-
1 - 1
SKPD : DINAS PU. BINA MARGA KAB. MUSI BANYUASIN KEGIATAN : APBD
TAHUN ANGGARAN 2014 PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN DESA SUNGAI MEDAK
(C7) DENGAN BETON, KECAMATAN SEKAYU KECAMATAN : SEKAYU KABUPATEN :
MUSI BANYUASIN
DIVISI 1
UMUM
SEKSI 1.1 KETENTUAN UMUM
1.1.1 KLASIFIKASI KEGIATAN 1) Uraian
a) Yang dimaksud dengan Ketentuan Umum adalah ketentuan
pekerjaan secara umum dan menyeluruh untuk setiap tahapan kegiatan
pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan, mulai dari klasifikasi
kegiatan, aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan,
jadwal pelaksanaan, dokumen rekaman kontrak dan standar rujukan
b) Pekerjaan yang diatur dalam Seksi ini mencakup kegiatan umum,
kegiatan pengembalian kondisi, kegiatan pekerjaan utama, dan
kegiatan pemeliharaan rutin. Aspek yang bersangkutan dengan
prosedur variasi, pembayaran sertifikat bulanan, pembayaran
sementara, dan penutupan kontrak diatur dalam Syarat-syarat Umum
dan Syarat-syarat Khusus Kontrak.
2) Kegiatan Umum Penyedia Jasa diharuskan untuk melakukan
pemeriksaan lapangan yang cukup detail selama periode mobilisasi
agar Direksi Pekerjaan dapat melaksanakan penyesuaian kondisi
pekerjaan minor dan menyelesaikan detail pekerjaan sebelum operasi
pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal
1.2.3. Sebelum pekerjaan pemeriksaan lapangan dimulai, Penyedia
Jasa harus mempelajari gambar asli untuk dikonsultasikan dengan
Direksi Pekerjaan, dan harus memastikan dan memperbaiki setiap
kesalahan atau perbedaan yang terjadi, terutama yang berhubungan
dengan lebar jalan lama, lokasi setiap pelebaran perkerasan,
struktur jembatan dan struktur drainase. Penyedia Jasa dan Direksi
Pekerjaan harus mencapai kesepakatan dalam menentukan ketepatan
setiap perubahan yang dibuat dalam gambar. Setelah revisi minor
terhadap seluruh rancangan selesai, volume dalam daftar kuantitas
dan harga dapat diubah oleh Direksi Pekerjaan, revisi minor ini
harus berdasarkan data pemeriksaan lapangan yang dikumpulkan oleh
Penyedia Jasa sebagai bagian dari cakupan pekerjaan dalam
kontrak.
3) Kegiatan Pengembalian Kondisi Pekerjaan Pengembalian Kondisi
harus dimulai sesegera mungkin selama periode mobilisasi dan
dimaksudkan untuk mengembalikan jalan lama dan jembatan minor yang
ada ke suatu kondisi yang dapat digunakan, konsisten dengan
kebutuhan normal untuk jalan dan/atau jembatan menurut jenisnya,
sebagai persiapan untuk pekerjaan peningkatan.
a) Pekerjaan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor (1)
Pengembalian Kondisi Perkerasan (2) Penambalan perkerasan, meliputi
penggalian lokasi tertentu jalan yang berlubang-lubang
atau rusak berat dan pengisian kembali, pemadatan dan pekerjaan
penyelesaian dengan bahan pengembalian kondisi yang sesuai dengan
bahan perkerasan lama.
(3) Penutupan lubang-lubang yang besar pada perkerasan
berpenutup aspal. (4) Perbaikan tepi perkerasan pada perkerasan
berpenutup aspal. (5) Pelaburan setempat pada perkerasan berpenutup
aspal yang retak-retak. (6) Pekerjaan perataan setempat baik pada
jalan dengan atau tanpa berpenutup aspal atau
ambles (depression) setempat. (7) Perataan setempat pada jalan
tanpa penutup aspal.
b) Pengembalian Kondisi Bahu Jalan (1) Pengembalian kondisi
perkerasan pada bahu jalan yang berlubang-lubang atau rusak
berat.
(2) Pengupasan bahu jalan yang lebih tinggi dari permukaan
perkerasan yang telah selesai dikerjakan sehingga mencapai
ketinggian sesuai desain.
-
1 - 2
c) Pengembalian Kondisi Selokan, Saluran Air, Timbunan, Galian
dan Penghijauan (1) Penggalian dan pembentukan kembali saluran
drainase tanpa pelapisan (unlined) yang
runtuh atau alinyemen yang jelek.
(2) Perbaikan setempat pada beton non-struktural yang retak atau
terkelupas, pasangan batu dengan mortar (mortared stonework) atau
pasangan batu (stone masonry) untuk saluran yang dilapisi (lined)
dan gorong-gorong.
(3) Pekerjaan galian minor atau penimbunan yang diperlukan untuk
membentuk ulang dan meratakan kembali timbunan atau galian yang
ada, dimana timbunan atau galian tersebut mengalami kelongsoran
atau erosi.
(4) Stabilisasi dengan tanaman pada timbunan atau galian yang
terekspos. (5) Penanaman semak atau pohon baru sebagai pengganti
tanaman lama yang ditebang untuk
pelebaran jalan atau untuk tujuan lainnya. d) Pengembalian
Kondisi Fasilitas Perlengkapan Jalan
(1) Penyediaan dan pemasangan rambu- rambu lalu lintas (2)
Pengecatan marka jalan (3) Penyediaan dan pamasangan alat pemberi
isyarat lalu lintas (4) Penyediaan dan pemasangan alat pengendali
dan pengaman pemakai jalan meliputi pagar
pemisah pedestrian, deliniator, dan pita pegaduh.
(5) Penyediaan dan pemasangan fasilitas pendukung lalu lintas
meliputi fasilitas pejalan kaki, bangunan pemisah jalan, penerangan
jalan dan pekerjaan elektrikal, penataan tanaman jalan dan jembatan
penyeberangan pejalan kaki.
e) Pengembalian Kondisi Jembatan Perbaikan terbatas atau
penggantian bagian-bagian dari struktur atas jembatan yang
menunjukkan tanda-tanda kerusakan struktural atau non-struktural.
Perbaikan dapat dilakukan terhadap struktur jembatan beton, baja
atau kayu dan dapat meliputi :
(1) Penginjeksian (grouting) semen pada beton yang retak. (2)
Perbaikan pada beton yang terkelupas. (3) Pembuangan dan
penggantian beton struktur yang rusak. (4) Penggantian baja yang
tertanam seperti sambungan ekspansi. (5) Perbaikan atau penggantian
sandaran (hand railing) yang rusak. (6) Pembuangan dan penggantian
baja struktur yang berkarat berat. (7) Pembuangan dan penggantian
kayu yang lapuk. (8) Penggantian konektor yang berkarat. (9)
Pembersihan dan pengecatan kayu atau baja struktur
4) Kegiatan Pekerjaan Utama Pekerjaan Utama diterapkan untuk
pembangunan jalan dan jembatan baru atau penggantian jembatan lama.
Pekerjaan ini digunakan untuk peningkatan/perbaikan, umumnya akan
berupa pelapisan ulang (overlay) permukaan perkerasan, bila perlu
dilapisi terlebih dahulu dengan lapis perkuatan (strengthening
layer).
a) Pelapisan Struktural (1) Pelapisan ulang dengan lapisan aspal
yang terdiri dari perataan dan perkuatan dari AC-BC
atau HRS-Base atau lapisan lainnya yang ditunjukkan dalam Gambar
dan dilanjutkan dengan pelapisan permukaan memakai AC-WC atau
HRS-WC atau lapisan jenis lainnya yang ditunjukkan dalam
Gambar.
(2) Pekerjaan penghamparan Lapis Pondasi Agregat untuk
rekonstruksi ruas jalan yang rusak berat dan diikuti dengan salah
satu jenis pelapisan permukaan yang disebutkan di atas.
b) Pelapisan Non Struktural (1) Pelapisan ulang dengan satu
lapis lapisan beraspal, seperti Latasir, HRS-WC, AC-WC,
Lasbutag, Latasbusir atau Campuran Dingin untuk meratakan
permukaan dan menutup perkerasan lama yang stabil.
(2) Pelapisan ulang dengan dua lapis lapisan beraspal, terdiri
dari lapis perata AC-BC atau HRS-Base, dan dilanjutkan dengan
pelapisan permukaan memakai AC-WC atau HRS-WC atau lapisan jenis
lainnya yang ditunjukkan dalam Gambar, untuk meratakan dan menutup
perkerasan lama yang stabil.
c) Pelaburan Non Struktural Pelaburan memakai BURTU atau BURDA
pada perkerasan jalan lama dengan lalu lintas rendah, dimana
permukaan perkerasan tersebut cukup rata dan mempunyai punggung
jalan (camber) yang memenuhi.
d) Pengerikilan Kembali Jalan Tanpa Berpenutup Aspal
Pengerikilan kembali untuk mengganti kerikil yang hilang oleh lalu
lintas dan meningkatkan kekuatan struktur perkerasan kerikil yang
ada pada ruas jalan yang lemah.
e) Penambahan / Rekonstruksi Bahu Jalan Sepanjang Jalan
Berpenutup Aspal (1) Bahu jalan berpenutup aspal yang terdiri dari
Lapis Pondasi Agregat Kelas A yang dilapisi
dengan BURTU.
-
1 - 3
(2) Bahu jalan tanpa penutup aspal terdiri dari Lapis Pondasi
Agregat Kelas B. f) Penambahan atau Rekonstruksi Pekerjaan
Penunjang
(1) Selokan tanah. (2) Selokan dan drainase yang dilapisi. (3)
Gorong-gorong pipa dari beton. (4) Gorong-gorong persegi dari
beton. (5) Pekerjaan tanah untuk perbaikan kelongsoran. (6)
Peninggian elevasi permukaan jalan (grade raising), hanya bila
benar-benar diperlukan
dan dana dalam Kontrak masih mencukupi.
(7) Pekerjaan struktur lainnya, seperti jembatan kecil dan
sebagainya. (8) Pekerjaan perlindungan talud, seperti pasangan batu
kosong dengan atau tanpa adukan
dan bronjong.
(9) Re-alinyemen horisontal minor, hanya bila benar-benar
diperlukan untuk alasan keamanan dan dana dalam Kontrak masih
mencukupi.
g) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Baru atau Penggantian Jembatan
Lama (1) Pekerjaan pondasi, seperti sumuran, pondasi tiang, dan
sebagainya. (2) Pekerjaan bangunan bawah, seperti kepala jembatan
(abutment) dan pilar jembatan. (3) Pekerjaan bangunan atas, antara
lain gelagar beton bertulang atau beton pratekan atau
baja.
h) Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Perlengkapan Jalan (1)
Pekerjaan Pemasangan rambu-rambu lalu lintas baru (2) Pekerjaan
median, separator, dan trotoar
i) Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru
5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kegiatan Pemeliharaan Rutin harus
dimulai segera setelah periode kontrak dimulai dan dimaksudkan
untuk mencegah setiap kerusakan lebih lanjut pada jalan dan/atau
jembatan minor.
a) Pemeliharaan Rutin Perkerasan Lama (1) Penambalan lubang
kecil dan pelaburan setempat pada permukaan perkerasan
berpenutup aspal lama yang masih utuh (sound).
(2) Perataan ringan secara rutin dengan motor grader pada jalan
tanpa penutup aspal untuk mengendalikan terjadinya lubang atau
keriting (corrugations).
b) Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan Lama (1) Penambalan lubang pada
bahu jalan lama tanpa penutup aspal. (2) Penambalan lubang dan
pelaburan retak pada bahu jalan lama berpenutup aspal.
c) Pemeliharan Rutin Selokan, Saluran Air, Galian dan Timbunan
(1) Pembersihan dan pembuangan lumpur secara rutin pada selokan dan
saluran yang ada. (2) Pembuangan semua sampah dari sistem drainase
yang ada setelah hujan lebat. (3) Pemotongan rumput secara rutin
dan pengendalian pertumbuhan tanaman pada galian,
timbunan, lereng dan bahu.
d) Pemeliharaan Rutin Fasilitas Perlengkapan Jalan (1)
Pengecatan ulang semua rambu jalan, patok tanda dan lainnya yang
tidak terbaca. (2) Pembersihan rutin terhadap semua fasilitas
perlengkapan jalan. (3) Perbaikan minor terhadap masing-masing
jenis fasilitas perlengkapan jalan.
e) Pemeliharaan Rutin Jembatan (1) Pemeriksaan dan pembersihan
rutin pada semua komponen struktur jembatan dimana
korosi pada baja atau pelapukan pada kayu dapat terjadi jika
tidak dibersihkan.
(2) Pemeriksaan dan pembersihan rutin kotoran pada semua saluran
air dimana penggerusan terhadap timbunan atau pondasi jembatan
dapat terjadi jika tidak dibersihkan.
(3) Pemeriksaan dan pembersihan rutin semua kotoran dan sampah
pada lubang-lubang drainase lantai jembatan dan pipa-pipa
saluran.
1.1.2 BEBERAPA ASPEK YANG BERKAITAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN
1) Aspek Keselamatan Kerja
Penyedia Jasa pekerjaan jalan dan/atau jembatan harus
memperhatikan ketentuan perundangan dan peraturan Kesehatan dan
Keselamatan Kerja (K3) dan bertanggung jawab atas keselamatn kerja
di lapangan. Program ini harus dilaksanakan dan disampaikan kepada
Direksi Pekerjaan.
2) Aspek Lingkungan Penyedia Jasa pekerjaan jalan dan/atau
jembatan sebelum melaksanakan kegiatan fisik di lapangan, harus
membuat program pengelolaan dampak lingkungan yang terjadi akibat
pelaksanaan kegiatan dengan mengacu pada Dokumen Rencana
Pengelolaan Lingkungan (RKL)
-
1 - 4
atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), bila tidak ada maka
penyedia jasa harus menyiapkan manual/prosedur pengelolaan dampak
lingkungan. Program ini harus dilaksanakan dan mendapat persetujuan
dari Direksi Pekerjaan.
3) Aspek Administrasi Penyedia Jasa pekerjaan jalan dan/atau
jembatan harus memiliki prosedur dan tata cara administrasi yang
baku dalam bentuk surat menyurat, surat pengumuman, surat undangan
dan surat-surat lainnya untuk menunjang seluruh kegiatan pekerjaan.
Seluruh dokumen pekerjaan mulai dari pekerjaan persiapan,
pelaksanaan, pengawasan, serah terima, dan pemeliharaan harus
didokumentasikan secara sistematis sesuai dengan kelompok
pekerjaan, urutan waktu, atau kategori lain yang dianggap
penting.
4) Aspek Ekonomis SDM yang digunakan harus secara efektif dapat
memenuhi kebutuhan jadwal dan kualitas pekerjaan. Jumlah dan jenis
peralatan pendukung pekerjaan harus diperhitungkan dengan seksama
sesuai jadwal pekerjaan terutama bila peralatan tersebut diadakan
dengan sewa. Pengadaan bahan/material harus sesuai spesifikasi
serta dalam penyimpanan harus memperhatikan mutu supaya tetap
terjaga dan diupayakan efektif sesuai pekerjaan yang
dijadwalkan.
5) Aspek Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas Penyedia Jasa
pekerjaan jalan dan/atau jembatan harus menjamin kelancaran dan
keselamatan lalu lintas selama pelaksanaan pekerjaan. Untuk
mewujudkan hal ini, Penyedia Jasa harus memastikan dan berkewajiban
untuk melaksanakan pekerjaan sesuai manual pengelolaan lalu-lintas
selama pekerjaan.
6) Aspek Sosial dan Budaya Penyedia Jasa pekerjaan jalan
dan/atau jembatan berkewajiban memperhatikan kondisi sosial dan
budaya masyarakat, dengan mengacu hasil Dokumen RKL dan UKL yang
merupakan hasil kajian Lingkungan.
1.1.3 JADWAL PELAKSANAAN 1) Umum
Untuk pelaksanaan dan pemantauan yang sebagaimana mestinya atas
pekerjaan, Penyedia Jasa harus mempersiapkan jadwal pelaksanaan.
Jadwal tersebut diperlukan untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan
pekerjaan setelah kegiatan dalam program mobilisasi telah
selesai.
2) Detail Jadwal pelaksanaan a) Penyedia Jasa harus membuat
Jadwal Kemajuan Keuangan dalam bentuk diagram balok
horisontal dan dilengkapi kurva yang menggambarkan seluruh
kemajuan pekerjaan dengan karakteristik berikut :
(1) Setiap jenis Mata Pembayaran atau kegiatan dari kelompok
Mata Pembayaran yang berkaitan, harus digambarkan dalam diagram
balok yang terpisah, dan harus dibentuk sesuai dengan urutan dari
masing-masing kegiatan pekerjaan
(2) Skala waktu dalam arah horisontal harus dinyatakan
berdasarkan satuan bulan atau sesuai dengan kebutuhan Proyek yang
disetujui oleh Direksi Pekerjaan.
(3) Setiap diagram balok horisontal harus mempunyai ruangan
untuk mencatat kemajuan aktual dari setiap pekerjaan dibandingkan
dengan kemajuan rencana.
(4) Skala dan format dari Jadwal Kemajuan Keuangan harus
sedemikian rupa hingga tersedia ruangan untuk pencatatan, revisi
dan pemutakhiran mendatang. Ukuran lembar kertas minimum adalah
A3.
b) Jika diperlukan oleh Direksi Pekerjaan, Penyedia Jasa harus
menyediakan Analisa Jaringan yang menunjukkan awal dan akhir setiap
tanggal mulainya suatu kegiatan, sehingga dapat diperoleh suatu
jadwal jalur kritis (critical path schedule) dan dapat diperoleh
jadwal untuk menentukan jenis-jenis pekerjaan yang kritis dalam
seluruh jadwal pelaksanaan.
c) Penyedia Jasa harus menyediakan jadwal untuk instalasi
Pencampur Aspal dan Peralatan Pendukung secara terpisah, disertai
dengan suatu perhitungan yang menunjukkan bahwa hasil produksi
instalasi Pencampur Aspal dapat tercapai sesuai rencana
kebutuhan.
d) Penyedia Jasa harus membuat jadwal yang terpisah untuk lokasi
semua sumber bahan, bersama dengan rencana tanggal penyerahan
contoh-contoh bahan dan rencana produksi bahan dan jadwal
pengiriman.
e) Penyedia Jasa harus menyediakan jadwal pelaksanaan setiap
jembatan dengan skala balok horisontal untuk setiap jenis pekerjaan
dan pelengkapnya untuk pencatatan kemajuan pekerjaan (progress)
aktual terhadap program untuk setiap mata pembayaran.
3) Revisi Jadwal Pelaksanaan. a) Revisi semua jadwal pelaksanaan
yang diuraikan pada Butir 1.1.4.2) bilamana kemajuan
keuangan aktual berbeda lebih dari 20 (dua puluh) persen dari
kemajuan keuangan rencana setelah diterbitkannya Variasi atau
Addenda.
b) Pada saat menyerahkan Revisi Jadwal Pelaksanaan, Penyedia
Jasa harus melengkapi laporan ringkas yang memberikan alasan-alasan
timbulnya revisi, yang meliputi :
-
1 - 5
(1) Uraian Revisi, termasuk perubahan seluruh jadwal, perubahan
dalam kuantitas atau perubahan jangka waktu kegiatan dan perubahan
lainnya yang dapat mempengaruhi jadwal.
(2) Pembahasan lokasi-lokasi yang bermasalah, termasuk
faktor-faktor penghambat yang sedang berlangsung maupun yang harus
diperkirakan serta dampaknya.
4) Rapat Pembuktian Keterlambatan (Show Couse Meeting-SCM) a)
Pertemuan ini diadakan dalam hal terjadinya keterlambatan progres
phisik oleh Penyedia Jasa
berdasarkan jadwal kontrak (Contract Schedule).
b) Dalam hal terjadinya keterlambatan progres phisik oleh
Penyedia Jasa, maka prosedur ini harus diikuti dalam mengambil
keputusan :
(1) Jika terjadinya keterlambatan progres fisik antara 5% - 10%,
maka Rapat Pembuktian Keterlambatan akan dilaksanakan antara
Direksi Pekerjaan, Direksi Teknis (SE/ Supervision Engineer) dan
Penyedia Jasa.
(2) Jika terjadinya keterlambatan progres fisik antara 10% -
15%, maka rapat pembuktian keterlambatan akan dilaksanakan antara
Pejabat Eselon II pada pemerintah Pusat atau Daerah yang memiliki
kewenangan pembinaan jalan, Direksi Pekerjaan, Direksi Teknis, dan
Penyedia Jasa.
(3) Jika terjadinya keterlambatan progres fisik pada periode I
(rencana fisik 0% - 70%) lebih besar dari 15% dan pada periode II
(rencana fisik 70% - 100%) lebih dari 10 % mengacu pada
syarat-syarat umum kontrak pasal 33 (Kontrak Kritis)
c) Semua kegiatan Rapat Pembuktian Keterlambatan harus dibuat
dalam Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan yang
ditandatangani oleh Pemimpin dari masing-masing pihak sebagai
catatan untuk membuat persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan
berikutnya.
1.1.4 DOKUMEN REKAMAN PROYEK 1) Prinsip Dasar
a) Selama pelaksanaan, Penyedia Jasa harus menjaga rekaman yang
akurat dari semua perubahan yang terjadi dalam Dokumen Kontrak
dalam 1 (satu) set Dokumen Rekaman Proyek, dan harus memindahkan
informasi akhir tersebut ke dalam Dokumen Rekaman Akhir sebelum
penyelesaian Pekerjaan.
b) Pada tahap pengajuan dokumen rekaman proyek perlu dilakukan
beberapa kegiatan, yaitu: (1) Penyedia Jasa harus menyerahkan
kepada Direksi Pekerjaan 1 (satu) set Dokumen
Rekaman Proyek dalam keadaan terpelihara pada setiap bulan
tanggal 25 untuk mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan.
Dokumen Rekaman Proyek yang telah disetujui Direksi Pekerjaan ini,
menjadi prasyarat untuk pengesahan Sertifikat Bulanan.
(2) Penyedia Jasa harus menyerahkan kepada Direksi Pekerjaan
Rekaman Akhir Proyek pada saat permohonan Berita Acara Penyelesaian
Akhir untuk mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan, disertai
dengan surat pengantar yang berisi :
(a) Tanggal. (b) Nomor dan Nama Proyek. (c) Nama dan Alamat
Penyedia Jasa. (d) Judul dan Nomor tiap Dokumen Rekaman. (e) Berita
Acara yang menyatakan bahwa setiap dokumen yang diserahkan telah
lengkap
dan benar.
(f) Tanda tangan Penyedia Jasa, atau wakilnya yang sah.
2) Dokumen Kerja a) Segera setelah Penetapan Pemenang, Penyedia
Jasa dapat memperoleh 1 (satu) set lengkap
semua Dokumen yang berhubungan dengan Kontrak tanpa biaya dari
Direksi Pekerjaan. Dokumen Kerja akan mencakup :
(1) Syarat-syarat Kontrak. (2) Spesifikasi. (3) Gambar. (4)
Addenda (bila ada). (5) Modifikasi lainnya terhadap Kontrak. (6)
Catatan hasil pengujian lapangan (bila ada).
b) Penyimpanan Dokumen Kerja Dokumen Kerja harus disimpan dan
diarsipkan dalam rak-rak di kantor lapangan, dan Penyedia Jasa
harus menjaga Dokumen Kerja tersebut terlindung dari kehilangan
atau kerusakan sampai pemindahan data akhir ke dalam Dokumentasi
Akhir Proyek telah selesai dilaksanakan. Dokumen rekaman tersebut
tidak boleh digunakan untuk maksud-maksud pelaksanaan pekerjaan dan
dokumen tersebut harus selalu tersedia setiap saat untuk diperiksa
oleh Direksi Pekerjaan.
-
1 - 6
3) Bahan Rekaman Proyek Segera setelah semua bahan, aspal,
agregat, bahan bahu jalan, semen, beton, campuran aspal panas, dan
sebagainya disetujui, maka semua contoh yang telah disetujui harus
disimpan dengan baik di lapangan.
4) Pemeliharaan Dokumen Pelaksanaan Proyek a)
Penanggungjawab
Penyedia Jasa harus melimpahkan tanggung jawab pemeliharaan
Dokumen Rekaman kepada salah seorang staf yang ditunjuk dan
disetujui oleh Direksi Pekerjaan sebelumnya.
b) Pemberian Tanda Segera setelah diterimanya Dokumen Kerja,
Penyedia Jasa harus memberi tanda pada setiap dokumen dengan judul
Dokumen Rekaman Proyek-Dokumen Kerja, dengan huruf cetak setinggi 5
cm.
c) Pemeliharaan Pada saat penyelesaian Kontrak, kemungkinan
sejumlah Dokumen Kerja harus dikeluarkan untuk mencatat
masukan-masukan baru dan untuk pemeriksaan, dan dalam
kondisi-kondisi yang demikian kegiatan seperti ini akan
dilaksanakan, maka Penyedia Jasa harus mencari cara yang cocok
untuk melindungi dokumen kerja tersebut untuk disetujui Direksi
Pekerjaan.
d) Tata Cara Membuat Catatan dalam Gambar Catatan pada Gambar
harus dilakukan dengan menggunakan pensil berwarna yang dapat
dihapus (tidak boleh memakai tinta), perubahan harus diuraikan
dengan jelas dengan pencatatan dan kalau perlu dengan garis grafis.
Catat tanggal semua masukan. Berilah tanda perhatian pada setiap
catatan dengan tanda awan pada tempat atau tempat-tempat yang
mengalami perubahan. Bilamana terjadi perubahan yang tumpang tindih
(over laping), maka disarankan menggunakan warna yang berbeda untuk
setiap perubahan. Dokumen rekaman harus selalu diperbaharui jangan
sampai terdapat bagian yang tertanam dalam setiap pekerjaan yang
dikerjakan tidak tercatat. Beri tanda yang jelas untuk mencatat
setiap detail pelaksanaan, misalnya :
(1) Kedalaman berbagai elemen pondasi sehubungan dengan data
yang ditunjukkan. (2) Posisi horisontal maupun vertikal untuk
utilitas bawah permukaan harus ditandai pada
bagian permukaan pekerjaan yang permanen.
(3) Lokasi utilitas yang tertanam dalam pekerjaan harus diberi
tanda sehingga mudah terlihat dengan tanda-tanda khusus pada
struktur.
(4) Perubahan dimensi dan detail pelaksanaan di lapangan. (5)
Perubahan yang terjadi dengan adanya Variasi. (6) Gambar detail
yang tidak terdapat dalam Gambar asli.
e) Waktu Pencatatan Semua catatan harus dibuat dalam jangka
waktu 24 jam terhitung sejak diterimanya informasi.
f) Keakuratan Gunakan semua sarana yang diperlukan, termasuk
perlengkapan khusus yang dipakai untuk pengukuran, untuk menentukan
lokasi bagian-bagian yang terpasang dan untuk memperoleh data
masukan yang akurat. Penyedia Jasa harus melakukan koordinasi atas
semua perubahan yang terjadi dalam Dokumen Rekaman, membuat catatan
yang sesuai dan sebagaimana mestinya pada setiap halaman
Spesifikasi dan pada lembaran Gambar dan pada Dokumen lainnya,
dimana pencatatan yang demikian diperlukan untuk menunjukkan
perubahan yang sebenarnya terjadi. Keakuratan rekaman harus
sedemikian rupa sehingga setiap pencarian bagian-bagian pekerjaan
yang ditunjukkan dalam Dokumen Kontrak di kemudian hari dapat
dengan mudah diperoleh dari Dokumen Rekaman yang telah
disetujui.
5) Dokumen Rekaman Akhir a) Umum
Tujuan pembuatan Dokumen Rekaman Akhir adalah menyiapkan
informasi nyata menyangkut semua aspek pekerjaan, baik yang
tertanam maupun yang terlihat, untuk memungkinkan modifikasi
rancangan di kemudian hari dapat dilaksanakan tanpa pengukuran
ulang yang lama dan mahal, tanpa investigasi dan pemeriksaan
ulang.
b) Pemindahan Data ke dalam Gambar Seluruh perubahan data yang
ditunjukkan dalam Dokumen Kerja dari Gambar Rekaman harus
dipindahkan dengan teliti ke dalam Gambar Rekaman Akhir menurut
masing-masing gambar aslinya, dan penjelasan yang lengkap dari
semua perubahan selama pelaksanaan dan lokasi aktual dari semua
jenis pekerjaan harus ditunjukkan dengan jelas. Berilah tanda
perhatian pada setiap catatan dengan tanda awan yang mengelilingi
tempat atau tempat-tempat yang mengalami perubahan. Buatlah semua
catatan perubahan pada dokumen yang asli dengan rapih, konsisten,
dan ditulis dengan tinta atau pensil keras hitam.
c) Pemindahan Data ke Dokumen Lain Bilamana dokumen selain
Gambar telah dijaga bersih selama pelaksanaan pekerjaan, dan bila
setiap data masukan telah dicatat dengan rapih agar dapat disetujui
oleh Direksi Pekerjaan, maka Dokumen Kerja dari Dokumen tersebut
(selain Gambar) akan diterima Direksi Pekerjaan sebagai Dokumen
Rekaman Akhir untuk Dokumen tersebut. Bilamana Dokumen yang
-
1 - 7
demikian belum dapat disetujui oleh Direksi Pekerjaan, maka
Penyedia Jasa harus menyiapkan salinan baru dari Dokumen yang
diperoleh dari Direksi Pekerjaan. Pemindahan perubahan data ke
dalam salinan baru ini harus dilakukan dengan hati-hati agar dapat
disetujui oleh Direksi Pekerjaan.
d) Peninjauan dan Persetujuan Penyedia Jasa harus menyerahkan
satu set lengkap Dokumen Rekaman Akhir kepada Direksi Pekerjaan
pada saat mengajukan permohonan Berita Acara Serah Terima
Sementara. Bilamana diminta oleh Direksi Pekerjaaan, maka Penyedia
Jasa harus mengikuti rapat atau rapat-rapat peninjauan (review),
melaksanakan setiap perubahan yang diperlukan dan segera
menyerahkan kembali Dokumen Rekaman Akhir kepada Direksi Pekerjaan
untuk dapat diterima.
e) Perubahan Setelah Dokumen Diterima Penyedia Jasa tidak
bertanggungjawab untuk mencatat perubahan Pekerjaan setelah Serah
Terima Sementara Pekerjaan, kecuali perubahan yang diakibatkan oleh
penggantian, perbaikan, dan perubahan yang dilakukan Penyedia Jasa
sebagai bagian dari kewajibannya (guarantee).
f) Diagram yang menjelaskan lingkup dan urutan kegiatan dalam
pekerjaan dari berbagai pekerjaan utama diberikan dalam lampiran
1.1.A.
1.1.5 STANDAR RUJUKAN Apabila bahan atau pengerjaan yang
disyaratkan oleh Spesifikasi ini harus memenuhi atau melebihi
peraturan atau standar yang disebutkan, maka Penyedia Jasa harus
bertanggungjawab untuk menyediakan bahan dan pengerjaan yang
demikian.
Peraturan dan standar yang disebutkan ini akan menetapkan
ketentuan mutu untuk berbagai jenis pekerjaan yang akan
dilaksanakan, dan cara pengujian untuk menentukan mutu yang
disyaratkan dapat dicapai.
Standar rujukan yang diacu dalam spesifikasi ini adalah SNI
(Standar Nasional Indonesia), Pedoman atau Petunjuk Teknis. Standar
dari Badan-badan dan Organisasi lain dapat digunakan atas
persetujuan Direksi Pekerjaan, seperti :
AASHTO : American Association of State Highway and
Transportation Officials
ACI : American Concrete Institute
AISC : American Institute of Steel Construction
ANSI : American National Standard Institute
ASTM : American Society of Testing Materials
AWS : American Welding Society Inc
BS : British Standard
CRSI : Concrete Reinforcing Steel Institute
JIS : Japan Industrial Standard
NEC : National Electrical Code
-
1 - 8
SEKSI 1.2 PERSIAPAN
1.2.1 UMUM 1) Uraian
a) Yang dimaksud dengan Persiapan adalah pekerjaan yang mecakup
pemeriksaan lapangan, mobilisasi dan demobilisasi, kantor lapangan
dan fasilitas, fasilitas pengujian dan pelayanan pengujian serta
logistik.
b) Pekerjaan yang diatur dalam Seksi ini harus mencakup
pemeriksaan lapangan, mobilisasi dan demobilisasi, kantor lapangan
dan fasilitas, fasilitas pengujian dan pelayanan pengujian serta
logistik.
1.2.2 PERSYARATAN 1) Standar Rujukan
Peraturan Presiden RI No 8 tahun 2006 tentang Perubahan ke 4
Kepres No 80 tahun 2003 Kepmen Kimpraswil No 257/KPTS/M/2004,
Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi. Pd T-12-2003 :
Perambuan sementara untuk pekerjaan jalan Pd T-14-2005-B : Pedoman
inspeksi dan pemeliharaan drainase jalan Pd T-16-2004-B : Survei
inventarisasi geometri jalan perkotaan Pd T-21-2004-B : Survei
kondisi rinci jalan beraspal di perkotaan
1.2.3 PEMERIKSAAN LAPANGAN 1) Prinsip Dasar
a) Penyedia Jasa harus menyediakan personil ahli teknik untuk
memperlancar pelaksanaan pekerjaan sehingga diperoleh mutu, dan
dimensi sesuai yang disyaratkan dalam ketentuan.
b) Pada awal pelaksanaan pekerjaan, personil tersebut harus
disertakan dalam pelaksanaan suatu survei lapangan yang lengkap dan
menyiapkan laporan hasil survei lapangan untuk menentukan kondisi
fisik dan struktur perkerasan lama, struktur jembatan, perlindungan
lereng, fasilitas perlengkapan jalan dan fasilitas drainase yang
bersangkutan. Dengan demikian akan memungkinkan Direksi Pekerjaan
melaksanakan revisi minor dan menyelesaikan serta menerbitkan
detail pelaksanaan sebelum kegiatan pelaksanaan dimulai.
Selanjutnya personil tersebut harus disertakan dalam pematokan
(staking out) dan survei seluruh proyek, investigasi dan pengujian
bahan tanah dan campuran aspal, dan rekayasa serta penggambaran
untuk menyimpan Dokumen Rekaman Proyek. Direksi Teknis dan Direksi
Pekerjaan harus disertakan pada saat survei
c) Survei harus dilaksanakan di bawah pengawasan Direksi Teknis,
yang harus menjamin bahwa semua kondisi yang ada telah dicatat
dengan baik dan teliti. Formulir pelaporan kondisi tersebut harus
dalam format yang dapat diterima Direksi Pekerjaan.
2) Pekerjaan Survei Lapangan untuk Peninjauan kembali Rancangan
Selama 30 hari pertama sejak periode mobilisasi, Penyedia Jasa
harus mengerahkan personil tekniknya untuk melakukan survei
lapangan dan membuat laporan tentang kondisi fisik dan struktur
dari perkerasan, selokan samping, gorong-gorong, jembatan dan
struktur lainnya, dan perlengkapan jalan lainnya seperti rambu
jalan, patok kilometer, pagar pengaman, landscape awal. Pekerjaan
survei lapangan ini harus dilaksanakan pada seluruh panjang jalan
dalam lingkup Kontrak, dan harus mencakup berikut ini, tetapi tidak
terbatas pada :
a) Pengkajian terhadap Persiapan dan Gambar (1) Penyedia Jasa
harus mempelajari Gambar Asli yang terdapat dalam Dokumen Kontrak
dan
berkonsultasi dengan Direksi Pekerjaan dan Direksi Teknis
sebelum pekerjaan survei dimulai. Gambar ini harus diantisipasi
terhadap perubahan kecil pada alinyemen, ruas dan detail yang
mungkin terjadi selama pelaksanaan.
(2) Penyedia Jasa harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan
Gambar dan Spesifikasi, dan tidak boleh mengambil keuntungan atas
setiap kesalahan atau kekurangan dalam Gambar atau perbedaan antara
Gambar dan Spesifikasi. Penyedia Jasa harus menandai dan
memperbaiki setiap kesalahan atau kekurangan gambar dengan
persetujuan Direksi Pekerjaan.
(3) Direksi Pekerjaan akan melakukan perbaikan dan interpretasi
untuk melengkapi Gambar ini. Setiap penyimpangan dari Gambar
sehubungan dengan kondisi lapangan yang tidak terantisipasi akan
ditentukan dan diperintahkan secara tertulis oleh Direksi
Pekerjaan.
(4) Penyedia Jasa dan Direksi Pekerjaan harus mencapai
kesepakatan terhadap ketepatan atas setiap perubahan yang diambil
terhadap Gambar dalam Kontrak ini.
b) Survei Kondisi Perkerasan dan Geometri Jalan (1) Penyedia
jasa harus melakukan survei inventarisasi geometrik jalan dan
survei kondisi
jalan atas persetujuan Direksi Pekerjaan.
(2) Survei kekuatan perkerasan untuk perkerasan berpenutup aspal
dilakukan dengan pengujian lendutan dengan alat Benkelman Beam atau
alat lain yang disetujui oleh Direksi Teknis (Direksi
Pekerjaan).
-
1 - 9
(3) Survei kekuatan perkerasan tidak berpenutup aspal atau
perkerasan berpenutup aspal yang sudah rusak dengan pengujian
Dynamic Cone Penetrometer (DCP) atau metode lain yang disetujui
oleh Direksi Teknis (Direksi Pekerjaan).
(4) Survei kekasaran permukaan perkerasan diwajibkan menggunakan
alat pengukur kekasaran secara otomatis (NAASRA Roughmeter), atau
peralatan sejenis lainnya.
(5) Bilamana diminta oleh Direksi Pekerjaan, maka Penyedia Jasa
harus melakukan pengujian pada jalan dengan proof rooling
(pembebanan dengan kendaraan berjalan untuk mengetahui lendutan
secara visual).
c) Survei Sistem Drainase Yang Ada (1) Penyedia Jasa harus
melakukan survei ketinggian (elevasi) dan survei memanjang pada
kedua sisi jalan dan harus menyiapkan gambar potongan memanjang
yang akurat dan menggambarkan profil permukaan tanah asli dan
profil lantai dasar (invert profile) selokan dan detail penampang
melintang dari semua selokan yang ada. Gambar penampang memanjang
harus diambil sepanjang lantai dasar dari semua selokan dan saluran
air, dan juga harus ditentukan hulu dan hilir lantai dasar, dan
dimensi dalam dari semua saluran gorong-gorong atau sungai dalam
batas pekerjaan dalam Kontrak ini. Jarak antara pada pembacaan
ketinggian sepanjang profil penampang memanjang maksimum 25
meter.
(2) Gambar penampang memanjang sepanjang kedua sisi jalan yang
telah disiapkan harus dalam bentuk standar yang dapat diterima
Direksi Pekerjaan dan harus diserahkan kepada Direksi Pekerjaan
dengan jumlah 1 (satu) asli dan 3 (tiga) salinan sebagai bagian
dari laporan survei Penyedia Jasa.
d) Survei Pekerjaan Perlindungan Talud Untuk daerah berbukit
atau bergunung, Penyedia Jasa harus melakukan survei detail
terhadap talud alam atau buatan yang diperkirakan tidak stabil dan
membutuhkan pekerjaan perlindungan talud.
e) Survei Jembatan Lama (1) Jenis, dimensi, dan lokasi jembatan
di sepanjang lingkup Kontrak. (2) Detail kondisi struktur setiap
jembatan dan setiap elemen dalam struktur yang sangat
membutuhkan pekerjaan pengembalian kondisi.
f) Survei Fasilitas Perlengkapan Jalan Lama (1) Lokasi dan
fungsi detail dari semua marka jalan lama, paku jalan (road studs),
dan mata
kucing (reflectorised studs).
(2) Lokasi dan detail semua patok kilometer, patok pengarah,
kerb, trotoar, median. (3) Lokasi, jenis, dan dimensi detail dari
semua rel pengaman.
3) Pekerjaan Pelaksanaan Survei
a) Setelah Direksi Pekerjaan menyelesaikan revisi minor dan
menerbitkan gambar kerja, Penyedia Jasa harus yakin bahwa juru ukur
yang telah dilengkapi dengan semua gambar yang berisi informasi
yang paling mutakhir tentang lebar perkerasan yang diperlukan dan
potongan melintang standar. Semua pengukuran survei lapangan harus
dicatat dalam buku catatan standar untuk survei lapangan. Lembar
halaman yang terlepas tidak boleh digunakan.
b) Pemeriksaan Stasiun (Sta) pada setiap patok kilometer lama
dan menyiapkan sebuah denah yang menunjukkan dengan pasti posisi
setiap patok kilometer yang berhubungan dengan Sta proyek. Dalam
keadaan bagaimanapun, patok kilometer lama tidak boleh dipindah
atau digeser selama Periode Kontrak, kecuali kalau mutlak
dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan yang sebagaimana
mestinya.
c) Pada lokasi di mana pekerjaan yang akan diadakan berupa
perbaikan tepi perkerasan atau pelebaran, penampang melintang asli
dari jalan lama harus diukur dan dicatat untuk perhitungan
kuantitas.
d) Untuk pengukuran semua lapis perata, dan bilamana diperlukan
penyesuaian punggung jalan, harus diadakan pengukuran profil
memanjang sepanjang sumbu jalan bersama dengan dan profil penampang
melintang.
4) Penetapan Titik Pengukuran
a) Pada umumnya, alinyemen jalan lama, permukaan jalur lalu
lintas (carriageway surface), dan patok kilometer lama harus
menjadi patokan untuk memulai pekerjaan pemeliharaan rutin, kecuali
bila diperlukan perubahan kecil pada alinyemen jalan, maka dalam
hal ini diperlukan titik kontrol sementara yang akan diterbitkan
oleh Direksi Pekerjaan dan data-data detailnya akan diserahkan
kepada Penyedia Jasa bersama dengan semua data yang bersangkutan
untuk menentukan titik pengukuran pada alinyemen yang akan
diubah.
b) Jika dipandang perlu menurut pendapat Direksi Teknis maka
Penyedia Jasa harus melakukan survei dengan akurat dan memasang
Bench Mark (BM) pada lokasi tertentu di sepanjang proyek untuk
revisi minor terhadap Gambar, pengukuran ketinggian permukaan
perkerasan atau penetapan titik pengukuran (setting out) yang akan
dilakukan. BM permanen harus dibuat di atas tanah yang tidak akan
mudah bergeser.
c) Penyedia Jasa harus memasang titik patok pelaksanaan yang
menunjukkan garis dan ketinggian untuk pekerjaan perbaikan tepi
perkerasan, lebar bahu, dan selokan samping sesuai dengan penampang
melintang standar yang diberikan dalam Gambar dan harus mendapatkan
persetujuan Direksi Pekerjaan sebelum memulai pelaksanaan
pekerjaan. Jika menurut
-
1 - 10
pendapat Direksi Pekerjaan diperlukan perubahan setiap garis dan
ketinggian, baik sebelum maupun sesudah penempatan patok, maka
Direksi Pekerjaan akan mengeluarkan perintah yang terinci kepada
Penyedia Jasa untuk melaksanakan perubahan tersebut dan Penyedia
Jasa harus mengubah penempatan patok sambil menunggu persetujuan
lebih lanjut.
d) Bilamana diperlukan untuk tujuan pengukuran kuantitas, maka
Penyedia Jasa harus melakukan pengukuran penampang melintang pada
permukaan tanah asli dalam interval 25 m, atau jika diperintahkan
lain oleh Direksi Pekerjaan.
e) Profil yang diterbitkan harus digambar dengan skala, ukuran
dan tata letak (layout) sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi
Pekerjaan. Gambar penampang melintang harus menunjukkan elevasi
permukaan akhir yang diusulkan, yang diperoleh dari gambar detail
rancangan.
f) Gambar profil asli bersama dengan tiga salinannya harus
diserahkan kepada Direksi Pekerjaan. Direksi Pekerjaan akan
menandatangani satu salinan untuk disetujui atau untuk direvisi,
dan selanjutnya dikembalikan kepada Penyedia Jasa.
g) Bilamana Direksi Pekerjaan memandang perlu, maka Penyedia
Jasa harus menyediakan semua instrumen, personil, pekerja dan bahan
yang mungkin diperlukan untuk memeriksa penetapan titik pengukuran
atau untuk setiap pekerjaan relevan lainnya yang harus
dilakukan.
5) Tenaga Ahli
a) Penyedia Jasa harus menyediakan tenaga ahli dalam bidang
Jalan dan Jembatan yang berpengalaman, untuk mengarahkan dan
mengatur kegiatan pekerjaan perbaikan perkerasan, pelaksanaan lapis
ulang, pelaksanaan bahu jalan, saluran samping, jembatan dan
sebagainya.
b) Penyedia Jasa harus menyediakan tenaga ahli dalam bidang
konstruksi yang bertanggung-jawab atas produksi aspal beton,
termasuk pengadaan bahan, pembuatan rumus perbandingan campuran,
penyetelan bukaan penampung dingin (cold bin) dan panas (hot bin)
dan semua kebutuhan lainnya untuk menjamin agar persyaratan
campuran aspal panas dapat dipenuhi.
c) Penyedia Jasa harus menyediakan tenaga ahli dalam bidang
Lingkungan yang bertanggung jawab atas pengelolaan dampak
lingkungan yang terjadi dilokasi pelaksanaan.
6) Pengendalian Mutu Bahan Personil bidang tanah/aspal yang
disediakan Penyedia Jasa harus melakukan investigasi sumber bahan,
membuat rancangan campuran percobaan untuk campuran aspal panas,
dan secara rutin melakukan pengujian laboratorium untuk
pengendalian mutu bahan aspal, pondasi dan bahu jalan. Catatan
harian dan arsip hasil pengujian harus disimpan dan setiap saat
dapat ditunjukkan kepada Direksi Pekerjaan dan Direksi Teknis jika
ada pemeriksaan. Seluruh pengujian laboratorium harus dilakukan
oleh Penyedia Jasa di bawah pengawasan Direksi Teknis seperti
diuraikan dalam Pasal 1.2.6 dari Spesifikasi ini.
7) Dasar Pembayaran Penyediaan pekerja, bahan dan peralatan
untuk kegiatan survei lapangan, pekerjaan pelaksanaan survei,
penetapan titik pengukuran, tenaga ahli dan pengendalian mutu,
harus dipenuhi tanpa pembayaran tambahan dan semua biaya tersebut
harus dipandang termasuk dalam harga satuan yang telah dimasukkan
dalam berbagai mata pembayaran yang tercantum dalam daftar
kuantitas dan harga.
1.2.4 MOBILISASI DAN DEMOBILISASI 1) Prinsip Dasar
Lingkup kegiatan mobilisasi yang diperlukan dalam Kontrak ini
akan tergantung pada jenis dan volume pekerjaan yang harus
dilaksanakan, sebagaimana disyaratkan di bagian-bagian lain dari
Dokumen Kontrak, dan secara umum Penyedia Jasa harus memenuhi
ketentuan berikut:
a) Mampu memobilisasi sumber daya manusia, material dan sumber
daya fasilitas serta peralatan, sesuai dengan kebutuhan yang diatur
dalam dokumen kontrak.
b) Menyediakan lahan yang dapat digunakan sebagai kantor
lapangan, tempat tinggal, bengkel, gudang, dan sebagainya.
2) Mobilisasi Personil Penyedia Jasa harus memobilisasi personil
sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
a) Mobilisasi personil dilakukan secara bertahap sesuai dengan
kebutuhan dengan persetujuan Direksi Pekerjaan. Untuk tenaga inti
harus mengacu pada daftar personel inti (key personnel) yang
dilampirkan dalam berkas penawaran
b) Mobilisasi Kepala Penyedia Jasa (General Superintendant) yang
memenuhi jaminan kualifikasi (sertifikasi) menurut cakupan
pekerjaannya (pembangunan, pemeliharaan berkala, atau pemeliharaan
rutin jalan/jembatan).
c) Dalam pengadaan tenaga kerja dengan kemampuan dan keahlian
sesuai dengan yang diperlukan maka prioritas harus diberikan kepada
pekerja setempat.
3) Mobilisasi Fasilitas Kantor dan Peralatan Penyedia Jasa harus
memobilisasi fasilitas dan peralatan sesuai dengan ketentuan
sebagai berikut :
a) Penggunaan alat berat dan pengoperasian peralatan/kendaraan
sudah mengikuti aturan perizinan yang ditetapkan oleh Dinas
Angkutan Lalu lintas Jalan Raya, pihak Kepolisian dan Badan
Lingkungan.
-
1 - 11
b) Menyediakan sebidang lahan yang diperlukan untuk basecamp
pelaksanaan pekerjaan di sekitar lokasi proyek. Dimana terdapat
kantor proyek, gudang dan sebagainya yang telah disebutkan dalam
kontrak.
c) Mobilisasi dan pemasangan peralatan sesuai dengan daftar
peralatan yang tercantum dalam Penawaran, dari suatu lokasi asal ke
tempat pekerjaan di mana peralatan tersebut akan digunakan menurut
Kontrak ini.
d) Bilamana setiap alat berat yang dianggap telah selesai
melaksanakan tugasnya dan tidak mungkin digunakan lagi maka alat
berat tersebut segera dikembalikan.
e) Perkuatan jembatan lama untuk pengangkutan alat-alat berat.
f) Penyedia Jasa melaksanakan operasional dan pemeliharaan
kendaraan/peralatan harus
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pabrik pembuatnya dan tidak
mencemari air dan tanah.
4) Mobilisasi Material Penyedia jasa harus memobilisasi material
sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Menyediakan fasilitas quary yang diusahakan dekat dengan
lokasi proyek dan sudah mengikuti aturan perizinan yang ditetapkan
oleh daerah dan Badan Lingkungan .
b) Mobilisasi material sesuai dengan jadwal dan realisasi
pelaksanaan fisik. c) Pengajuan izin menggunakan quary kepada
Pemerintah Daerah. d) Material yang akan didatangkan dari luar
lokasi pekerjaan harus terlebih dahulu diambil
contohnya untuk diuji keandalannya di laboratorium, apabila
tidak memenuhi syarat, harus segera diperintahkan untuk diangkut ke
luar lokasi proyek dalam waktu 3 x 24 jam.
5) Periode Mobilisasi Mobilisasi dari seluruh mata pekerjaan
yang terdaftar harus diselesaikan dalam jangka waktu 60 (enam
puluh) hari terhitung mulai tanggal mulai kerja, kecuali penyediaan
Fasilitas dan Pelayanan Pengendalian Mutu harus diselesaikan dalam
waktu 45 hari.
6) Program Mobilisasi Pelaksanaan mobilisasi harus memenuhi
ketentuan sebagai berikut :
a) Dalam waktu 7 hari setelah Penandatanganan Kontrak, Penyedia
Jasa harus melaksanakan Rapat Pra Pelaksanaan (PCM) yang dihadiri
Pemilik, Direksi Pekerjaan, Direksi Teknis dan Penyedia Jasa untuk
membahas semua hal baik yang teknis maupun yang non teknis dalam
proyek ini.
b) Dalam waktu 14 hari setelah Rapat Pra Pelaksanaan, Penyedia
Jasa harus menyerahkan Program Mobilisasi (termasuk program
perkuatan jembatan, bila ada) dan Jadwal Kemajuan Pelaksanaan
kepada Direksi Pekerjaan untuk dimintakan persetujuannya.
c) Program mobilisasi harus menetapkan waktu untuk semua
kegiatan mobilisasi dan harus mencakup informasi tambahan berikut
:
(1) Lokasi basecamp Penyedia Jasa dengan denah lokasi umum dan
denah rinci di lapangan yang menunjukkan lokasi kantor Penyedia
Jasa, bengkel, gudang, mesin pemecah batu dan instalasi pencampur
aspal, serta laboratorium bilamana fasilitas tersebut termasuk
dalam cakupan Kontrak.
(2) Jadwal pengiriman peralatan yang menunjukkan lokasi asal
dari semua peralatan yang tercantum dalam Daftar Peralatan yang
diusulkan dalam Penawaran, bersama dengan usulan cara pengangkutan
dan jadwal kedatangan peralatan di lapangan.
(3) Setiap perubahan pada peralatan maupun personil yang
diusulkan dalam Penawaran harus memperoleh persetujuan dari Direksi
Pekerjaan.
(4) Suatu daftar detail yang menunjukkan struktur yang
memerlukan perkuatan agar aman dilewati alat-alat berat, usulan
metode pelaksanaan dan jadwal tanggal mulai dan tanggal selesai
untuk perkuatan setiap struktur.
(5) Suatu jadwal kemajuan yang lengkap dalam format bagan balok
(bar chart) yang menunjukkan tiap kegiatan mobilisasi utama dan
suatu kurva kemajuan untuk menyatakan persentase kemajuan
mobilisasi.
7) Demobilisasi Kegiatan Demobilisasi berupa pembongkaran tempat
kerja oleh Penyedia Jasa pada saat akhir Kontrak termasuk
pemindahan semua instalasi, peralatan dan perlengkapan dari tanah
milik Pemerintah dan pengembalian kondisi tempat kerja menjadi
kondisi seperti semula sebelum pekerjaan dimulai.
8) Pengukuran Pengukuran kemajuan mobilisasi akan ditentukan
oleh Direksi Pekerjaan atas dasar jadwal kemajuan mobilisasi yang
lengkap dan telah disetujui seperti yang diuraikan dalam Butir
1.2.4.5) di atas.
9) Dasar Pembayaran Mobilisasi harus dibayar atas dasar lumpsum,
dimana pembayaran tersebut merupakan kompensasi penuh untuk
penyediaan dan pemasangan semua peralatan, dan untuk semua pekerja,
bahan, perkakas, dan biaya lainnya yang perlu untuk menyelesaikan
pekerjaan a) Pembayaran biaya lumpsum ini akan dilakukan dalam tiga
angsuran sebagai berikut:
-
1 - 12
(1) 50% (lima puluh persen) bila mobilisasi 70% selesai, dan
pelayanan atau fasilitas pengujian laboratorium telah lengkap
dimobilisasi.
(2) 20% (dua puluh persen) bila semua peralatan utama berada di
lapangan dan diterima oleh Direksi Pekerjaan.
(3) 30% (tiga puluh persen) bila demobilisasi selesai
dilaksanakan. b) Bilamana Penyedia Jasa tidak menyelesaikan
mobilisasi sesuai dengan salah satu dari kedua
batas waktu yang disyaratkan dalam Butir 1.2.4.5) maka jumlah
yang disahkan Direksi Pekerjaan untuk pembayaran adalah persentase
angsuran penuh dari harga lumpsum Mobilisasi dikurangi sejumlah
dari 1% (satu persen) nilai angsuran untuk setiap keterlambatan
satu hari dalam penyelesaian sampai maksimum 50 (lima puluh)
hari.
Nomor Mata Pembayaran Uraian Satuan Pengukuran
1.2 Mobilisasi dan Demobilisasi Lumpsum
1.2.5 KANTOR LAPANGAN DAN FASILITASNYA 1) Prinsip Dasar
Penyedia Jasa harus menyediakan kantor lapangan dan fasilitasnya
dengan memperhatikan prinsip dasar berikut :
a) Penyedia Jasa harus mentaati semua peraturan-peraturan
Nasional maupun Daerah. b) Kantor dan fasilitasnya harus
ditempatkan sesuai dengan Lokasi Umum dan Denah Lapangan,
di mana penempatannya harus diusahakan sedekat mungkin dengan
daerah kerja (site) dan telah mendapat persetujuan dari Direksi
Pekerjaan.
c) Bangunan yang dibuat harus mempunyai kekuatan struktural yang
baik, tahan cuaca, dan elevasi lantai yang lebih tinggi dari tanah
di sekitarnya.
d) Bangunan untuk penyimpanan bahan harus diberi bahan pelindung
yang cocok sehingga bahan-bahan yang disimpan tidak akan mengalami
kerusakan.
e) Kantor lapangan dan gudang sementara harus didirikan di atas
pondasi yang mantap dan dilengkapi dengan penghubung dengan untuk
pelayanan utilitas.
f) Bahan, peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk
bangunan dapat baru atau bekas pakai, tetapi dengan syarat harus
dapat berfungsi, cocok dengan maksud pemakaiannya dan tidak
bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan yang
berlaku.
g) Lahan untuk kantor lapangan dan semacamnya harus ditimbun dan
diratakan sehingga layak untuk ditempati bangunan, bebas dari
genangan air, diberi pagar keliling, dan minimum dilengkapi dengan
jalan masuk dari kerikil serta tempat parkir.
h) Penyedia Jasa harus menyediakan alat pemadam kebakaran dan
kebutuhan P3K yang memadai di seluruh barak, kantor, gudang dan
bengkel.
2) Kantor Penyedia Jasa dan Fasilitasnya Untuk menunjang
pelaksanaan pekerjaan jalan, Penyedia Jasa harus menyediakan kantor
Penyedia Jasa dan fasilitas penunjang yang menenuhi ketentuan
sebagai berikut ini :
a) Penyedia Jasa harus menyediakan akomodasi dan fasilitas
kantor yang cocok dan memenuhi kebutuhan proyek.
b) Ukuran kantor dan fasilitasnya sesuai untuk kebutuhan umum
Penyedia Jasa dan harus menyediakan sebuah ruangan yang digunakan
untuk rapat kemajuan pekerjaan.
c) Penyedia jasa harus memiliki alat komunikasi yang dapat
berkomunikasi dengan jelas dan dapat diandalkan antara kantor
Pemilik di Ibukota Propinsi, kantor Tim Supervisi Lapangan dan
titik terjauh di lapangan.
d) Bilamana izin atau perizinan dari instansi Pemerintah yang
terkait diperlukan untuk pemasangan dan pengoperasian sistem
telepon satelit semacam ini, Direksi Pekerjaan akan melakukan semua
pengaturan, tetapi semua biaya yang timbul harus dibayar oleh
Penyedia Jasa.
e) Rak atau laci untuk penyimpanan gambar dan arsip untuk
Dokumentasi Proyek secara vertikal atau horisontal, yang
ditempatkan di dalam atau dekat dengan ruang rapat.
f) Bilamana Penyedia Jasa menganggap perlu untuk mendirikan satu
kantor pendukung atau lebih, yang akan digunakan untuk keperluan
sendiri pada jarak 50 km atau lebih dari kantor utama di lapangan,
maka Penyedia Jasa harus menyediakan, memelihara dan melengkapi
satu ruangan pada setiap kantor pendukung dengan ukuran sekitar 12
meter persegi yang akan digunakan oleh Staf Direksi Pekerjaan untuk
setiap kantor pendukung.
3) Bengkel dan Gudang Penyedia Jasa Untuk menunjang pemeliharan
peralatan pelaksanaan pekerjaan dan peyimpanan bahan, Penyedia Jasa
harus menyediakan fasilitas bengkel dan gudang yang memenuhi
ketentuan sebagai berikut;
a) Penyedia Jasa harus menyediakan sebuah bengkel di lapangan
yang diberi perlengkapan yang memadai serta dilengkapi dengan daya
listrik, sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki peralatan yang
digunakan dalam pelaksanaan Pekerjaan. Sebuah gudang untuk
penyimpanan suku cadang juga harus disediakan.
-
1 - 13
b) Bengkel tersebut harus dikelola oleh seorang kepala bengkel
yang mampu melakukan perbaikan mekanis dan memiliki sejumlah tenaga
pembantu yang terlatih.
4) Dasar Pembayaran Bangunan yang diuraikan dalam Seksi ini akan
dibayar menurut pembayaran Lumpsum untuk Mobilisasi, dimana
pembayaran harus merupakan kompensasi penuh untuk pembuatan,
penyediaan, pelayanan, pemeliharaan, pembersihan dan pembongkaran
semua bangunan tersebut setelah Pekerjaan selesai.
1.2.6 FASILITAS DAN PELAYANAN PENGUJIAN 1) Prinsip Dasar
Lingkup kegiatan yang diperlukan dalam penyediaan fasilitas
pelayanan pengujian dalam kontrak ini secara umum Penyedia Jasa
harus memenuhi ketentuan berikut:
a) Pengujian yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Penyedia Jasa
sebagaimana disyaratkan dalam kontrak harus menyediakan tempat
kerja, bahan, fasilitas, pekerja, pelayanan dan pekerjaan lainnya
yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian yang diperlukan.
Umumnya Penyedia Jasa di bawah perintah dan pengawasan Direksi
Teknis akan melakukan semua pengujian sehubungan dengan
pengendalian mutu bahan baku, campuran dan bahan yang diproses
untuk menjamin bahwa bahan-bahan tersebut memenuhi mutu bahan,
kepadatan dari pemadatan.
b) Pengujian yang dilaksanakan oleh Direksi Teknis Penyedia Jasa
harus membangun dan melengkapi, memelihara, membersihkan, menjaga
dan pada akhir Kontrak membongkar atau menyingkirkan bangunan yang
digunakan sebagai laboratorium lapangan oleh Direksi Teknis, dan
memasok serta memasang peralatan laboratorium di laboratorium
Direksi Teknis untuk pelaksanaan pengujian. Direksi Teknis akan
bertanggungjawab atas semua pengujian yang dilakukan untuk
pekerjaan yang sudah selesai. Hasil pengujian-pengujian ini akan
menjadi dasar persetujuan atau penolakan dari pekerjaan
terkait.
2) Fasilitas Laboratorium dan Pengujian a) Penyedia Jasa harus
menyediakan pelayanan pengujian dan/atau fasilitas laboratorium
sebagaimana disyaratkan untuk memenuhi seluruh ketentuan
pengendalian mutu dari Spesifikasi ini. Untuk menjamin kelancaran
pekerjaan dan ketepatan waktu pengujian, penyedia jasa diwajibkan
memiliki beberapa peralatan minimum yang memenuhi ketentuan untuk
mengambil contoh pengujian. Jenis dan jumlah peralatan minimum yang
tersedia harus dikonsultasikan dengan dan mendapat persetujuan dari
Direksi Pekerjaan dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi
pelaksanaan pengujian.
b) Bilamana diatur secara khusus dalam lingkup Kontrak, maka
Penyedia Jasa harus menyediakan dan memelihara sebuah laboratorium
lengkap dengan peralatannya di lapangan, sesuai dengan ketentuan
berikut:
(1) Tempat Kerja (a) Laboratorium haruslah merupakan bangunan
terpisah yang ditempatkan sesuai
dengan Lokasi Umum dan Denah Tempat Kerja yang telah disetujui
dan merupakan bagian dari program mobilisasi sesuai dengan Butir
1.2.4.3). Lokasi laboratorium harus ditempatkan sedemikian rupa
sehingga mempunyai jarak tertentu dari peralatan konstruksi, bebas
dari polusi dan gangguan berupa getaran selama pengoperasian
peralatan.
(b) Bangunan harus dilengkapi dengan lantai beton beserta
fasilitas pembuangan air kotor, dan dilengkapi dengan dua buah
pendingin udara (air conditioning) masing-masing berkapasitas 1,5
PK, serta harus memenuhi semua ketentuan lainnya dalam Butir
1.2.4.3) dari Spesifikasi ini.
(c) Perlengkapan di dalam ruangan bangunan harus terdiri atas
meja kerja, lemari, ruang penyimpan yang dapat dikunci, tangki
perawatan, laci arsip (filing cabinet), meja dan kursi dengan mutu
standar dan jumlah yang mencukupi kebutuhan.
(2) Peralatan dan Perlengkapan Peralatan dan perlengkapan
laboratorium yang dibutuhkan harus sudah disediakan dalam waktu 45
hari terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja, sehingga pengujian sumber
bahan dapat dimulai sesegera mungkin. Alat-alat ukur yang digunakan
dan memerlukan kalibrasi harus dikalibrasi oleh instansi yang
berwenang dengan menunjukkan sertifikat kalibrasi.
3) Prosedur Pelaksanaan Pengujian a) Peraturan dan Rujukan
Dalam segala hal, Penyedia Jasa harus menggunakan SNI, sebagai
standar pengujian. Penyedia Jasa dapat menggunakan standar lain
yang relevan sebagai pengganti SNI atas perintah Direksi
Pekerjaan.
b) Personil Personil yang bertugas pada pengujian haruslah
terdiri atas tenaga-tenaga yang mempunyai pengalaman cukup dan
telah terbiasa melakukan pengujian yang diperlukan. Personil
pelaksana pengujian harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari
Direksi Pekerjaan.
(1) Formulir
-
1 - 14
Formulir yang digunakan untuk pengujian harus sesuai dengan
jenis uji yang dilakukan. Pelaporan hasil pengujian menggunakan
formulir yang telah disetujui terlebih dahulu oleh Direksi
Teknis.
(2) Pemberitahuan Penyedia Jasa harus memberitahu Direksi
Pekerjaan dan Direksi Teknis rencana waktu pelaksanaan pengujian,
paling sedikit 1 (satu) jam sebelum pengujian dilaksanakan sehingga
memungkinkan Direksi Teknis atau Direksi Pekerjaan untuk mengawasi
setiap pengujian yang mereka inginkan.
(3) Distribusi Laporan pengujian harus segera dikerjakan dan
didistribusikan sehingga memungkinkan untuk melakukan pengujian
ulang, penggantian bahan atau pemadatan ulang sedemikian hingga
dapat mengurangi keterlambatan dalam pelaksanaan Pekerjaan.
(4) Inspeksi dan Pengujian Inspeksi dan pengujian akan
dilaksanakan oleh Direksi Pekerjaan dan Direksi Teknis untuk
memeriksa pekerjaan yang telah selesai apakah telah memenuhi mutu
bahan, kepadatan dari pemadatan dan setiap ketentuan lanjutan yang
diperlukan selama pelaksanaan pekerjaan. Setiap ruas secara
keseluruhan yang terdiri dari bahan dan pengerjaan yang tidak
memenuhi ketentuan yang disyaratkan harus dibongkar dan diganti
dengan bahan dan pengerjaan yang memenuhi Spesifikasi ini. Bilamana
Direksi Pekerjaan mengizinkan, pekerjaan yang tidak diterima harus
diperbaiki sedemikian hingga setelah diperbaiki akan memenuhi semua
ketentuan dalam kontrak. Semua perbaikan semacam ini harus
dilaksanakan atas biaya Penyedia Jasa.
(5) Pemberitahuan untuk Pengujian atas Pekerjaan yang telah
selesai Penyedia Jasa harus memberitahu Direksi Pekerjaan dan
Direksi Teknis paling tidak 5 (lima) hari di muka bahwa suatu ruas
telah selesai dikerjakan dan siap untuk diuji. Direksi Pekerjaan
harus memberitahu hasil pengujian tersebut kepada Penyedia Jasa
dalam 10 (sepuluh) hari setelah benda uji diterima dari lapangan,
disertai surat keterangan yang menyebutkan apakah pekerjaan yang
diuji diterima atau ditolak. Bilamana pekerjan tersebut ditolak,
dalam 10 (sepuluh) hari Penyedia Jasa harus mengajukan surat yang
menanyakan tindakan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki
pekerjaan yang ditolak.
4) Dasar Pembayaran Biaya untuk melaksanakan semua pengujian
yang diperlukan untuk penyelesaian Pekerjaan yang sebagaimana
mestinya, sesuai dengan berbagai ketentuan pengujian yang
disyaratkan atau ditentukan dalam Dokumen Kontrak, harus ditanggung
oleh Penyedia Jasa, dan seluruh biaya tersebut sudah harus
dimasukkan dalam Harga Satuan Bahan yang bersangkutan, kecuali
seperti disyaratkan di bawah ini. Jika setiap pengujian yang tidak
diperuntukkan atau tidak disyaratkan, atau karena belum perlu
dilaksanakan, atau karena belum disyaratkan di dalam Dokumen
Kontrak ternyata diperintahkan untuk dilaksanakan oleh Direksi
Pekerjaan, atau bilamana Direksi Pekerjaan memerintahkan kepada
Pihak Ketiga untuk melaksanakan pengujian yang tidak termasuk
ketentuan Butir 1.2.6.1) atau pelaksanaan pengujian di luar lingkup
Pekerjaan atau pengujian di tempat suatu pabrik pembuat atau
fabrikasi bahan, maka biaya untuk pelaksanaan pengujian tersebut
menjadi beban Direksi Pekerjaan, kecuali jika hasil pengujian
tersebut menunjukkan bahwa pengerjaan atau bahan tersebut tidak
sesuai dengan yang disyaratkan dalam Dokumen Kontrak, dengan
demikian maka biaya pengujian menjadi beban Penyedia Jasa. Biaya
penyediaan dan pemeliharaan bangunan laboratorium, perlengkapan
dalam bangunan, peralatan dan perlengkapan tidak boleh diukur atau
dibayar menurut Seksi ini. Bila secara khusus dimasukkan ke dalam
lingkup pekerjaan dalam Kontrak ini, kompensasi untuk pekerjaan ini
harus dimasukkan dalam pembayaran Lumpsum untuk Mobilisasi.
1.2.7 PENGADAAN DAN PENYIMPANAN BAHAN 1) Bahan
a) Prinsip Dasar (1) Bahan yang dipergunakan di dalam Pekerjaan
harus :
(a) Memenuhi spesifikasi dan standar yang berlaku. (b) Memenuhi
ukuran, pembuatan, jenis dan mutu yang disyaratkan dalam Gambar
dan
Seksi lain dari Spesifikasi ini, atau sebagaimana secara khusus
disetujui tertulis oleh Direksi Pekerjaan.
(c) Semua produk harus baru. (2) Pengajuan penyiapan bahan
(a) Sebelum mengadakan pemesanan atau membuka daerah sumber
bahan untuk setiap jenis bahan, maka Penyedia Jasa harus
menyerahkan kepada Direksi Pekerjaan contoh bahan, bersama dengan
detail lokasi sumber bahan dan Pasal ketentuan bahan dalam
Spesifikasi yang mungkin dapat dipenuhi oleh contoh bahan, untuk
mendapatkan persetujuan.
(b) Penyedia Jasa harus melakukan semua pengaturan untuk memilih
lokasi, memilih bahan, dan mengolah bahan alami sesuai dengan
Spesifikasi ini, dan harus menyerahkan kepada Direksi Pekerjaan
semua informasi yang berhubungan dengan
-
1 - 15
lokasi sumber bahan paling sedikit 30 hari sebelum pekerjaan
pengolahan bahan dimulai, untuk mendapatkan persetujuan.
Persetujuan Direksi Pekerjaan atas sumber bahan tersebut tidak
dapat diartikan bahwa seluruh bahan yang terdapat di lokasi sumber
bahan telah disetujui untuk dipakai.
(c) Bilamana bahan aspal, semen, baja dan bahan-bahan fabrikasi
lainnya akan digunakan, maka sertifikat pabrik (mill certificate)
bahan tersebut harus diserahkan kepada Direksi Pekerjaan untuk
mendapatkan persetujuan awal. Direksi Pekerjaan akan memberikan
persetujuan tertulis kepada Penyedia Jasa untuk melakukan pemesanan
bahan. Selanjutnya bahan yang sudah sampai di lapangan harus diuji
ulang seperti yang diuraikan dalam Butir 1.2.6.1), di bawah
pengawasan Direksi Teknis atau sebagaimana yang diperintahkan oleh
Direksi Pekerjaan.
(3) Pengadaan Bahan (a) Lokasi sumber bahan yang mungkin dapat
dipergunakan dan pernah diidentifikasikan
serta diberikan dalam Gambar hanya merupakan bahan informasi
bagi Penyedia Jasa. Penyedia Jasa tetap harus bertanggung jawab
untuk mengidentifikasi dan memeriksa ulang apakah bahan tersebut
cocok untuk dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan.
(b) Penyedia Jasa harus menentukan sendiri jumlah serta jenis
peralatan dan pekerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan bahan yang
memenuhi Spesifikasi. Penyedia Jasa harus menyadari bahwa
contoh-contoh bahan tersebut tidak mungkin dapat menentukan
batas-batas mutu bahan dengan tepat pada seluruh deposit, dan
variasi mutu bahan harus dipandang sebagai hal yang biasa dan sudah
diperkirakan. Direksi Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia Jasa
untuk melakukan pengadaan bahan dari setiap tempat pada suatu
deposit dan dapat menolak tempat-tempat tertentu pada suatu deposit
yang tidak dapat diterima.
(c) Pemesanan bahan tidak boleh dilakukan sebelum mendapat
persetujuan tertulis dari Direksi Pekerjaan sesuai dengan maksud
penggunaannya. Bahan tidak boleh dipergunakan untuk maksud lain
selain dari peruntukan yang telah disetujui.
(d) Jika mutu bahan yang dikirim ke lapangan tidak sesuai dengan
mutu bahan yang sebelumnya telah diperiksa dan diuji, maka bahan
tersebut harus ditolak, dan harus disingkirkan dari lapangan dalam
waktu 48 jam, kecuali terdapat persetujuan lain dari Direksi
Pekerjaan.
2) Pengangkutan Bahan a) Prinsip Dasar
Seksi ini menetapkan ketentuan-ketentuan untuk transportasi dan
penanganan tanah, bahan campuran panas, bahan-bahan lain,
peralatan, dan perlengkapan. Pelaksanaan pekerjaan harus mengacu
pada Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota, yang berlaku maupun ketentuan-ketentuan tentang
pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
b) Koordinasi (1) Penyedia Jasa harus memperhatikan koordinasi
yang diperlukan dalam kegiatan
transportasi baik untuk pekerjaan yang sedang dilaksanakan atau
yang sedang dilaksanakan dalam Kontrak-kontrak lainnya, maupun
untuk pekerjaan dengan Sub Penyedia Jasa atau perusahaan utilitas
dan lainnya yang dipandang perlu.
(2) Bilamana terjadi tumpang tindih pelaksanaan antara beberapa
Penyedia Jasa, maka Direksi Pekerjaan harus mempunyai kekuasaan
penuh untuk memerintahkan setiap Penyedia Jasa dan berhak
menentukan urutan pekerjaan selanjutnya untuk menjaga kelancaran
penyelesaian seluruh proyek, dan dalam segala hal keputusan Direksi
Pekerjaaan harus diterima dan dianggap sebagai keputusan akhir
tanpa menyebabkan adanya tuntutan apapun.
c) Pembatasan Beban Lalu lintas (1) Bilamana diperlukan, Direksi
Pekerjaan dapat mengatur batas beban dan muatan sumbu
untuk melindungi jalan atau jembatan yang ada di lingkungan
proyek.
(2) Penyedia Jasa harus bertanggung jawab atas setiap kerusakan
jalan maupun jembatan yang disebabkan oleh kegiatan pelaksanaan
pekerjaan.
(3) Bilamana menurut pendapat Direksi Pekerjaan, kegiatan
pengangkutan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa akan mengakibatkan
kerusakan jalan raya atau jembatan, atau bilamana terjadi banjir
yang dapat menghentikan kegiatan pengangkutan Penyedia Jasa, maka
Direksi Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia Jasa untuk
menggunakan jalan alternatif, dan Penyedia Jasa tak berhak
mengajukan tuntutan apapun untuk kompensasi tambahan sebagai akibat
dari perintah Direksi Pekerjaan.
3) Penyimpanan Bahan a) Prinsip Dasar
Bahan harus disimpan sedemikian rupa sehingga mutunya terjamin
dan terpelihara serta siap dipergunakan untuk Pekerjaan. Bahan yang
disimpan harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga selalu siap
pakai, dan mudah diperiksa oleh Direksi Pekerjaan. Tanah dan
bangunan (property) orang lain tidak boleh dipakai tanpa izin
tertulis dari pemilik atau penyewanya.
b) Tempat Penyimpanan di Lapangan
-
1 - 16
Tempat penyimpanan di lapangan harus bebas dari tanaman dan
sampah, bebas dari genangan air dan permukaannya harus lebih tinggi
dari sekitarnya. Bahan yang langsung ditempatkan di atas tanah
tidak boleh digunakan untuk Pekerjaan, kecuali jika permukaan tanah
tersebut telah disiapkan sebelumnya dan diberi lapis permukaan yang
terbuat dari pasir atau kerikil setebal 10 cm sedemikian hingga
diterima oleh Direksi Pekerjaan.
c) Penumpukan Bahan (Stockpiles) (1) Bahan harus disimpan
sedemikian hingga dapat mencegah terjadinya segregasi dan
menjamin gradasi yang sebagaimana mestinya, serta tidak terdapat
kadar air yang berlebihan. Tinggi maksimum dari penumpukan bahan
harus dibatasi sampai maksimum 5 meter.
(2) Penumpukan berbagai jenis agregat yang akan dipergunakan
untuk campuran aspal, burtu atau burda, penetrasi macadam atau
beton harus dilakukan secara terpisah menurut masing-masing ukuran
nominal agregat. Dinding pemisah dari papan dapat digunakan untuk
mencegah tercampurnya agregat-agregat tersebut.
(3) Tumpukan agregat untuk lapis pondasi dan lapis pondasi bawah
harus dilindungi dari hujan untuk mencegah terjadinya kejenuhan
agregat yang akan mengurangi mutu bahan yang dihampar atau paling
tidak mempengaruhi penghamparan bahan.
4) Pembuangan Bahan a) Penyedia Jasa harus mengatur pembuangan
bahan di luar Ruang Milik Jalan (Rumija). b) Bilamana terdapat
bahan yang hendak dibuang di luar Rumija, maka Penyedia Jasa
harus
mendapatkan izin tertulis dari pemilik tanah dimana bahan
buangan tersebut akan ditempatkan, dan izin tersebut harus
ditembuskan kepada Direksi Pekerjaan bersama dengan permohonan
(request) untuk pelaksanaan.
c) Bilamana bahan yang dibuang seperti yang disyaratkan di atas
dan lokasi pembuangan tersebut terlihat dari jalan, maka Penyedia
Jasa harus membuang bahan tersebut dan meratakannya sedemikian
hingga dapat diterima oleh Direksi Pekerjaan.
5) Dasar Pembayaran a) Penyedia Jasa harus melakukan semua
pengaturan dengan pemilik atau pemakai lahan untuk
memperoleh hak konsesi yang diperlukan sehingga dapat mengambil
bahan yang akan digunakan dalam Pekerjaan. Penyedia Jasa
bertanggungjawab atas semua kompensasi dan retribusi yang harus
dibayarkan sehubungan dengan penggalian bahan atau keperluan
lainnya. Tidak ada pembayaran terpisah yang akan dilakukan untuk
kompensasi dan retribusi yang dibayar Penyedia Jasa, dan seluruh
biaya tersebut harus sudah dimasukkan ke dalam Harga Satuan untuk
mata pembayaran yang terkait dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
b) Penyedia Jasa harus bertanggungjawab untuk membuat jalan
masuk, membuang gundukan tanah dan semua biaya pelaksanaan lainnya
yang diperlukan untuk pengadaan bahan, termasuk pengembalian
lapisan humus dan meninggalkan daerah dan jalan masuk itu dalam
kondisi rapih dan dapat diterima. Seluruh biaya tersebut harus
sudah dimasukkan ke dalam Harga Satuan untuk mata pembayaran yang
terkait dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
-
1 - 17
SEKSI 1.3 PENGATURAN LALU LINTAS
1.3.1 UMUM 1) Uraian
a) Yang dimaksud dengan Pengaturan Lalu Lintas adalah pengaturan
semua lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki sehingga selama
pelaksanaan pekerjaan semua jalan lama tetap terbuka untuk lalu
lintas dan dijaga dalam kondisi aman dan dapat digunakan, dan
permukiman di sepanjang dan yang berdekatan dengan pekerjaan
disediakan jalan masuk yang aman dan nyaman ke permukiman mereka
sedangkan yang dimaksud dengan Lalu Lintas harus berarti semua lalu
lintas kendaraan dan pejalan kaki.
b) Pekerjaan yang diatur dalam Seksi ini harus mencakup
Perlindungan Pekerjaan terhadap Kerusakan Akibat Lalu Lintas,
Pekerjaan Jalan atau Jembatan Sementara, Pengaturan Sementara untuk
Lalu Lintas dan Pemeliharaan untuk Keselamatan Lalu Lintas.
c) Tujuan Pasal-pasal dalam Seksi ini adalah untuk menjamin
bahwa selama pelaksanaan pekerjaan semua jalan lama tetap terbuka
untuk lalu lintas dan dijaga dalam kondisi aman dan dapat
digunakan, dan permukiman di sepanjang dan yang berdekatan dengan
pekerjaan disediakan jalan masuk yang aman dan nyaman ke permukiman
mereka.
d) Dalam keadaan khusus Penyedia Jasa dapat mengalihkan lalu
lintas ke jalan alih sementara. Pengalihan ini harus mendapat
persetujuan dari Direksi Pekerjaan.
1.3.2 PERSYARATAN 1) Standar Rujukan
Standar Nasional Indonesia (SNI) / Pedoman : Pd T-12-2003 :
Perambuan sementara untuk pekerjaan jalan 015/T/BM/1999 : Manual
pengaturan lalulintas untuk keselamatan selama pekerjaan
pemeliharaan jalan.
1.3.3 PELAKSANAAN 1) Perlindungan Pekerjaan Terhadap Kerusakan
Akibat Lalu Lintas
a) Penyedia Jasa harus melaksanakan pekerjaan jalan sedemikian
rupa sehingga terlindungi dari kerusakan akibat lalu lintas umum
maupun proyek.
b) Pengendalian lalu lintas dan pengalihan lalu lintas harus
dilaksanakan sebagaimana diperlukan untuk melindungi pekerjaan
jalan.
c) Pengendalian lalu lintas harus mendapat perhatian khusus,
pada saat kondisi cuaca yang buruk, pada saat lalu lintas padat,
dan selama periode dimana pekerjaan yang sedang dilaksanakan sangat
peka terhadap kerusakan.
2) Pekerjaan Jalan atau Jembatan Sementara a) Penyedia Jasa
harus menyediakan, memelihara, dan membongkar semua jalan,
jembatan, jalan
masuk dan sejenisnya yang diperlukan untuk menghubungkan dengan
jalan umum, pada saat Penyelesaian Pekerjaan Jalan Sementara ini
harus diterima Direksi Pekerjaan. Meskipun demikian Penyedia Jasa
tetap harus bertanggungjawab terhadap setiap kerusakan yang terjadi
atau disebabkan oleh jalan sementara ini.
b) Sebelum membuat jalan atau jembatan sementara, Penyedia Jasa
harus melakukan semua pengaturan yang diperlukan, bila diperlukan
termasuk pembayaran kepada pemilik tanah yang bersangkutan atas
pemakaian tanah itu dan harus memperoleh persetujuan dari pejabat
yang berwenang dan Direksi Pekerjaan. Setelah pekerjaan selesai,
Penyedia Jasa harus membersihkan dan mengembalikan kondisi tanah
itu ke kondisi semula sampai diterima oleh Direksi Pekerjaan dan
pemilik tanah yang bersangkutan.
c) Penyedia Jasa harus melakukan semua pengaturan agar pekerjaan
yang sudah dilaksanakan dapat dilewati dengan aman oleh Peralatan
Konstruksi, bahan dan karyawan Penyedia Jasa lain yang melaksanakan
pekerjaan di dekat proyek. Untuk keperluan ini, Penyedia Jasa dan
Penyedia Jasa lain yang melaksanakan pekerjaan di dekat proyek,
harus menyerahkan suatu jadwal transportasi kepada Direksi
Pekerjaan untuk mendapat persetujuannya, paling sedikit 15
(limabelas) hari sebelumnya.
d) Jalan alih sementara (detour) harus dibangun sebagaimana yang
diperlukan untuk kondisi lalu lintas yang ada, dengan memperhatikan
ketentuan keselamatan dan kekuatan struktur. Semua jalan alih yang
demikian tidak boleh dibuka untuk lalu lintas umum sampai
alinyemen, pelaksanaan, drainase dan pemasangan rambu lalu lintas
sementara telah disetujui Direksi Pekerjaan. Selama digunakan untuk
lalu lintas umum Penyedia Jasa harus memelihara pekerjaan yang
telah dilaksanakan, drainase dan rambu lalu lintas sampai diterima
oleh Direksi Pekerjaan.
e) Penyedia Jasa harus membangun dan memelihara jembatan dan
jalan samping sementara untuk jalan masuk umum dari dan ke jalan
raya pada semua tempat bilamana jalan masuk tersebut sudah ada
sebelum Pekerjaan dimulai dan pada tempat lainnya yang diperlukan
atau diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan.
-
1 - 18
3) Pengaturan Sementara untuk Lalu Lintas a) Agar dapat
melindungi pekerjaan, dan menjaga keselamatan umum dan kelancaran
arus lalu
lintas yang melalui atau di sekitar pekerjaan, Penyedia Jasa
harus memasang dan memelihara rambu lalu lintas, penghalang dan
fasilitas lainnya yang sejenis pada setiap tempat di mana kegiatan
pelaksanaan akan mengganggu lalu lintas umum. Semua rambu lalu
lintas dan penghalang harus diberi garis-garis (strips) yang
reflektif dan atau terlihat dengan jelas pada malam hari.
b) Penyedia Jasa harus menyediakan dan menempatkan petugas
bendera di semua tempat kegiatan pelaksanaan yang mengganggu arus
lalu lintas, terutama pada pengaturan lalu lintas satu arah. Tugas
utama petugas bendera adalah mengarahkan dan mengatur arus lalu
lintas yang melalui dan di sekitar Pekerjaan tersebut.
c) Pengaturan sementara lalu lintas mengacu kepada Pedoman
Perambuan Sementara untuk Pekerjaan Jalan sesuai Pd. T-12-2003.
4) Pemeliharaan untuk Keselamatan Lalu Lintas a) Semua jalan
alih sementara dan pemasangan pengendali lalu lintas yang disiapkan
oleh
Penyedia Jasa selama pelaksanaan Pekerjaan harus dipelihara agar
tetap aman dan dalam kondisi pelayanan yang memenuhi ketentuan
sesuai manual 015/T/BM/1999 dan dapat diterima Direksi Pekerjaaan
sehingga menjamin keselamatan lalu lintas dan bagi pemakai jalan
umum.
b) Selama pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Jasa harus menjamin
bahwa perkerasan, bahu jalan dan lokasi selokan samping yang
berdekatan dengan Rumija harus dijaga agar bebas dari bahan
pelaksanaan, kotoran dan bahan yang tidak terpakai lainnya yang
dapat mengganggu atau membahayakan lalu lintas yang lewat dan
pengaliran air. Pekerjaan juga harus dijaga agar bebas dari setiap
parkir liar atau kegiatan perdagangan kaki lima kecuali untuk
daerah-daerah yang digunakan untuk maksud tersebut.
5) Dasar Pembayaran Pengaturan lalu-lintas harus dibayar atas
dasar lumpsum sebagaimana kondisi di lapangan.
Nomor Mata Pembayaran Uraian Satuan Pengukuran
1.3 Pengaturan Lalu-Lintas Lumpsum
-
1 - 19
SEKSI 1.4 RELOKASI UTILITAS DAN PEKERJAAN PEMBERSIHAN
1.4.1 UMUM 1) Uraian
a) Yang dimaksud dengan Relokasi Utilitas adalah pemindahan
jaringan/fasilitas umum yang menyangkut kepentingan masyarakat
banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun wilayah di luar
bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan, Pekerjaan Pembersihan
adalah pekerjaan memelihara pekerjaan, bebas dari akumulasi sisa
bahan bangunan, kotoran dan sampah, selama periode pelaksanaan
pekerjaan.
b) Pekerjaan yang diatur dalam Seksi ini harus mencakup: (1)
Relokasi jaringan bawah tanah : kabel, lampu penerangan jalan,
tiang listrik, tiang telepon
dan tiang lampu pengatur lalu lintas yang ada, jaringan air
bersih, jaringan distibusi gas dan bahan bakar bersama dengan semua
perlengkapan yang terkait.
(2) Pembersihan lokasi kerja pada saat dan setelah selesai
pelaksanaan pekerjaan.
1.4.2 PERSYARATAN 1) Standar Rujukan
Standar Nasional Indonesia (SNI) / Pedoman : SNI 03-2850-1992 :
Tata cara pemasangan utilitas di jalan Pd T-13-2004-B : Pedoman
penempatan utilitas pada daerah milik jalan
2) Dokumen Acuan Seluruh pekerjaan yang dimaksud dalam pada
Butir 1.4.1.1) telah dituangkan dalam dokumen formal, seperti
RKL/RPL, UKL/UPL, atau dokumen lain seperti Gambar kerja. Jika
dokumen-dokumen tersebut tidak tersedia, Direksi Pekerjaan dapat
memerintahkan Penyedia Jasa melaksanakan pekerjaan sesuai Seksi ini
berdasarkan pertimbangan terhadap situasi setempat.
3) Persyaratan Kerja Seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan
Seksi ini harus dituangkan dalam program kerja yang disetujui oleh
Direksi Pekerjaan.
4) Persyaratan Tempat Penempatan utilitas harus memenuhi syarat
ruang bebas RUMIJA, yaitu paling rendah 5,00 meter di atas
permukaan perkerasan jalan atau dikedalaman minimal 1,50 meter dari
permukaan perkerasan jalan. Untuk fasilitas utilitas yang melintang
di bawah jalan minimal 1,50 meter, harus mampu memikul beban
struktur perkerasan dan lalu lintas di atasnya.
1.4.3 RELOKASI UTILITAS 1) Prinsip Dasar
Pekerjaan relokasi utilitas harus diselesaikan secepat mungkin
sehingga gangguan yang terjadi terhadap pelayanan utilitas tersebut
dapat diminimalkan. Jika diperkirakan akan terjadi gangguan
terhadap penggunaan utilitas karena pekerjaan, maka Penyedia Jasa
diwajibkan untuk meminta kepada Direksi Pekerjaan agar menerbitkan
pengumuman adanya gangguan dan memastikan bahwa pengelola utilitas
sudah mendapatkan pemberitahuan secara akurat.
2) Pengaturan Dengan Instansi Terkait Setempat a) Dalam konteks
ini, istilah Instansi Terkait Setempat harus berarti setiap
utilitas umum, instansi
pemasok atau instansi lain yang bertanggung jawab terhadap
utilitas umum dan pelayanan.
b) Sesuai dengan Syarat-Syarat Kontrak, Penyedia Jasa
bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan Instansi Terkait
Setempat dan menyerahkan kepada Direksi Pekerjaan berikut ini :
(1) Detail lokasi dari semua utilitas dan pelayanan yang akan
dipindahkan, ditempatkan atau terganggu sementara dalam mendukung
pelaksanaan pekerjaan jalan yang direncanakan.
(2) Salinan yang berhubungan dengan Peraturan, Petunjuk, Standar
dan Spesifikasi dari instansi terkait setempat.
(3) Rencana kerja yang terinci yang menunjukkan relokasi
utilitas dan pelayanan yang diperlukan.
(4) Persetujuan tertulis atas rencana ini dari setiap instansi
setempat yang terkait. (5) Persetujuan atau perizinan dari instansi
terkait setempat yang diperlukan.
c) Pembayaran atas setiap biaya yang berhubungan dengan
perolehan perizinan semacam ini, dan sebagainya harus menjadi
tanggung jawab Penyedia Jasa. Dalam segala hal, Pemilik wajib
membantu Penyedia Jasa untuk berhubungan dengan Instansi Terkait
Setempat.
d) Setiap kerusakan utilitas dan pelayanan yang ada, yang
disebabkan oleh pekerjaan Penyedia Jasa harus diperbaiki Penyedia
Jasa dengan biaya sendiri.
-
1 - 20
3) Pemeriksaan Pekerjaan dan Relokasi Utilitas a) Pekerjaan
relokasi, bilamana dilaksanakan Penyedia Jasa dengan persetujuan
antara Instansi
Terkait Setempat dengan Direksi Pekerjaan, harus menurut
pemeriksaan dan penerimaan dengan kedua-duanya.
b) Bilamana hasil pekerjaan kurang sesuai, maka Penyedia Jasa
harus bertanggung-jawab untuk melakukan pengaturan hal-hal yang
perlu dengan Instansi Terkait Setempat untuk menjamin agar
penyambungan kembali atas fasilitas tersebut dapat dilaksanakan
dengan cepat dan memenuhi ketentuan setelah penyelesaian pekerjaan
relokasi.
4) Metoda Kerja a) Pengaturan yang diperlukan dengan Instansi
Terkait Setempat, sebagaimana disebutkan, harus
dilaksanakan selama Periode Mobilisasi atau sebelumnya, dan
Penyedia Jasa harus menyerahkan kepada Direksi Pekerjaan suatu
program untuk pekerjaan relokasi sebelum akhir periode
mobilisasi.
b) Bilamana gangguan sementara terhadap pelayanan yang ada tidak
dapat dihindarkan selama pelaksanaan dalam Kontrak, maka Penyedia
Jasa harus membuat pengaturan yang diperlukan dengan Instansi
Setempat, dan menyerahkan program atas pekerjaan tersebut kepada
Direksi Pekerjaan, dalam 30 hari setelah pemberitahuan tertulis
dari Direksi Pekerjaan atas persetujuan tersebut.
c) Bilamana terjadi keterlambatan atas program yang disebutkan
di atas, atau keterlambatan pengaturan dengan Instansi Terkait
Setempat oleh Penyedia Jasa, menyebabkan keterlambatan pelaksanaan
pekerjaan jalan dan jembatan akibat dari kinerja pekerjaan relokasi
tersebut atau gangguan sementara terhadap pelayanan yang ada, tidak
akan dianggap sebagai alasan untuk memperpanjang waktu penyelesaian
kontrak.
5) Pelaksanaan a) Pelaksanaan oleh Instansi Terkait Setempat
(1) Jika tidak diperintahkan lain oleh Direksi Pekerjaan,
pemindahan, relokasi dan penyambungan kembali utilitas dan
pelayanan yang ada harus menjadi tanggung-jawab, dan atas biaya
Pemilik dan Instansi Terkait Setempat yang bersangkutan. Akan
tetapi, Penyedia Jasa harus bertanggung jawab untuk membuat semua
pengaturan yang diperlukan, menjaga fasilitas yang terekspos dari
kerusakan, pembayaran biaya perizinan dan hal-hal lain sebagaimana
terinci dalam Spesifikasi ini.
(2) Bilamana terjadi keterlambatan atau akan terlambat dalam
melaksanakan pekerjan jalan dan jembatan, meskipun pelaksanaan oleh
Penyedia Jasa telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam
Spesifikasi ini, Direksi Pekerjaan menurut pendapatnya dapat
melakukan pengaturan dengan Instansi Terkait Setempat yang
berkaitan dengan Penyedia Jasa untuk melakukan semua atau sebagian
pekerjaan relokasi, dan selain dari pengawasan oleh Instansi
Terkait Setempat yang bersangkutan. Tidak ada pekerjaan yang boleh
dikerjakan tanpa persetujuan tertulis dari Instansi Terkait
Setempat yang bersangkutan dan Direksi Pekerjaan.
b) Pelaksanaan, atau Pelaksanaan Sebagian, oleh Penyedia Jasa :
(1) Bilamana Direksi Pekerjaan memerintahkan beberapa atau semua
pekerjaan relokasi
untuk dilaksanakan oleh Penyedia Jasa, Penyedia Jasa harus
melaksanakan pekerjaan tersebut dengan ketat sesuai dengan
Spesifikasi ini dan memenuhi semua peraturan, petunjuk, spesifikasi
dan ketentuan lain atau petunjuk dari Instansi Terkait Setempat
yang bersangkutan.
(2) Penyedia Jasa harus bertanggungjawab dalam memperoleh semua
informasi dari Instansi Terkait tentang lokasi, fungsi dan
penggunaan utilitas atau pelayanan yang akan dipindahkan dan harus
melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap kondisi lapangan
sebelum mulai bekerja. Setiap kerusakan yang diakibatkan oleh
pengabaian, kelalaian, dan kekurang hati-hatian Penyedia Jasa harus
diperbaiki oleh Penyedia Jasa dengan biayanya sendiri.
(3) Pelayanan yang ada yang harus diputus baik sementara atau
permanen, harus dialihkan atau dipotong dengan tepat dan aman di
bawah pengawasan Instansi Terkait Setempat, dan semua bahan
bongkaran harus dibersihkan dengan cermat dan disimpan di lapangan
untuk pemulihan oleh pemilik (baik Instansi Terkait Setempat atau
Pemilik, bilamana memungkinkan).
(4) Bahan dengan permukaan lama yang dilapis (coating) yang akan
dipasang kembali di lokasi baru, harus disiapkan sebagaimana
diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan dan sesuai dengan ketentuan
Instansi Terkait Setempat, dengan perlindungan atau pencegahan
terhadap karat dan selanjutnya harus dicat ulang sebelum dipasang
kembali.
(5) Bahan lama yang sangat rusak atau lapuk untuk dipasang
kembali tidak boleh digunakan oleh Penyedia Jasa, dan diganti
dengan bahan baru sebagaimana diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan.
Bilamana bahan lama menjadi tidak dapat digunakan karena kerusakan
yang disebabkan oleh Penyedia Jasa, harus diperbaiki atau diganti
oleh Penyedia Jasa dengan biaya sendiri, kecuali jika terdapat
perjanjian dua belah pihak yang menyatakan bahwa kerusakan tersebut
memang tidak dapat dihindarkan.
(6) Lubang atau kerusakan lainnya yang terjadi di lapangan harus
dikembalikan kondisinya oleh Penyedia Jasa sebagaimana
diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan dan sesuai dengan persyaratan
yang relevan dengan Dokumen Kontrak.
-
1 - 21
6) Pengukuran Mata Pembayaran yang terpisah untuk tiap Instansi
Terkait Setempat yang relevan disediakan dalam Seksi ini untuk
pemindahan, relokasi atau gangguan terhadap Utilitas dan Pelayanan
yang ada. Pekerjaan yang diukur untuk pembayaran menurut mata
pembayaran ini adalah pekerjaan yang dilaksanakan langsung oleh
Instansi Terkait Setempat dan harus diukur sesuai dengan pembayaran
aktual yang dilakukan kepada Instansi Terkait Setempat untuk
pekerjaan yang telah disetujui dan diperintahkan oleh Direksi
Pekerjaan. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa harus
diukur dan dibayar menurut Seksi dari Spesfikasi ini, sebagai
berikut :
a) Pengukuran untuk pembayaran menurut kontrak ini untuk bagian
relokasi yang dilaksanakan oleh Instansi Terkait Setempat atau
Perusahaan Utilitas yang berkaitan haruslah harga sebenarnya (at
cost). Penyedia Jasa harus melakukan pembayaran langsung kepada
Instansi Terkait Setempat berdasarkan perintah dari Direksi
Pekerjaan. Pembayaran kembali (reimbursement) haruslah dengan harga
sebenarnya (at cost) berdasarkan persetujuan antara Direksi
Pekerjaaan dengan Instansi Terkait Setempat yang terkait, setelah
menerima atau dokumentasi yang sebagaimana mestinya disediakan oleh
Penyedia Jasa.
b) Ongkos untuk perizinan dari Instansi Terkait Setempat,
salinan peraturan yang berkaitan, dsb. yang telah dibayar oleh
Penyedia Jasa dan merupakan pembayaran yang diperlukan menurut
ketentuan Spesifikasi ini harus dibayar kembali (reimbursed) kepada
Penyedia Jasa, pada harga yang sesuai sebagaimana ditentukan oleh
Peraturan Pemerintah atau Instansi Terkait Setempat setelah
menerima atau dokumentasi yang sesuai telah disediakan oleh
Penyedia Jasa. Pembayaran kembali akan diperoleh dari jumlah yang
ditentukan untuk pekerjaan relokasi oleh Instansi Terkait Setempat
yang relevan, menggunakan Variasi sebagaimana yang disyaratkan
dalam Pasal-pasal yang relevan dalam Syarat-Syarat Kontrak untuk
menentukan dan memerintahkan jumlah yang harus dibayar.
c) Bilamana Penyedia Jasa diperintahkan untuk melaksanakan
langsung beberapa atau semua pekerjaan relokasi, bagian pekerjaan
yang aktual dikerjakan oleh Penyedia Jasa harus diukur aktual
menurut Divisi 9 Pekerjaan Harian.
d) Pengembalian kondisi pada lokasi perkerasan setelah
penyelesaian pekerjaan relokasi akan diukur untuk pembayaran
menurut Seksi 8.1 Pengembalian Kondisi Perkerasan Lama.
Pengembalian kondisi untuk bagian yang lain harus dianggap telah
tercakup penuh dalam Seksi ini, termasuk bahan yang relevan untuk
digunakan.
7) Dasar Pembayaran Jumlah yang dicantumkan dalam Mata
Pembayaran tersebut akan disesuaikan dengan Variasi sebagaimana
disyaratkan dalam pasal-pasal yang relevan dari Syarat-Syarat
Kontrak sesuai dengan jumlah aktual yang diperlukan untuk
pembayaran kepada Instansi Terkait Setempat sesuai dengan
penyelesaian pekerjaan relokasi. Pembayaran semacam ini hanya
dilakukan untuk pekerjaan yang diperintahkan secara tertulis oleh
Direksi Pekerjaan, setelah penyelesaian pekerjaan dan berdasarkan
persyaratan dokumentasi yang sesuai dalam form yang telah diterima
untuk menegaskan bahwa pembayaran yang disetujui jumlahnya telah
dilakukan oleh Penyedia Jasa kepada Instansi Terkait Setempat.
Nomor Mata Pembayaran Uraian
Satuan Pengukuran
1.4 (1) Relokasi Utilitas dan Pelayanan Telkom Yang Ada Harga
sebenarnya
(At cost)
1.4 (2) Relokasi Utilitas dan Pelayanan PDAM Yang Ada Harga
sebenarnya (At cost)
1.4 (3) Relokasi Utilitas dan Pelayanan PLN Yang Ada Harga
sebenarnya
(At cost)
1.4 (4) Relokasi Utilitas dan Pelayanan Gas Yang Ada Harga
sebenarnya (At cost)
1.4 (5) Relokasi Utilitas dan Prasarana Pelayanan Lain
Yang Ada Harga sebenarnya (At cost)
1.4.4 PEKERJAAN PEMBERSIHAN 1) Prinsip Dasar
Selama periode pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Jasa harus
memelihara pekerjaan bebas dari akumulasi sisa bahan bangunan,
kotoran dan sampah, yang diakibatkan oleh operasi pelaksanaan. Pada
saat selesainya Pekerjaan, semua sisa bahan bangunan dan
bahan-bahan tak terpakai, sampah, perlengkapan, peralatan dan
mesin-mesin harus disingkirkan, seluruh permukaan terekspos yang
nampak harus dibersihkan dan proyek ditinggalkan dalam kondisi siap
pakai dan diterima oleh Direksi Pekerjaan.
2) Pembersihan Selama Pelaksanaan a) Penyedia Jasa harus
melakukan pembersihan secara teratur untuk menjamin bahwa
tempat
kerja, struktur, kantor sementara, tempat hunian dipelihara
bebas dari sisa bahan bangunan,
-
1 - 22
debu, sampah dan kotoran lainnya yang diakibatkan oleh
operasi-operasi di tempat kerja dan memelihara tempat kerja dalam
kondisi rapih dan bersih setiap saat.
b) Penyedia Jasa harus menjamin bahwa selokan samping (sistem
drainase) terpelihara dan bebas dari kotoran, bahan yang lepas dan
berada dalam kondisi operasional pada setiap saat.
c) Penyedia Jasa harus menjamin bahwa rumput yang tumbuh pada
bahu jalan lama atau yang baru dikerjakan dan pada talud samping
dipangkas dan dipelihara sedemikian rupa sehingga ketinggiannya
maksimum 3 cm.
d) Bilamana dianggap perlu, Penyedia Jasa harus menyemprot bahan
dan sampah yang kering dengan air untuk mencegah debu atau pasir
yang beterbangan. bilamana perlu melakukan pengaturan waktu
kerja.
e) Penyedia Jasa harus menjamin bahwa rambu jalan dan sejenisnya
dibersihkan secara teratur agar bebas dari kotoran dan bahan
lainnya.
f) Penyedia Jasa harus menyediakan drum di lapangan (bak sampah)
untuk menampung sisa bahan bangunan, kotoran dan sampah sebelum
dibuang.
g) Bilamana dianggap perlu dibuatkan bak penampung endapan dan
saringan pada musim hujan.
h) Penyedia Jasa harus membuang sisa bahan bangunan, kotoran dan
sampah di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan Perat