pelaksanaan dan pelaporan kegiatan maka diperlukan koordinator dari
setiap tingkat ketua tim, pengendali teknis dan penanggung jawab.7)
Dalam hal LKPP dan LKKL disusun dengan menggunakan sistem yang
terkomputerisasi, maka paling tidak 1 (satu) orang dalam tim
pemeriksa memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang teknologi
informasi dan pemeriksaan teknologi informasi.
Untuk kebutuhan konsolidasi pelaksanaan dan penyusunan laporan
hasil pemeriksaan, dapat dibentuk organisasi konsolidasi
pemeriksaan dengan kualifikasi sebagai berikut:1) Tim konsolidasi
pelaksanaan dan penyusuan laporan pemeriksaan secara kolektif harus
memiliki pemahaman yang cukup atas Standar Akuntansi Pemerintahan
dan pengetahuan yang memadai atas pemeriksaan keuangan, yang dapat
dibuktikan dengan sertifikasi dan surat keterangan telah mengikuti
pendidikan dan pelatihan dan melaksanakan kegiatan lain di bidang
akuntansi dan pemeriksaan terkait.2) Tim harus memiliki pengetahuan
dan pengalaman yang memadai dalam teknik penyusunan LHP atas LKPP
dan LKKL.3) Di dalam tim konsolidasi pelaksanaan dan penyusunan
laporan pemeriksaan, paling tidak terdapat 2 (dua) orang yang
memiliki pengalaman paling tidak 2 (dua) kali sebagai ketua tim
dalam pemeriksaan LKPP dan LKKL.4) Penanggung jawab pemeriksaan
LKPP dan LKKL adalah pemeriksa yang memiliki register akuntan dan
memiliki pengalaman yang memadai paling tidak 3 (tiga) kali
melakukan pemeriksaan keuangan.
2.2 Persyaratan IndependensiStandar Pemeriksaan mengatur bahwa
dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan,
organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental
dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang
dapat mempengaruhi independensinya. Jika pemeriksa yang terlibat
dalam pemeriksaan LKPP dan LKKL diragukan tingkat indepensinya maka
harus membuat surat pernyataan gangguan independensi untuk
mendapatkan pertimbangan atas penugasannya dan Penanggung Jawab
harus mempertimbangkan dampak dari kondisi tersebut terhadap
pemeriksaan yang dilakukan. Contoh Surat Pernyataan Gangguan
Independensi sebagai berikut:
3. Pemahaman atas EntitasPemahaman atas entitas bertujuan untuk
mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai proses kerja secara
umum dan risiko terkait dari tiap proses kerja spesifik entitas
yang diperiksa dan juga untuk mengidenfikasikan dan memahami
hal-hal penting yang harus dipenuhi oleh entitas dalam mencapai
tujuan. Dalam tahap pemahaman atas entitas, diperlukan beberapa
input untuk mendukung pelaksanaannya, antara lain: a. Kertas kerja
hasil pemeriksaan sebelumnya, apabila pemeriksaan merupakan
pemeriksaan tahun kedua dan selanjutnya, terutama tentang informasi
umum yang telah dikumpulkan pada tahun lalu mengenai entitas yang
diperiksa untuk memastikan apakah informasi umum itu masih berlaku
atau harus dimutakhirkan. b. Formulir tujuan dan harapan penugasan.
c. Komunikasi dengan pemeriksa terdahulu. d. Peraturan
perundang-undangan yang secara signifikan berpengaruh terhadap
entitas. e. Hasil survei pendahuluan apabila entitas pertama kali
diperiksa. f. Laporan hasil pengawasan intern. g. Database entitas.
h. Informasi lain yang relevan dari lembaga sumber, seperti
pengumuman di media, kutipan situs internet, dan lain-lain.
Selain itu, ada beberapa langkah kerja dalam tahap ini
meliputi:a. Mendapatkan pemahaman yang mutakhir mengenai pengaruh
lingkungan terhadap entitas b. Memperoleh pengetahuan mengenai
pengaruh stakeholders utama terhadap entitas. c. Memahami tujuan
dan sasaran entitas dan pengembangan strategi usaha untuk
mencapainya. d. Mengidentifikasi faktor sukses yang penting
(critical success factors) bagi pencapaian tujuan entitas. e.
Mengidentifikasi dan mendapatkan gambaran umum proses kerja
entitas. f. Mengidentifikasi proses kerja kritikal entitas g.
Memahami bagaimana manajemen mengendalikan proses kerja kritikalnya
untuk mencapai faktor sukses kritikal entitas.
Lingkungan entitas dapat memberikan indikasi yang penting
terhadap adanya potensi risiko salah saji laporan keuangan.
Pemeriksa dapat mengidentifikasi dan mempertimbangkan risiko
tersebut melalui pemahaman atas kegiatan/operasi utama entitas
serta lingkungan yang mempengaruhi kegiatan/operasi tersebut.
Faktor lingkungan yang berpengaruh atas entitas tersebut adalah
peraturan perundangundangan, organisasi, pengelolaan sistem
keuangan, praktik-praktik akuntansi dan kewajiban pelaporan
keuangan, sosial, ekonomi, dan pertimbangan politik. Untuk entitas
korporasi, faktor seperti pasar modal, pesaing, pelanggan, para
pemasok, dan kekuatan pasar dapat berpengaruh pada kegiatan/operasi
entitas. Tim persiapan pemeriksa dapat memperoleh pengetahuan
mengenai lingkungan kerja entitas dari berbagai sumber, di
antaranya: a. pengalaman sebelumnya dengan entitas dan
industri/lingkup kerjanya; b. diskusi dengan pegawai dan
manajemen/pimpinan entitas; c. survei pendahuluan apabila entitas
pertama kali diperiksa; d. peraturan perundang-undangan yang secara
signifikan dapat mempengaruhi entitas; e. laporan satuan pengawas
intern; f. database entitas; g. publikasi mengenai organisasi yang
berhubungan dengan industri/lingkup kerja entitas; dan h. entitas,
lokasi, dan fasilitas entitas yang diperiksa.
Tim persiapan pemeriksa harus mengetahui adanya potensi risiko
ketidakwajaran laporan keuangan dan risiko lingkup kerja entitas,
serta mempertimbangkan pengaruh stakeholder terhadap entitas.
Pengaruh stakeholder dapat mempengaruhi entitas dalam merumuskan
tujuan, sasaran dan strategi. Manajemen menetapkan tujuan suatu
bisnis/lingkup kerjanya untuk memenuhi kebutuhan stakeholders dan
harapannya sendiri. Tujuan bisa bervariasi dan sulit untuk
dihitung. Untuk mengefektifkan, entitas menjabarkan tujuan entitas
ke dalam satu perangkat sasaran hasil yang spesifik, terukur, dan
dapat dicapai dalam suatu periode waktu yang realistis. Contoh: a.
Meningkatkan pendapatan negara/daerah. b. Melayani publik dengan
sigap dan tanggap. c. Memberikan dividen dan mencapai hasil operasi
yang ditargetkan oleh investor. d. Meningkatkan nilai kepada
pemegang sahamnya. e. Menghasilkan produk atau layanan yang
bermutu. f. Mengembangkan hubungan yang produktif dengan para
penyalurnya. g. Menyediakan suatu jaminan dan memberi penghargaan
kepada karyawan, dan manajemen. h. Memperoleh penghargaan dari
masyarakat tempat entitas itu beroperasi.
Mengidentifikasi faktor sukses yang penting (critical success
factors) bagi pencapaian tujuan entitas. Tujuan entitas dicapai
melalui suatu strategi tertentu yang memiliki faktor-faktor sukses
yang penting. Pemeriksa harus dapat mengidentifikasi faktor sukses
yang penting tersebut untuk memfokuskan pemeriksaan.
Mengidentifikasi dan mendapatkan gambaran umum proses kerja entitas
dilakukan dengan memahami bagaimana lingkup kerja/bisnis entitas
diatur, dikelola, dan dikendalikan. Pemeriksa dapat meningkatkan
pemahaman terhadap lingkup kerja/bisnis entitas dengan cara
memandangnya dari sudut yang sama dengan sudut pandang manajemen.
Hal ini juga meningkatkan pemahaman terhadap sasaran, tujuan,
strategi, dan faktor isu-isu yang kritikal (critical issues
factors). Sudut pandang dari tingkat manajemen senior ke bawah
(top-down)membantu pemeriksa memahami pengaturan dan proses entitas
serta bagaimana hal-hal tersebut mempengaruhi risiko kerja dan
laporan keuangan. Hal ini dapat membantu pemeriksa dalam
mengembangkan pendekatan pemeriksaan yang lebih efektif dan
efisien. mengembangkan pendekatan pemeriksaan yang lebih efektif
dan efisien. Pengidentifikasian proses kerja kritikal entitas
berdasarkan pemahaman pemeriksa terhadap lingkup kerja entitas dan
penilaian profesional. Sebuah proses dianggap penting jika tujuan
dan/atau outputnya secara langsung berhubungan dengan pencapaian
faktor sukses. Di lain pihak, sebuah proses tidak akan dinilai
sebagai sebuah proses kerja kritikal jika tujuan proses tersebut
tidak secara langsung berhubungan dengan pencapaian faktor sukses.
Pada saat mengidentifikasi proses kerja kritikal, pemeriksa juga
mengidentifikasi dan memahami lingkungan pendukung TI dan aplikasi
bisnis yang berpengaruh terhadap proses kerja kritikal. Pemeriksa
harus memahami pengendalian proses kerja kritikal dalam rangka
mencapai faktor sukses kritikal. Pemahaman tersebut merupakan salah
satu faktor utama dalam memahami risiko kerja entitas. Memahami
proses kerja kritikal adalah penting pada saat mempertimbangkan
bagaimana dan apakah risiko lingkup kerja dapat mengarah kepada
kesalahan material dalam laporan keuangan tahun berjalan, serta
pada saat mempertimbangkan kelangsungan jangka panjang entitas
(going concern), yang dapat mempengaruhi pengungkapan laporan
keuangan. Untuk memahami pengendalian tersebut, pemeriksa
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. Pelaporan keuangan,
sistem atau pengelolaan operasi, dan kepatuhan proses
(implementasinya); b. Konsistensi tujuan pengendalian dengan
pencapaian faktor sukses kritikal entitas; c. Efektivitas
pengendalian proses-proses tersebut yang berhubungan dengan
pelaporan keuangan, operasi dan tujuan; dan d. Pandangan manajemen
mengenai kekuatan dan risiko proses tersebut.
Pemeriksa juga mengidentifikasi setiap perubahan yang dibuat
dalam waktu dekat atau yang diantisipasi, yang berhubungan dengan
SDM dan teknologi yang terlibat dalam proses kerja kritikal.
Pemeriksa dapat memperoleh beberapa informasi tersebut saat
mendapatkan pemahaman umum atas proses kerja entitas.
Pendokumentasian pemeriksa mengenai lingkungan lingkup kerja
entitas dapat meliputi: catatan, sebuah ringkasan mengenai
kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT), atau bukti-bukti
sejenis. Pendokumentasian pemeriksa mencakup pula pemahaman
pemeriksa mengenai sasaran tujuan, strategi, faktor sukses kritikal
utama, lingkungan entitas, atau pengaruh stakeholders utama
terhadap tindakan pimpinan/manajemen entitas. Pemeriksa
mendokumentasikan hal-hal tersebut yang mempunyai dampak signifikan
terhadap lingkup kerja entitas dan risiko laporan keuangan, serta
bagaimana pemahaman pemeriksa akan hal-h al tersebut dapat
mempengaruhi penilaian risiko secara gabungan (combined risk
assessment) atas risiko inheren dan risiko pengendalian, serta
strategi pemeriksaan.Pemahaman atas entitas dapat diperoleh dari
survai pendahuluan atau informasi dalam laporan hasil pemeriksaan
sebelumnya, laporan hasil pemeriksaan interim, catatan atas laporan
keuangan yang diperiksa, Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) tahun
sebelumnya, hasil komunikasi dengan pemeriksa tahun sebelumnya dan
database yang ada pada unit kerja pemeriksaan. Pemahaman atas
entitas tersebut meliputi pemahaman atas organisasi, kegiatan utama
entitas, lingkungan yang mempengaruhi, pejabat terkait sampai
dengan satuan kerja dan kejadian luar biasa yang berpengaruh
terhadap pengelolaan keuangan negara. Pemahaman pemeriksa atas
entitas harus didokumentasikan dalam KKP. Contoh dokumentasi
pemahaman pemeriksa atas entitas sebagai berikut:
Hasil pemahaman atas entitas bermanfaat untuk langkah pemahaman
atas Sistem Pengendalian Intern dan penilaian risiko inheren.